Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Dana Cukai Tembakau Rp1,6 M Sulap Rupa 4 Faskes di Pesisir Blitar

    Dana Cukai Tembakau Rp1,6 M Sulap Rupa 4 Faskes di Pesisir Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar terus mengebut pembangunan dan peningkatan empat fasilitas kesehatan (faskes) di wilayahnya. Hingga pertengahan November 2025, progres proyek yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) ini dilaporkan telah mencapai 60 hingga 90 persen.

    Dinkes Kabupaten Blitar optimis seluruh pekerjaan infrastruktur kesehatan ini akan tuntas sebelum tahun berganti, guna mempercepat akses layanan bagi masyarakat pedesaan. Adapun 4 proyek strategis senilai total Rp1,6 miliar ini meliputi pembangunan baru Puskesmas Pembantu (Pustu) Tumpak Kepuh di Kecamatan Bakung, renovasi fasilitas kesehatan di Pustu Kaulon, Kecamatan Sutojayan, renovasi Pustu Midodareni serta renovasi Puskesmas Suruhwadang, Kecamatan Kademangan.

    Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar, Muhdianto, memastikan pekerjaan di empat lokasi tersebut berjalan sesuai rencana. Muhdianto menargetkan seluruh pembangunan dan renovasi selesai sebelum tutup tahun 2025.

    “Insya Allah nanti sebelum akhir tahun sudah selesai semuanya. Baik yang pembangunan ataupun yang perbaikan atau renovasi,” ujar Muhdianto, Sabtu (15/11/2025).

    Muhdianto menegaskan, seluruh proses pembangunan dan renovasi dilakukan sesuai ketentuan agar hasilnya optimal dan tepat waktu. Menurutnya, percepatan penyelesaian proyek ini akan berdampak langsung pada peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat.

    Alokasi DBHCHT di bidang kesehatan sangat vital, terutama untuk menyentuh wilayah yang membutuhkan penguatan infrastruktur. Sehingga diharapkan dengan adanya renovasi ini fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Blitar menjadi lebih baik lagi.

    “Melalui anggaran DBHCHT, secara tidak langsung bisa memperkuat infrastruktur kesehatan di wilayah pedesaan. Kami berharap ada keberlanjutan dukungan anggaran DBHCHT untuk di bidang kesehatan,” jelasnya.

    Tahun ini, Dinkes Kabupaten Blitar secara spesifik memanfaatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp1,6 miliar untuk empat proyek fisik tersebut.

    “Tahun ini, kami melalui DBHCHT mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1,6 miliar dan dimanfaatkan untuk pembangunan satu Puskesmas Pembantu dan perbaikan di tiga Puskesmas (dan Pustu) lainnya,” pungkas Muhdianto. [owi/beq]

  • TNI pastikan 20.000 personel misi ke Gaza kompeten dan berpengalaman

    TNI pastikan 20.000 personel misi ke Gaza kompeten dan berpengalaman

    Hingga saat ini, TNI masih menunggu persetujuan dari pemerintah dan pihak PBB terkait pengiriman pasukan ke Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan 20.000 personel TNI yang disiapkan untuk menjalankan misi perdamaian di Gaza berkompeten dan sudah berpengalaman di bidang tugas kemanusiaan.

    Saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, dia mengatakan ke-20.000 prajurit itu terbiasa menjalankan misi operasi militer selain perang (OMSP) di dalam maupun luar negeri.

    “Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk,” kata Freddy.

    Freddy menjelaskan, ke-20.000 personel yang akan dikirim terdiri dari pasukan di bidang kesehatan dan satuan Zeni untuk pembangunan konstruksi.

    Tugas mereka, lanjut Freddy, yakni membuka layanan kesehatan untuk warga korban perang sekaligus membangun infrastruktur berupaya fasilitas umum.

    Para personel tersebut juga akan dilengkapi dengan beragam peralatan penunjang di bidang kesehatan dan pembangunan konstruksi.

    “Kita siapkan seperti fasilitas rumah sakit lapangan, peralatan medis emergensi, ambulans, perlengkapan air bersih dan sanitasi, serta kemampuan konstruksi Zeni termasuk alat berat dan sarana rekonstruksi,” jelas dia.

    Hingga saat ini, TNI masih menunggu persetujuan dari pemerintah dan pihak PBB terkait pengiriman pasukan ke Gaza.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pemerintah Indonesia punya dua jalan untuk mendapatkan restu mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza.

