Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Hadiri RDP dan RDPU Sengketa Tanah Surabaya di Senayan, Wagub Emil Tegaskan Pemprov Jatim Siap Kawal Secara Aktif

    Hadiri RDP dan RDPU Sengketa Tanah Surabaya di Senayan, Wagub Emil Tegaskan Pemprov Jatim Siap Kawal Secara Aktif

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (18/11/2025). Rapat ini membahas permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Surabaya.

    Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Walikota Surabaya Eri Cahyadi, anggota Komisi II DPR RI dan koordinator umum Forum Aspirasi Tanah Warga (FATWA).

    Dalam kesempatan tersebut, membahas terkait permasalahan pertanahan di Surabaya. Polemik berawal dari sengketa tanah bekas Eigendom Verponding No.1278 antara Pertamina dengan warga pemegang hak yang telah menempati puluhan tahun. Diketahui, PT Pertamina mengklaim 110 Ha sebagai aset berdasarkan dokumen historis (Akta 1961, HOAs 1965).

    Lokasi terdampak berada di empat Kelurahan yakni Dukuh Pakis, Gunung Sari, Pakis dan Sawunggaling yang berada di Kecamatan Dukuh Pakus, Sawahan dan Wonokromo.

    Berdasarkan hasil rapat, Komisi II DPR RI akan melakukan mekanisme non-litigasi bersama Kementerian ATR/BPN, PT Pertamina, Badan Pengelola BUMN dan Kementerian Keuangan RI untuk proses pelepasan aset tanah untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat yang telah memanfaatkannya secara sah.

    “Semua anggota rapat sepakat bahawa tanah sengketa ini adalah sah tanah milik warga. Kemudian dari semua pilihan yaitu pelepasan aset 12.500 bidang tanah kepada 100 ribu warga yang sudah berdekade-dekade membayar PBB,” kata Wagub Emil.

    Emil mengapresiasi langkah yang dilakukan Komisi II DPR RI bersama Pemkot Surabaya dalam memperjuangkan keadilan bagi ratusan ribu warga di 4 kecamatan Surabaya tersebut.

    “Tanggal 10 Oktober 2025 kemarin dilakukan Rakor Tim Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, itu adalah momen yang sangat penting untuk kami menggelorakan semangat perjuangan seluruh warga agar mendapatkan keadilan terhadap tanah yang mereka tempati turun temurun,” lanjutnya.

    “Kami menganggap bahwa ini tidak kalah pentingnya dengan kasus mafia tanah,” tambahnya.

    Emil menambahkan, ini adalah momentum menegaskan keadilan bagi 100 ribu jiwa dengan sengketa lahan total 12.500 bidang. Itu sebabnya, rapat ini dinilainya sangat penting untuk mengakselerasi dalam koordinasi penyelesaian permasalahan ini.

    “Pemprov Jatim siap mendampingi dan mengawal bersama Pemkot Surabaya secara aktif. Kami bersyukur sekali DPR RI di level pimpinan sangat concern sekali terhadap hal ini. Kami siap mengikuti arahan dari DPR RI,” imbuhnya. [asg/beq]

  • Prabowo larang pelajar dikerahkan sambut kunjungan Presiden

    Prabowo larang pelajar dikerahkan sambut kunjungan Presiden

    Yogyakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan para kepala daerah untuk tidak lagi mengerahkan anak-anak sekolah dalam prosesi penyambutan dirinya saat melakukan kunjungan kerja di berbagai wilayah.

    Pernyataan itu disampaikan saat mengakhiri pidato di peresmian Kabanaran, Yogyakarta, Rabu, berdasarkan pengalaman yang baru saja ia alami saat tiba di lokasi agenda tersebut.

    “Jadi, ini saya mohon para bupati untuk selanjutnya dan untuk bupati di seluruh Indonesia, wali kota, kalau saya datang tidak perlu anak-anak sekolah untuk dikerahkan,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat, termasuk para pelajar, yang berdiri di sepanjang jalan untuk menyambut kedatangannya.

    Namun, ia mengaku merasa prihatin melihat anak-anak harus menunggu lama di bawah terik matahari.

    “Saya terkesan tapi saya kasihan juga mereka berdiri lama di panas,” kata Presiden Prabowo.

