Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Reformasi KORPRI Bondowoso Dimulai dari Pertanyaan ‘Uang ASN ke Mana?’

    Reformasi KORPRI Bondowoso Dimulai dari Pertanyaan ‘Uang ASN ke Mana?’

    Bondowoso, (beritajatim.com) — Beberapa jam setelah dikukuhkan sebagai Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Bondowoso periode 2025–2030, Kamis (12/11/2025), Fathur Rozi langsung mengangsurkan nada waspada.

    Ditemui beritajatim.com pasca paripurna siang harinya, ia menandaskan satu hal: tak ingin mengawali masa tugas dengan warisan yang tidak jelas. “Pengurus lama sudah tidak ada. Tapi laporan kegiatan, terutama keuangan, tetap wajib dipertanggungjawabkan,” katanya.

    Rozi memastikan proses serah terima tak akan berjalan simbolis belaka. “Harus ada berita acara. Saya tidak mau memulai dari sesuatu yang tidak klir,” ucapnya. Pernyataan itu membuka tabir persoalan lama di tubuh KORPRI Bondowoso—persoalan yang selama bertahun-tahun mengendap tanpa kejelasan.

    Isyarat keganjilan muncul dari temuan awal Rozi. Ia menyebut ada ‘perbedaan cukup signifikan’ pada laporan penerimaan iuran anggota dengan potensi pendapatan riil. Angkanya tidak kecil.

    Dari rapat internal yang digelar sebelum pengukuhan, Rozi mendapati sejumlah perangkat daerah belum menerapkan sistem cashless. Mereka masih menyerahkan iuran secara manual kepada bendahara. Model setoran seperti ini, kata Rozi, membuka peluang terjadinya kebocoran.

    “Masih ada yang setor (bayar iuran manual). Nah, yang seperti ini kemungkinan besar bisa bocor. Dan itu yang tidak kita inginkan lagi ke depan,” ujarnya.

    Bahkan penggunaan aplikasi pun, menurut Rozi, sebenarnya tak diperlukan jika bendahara bekerja rapi. Masalahnya, bendahara periode sebelumnya sudah pensiun—meninggalkan jejak administrasi yang belum tuntas.

    Beritajatim.com menelisik ulang pernyataan Rozi. Bondowoso memiliki sekitar 8.000 ASN. Sumber lain menyebut 8.900-an. Jika iuran dihitung rata-rata Rp10 ribu per bulan, potensi dana KORPRI mestinya mencapai Rp80 jutaan per bulan atau Rp960 juta per tahun. Dalam lima tahun, nominalnya bisa menyentuh Rp4,8 miliar.

    Rozi menyebut saldo awal yang tercatat hanya sekitar Rp 800 jutaan. Angka itu masih harus ia verifikasi ulang. “Karena ini bukan uang personal tapi uang organisasi. Dan harus kembali ke ASN,” katanya.

    Ia menyebut pemanfaatan dana mestinya digunakan untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas ASN, bukan sekadar acara seremoni. Pertanyaan pun menggelayut: kemana selisih potensi miliaran rupiah itu?

    Isu lain muncul: bolehkah ASN meminjam dana KORPRI? Rozi tak langsung menjawab. Ia meminta aturan organisasi dicek terlebih dahulu. Namun ia memberi sinyal bahwa mekanisme bantuan semestinya dimungkinkan.

    “Kalau ada ASN sakit, boleh enggak pinjam? Selagi tidak menyalahi aturan dan ada komitmen mengembalikan, boleh. Itu bisa disesuaikan,” katanya.

    Pernyataan itu membuka ruang penafsiran—apakah selama ini KORPRI sudah menjalankan fungsi kesejahteraan sebagaimana mandat organisasi, atau justru dana yang terkumpul lebih banyak beredar tanpa arah yang jelas.

    Rozi berhati-hati ketika ditanya apakah ada penggunaan dana yang melenceng. Ia menolak menghakimi. “Saya tidak menganggap melenceng,” katanya. Ia hanya menyebut beberapa pos seperti peringatan HUT KORPRI dan tali asih untuk ASN pensiun ‘masih on the track’.

    Namun ia tidak menyebut berapa nominalnya, apakah proporsional, atau apakah tercatat rapi. Ketidakjelasan inilah yang membuat sejumlah ASN sebelumnya mengeluhkan minimnya laporan pertanggungjawaban.

    Rozi memilih menunggu audit internal sebelum menarik kesimpulan. “Jangan kita berprasangka buruk. Kita audit dulu. Ini kan baru pengukuhan, belum penyerahan berita acara,” ucapnya.

