Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Dusun Sumberlangsep Tertimbun Banjir Lahar Semeru, Bupati Lumajang Beri Opsi ke Warga: Relokasi atau Tanggung Risiko Sendiri

    Dusun Sumberlangsep Tertimbun Banjir Lahar Semeru, Bupati Lumajang Beri Opsi ke Warga: Relokasi atau Tanggung Risiko Sendiri

    Lumajang (beritajatim.com) – Bencana banjir lahar dingin Gunung Semeru yang menerjang Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, memaksa Pemerintah Kabupaten Lumajang mengambil langkah taktis. Bupati Lumajang, Indah Amperawati, langsung memberikan opsi tegas kepada warga terdampak: bersedia direlokasi atau menanggung sendiri risiko keselamatan di kemudian hari.

    Kerusakan parah akibat terjangan material vulkanik di kawasan ini tak terelakkan. Sebanyak 19 rumah warga dan satu bangunan masjid dilaporkan rusak berat hingga tertimbun material lahar yang terbawa arus banjir. Kondisi ini membuat kawasan tersebut dinilai sudah tidak layak dan sangat berbahaya untuk ditinggali kembali.

    Menyikapi hal ini, Bupati Indah menegaskan akan segera menawarkan skema relokasi ke zona yang lebih aman. Ia menekankan bahwa keselamatan nyawa warga adalah prioritas yang tidak bisa ditawar.

    Namun, bagi warga yang bersikeras menolak direlokasi dan memilih tetap tinggal di zona merah, pemerintah daerah memberlakukan syarat administrasi yang ketat berupa penandatanganan surat pernyataan risiko.

    “Saya akan tawarkan (relokasi), bagi yang tidak mau terpaksa kami minta tanda tangan berita acara pernyataan bahwa mereka tidak mau. Karena ini tanggung jawab pemerintah ya. Apabila mereka tidak mau maka risiko ditanggung sendiri,” tegas Indah, Senin (15/12/2025).

    Saat ini, Pemkab Lumajang tengah mematangkan koordinasi untuk menentukan lokasi relokasi terbaik. Salah satu opsi utama adalah menempatkan warga di Hunian Tetap (Huntap) kawasan Bumi Semeru Damai (BSD) di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro.

    “Kami sudah berupaya membawa mereka ke relokasi, kalau mau di Huntap di Sumbermujur kita masih bisa menampung, atau nanti kita koordinasikan lagi dengan kepala desa,” pungkasnya [has/beq]

  • PSI Ungkap Ada Gerakan Politik Besar yang Sengaja Menjaga Isu Ijazah Palsu Tetap Hidup

    PSI Ungkap Ada Gerakan Politik Besar yang Sengaja Menjaga Isu Ijazah Palsu Tetap Hidup

    Alasan utama Andi Budiman mengangkat isu ini adalah karena persoalan tersebut telah melampaui ranah personal dan berubah menjadi alat politik.

    Ia menilai pembiaran terhadap fitnah akan menciptakan preseden buruk dalam demokrasi, di mana kebohongan bisa diproduksi ulang dan dijadikan strategi politik.

    “Lebih baik energi kita dipakai untuk hal-hal yang positif daripada menghasut masyarakat dengan isu-isu yang tidak ada gunanya,” kata dia.

    Selain itu, isu ini diangkat karena berkaitan langsung dengan posisi PSI yang secara terbuka mengakui kesamaan nilai politik dengan Jokowi.

    PSI memandang Jokowi sebagai representasi kepemimpinan non-elit, berani, dan berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, serangan terhadap Jokowi dipahami sebagai serangan terhadap nilai dan arah politik yang ingin dilanjutkan PSI.

    Dalam konteks ini, Andy Budiman menegaskan bahwa membela Jokowi berarti membela prinsip politik berbasis kerja nyata dan keberlanjutan kebijakan.

    Bagaimana PSI merespons isu ini dilakukan melalui strategi komunikasi politik terbuka, dengan meluruskan informasi melalui media, diskusi publik, dan podcast, serta mengandalkan data survei untuk menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak mempercayai tuduhan tersebut.

    “Dari berbagai survei, yang percaya isu ijazah palsu itu jumlahnya sedikit, kurang dari 20 persen. Artinya masyarakat Indonesia itu cerdas,” ungkap Andy Budiman.

    Andy Budiman ingin menegaskan sikap politik PSI sekaligus mengajak masyarakat untuk kembali pada perdebatan yang substantif.