    Ia kemudian menugaskan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk menyiapkan surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota agar tidak melibatkan pelajar dalam prosesi penyambutan.

    Menurut Presiden, keselamatan dan kenyamanan anak-anak harus diutamakan. Selain risiko panas terik, ia mengkhawatirkan waktu tunggu yang panjang dapat mengurangi jam belajar di sekolah.

    Presiden Prabowo mengatakan bahwa para siswa tidak perlu turun ke jalan dan tetap bisa mengikuti momen kunjungan presiden melalui siaran televisi.

    “Biarlah mereka di sekolah masing-masing, kalau mereka mau lihat bisa mungkin dari TV dan kalau saya mau periksa, saya akan masuk ke ruang kelas saja,” ujarnya.

    Presiden menambahkan bahwa dirinya selalu bersemangat melihat wajah-wajah masyarakat, terutama anak-anak, yang memberikan energi positif baginya.

    Namun, ia menekankan pentingnya tidak membebani pelajar hanya demi seremoni penyambutan.

    Ia berharap para bupati dan wali kota di seluruh Indonesia menindaklanjuti arahan tersebut demi menjaga kenyamanan dan keselamatan para siswa setiap kali Presiden melakukan kunjungan kerja.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Pasien jantung tak perlu lagi berobat ke luar negeri

    Prabowo: Pasien jantung tak perlu lagi berobat ke luar negeri

    Saya kira ini akan memberi harapan baru bagi pasien jantung. Tidak usah jauh-jauh berobat ke luar negeri

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pembangunan fasilitas kesehatan berstandar tinggi di dalam negeri menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan medis di luar negeri.

    Dalam peresmian Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia, Jawa Tengah, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu, Prabowo menyampaikan bahwa rumah sakit baru ini memiliki peralatan tercanggih di Indonesia.

    Menurutnya, ini akan merupakan upaya agar masyarakat tidak lagi berobat ke luar negeri, khususnya terkait dengan penyakit jantung dan kardiovaskular.

    “Saya kira ini akan memberi harapan baru bagi pasien jantung. Tidak usah jauh-jauh berobat ke luar negeri,” ujar Prabowo.

    Rumah sakit hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab tersebut dilengkapi dengan teknologi dan peralatan terkini. Rumah sakit tersebut menjadi satu dari empat rumah sakit di Indonesia yang memiliki fasilitas dan peralatan tercanggih.

    Pemerintah berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang tidak kalah dengan negara maju.

    “Kita punya fasilitas yang bagus, yang terbaik, dan kita akan mengejar pelayanan kesehatan yang terbaik, yang mampu kita berikan,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menegaskan pemerintah sudah menginstruksikan pembangunan 66 rumah sakit baru dengan standar yang sama seperti RS Kardiologi Emirates Indonesia.

    Selain itu, Prabowo meminta kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar tiap rumah sakit di kabupaten/kota memiliki rumah sakit dengan tingkat pelayanan dan fasilitas nasional.

    “Dalam empat tahun yang akan datang, kita akan berusaha mencapai itu. Kita berusaha, tapi yang jelas saya akan alokasikan biaya yang cukup besar untuk pelayanan kesehatan,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPRD Kota Bogor: Solidaritas pada Palestina bukan spontanitas

    Ketua DPRD Kota Bogor: Solidaritas pada Palestina bukan spontanitas

    Kota Bogor dengan keragaman sosial dan budaya yang kaya, memiliki tradisi kuat dalam gerakan kemanusiaan

    Kota Bogor (ANTARA) – Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menegaskan empati dan solidaritas kepada Palestina bukan hanya tindakan spontanitas, melainkan nilai yang harus terus dirawat oleh setiap warga masyarakat.

    “Kota Bogor dengan keragaman sosial dan budaya yang kaya, memiliki tradisi kuat dalam gerakan kemanusiaan,” katanya di Kota Bogor, Rabu, mengenai kegiatan “Urun Rembuk Bangun Kembali Gaza: Menguatkan Solidaritas Kemanusiaan dari Kota Bogor”.

    Ia mengatakan kegiatan urun rembuk yang telah berlangsung pada Sabtu (15/11) lalu itu menjadi wadah penting untuk menggalang solidaritas lintas komunitas, menguatkan kepedulian sosial, dan membangun kesadaran bersama bahwa tragedi kemanusiaan di Gaza yang membutuhkan konsistensi dukungan.

