Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Pilgub Jatim 2024: Khofifah-Emil Raih Suara Tinggi di Bangkalan

    Pilgub Jatim 2024: Khofifah-Emil Raih Suara Tinggi di Bangkalan

    Bangkalan (beritajatim.com) – Pasangan calon nomor urut 02 dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, berhasil meraih suara signifikan di Kabupaten Bangkalan.

    Berdasarkan hasil penghitungan sementara, pasangan ini memperoleh 58,10 persen suara.

    Ketua Aliansi Santri Pemuda Ekonomi dan Kiai (ASPEK) Madura, KH Muchlis Muhsin, menyampaikan bahwa Khofifah-Emil mendapatkan dukungan sebanyak 304.800 suara di Bangkalan.

    Angka tersebut mencerminkan kepercayaan besar masyarakat terhadap pasangan tersebut.

    “Pasangan Ibu Khofifah dan Mas Emil memperoleh 58,10 persen suara di Bangkalan,” ungkap KH Muchlis, Minggu (1/12/2024).

    Ia juga menambahkan bahwa kemenangan di Bangkalan menjadi bukti dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan Khofifah-Emil. Hasil ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi kepada pasangan nomor urut 02.

    Lebih lanjut, KH Muchlis memperkirakan bahwa total suara yang diraih Khofifah-Emil di Madura bisa mencapai 80 persen. Hal ini didasarkan pada hasil koordinasi dengan sejumlah pihak di kabupaten lain di Madura.

    “Kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman di kabupaten lain. Hasilnya juga sangat positif. Insyaallah total suara di Madura bisa mencapai 80 persen,” tutupnya.

    Hasil ini menjadi sinyal kuat dukungan masyarakat Madura terhadap pasangan Khofifah-Emil dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. (sar/ted)

  • Visi Misi RAHMAD Terakomodir dalam APBD Bondowoso 2025

    Visi Misi RAHMAD Terakomodir dalam APBD Bondowoso 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso belum menetapkan secara resmi pemenang Pilbup 2024.

    Dari hasil perhitungan real count, kedua kubu sama-sama mengklaim memenangkan kontestasi. Seluruhnya mengklaim data berdasar C1.

    Kontestan Pilbup Bondowoso 2024 adalah KH Abdul Hamid Wahid – KH As’ad Yahya Syafi’i di nomor urut 01. Sedangkan Bambang Soekwanto – Mohammad Baqir adalah paslon nomor urut 02.

    Namun DPRD Kabupaten Bondowoso cukup yakin bahwa paslon Ra Hamid – Ra As’ad (RAHMAD) bakal keluar sebagai pemenang resmi.

    Bahkan, visi misi RAHMAD sudah masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bondowoso tahun 2025.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir kepada BeritaJatim.com, Sabtu (30/11/2024).

    “Saya tidak mendahului keputusan KPU, tapi (DPRD) sudah mengakomodir visi misi RAHMAD,” ungkapnya.

    Salah satu visi misi RAHMAD yang terakomodir adalah tentang kenaikan angka penghasilan tetap (siltap) kades dan perangkat desa di Bondowoso.

    “Kemarin hanya Rp 2.020.000, sekarang Alhamdulillah DPRD sudah menyetujui sesuai dengan gaji ASN golongan II,” sebut Ahmad Dhafir yang juga Ketua Tim Pemenangan RAHMAD di Pilbup Bondowoso ini.

    Sentra Komunikasi Antar Kepala Desa (SKAK) Kabupaten Bondowoso berterima kasih atas terakomodirnya harapan para kades dan perangkat desa itu.

    “Memang (Kenaikan Siltap) itu yang kita harapkan selaku penyelenggara pemerintahan desa. Tentang kesejahteraan kita. Kalau itu dinaikkan, kita terima kasih,” kata Ketua SKAK Bondowoso, Mathari dikonfirmasi terpisah, Minggu (1/12/2024).

    Kendati demikian, SKAK Bondowoso meminta lebih. Bukan hanya angkanya yang naik, melainkan juga ketepatan waktu pencairan.

    “Saya berharap juga jangan cuma nambah, tapi harus tepat waktu. Karena selama ini (siltap) kita tertunda-tunda terutama di awal tahun,” pinta Kades Bukor tersebut.

    Selain itu, Mathari ingin pemerintah juga memfasilitasi kades dan perangkat desa dengan BPJS tunjangan hari tua dan pensiun.

