Jenis Media: Politik

Tok! APBD Jatim 2026 Ditetapkan Rp26,3 Triliun, Belanja Rp 27,2 T

Surabaya (beritajatim.com) – Pendapatan dan belanja dalam APBD Jawa Timur 2026 resmi ditetapkan setelah DPRD Jatim dan Pemprov Jatim menyepakati Raperda APBD pada rapat paripurna, Sabtu (15/11/2025). Penetapan ini menegaskan struktur keuangan daerah tahun depan yang mengalami penurunan signifikan.

Struktur APBD 2026 terdiri dari Pendapatan Daerah Rp26,3 triliun, Belanja Daerah Rp27,2 triliun, dan Pembiayaan Daerah Rp916,7 miliar. Keputusan berlaku sejak ditetapkan di Surabaya pada 15 November 2025.

“Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 akhirnya disepakati,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa seusai paripurna.

Pendapatan daerah tahun depan dipatok sebesar Rp26,30 triliun, turun sekitar Rp1,96 triliun dari nota awal gubernur. Angka ini juga merosot jauh, yakni Rp9,17 triliun, dibanding realisasi pendapatan APBD 2024 yang mencapai Rp35,28 triliun.

“Ini bukan perkara manajemen dari Pemprov yang tidak dapat mengelola keuangan. Namun karena ada beberapa kebijakan pusat yang secara otomatis berdampak pada pendapatan Pemprov tahun depan,” ujar Khofifah.

Khofifah menjelaskan perubahan besar terjadi pada skema pungutan pajak opsen yang mulai berlaku 1 Januari 2025. Perubahan tersebut berdampak pada distribusi PKB dan BBNKB yang selama ini menjadi sumber utama PAD Jatim.

“Ada perubahan dari distribusi PKB dan BBNKB. Per Januari 2025, peruntukan dan distribusinya berubah, dan ini menyebabkan PAD Pemprov Jatim dari PKB dan BBNKB berkurang Rp4,2 triliun,” tuturnya.

Selain itu, dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat juga turun sekitar Rp2,8 triliun. Akumulasi perubahan kebijakan tersebut menggerus pendapatan Jatim hingga sekitar Rp7 triliun.

“Ada beberapa perubahan yang membuat 14 kabupaten/kota di Jawa Timur berkurang pendapatan pajaknya. Secara otomatis, pendapatan Jawa Timur sudah berkurang sekitar tujuh triliun,” jelasnya.

Meski pendapatan turun, belanja daerah 2026 tetap dipatok Rp27,22 triliun. Jumlah ini turun sekitar 17,5 persen dibanding APBD murni 2025.

“Jadi, bukan karena kemampuan atau tata kelola kami. Tapi ini akibat regulasi. Sekali lagi kami sampaikan, ini bukan karena tata kelola Pemprov Jawa Timur,” tegas Khofifah.

Di tengah koreksi anggaran, Pemprov memastikan tidak mengurangi alokasi program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bahkan beberapa program justru diperluas untuk membantu kelompok rentan.

“Misalnya program bantuan PKH Plus yang jumlah penerimanya akan ditambah tahun depan. Ada pula program KIP Jawara yang diprioritaskan membantu perempuan single parent di Jawa Timur,” katanya.

Khofifah menegaskan Pemprov tetap memprioritaskan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan sosial dan program pemberdayaan akan tetap menjadi instrumen utama memperkuat daya tahan ekonomi warga.

“Kami akan tetap memperhatikan masyarakat, utamanya desil 1–4. Masyarakat miskin dan kurang mampu akan mendapatkan berbagai program dari Pemprov Jatim,” ucapnya.

Dalam penyampaian paripurna, Khofifah menekankan bahwa penetapan APBD ini merupakan tahap penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Pembahasan dilakukan melalui proses panjang bersama DPRD Jatim sejak KUA hingga PPAS.

“Proses ini merupakan puncak dari serangkaian pembahasan yang intens, dinamis, dan konstruktif antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur,” kata dia.

Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan, sebelum ditetapkan menjadi Perda, Raperda yang disetujui akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari sejak tanggal persetujuan untuk dievaluasi.

“Ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026,” pungkasnya. [asg/kun]

15/11/2025 22:45
Bung Karno, Marinir, Pataka Unggul Jaya, dan Mimpi Besar Negara Maritim Dunia

Surabaya (beritajatim.com) – Bung Karno, sapaan akrab Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno, sejak awal menempatkan Marinir sebagai kekuatan terdepan dalam menjaga kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Semangat itu kembali dihidupkan dalam peringatan HUT ke-80 Korps Marinir, ketika sejarah Pataka Unggul Jaya dan gagasan Indonesia sebagai Negara Maritim Dunia menjadi refleksi penting atas peran pasukan amfibi ini.

“…Dan kamu daripada Korps Komando Angkatan Laut telah menyabungkan jiwa ragamu… pada hakikatnya untuk membela dan menegakkan sesuatu ide,” ujar Presiden Soekarno saat menyerahkan Panji Unggul Jaya pada 15 November 1959.

Peringatan HUT Korps Marinir yang digelar setiap 15 November itu mengingatkan kembali bagaimana sejak 1945 Korps Komando (KKO)—cikal bakal Marinir—menjadi tameng terdepan penjaga kedaulatan negeri kepulauan. Bung Karno memandang kekuatan maritim sebagai identitas Indonesia sebagai bangsa bahari yang kuat.

Dalam gagasannya, Soekarno juga memperkenalkan Doktrin SSAT (Sistem Senjata Armada Terpadu) yang memadukan kekuatan kapal perang, pesawat udara, dan pasukan pendarat amfibi sebagai satu kesatuan operasi.

Kader PDI Perjuangan, Achmad Hidayat, menilai warisan pemikiran Bung Karno itu semakin relevan di tengah tantangan geopolitik dan keamanan laut Indonesia saat ini. Ia menegaskan bahwa Marinir merupakan fondasi utama Indonesia menuju negara maritim yang dihormati dunia.

“Sejak era Sriwijaya, Singosari, dan Majapahit, kekuatan Nusantara ditopang armada prajurit yang memiliki kualifikasi standar seperti Marinir masa kini. Secara geopolitik Indonesia strategis dan kedaulatan harus ditegakkan. Semoga Marinir menjadi tulang punggung Negara Maritim Dunia,” kata Achmad, Sabtu (15/11/2025).

Achmad kemudian memaparkan fakta geografis Indonesia yang memiliki 17.380 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km. Menurutnya, jumlah personel Marinir yang saat ini berada di kisaran 41.180 orang masih belum cukup untuk menjawab berbagai tantangan pengamanan maritim masa depan.

“Rasionya berarti hanya tiga personel Marinir menjaga satu pulau di Indonesia. Ini jelas tantangan serius bagi pertahanan negara,” ujarnya.

Ia mengusulkan penguatan jumlah personel Marinir hingga minimal 100.000 personel sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan internasional. Achmad menyebut penguatan sumber daya manusia ini akan berdampak pada stabilitas wilayah serta menjaga kekayaan alam Indonesia dari berbagai ancaman.

“Sebagai Negara Maritim Dunia, tidak rugi apabila personel Marinir minimal berjumlah 100.000. Indonesia akan menjadi kekuatan yang diperhitungkan dunia dari posisinya, kekayaan alam, potensi sumber daya manusia, dan keanekaragaman budaya,” katanya.

Achmad menyebut peringatan HUT Korps Marinir tahun ini menjadi pengingat bahwa visi Bung Karno tentang negara maritim adalah agenda besar yang masih harus diperjuangkan.

“Semangat Pataka Unggul Jaya yang pernah dikibarkan langsung oleh sang Proklamator menjadi pesan sejarah bahwa kekuatan laut Indonesia harus dibangun, diperkuat, dan diwariskan kepada generasi berikutnya,” pungkasnya. [asg/kun]

15/11/2025 21:34
Bupati Sidoarjo Sidak Proyek Betonisasi Kureksari, Berikut Koreksinya

Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah proyek betonisasi di beberapa titik wilayah Waru, Sidoarjo, Sabtu (15/11/2025). Sidak pertama dilakukan di Jalan Kureksari – Kepuhkiriman Kecamatan Waru.

Dalam tinjauannya, Subandi menemukan sejumlah hal yang perlu segera dikoreksi, salah satunya terkait bangunan rumah di sekitar lokasi proyek yang masih belum memiliki kelengkapan surat.