    Restu itu harus didapatkan pemerintah guna memastikan pengiriman pasukan perdamaian bisa berjalan dengan lancar.

    “Ada dua alternatif. Alternatif pertama adalah di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Sjafrie saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat (14/10).

    Indonesia dan PBB sendiri sudah lama saling bekerja sama dalam pengiriman pasukan perdamaian di beberapa daerah konflik seperti Afrika dan Lebanon.

    Untuk mendapatkan restu dari organisasi internasional ini, Sjafrie mengatakan diperlukan pendekatan dan komunikasi antar kepala negara agar tercipta sebuah kesepakatan tingkat internasional.

    Tidak hanya itu, Indonesia juga harus mendapatkan dukungan dari negara-negara yang dinilai kompeten terkait persoalan konflik di Gaza.

    “Bagi negara-negara Arab, yaitu Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar dan Uni Emirat Arab, kalau itu menyatakan silahkan, maka Indonesia dengan senang hati akan melibatkan,” jelas Sjafrie.

    “Tentu saja (termasuk) Israel, karena Israel adalah bagian yang sangat kompeten di dalam persoalan ini,” kata Sjafrie.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI pastikan 20.000 personel misi ke Gaza kompeten dan berpengalaman

    TNI siapkan rumah sakit lapangan hingga ambulans untuk dikirim ke Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan TNI sudah menyiapkan peralatan khusus di bidang kesehatan untuk dikirim bersama pasukan perdamaian ke Gaza.

    Peralatan kesehatan itu dikerahkan bersamaan dengan pengiriman 20.000 personel TNI di bidang kesehatan dan Zeni Konstruksi.

    “Seperti fasilitas rumah sakit lapangan, peralatan medis emergensi, ambulans, perlengkapan air bersih dan sanitasi, serta kemampuan konstruksi Zeni termasuk alat berat dan sarana rekonstruksi,” kata Freddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Freddy menjelaskan ragam peralatan kesehatan itu akan dipakai pasukan untuk melayani warga korban perang.

    Selain itu, peralatan konstruksi yang dibawa pasukan Zeni akan digunakan untuk membangun beberapa fasilitas umum untuk warga.

    Freddy melanjutkan, ke 20.000 personel TNI yang dikirim sudah memiliki pengalaman dalam menjalankan misi perdamaian. Mereka, kata Freddy, hanya perlu melakoni beberapa pelatihan untuk memantapkan persiapan ke Gaza.

    Hingga saat ini, TNI masih menunggu persetujuan dari pemerintah dan pihak Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) terkait pengiriman pasukan ke Gaza.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pemerintah Indonesia punya dua jalan untuk mendapatkan restu mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza.

    Restu itu harus didapatkan pemerintah guna memastikan pengiriman pasukan perdamaian bisa berjalan dengan lancar.

    “Ada dua alternatif. Alternatif pertama adalah di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Sjafrie saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (14/10)

    Indonesia dan PBB sendiri sudah lama saling bekerja sama dalam pengiriman pasukan perdamaian di beberapa daerah konflik seperti Afrika dan Lebanon.

    Untuk mendapatkan restu dari organisasi internasional ini, Sjafrie mengatakan diperlukan pendekatan dan komunikasi antar-kepala negara agar tercipta sebuah kesepakatan tingkat internasional.

    Tidak hanya itu, Indonesia juga harus mendapatkan dukungan dari negara-negara yang dinilai kompeten terkait persoalan konflik di Gaza.

    “Bagi negara-negara Arab, yaitu Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar dan Uni Emirat Arab, kalau itu menyatakan silahkan, maka Indonesia dengan senang hati akan melibatkan,” jelas Sjafrie.

    “Tentu saja (termasuk) Israel, karena Israel adalah bagian yang sangat kompeten di dalam persoalan ini,” kata Sjafrie.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD dorong pengisian jabatan Sekda Ponorogo

    DPRD dorong pengisian jabatan Sekda Ponorogo

    Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) – DPRD Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur meminta pemerintah daerah segera mengisi kekosongan jabatan sekretaris daerah (sekda) pasca-penetapan Agus Pramono sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK.

    Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno di Ponorogo, Sabtu, mengatakan jabatan sekda memegang peran strategis karena menjadi ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang bertanggung jawab menyusun dan mengoordinasikan dokumen anggaran.

