Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Puspenerbal kerahkan pesawat Casa untuk dukung latihan terjun marinir

    Puspenerbal kerahkan pesawat Casa untuk dukung latihan terjun marinir

    ya, latihan seperti ini sangat penting tidak hanya untuk mengasah naluri tempur para siswa, tetapi juga untuk meningkatkan interoperabilitas dan profesionalisme antara satuan pendidikan AAL dengan satuan operasi Puspenerbal

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Pusat Penerbang TNI Angkatan Laut (Puspenerbal) mengerahkan pesawat angkut Casa untuk mendukung latihan terjun personel Marinir TNI AL yang digelar dari 10 November sampai 16 November 2025.

    Kepala Dinas Penerangan Puspenerbal Kolonel Laut (KH) Rohman Arif dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan pihaknya mengerahkan satu unit pesawat Casa NC-212 Aviocar untuk latihan di Pangkalan Udara TNI AL Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.

    Dia menjelaskan kegiatan ini dilakukan guna mengasah kemampuan terjun para pasukan marinir, para penerjun melakukan latihan dari ketinggian 1.300 sampai 1.500 kaki. “Titik pendaratan atau Drop Zone (DZ) yang ditentukan berada tepat di Apron Skuadron Udara 400 Wing Udara 2,” kata Rohman.

    Rohman melanjutkan, tidak hanya latihan praktik, prajurit juga menjalani latihan materi terkait teknis tata cara keselamatan saat terjun payung.

    Ragam latihan tersebut sudah dilakukan sejak hari pertama dan masih berlangsung hingga saat ini. Dia berharap sinergitas antara Marinir dan Puspenerbal seperti yang terjadi saat ini dapat terus berlangsung di kuatnya matra TNI AL.

    Dalam siaran pers yang sama, Komandan Wing Udara 2 Puspenerbal, Kolonel Laut (P) Adam Firmansyah, mengapresiasi sinergi yang terjalin.

    Menurutnya, latihan seperti ini sangat penting tidak hanya untuk mengasah naluri tempur para siswa, tetapi juga untuk meningkatkan interoperabilitas dan profesionalisme antara satuan pendidikan AAL dengan satuan operasi Puspenerbal.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Musim Haji 1447 Hijriah, Kuota JCH Pamekasan Bertambah Jadi 1.200 Orang

    Musim Haji 1447 Hijriah, Kuota JCH Pamekasan Bertambah Jadi 1.200 Orang

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, memastikan jemaah calon haji (JCH) pada musim Haji 1447 Hijriah tercatat sebanyak 1.200 orang, dan sebanyak 289 jemaah di antaranya merupakan jemaah dengan status lanjut usia alias lansia.

    “Berdasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, formulasi pembagian kuota haji tidak lagi menggunakan format rasio 1:1.000 penduduk muslim. Tetapi didasarkan pada daftar tunggu alias waiting list,” kata Kasi Haji dan Umrah Kemenag Pamekasan, Abdul Halim, Sabtu (15/11/2025).

    Dengan perubahan tersebut, Jawa Timur memperoleh tambahan kuota sekitar 7.000 orang dari sebelumnya 35.000 menjadi 42.000 jemaah. “Perubahan sistem ini sangat menguntungkan Jawa Timur, termasuk Pamekasan, karena mempercepat giliran keberangkatan jemaah yang sudah lama menunggu,” ungkapnya.

    “Pada musim haji tahun lalu, total JCH Pamekasan tercatat sebanyak 1.049 orang. Sehingga ada tambahan kuota sebanyak 151 orang untuk musim haji 2026 atau lebih banyak dibanding musim haji sebelumnya,” sambung Abdul Halim.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga mulai mematangkan seluruh persiapan pelaksanaan Ibadah Haji 1447 Hijriah. Di antaranya tahapan penting berupa proses pelunasan biaya haji yang dijadwalkan mulai dilakukan pada 19 November 2025 mendatang.

    “Sejak beberapa bulan terakhir, kami sudah melakukan verifikasi data jemaah hingga pemeriksaan kesehatan yang kini sudah mencapai sekitar 90 persen. Target kami dalam beberapa hari kedepan, bisa tuntas 100 persen sebelum pelunasan dibuka,” jelasnya.

