Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Muktamar ke-35 NU dan Harapan Baru Para Nahdliyin

    Muktamar ke-35 NU dan Harapan Baru Para Nahdliyin

    … apakah NU memang membutuhkan pemimpin yang bekerja dari dalam struktur negara, atau NU justru membutuhkan seseorang yang lahir dari kultur organisasi itu sendiri dan mampu bergerak lebih luwes di medan politik praktis?

    Jakarta (ANTARA) – Menjelang Muktamar ke-35 yang rencananya akan diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, bertepatan dengan satu abad berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 2026, warga Nahdliyin menaruh harapan besar akan lahirnya kepemimpinan baru yang mampu membawa Nahdlatul Ulama memasuki fase sejarah berikutnya.

    Setelah melewati sejumlah dinamika dan masa-masa sulit dalam beberapa tahun terakhir, muncul kebutuhan untuk tidak hanya memilih figur, tetapi menentukan arah masa depan organisasi Muslim terbesar di Indonesia ini.

    Proses ini bukan sekadar ajang kontestasi internal, melainkan momentum penting untuk merumuskan kembali karakter kepemimpinan NU di medan sosial, politik, dan kultural yang semakin kompleks.

    Nama-nama seperti Prof. Dr. Kiai Nasaruddin Umar, Doktor HC Kiai Zulfa Mustofa, dan Gus Nusron Wahid mencuat karena masing-masing merepresentasikan spektrum kepemimpinan yang berbeda sekaligus saling melengkapi.

    Di sinilah warga Nahdliyin dihadapkan pada pilihan strategis tentang jenis kepemimpinan seperti apa yang paling dibutuhkan NU hari ini dan ke depan.

    Nasaruddin Umar hadir sebagai figur intelektual ulama yang telah lama berjalin dengan struktur pemerintahan. Ia sedang menjabat sebagai Menteri Agama sejak 2024 dan sebelumnya pernah menjadi Wakil Menteri Agama pada 2011–2014.

    Sosoknya menonjol karena jejaring sosial-politik yang kuat, baik melalui struktur resmi kementerian maupun hubungan panjang dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Dalam konteks konsolidasi kelembagaan, kekuatan itu menjadi modal yang tidak bisa diabaikan. Setidaknya ada sekitar 160 struktur PWNU dan PCNU se-Indonesia yang saat ini dipimpin oleh pejabat Kementerian Agama, yang berarti terdapat kanal komunikasi pembinaan dan koordinasi yang terus terbuka.

    Jejaring Kanwil dan Kakandepag di masa mendatang juga dapat menjadi medium sinergi antara pemerintah dan struktur NU. Ditambah lagi, informasi tentang dukungan Presiden Prabowo yang beredar di kalangan elit membuat posisi Nasaruddin semakin strategis.

    Namun, ia bukan politisi murni. Ia lebih tepat disebut intelektual yang dibesarkan oleh dukungan politisi.

    Di sinilah pertanyaan penting muncul, apakah NU memang membutuhkan pemimpin yang bekerja dari dalam struktur negara, atau NU justru membutuhkan seseorang yang lahir dari kultur organisasi itu sendiri dan mampu bergerak lebih luwes di medan politik praktis?

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PSI Kota Malang Gaspol Panaskan Mesin, Perkuat Akar Rumput dan Bikin Sekolah Saksi

    PSI Kota Malang Gaspol Panaskan Mesin, Perkuat Akar Rumput dan Bikin Sekolah Saksi

    Malang (beritajatim.com) – Ketua Bidang Penggalangan Relawan DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ali Muthohirin memanaskan mesin partai politik di Malang Raya. Pria yang kini menjadi Wakil Wali Kota Malang itu menargetkan pada 2027 struktur dan saksi PSI sudah siap menghadapi Pemilihan Umum 2029.