    Urun rembuk tersebut, katanya, merupakan perwujudan dari upaya kepedulian dan komitmen terhadap perjuangan kemanusiaan di Palestina.

    Ketua DPRD menyampaikan apresiasi kepada Rumah Zakat Kota Bogor, relawan, serta seluruh masyarakat yang terus menjaga semangat kemanusiaan. Komitmen kolektif seperti ini menjadi kekuatan yang mampu menyatukan langkah-langkah kecil menjadi perubahan yang lebih besar bagi saudara-saudara di Gaza.

    Dengan semangat solidaritas dan kemanusiaan yang terus tumbuh, menurut Adityawarman, Kota Bogor berharap dapat menjadi bagian dari gerakan global untuk membangun kembali harapan dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Gaza.

    “Kemajuan sejati selalu berpihak pada kemanusiaan,” katanya.

    Ia mengatakan kolaborasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa langkah yang dilakukan bukan hanya reaktif, tetapi memberikan dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan.

    Urun rembuk ini juga menjadi ruang pembelajaran bersama bahwa perhatian terhadap kemanusiaan adalah bagian integral dari pembangunan peradaban.

    Adityawarman berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kesadaran publik bahwa kepedulian adalah investasi sosial jangka panjang yang membentuk karakter masyarakat.

    Ketua DPRD Kota Bogor Dr Adityawarman Adil dan CEO Rumah Zakat Irvan Nugraha memegang buku berjudul “Membela Palestina: Perjuangan BKSAP dan Diplomasi Parlemen” yang disusun Mochammad Ilyas, dkk dan diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, pada acara Urun Rembuk Bangun Kembali Gaza: Menguatkan Solidaritas Kemanusiaan dari Kota Bogor” baru-baru ini. ANTARA/HO-DPRD Kota Bogor.

    Pada acara tersebut juga dibagikan buku berjudul “Membela Palestina: Perjuangan BKSAP dan Diplomasi Parlemen” yang disusun Mochammad Ilyas, dkk dan diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, menggambarkan sepak terjang diplomasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam kerangka menjaga dan meningkatkan dukungan untuk kemerdekaan Palestina melalui diplomasi parlemen. Buku ini juga dapat dimaknai sebagai peta perjuangan diplomasi DPR terkait konflik Palestina-Israel yang disusun secara komprehensif.

    Pewarta: Budi Setiawanto
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo resmikan operasional Jembatan Kabanaran Kulonprogo-Bantul

    Prabowo resmikan operasional Jembatan Kabanaran Kulonprogo-Bantul

    Tadi kita sudah mendengar arti historis tempat ini, perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda yang bermarkas di sini

    Yogyakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan operasional Jembatan Kabanaran, Rabu siang, yang menghubungkan transportasi wilayah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya Kabupaten Kulonprogo dengan Kabupaten Bantul.

    Dalam sambutannya, Kepala Negara menyatakan bahwa lokasi jembatan ini memiliki nilai historis yang tinggi bagi masyarakat setempat dan berkontribusi pada pengembangan pariwisata dan ekonomi di wilayah sekitar.

    “Tadi kita sudah mendengar arti historis tempat ini, perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda yang bermarkas di sini,” kata Presiden.

    Jembatan tersebut juga diharapkan Presiden bisa membangkitkan gairah wisata serta ekonomi rakyat, khususnya kehadiran para wisatawan di Yogyakarta dan sekitarnya.

    Prosesi peresmian operasional jembatan mengambil titik di tengah jembatan, tepat di atas Sungai Progo. Seremonial peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Prabowo.

    Jembatan Kabanaran, sebelumnya dikenal sebagai Jembatan Pandansimo, memiliki bentang jembatan total 2,3 kilometer yang dibangun Kementerian PU sejak 2022 dan rampung pada Juni 2025 dengan nilai investasi mencapai Rp863,72 miliar.

    Infrastruktur strategis ini berada di jalur Lintas Pantai Selatan (Pansela) Jawa, yang menjadi alternatif penting selain infrastruktur eksisting jalur Pantura.