    Bahkan sejak 10 November 2025, proses pemeriksaan kesehatan (istitha’ah) bagi para calon jemaah haji juga sudah mulai dilakukan. Terlebih tahapan tersebut menjadi syarat wajib bagi para calon jemaah yang hendak melunasi biaya haji.

    “Status istitha’ah ini penting karena menyangkut kemampuan fisik dan kesehatan jemaah, sehingga kami selalu mengingatkan agar jemaah selalu menjaga pola makan, tidur, dan rutin berolahraga supaya tetap prima menjelang keberangkatan,” imbaunya.

    Selain itu pihaknya juga melakukan koordinasi lintas sektor, di antaranya bersama DPRD, pihak perbankan, Dinas Kesehatan, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), termasuk penandatanganan kerjasama dengan Imigrasi Kelas II Pamekasan untuk kelancaran dokumen perjalanan.

    “Artinya semua persiapan itu dilakukan agar calon jemaah haji dari Pamekasan dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan lancar, sebab kami ingin memastikan tidak hanya aspek administrasi dan keuangan yang siap, tapi juga fisik dan mental jemaah benar-benar matang sebelum berangkat ke Tanah Suci,” pungkasnya. [pin/ian]

  • Ketua DPD dan pakar global bahas transportasi perkotaan di forum UNEP Brasil

    Ketua DPD dan pakar global bahas transportasi perkotaan di forum UNEP Brasil

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin bersama sejumlah pakar global membahas transportasi perkotaan dalam forum United Nations Environment Programme (UNEP) di Belem, Brasil pada Rabu (12/11).

    Hadir juga pembicara lainnya dalam diskusi panel tersebut, antara lain: Hala Omar, Manajer Keberlanjutan di Dar, Gabriel Feriancic, Manajer Negara (Country Manager) TYLin untuk Brasil, Marcel Martin, Manajer Umum ICCT untuk Brasil, Ricardo Assumpção, Kepala Keberlanjutan (Chief Sustainability Officer) dan Pimpinan Bidang Keberlanjutan untuk Amerika Latin, Gabriela Elizondo Azuela, Manajer Praktik di ESMAP, Bank Dunia, Luciane Ferreira Monteiro Machado, Wakil Direktur Pelaksana Bidang Persiapan Proyek serta Luke Upchurch, Direktur Pelaksana Komunikasi di C40 Cities.

    Dalam forum itu Sultan menyebutkan ketidakseimbangan komposisi kendaraan serta minimnya transportasi publik telah menyebabkan pemborosan bahan bakar 79,2 juta kiloliter per tahun dan memicu polusi udara 30,49 juta ton serta emisi gas rumah kaca 295,12 juta ton CO₂e setiap tahun.

    “Kondisi itu menjadi lonceng bahaya bagi kota-kota besar,” ujar Sultan, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyoroti kualitas udara Jakarta yang hampir seluruh parameter pencemarnya telah melampaui standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan standar nasional.

    Akibat polusi tersebut, warga Jakarta harus menanggung biaya kesehatan hingga Rp51,2 triliun per tahun, terutama untuk penyakit pernapasan seperti asma dan ISPA.

    Menurut Sultan, emisi sektor transportasi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memperburuk intensitas bencana global akibat fenomena El Niño dan La Niña, seperti banjir, longsor, badai, serta meningkatnya suhu ekstrem yang memicu urban heat island atau pulau panas perkotaan.

    Meski upaya pengendalian emisi telah berjalan sejak Protokol Kyoto hingga agenda pembangunan berkelanjutan, dirinya menilai tantangan urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan industrialisasi membuat kebijakan reduksi karbon di kawasan perkotaan menjadi semakin mendesak.

    Ia juga menyoroti kebijakan mobilitas DKI Jakarta melalui strategi Avoid–Shift–Improve, termasuk pembatasan kendaraan pribadi, peralihan ke kendaraan listrik dan transportasi umum, serta penerapan kebijakan baru seperti tarif parkir progresif, jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing, dan pajak berbasis emisi.