    Beberapa kegiatan mereka lakukan pertama menggelar resepsi Milad ke 11 PSI. Menggelar fun run bertajuk solidarity run dengan 2.500 peserta. Serta pelatihan untuk pengurus cabang se Malang Raya dan ranting se Kota Malang. Sekaligus sekolah saksi yang diikuti 200 peserta.

    “Poinnya adalah penguatan struktur. Jadi kewajiban kita semua nanti sesuai targetnya PSI akan membuat struktur ranting dan saksi disetiap TPS itu yang diamanatkan oleh wakil ketua umum DPP PSI,” kata Ali, Minggu (16/11/2025).

    Ali mengatakan, bahwa amanat Kongres Nasional PSI beberapa waktu lalu adalah memperkuat struktur partai sampai tingkat bawah. Lalu mendekat ke masyarakat sebab mereka ingin memperkuat struktur sampai bawah agar mengetahui secara detail rencana dan program partai.

    “Karena Mas Kaesang (Pangarep) ingin program partai ke depan bersifat bottom up, harus usulan dari bawah,” ujar Ali.

    Ali sendiri cukup optimis perolehan suara PSI di Malang Raya akan meningkat di Pemilu periode mendatang dibandingkan Pemilu 2024. Menurutnya, modal awal keberhasilan partai adalah penguatan struktur.

    “Tentu optimisme sangat maksimal bisa melebihi yang di 2024. Karena modal awal keberhasilan partai adalah penguatan struktur kami diberi tanggungjawab di Malang Raya sampai tahapan ranting bahkan sampai tahapan TPS harus ada. Jadi optimisnya nanti akan kita uji setiap tahun dengan target 2027 semua selesai. Struktur beres di 2026 saksi beres di 2027,” ujar Ali. (luc/but)

  • Kementerian Komdigi: Peran KIM Semakin Strategis

    Kementerian Komdigi: Peran KIM Semakin Strategis

    Tangerang (beritajatim.com) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia menegaskan pentingnya peran Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam menjaga kualitas ruang publik dan memperkuat literasi informasi masyarakat. KIM kini menjadi ujung tombak penyebaran informasi yang akurat hingga ke tingkat desa.

    “Di era informasi yang bergerak begitu cepat, kehadiran KIM bukan hanya penting, tetapi menentukan arah kualitas ruang publik kita,” ujar Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya di hadapan ratusan perwakilan KIM dari berbagai daerah dalam Malam Anugerah Festival dan Kompetisi KIM 2025 yang berlangsung meriah di Kota Tangerang, Sabtu (15/11/2025).

    Fifi juga memaparkan bahwa penetrasi internet Indonesia pada tahun 2025 telah mencapai 80 persen, atau setara 229 juta pengguna. Namun, 48 persen di antaranya merupakan anak dan remaja di bawah 18 tahun yang berada pada kelompok rentan terhadap konten digital berbahaya.

    “Anak-anak kita tumbuh sebagai generasi digital yang pintar dan kreatif, tetapi mereka juga rentan terhadap risiko-risiko di ruang digital,” tegas Fifi.

    Sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem digital yang aman, Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan PP Tunas, regulasi baru yang mengatur perlindungan anak dan remaja di ruang digital. Indonesia menjadi negara kedua setelah Australia yang mengeluarkan regulasi perlindungan digital pada tingkat ini.

    “PP Tunas mewajibkan seluruh platform digital, yakni media sosial, layanan video, maupun gim daring untuk menyediakan lingkungan yang aman dari konten berbahaya,” jelas Fifi.

    Dalam kesempatan itu, Fifi juga menjelaskan bahwa banyak program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang manfaatnya akan optimal jika disampaikan melalui arus informasi yang benar dan dapat dipercaya. Ia mencontohkan program cek kesehatan gratis, Koperasi Desa Merah Putih, makan bergizi gratis, dan Sekolah Rakyat yang membutuhkan jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

    “Agar informasi baik ini benar-benar sampai dan dimanfaatkan masyarakat, peran teman-teman KIM sangat dibutuhkan,” tambahnya.

