Jenis Media: Politik

  • Silaturahmi dengan Warga Jatim di Sultra, Khofifah: Jadi Jejaring Pelaku Usaha Antardaerah

    Silaturahmi dengan Warga Jatim di Sultra, Khofifah: Jadi Jejaring Pelaku Usaha Antardaerah

    Surabaya (beritajatim.com) -.Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menggelar Forum Silaturahmi dengan Masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) asal Jawa Timur dalam Rangka Penguatan Pasar Antar Daerah yang digelar di Hotel Plaza Inn Kendari.

    Forum yang berlangsung hangat dan gayeng ini mempertemukan pelaku usaha, tokoh masyarakat, paguyuban Jatim, serta warga perantau yang berperan di berbagai sektor strategis di Sultra.

    Dalam kesempatan itu, Khofifah menyebut, kontribusi diaspora Jatim (masyarakat asal Jatim) tidak hanya tercermin dari aktivitas ekonomi. Lebih jauh, mereka memainkan peran sebagai simpul penghubung yang membangun kepercayaan, komunikasi, serta jejaring antarpelaku usaha dan antarkomunitas. Inilah fungsi perekat sinergi yang selama ini menjadi energi sosial antara dua wilayah.

    “Panjenengan semua adalah kekuatan diaspora yang mempertemukan dua daerah. Peran panjenengan dalam membangun kohesifitas sosial, kepercayaan, dan komunikasi menjadi fondasi kuat dalam memperluas jejaring ekonomi nasional,” ujar Khofifah.

    Ia menambahkan, semangat guyub rukun , karakter kerja keras, serta kemampuan adaptif masyarakat Jatim telah menjadikan diaspora sebagai perekat sinergi yang memperkuat interaksi ekonomi maupun sosial.

    “Kehadiran mereka di sektor perdagangan, jasa, kuliner, perikanan, hingga agribisnis turut menggerakkan ekosistem ekonomi yang saling menopang antara Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara,” jelasnya.

    Lebih lanjut disampaikannya, kekuatan konektivitas ini tercermin dari nilai perdagangan Jatim–Sultra tahun 2023 yang mencapai Rp 3,14 Triliun, dengan surplus Rp 752 miliar bagi Jatim. Arus komoditas pun berjalan dua arah, mulai dari makanan olahan, industri kreatif, hingga komoditas strategis seperti CPO, beras, dan hasil perikanan.

    “Kuatnya hubungan dagang ini tidak berdiri sendiri. Ada kontribusi diaspora yang selama ini menjadi penghubung antara pelaku usaha di dua daerah,” tegasnya.

    Pada forum tersebut, Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM. Ia memaparkan bahwa Jawa Timur memiliki enam SMA Taruna yang seluruhnya berasrama dan bekerja sama dengan TNI AD, TNI AU, TNI AL, Kepolisian, hingga IPDN. Sekolah-sekolah ini menjadi pusat pembentukan calon pemimpin masa depan.

    “Kalau sering panjenengan mendengar Indonesia Emas 2045, maka pemimpinnya harus disiapkan dari sekarang. SMA Taruna kita menyiapkan itu. Ada yang diterima 97 persen di sekolah kedinasan dan perguruan tinggi negeri,” jelasnya.

    Khofifah meminta paguyuban Jatim di Sultra untuk menginventarisasi minat lulusan SMP yang ingin melanjutkan studi ke SMA Taruna Jatim. Ia menambahkan, pendaftaran SMA Taruna Pamong Praja Bojonegoro masih dibuka hingga Maret.

    Selain pendidikan, forum ini dimanfaatkan untuk berkomunikasi terkait potensi sektor riil di Sulawesi Tenggara, antara lain perikanan budidaya, peternakan, dan perkebunan tebu. Ia menyoroti besarnya peluang sektor budidaya ikan mengingat potensi pesisir Sultra yang luas serta tingginya kebutuhan pasar.

    Di sektor peternakan dan pertanian, Jawa Timur menyatakan kesiapan berbagi pengalaman, kapasitas, dan teknologi, mulai dari peningkatan populasi sapi potong dan sapi perah hingga penguatan produktivitas tebu varietas unggul yang mampu menghasilkan hingga 32,5 kg gula per meter tanam.

    Dalam kesempatan itu, Khofifah juga menyoroti peran Koperasi Merah Putih sebagai wadah pemberdayaan UMKM diaspora Jatim di Sultra. Koperasi ini diharapkan menjadi kanal distribusi, akses pasar, dan penguatan usaha di tingkat desa dan kelurahan.

    “Forum seperti ini bukan sekadar seremoni. Kita ingin menguatkan usaha panjenengan, menyambungkan apa yang dibutuhkan Sulawesi Tenggara dengan apa yang bisa disediakan Jawa Timur, dan sebaliknya,” tekannya.