    “Kebijakan itu telah memberi efek berantai dan mulai direplikasi kota-kota lain di Indonesia hingga Asia Pasifik,” tuturnya.

    Integrasi Bus Raya Terpadu (BRT), Lintas Rel Terpadu (LRT), Moda Raya Terpadu (MRT), elektrifikasi bus pengumpan, serta layanan first-last mile dinilai menjadi landasan sistem mobilitas rendah karbon.

    Di sisi lain, dia menekankan pembangunan fisik harus dibarengi perubahan gaya hidup masyarakat. Digitalisasi transportasi, termasuk ride-sharing (berbagi tumpangan) dan ride-hailing (jasa transportasi daring), disebut menjadi pendorong efisiensi dan inklusivitas mobilitas perkotaan.

    Dikatakan bahwa Indonesia telah memulai langkah konkret menuju pembangunan kota yang tangguh dan berkelanjutan. Transformasi tersebut tidak hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan perilaku menuju gerakan karbon nol bersih atau net-zero carbon.

    Sultan menutup pidatonya dengan menyerukan kolaborasi lintas negara dan lintas sektor.

    “Mari kita terus bergerak bersama membangun kota yang lebih tangguh bagi generasi mendatang,” ucap Sultan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerindra Belum Bahas Rencana Budi Arie Gabung, Dasco: Dinamika di DPC Itu Biasa

    Gerindra Belum Bahas Rencana Budi Arie Gabung, Dasco: Dinamika di DPC Itu Biasa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi munculnya penolakan dari sejumlah DPC terkait kabar keinginan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, untuk bergabung menjadi kader Gerindra.

    Dasco menilai dinamika itu hal lumrah dalam politik.

    “Namanya dinamika di politik, soal tidak menerima atau ada yang menerima itu kan biasa,” ujar Dasco dikutip pada Sabtu (15/11/2025).

    Dikatakan Dasco, respons beragam di tingkat daerah tidak perlu diperbesar karena sering terjadi dalam proses politik internal.

    Ia menegaskan bahwa sampai saat ini DPP Partai Gerindra belum membahas secara resmi soal kemungkinan masuknya Budi Arie.

    Bahkan, Dasco menyebut keputusan nantinya akan menunggu arahan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

    “(Jadi pertimbangannya dari DPP) Nanti kita tanya Pak Prabowo, ini belum sempat dibahas sih. Karena Pak Prabowo kan sibuk ke luar negeri kemarin,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Ferdinand Hutahaean menanggapi wacana Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang disebut-sebut ingin merapat ke Partai Gerindra.

    Ferdinand secara blak-blakan menilai bahwa Gerindra maupun Ketua Umumnya, Presiden Prabowo Subianto, tidak memiliki kebutuhan mendesak terhadap organisasi relawan Projo.

    “Prabowo itu menurut saya, Gerindra, menurut pengamatan saya, tidak butuh-butuh banget dengan Projo,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Selasa (11/11/2025).

    Ia bahkan mempertanyakan eksistensi Projo sebagai organisasi relawan yang benar-benar memiliki basis massa kuat.

  • DPR: Panja Reformasi Polri-Kejaksaan-Pengadilan dibentuk demi keadilan

    DPR: Panja Reformasi Polri-Kejaksaan-Pengadilan dibentuk demi keadilan

    Jadi, panja ini tujuannya adalah menegakkan supremasi hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Harapannya tidak ada lagi praktik penegakan hukum yang hanya tajam ke bawah dan keadilan bisa diperjualbelikan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah (Abduh), mengatakan kehadiran Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan dan Pengadilan seperti disampaikan oleh Ketua Komisi III, Habiburokhman bertujuan untuk memastikan hukum dapat ditegakkan demi terciptanya keadilan untuk rakyat.

    “Jadi, panja ini tujuannya adalah menegakkan supremasi hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Harapannya tidak ada lagi praktik penegakan hukum yang hanya tajam ke bawah dan keadilan bisa diperjualbelikan,” ujar Abduh, sapaan akrabnya, dalam keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Abduh, panja tersebut akan menjadi medium untuk rakyat menyampaikan aspirasinya terkait kinerja polisi, jaksa dan hakim.