    Malam Anugerah KIM 2025 kemudian ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada komunitas KIM terbaik se-Indonesia. Fifi menyampaikan selamat kepada para penerima anugerah, seraya mendorong KIM terus menjadi pilar informasi positif di tengah masyarakat. (hen/but)

  • Anggota DPR: Negara maju bukan soal kaya SDA tapi kaya talenta digital

    Anggota DPR: Negara maju bukan soal kaya SDA tapi kaya talenta digital

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan bahwa untuk menuju sebuah negara maju, Indonesia harus tak hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam, tetapi juga mendorong terciptanya banyak talenta digital.

    Menurut dia, penguasaan teknologi digital bagi generasi muda merupakan hal penting agar Indonesia mampu bersaing di tengah perubahan global yang bergerak sangat cepat.

    “Indonesia punya bonus demografi, dan anak muda adalah penentu apakah bonus ini menjadi berkah atau beban,” kata Novita dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan hal itu dalam Pelatihan GenMetic (Generasi Melek Teknologi) oleh Kementerian Ekonomi Kreatif RI di Trenggalek, Jawa Timur. Menurut dia, penguasaan teknologi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan strategis.

    Dia pun menyoroti pentingnya transformasi pola pikir generasi muda, dari sekadar pengguna media sosial menjadi pencipta dan pelaku ekonomi digital. Dia ingin generasi muda diajarkan membuat konten, membangun audiens, memahami algoritma, memonetisasi karya, hingga menjadi affiliator, digital marketer, atau technopreneur.

    Sebagai anggota Komisi VII yang bermitra dengan Kementerian Ekonomi Kreatif RI dirinya menyebut ada tiga kompetensi yang wajib dimiliki generasi muda hari ini, yakni literasi digital, kreativitas-inovasi, dan jiwa kewirausahaan.

    “Satu konten saja bisa mengangkat produk UMKM atau desa wisata ke level nasional,” katanya.

    Ia pun berpesan agar generasi muda berani mencoba, terus belajar, dan tidak takut memulai dari nol. Pasalnya, masa depan dimiliki mereka yang paling cepat beradaptasi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fraksi PDIP Jatim Tegaskan RAPBD 2026 Harus Berpihak pada Rakyat Kecil

    Fraksi PDIP Jatim Tegaskan RAPBD 2026 Harus Berpihak pada Rakyat Kecil

    Surabaya (beritajatim.com)– Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Y Ristu Nugroho, menegaskan bahwa RAPBD Jatim 2026 harus menjadi instrumen keberpihakan kepada rakyat kecil. Fraksi PDIP menilai struktur pendapatan dan belanja daerah tahun depan menuntut keberanian politik agar anggaran benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

    “APBD tidak boleh berhenti sebagai dokumen teknokratis, tetapi menjadi instrumen politik keberpihakan kepada rakyat kecil,” ujar Ristu, Minggu (16/11/2025).

    Menurut dia, penyusunan APBD 2026 berlangsung di tengah ruang fiskal yang menyempit dan situasi ekonomi yang tidak stabil. Karena itu, belanja daerah harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan memastikan pemerataan pembangunan.

    “Penurunan pendapatan ini adalah alarm serius yang perlu dijawab dengan keberanian politik,” lanjut dia.

    Ristu menjelaskan pendapatan daerah 2026 dipatok Rp26,30 triliun, turun Rp1,96 triliun dari usulan awal dan merosot Rp9,17 triliun dibanding realisasi 2024. Penurunan terbesar berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang anjlok 24 persen akibat kebijakan konsolidasi fiskal pusat.

    “Ini sinyal serius bagi keberlanjutan fiskal Jatim. Tingginya ketergantungan pada pusat menunjukkan lemahnya kemandirian daerah,” tegasnya.