    “Dua jenis BPJS itu belum mengcover kami. Kalau BPJS kesehatan dan jenis BPJS ketenagakerjaan lainnya sudah,” akunya.

    Selain itu, Mathari juga meminta tambahan bantuan keuangan bagi Pemdes di luar dari DD dan ADD yang teranggarkan saban tahun.

    “Kami harap ada semacam bantuan keuangan yang diberikan pemerintah daerah yang nanti swakelola. Peruntukkannya untuk fisik juga bisa. Regulasinya bisa diatur oleh Perbup,” pinta Mathari.

    Berdasarkan data, ada 209 kepala desa dan 3 ribuan perangkat desa se Kabupaten Bondowoso. Lantas mampukah APBD Bondowoso memfasilitasinya? (awi/ted)

  • Wacana Polri Kembali di Bawah TNI, Direktur PUSAKA: Ancaman Demokrasi Indonesia

    Wacana Polri Kembali di Bawah TNI, Direktur PUSAKA: Ancaman Demokrasi Indonesia

    Jakatrta (beritajatim.com)– Wacana yang diusung oleh sejumlah tokoh PDIP mengenai kembalinya Polri di bawah kendali TNI memicu kontroversi. Tuduhan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, bahwa Polri terlibat dalam memenangkan calon kepala daerah di Pilkada 2024 semakin memperkeruh suasana. Ia bahkan menyebut institusi kepolisian sebagai “Partai Cokelat”.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menuduh adanya penyalahgunaan wewenang oleh Polri dalam Pilkada Serentak 2024. Namun, tudingan ini menuai respons kritis dari berbagai pihak.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Analisa Keamanan Indonesia (PUSAKA), Adhe Nuansa Wibisono, Ph.D, menyatakan keraguannya terhadap klaim tersebut.

    Menurutnya, wacana ini merupakan langkah mundur yang dapat melemahkan demokrasi Indonesia. “Sejak reformasi 1998, Polri telah dipisahkan dari TNI melalui TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemisahan ini bertujuan untuk memastikan Polri berfungsi sebagai institusi sipil yang independen,” jelas Wibisono, Senin (02/12/2024).

    Reformasi 1998 dan Ancaman Langkah Mundur

    Adhe Wibisono menegaskan bahwa penggabungan kembali Polri di bawah TNI bertentangan dengan semangat reformasi 1998. “Kembalinya Polri di bawah TNI akan menjadi langkah mundur yang membahayakan demokrasi dan penegakan hukum berbasis hak asasi manusia,” tambahnya.

    Menurut Wibisono, tudingan PDIP terhadap Polri terkait Pilkada 2024 harus dihadapi dengan pembuktian faktual. “Istilah ‘Partai Cokelat’ yang disematkan kepada Polri memerlukan klarifikasi dan bukti yang konkret. Pengawasan terhadap Polri sudah diatur melalui mekanisme internal Propam dan eksternal Kompolnas, sehingga tidak ada urgensi untuk menempatkan Polri di bawah TNI,” tegasnya.

    Prinsip Hukum dan Implikasi Demokrasi

    Lebih lanjut, Wibisono mengingatkan PDIP akan prinsip hukum “actori incumbit probatio” atau “siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan”. Ia menilai bahwa tudingan tanpa bukti dapat merugikan institusi Polri secara serius. “Jika tuduhan ini tidak dapat dibuktikan, maka PDIP berisiko menghadapi konsekuensi hukum karena telah mencemarkan nama baik institusi kepolisian,” ujar alumnus FISIP Universitas Indonesia itu.

    Risiko Paradigma Keamanan yang Represif

    Wibisono juga mengkhawatirkan dampak dari subordinasi Polri di bawah TNI. “TNI memiliki fungsi utama menjaga pertahanan negara, sedangkan Polri bertugas dalam penegakan hukum dan keamanan domestik. Jika Polri berada di bawah TNI, ada risiko terjadinya distorsi fungsi sipil yang berpotensi mengarah pada pendekatan keamanan yang represif, seperti yang terjadi pada era Orde Baru,” jelasnya.

    Menurutnya, langkah ini tidak hanya berdampak pada demokrasi domestik tetapi juga dapat merusak reputasi Indonesia di mata internasional. “Mengembalikan Polri di bawah TNI akan menciptakan preseden buruk bagi institusi demokrasi Indonesia. Dunia internasional akan meragukan komitmen Indonesia terhadap demokrasi jika wacana ini diterapkan,” tutup Wibisono.