    Selain menjadi wadah berkumpulnya aspirasi, dia mengatakan panja juga bisa mendorong penyelesaian masalah baik teknis maupun substansi kepada pemangku kepentingan terkait

    Melalui panja ini, lanjut Abduh, DPR akan mengevaluasi kinerja Polri, Kejaksaan dan pengadilan agar kinerjanya di bidang penegakan hukum berjalan beriringan. Hal tersebut harus dilakukan lantaran belakangan terlihat kinerja tiga lembaga terkesan berjalan masing-masing dan tidak beriringan.

    “Pandangan atau peristiwa ini tidak boleh ada lagi kedepannya, karena dampak dari tidak terintegrasi nya kinerja lembaga hukum tersebut akan merugikan rakyat yang mencari keadilan terkait hak-hak nya sebagai warga negara,” jelas Abduh.

    Dengan adanya panja ini, Abduh berharap supremasi hukum dapat ditegakkan dan terciptanya keadilan untuk semua pihak.

    “Panja nantinya akan mengatur detail kerjanya baik secara teknis maupun substansi untuk dapat seefektif mungkin menyerap aspirasi masyarakat luas demi reformasi hukum yang menjadi misi Presiden Prabowo,” pungkas Abduh.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo tegaskan hubungan dengan Yordania lebih dari sekadar mitra

    Prabowo tegaskan hubungan dengan Yordania lebih dari sekadar mitra

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa hubungan Indonesia dan Yordania bukan hanya sekadar mitra, tetapi hubungan yang dibangun atas dasar persaudaraan yang kuat dan harus diwariskan kepada generasi berikutnya.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat menjamu Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah Raja Abdullah II ibn Al Hussein dalam jamuan santap malam kenegaraan di Istana Negara Jakarta, Jumat (14/11) malam.

    “Anggaplah kami lebih dari sekadar mitra, kita memiliki ikatan persaudaraan dan persahabatan yang kuat. Dan saya pikir ikatan ini harus tetap lestari di masa depan,” ucap Presiden dalam rilis pers, Sabtu.

    Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia memandang Yordania sebagai mitra penting dalam perjuangan perdamaian internasional, sekaligus sahabat dekat dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.

    Presiden Prabowo pun menyampaikan rasa hormat dan kebahagiaannya atas kehadiran Raja Abdullah II beserta delegasi Yordania di Indonesia.

    “Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya untuk menyambut kembali Yang Mulia dan delegasi terhormat Yordania di Indonesia,” ujarnya.

    Sementara itu, Raja Abdullah II turut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih karena kembali disambut dengan keramahan luar biasa di Jakarta.

    Raja Abdullah II juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi penting dalam komunitas Muslim dunia, terutama dalam peran diplomatiknya pada masa-masa sulit.

    “Kami selalu memandang Indonesia sebagai bagian yang sangat penting dari komunitas Muslim. Peran Indonesia dalam urusan internasional, terutama di bawah kepemimpinan Anda, di masa-masa sulit ini sangatlah penting,” tuturnya.

    Raja Abdullah II mengatakan kehadirannya di Indonesia bukan hanya sebagai kepala negara, melainkan sebagai saudara yang ingin mempererat kembali ikatan historis kedua bangsa.

    Raja Abdullah II turut mengungkapkan bahwa bantuan Yordania kepada Indonesia pada masa sulit merupakan wujud persaudaraan sejati.

    “Inilah yang dilakukan saudara terhadap satu sama lain, dan hal ini tidak berubah. Saya sangat senang bisa kembali ke sini untuk memperkuat tidak hanya ikatan fisik antara kita berdua, namun juga antara kedua negara kita,” ujarnya.

    Dalam jamuan santap malam tersebut Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II duduk satu meja dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan sang putra Didit Hediprasetyo.

    Jamuan santap malam kenegaraan ini tidak hanya menjadi penyambutan resmi, tetapi juga simbol solidaritas mendalam dan hubungan historis antara Indonesia dan Yordania.