    Gubernur Khofifah kemudian mengaitkan kontribusi diaspora dengan visi besar pembangunan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara, sebuah pusat gravitasi ekonomi yang menghubungkan kawasan barat, tengah, dan timur Indonesia. Dalam visi ini, diaspora menjadi elemen strategis yang mengokohkan jejaring antarwilayah.

    “Dengan jejaring diaspora yang kuat, Jawa Timur semakin siap menjalankan perannya sebagai Gerbang Baru Nusantara. Dari Sulawesi Tenggara, panjenengan semua ikut menguatkan konektivitas ekonomi nasional,” ujarnya.

    Menutup sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa diaspora Jawa Timur merupakan aset bangsa yang perannya tak tergantikan. Mereka bukan hanya menggerakkan dinamika sosial di wilayah rantau, tetapi juga menjadi motor penggerak integrasi ekonomi nasional.

    “Semoga sinergi ini terus menguat. Dari tanah rantau, kontribusi panjenengan ikut membangun masa depan Indonesia yang lebih terhubung, inklusif, dan berdaya saing,” pungkasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah menyerahkan tali asih sebesar Rp 50 juta kepada Ketua Paguyuban Zaenal Mustofa untuk dimanfaatkan bagi kegiatan-kegiatan paguyuban kedepannya.

    Sementara itu, Ketua Paguyuban masyarakat Jatim di Sultra Zaenal Mustofa menyampaikan rasa bangga dan penghargaan atas perhatian Pemprov Jatim terhadap warganya di perantauan. Menurutnya kehadiran Ibu Gubernur tidak hanya menjadi momentum penting untuk mempererat kedekatan emosional, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat pemerintah Jawa Timur dalam menjaga hubungan dengan warganya di berbagai daerah.

    “Kehadiran Ibu Gubernur ini merupakan bukti nyata kepedulian dan perhatian Pemerintah Jawa Timur terhadap warga Jawa Timur di perantauan,” ujarnya.

    Ia juga berharap agar kunjungan tersebut mampu semakin memperkuat silaturahmi dan mempererat hubungan antarwarga Jatim di Sultra.

    “Kami berharap kunjungan Ibu Gubernur dapat memperkuat silaturahmi dan mempererat hubungan warga Jatim di Sultra. Terima kasih Ibu Khofifah, semoga selalu sehat dan sukses,” pungkasnya. [tok/beq]

  • DPRD Tuban Tekankan Peran Media dalam Demokrasi dan Transparansi

    DPRD Tuban Tekankan Peran Media dalam Demokrasi dan Transparansi

    Tuban (beritajatim.com) – Memperingati Hari Jurnalis Internasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menegaskan kembali peran krusial media dalam menjaga demokrasi, khususnya di wilayah Kabupaten Tuban.

    Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, S.K.M., menyampaikan bahwa momentum Hari Jurnalis Internasional yang jatuh pada 19 November menjadi pengingat akan pentingnya kemitraan antara media dan DPRD Tuban dalam menyebarkan informasi kepada publik.

    “Pesan kami, terus jaga sinergitas, sehingga pembangunan di Kabupaten Tuban semakin lebih baik lagi,” ujar Sugiantoro, Rabu (19/11/2025).

    Ketua DPRD Tuban didampingi Wakil Ketua DPRD bersama perwakilan dari media. [foto: Diah Ayu/beritajatim.com]Selain berperan penting dalam demokrasi, Sugiantoro menilai jurnalis memiliki fungsi pengawasan dan kontrol sosial di berbagai sektor seperti pendidikan, politik, dan pemerintahan. Karena itu, ia berharap peran media mampu mendorong transparansi bagi masyarakat.

    “Sejauh ini peran jurnalis bersama DPRD Tuban terjalin cukup bagus dan sangat membantu menyampaikan kegiatan kami kepada masyarakat,” tambah politisi Partai Golkar tersebut.

    Ia berharap sinergitas ini terus terjalin, terutama dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Tuban, agar keterbukaan informasi publik semakin meningkat dan masyarakat mendapatkan akses informasi yang lebih baik serta transparan. (dya/but)

  • Usai Gerindra, PSI Ogah Terima Budi Arie

    Usai Gerindra, PSI Ogah Terima Budi Arie

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald A. Sinaga, atau yang akrab disapa Bro Ron merespon soal Ketua Projo, Budi Arie Setiadi.

    Ini berkaitan dengan kabar terkait Ketua Umum Projo itu yang dikaitkan bakal bergabung ke PSI.

    Lewat unggahan di akun media sosial Threads pribadinya, Bro Ron menyindir dengan menyebut untuk apa bergabunf ke partainya.

    PSI disebutnya sebagai partai NOL KOMA dan lebih baik bergabung dengan partai lain yang lebih besar.