    Namun satu hal yang pasti: reformasi KORPRI Bondowoso dimulai dari pertanyaan yang sederhana tetapi krusial: uang iuran ASN sebenarnya ke mana? [awi/suf]

  • Gerindra dan Nasdem Ingin APBD Jember 2026 Sensitif Bencana

    Gerindra dan Nasdem Ingin APBD Jember 2026 Sensitif Bencana

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, ingin Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sensitif terhadap bencana.

    “Kami memberikan perhatian serius pada isu kebencanaan, khususnya banjir yang dari tahun ke tahun semakin menunjukkan risiko yang nyata,” kata Ardi Pujo Prabowo dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.

    Menurut Ardi, dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh pemukiman warga, tapi juga mengancam lahan pertanian yang merupakan sumber nafkah masyarakat. “Kami memandang penanganan banjir tidak cukup hanya pada hilir, tetapi harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir,” katanya.

    Ardi mendesak dialokasiaknnya anggaran untuk sejumlah kegiatan seperti normalisasi sungai, pengendalian tata ruang, penguatan mitigasi desa, hingga modernisasi sistem peringatan dini. “Untuk penanganan ini, komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mutlak diperlukan, sehingga dukungan anggaran, kewenangan, dan teknis dapat berjalan beriringan,” katanya.

    Ardi menegaskan, upaya ini akan menjadi langkah penting agar Jember benar-benar siap menghadapi perubahan iklim dan dinamika cuaca ekstrem yang semakin sulit diprediksi.

    Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem David Handoko Seto meminta Bupati Muhammad Fawait untuk memberikan perhatian serius pada isu kebencanaan. “Banjir yang terjadi dari tahun ke tahun semakin menunjukkan bahwa tata ruang kita tidak sesuai dengan perencanaan,” katanya.

    David mengatakan, saat ini banyak pengembang perumahan yang membangun asal-asalan tanpa memperhatikan regulasi dan dampak lingkungan.

    “Ada beberapa spot banjir yang menjadi dampak dari buruknya tata kelola lingkungan yang tidak hanya dirasakan oleh pemukiman warga, tetapi juga mengancam lahan pertanian yang merupakan sumber nafkah masyarakat,” katanya.

    Bupati Muhammad Fawait mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember dan perangkat daerah terkait telah melakukan dan terus menguatkan langkah-langkah komprehensif penanganan bencana.

    “Kami melakukan penguatan mitigasi berbasis masyarakat, melalui pembentukan desa dan kelurahan tangguhn Bencana (destana dan keltana), peningkatan kapasitas relawan, serta pelaksanaan edukasi dan simulasi kesiapsiagaan dan penguatan komunikasi kelembagaan,” kata Fawait, dalam sidang paripurna ketiga pembahasan APBD 2026, di gedung DPRD Jember, Sabtu (15/11/2025).

    Selain itu, lanjut Fawait, Pemkab Jember telah memasang sistem peringatan dini atau early warning system, termasuk pemasangan alat pemantau curah hujan dan tinggi muka air, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk peringatan dini.

    “Dalam strategi penanganan hulu–hilir, saat ini Pemerintah Kabupaten Jember melaksanakan pendekatan penanganan banjir secara menyeluruh dari hulu, tengah, hingga hilir,” kata Fawait. [wir]

  • DPRD Jember Kecam Rendahnya Serapan APBD 2025

    DPRD Jember Kecam Rendahnya Serapan APBD 2025

    Jember (beritajatim.con) – Rendahnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan parlemen. Bupati Muhammad Fawait menyodorkan sejumlah alasan.

    Tercatat hingga 31 Oktober 2025, serapan APBD Jember 2025 hanya 50 persen. “Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan program belum sepenuhnya matang, sehingga banyak menemukan kendala dalam pelaksanannya,” kata Widarto, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember.

    Banyaknya program yang berjalan lambat, menurut Widarto, berpotensi menimbulkan sisa anggaran (silpa). “Kami mengimbau agar Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah 2026 harus berbasis pada perencanaan dan konsep yang matang, bukan sekadar coretan di atas kertas,” katanya.

    Menurut Widarto, Fraksi PDI Perjuangan memandang, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bukan hanya soal hitungan angka. “Ini tentang keberpihakan pada rakyat. Setiap kebijakan dan alokasi anggaran harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat ekonomi rakyat, dan memperluas kesejahteraan sosial,” katanya.

    Widarto menyampaikan kembali komitmen PDI Perjuangan terus mengawal anggaran daerah agar digunakan secara tepat, berpihak pada wong cilik, serta berorientasi pada Jember yang lebih sejahtera.