    Fraksi PDIP juga memberi perhatian besar pada pertumbuhan PAD yang hanya naik 2 persen serta kontribusi dividen BUMD yang dianggap stagnan. Ristu menilai BUMD harus direformasi agar tidak terus bergantung pada rente aset.

    “BUMD tidak boleh hidup dari rente aset. BUMD harus menghasilkan nilai tambah untuk rakyat,” katanya.

    Struktur PAD yang 76 persen bertumpu pada PKB dan BBNKB dinilai tidak sehat karena beban pajaknya banyak ditanggung masyarakat. Karena itu, fraksi mendorong reformasi pajak progresif dan perluasan basis pajak dari sektor hijau hingga ekonomi digital.

    “PAD harus tumbuh dari sektor produktif, bukan dari pungutan yang memberatkan rakyat,” ujar dia.

    Selain itu, defisit APBD 2026 sebesar Rp916,73 miliar yang ditutup dengan SiLPA dinilai sebagai bukti lemahnya serapan anggaran. Dari 14 pertanyaan strategis yang diajukan fraksi, hanya 12 yang dijawab dan sebagian jawabannya dinilai belum menyentuh masalah struktural.

    “Kami menunggu jawaban yang lebih substansial tentang kemandirian fiskal, reformasi BUMD, dan strategi pemerataan pembangunan,” tuturnya.

    “APBD harus menjadi anggaran gotong royong yang berpijak pada keberpihakan, transparansi, dan akuntabilitas,” pungkasnya. [asg/but]

  • Tampil Bersama Mentan Amran dan Idrus Marham, Munafri Dinilai Sosok Paling Layak Pimpin Golkar Sulsel

    Tampil Bersama Mentan Amran dan Idrus Marham, Munafri Dinilai Sosok Paling Layak Pimpin Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Suasana keakraban nampak saat Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menghadiri rangkaian Jalan Sehat, Pasar Murah, dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang digelar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Lapangan Karebosi, Minggu pagi (16/11/2025).

    Keakraban ini terlihat saat Wali Kota Munafri, jalan santai bersama petinggi senior Partai Golkar Idrus Marham, dan Menteri Pertanian RI Andi. Amran Sulaiman.

    Sepanjang rute yang dilalui, Munafri Arifuddin, bersama mentan Amran dan Idrus Marham, tampil santai menyapa warga dalam kegiatan Jalan Santai KKSS.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari Rangkaian Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Hari Ulang Tahun ke-49 KKSS dengan tema “KKSS untuk Merah Putih”.

    Juga hadir Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, bersama wakilnya serta para bupati, wali kota, dan pengurus KKSS.

    Usai jalan santai, mereka langsung meninjau pelaksanaan pasar murah yang menyediakan beras, telur, dan ayam dengan harga terjangkau, dan melihat langsung masyarakat yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

    Pada kesempatan itu, Munafri menyampaikan apresiasi atas perhatian pengurus KKSS yang kembali “pulang kampung” berbagi kepedulian bagi warga Kota Makassar.

    Sementara itu, para pegiat politik ramai memperbincangkan di media sosial terkait figur Munafri sebagai kandidat kuat nahkodai Partai Golkar Sulawesi Selatan periode kedepan.

    Terlebih sosok Senior Golkar yang juga tokoh nasional Idrus Marham dinilai punya pengaruh besar dalam penentuan siapa penentuan siapa yang nantinya memimpin Golkar SulSel.

  • Ahmad Ali Tegaskan Budi Arie Bukan Lagi Orangnya Jokowi, Herwin Sudikta: Nasibnya Persis Seperti Lampu Taman, Ditolak Gerindra, Dilepeh PSI

    Ahmad Ali Tegaskan Budi Arie Bukan Lagi Orangnya Jokowi, Herwin Sudikta: Nasibnya Persis Seperti Lampu Taman, Ditolak Gerindra, Dilepeh PSI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan PSI yang menegaskan bahwa Budi Arie Setiadi bukan lagi bagian dari relawan Jokowi dan tidak pernah ditawari bergabung ke partai tersebut memicu reaksi publik.