    Sambutan hangat, pertukaran pesan persaudaraan, dan suasana akrab yang tercipta sepanjang malam menjadi penegas bahwa kedua bangsa memiliki visi yang sama dalam memperkuat perdamaian, stabilitas, dan kerja sama antarbangsa.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HNW apresiasi keputusan jadikan Rahmah El Yunusiyah sebagai pahlawan

    HNW apresiasi keputusan jadikan Rahmah El Yunusiyah sebagai pahlawan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar pahlawan nasional kepada Rahmah El Yunusiyah.

    Menurut dia, Rahmah El Yunusiyah layak diberikan gelar pahlawan nasional karena memberikan kontribusi besar dalam memajukan bangsa, terutama di bidang pendidikan.

    “Rahmah El Yunusiah adalah tokoh perempuan pejuang di berbagai medan; sosial, kemerdekaan, dan pendidikan. Bahkan sebagai pendiri Sekolah/Pesantren Diniyah Putri Padang Panjang, beliau diapresiasi oleh Rektor Universitas Al Azhar Mesir saat mengunjunginya di Padang Panjang tahun 1955,” kata HNW dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Kunjungan tersebut, kata HNW, membuat Rektor Al Azhar terinspirasi untuk mendirikan fakultas khusus perempuan di Universitas Al Azhar Mesir.

    HNW mengatakan pihak Universitas Al Azhar juga sempat menganugerahi gelar Syaikhah sehingga Rahmah El Yunusiyah menjadi wanita Muslim pertama di dunia yang mendapat gelar kehormatan Syekhah dari Al Azhar, tahun 1957.

    Sederet penghargaan dari luar negeri ini menjadikan Rahmah El Yunusiyah sebagai wanita Minang pertama yang berpengaruh kepada dunia Islam internasional.

    Status ini membuat dia sejajar dengan beberapa tokoh besar Islam seperti Syaikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi yang menjadi Imam di masjid Haram Mekah dan menjadi Guru bagi KH Ahmad Dahlan dsn KH Hasyim Asyari (pendiri Muhammadiysh dan NU) dan Syaikh Yasin Padang yang terkenal sebagai ulama ahli dalam bidang Hadits.

    “Minang juga dikenal sebagai asal dari banyak pahlawan bangsa seperti Bung Hatta, Yamin, Sutan Sahrir, M Natsir dan Buya Hamka,” ujar HNW.

    HNW berharap pemberian gelar pahlawan kepada Rahmah dapat memicu semangat putra putri terbaik Sumatera Barat untuk menjadi insan yang dapat memajukan bangsa pada masa depan.

    “Mudah-mudahan semangat keulamaan, ketokohan dan kenegarawanan yang membawa nama harum tersebut senantiasa hadir dan bisa dilanjutkan oleh warga Sumatera Barat di tingkat nasional maupun di kancah dunia internasional,” tutur HNW.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri: TPID Bali berperan strategis suksekan program nasional

    Wamendagri: TPID Bali berperan strategis suksekan program nasional

    Kita terus juga tingkatkan (potensi) selain sektor pariwisata, tetapi juga mungkin di pertanian, perikanan, atau sektor lain, Pak Gubernur. Ini perlu kita tingkatkan juga, itu akan lebih baik lagi supaya (meningkatkan) pertumbuhan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berperan strategis dalam menyukseskan program nasional.

    Ribka menyoroti peran TPID Bali dalam menjaga stabilitas inflasi, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Hari Raya Galungan, Kuningan, Natal, dan Tahun Baru. Ia mengapresiasi capaian inflasi di tingkat provinsi yang berada pada level 2,61 persen. Angka ini sesuai dengan target pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

    “Inflasi Bali 2,61 [persen], ini sangat-sangat aman. Kalau nasional tadi dua sekian sampai tiga ya, Bali 2,61 (persen). Ini luar biasa sekali, ini sudah terjaga aman, dengan terjaganya 2,61 (persen), semua pelaku ekonomi ini [terjaga], baik sebagai konsumen, maupun pelaku ekonomi,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Hal ini disampaikan Ribka pada acara High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali menjelang Hari Raya Galungan, Kuningan, Natal, dan Tahun Baru di Ruang Tirta Gangga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Kota Denpasar.

    Ribka turut meminta pemerintah daerah (Pemda) di Bali untuk memperhatikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), khususnya komoditas yang kerap menjadi penyumbang inflasi seperti bawang putih, bawang merah, dan udang.