    Ketua Fraksi Partai Nasdem David Handoko Seto menilai ada kendala signifikan dalam proses perencanaan kegiatan maupun pelaksanaan APBD Jember 2025. “Kalau boleh kami gambarkan bahwa Bupati sudah full speedm namun sebagian OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masih lemot dalam mengerjakan tugas pokok fungsinya,” katanya.

    “Perlu dipahami bahwa masyarakat menuntut percepatanm terutama program prioritas. Arahan Bupati sudah jelas: bekerja cepat, tepat, dan berorientasi hasil. Hal ini rupanya belum bisa ditangkap maksimal oleh OPD,” kecam David.

    Juru bicara Fraksi Gerindra Ardi Pujo Prabowo berpendapat sama. Dia melihat rendahnya serapan ini sinyal adanya kendala dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. “Bupati sudah berada di persneling lima, tetapi sebagian OPD masih menjalankan tugas dengan kecepatan persneling tiga,” sindirnya.

    Ardi meminta OPD harus melakukan inovasi, berani mengambil terobosan, dan tidak sekadar bekerja rutinitas. “Apalagi bagi OPD penghasil pendapatan asli daerah, terobosan kreativitas bukan pilihan, tetapi keharusan. Ini agar kemandirian fiskal Jember semakin kuat dari tahun ke tahun,” katanya.

    Berdampak pada Mutu Proyek
    Ardi menyebut rendahnya serapan berimplikasi langsung pada kualitas pekerjaan proyek fisik. “Menumpuknya kegiatan pada akhir tahun, terutama pekerjaan fisik, membuat banyak proyek terpaksa dikerjakan pada musim penghujan,” katanya.

    “Kondisi ini tentu berdampak pada kualitas dan ketahanan bangunan. Kami mendorong percepatan pelaksanaan program prorakyat dimulai sejak awal tahun anggaran. Dengan memajukan pola kerja, manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih cepat, kualitas dapat dijaga, dan efisiensi pembiayaan bisa dicapai,” kata Ardi yang juga Ketua Komisi C DPRD Jember ini.

    Achmad Dhafur Syah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sepakat, menumpuknya pekerjaan di akhir tahun anggaran menunjukkan manajemen pelaksanaan program yang tidak berjalan optimal sejak triwulan pertama.

    “Hal ini dapat menurunkan kualitas pekerjaan, menimbulkan kesan sekadar menghabiskan anggaran, serta berpotensi menimbulkan inefisiensi dan pemborosan,” katanya.

    “OPD seharusnya berhitung cermat bahwa di akhir tahun proyek harus dikerjakan pada musim hujan berakibat pada kualitas pekerjaan. Kami mendorong percepatan pelaksanaan program terutama untuk kerakyatan wajib dimulai sejak awal tahun anggaran,” kata David Handoko Seto.

    Evaluasi Kinerja OPD
    Sementara itu, Nurhuda Candra Hidayat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta Bupati Fawait untuk mengevaluasi OPD yang memiliki realisasi serapan anggaran rendah. “Kondisi ini menjadi ironi, sebab di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, justru ada OPD yang belum menunjukkan kesiapan optimal dalam pelaksanaan program kerja,” katanya.

    “Sebagai solusi konkret, kami mendorong agar proses pembelanjaan APBD dapat dimulai sejak awal tahun atau pada trimester pertama, sehingga penyerapan anggaran dapat berlangsung lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Nurhuda.

    David Handoko Seto meminta OPD lebih berani mengambil langkah inovasi. “Tidak sekadar melakukan pekerjaan menggugurkan kewajiban, terutama bagi OPD penghasil PAD, menjadi suatu keharusan untuk berinovasi dan menciptakan terobosan demi mendongkrak PAD menuju kemandirian fiskal untuk tahun-tahun berikutnya.” katanya.

    David juga meminta bupati untuk mengevaluasi semua OPD. “Berikan penghargaan untuk OPD yang bisa optimal melaksanakan tugas, dan berikan hukuman terhadap OPD yang tidak bisa mengikuti ritme bupati,” katanya.

    Penjelasan Bupati Fawait
    Bupati Muhammad Fawait menyebut rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya regulasi efisiensi anggaran berupa Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025 pada awal Tahun Anggaran 2025.

    “Selain itu rendahnya serapan juga disebabkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan IV masih dalam proses pengadaan, sehingga belum terealisasi percairan keuangannya,” kata Fawait, dalam sidang paripurna ketiga pembahasan APBD 2026, di gedung DPRD Jember, Sabtu (15/11/2025).