    “Kami mendorong agar jabatan sekda segera terisi, apakah definitif atau pejabat sementara. Eksekutif perlu segera berkonsultasi dengan Pemprov Jawa Timur,” ujar Dwi Agus Prayitno.

    Menurut dia, percepatan pengisian jabatan diperlukan agar proses pembahasan anggaran tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur batas waktu persetujuan APBD.

    “Jabatan sekda sebagai ketua TAPD sangat sentral, sehingga tidak bisa terlalu lama dibiarkan kosong,” katanya.

    DPRD memastikan tidak akan ikut campur dalam mekanisme pengisian jabatan sekda. Penetapan pejabat menjadi kewenangan Pelaksana Tugas Bupati Ponorogo Lisdyarita maupun penunjukan oleh pemerintah provinsi.

    “Kami bersikap wait and see. Informasi yang kami terima, Asisten I sudah berkoordinasi dengan Bakorwil,” ujarnya.

    Meski tanpa kepala TAPD, pembahasan R-APBD 2026 tetap berjalan karena struktur TAPD masih diisi pejabat Bapperinda dan BPKAD.

    DPRD juga menyiapkan paripurna maraton dan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mempercepat proses.

    “Kami tetap optimistis SDM yang ada mampu menjalankan pembahasan RAPBD sambil menunggu posisi sekda terisi,” pungkasnya.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pembangunan Ponpes Al-Khoziny Terganjal Lahan, PU Cek Amdal Lokasi Baru

    Pembangunan Ponpes Al-Khoziny Terganjal Lahan, PU Cek Amdal Lokasi Baru

    Surabaya (beritajatim.com) – Proses pembangunan kembali Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny dipastikan harus bergeser lokasi. Pemicunya, rencana tersebut terganjal pada sisi lahan.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan ini adalah konsekuensi dari status lahan lama yang saat ini sedang diproses hukum di Polda. Keputusan ini mendesak. Hampir 2.000 santri di sana kesulitan akses pendidikan pasca-sekolah mereka roboh.

    “Tanah yang itu kan tidak bisa kita utak-atik karena sedang diproses di Polda. Mereka kemudian menyerahkan tanah lain (sebagai pengganti),” ujar Dody di Universitas Airlangga, ditulis Sabtu (15/11/2025).

    Meskipun lokasi baru sudah disiapkan pihak Ponpes, Dody memastikan jajarannya tak akan terburu-buru. Seluruh proses teknokratis harus dipenuhi, mengingat pembangunan akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Teknokratisnya mesti benar. Kan disampaikan ada tanah baru itu kan. Kita cek tanahnya itu seperti apa, tanahnya siapa,” jelas Dody.

    Anggaran APBN memang sudah dipastikan. Namun, Dody mengakui penetapan besaran anggaran masih menunggu selesainya studi kelayakan (Feasibility Study atau FS) di lahan baru.

    “Proses-proses FS-nya lagi berjalan. Ada kajian FS, kemudian mengajukan penganggaran ke Kementerian Keuangan,” katanya.

    Pergantian lokasi ini menambah daftar pekerjaan teknis yang harus diselesaikan, termasuk verifikasi lingkungan dan legalitas.

    “Kita mesti cek Amdal-nya (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) ada apa nggak. Terus teknokratisnya mesti kita kerjakan,” urai Dody.

    Menurutnya, tahap akhir yang krusial adalah pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dody menargetkan proses konstruksi dapat dimulai secepatnya, meskipun ada penyesuaian terkait lahan ini.

    “Mulai start-nya kita upayakan secepat-cepatnya. Tapi kan teknokratisnya mesti benar,” pungkasnya. [ipl/beq]

  • Prabowo antar kepulangan Raja Abdullah II, pesawat dikawal jet F-16

    Prabowo antar kepulangan Raja Abdullah II, pesawat dikawal jet F-16

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengantar langsung kepulangan Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Sabtu siang.

    Pesawat kenegaraan yang mengantar kepulangan Raja Abdullah II mendapat pengawalan jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara.

    Berdasarkan pantauan dari siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, keduanya tiba di Lanud Halim Perdanakusuma dalam satu kendaraan yang sama, sekitar pukul 12.00 WIB.

    Presiden Prabowo tampak mengenakan setelan safari berwarna krem dan topi biru tua, sementara Raja Abdullah II mengenakan seragam militer lengkap dengan baret merah.