“Alhamdulillah, banyak hal yang bisa kita koreksi. Terutama masalah rumah yang belum ada suratnya. Ini tetap akan segera kita tindak lanjuti. Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo nanti akan mengawal bersama BPN terkait pembongkarannya,” ujar Subandi.

Selain itu, Subandi menekankan pentingnya pembersihan material sisa galian. Ia mengingatkan bahwa kawasan kanan kiri jalur tersebut merupakan area industri sehingga tidak boleh terganggu proses pengerjaannya. “Setelah galian dikeluarkan, harus ada pembersihan. Ini daerah industri, jadi harus bersih agar tidak mengganggu,” tegasnya.

Pada sidak tersebut, Subandi juga memastikan tidak ada deviasi pengerjaan di Jalan Kureksari – Kepuhkiriman. Dengan sisa waktu 40 hari, ia optimistis progres proyek masih sesuai target. Hal yang sama juga diperiksa pada progres di Jalan Kedungrejo – Wadungasri. Namun, di titik tersebut ditemukan deviasi cukup besar.

“Di Jalan Kedungrejo – Wadungasri tepatnya di Berbek deviasinya -18%. Dengan waktu empat hari, jelas tidak akan nutut. Caranya apa? Ya harus lembur, ditambah shift. Kalau tidak maka tidak selesai. Selain itu pembersihan juga penting karena banyak material galian di sisi kanan jalan dan nanti minta dikontrol sama Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo,” jelasnya.

Sidak kemudian berlanjut ke Tambak Sumur dan Tambakrejo. Di Tambak Sumur, progres dinilai cukup baik meski masih perlu perbaikan pada sisi pembersihan. Sementara itu, di Tambakrejo, Subandi memberikan perhatian khusus terhadap kualitas betonisasi. Ia menemukan beberapa bagian tepi beton yang mulai rusak (protol), padahal spesifikasinya menggunakan K-450.

“Ini mestinya tidak boleh. Alasan apa pun tidak bisa dibenarkan. Beton K-450 bahasane wong Jowo wis gompel. Ini sebagai koreksi bagi pelaksana agar kualitas tetap terjaga,” tegasnya.

Dalam laporannya, Subandi menyebut bahwa beberapa titik justru menunjukkan progres surplus. Pada proyek di Tambakrejo, realisasi mencapai 48% dari target hampir 22%, dimana sudah surplus 26% menunjukkan progres yang positif. “Ini bagus. Tinggal kita koreksi saja kualitas bangunannya,” ujarnya.

Subandi menekankan bahwa pengawasan adalah faktor paling menentukan keberhasilan pembangunan. Ia meminta Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono dan pengawas lapangan mengawal ketat setiap tahapan pengerjaan, mulai dari kualitas beton, lebar jalan, hingga pembersihan sesuai RAB.

“Pengawasan ini penting. Kualitas bagus atau tidak tergantung pengawasnya. Kalau lebarnya lima meter, harus dicek lima meter. Kalau empat meter, dicek empat meter. Pembersihan juga harus sesuai RAB. Kalau pengawasan bagus, kualitas pasti bagus,” tutupnya (isa/but)

15/11/2025 21:05
Mitigasi Jadi Prioritas, Pemkot Malang Gelar Simulasi Besar Hadapi Potensi Bencana

Malang (beritajatim.com) – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan pentingnya mitigasi bencana di Kota Malang. Ia mendorong langkah pencegahan dan penanggulangan dilakukan secara kolektif sebagai tanggung jawab bersama.

Dalam upaya mitigasi, Pemkot Malang menggelar simulasi atau gladi bencana di Lapangan Amprong, Kota Malang, pada Sabtu (15/11/2025). Simulasi ini bertujuan meningkatkan kompetensi, mempererat koordinasi, serta menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.

“Kota Malang yang kita cintai ini memang terus berkembang sebagai kota yang maju dan dinamis. Namun, di saat yang sama, kita tidak boleh lengah terhadap risiko bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan ancaman lainnya,” ujar Wahyu.

Pria yang akrab disapa Pak Mbois ini menuturkan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi, komunikasi yang efektif, serta sinergi kuat antara berbagai lembaga dan masyarakat.