  • Menko PMK Tegaskan Pembangunan Huntara Dipercepat

    Menko PMK Tegaskan Pembangunan Huntara Dipercepat

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan, penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra Barat, Aceh, dan Sumatra Utara dilakukan dengan mengerahkan seluruh kekuatan nasional, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga relawan di lapangan.

    Dia juga menegaskan, negara hadir dan memastikan penanganan tanggap darurat terus berjalan demikian juga dengan penyediaan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bersamaan dengan percepatan upaya pemulihan.

    “Bencana ini ditangani oleh seluruh kekuatan nasional. Cakupannya sangat luas, di tiga provinsi. Tanggap darurat tetap berjalan, dan pada saat yang sama huntara harus segera disiapkan. Bahkan kalau bisa langsung menuju hunian tetap tentu akan lebih bagus,” ujar Menko PMK.

    Hal tersebut disampaikan Pratikno saat hadir meninjau langsung sekaligus melakukan groundbreaking pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat.

    Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah menyiapkan lahan seluas sekitar 1,7 hektare untuk pembangunan huntara. Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh baik dalam percepatan menuju pemulihan pascabencana. Lokasi yang disiapkan dinilai layak karena berada dekat dengan kampung asal warga, memiliki akses jalan yang baik, serta didukung ketersediaan air dan listrik.

    “Biasanya masyarakat tidak ingin terlalu jauh dari tempat tinggal semula dan dekat dengan lokasi mata pencahariannya. Kita berkewajiban mencarikan tempat yang lebih aman dan layak. Di sini lokasinya sangat baik dan ini yang akan kita upayakan menjadi penyiapan huntara paling awal,” jelasnya.

    Dia menjelaskan, dari sisi pendanaan, pembangunan huntara didukung Dana Siap Pakai (DSP) Kebencanaan yang siap digunakan. Tantangan utama terletak pada kesiapan lahan, yang harus memenuhi berbagai pertimbangan keamanan dan aksesibilitas fasilitas pendukung.

    “Huntara ini menjadi tanggung jawab BNPB (Badan Nasiinal Penanggulangan Bencana, red) dalam masa tanggap darurat. Setelah itu, untuk hunian tetap akan ditangani oleh kementerian terkait. Yang penting sekarang, masyarakat segera pindah dari pengungsian ke tempat tinggal sementara yang aman dan layak,” tegas Pratino.

    Selain meninjau lokasi pembangunan huntara, Menko PMK juga memastikan perbaikan akses jalan dan jembatan di wilayah terdampak agar jalur logistik tetap terbuka dan distribusi bantuan berjalan lancar. Ia menegaskan bahwa negara tidak hanya hadir pada saat masa darurat, tetapi juga terus mendampingi masyarakat dalam proses pemulihan hingga kehidupan kembali normal.

    Di lapangan, Pratikno juga melihat langsung semangat gotong royong antara petugas dan warga di posko pengungsian. Ia menilai kebersamaan tersebut menjadi modal sosial penting dalam menghadapi bencana sekaligus mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

    “Negara hadir bukan hanya saat darurat, tetapi juga dalam proses memulihkan kehidupan. Kita akan terus mendampingi masyarakat agar mereka bisa bangkit dan kembali menata hari esok dengan lebih kuat,” ujar Pratikno. (hen/but)

  • Anggota DPR RI Hj Ansari Ingatkan Kader PDIP Pamekasan Pentingnya Nilai 4 Pilar

    Anggota DPR RI Hj Ansari Ingatkan Kader PDIP Pamekasan Pentingnya Nilai 4 Pilar

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Hj Ansari mengingatkan pentingnya pemahaman dan pengamalan nilai 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari berpikir, bersikap dan bertindak.

    Hal tersebut disampaikan di hadapan kader PDI Perjuangan dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Graha Bung Karno Kantor DPC PDI Permainan Pamekasan, Kompleks Perumahan Graha Kencana, Tlanakan, Pamekasan, Minggu (15/12/2025) malam.

    “Setiap kader partai tentunya sangat penting untuk selalu memperkuat 4 pilar kebangsaan dan menjadikannya sebagai kompas perjuangan, setiap langkah politik dan kebijakan harus mencerminkan nilai persatuan, keadilan dan kemanusiaan,” kata Hj Ansari.

    Politisi perempuan Madura di Senayan, juga menegaskan jika kader partai bukan sekedar penyampai pesan kebangsaan, tetapi juga teladan bagi masyarakat luas. “Karena itu, langkah dan kebijakan harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam 4 pilar kebangsaan,” ungkapnya.