    Dari total target 1.500 kilometer, sekitar 1.300 kilometer Pansela telah terbangun, sementara 250 kilometer sisanya masih dalam proses penyelesaian.

    Kehadiran Jembatan Kabanaran diproyeksikan memperlancar arus transportasi, mengurai kemacetan, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan Jawa.

    Selain unggul secara struktur, jembatan ini juga dirancang dengan sentuhan kearifan lokal melalui elemen gunungan, rumah joglo, dan motif batik yang memperkaya nilai arsitekturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Presiden turut meresmikan empat proyek infrastruktur lain, yakni Underpass Gatot Subroto di Medan, Underpass Joglo di Surakarta, Flyover Cangguk di Magelang, serta Jembatan Sambas Besar di Kalimantan Barat.

    Khusus untuk Jembatan Kabanaran, penamaan baru disepakati atas usulan pemerintah daerah dan telah dikonsultasikan dengan Ngarso Dalem mengingat nilai historis kawasan tersebut.

    Jembatan ini juga berhasil mencatatkan prestasi nasional dengan meraih Rekor MURI sebagai jembatan terpanjang di Yogyakarta berbahan corrugated steel.

    Seluruh pendanaan pembangunan bersumber dari pemerintah pusat melalui APBN, setelah sebelumnya memanfaatkan kas jalan daerah sebelum akhirnya dilanjutkan dengan alokasi APBN sekitar Rp800 miliar, hingga total biaya mencapai Rp863,72 miliar.

    Turut hadir dalam agenda tersebut Sri Sultan Hamengkubuwono X, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo beserta jajaran, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan: Negara tidak boleh kalah dari praktik tambang ilegal

    Menhan: Negara tidak boleh kalah dari praktik tambang ilegal

    “Kita menemukan beberapa kegiatan penambangan bijih timah ilegal dan akan kita tindaklanjuti baik secara hukum maupun administrasi,”

    Koba, Babel, (ANTARA) – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan negara tidak boleh kalah dari praktik penambangan bijih timah ilegal yang marak terjadi di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    “Kita menemukan beberapa kegiatan penambangan bijih timah ilegal dan akan kita tindaklanjuti baik secara hukum maupun administrasi,” kata Sjafrie Sjamsoeddin saat meninjau latihan terintegrasi TNI di Desa Nadi, Bangka Tengah, Rabu.

    Ia mengatakan penindakan tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi berdasarkan data akurat yang dihimpun tim Penegakan Kedaulatan dan Hukum (PKH) yang sebelumnya telah melakukan penelusuran di wilayah tersebut.

    “Secara geografis semua kegiatan yang mengarah ke penambangan timah ilegal sudah ditutup. Namun, secara regulasi selanjutnya akan diserahkan ke Kementerian ESDM,” ujarnya.

    Sjafrie menegaskan kehadiran TNI dalam latihan gabungan di Bangka Belitung juga untuk memastikan keamanan sumber daya strategis nasional, terutama sektor pertambangan timah. Latihan ini sekaligus memperkuat kehadiran militer di daerah rawan eksploitasi ilegal dan konflik sumber daya.

    “Latihan gabungan di Bangka Belitung melibatkan 41.397 personel,” ujarnya.

    Menurut dia, Bangka Belitung dipilih sebagai lokasi latihan gabungan karena memiliki posisi strategis di jalur laut antara Sumatra dan Jawa, serta memiliki nilai geografis dan ekonomis yang signifikan.

    “Babel memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan menjadi komoditas strategis nasional yang harus kita amankan,” ujarnya.

    Pewarta: Ahmadi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenhan: Pengembangan teknologi pertahanan kebutuhan mutlak

    Wamenhan: Pengembangan teknologi pertahanan kebutuhan mutlak

    Berbagai bentuk ancaman tersebut menuntut kesiapan TNI yang tidak hanya bertumpu pada jumlah personel, tapi juga pada kecepatan, akurasi, dan efektivitas pemanfaatan teknologi. Karena itu, pengembangan teknologi pertahanan merupakan kebutuhan mutlak,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto mengatakan pengembangan teknologi pertahanan merupakan kebutuhan mutlak sebagai kunci dalam menjaga kedaulatan dan menghadapi ancaman modern yang semakin kompleks.