    Fawait sependapat, percepatan pelaksanaan kegiatan sangat penting untuk menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun yang dapat berdampak pada kualitas pembangunan. “Sebagai tindak lanjut, kami telah melakukan percepatan penyusunan dokumen perencanaan dan proses pengadaan, meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta memperkuat pengendalian dan pengawasan lapangan,” katanya.

    Menurut Fawait, upaya ini dilakukan agar kegiatan fisik dapat terlaksana, kualitas hasil pekerjaan terjaga, dan serapan anggaran lebih optimal. “Saat ini memang musim penghujan, namun kami tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan sesuai spesifikasi serta memastikan penyelesaiannya tepat waktu,” katanya.

    “Kami juga berkomitmen untuk terus memperbaiki pola kerja dan manajemen pelaksanaan agar serapan anggaran meningkat, kualitas pembangunan terjaga, serta tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” kata Fawait. [wir]

  • Komdigi Serukan Urgensi Perlindungan Anak di Ruang Digital

    Komdigi Serukan Urgensi Perlindungan Anak di Ruang Digital

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Tim Penyusun Kebijakan, Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Andi Muslim mengungkapkan, terdapat 356 juta nomor seluler aktif dari total 284 juta penduduk Indonesia. Hal ini menandakan bahwa masyarakat kian terhubung dengan perangkat digital sepanjang hari.

    Namun, menurut Andi, tingginya penggunaan teknologi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang memadai, sehingga diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan teknologi secara bijak, aman, dan produktif.

    “Sebanyak 30 persen warga digital Indonesia belum mampu memastikan kredibilitas sumber informasi. Ini sangat berbahaya di era post-truth ketika informasi datang begitu cepat,” tegas Andi dalam Forum Sosialisasi PP Tunas.

    Forum ini terselenggara atas kolaborasi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komdigi bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

    Andi juga menjelaskan, 28 persen pengguna belum memahami ancaman phishing, sementara 49 persen tidak mengetahui risiko siber yang dapat muncul dari aplikasi maupun tautan tidak terverifikasi. Kondisi ini, menurutnya, menjadikan generasi muda semakin rawan terpapar konten berbahaya, penipuan digital, hingga pencurian data pribadi.

    “Regulasi sekuat apa pun tidak akan berarti jika tidak didukung masyarakat. Para mahasiswa, sebagai calon intelektual dan pemimpin masa depan, memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga lingkarannya dan memastikan ruang digital yang aman untuk anak,” ujar Andi Muslim.

    Dalam kesempatan itu, Andi juga memaparkan, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau biasa dikenal sebagai PP TUNAS merupakan komitmen negara dalam melindungi anak-anak dari ancaman ruang digital, mulai dari penyalahgunaan data pribadi, paparan konten yang tidak sesuai usia, hingga eksploitasi seksual daring.

    “Aturan tersebut mewajibkan platform digital menerapkan verifikasi usia serta memperkuat mekanisme pengamanan bagi pengguna anak,” katanya.

    Andi berharal, forum ini menjadi titik awal penguatan literasi digital, pembangunan budaya digital yang aman, serta kolaborasi multisektor untuk memastikan anak Indonesia terlindungi dari ancaman dunia maya yang kian kompleks.

    Sementara Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA, Prof. Mochamad Nursalim, menguatkan pentingnya agenda perlindungan digital tersebut. Ia menjelaskan bahwa generasi hari ini tumbuh dalam landscape digital yang secara langsung memengaruhi cara berpikir, berinteraksi, hingga pembentukan identitas.

    Dia juga menekankan bahwa tugas mengamankan ruang digital bukan hanya pada regulator dan lembaga pendidikan, tetapi memerlukan gerakan kolektif yang melibatkan semua elemen masyarakat.

    “Ruang digital dapat memanusiakan, tetapi juga bisa menjerumuskan jika tidak dipahami dengan tepat. Kita harus membekali generasi muda dengan daya tahan digital atau digital resilience,” ujar Prof. Nursalim.

    Upaya tersebut juga disampaikan Annisa Pratiwi Iskandar dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) tentang berbagai potensi risiko di ruang digital yang harus diwaspadai. “Menjaga ruang digital termasuk tugas generasi muda untuk mengingatkan dan mengawasi adik-adik kita di bawah usia 16 tahun saat menggunakan gawai”, ujar Annisa. [hen/suf]

  • Golkar Amanah Minta Pemkab Jember Tampilkan Foto Bupati dan Wabup di Ruang Publik

    Golkar Amanah Minta Pemkab Jember Tampilkan Foto Bupati dan Wabup di Ruang Publik

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Golongan Karya Amanah yang merupakan gabungan legislator Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto duduk bersama.