    “Ngapain gabung ke partai NOL KOMA bang, ke yang gede aja bang,” tulisnya dikutip Rabu (19/11/2025).

    Lanjut, ia kemudian menyindir soal Partai yang menurut baik untuk Budi Arie bergabung.

    “Contoh yang kemarin rame-rame pada main padel sama mantan napi koruptor E-KTP, mungkin cocok bang,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, untuk bergabung dengan Partai Gerindra menghadapi penolakan dari internal partai tersebut.

    Ramai-ramai kader partai besutan Prabowo Subianto itu menolak kehadiran Budi Arie untuk bergabung ke partai tersebut.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Viral Ambulans ‘Menyerah’ Lawan Jalan Rusak, Pemkab Blitar Janji Benahi

    Viral Ambulans ‘Menyerah’ Lawan Jalan Rusak, Pemkab Blitar Janji Benahi

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar akhirnya merespons keluhan viral terkait kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah di wilayah Ngeni, Kecamatan Wonotirto.

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar memastikan ruas jalan yang dikeluhkan tersebut akan mendapatkan penanganan permanen menggunakan konstruksi beton (rigid pavement), namun realisasinya baru dijadwalkan pada tahun anggaran 2026 mendatang.

    Kepastian ini disampaikan sebagai jawaban atas video viral seorang sopir ambulans yang mengeluhkan sulitnya mengevakuasi pasien kritis akibat medan jalan yang hancur. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Hamdan Zulkifli Kurniawan,menjelaskan bahwa perbaikan tidak bisa dilakukan secara instan atau di tahun berjalan ini karena spesifikasi teknis yang dibutuhkan adalah betonisasi, bukan sekadar tambal sulam aspal.

    “Perbaikan jalan ini direncanakan dilakukan tahun 2026 mendatang menggunakan konstruksi beton. Kami sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk tahap tersebut,” ujar Hamdan, Rabu (19/11/2025).

    Hamdan membeberkan alasan mengapa perbaikan jalan di Ngeni terkesan lambat dan harus dilakukan secara bertahap. Kontur tanah dan beban jalan di wilayah tersebut mengharuskan penggunaan konstruksi beton agar awet, yang konsekuensinya membutuhkan biaya sangat tinggi.

    Berdasarkan hitungan teknis Dinas PUPR, total anggaran yang dibutuhkan untuk membeton keseluruhan ruas jalan yang rusak di Ngeni mencapai Rp 17 miliar. Dengan keterbatasan APBD, pemerintah daerah terpaksa menggunakan strategi pengerjaan bertahap (multi-years).

    “Di ruas jalan ini setiap tahun sebenarnya ada pekerjaan beton menyambung yang dilakukan secara bertahap. Kami menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah. Karena kebutuhan totalnya Rp 17 miliar, sementara alokasi bertahap sekitar Rp 2 miliar, maka pengerjaannya harus dicicil,” jelasnya.

    Sebelumnya, jagat maya di Blitar dihebohkan oleh video keluhan seorang sopir ambulans yang merasa putus asa saat melintasi jalur Ngeni. Dalam video tersebut, sang sopir menumpahkan kekecewaannya karena kondisi jalan yang rusak parah menghambat kecepatan ambulans, yang berpotensi fatal bagi nyawa pasien yang sedang dibawa.

    Meskipun perbaikan total baru akan terealisasi pada 2026, Pemkab Blitar berharap masyarakat dapat memahami kendala teknis dan anggaran yang dihadapi. Langkah betonisasi dipilih sebagai solusi jangka panjang agar “drama” jalan rusak di Ngeni tidak terus berulang setiap musim hujan tiba. (owi/ted)

  • PWI Mojokerto Raih Penghargaan dari Ditjenpas Kemenimipas

    PWI Mojokerto Raih Penghargaan dari Ditjenpas Kemenimipas

    Mojokerto (beritajatim.com) – Peran media kembali mendapat pengakuan penting dalam dunia pemasyarakatan. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Republik Indonesia atas kontribusinya dalam mendukung keterbukaan informasi dan publikasi program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto.

    Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara tasyakuran Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia ke-1 Tahun 2025 yang digelar di Lapas Kelas I Surabaya, Porong, Sidoarjo. Acara yang mengusung tema ‘Satu Langkah, Satu Semangat, Satu Pengabdian untuk Bangsa’ dan dihadiri jajaran Forkopimda Jatim serta seluruh Kepala Lapas se-Jawa Timur.

    Ketua PWI Mojokerto, Aminuddin Ilham menerima penghargaan yang diserahkan oleh Kepala Kanwil (Kakanwil) Ditjenpas Jawa Timur, Kadiyono mewakili Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Kemenimipas RI, Mashudi. Menariknya, PWI Mojokerto menjadi satu-satunya organisasi pers di Jawa Timur yang meraih penghargaan tahun ini.