    Donny saat membuka Defence Technology Forum 2025 di Jakarta, Rabu, menjelaskan, ancaman modern tidak lagi terbatas pada konflik konvensional, tetapi mencakup perang siber, serangan drone, peperangan elektronik, terorisme berbasis teknologi tinggi, serta potensi konflik di wilayah laut dan udara.

    “Berbagai bentuk ancaman tersebut menuntut kesiapan TNI yang tidak hanya bertumpu pada jumlah personel, tapi juga pada kecepatan, akurasi, dan efektivitas pemanfaatan teknologi. Karena itu, pengembangan teknologi pertahanan merupakan kebutuhan mutlak, bukan sekedar pilihan strategis,” katanya.

    Menurut Wamenhan, dengan kemampuan teknologi yang memadai, Indonesia akan mampu menegakkan kedaulatan, melindungi kepentingan nasional, dan merespons ancaman modern secara lebih efektif.

    Kementerian Pertahanan sendiri telah menetapkan kebijakan prioritas Perisai Trisula Nusantara sebagai pilar utama penguatan pertahanan nasional. Kebijakan ini mengintegrasikan matra darat, laut, dan udara untuk membentuk sistem pertahanan yang komprehensif, terkoordinasi, dan responsif.

    Tujuannya, kata Donny, adalah menjaga kedaulatan nasional sekaligus meningkatkan kapabilitas operasional TNI melalui modernisasi alutsista, organisasi yang efektif dan efisien, serta penguatan profesionalisme prajurit.

    “Dengan demikian, yang dibangun bukan hanya kekuatan pertahanan, melainkan juga sistem yang adaptif, mampu mengikuti perkembangan ancaman di masa depan, dan memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

    Wamenhan lebih lanjut mengatakan fokus strategi pertahanan saat ini meliputi modernisasi alutsista, pengembangan satuan, kemandirian industri pertahanan, dan peran sentral teknologi pertahanan.

    Menurut dia, hal itu tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI saja. Ia menilai perlu kolaborasi pentaheliks antara pemerintah, TNI, akademisi, industri swasta, dan mitra internasional.

    “Kerja sama ini menjadi kunci untuk menghasilkan inovasi yang relevan, mempercepat pengembangan teknologi, serta memperluas jejaring penelitian dan produksi,” ujarnya.

    Dia menyebut Defence Technology Forum 2025 yang merupakan kolaborasi Badan Teknologi Pertahanan Kementerian Pertahanan dan KNDS, produsen alutsista asal Prancis, hadir sebagai wadah membangun dialog konstruktif multipihak.

    “Defence Technology Forum 2025 hadir sebagai wadah untuk membangun dialog konstruktif di antara pemangku kepentingan, merumuskan peta jalan teknologi pertahanan yang berkelanjutan, serta menyepakati langkah-langkah strategis untuk masa depan,” katanya.

    “Saya berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang konkret, memperkuat inovasi, serta membuka peluang kerja sama yang nyata antara industri pertahanan nasional dan mitra internasional,” imbuh Donny.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Mulai Matangkan Formula Penyelesaian Tanah Eigendom Verponding untuk 100 Ribu Warga Surabaya

    DPR Mulai Matangkan Formula Penyelesaian Tanah Eigendom Verponding untuk 100 Ribu Warga Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Harapan baru muncul bagi sekitar 100 ribu warga Surabaya yang puluhan tahun tinggal di atas tanah berstatus eigendom verponding (EV). Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI menjadi momentum penting setelah DPR RI, Pemkot Surabaya, dan kementerian terkait mulai membahas formula penyelesaian yang dinilai paling adil bagi semua pihak.

    Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyampaikan bahwa perjuangan warga di lima kelurahan dan tiga kecamatan mulai menemukan titik terang berkat kolaborasi warga, Wali Kota Surabaya, dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir.

    “Perjuangan warga di lima kelurahan dan tiga kecamatan akhirnya mendapat secercah harapan berkat kolaborasi warga, wali kota, dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir,” ujarnya saat dihubungi beritajatim.com, Rabu (19/11/2025).