    “Pengamalan 4 Pilar kebangsaan merupakan tanggung jawab kita bersama, kita harus memberi contoh, sehingga masyarakat luas bisa melihat, mencontoh dalam berpikir, bersikap dan berprilaku,” imbuhnya.

    Saat ini bangsa Indonesia tengah berada dalam tantangan zaman seiring dengan derasnya arus informasi digital, hoaks, radikalisme hingga politik identitas. “Nilai-nilai kebangsaan ini harus menjadi benteng utama kita dalam berbangsa dan bernegara, kita harus selalu menghormati perbedaan, taat pada hukum, menjaga persatuan, dan mengedepankan dialog,” tegasnya.

    “Empat pilar kebangsaan ini merupakan pilar fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara, bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui berbagai pendekatan seperti diskusi, seminar, hingga seni budaya, sehingga nilai-nilai ini dipahami dan diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda,” jelasnya.

    Bahkan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut, juga kembali menyampaikan pentingnya pemahaman terhadap nilai empat pilar kebangsaan, khususnya di era reformasi dengan kebebasan berpendapat.

    “Disadari atau tidak, pemahaman yang keliru dapat mengikis nilai-nilai kebangsaan. Sosialisasi ini memastikan masyarakat, khususnya generasi penerus, memahami pilar-pilar tersebut secara utuh sebagai landasan untuk menghadapi masa depan dan mewujudkan cita-cita bangsa,” pungkasnya. [pin/aje]

  • Gejolak PDIP Pasuruan: 23 PAC Lapor Kejari, Ungkap Dugaan Fiktif Dana Banpol Rp1,3 Miliar

    Gejolak PDIP Pasuruan: 23 PAC Lapor Kejari, Ungkap Dugaan Fiktif Dana Banpol Rp1,3 Miliar

    Pasuruan (beritajatim.com) – Gejolak internal mengguncang tubuh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan. Sejumlah pengurus tingkat kecamatan (PAC) resmi melaporkan dugaan penyelewengan dana bantuan politik (Banpol) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, menyusul temuan ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan realitas kegiatan di lapangan.

    Laporan ini diajukan atas dasar dugaan ketidaktransparanan penggunaan anggaran selama periode 2022 hingga 2024. Para pengurus PAC menilai besarnya anggaran yang cair tidak pernah memberikan dampak langsung pada aktivitas kader maupun pendidikan politik di tingkat akar rumput.

    Berdasarkan data yang diserahkan pelapor, nilai dana Banpol pada tahun 2022 tercatat mencapai sekitar Rp600 juta. Angka tersebut mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2023 dan 2024 hingga menyentuh kisaran Rp1,3 miliar.

    Sesuai regulasi, dana Banpol seharusnya dialokasikan untuk pendidikan politik kader dan operasional sekretariat. Namun, para pelapor menegaskan bahwa kegiatan pendidikan politik yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban faktanya tidak pernah mereka ikuti alias diduga fiktif.

    Ketua PAC PDIP Wonorejo, Wito, mengungkapkan kekecewaannya terhadap administrasi yang dinilai manipulatif tersebut.

    “Kami tidak pernah merasakan kegiatan pendidikan politik, tapi di laporan semuanya tertulis seolah berjalan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Wito menyoroti adanya dugaan pemalsuan dokumen yang fatal. Ia menyebut banyak tanda tangan pengurus PAC yang dicatut dan tercantum dalam LPJ tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Langkah pelaporan ini diklaim mewakili aspirasi 23 PAC yang sepakat bergerak secara kolektif.

    Senada dengan Wito, Ketua PAC PDIP Bangil, Idrus Harun, mengaku terkejut saat melihat namanya muncul dalam dokumen pertanggungjawaban yang disusun rapi tersebut.

    “Tanda tangan itu jelas bukan milik saya dan banyak nama kader lain juga tidak sesuai,” katanya tegas.

    Idrus menambahkan, selama menjabat sebagai pengurus PAC, dirinya merasa tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pendidikan politik sebagaimana klaim dalam laporan. Ia menilai dokumen LPJ tersebut bertolak belakang dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

    Para pelapor menduga kuat adanya keterlibatan oknum pengurus di tingkat DPC dalam sengkarut pengelolaan dana ini. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri aliran dana Banpol secara tuntas demi menegakkan aturan dan menjaga kepercayaan kader partai. [ada/beq]

  • Rismon Sianipar: 90 Persen Gibran Jadi Presiden 2029

    Rismon Sianipar: 90 Persen Gibran Jadi Presiden 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar digital forensik, Rismon Sianipar, melontarkan pernyataan kontroversial terkait arah politik nasional di Pilpres 2029.