    Setibanya di area keberangkatan, keduanya turun bersamaan dan berbincang sejenak sebelum kemudian menyalami delegasi masing-masing negara.

    Delegasi Indonesia yang turut hadir dalam pelepasan tersebut antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

    Presiden Prabowo kemudian mendampingi Raja Abdullah II berjalan melewati pasukan jajar kehormatan menuju tangga pesawat.

    Di depan tangga pesawat, keduanya saling memberi hormat dan berpelukan, sebelum Raja Abdullah II melanjutkan perjalanan dengan menaiki tangga pesawat.

    Pengawalan jet tempur F-16 tidak hanya dilakukan saat kepulangan Raja Abdullah II. Pada kedatangannya di Indonesia pada Jumat (14/11), pesawat kenegaraan yang membawa Raja Abdullah II juga dikawal secara khusus oleh tujuh pesawat tempur F-16 dan tiga pesawat tempur T-50 milik TNI AU ketika memasuki wilayah udara Indonesia.

    Pengawalan tersebut merupakan bentuk penghormatan Pemerintah Indonesia terhadap Kerajaan Yordania.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/11).

    Kepala Negara menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Yordania telah terjalin erat selama lebih dari tujuh dekade. Tidak hanya hubungan diplomatik, Presiden Prabowo juga mengenang kedekatan personal yang telah terjalin dengan keluarga Kerajaan Yordania, terutama mendiang Raja Hussein.

    “Di sisi lain, seperti yang Anda tahu, saya memiliki ikatan emosional dengan Yordania, Yang Mulia Raja Hussein dengan ramah menerima saya. Saya rasa saya lupa berapa tahun yang lalu, hampir 29 tahun, ya, sedekat itu hubungan kami,” tutur Presiden Prabowo.

    Sementara itu, Raja Abdullah II mengenang kedekatan kedua pemimpin sejak masih bertugas sebagai prajurit.

    Menurutnya hal tersebut merupakan sebuah pengalaman yang membentuk karakter kepemimpinan yang penuh kepedulian dan keberanian.

    “Jadi saya bangga dan terhormat berada di sini, bangga dan terhormat menyebut Anda sebagai sahabat lama saya,” tutur Raja Abdullah II.

    Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo juga menerima penghargaan “The Bejewelled Grand Cordon of Al Nahda (Order of the Renaissance)” dari Raja Abdullah II. Rangkaian kunjungan kenegaraan pun ditutup dengan jamuan santap malam kenegaraan.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ponorogo kaji ulang mutasi 138 ASN pastikan layanan publik stabil

    Ponorogo kaji ulang mutasi 138 ASN pastikan layanan publik stabil

    Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mengkaji secara menyeluruh terhadap mutasi 138 aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan Bupati nonaktif Sugiri Sancoko sesaat sebelum operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (8/11).

    Kajian ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan publik di lingkungan Pemkab Ponorogo.

    “Mutasi kemarin jalan, tapi kami mau lihat lagi, pelajari dulu seperti apa. Yang terpenting pelayanan tetap berjalan,” ujar Pelaksana Tugas Bupati Ponorogo, Lisdyarita di Ponorogo, Sabtu.

    Mutasi tersebut sebelumnya dijadwalkan berlaku per 10 November sesuai terhitung mulai tanggal (TMT).

    Namun hingga kini para ASN masih menempati jabatan lama sambil menunggu keputusan resmi pemerintah daerah.

    Lisdyarita mengatakan, pemerintah daerah berkewajiban memastikan setiap kebijakan kepegawaian memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak berdampak pada stabilitas pelayanan kepada masyarakat.

    Senada, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Ponorogo Sugeng Prakoso, menegaskan seluruh ASN yang masuk dalam daftar mutasi tetap melaksanakan tugas seperti biasa.

    Menurut dia, evaluasi diperlukan karena mutasi dilakukan hanya sekitar satu jam sebelum OTT, sehingga perlu verifikasi legalitas demi menjaga tertib administrasi pemerintahan.

    “Kami lihat dulu seperti apa. Sementara masih dalam kajian. Yang jelas pemerintahan tidak boleh berhenti,” katanya.

    Dari 138 ASN yang dimutasi, dua merupakan pejabat eselon II. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Hery Sutrisno, dipindahkan menjadi Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispertahankan).

    Sedangkan pejabat sebelumnya di dinas tersebut, Supriyanto, dipindahkan menjadi Kepala BKPSDM Ponorogo.