    Fathoni menjelaskan bahwa DPR RI kembali menggelar pertemuan lanjutan pada siang ini untuk mematangkan hasil RDP sebelumnya. Pertemuan tersebut rencananya mengundang Wakil Ketua DPR RI, Wali Kota Surabaya, pimpinan Komisi II dan Komisi VI, Kementerian ATR/BPN, serta jajaran Pertamina.

    “Nanti jam 13.00 Wakil Ketua DPR RI juga akan mengundang warga, wali kota, pimpinan Komisi II dan VI, Kementerian ATR/BPN, dan Pertamina, guna tindak lanjut RDP kemarin,” katanya.

    Ia berharap proses panjang ini segera menemukan jalan tengah yang tidak merugikan siapa pun. Prinsip kepastian hukum tetap menjadi dasar utama, namun hubungan antarlembaga negara juga harus dijaga.

    “Saya berharap sudah ada formula penyelesaian yang happy ending bagi semua pihak,” ujarnya.

    Salah satu poin penting dalam RDP sebelumnya adalah permintaan Komisi II kepada Kementerian ATR/BPN agar segera menyelesaikan klaim eigendom verponding dan mempercepat proses perolehan hak tanah warga. DPR menekankan pentingnya BPN Surabaya 1 menjalankan seluruh mekanisme tersebut tanpa hambatan administratif.

    “Komisi II meminta Kementerian ATR/BPN menyelesaikan persoalan klaim dan menindaklanjuti proses perolehan hak atas tanah itu,” kata dia.

    Fathoni menambahkan bahwa Adies Kadir dan Wali Kota Surabaya sejak awal menangani persoalan ini dengan prinsip kepemimpinan Jawa menang tanpa ngasorake. Pendekatan ini dianggap penting karena konflik agraria tersebut melibatkan institusi negara yang harus menjaga kehormatan masing-masing.

    “Konflik agraria ini melibatkan sesama institusi pemerintahan, jadi formulanya bagaimana hak warga tidak terhalangi namun Pertamina juga tidak melanggar hukum di masa mendatang,” jelasnya.

    Menurutnya, pengawalan DPR RI membuka lebih banyak opsi penyelesaian yang sistematis dan mampu menghindari sengketa berkepanjangan. Mekanisme legislasi dinilai memberi ruang penyelesaian yang lebih stabil dan komprehensif.

    “Dengan isu ini dibawa ke DPR RI, ada banyak jalan penyelesaian yang husnul khotimah bagi semua pihak,” tambah Fathoni.

    DPRD Surabaya berkomitmen mengawal penuh rekomendasi DPR RI agar tidak berhenti di atas kertas. Fathoni menegaskan bahwa BPN Surabaya 1 harus menjalankan semua keputusan secara menyeluruh demi kepastian hak warga.

    “Kami bersama Pemkot Surabaya akan mengawal agar rekomendasi DPR RI dijalankan penuh oleh BPN Surabaya 1 sehingga hak warga tidak dirugikan,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Pemasangan Lokomotif Monumen KA di Stasiun Magetan Ditunda Tahun Depan

    Pemasangan Lokomotif Monumen KA di Stasiun Magetan Ditunda Tahun Depan

    Magetan (beritajatim.com) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Magetan memastikan pemasangan lokomotif monumen kereta api di depan Stasiun Magetan baru dapat direalisasikan tahun depan. Meski demikian, pekerjaan konstruksi penopang monumen sudah mulai berjalan di kawasan Jalan Tebon–Stasiun Magetan.

    Kepala DPUPR Magetan, Muhtar Wahid menerangkan proyek pemasangan lokomotif tersebut sempat terkendala secara teknis pada proses lelang. Menurut dia,proyek tersebut sebelumnya dua kali gagal lelang lantaran tidak ada penyedia yang mampu menghadirkan crane berkapasitas 45 ton untuk mengangkat lokomotif milik PT KAI yang akan dijadikan monumen.

    “Alhamdulillah sekarang konstruksinya sudah mulai dilaksanakan, tetapi pemasangan monumen kereta apinya ditunda terlebih dahulu,” ujarnya.

    Muhtar menjelaskan pekerjaan yang sedang berjalan saat ini hanya mencakup pembangunan struktur dan pondasi monumen. Elemen ini menjadi fondasi utama sebelum lokomotif diletakkan secara permanen.