    Wacana penggabungan Polri di bawah TNI dinilai bertentangan dengan prinsip reformasi dan berpotensi melemahkan demokrasi Indonesia.

    PDIP diharapkan memberikan bukti konkret atas tuduhannya terhadap Polri dan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap institusi demokrasi dan kepercayaan publik. (ted)

  • Tak Ada Gugatan, Wali Kota Mojokerto Terpilih Dilantik 10 Februari 2025

    Tak Ada Gugatan, Wali Kota Mojokerto Terpilih Dilantik 10 Februari 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mojokerto nomor urut 2, Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi unggul dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Mojokerto 2024 lalu.

    Jika tidak ada gugatan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto akan dilantik pada 10 Februari 2025 mendatang.

    Divisi Teknis KPU Kota Mojokerto, Ulil Absor mengatakan, jadwal pelantikan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2024.

    “Banyak yang bertanya, kapan dilantik? Pelantikan Wali Kota Mojokerto terpilih bisa dilakukan pada 10 Februari 2025 dan pelantikan Gubernur Jawa Timur paling cepat tanggal 7 Februari 2025,” ungkapnya, Senin (2/12/2024).

    Jadwal pelantikan, masih kata mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto ini, bisa dilakukan jika tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Mengacu PP Nomor 80 Tahun 2024, jika tidak ada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), tidak ada sengketa dan putaran kedua, Wali Kota Mojokerto terpilih dilantik pada 10 Februari 2025.

    “Dengan catatan jika tidak ada sengketa hasil tetapi kita akan berkoordinasi dengan pimpinan terkait penetapan calon dan pelantikan. Kami harus memastikan mengecek buku register perkara konstintusi, hasil baru kita ketahui. Syarat untuk gugatan di MK dengan jumlah penduduk sampai 250 ribu, selisih perolehan suara sah 2 persen,” katanya.

    Pasca Rapat Rekapitulasi, Ulil menjelaskan, pihaknya akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penetapan calon terpilih dan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto. Sebelumnya, Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mojokerto nomor urut 2, Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi mengantongi 40.091 suara.

    Ning Ita-Cak Sandi meraih 53,43 persen pada Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Mojokerto 2024 lalu, sementara paslon nomor urut 1 Junaedi Malik dan Chusnun Amin memperoleh 34.913 suara atau 46,54 persen. Ning Ita-Cak Sandi unggul 5.178 suara dari pasangan JaMin. Sementara suara sah tercatat 75.004 dan suara tidak sah sebanyak 4.844.

    Hal tersebut diketahui setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Mojokerto Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto Tahun 2024 di salah satu hotel di Kota Mojokerto, Minggu (1/12/2024). [tin/ted]

  • Dukungan Jokowi untuk Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono

    Dukungan Jokowi untuk Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono

    Senin, 18 November 2024 22:00 WIB

    Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (kiri) bersama Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (kanan) menghadiri dialog bersama di Jakarta, Senin (18/11/2024). Pada acara tersebut Joko Widodo menyampaikan dukungannya kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

    Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (kiri) saat menghadiri dialog bersama di Jakarta, Senin (18/11/2024). Pada acara tersebut Joko Widodo menyampaikan dukungannya kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

  • Kunjungi RI, Pangeran Turki Al-Faisal doakan pemerintah Prabowo makmur

    Kunjungi RI, Pangeran Turki Al-Faisal doakan pemerintah Prabowo makmur

    Senior Kerajaan Arab Saudi Pangeran Turki Al-Faisal di kediaman Dubes Arab Saudi di Jakarta, Minggu (1/12/2024). (ANTARA FOTO/Asri Mayang Sari)

    Kunjungi RI, Pangeran Turki Al-Faisal doakan pemerintah Prabowo makmur
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 01 Desember 2024 – 23:47 WIB

    Elshinta.com – Anggota senior Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Turki Al-Faisal yang sedang mengunjungi Indonesia, mendoakan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto makmur dan berjaya.

    “Semoga pemerintahan Presiden Prabowo semakin baik beserta para pejabatnya. Semoga Indonesia juga semakin maju dan berjaya,” kata Pangeran Turki saat menghadiri jamuan makan siang di kediaman Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amodi di Jakarta, Minggu.