    Salah satu komentar menohok datang dari pegiat media sosial, Herwin Sudikta.

    Dikatakan Herwin, dinamika yang melibatkan Budi Arie belakangan ini memunculkan gambaran yang ia sebut sebagai perjalanan politik yang tak menentu.

    “Hikayat seorang pengembara kursi kekuasaan bernama Budi Arie Setiadi,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (16/11/2025).

    Ia menilai Budi Arie seolah terus berpindah arena politik tanpa arah yang jelas.

    Herwin juga menyinggung relasi Budi Arie dengan sejumlah partai.

    “Ditolak Gerindra, dilepeh PSI,” timpalnya.

    Ia kemudian menggunakan perumpamaan yang cukup keras saat menggambarkan nasib politik Budi Arie.

    “Nasib Budi Arie Setiadi memang mirip banget sama jidatnya yang persis lampu taman,” bebernya.

    Herwin bilang, perbandingan tersebut merupakan sindiran yang lebih jauh terkait peran politik sang ketua Projo.

    “Dipake cuma pas malam politik, itu pun cuma buat pemanis dekorasi, bukan sumber cahaya utama,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, memberikan penjelasan tegas terkait keterlibatan Budi Arie Setiadi dan isu bahwa Ketum Projo itu sempat ditawari bergabung ke PSI. Ali memastikan kabar tersebut tidak benar.

    Saat ditemui usai kegiatan PSI di Purwakarta, ia menyampaikan bahwa partainya sama sekali tidak pernah membuka komunikasi dengan mantan Menteri Koperasi tersebut.

  • PKB Sidoarjo Siap Ambil Alih Kekuasaan: Strategi Kaderisasi Gen Z Menuju Pemilu 2029 dan Pilkada

    PKB Sidoarjo Siap Ambil Alih Kekuasaan: Strategi Kaderisasi Gen Z Menuju Pemilu 2029 dan Pilkada

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo melalui Lembaga Kaderisasi Kabupaten (LKK) menggelar Pendidikan Kader Loyalis (PKL) di Hotel Luminor Sidoarjo, Minggu (16/11/2025).

    Acara ini menjadi momen penting dalam upaya partai untuk menyiapkan generasi muda, khususnya Gen Z, sebagai motor penggerak politik yang siap menghadapi Pemilu 2029.

    Dihadiri oleh ratusan kader PAC PKB se-Kabupaten Sidoarjo, acara ini juga mendapat perhatian dari jajaran pengurus DPC PKB Kabupaten Sidoarjo, anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sidoarjo, serta instruktur DPC PKB lainnya. Pendidikan kader ini bertujuan untuk memperkuat barisan loyalis PKB yang solid dan siap menghadapi tantangan politik ke depan.

    Ketua DPC PKB Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, mengungkapkan bahwa kaderisasi merupakan agenda wajib yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. “PKB menyiapkan kader loyalis melalui tahapan-tahapan yang berkesinambungan. Ini bukti keseriusan partai untuk melahirkan pejuang politik yang solid dan konsisten,” ujar Abdillah Nasih saat membuka acara PKL.

    Dalam kesempatan tersebut, Abdillah Nasih juga menyoroti pentingnya penguasaan media sosial dalam meraih kemenangan politik di era digital. “Gen Z adalah generasi digital. Mereka paham teknologi dan medsos, sehingga harus diarahkan menggunakan platform digital dengan cara yang positif. Dengan begitu, mereka tidak hanya membesarkan PKB, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi bangsa,” lanjutnya.

    Menurut Abdillah Nasih, generasi muda, khususnya Gen Z, seringkali kurang mendapat ruang dalam dunia politik meskipun peran mereka sangat strategis. Oleh karena itu, PKB melalui pendidikan kader ini berusaha memastikan bahwa generasi muda memahami cara berpolitik yang sehat dan beretika.