    Ia bahkan memprediksi peluang besar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden di masa mendatang.

    Rismon menyebut ada faktor kekuatan finansial Presiden ke-7 RI, Jokowi, sebagai penentu utama.

    Ia mengaku hampir yakin dengan prediksi tersebut. Menurutnya, secara logika politik, peluang Gibran sangat besar jika melihat konfigurasi kekuasaan saat ini.

    “Sudah bisa saya hampir pastikan, maybe 90 persen, 90 persen, Gibran akan jadi presiden,” ujar Rismon dikutip pada Senin (15/12/2025).

    Lanjut dia, peluang tersebut tidak lepas dari sokongan kekuatan uang dan pengaruh politik sang ayah.

    Rismon secara gamblang menyebut faktor tersebut sebagai modal utama menuju kursi presiden.

    “Maybe 90 persen, Gibran akan jadi presiden, dengan kekuatan uang bapaknya,” tegasnya.

    Tidak berhenti di situ, Rismon juga menyampaikan pesan tegas kepada kalangan mahasiswa.

    Ia mengingatkan bahwa generasi muda merupakan pemilik masa depan bangsa, sementara dirinya merasa hanya bagian dari generasi yang sebentar lagi selesai menjalani peran sejarah.

    “Mahasiswa itu loh, kalian itu pemilik masa depan, saya paling sudah hampir 50 (tahun). 10 tahun saya pinginnya sampai 60 aja saya selesai di dunia ini. Indonesia itu milik kalian, 2029,” katanya.

    Rismon kembali menegaskan keyakinannya soal peta kekuasaan ke depan.

    Ia mengaku prediksi tersebut bukan sekadar spekulasi, melainkan hasil dari logika yang ia pahami tentang dinamika politik nasional.

  • Pimpinan Baru Perseroda Probolinggo Terpilih, Wali Kota Beri Ultimatum: Jangan Jadi Beban APBD

    Pimpinan Baru Perseroda Probolinggo Terpilih, Wali Kota Beri Ultimatum: Jangan Jadi Beban APBD

    Probolinggo (beritajatim.com) – Agus Efendi dan Noviyadi resmi terpilih mengisi pucuk pimpinan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bahari Tanjung Tembaga. Namun, belum lama hasil seleksi diumumkan, Wali Kota Probolinggo dr. Aminudin langsung memberikan ultimatum keras agar jajaran baru ini tidak menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Pengumuman hasil seleksi untuk posisi Komisaris (Agus Efendi) dan Direksi (Noviyadi) tersebut dirilis resmi pada Kamis (11/12/2025). Wali Kota menegaskan bahwa nama-nama yang terpilih merupakan produk dari proses seleksi yang objektif, profesional, dan telah melewati tahapan wawancara mendalam oleh tim seleksi.

    “Saya mengapresiasi hasil kerja tim seleksi. Namun jabatan direksi dan komisaris ini harus dijawab dengan kinerja. Perseroda harus dikelola secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar dr. Aminudin.

    Pemerintah Kota Probolinggo menekankan bahwa BUMD bukan sekadar lembaga administratif pelengkap birokrasi. Perusahaan daerah dituntut memiliki kesehatan finansial yang mandiri dan rencana bisnis yang jelas agar mampu memberikan kontribusi pendapatan asli daerah, bukan sebaliknya.

    “BUMD itu harus sehat. Jangan sampai justru menjadi beban APBD. Harus ada target yang jelas, rencana bisnis yang terukur, dan pengawasan yang ketat,” tegasnya.

    Terkait pembagian tugas, dr. Aminudin mengingatkan fungsi vital masing-masing jabatan. Komisaris diwajibkan melakukan pengawasan ketat, sementara direksi bertanggung jawab penuh menjalankan roda perusahaan secara efisien dan transparan.

    Untuk menjamin akuntabilitas pejabat yang baru terpilih, mekanisme evaluasi kinerja akan diberlakukan secara berkala. Hal ini untuk memastikan Perseroda Bahari Tanjung Tembaga tetap berjalan sesuai visi bisnis dan pelayanan publik.