    Ia menilai Bali memiliki potensi besar di sektor pertanian sehingga distribusi sejumlah komoditas dapat dijaga dengan baik. Dengan potensi ini, ia berharap inflasi Bali dapat terus dikendalikan, bahkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Kita terus juga tingkatkan (potensi) selain sektor pariwisata, tetapi juga mungkin di pertanian, perikanan, atau sektor lain, Pak Gubernur. Ini perlu kita tingkatkan juga, itu akan lebih baik lagi supaya (meningkatkan) pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

    Dia mengatakan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional di angka 8 persen dalam lima tahun ke depan. Untuk itu, daerah didorong agar berkontribusi secara optimal.

    Menurut Ribka, ada dua “mesin” yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah, yakni mesin birokrasi pemerintahan dan mesin sektor swasta. Keduanya harus dijaga dan diperkuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

    “Artinya dari mesin birokrasinya, kemudian mesin swasta, kemudian mempermudah iklim investasi ini juga sangat penting sekali, Pak Gubernur, supaya pertumbuhan ekonomi itu bisa terjaga dengan baik,” ujarnya.

    Meski demikian, Ribka mengingatkan Provinsi Bali terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan data yang ia sampaikan, realisasi pendapatan Provinsi Bali telah mencapai 86 persen, namun realisasi belanja masih berada pada angka 65 persen, padahal sudah memasuki bulan November.

    “Tolong nanti Pak Sekda digenjot (realisasi belanjanya), juga para kepala SKPD-nya (diingatkan). Apakah ini realisasi masih ada di 65 [persen], karena tadi, Bali luar biasa pendapatannya cukup tinggi walaupun hanya dari sektor pariwisata. Tetapi, belanjanya harus kita percepat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR: RI siap pimpin aksi iklim Asia lewat transisi energi bersih

    MPR: RI siap pimpin aksi iklim Asia lewat transisi energi bersih

    visi Prabowo sangat jelas, yakni mencapai kedaulatan energi, mempercepat penggunaan 100 persen energi terbarukan dalam satu dekade, serta mencapai nol emisi bersih atau net-zero emission pada 2050 tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa Indonesia siap memimpin aksi iklim Asia melalui transisi energi bersih, tata kelola karbon yang transparan, dan investasi berkelanjutan.

    Dalam forum Asia Climate Solutions Pavilion yang diselenggarakan oleh Swaniti Initiative di sela-sela Conference of the Parties (COP30) UNFCCC di Belem, Brazil, ia mengatakan Indonesia berada di posisi strategis untuk menjadi pusat solusi iklim global.

    “Kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, seperti hutan, gambut, dan mangrove yang mampu menyerap miliaran ton CO₂,” ujar Eddy dalam keterangannya yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Jika dikelola dengan baik, kata dia, potensi tersebut dapat menjadi fondasi ekonomi karbon yang berkeadilan.

    Eddy menjelaskan visi Presiden RI Prabowo Subianto menempatkan transisi energi sebagai inti strategi pembangunan nasional.

    Menurut dia, visi Prabowo sangat jelas, yakni mencapai kedaulatan energi, mempercepat penggunaan 100 persen energi terbarukan dalam satu dekade, serta mencapai nol emisi bersih atau net-zero emission pada 2050 tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ia turut menyoroti Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 sebagai tonggak penting dalam perjalanan transisi energi Indonesia.

    Dikatakan bahwa RUPTL hijau tersebut akan menambah 53 gigawatt kapasitas energi dari sumber terbarukan, mulai dari surya, hidro, panas bumi, angin, hingga penyimpanan baterai.

    “Implementasinya akan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja hijau dan menyumbang hingga 0,7 persen pertumbuhan PDB per tahun,” tuturnya.

    Dirinya pun menekankan selain transisi energi, Indonesia memiliki target menurunkan emisi CO2 sebagai aksi penanganan iklim yang akan menghasilkan peluang ekonomi karbon yang besar.

    Selama ini, katanya, koordinasi lintas kementerian sering menjadi hambatan di sektor ekonomi karbon. Melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Indonesia akhirnya memiliki payung kebijakan yang menyatukan tata kelola karbon nasional.