Wahyu berpesan para peserta untuk mengikuti kegiatan simulasi dengan serius, sebab pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh sangat penting untuk menghadapi seluruh tahapan bencana, mulai dari pra-bencana, saat darurat, hingga pemulihan.

“Tujuannya adalah memastikan kemampuan untuk merespons dengan cepat, bertindak tepat, dan bekerja sama dalam situasi kritis,” tutur Wahyu. (luc/kun)

15/11/2025 19:55
Pengukuhan Dua Guru Besar UIN Syekh Wasil, Gus Qowim Sampaikan Selamat dan Harapan

Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin menghadiri Pengukuhan Guru Besar UIN Syekh Wasil Kediri, Sabtu (15/11/2025). Pada kesempatan tersebut, beliau menyampaikan selamat dan sukses kepada dua akademisi yang resmi dikukuhkan sebagai guru besar, yaitu Prof. Dr. Khamim, M.Ag. sebagai Guru Besar Bidang Keilmuan Hadis Ahkam, serta Prof. Dr. Ahmad Subakir, M.Ag. sebagai Guru Besar Bidang Keilmuan Sosiologi Agama.

“Atas nama Pemerintah Kota Kediri, saya mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan dua guru besar UIN Syekh Wasil. Pencapaian ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi UIN Syekh Wasil, tetapi juga bagi Kota Kediri secara keseluruhan. Hadirnya dua guru besar baru ini menambah kekuatan akademis serta memperkaya khazanah keilmuan di Kota Kediri,” ujar Wakil Wali Kota.

Gu Qowim berharap, pengukuhan ini semakin menguatkan kontribusi UIN Syekh Wasil dalam pengembangan pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Kediri. “Semoga Prof. Khamim dan Prof. Subakir senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan, serta terus menjadi inspirasi bagi para akademisi dan mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas diri dan keilmuan. Kami berharap keduanya dapat terus menghasilkan karya-karya inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Wakil Wali Kota Kediri ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota Kediri dan civitas akademika UIN Syekh Wasil. Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan serta pembangunan Kota Kediri yang maju dan berkarakter.

Hadir dalam kegiatan tersebut KH. A. Mahin Thoha, Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri Khairul, Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri Wakhidah, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Muslich, Rektor UIN Syekh Wasil Kediri Wahidul Anam, Kepala Kemenag Kota Kediri Zamroni, serta segenap rektor dan pimpinan perguruan tinggi lain, bersama para tamu undangan. [nm/kun]

15/11/2025 18:59
Wawali Kediri: Saatnya Sampah Rumah Tangga Jadi Sumber Daya Bernilai

Kediri (beritajatim.com) – Sampah rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai persoalan semata, tetapi sebagai peluang yang bisa dikelola menjadi sumber daya bernilai. Hal inilah yang disampaikan oleh Wakil Wali (Wawali) Kota Kediri Qowimuddin Thoha saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Program Ketahanan Pangan Berbasis Sampah Rumah Tangga yang digelar di Kelurahan Lirboyo, Sabtu (15/11/2025). Pelatihan ini menghadirkan Sujiman, Pendiri Rumah Kompos Kemuning, sebagai narasumber.

Pada kesempatan ini, Wakil Wali Kota Kediri menilai, pelatihan ini merupakan langkah konkret dalam mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap sampah. Menurutnya, persoalan sampah bukan hanya menjadi problem Kota Kediri, tetapi juga dialami oleh banyak daerah lain. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.

“Karena itu, dalam persoalan sampah ini, semua lini harus bergerak. Saya mengapresiasi langkah pokmas yang sudah mulai menginisiasi gerakan penanganan sampah di tingkat RT, RW, hingga kelurahan. Sebab, persoalan ini tidak akan pernah tuntas bila hanya mengandalkan pemerintah daerah saja,” ujarnya.

Gus Qowim menegaskan bahwa saat ini Pemerintah Kota Kediri tengah mendorong Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga berbasis pengelolaan sampah rumah tangga. Ini tidak hanya berorientasi pada pengurangan sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

“Sampah harus mulai kita lihat sebagai peluang, bukan lagi beban. Jika setiap wilayah mampu menangani sampah sejak dari sumbernya dari rumah, RT, dan kelurahan, maka sampah tidak perlu lagi menumpuk di TPA. Dengan inovasi dan kreativitas, sampah dapat menjadi sesuatu yang bernilai. Satu sisi kita menyelesaikan persoalan lingkungan, di sisi lain kita bisa mendapatkan manfaat ekonomi. Inilah saatnya kita memandang sampah sebagai sumber daya, ketika dikelola dengan baik,” jelas Gus Qowim.