    Pangeran menuturkan bahwa kunjungannya ke Indonesia sudah lama dinantikan.

    “Kembalinya saya ke Jakarta sudah dinantikan. Sering ke Jakarta hampir 40 tahun lalu,” ucapnya.

    Ketua Dewan Pusat Penelitian dan Studi Islam Raja Faisal (KFCRIS) itu juga menyampaikan terima kasih kepada Dubes Faisal atas undangan jamuan makan siang di kediamannya.

    “Terima kasih atas undangannya sehingga saya dapat bertemu dengan pejabat penting Indonesia dan sejumlah dubes asing yang ada di Jakarta,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, yang hadir dalam acara tersebut, menyambut baik kedatangan Pangeran Turki ke Indonesia.

    “Senang sekali keluarga Kerajaan Arab Saudi dapat berkunjung ke Indonesia. Semoga mempererat hubungan kedua negara,” katanya.

    Selain Ketua DPD, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Yenny Wahid dan juga Dino Patti Djalal hadir dalam acara tersebut.

    Hadir pula sejumlah duta besar asing di Jakarta, di antaranya Dubes Uni Emirat Arab (UAE) Abdulla Salem AlDhaheri dan Dubes Palestina Zuhair Al-Shun.

    Pangeran Turki tiba di Indonesia pada Jumat (29/11) malam dalam rangka menghadiri konferensi di Jakarta dan akan kembali ke Arab Saudi pada Minggu malam.

    Sumber : Antara

  • Pengamat Nilai Rencana Pemerintah Naikkan PPN Tak Berpihak pada Rakyat

    Pengamat Nilai Rencana Pemerintah Naikkan PPN Tak Berpihak pada Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengkritik rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dan mengurangi subsidi energi di tengah proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp600 triliun.

    Dia menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat dan hanya menambah beban masyarakat kecil.

    Menurut Hardjuno, salah satu solusi untuk menekan defisit APBN adalah dengan menghentikan pembayaran obligasi rekapitalisasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang selama ini dianggap membebani anggaran negara tanpa manfaat langsung bagi rakyat.

    “Setiap tahun, Rp50-70 triliun dari APBN dialokasikan untuk membayar obligasi rekap ini. Sementara itu, rakyat diminta untuk menanggung kenaikan PPn dan subsidi energi dipangkas. Di mana keberpihakan pemerintah?” tegasnya saat ditemui di Surabaya, Minggu (1/12/2024).

    Kandidat doktor Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga ini menjelaskan bahwa anggaran besar yang dialokasikan untuk obligasi rekap BLBI lebih baik digunakan untuk kebutuhan rakyat. Dia menegaskan bahwa kebijakan tersebut sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan fiskal.

    “Dana sebesar itu lebih baik dialihkan untuk subsidi energi atau program lain yang lebih langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Hardjuno juga mengusulkan bahwa jika pemerintah menghentikan pembayaran obligasi rekap BLBI, maka dana Rp50-70 triliun per tahun dapat dimanfaatkan untuk menutup sebagian defisit APBN tanpa harus membebani rakyat dengan kenaikan pajak atau pengurangan subsidi.

    “Langkah ini tidak hanya akan meringankan beban APBN, tetapi juga memberikan kelegaan bagi rakyat yang sudah terbebani oleh kenaikan harga-harga dan inflasi,” katanya.

    Namun, dia menyadari bahwa langkah untuk menghentikan pembayaran obligasi rekap BLBI memerlukan keberanian politik yang besar. Menurutnya, resistensi dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh kebijakan tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah.

    “Namun, jika pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, ini adalah langkah yang harus diambil. BLBI adalah masa lalu yang sudah selesai, dan beban yang ditimbulkan tidak seharusnya terus menjadi warisan untuk generasi mendatang,” tegas dia.

    Lebih jauh, Hardjuno mengingatkan bahwa subsidi energi adalah kebutuhan mendasar bagi masyarakat kecil, dan pengurangannya hanya akan memperlebar ketimpangan sosial. Ia meminta pemerintah untuk tidak mengambil jalan pintas dengan membebani rakyat.

    “Jangan sampai pemerintah memilih jalan mudah dengan membebani rakyat melalui kenaikan PPN dan pengurangan subsidi energi, sementara beban berat BLBI tetap dibiarkan,” tandasnya.