    “Ini langkah besar menuju efisiensi dan kepastian investasi,” kata Eddy.

    Di sisi lain, Eddy menegaskan peran strategis parlemen dalam menjaga keberlanjutan kebijakan. MPR RI berkomitmen memastikan agar seluruh legislasi terkait energi dan iklim selaras dengan RPJMN dan visi Net Zero 2060.

    MPR RI juga terus memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil agar implementasi kebijakan benar-benar inklusif dan transparan.

    Sementara itu, dia turut menyoroti peran aktor non-negara dalam mendukung transisi rendah karbon, terutama di negara-negara Global South.

    Dikatakan bahwa seluruh dunia menyaksikan transformasi besar, yakni dari sekadar advokasi menjadi kolaborasi nyata.

    Dirinya menilai filantropi, lembaga keuangan, dan industri kini bergerak bersama mendorong inovasi dan pembiayaan transisi energi yang lebih adil.

    Ia juga menambahkan bahwa Indonesia terus membangun reputasi di pasar karbon global melalui pengakuan standar internasional seperti Gold Standard, Verra, Plan Vivo, dan GCC.

    Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, Indonesia kini memiliki dasar hukum yang membuat pengakuan global lebih mudah dan efisien.

    “Ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya mengikuti pasar, tapi ikut membentuknya,” ucap dia menambahkan.

    Pria yang juga merupakan anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut berharap adanya langkah konkret yang akan dilakukan Indonesia dalam 18 bulan ke depan.

    Menurut dia, Indonesia harus berani mengambil langkah cepat dengan mempercepat elektrifikasi nasional lantaran hal tersebut bukan hanya soal emisi, melainkan tentang membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing industri, dan memperkuat kedaulatan energi nasional.

    Selain itu, ia menyebutkan Indonesia juga perlu memperdalam kerja sama energi di kawasan ASEAN. Melalui integrasi ASEAN Power Grid dan kolaborasi investasi hijau, Indonesia dinilai bisa menjadi motor penggerak transisi energi di Asia Tenggara.

    “Dengan begitu, kita tidak hanya menjembatani ambisi global dan implementasi lokal, tapi juga menunjukkan kepemimpinan nyata Indonesia di panggung iklim dunia,” kata Eddy.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terpopuler, 20.000 prajurit ke Gaza dan PSSI soal pelatih timnas

    Terpopuler, 20.000 prajurit ke Gaza dan PSSI soal pelatih timnas

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan ANTARA yang sayang sekali untuk dilewatkan pada akhir pekan ini. Ada 20.000 prajurit Indonesia yang disiapkan pemerintah ke Gaza hingga tanggapan PSSI soal calon pelatih timnas.

    Berikut informasi lengkapnya:

    1. Pemerintah siapkan 20.000 personel untuk misi perdamaian di Gaza

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan TNI telah menyiapkan 20.000 prajurit untuk diturunkan dalam misi perdamaian di Gaza. Penyiapan pasukan dalam jumlah besar itu dilakukan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya di sini.

    2. Zainudin Amali ungkap PSSI belum kerucutkan nama calon pelatih timnas

    Wakil Ketua umum PSSI, Zainudin Amali, mengungkapkan bahwa sampai saat ini PSSI belum mengerucutkan nama-nama calon pelatih baru timnas Indonesia. Baca di sini.

    3. Purbaya ikuti arahan Prabowo soal penyelesaian utang Whoosh

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyelesaian utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. Selengkapnya di sini.

    4. AS perketat aturan visa, obesitas dan kondisi medis jadi penilaian

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah memberi tahu perwakilan diplomatik di luar negeri bahwa Amerika Serikat akan mempertimbangkan obesitas, diabetes, kanker, dan kondisi kesehatan lain sebagai dasar penolakan visa. Baca di sini.

    5. Kementerian ESDM siap uji jalan B50 pada Desember 2025

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap meluncurkan uji jalan program B50 (bahan bakar nabati dengan kandungan minyak sawit 50 persen) pada awal Desember 2025. Selengkapnya di sini.

    Pewarta: Agita Tarigan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.