Pada pelatihan ini, para peserta mendapatkan pembekalan praktik mulai dari teknik pengomposan sampah organik hingga pembuatan sapu dari botol bekas air mineral. Selain materi pengelolaan sampah, peserta juga diberikan pengetahuan tambahan mengenai jenis-jenis narkoba sebagai upaya peningkatan kewaspadaan dan pencegahan di lingkungan masyarakat.

Hadir dalam kegiatan ini Kasat Narkoba Polres Kediri Kota AKP Endro Purwandi, Lurah Lirboyo Panji Hartawan, Ketua Pokmas Lirboyo Mapan Priyo Basuki beserta anggota, Ketua RT/RW, pengurus LPMK dan Karang Taruna, narasumber Sujiman, serta seluruh peserta pelatihan. [nm/kun]

15/11/2025 18:44
Prabowo-Raja Abdullah II saksikan demonstasi drone tentara RI-Yordania

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto bersama Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al-Hussein menyaksikan kolaborasi demonstrasi drone TNI dan Angkatan Bersenjata Yordania bertema “Kontraterorisme” di Lapangan Tembak Djamsuri Angkatan Udara, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu.

Momen tersebut berlangsung sebelum Presiden Prabowo mengantar kepulangan Raja Abdullah II ke Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari yang sama.

Berdasarkan keterangan resmi, Raja Abdullah II datang menggunakan pakaian militernya dan Prabowo dengan pakaian safari warna kremnya, dengan menggunakan helikopter.

Saat turun, Raja Abdullah II dan Prabowo disambut langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jeneral TNI Maruli Simanjuntak dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali.

Kedatangan kedua pemimpin kedua negara tersebut disambut antusias oleh pelajar SD, SMP, hingga SMA sambil mengibarkan bendera Indonesia dan Yordania.

Menaiki buggy car, Raja Abdullah II dan Prabowo diantar menuju tempat acara. Keduanya kemudian duduk bersamaan untuk menyaksikan berbagai atraksi.

Acara diawali dengan atraksi Pencak Silat Merpati Putih. Kemudian, dilanjutkan dengan atraksi bela diri TNI sebagai uji kemampuan prajurit di berbagai medan tempur. Selanjutnya, atraksi diakhiri dengan demonstrasi drone.

Usai demonstrasi, Raja Abdullah II dan Prabowo turut memberikan apresiasi dan menyalami prajurit TNI dan Angkatan Bersenjata Yordania. Kemudian, keduanya meninggalkan lokasi acara untuk menuju ke Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Angga Raka Prabowo dan para delegasi Yordania.

Diketahui, Indonesia dan Yordania telah melaksanakan kegiatan kolaboratif, di antaranya pengiriman tim TNI ke King Abdullah Special Operations Training Center untuk latihan tempur di wilayah sub-urban dan latihan tactical air traffic control di Yordania.

Sebaliknya, Yordania telah mengirim perwira menengahnya untuk mengikuti program pendidikan di Lemhannas RI. Lalu, Indonesia juga telah mengirim prajurit ke Yordania untuk memperdalam kerja sama militer, khususnya dalam bidang teknologi drone.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/11/2025 18:34
PEDPHI sebut RUU KUHAP dapat optimalkan sistem peradilan pidana

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI) Abdul Chair Ramadhan menilai Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) mengandung kepastian hukum yang dapat mengoptimalkan sistem peradilan pidana Indonesia.

“Dalam RUU KUHAP telah mengandung kepastian hukum, keadilan prosedural dan substansial. Demikian itu akan mampu mengoptimalkan bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu,” kata Abdul Chair dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, seluruh substansi yang ada di dalam RUU KUHAP sudah melalui proses diskusi dan dialog dengan publik yang dinilai kompeten.

Setiap pasalnya, lanjut Abdul, dimuat dengan harapan dapat mewakilkan sistem peradilan pidana yang adil dan berpihak kepada masyarakat.