    Dengan menghentikan pembayaran obligasi rekap BLBI, Hardjuno optimis bahwa pemerintah dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk program pembangunan yang pro-rakyat.

    “Keputusan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal keberpihakan pemerintah. Apakah ingin mengutamakan kepentingan rakyat, atau terus tunduk pada warisan kebijakan yang sudah tidak relevan?” pungkasnya. [asg/but]

  • Pembangunan IKN dilanjutkan pada penyelesaian pusat pemerintahan

    Pembangunan IKN dilanjutkan pada penyelesaian pusat pemerintahan

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjawab pertanyaan awak media saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024). ANTARA/Harianto

    AHY: Pembangunan IKN dilanjutkan pada penyelesaian pusat pemerintahan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 01 Desember 2024 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan.

    AHY menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penyelesaian pusat pemerintahan sebagai prioritas dalam pembangunan IKN.

    “IKN juga banyak yang bertanya apakah akan dilanjutkan? Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan dengan jelas bahwa akan melanjutkan pembangunan IKN. Tetapi, akan lebih difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan,” kata AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu.

    AHY mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa pembangunan IKN akan tetap berjalan, difokuskan pada pengembangan pusat pemerintahan meliputi fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Jadi (penyelesaian pembangunan) IKN itu lebih pada central for government, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi, itu yang kita akan fokuskan terlebih dahulu,” ujar AHY.

    Menurut AHY, meskipun pembangunan IKN dilanjutkan, anggaran yang terbatas menjadi tantangan besar dalam proyek tersebut.

    Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri guna mendanai berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN.

    “Karena, memang anggaran juga harus kita bagi-bagi ke sektor yang lain. Ini kan selalu dihadapkan pada limit keterbatasan fiskal kita, itulah mengapa kita berupaya untuk menarik investasi dari berbagai sumber dalam maupun luar negeri untuk berbagai proyek infrastruktur,” ucap AHY.

    AHY juga berharap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dapat berperan penting dalam pembangunan ini. Selain sebagai mitra strategis pemerintah, dapat menghubungkan sektor swasta, baik pengusaha besar maupun UMKM, untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN.

    “Saya berharap teman-teman Kadin, selain sebagai mitra strategis pemerintah, tapi fungsi kedua sebagai wadah asosiasi dari para pengusaha baik papan atas sampai dengan pengusaha UMKM, mari kita libatkan semua dalam pembangunan infrastruktur,” tutur AHY.

    Dia juga mengaku bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan otorita IKN untuk merapikan perencanaan pembangunan pusat pemerintahan, termasuk fasilitas untuk legislatif dan yudikatif di IKN.

    “Nanti kita bekerja sama, berkoordinasi ketat dengan Otorita IKN, Pak Basuki (Ketua OIKN) misalnya di sana yang juga kita sama-sama sedang merapikan untuk perencanaan pembangunan center for legislative untuk parlemen dan juga untuk yudikatif,” kata AHY.

    Sumber : Antara

  • Pengamat: Polri di bawah Kemendagri dan TNI tidak tepat

    Pengamat: Polri di bawah Kemendagri dan TNI tidak tepat

    Fokus TNI ini lebih pada pertahanan dalam konteks keselamatan negara.

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Doktor Trubus Rahardiansyah mengatakan bahwa usulan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI kurang tepat karena akan ada tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

    “Kalau dari pandangan kebijakan publik, meletakkan Polri di bawah TNI maupun Kemendagri itu tidaklah tepat,” kata Dr. Trubus Rahardiansyah kepada ANTARA melalui sambungan telepon di Jakarta, Minggu (1/12).

    Menurut dia, ketika Polri di bawah Kemendagri, tupoksinya akan tumpang tindih dengan satpol PP. Selain itu, Polri juga sudah berperan dalam penegakan peraturan daerah bersama-sama dengan satpol PP.

    Sementara itu, ketika Polri di bawah TNI, kata Trubus, juga tidak efektif karena kedua institusi itu memiliki tupoksinya masing-masing. TNI sebagai pertahanan, sedangkan Polri mengurusi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

    “Fokus TNI ini lebih pada pertahanan dalam konteks keselamatan negara. Jadi, kalau diletakkan di situ, malah jadi tumpang tindih, malah jadi tidak efektif,” tuturnya.

    Trubus mengatakan bahwa usulan meletakkan Polri di bawah Kemendagri atau TNI itu akan menjadi kemunduran sebab penggabungan TNI dan Polri sudah pernah dilakukan sebelum reformasi dan hasilnya pun tidak baik.