    Mutasi lainnya mencakup sekretaris dinas, camat, kepala bidang hingga lurah.

    Pemkab Ponorogo memastikan evaluasi dilakukan secara objektif dan mengedepankan integritas agar tidak mengganggu jalannya pelayanan publik di seluruh satuan kerja.

    Pemerintah daerah menegaskan setiap langkah penataan ASN akan mempertimbangkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan layanan kepada masyarakat.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kunjungi Pesantren Sunan Drajat, Wamenkop Bakal Replikasi Koperasi dan Jadikan Tempat Magang

    Kunjungi Pesantren Sunan Drajat, Wamenkop Bakal Replikasi Koperasi dan Jadikan Tempat Magang

    Lamongan (beritajatim.com) – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah, menyatakan akan mereplikasi Koperasi Sunan Drajat dan menjadikannya sebagai tempat magang bagi pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari seluruh Indonesia.

    Pernyataan itu disampaikan Farida saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Jawa Timur.

    “Kita melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat. Kita sudah melihat DC, pusat distribusi barangnya, semua jenis barang ada di sana. yang akan didistribusikan ke toserba-toserba, dan ke koperasi-koperasi desa/kelurahan merah putih,” kata Farida, Jumat (14/11/2025) malam.

    Farida mengapresiasi pertumbuhan Koperasi Sunan Drajat yang mampu menjadi kakak asuh dari keberadaan 100 Kopdes/kel Merah Putih, yang ada di Lamongan dan sekitarnya.

    Dia menilai, dukungan dan pendampingan yang dilakukan Pesantren Sunan Drajat sangat sukses. Pengelolaannya pun dilakukan secara profesional oleh sumber daya manusianya sehingga bisa terus eksis.

    “Kita sangat berterimakasih. Dukungan dari Koperasi Sunan Drajat ini begitu sukses dalam membantu manajemen bisnis, pola pengembangan dan pengelolaan Kopdes/kel Merah Putih. Di mana masing-masing telah memiliki keuntungan bersih tiap bulan sekitar Rp15 juta,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, Wamenkop menegaskan bahwa upaya-upaya yang mampu menciptakan ekosistem bisnis luar biasa ini harus terus ditumbuh kembangkan. Menurutnya, Koperasi Pesantren Sunan Drajat sangat layak dijadikan sebagai referensi penting dalam keberhasilan bisnis pesantren.

    “Saya harap Direktur Pembiayaan Syariah di LPDB, bisa mereplikasi koperasi-koperasi yang ada di Pesantren agar seperti Pesantren Sunan Drajat ini. Ada banyak unit usaha yang dikelola. Seperti garam. Menariknya, bahannya dibeli dari masyarakat sekitar, dikelola, diproduksi, dikemas, baik untuk konsumsi pabrik maupun masyarakat, lalu didistribusikan melalui koperasi-koperasi yang didampingi oleh Pesantren ini,” paparnya.

    “Saya juga ingin menjadikan koperasi Pesantren Sunan Drajat ini sebagai tempat magang, untuk menginkubasi 80 pengurus KDMP, dari seluruh Indonesia, itu untuk angkatan pertama,” tambahnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, KH Anas Alhifni (Gus Anas), menyampaikan bahwa eksistensi Koperasi Sunan Drajat dapat terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini berkat dukungan dari pemerintah pusat, termasuk dukungan pendampingan dari Kemenkop, pembiayaan dari LPDB, serta masyarakat sekitar.

    “Kita kerjasama dengan kopdes dan melibatkan masyarakat sekitar. Ternyata jika inisiasinya begitu kuat, maka jelas bisa memunculkan produk-produk baru, khususnya untuk mensupport jalannya kanalisasi toserba-toserba itu. Artinya, kalau kanalisasi distro-distronya, outlet-outletnya semakin banyak, maka pertumbuhan usaha dan pendapatannya semakin besar,”

    Gus Anas menyambut baik program Kopdes/kel Merah Putih yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya program ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap upaya membangkitkan koperasi sebagai sebuah entitas usaha yang sesuai dengan konstitusi.