“Kesemua itu (tahap diskusi) dilakukan guna penyelesaian problematika yuridis dan mengacu pada landasan filosofis, yuridis dan sosiologis,” jelas dia.

Selain itu, dia juga menilai penundaan pengambilan keputusan mengesahkan RUU dengan alasan RUU KUHAP belum maksimal dan optimal tidak tepat.

Menurutnya, penundaan tersebut justru akan melahirkan situasi yang tidak menguntungkan masyarakat dari segi keadilan.

Karenanya, dia berharap legislatif bisa bergegas memproses RUU ini di parlemen agar segera disahkan menjadi UU definitif.

“Bahwa sesuai dengan hasil Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan pemerintah tentang pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU KUHAP, maka harus segera dilakukan pembicaraan tingkat II guna pengambilan keputusan lebih lanjut pada Paripurna DPR RI,” tegas dia.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/11/2025 18:14
Dilaporkan ke Polisi, Ini Tanggapan Ribka Tjiptaning Terkait Gelar Pahlawan Soeharto

Jakarta (beritajatim.com) – Ketua PDI Perjuangan, Dr. Ribka Tjiptaning, menyatakan kesiapannya menghadapi pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait laporan terhadap dirinya setelah menyebut Soeharto tidak layak dianugerahi gelar pahlawan nasional.

Ribka menegaskan bahwa pernyataannya didasarkan pada pengalaman pribadi sebagai korban dan hasil penyelidikan resmi yang pernah dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Selain pengalaman saya sendiri sebagai korban, saya juga akan meminta kesaksian Tim Ad Hoc bentukan Komnas HAM yang menyelidiki peristiwa 1965. Kita bisa dengar kesaksian bagaimana mereka menemukan korban-korban pelanggaran HAM Soeharto itu. Apa benar atau cuma fiksi?” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (15/11).

Menurut Ribka, temuan utama Tim Ad Hoc Komnas HAM menunjukkan adanya pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara luas dan sistematis pada masa tersebut. Pelanggaran itu meliputi pembunuhan massal, penghilangan orang secara paksa, penahanan sewenang-wenang terhadap sekitar 41 ribu orang, penyiksaan, perampasan kemerdekaan fisik, hingga kekerasan seksual.

Ia menambahkan, data investigasi Komnas HAM mencatat sekitar 32.774 orang hilang, sementara sejumlah lokasi di berbagai daerah diidentifikasi sebagai tempat pembantaian.

Masih merujuk laporan Komnas HAM, Ribka menegaskan bahwa pihak yang dianggap paling bertanggung jawab adalah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), lembaga yang berada langsung di bawah kendali Soeharto.

“Itu bisa di-googling dan diunduh hasil laporannya. Dan itu penyelidikan pro yustisia lho. Itu sesuai perintah undang-undang, tetapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti oleh negara. Silakan cari, ada itu ‘ringkasan eksekutif tim ad hoc peristiwa 65’.” tegasnya.

Ribka juga menyampaikan bahwa anggota Tim Ad Hoc Komnas HAM yang menyusun laporan tersebut masih hidup dan dapat dimintai keterangan apabila proses hukum memerlukan. “Ketua timnya adalah Nur Kholis, wakilnya Kabul Supriadi, dan ada juga Johny Nelson Simanjuntak serta Yosep Adi Prasetyo,” paparnya.

Ia menilai, kesaksian tidak hanya bisa datang dari tim penyelidik Komnas HAM, namun juga dari korban penculikan era Orde Baru yang hingga kini masih hidup—termasuk yang kini berada dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

“Ini kesempatan bangsa ini kembali membuka sejarah kelam yang sedang berusaha ditutup oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon,” pungkasnya. (ted)

15/11/2025 18:00
Gusti Purbaya dinobatkan jadi Raja Keraton Surakarta PB XIV

ANTARA – Putra Mahkota Keraton Surakarta KGPAA Hamangkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram atau Gusti Purbaya resmi bertakhta sebagai Paku Buwono (PB) XIV. Gusti Purbaya dinobatkan sebagai Paku Buwono XIV di Keraton Kasunanan Surakarta pada Sabtu (15/11). (Denik Apriyani/Rayyan/Gracia Simanjuntak)

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/11/2025 17:51