    Menurutnya, pembangunan struktur dilakukan lebih dulu agar ketika monumen fisik tiba, proses pemasangan bisa berlangsung cepat dan aman.

    “Yang kita kerjakan sekarang konstruksinya saja. Nanti kami juga akan melakukan koordinasi tambahan dengan PT KAI melalui Zoom terkait pelaksanaannya di depan Stasiun Magetan,” jelasnya.

    DPUPR menargetkan pekerjaan konstruksi dapat mencapai tahap fungsional pada akhir Desember meski belum seluruhnya rampung. Tahap ini memungkinkan kawasan tetap tertata dan tidak mengganggu arus aktivitas warga maupun mobilitas di sekitar stasiun.

    Konstruksi yang berjalan juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Magetan untuk memperbaiki kualitas ruang publik di titik yang menjadi salah satu pintu masuk Kabupaten Magetan.

    Adapun pemasangan fisik monumen lokomotif akan dilakukan tahun depan. DPUPR sudah menyampaikan surat resmi kepada PT KAI agar alokasi monumen tetap ditempatkan di depan Stasiun Magetan sesuai rencana awal.

    “Monumennya kita agendakan tahun depan. Kami sudah berkirim surat ke PT KAI. Tahun depan kita alokasikan untuk pemasangan monumen lokomotif itu,” terang Muhtar.

    Dengan dimulainya pembangunan struktur, Pemkab Magetan berharap kawasan Stasiun Magetan dapat berkembang sebagai ikon baru sekaligus ruang publik yang lebih representatif bagi warga dan pendatang. [fiq/beq]

  • MUI minta pemerintah dan masyarakat bijak dalam bermedia sosial

    MUI minta pemerintah dan masyarakat bijak dalam bermedia sosial

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh meminta para pejabat publik dan masyarakat untuk bijak menjaga etika dalam bermedia sosial.

    Dia menilai ruang digital adalah ruang publik yang sarat tanggung jawab moral sehingga setiap unggahan dapat berpengaruh langsung pada persepsi dan ketenangan masyarakat. .

    Menurut Asrorun, pejabat publik seharusnya menjadi teladan dalam kehati-hatian, terutama saat menyampaikan pendapat di media sosial.

    “Kalau imam hanya model tenar, namun tidak mengikatkan diri pada aturan sebagai imam yang layak, maka dia bukan hanya tidak boleh diikuti, bahkan ketika mengikuti dia hukumnya batal,” Kata Asrorun saat menghadiri diskusi “Fatwa Bermuamalah di Media Sosial pada Era Post Truth: Fatwa, Etika, dan Sikap Kita” yang digelar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam siaran pers yang diterima di Morowali, Rabu

    Tidak hanya harus memiliki sikap hati-hati, Asrorun menilai pejabat juga harus mengedepankan sikap tabayyun sebelum menyebarkan informasi lewat media sosial.

    Menurut dia, hal itu harus dilakukan agar informasi yang disebarkan tidak menyesatkan masyarakat dan membuat gaduh di media sosial

    “Dalam konteks ruang digital hari ini, satu unggahan bisa menyebar ke mana-mana dalam hitungan detik, dan efeknya bisa jauh lebih besar daripada yang dibayangkan pembuatnya,” katanya.

    Kondisi semakin diperparah, kata dia, karena saat ini prinsip viral telah menjadi penentu cara berpikir masyarakat sehingga kesalahan informasi dapat menggiring opini publik pada arah yang berbahaya.

    “Dalam era post-truth, orang sering percaya pada sesuatu bukan karena benar, tapi karena viral. Ini tantangan besar bagi kita semua, terutama pejabat yang unggahannya selalu ditafsirkan sebagai sikap resmi,” ujarnya.

    Oleh karena itu, dia meminta pejabat sebagai sosok yang dipandang masyarakat dapat memiliki sikap yang bijak untuk menyebarkan informasi di media sosial.

    Tidak hanya para pejabat saja, dia menekankan masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk memilah informasi dan tidak asal menyebarkan kabar yang belum teruji kebenarannya.

    “Ini kerja bersama. Pemerintah membuat regulasi, platform mengatur ekosistemnya, tetapi pengguna adalah garda terdepan. Tanpa tanggung jawab dari pengguna, apa pun aturannya akan sulit diterapkan,” tutup dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.