    “Harapan masyarakat harus diwujudkan. Kalau kinerjanya tidak sesuai, tentu akan ada evaluasi,” tandasnya. [ada/beq]

  • Viral Kisah Pilu Ayah-Anak di Pasuruan, Bupati Rusdi Tegaskan Sudah Beri Bantuan Sebelum Ramai di Medsos

    Viral Kisah Pilu Ayah-Anak di Pasuruan, Bupati Rusdi Tegaskan Sudah Beri Bantuan Sebelum Ramai di Medsos

    Pasuruan (beritajatim.com) – Bupati Pasuruan, M. Rusdi Sutejo, memberikan klarifikasi terkait viralnya kisah Fredo Eswanto, warga Desa Sidogiri, Kecamatan Kraton, yang berjuang melawan penyakit berat bersama putrinya. Pemerintah Kabupaten Pasuruan memastikan bahwa pendampingan medis dan bantuan sosial telah diberikan kepada keluarga tersebut jauh sebelum kisahnya menjadi sorotan warganet.

    Kasus ini mencuat ke publik setelah video yang diunggah akun TikTok @purnomopolisibaik ditonton lebih dari tiga juta kali. Video tersebut menampilkan momen emosional Fredo bersama sang putri yang tengah mencari akses pengobatan di luar daerah, memancing simpati luas dari masyarakat.

    Menanggapi narasi yang berkembang, Bupati Rusdi menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Melalui akun TikTok pribadinya, ia meluruskan bahwa intervensi pemerintah sudah berjalan sejak awal diagnosa penyakit.

    “Koreksi jika saya salah, sejak awal sakit yang bersangkutan sudah mendapatkan perawatan medis dan bantuan sosial dari pemerintah serta dukungan lingkungan sekitar,” ujar Rusdi.

    Berdasarkan data medis, Fredo Eswanto didiagnosis menderita suspect tumor mandibula (rahang), sementara putrinya mengalami kelainan bawaan lahir. Kompleksitas penyakit ini membuat penanganan tidak dapat diselesaikan sepenuhnya di tingkat daerah.

    Rusdi menjelaskan, Pemkab Pasuruan sebenarnya telah memfasilitasi pemeriksaan rutin di RSUD Bangil. Namun, karena keterbatasan alat dan spesialisasi untuk kasus berat tersebut, pasien harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.

    “Untuk tindakan medis lanjutan, memang harus menunggu jadwal dari rumah sakit rujukan karena membutuhkan dokter spesialis tertentu,” jelas Rusdi mengenai prosedur rujukan ke rumah sakit tipe A di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Respons cepat lintas instansi pun segera dilakukan seiring viralnya kasus ini. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah turun tangan membawa Fredo dan anaknya langsung ke RS Dr Soetomo Surabaya untuk mendapatkan perawatan intensif yang lebih komprehensif.

    Rusdi berharap langkah penanganan lanjutan di Surabaya ini dapat berjalan lancar. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengawal dan mendampingi proses pemulihan warganya tersebut hingga kondisi membaik. [ada/beq]

  • 100 Becak Listrik Dibagikan untuk Pengayuh Lansia di Jember

    100 Becak Listrik Dibagikan untuk Pengayuh Lansia di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah membagikan seratus unit becak listrik untuk pengayuh lanjut usia (lansia) di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pemerintah daerah akan menyiapkan tempat pengisian batere di halte-halte bus.

    Dinas Perhubungan Jember mencatat ada 989 pengayuh becak yang beroperasi di Jember. Pengayuh berusia lanjut usia (lansia) menjadi prioritas.

    “Becak ini dari kantong pribadi Pak Prabowo Subianto. Yang kami utamakan adalah lansia dulu, di atas 60 tahun,” kata Wakil Ketua Yayasan Gerakam Solidaritas Nasional (GSN) Nanik Sudarwati Deyang, usai penyerahan becak listrik, di Pendapa Wahyawibawagraha, Minggu (14/12/2025).

    Saat ini ada lima ribu unit becak listrik yang akan dibagikan di Jawa yang diprioritaskan untuk pengayuh lansia dulu. “Kata Pak Prabowo, insyaallah beliau sehat, beliau punya rezeki akan pesan lagi, karena memang keinginan beliau tidak boleh mereka yang sepuh ini ngonthel becak. Jadi insyaallah di sini juga bertahap nanti kami akan berikan,” kata Deyang.

    Menurut Deyang, tidak semua pengayuh becak, terutama lansia, bisa beralih profesi. “Kalau kita berikan modal belum tentu bisa, karena mereka rata-rata menjadi penarik becak selama 30 sampai 50 tahun,” katanya.