    “Sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Jember, kami merasa perlu untuk menyampaikan renungan bersama demi menyinergikan kembali langkah kepemimpinan kita. Perjalanan pemerintahan yang masih panjang menuntut keutuhan dan kesatuan visi yang kokoh,” kata Sujarwo Adiono, juru bicara Fraksi Golkar Amanah, dalam sidang paripurna pandangan umum terhadap Rencana APBD Jember 2026, Jumat (14/11/2025).

    Menurut Sujarwo, Golkar Amanah melihat urgensi untuk merekatkan kembali hubungan yang sempat mengalami dinamika. “Harmonisasi di pucuk pimpinan adalah fondasi utama bagi stabilitas dan kemajuan daerah,” katanya.

    “Sebagai wujud dari komitmen kebersamaan tersebut, pemasangan gambar Bupati dan Wakil Bupati secara berdampingan pada seluruh media komunikasi publik, baik baliho maupun banner kegiatan kedinasan, merupakan langkah simbolis yang sangat bermakna,” kata Sujarwo.

    Sujarwo menegaskan, representasi visual ini bukan sekadar formalitas, melainkan penegasan pesan politik tentang persatuan dan kepemimpinan kolektif yang dapat menginspirasi seluruh lapisan masyarakat dan birokrasi.

    “Kami juga menyadari sepenuhnya, bahwa setiap gejolak yang terjadi pada level pimpinan membawa dampak psikologis terhadap iklim kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah dan jajarannya,” kata Sujarwo.

    Menurut Sujarwo, suasana yang kurang kondusif dapat menggerus semangat dan optimalitas kinerja aparatur. “Dengan demikian, kerukunan dan kekompakan antara Bupati dan Wakil Bupati merupakan prasyarat mutlak untuk menciptakan ekosistem pemerintahan yang sehat, dinamis, dan berorientasi pada hasil,” katanya.

    “Kami menyampaikan harapan dan dorongan yang tulus agar kedua pimpinan daerah dapat duduk bersama, berkomunikasi secara produktif, dan memulai babak baru yang penuh sinergi,” kata Sujarwo.

    Sujarwo menegaskan, hanya dengan kolaborasi yang solid, percepatan pembangunan Jember di segala bidang dapat diwujudkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan bersama.

    Konflik antara Bupati Fawait dan Wabup Djoko sudah terjadi sejak keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Djoko merasa tidak pernah dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Dia juga nyaris tak pernah diundang dalam sidang paripurna atau mewakili jika Bupati Fawait berhalangan.

    Puncaknya adalah saat Djoko mengadukan pemerintahan Jember ke Menteri Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. [wir]

  • Tasyakuran Pahlawan Nasional di Jombang: Refleksi dan Inspirasi Gus Dur, Syaikhona Kholil, Marsinah

    Tasyakuran Pahlawan Nasional di Jombang: Refleksi dan Inspirasi Gus Dur, Syaikhona Kholil, Marsinah

    Jombang (beritajatim.com) – Gedung DPRD Kabupaten Jombang menjadi saksi digelarnya tasyakuran penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi tiga tokoh asal Jawa Timur yang baru saja mendapatkan penghargaan tertinggi dari negara, Sabtu malam (15/11/2025).

    KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Syaikhona Muhammad Kholil, dan Marsinah, yang telah berjuang dengan gagah berani demi kemajuan bangsa, kini dikenang dan dihormati sebagai Pahlawan Nasional.

    Wakil Bupati Jombang, Salmanudin yang akrab disapa Gus Wabup, menyampaikan sambutan mewakili Bupati Jombang, Warsubi. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wabup mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk merenungkan nilai-nilai perjuangan yang telah ditanamkan oleh ketiga tokoh tersebut dan meneladani semangat mereka dalam kehidupan sehari-hari.

    “Para pahlawan ini meninggalkan warisan pemikiran dan perjuangan yang terus relevan bagi kemajuan bangsa. Nilai-nilai ini sangat perlu kita hidupkan kembali dalam langkah kehidupan sehari-hari, baik sebagai pemimpin, sebagai masyarakat, maupun sebagai warga negara,” tegas Gus Wabup dalam pidatonya.

    Gus Dur, yang dikenal sebagai Presiden ke-4 Republik Indonesia dan pendiri utama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), disebut oleh Gus Wabup sebagai ‘Putra Terbaik Jombang’. “Kita sebagai warga Jombang tentunya sangat bangga, karena beliau telah mengharumkan nama daerah melalui pemikiran, keberanian, dan dedikasinya bagi demokrasi serta kemanusiaan,” ungkapnya.