    “Jika sejak dini tidak dikenalkan politik yang benar, justru bisa menimbulkan dampak buruk ke depan. Karena itu, PKB hadir untuk membekali mereka,” tegasnya.

    Program ini bertujuan untuk mencetak ratusan hingga ribuan kader loyalis PKB dari kalangan anak muda di Sidoarjo. Ini menjadi salah satu basis penting untuk kemenangan PKB pada Pemilu 2029, dengan fokus utama pada wilayah Sidoarjo.

    Tak hanya itu, Abdillah Nasih menegaskan bahwa PKB juga menyiapkan strategi untuk Pilkada Sidoarjo yang akan datang. “PKB siap mengambil alih kekuasaan. Hal ini tentunya otomatis sudah harga mati,” tutupnya dengan penuh keyakinan. [isa/suf]

  • Jubir PSI Sindir NasDem yang Resah dengan Pernyataan Ahmad Ali: Jangan Munafik, di Politik Memang untuk Mengalahkan!

    Jubir PSI Sindir NasDem yang Resah dengan Pernyataan Ahmad Ali: Jangan Munafik, di Politik Memang untuk Mengalahkan!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara PSI, Dian Sandi Utama, blak-blakan mengenai pernyataan Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang sebelumnya menegaskan bahwa Partainya harus menang saat berhadapan dengan partai mana pun, termasuk NasDem.

    Dian mengatakan, pernyataan Ahmad Ali membuat sebagian pihak merasa terusik. Ia menyebut ada pihak yang terbakar oleh penegasan tersebut.

    Ia menggambarkan bahwa ada yang tidak nyaman, walau berusaha menutupinya.

    “Ada yang terbakar menggelupur dengan statement Ketua Harian PSI Ahmad Ali,” ujar Dian kepada fajar.co.id, Minggu (16/11/2025).

    Lanjut Dian, sebagian pihak terlihat berusaha menutupi kegelisahan itu dengan sikap seolah tidak ingin bersaing. Namun, ia menilai sikap tersebut justru tidak jujur.

    “Walaupun bibir terkunci keluar, namun jangan menjadi munafik seakan tak ingin mengalahkan Partai lain hanya karena ingin dianggap Partai yang bersahabat,” tegasnya.

    Ia menekankan bahwa kompetisi politik pada dasarnya memang soal saling mengalahkan. Dian melihat tidak ada yang tabu dalam persaingan antar-partai.

    “Kompetisi pastilah akan saling mengalahkan, bahkan tak jarang merencanakan kehancuran parpol lainnya toh,” sebutnya.

    Sebagai contoh, ia menyinggung soal perebutan kursi pimpinan legislatif.

    Kata Dian, ada partai yang sudah mendapatkan jatah posisi tertentu, namun tetap menunjukkan sikap seolah enggan bersaing.

    “Seperti misalnya, ada yang sudah mendapat jatah kursi wakil ketua DPRD,” ucapnya.

    Dian sontak mempertanyakan kejujuran sikap semacam itu.

    “Apakah tidak munafik namanya jika mengatakan bahwa tak menginginkan kursi ketua DPRD?,” timpalnya.

  • APBD Jember 2026 Defisit Rp 182,6 M

    APBD Jember 2026 Defisit Rp 182,6 M

    Jember (beritajatim.com) – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, defisit sebesar Rp 182,6 miliar. Belanja daerah dialokasikan Rp 4,576 triliun, sementara pendapatan diperkirakan Rp 4,394 triliun.

    “Defisit dan Silpa (sisa lebih anggaran) sudah diproyeksikan secara cermat dan masih realistis dengan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Bupati Muhammad Fawait, dalam sidang paripurna ketiga pembahasan APBD 2026, di gedung DPRD Jember, Sabtu (15/11/2025).