    “Kami siap mendukung penuh upaya kolaborasi pengembangan sumber daya, peningkatan keterampilan sehingga tujuan bersama dalam pengembangan Kopdes tercapai. Kami harap, semakin banyak toserba yang hadir, produk-produk desa akan muncul, desa bisa semakin mandiri dan sejahtera,” ucapnya. (fak/ian)

  • Dasco Bilang Belum Ada Pembahasan Budi Arie Masuk Gerindra, Eko Widodo: Kalau Diterima Kebangetan Sih

    Dasco Bilang Belum Ada Pembahasan Budi Arie Masuk Gerindra, Eko Widodo: Kalau Diterima Kebangetan Sih

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Eko Widodo, ikut menanggapi isu terkait klaim Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyebut dirinya ditawari langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk masuk Partai Gerindra.

    Klaim tersebut sontak memicu reaksi dari sejumlah DPC Gerindra yang menyatakan penolakan.

    “Budi Arie ngaku-ngaku dia satu-satunya orang yang ditawari langsung Prabowo masuk Gerindra,” ujar Eko di X @ekowboy2 (15/11/2025).

    Eko bahkan menilai reaksi penolakan dari kader daerah menunjukkan bahwa kelompok akar rumput Gerindra tidak menginginkan kehadiran Budi Arie di internal partai.

    “Gerindra beri sinyal tolak Budi Arie, kalo diterima sih kebangetan kesannya jadi partai buangan!,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut munculnya penolakan dari sejumlah DPC terkait kabar Budi Arie untuk bergabung menjadi kader Gerindra.

    Dasco menilai dinamika itu hal lumrah dalam politik.

    “Namanya dinamika di politik, soal tidak menerima atau ada yang menerima itu kan biasa,” ujar Dasco dikutip pada Sabtu (15/11/2025).

    Dikatakan Dasco, respons beragam di tingkat daerah tidak perlu diperbesar karena sering terjadi dalam proses politik internal.

    Ia menegaskan bahwa sampai saat ini DPP Partai Gerindra belum membahas secara resmi soal kemungkinan masuknya Budi Arie.

    Bahkan, Dasco menyebut keputusan nantinya akan menunggu arahan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

    “(Jadi pertimbangannya dari DPP) Nanti kita tanya Pak Prabowo, ini belum sempat dibahas sih. Karena Pak Prabowo kan sibuk ke luar negeri kemarin,” tandasnya.

  • Puspenerbal kerahkan pesawat Casa untuk dukung latihan terjun marinir

    Puspenerbal kerahkan pesawat Casa untuk dukung latihan terjun marinir

    ya, latihan seperti ini sangat penting tidak hanya untuk mengasah naluri tempur para siswa, tetapi juga untuk meningkatkan interoperabilitas dan profesionalisme antara satuan pendidikan AAL dengan satuan operasi Puspenerbal

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Pusat Penerbang TNI Angkatan Laut (Puspenerbal) mengerahkan pesawat angkut Casa untuk mendukung latihan terjun personel Marinir TNI AL yang digelar dari 10 November sampai 16 November 2025.

    Kepala Dinas Penerangan Puspenerbal Kolonel Laut (KH) Rohman Arif dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan pihaknya mengerahkan satu unit pesawat Casa NC-212 Aviocar untuk latihan di Pangkalan Udara TNI AL Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.

    Dia menjelaskan kegiatan ini dilakukan guna mengasah kemampuan terjun para pasukan marinir, para penerjun melakukan latihan dari ketinggian 1.300 sampai 1.500 kaki. “Titik pendaratan atau Drop Zone (DZ) yang ditentukan berada tepat di Apron Skuadron Udara 400 Wing Udara 2,” kata Rohman.

    Rohman melanjutkan, tidak hanya latihan praktik, prajurit juga menjalani latihan materi terkait teknis tata cara keselamatan saat terjun payung.

    Ragam latihan tersebut sudah dilakukan sejak hari pertama dan masih berlangsung hingga saat ini. Dia berharap sinergitas antara Marinir dan Puspenerbal seperti yang terjadi saat ini dapat terus berlangsung di kuatnya matra TNI AL.

    Dalam siaran pers yang sama, Komandan Wing Udara 2 Puspenerbal, Kolonel Laut (P) Adam Firmansyah, mengapresiasi sinergi yang terjalin.

    Menurutnya, latihan seperti ini sangat penting tidak hanya untuk mengasah naluri tempur para siswa, tetapi juga untuk meningkatkan interoperabilitas dan profesionalisme antara satuan pendidikan AAL dengan satuan operasi Puspenerbal.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.