    Selain Gus Dur, Syaikhona Muhammad Kholil juga diangkat sebagai Pahlawan Nasional. Pria asal Bangkalan ini adalah sosok yang sangat dihormati sebagai Mahaguru Para Ulama Nusantara, serta pembimbing spiritual bagi para kader PKB. Syaikhona Muhammad Kholil adalah sumber inspirasi bagi banyak ulama dan pemimpin Indonesia, serta menjadi teladan dalam ilmu agama dan kebijaksanaan spiritual.

    Marsinah, yang dikenal sebagai simbol perjuangan buruh, mendapatkan pengakuan sebagai Pahlawan Nasional atas keberaniannya dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja. Semangat perjuangan Marsinah sangat sejalan dengan komitmen PKB untuk membela keadilan sosial, terutama bagi kelompok yang membutuhkan perlindungan, seperti buruh dan masyarakat kecil.

    Acara yang turut dihadiri oleh sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, politikus, dan akademisi ini, diharapkan Gus Wabup bisa memperkuat komitmen bersama untuk melanjutkan semangat perjuangan pahlawan-pahlawan bangsa.

    Gus Wabup mengingatkan pentingnya semangat para pahlawan dalam mewujudkan cita-cita Jombang yang maju dan sejahtera. “Semangat para pahlawan hendaknya menjadi spirit bagi kita dalam ‘Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua’,” katanya.

    Tasyakuran ini diharapkan bukan hanya sebagai momen penghormatan, tetapi juga sebagai ruang refleksi bagi seluruh masyarakat Jombang untuk kembali menumbuhkan semangat juang yang telah ditunjukkan oleh para pahlawan nasional. Dalam perjalanan menuju masa depan, semangat perjuangan tanpa pamrih mereka hendaknya menjadi sumber inspirasi bagi generasi penerus. [suf]

  • Tasyakuran Pahlawan Syaikhona Kholil, Khofifah: Sumber Cahaya Spiritual dan Intelektual dari Madura

    Tasyakuran Pahlawan Syaikhona Kholil, Khofifah: Sumber Cahaya Spiritual dan Intelektual dari Madura

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim menggelar tasyakuran atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (15/11/2025) malam.

    Acara berlangsung khidmat dan penuh rasa syukur, dihadiri jajaran Forkopimda, para ulama, ahli waris, serta tokoh-tokoh penting Jawa Timur.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi mendalam atas penetapan Syaikhona Kholil sebagai Pahlawan Nasional. Menurutnya, ulama karismatik asal Bangkalan itu merupakan guru bangsa yang kontribusinya sangat besar bagi Indonesia.

    “Atas nama masyarakat Jawa Timur, kami menyampaikan rasa syukur dan penghargaan setinggi-tingginya. Penetapan Gus Dur, Syaikhona Muhammad Kholil, dan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional bukan hanya penghormatan negara, tetapi pengakuan atas keberanian moral serta ketulusan perjuangan beliau dalam menegakkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebangsaan,” ujar Khofifah.

    Ia menegaskan bahwa jejak perjuangan Syaikhona Kholil tidak hanya berkaitan dengan keilmuan, tetapi juga pembentukan karakter kebangsaan.

    “Syaikhona Kholil adalah sumber cahaya spiritual dan intelektual dari Madura yang menerangi bangsa. Beliau pantas disebut pahlawan karena jasanya bagi umat dan keutuhan Indonesia,” imbuhnya.

    Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan, Moh. Fauzan Ja’far, turut hadir dalam kegiatan tasyakuran tersebut. Ia menyampaikan rasa syukur sekaligus kebanggaan atas penetapan ulama besar Bangkalan itu sebagai Pahlawan Nasional.

    “Ini adalah kebanggaan luar biasa, karena untuk pertama kalinya ulama besar asal Bangkalan mendapat gelar Pahlawan Nasional. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ungkap Fauzan.

    Fauzan juga memberikan apresiasi kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Khofifah yang telah memberi perhatian penuh dalam proses pengusulan hingga penetapan gelar tersebut.

    Acara tasyakuran turut dihadiri para ahli waris Syaikhona Kholil, di antaranya, KH Imron Amin, KH Nasih Aschal, KH Makki Nasir, KH Dimyati Muhammad.

    Selain itu, hadir pula Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Rektor Universitas Trunojoyo Madura Prof. Dr. Safi’, serta Lajnah Thuros Syaichona Cholil, yang selama ini aktif menjaga dan merawat manuskrip peninggalan Syaikhona Kholil.

    Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Syaikhona Muhammad Kholil menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Bangkalan dan Madura, sebagai pengakuan negara atas ketokohan, keilmuan, dan perjuangan beliau dalam membangun tradisi Islam Nusantara dan menanamkan cinta tanah air. [tok/suf]

  • Dukung Produk Lokal dan UMKM, Gus Wabup Buka Gelar Potensi di Kecamatan Bareng Jombang

    Dukung Produk Lokal dan UMKM, Gus Wabup Buka Gelar Potensi di Kecamatan Bareng Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Wakil Bupati Jombang Salmanudin atau yang akrab disapa Gus Wabup, membuka acara Gelar Potensi Kecamatan Bareng yang digelar di Lapangan Olahraga setempat pada Sabtu (15/11/2025).

    Dalam acara yang berlangsung hingga Minggu (16/11/2025) ini, Gus Wabup didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, serta para Kepala OPD dan Forkopimcam Bareng.

    Gus Wabup menyambut antusias acara yang memamerkan produk unggulan dari berbagai desa di Kecamatan Bareng, sekaligus menjadi ajang untuk memperkenalkan potensi lokal dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

    Gelar Potensi ini menampilkan berbagai produk unggulan dari pelaku UMKM, petani, pengrajin, dan ekonomi kreatif yang ada di Kecamatan Bareng. “Acara ini sangat bermanfaat untuk mengenalkan produk-produk unggulan desa-desa di Kecamatan Bareng dan membuka ruang promosi bagi pelaku UMKM,” ujar Gus Wabup.

    Ia mengapresiasi kegiatan ini sebagai sarana untuk mendorong perekonomian lokal, yang telah terbukti menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan.

    Gus Wabup juga menekankan pentingnya peran UMKM dalam perekonomian daerah. Menurutnya, kekuatan UMKM tidak hanya terletak pada jumlahnya, tetapi juga pada kemampuannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar.

    “UMKM harus terus berinovasi, menjaga kualitas produk, dan memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Gus Wabup mengajak masyarakat Jombang untuk mendukung produk-produk lokal dengan membeli dan menggunakan karya masyarakat setempat. “Mari kita bersama-sama memperkuat ekonomi daerah dengan mendukung usaha lokal,” ajaknya.

    Selain pameran produk, Gelar Potensi Kecamatan Bareng juga dimeriahkan dengan pentas seni dan budaya, serta senam sehat bersama. Tidak hanya itu, masyarakat juga diberi fasilitas cek kesehatan gratis sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan warga.

    Berbagai produk unggulan dari masyarakat Bareng, mulai dari jajanan lokal, hasil pertanian seperti telur dan hasil bumi, hingga kerajinan batik dan sarung khas Bareng, turut dipamerkan dalam acara ini.

    Gelar Potensi ini diharapkan tidak hanya memperkenalkan potensi lokal, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM di Kecamatan Bareng.

    Dengan semangat gotong royong yang kuat, Gus Wabup berharap kegiatan ini dapat mempererat kebersamaan masyarakat Kecamatan Bareng dan memberikan semangat baru bagi para pelaku UMKM untuk terus berkembang.

    “Semoga kegiatan ini membawa manfaat, mempererat kebersamaan, dan memberi semangat bagi masyarakat Bareng untuk terus berperan aktif dalam pembangunan daerah,” tutup Gus Wabup. [suf]

  • Ratusan ribu Yahudi Ultra-Ortodoks di Yerusalem gelar aksi protes tolak wajib militer

    Ratusan ribu Yahudi Ultra-Ortodoks di Yerusalem gelar aksi protes tolak wajib militer

    Jumat, 31 Oktober 2025 12:44 WIB

    Sejumlah orang Yahudi Ultra-Ortodoks berdoa dalam aksi protes di Yerusalem, Kamis(30/10/2025). Ratusan ribu Yahudi Ultra-Ortodoks memenuhi jalan-jalan Yerusalem untuk memprotes rencana pemerintah memperluas wajib militer di komunitas mereka dan penangkapan orang yang menghindari wajib militer baru-baru ini oleh polisi militer. ANTARA FOTO/Xinhua/Gil Cohen Magen/nym.

    Sejumlah orang Yahudi Ultra-Ortodoks berpartisipasi dalam aksi protes di Yerusalem, Kamis(30/10/2025). Ratusan ribu Yahudi Ultra-Ortodoks memenuhi jalan-jalan Yerusalem untuk memprotes rencana pemerintah memperluas wajib militer di komunitas mereka dan penangkapan orang yang menghindari wajib militer baru-baru ini oleh polisi militer. ANTARA FOTO/Xinhua/ Jamal Awad/nym.