    Becak listrik ini, menurut Deyang, mempermudah para penarik becak mencari nafkah. “Kalau dia terus ngos-ngosan, mohon maaf, Pak Prabowo menangis melihat ini. Sangat tidak manusiawi. untuk negara yang kaya raya seperti ini, Indonesia yang merdeka sudah 80 tahun. Jadi beliau ingin meringankan beban pengayuh becak lansia,” katanya.

    Becak listrik tersebut merupakan produksi PT Pindad (Persero) atau Perindustrian TNI Angkatan Darat dengan garansi perbaikan selama satu tahun. Deyang berharap pemerintah daerah menindaklanjuti pemberian becak listrik ini dengan memfasiltasi perbaikan. “Suku cadangnya mudah dicari, di toko-toko sepeda ada,” katanya.

    Bupati Muhammad Fawait berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. “(Becak listrik) ini bukan dari APBN, tapi dari murni kantong pribadi Presiden,” katanya.

    Fawait berjanji akan memikirkan cara perbaikan becak-becak listrik itu setelah masa garansi selesai. “Kami sudah sampaikan ke Dinas Perhubungan agar di halte-halt disediakan tempat untuk men-charge becak ini,” katanya. [wir]

  • Rakerda PKS Jombang 2025: Memperkuat Soliditas Kader dan Komitmen untuk Masyarakat

    Rakerda PKS Jombang 2025: Memperkuat Soliditas Kader dan Komitmen untuk Masyarakat

    Jombang (beritajatim.com) – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jombang menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Rumah Makan Zam-Zam, Jombang, untuk melakukan konsolidasi internal dan penajaman program kerja yang berfokus pada kepentingan rakyat.

    Acara yang berlangsung pada Minggu, 14 Desember 2025, ini merupakan bagian dari langkah strategis partai dalam memperkuat soliditas kader dan meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Jombang.

    Ketua DPD PKS Kabupaten Jombang, Muhammad Said, dalam sambutannya menegaskan bahwa Rakerda kali ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah seluruh kader PKS dalam menghadapi agenda politik yang semakin dekat.

    Ia memaparkan ambisi partai yang ingin meraih perolehan kursi dua digit pada Pemilihan Legislatif mendatang di Jombang.

    “Keberhasilan perjuangan partai bertumpu pada kualitas kader. Kader yang bersih, peduli, profesional, dan berjiwa negarawan adalah aset utama dalam membangun kepercayaan publik,” ujar Said.

    Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa PKS Jombang akan terus berfokus pada tiga pilar utama perjuangan partai: soliditas internal, pelayanan nyata kepada rakyat, dan dukungan terhadap program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat.

    Sinergi antara DPD hingga kader di akar rumput akan menjadi kunci kesuksesan untuk memastikan program kerja partai dapat berjalan efektif dan adaptif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Rakerda PKS 2025 juga berfungsi sebagai sarana untuk menerjemahkan Program Unggulan PKS 2025–2030 ke dalam konteks lokal Kabupaten Jombang. Kebijakan nasional yang telah digariskan diharapkan dapat diimplementasikan dalam program-program nyata yang langsung berdampak pada kesejahteraan warga Jombang.

    Jajaran pengurus DPD PKS Jombang

    Sekretaris Dewan Syariah DPW PKS Jawa Timur, Aditya Nindyatman, yang hadir memberikan pengarahan dalam acara tersebut, menekankan pentingnya menjaga keikhlasan dalam beramal dan melayani masyarakat.

    Aditya juga mengingatkan pentingnya posisi strategis Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur, yang harus dimanfaatkan untuk mempercepat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kemudahan akses pelayanan publik.

    “Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kemudahan akses pelayanan publik harus terus dikawal. Komitmen kami diwujudkan melalui masukan konstruktif dan pengawasan oleh Fraksi PKS di DPRD Kabupaten Jombang,” tegas Aditya.

    Di akhir acara, Aditya mengajak seluruh kader PKS untuk terus memperkuat militansi, memperluas jaringan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, dan menjaga semangat kebersamaan. Dengan semangat ini, diharapkan PKS dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Jombang dan mengantarkan partai pada capaian perjuangan yang lebih gemilang.

    Rakerda PKS Jombang 2025 ditutup dengan penyusunan rencana aksi konkret yang akan segera diimplementasikan oleh seluruh jajaran partai. Hal ini menunjukkan keseriusan PKS dalam berkontribusi untuk kemajuan daerah, serta mempertegas komitmen mereka untuk terus melayani masyarakat. [suf]