    “Saya lihat perdebatan ini sudah lama sekitar 2—3 tahun lalu, juga pernah terjadi perdebatan ini. Ujungnya semua kembali kepada DPR itu sendiri,” katanya.

    Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Deddy Sitorus dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa wacana terkait dengan penempatan Polri di bawah TNI atau Kemendagri.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Festival Pemuda di Kota Kediri, Gali Potensi dan Kembangkan Diri

    Festival Pemuda di Kota Kediri, Gali Potensi dan Kembangkan Diri

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah memberikan apresiasi atas gelaran Festival Pemuda untuk Kota Kediri. Festival Pemuda ini diselenggarakan di Taman Sekartaji, Kota Kediri.

    Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri bersyukur karena pergerakan kegiatan kepemudaan di Kota Kediri sangat masif, tidak kalah dengan kota besar yang juga menghidupkan ekosistem kepemudaannya. Kegiatan seperti ini harapannya dapat terus berjalan, sekaligus memanfaatkan ruang terbuka di Kota Kediri.

    Festival Pemuda ini bukan sekedar acara seremonial tapi juga sebagai momentum untuk merefleksikan peran pemuda dalam pembangunan Kota Kediri dan Indonesia.

    “Selamat dan apresiasi atas prestasi yang telah diraih para Pemuda Kota Kediri. Terima kasih telah membawa nama baik Kota Kediri di kancah nasional. Semoga semakin banyak pemuda Kota Kediri yang menorehkan prestasi bahkan hingga level internasional,” terang Pj Wali Kota Kediri.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah memberikan apresiasi atas gelaran Festival Pemuda

    Lebih lanjut, Zanariah mengungkapkan menjadi pemuda di era sekarang bukanlah hal mudah. Karena para pemuda ini telah dihadapkan dengan berbagai tantangan, mulai dari persaingan ketat hingga masalah sosial.

    Secara tidak langsung, ini juga akan menjadi tugas para pemuda untuk memastikan kondisi masyarakat sejalan dengan arah menuju Indonesia Emas 2045, baik segi kualitas, kesejahteraan dan seluruh sumber daya manusia Kota Kediri.

    Oleh karena itu, para pemuda untuk terus belajar, berinovasi, menggali potensi diri dan mengembangkan diri hingga nanti bergerak bersama untuk berkontribusi pada masyarakat.

    Di akhir sambutannya, Pj Wali Kota Kediri mengajak para pemuda untuk selalu menghidupkan ruang-ruang berpikir kritis dalam diri masing-masing. Jangan mudah terprovokasi dengan percikan sekitar, think twice dan hindari konflik horizontal. Di samping itu, mengajak para pemuda untuk bantu masyarakat dengan mengelaborasi, menjelaskan dan mengedukasi tentang hal apapun.

    “Terakhir kepada para generasi senior, saya berpesan bahwa proses pembelajaran itu bersifat timbal balik. Baik yang muda maupun yang tua memiliki peran sama pentingnya dalam membangun bangsa. Untuk itu, saling melengkapi dan mendukung satu sama lain,” tutupnya.

    Pada Festival Pemuda Kota Kediri ini juga diserahkan tali asih kepada para pemuda berprestasi baik dalam bidang seni, olahraga maupun lainnya. Hal ini sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kota Kediri untuk mereka yang berprestasi.

    Festival Pemuda di Kota Kediri

    Perlu diketahui, Festival Pemuda ini diisi dengan beragam kegiatan seperti pentas seni yang menyuguhkan penampilan menarik pemuda Kota Kediri dalam hal tarian tradisional maupun band. Tidak hanya itu, di acara ini juga ada bazar UMKM serta talkshow pemuda yang berjudul “Birokrasi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi melalui Wirausahaan Kepemudaan”.

    Turut hadir dalam acara ini, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri Wihujeng Ayu Rengganis, Kepala Disbudparpora Zachrie Ahmad, Kepala DLHKP Imam Muttakin, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Eko Lukmono, Kepala Satpol PP Syamsul Bahri.

    Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Fajri, Kepala DPM PTSP Edi Darmasto, Kabag Kesra Ahmad Jainuddin, Camat Mojoroto Bambang Tri Lasmono, dan para komunitas kepemudaan dan olahraga Kota Kediri. [nm/but]