    Sejumlah orang Yahudi Ultra-Ortodoks berpartisipasi dalam aksi protes di Yerusalem, Kamis(30/10/2025). Ratusan ribu Yahudi Ultra-Ortodoks memenuhi jalan-jalan Yerusalem untuk memprotes rencana pemerintah memperluas wajib militer di komunitas mereka dan penangkapan orang yang menghindari wajib militer baru-baru ini oleh polisi militer. ANTARA FOTO/Xinhua/Gil Cohen Magen/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tok! APBD Jatim 2026 Ditetapkan Rp26,3 Triliun, Belanja Rp 27,2 T

    Tok! APBD Jatim 2026 Ditetapkan Rp26,3 Triliun, Belanja Rp 27,2 T

    Surabaya (beritajatim.com) – Pendapatan dan belanja dalam APBD Jawa Timur 2026 resmi ditetapkan setelah DPRD Jatim dan Pemprov Jatim menyepakati Raperda APBD pada rapat paripurna, Sabtu (15/11/2025). Penetapan ini menegaskan struktur keuangan daerah tahun depan yang mengalami penurunan signifikan.

    Struktur APBD 2026 terdiri dari Pendapatan Daerah Rp26,3 triliun, Belanja Daerah Rp27,2 triliun, dan Pembiayaan Daerah Rp916,7 miliar. Keputusan berlaku sejak ditetapkan di Surabaya pada 15 November 2025.

    “Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 akhirnya disepakati,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa seusai paripurna.

    Pendapatan daerah tahun depan dipatok sebesar Rp26,30 triliun, turun sekitar Rp1,96 triliun dari nota awal gubernur. Angka ini juga merosot jauh, yakni Rp9,17 triliun, dibanding realisasi pendapatan APBD 2024 yang mencapai Rp35,28 triliun.

    “Ini bukan perkara manajemen dari Pemprov yang tidak dapat mengelola keuangan. Namun karena ada beberapa kebijakan pusat yang secara otomatis berdampak pada pendapatan Pemprov tahun depan,” ujar Khofifah.

    Khofifah menjelaskan perubahan besar terjadi pada skema pungutan pajak opsen yang mulai berlaku 1 Januari 2025. Perubahan tersebut berdampak pada distribusi PKB dan BBNKB yang selama ini menjadi sumber utama PAD Jatim.

    “Ada perubahan dari distribusi PKB dan BBNKB. Per Januari 2025, peruntukan dan distribusinya berubah, dan ini menyebabkan PAD Pemprov Jatim dari PKB dan BBNKB berkurang Rp4,2 triliun,” tuturnya.

    Selain itu, dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat juga turun sekitar Rp2,8 triliun. Akumulasi perubahan kebijakan tersebut menggerus pendapatan Jatim hingga sekitar Rp7 triliun.

    “Ada beberapa perubahan yang membuat 14 kabupaten/kota di Jawa Timur berkurang pendapatan pajaknya. Secara otomatis, pendapatan Jawa Timur sudah berkurang sekitar tujuh triliun,” jelasnya.

    Meski pendapatan turun, belanja daerah 2026 tetap dipatok Rp27,22 triliun. Jumlah ini turun sekitar 17,5 persen dibanding APBD murni 2025.

    “Jadi, bukan karena kemampuan atau tata kelola kami. Tapi ini akibat regulasi. Sekali lagi kami sampaikan, ini bukan karena tata kelola Pemprov Jawa Timur,” tegas Khofifah.

    Di tengah koreksi anggaran, Pemprov memastikan tidak mengurangi alokasi program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bahkan beberapa program justru diperluas untuk membantu kelompok rentan.

    “Misalnya program bantuan PKH Plus yang jumlah penerimanya akan ditambah tahun depan. Ada pula program KIP Jawara yang diprioritaskan membantu perempuan single parent di Jawa Timur,” katanya.

    Khofifah menegaskan Pemprov tetap memprioritaskan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan sosial dan program pemberdayaan akan tetap menjadi instrumen utama memperkuat daya tahan ekonomi warga.

    “Kami akan tetap memperhatikan masyarakat, utamanya desil 1–4. Masyarakat miskin dan kurang mampu akan mendapatkan berbagai program dari Pemprov Jatim,” ucapnya.

    Dalam penyampaian paripurna, Khofifah menekankan bahwa penetapan APBD ini merupakan tahap penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Pembahasan dilakukan melalui proses panjang bersama DPRD Jatim sejak KUA hingga PPAS.

    “Proses ini merupakan puncak dari serangkaian pembahasan yang intens, dinamis, dan konstruktif antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur,” kata dia.

    Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan, sebelum ditetapkan menjadi Perda, Raperda yang disetujui akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari sejak tanggal persetujuan untuk dievaluasi.

    “Ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026,” pungkasnya. [asg/kun]