    Namun Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Jember David Handoko Seto meminta kebiasaan menutup defisit dengan silpa tidak terus dilakukan. “Kami mengingatkan agar penggunaan silpa tidak menjadi pola berulang, melainkan sebagai solusi sementara yang harus diimbangi dengan efisiensi dan peningkatan pendapatan,” katanya.

    Sementara Sujarwo Adiono dari Fraksi Partai Golkar Amanah menyoroti proporsi APBD Jember 2026. Dalam rencana APBD 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp 1,367 triliun rupiah. “Angka ini merupakan kontributor terbesar kedua setelah pendapatan transfer, dalam total pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp 4,394 triliun,” katanya.

    “Di sisi belanja, total yang dialokasikan adalah Rp 4,576 triliunm dengan komposisi terbesar untuk belanja operasi Rp 3,762 triliun, diikuti belanja modal Rp 345 miliar, belanja transfer Rp 453 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 15 miliar.

    Menurut Sujarwo, belanja operasional sangat dominan yakni sekitar 82 persen, menunjukkan biaya rutin besar dan ruang pembangunan fisik kecil. “Belanja modal rendah, hanya 7,5 persen. Ini bisa berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur,” katanya.

    Sujarwo menyoroti tingginya ketergantungan Pemkab Jember pada Dana Tranfer Pusat yang mencapai sekitar 69 persen. “Pemerintah daerah perlu strategi dan harus lebih kreatif lagi untuk meningkatkan PAD, sehingga tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat,” katanya.

    Kendati ada sejumlah catatan, Sujarwo menyebut secara keseluruhan, Rancangan APBD 2026 ini adalah sebuah rancangan anggaran yang penuh dengan optimisme dan tekad. “Sebuah ikhtiar kolektif yang dijiwai semangat “Semua Karena Cinta” untuk memajukan Jember,” katanya.

    Sujarwo mengacungkan jempol kepada Pemerintah Kabupaten Jember. “Penyusunan dokumen perencanaan fiskalnya matang dan visioner. Kemampuan menjaga komitmen pada program prioritas di tengah tantangan penurunan dana transfer pusat menunjukkan ketangguhan fiskal dan kepemimpinan yang responsif,” katanya.

    Menurut Sujarwo, terobosan seperti layanan kesehatan home care, digitalisasi sistem pajak, dan program Bupati Ngantor di Desa merupakan bukti nyata komitmen pemerintahan yang berpihak pada rakyat dan beradaptasi dengan zaman.

    Sementara itu, Achmad Dhafir Syah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang dokumen rencana APBD Jember 2026 merupakan bagian penting dari proses transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    “Kami berkewajiban memberikan pandangan kritis dan konstruktif agar APBD yang disusun dan dijalankan benar-benar berpihak kepada rakyat, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta menjamin keadilan dalam pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Jember,” kata Dhafir.

    Dhafir berharap agar dalam pembahasan selanjutnya, seluruh pihak dapat mengedepankan semangat kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas. “Dengan demikian APBD 2026 benar-benar menjadi anggaran yang berpihak kepada kepentingan rakyat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Jember,” katanya.

    Nurhuda Candra Hidayat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mebgatakan, Raperda APBD 2026 akan menjadi penentu arah pembangunan Jember ke depan. “Setiap kebijakan yang dirumuskan hendaknya mencerminkan aspirasi rakyat dan menghadirkan solusi nyata atas berbagai tantangan yang dihadapi daerah,” katanya.

    Bupati Fawait berterima kasih atas semua saran dan masukan, terutama soal komposisi belanja operasional dan belanja modal anggaran tahun 2026. “Kami akan upayakan agar lebih proporsional, demikian pula untuk peningkatan PAD akan kami upayakan agar ketergantungan kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang,” katanya.

    “Saat ini Kita sedang menghadapi kondisi Fiskal yang menuntut kehati-hatian. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember fokus pada penyesuaian program tanpa mengorbankan pelayanan dasar pada masyarakat,” jelas Fawait. [wir]