    Ketua PWI Mojokerto, Aminuddin Ilham menerima penghargaan dari Kakanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kadiyono. [Foto : Misti/beritajatim.com]Kakanwil Ditjenpas Jatim, Kadiyono mengatakan, keberhasilan tugas pemasyarakatan tidak lepas dari dukungan beragam pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga insan pers. “Pemasyarakatan memiliki keterbatasan, baik SDM, anggaran, maupun instruktur. Karena itu kami menggandeng TNI/Polri untuk pengamanan, BLK untuk pelatihan, dan PWI untuk mempublikasikan berbagai program positif yang telah kami lakukan,” ungkapnya, Rabu (19/11/2025).

    Ia menilai, publikasi media menjadi elemen penting untuk memberi ruang informasi kepada masyarakat bahwa pemasyarakatan terus bekerja menjalankan tugas pokoknya. Yakni dalam memberikan pembinaan serta mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Masih kata Kakanwil, penghargaan yang diberikan merupakan bentuk apresiasi atas dukungan yang selama ini terjalin.

    “Harapannya, di usia yang pertama ini, capaian yang sudah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara hal yang belum mencapai target harus kita dorong bersama agar dapat terpenuhi,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua PWI Mojokerto, Aminuddin Ilham menyebut apresiasi tersebut sebagai bukti bahwa kerja sama yang dibangun antara PWI dan Pemasyarakatan berjalan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. “Kami bersyukur atas penghargaan ini. Ini bukan hanya tentang PWI sebagai organisasi, tetapi tentang dedikasi para wartawan Mojokerto yang berpegang teguh pada profesionalitas dan integritas,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa media memiliki peran strategis untuk menjembatani informasi publik, terutama terkait pembinaan warga binaan yang sering kali jarang tersorot. Pihaknya akan terus menjaga komunikasi dan kolaborasi dengan pemasyarakatan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat senantiasa berimbang dan edukatif.

    Dalam kesempatan tersebut, di wilayah Lapas Kelas IIB Mojokerto, selain PWI Mojokerto, penghargaan juga diberikan kepada Polres Mojokerto, Polres Mojokerto Kota, Kodim 0815 Mojokerto dan UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Mojokerto atas kontribusi dan kerjasamanya selama ini dengan Lapas Kelas IIB Mojokerto. [tin/but]

  • Pelepasan Aset Dinilai Jadi Jalan Keluar Sengketa Tanah Eigendom Verponding Surabaya

    Pelepasan Aset Dinilai Jadi Jalan Keluar Sengketa Tanah Eigendom Verponding Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Sengketa kepemilikan tanah warga di tiga kecamatan Surabaya—Dukuh Pakis, Sawahan, dan Wonokromo—yang sejak lama diklaim sebagai aset Eigendom Verponding milik PT Pertamina (Persero), akhirnya mulai menemukan titik terang.

    Komisi II DPR RI memastikan bahwa instrumen penyelesaian paling memungkinkan adalah pelepasan aset melalui Menteri Keuangan (Menkeu), setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Selasa (18/11/2025). Rapat ini melibatkan perwakilan warga, Pemkot Surabaya, dan Kementerian ATR/BPN.

    Pimpinan Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa persoalan Eigendom yang
    berlangsung lebih dari satu dekade ini berdampak pada 12.500 persil tanah warga di lima kelurahan. Warga pemilik sertifikat hak milik maupun mereka yang mengurus hak baru tidak bisa melanjutkan administrasi karena adanya pemblokiran oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sejak 2010.

    “Kantor Pertanahan Kota Surabaya I melakukan pemblokiran sejak tahun 2010 dalam hal kepengurusan administrasi pertanahan, sehingga satu, warga yang mempunyai sertifikat hak milik tidak bisa melakukan balik nama dan proses hukum lainnya,” kata Rifqinizamy Karsayuda dalam RDPU yang disiarkan melalui kanal YouTube Komisi II DPR RI, dilihat beritajatim.com, Rabu (19/11/2025).

    Ia menegaskan bahwa penyelesaian ini bersifat mendesak karena menyangkut lebih dari sekadar aspek administratif. “Komisi II DPR RI menilai bahwa sengketa dan konflik pertanahan seperti ini tidak hanya merupakan permasalahan hukum dan permasalahan administrasi semata, tetapi menyangkut wibawa negara menyangkut harga diri kita sebagai negara hukum, menyangkut keadilan sosial serta hak atas tanah dan ruang hidup masyarakat,” urainya.

    Dalam forum tersebut, Komisi II meminta Kementerian ATR/BPN memaparkan duduk perkara dan memberikan rumusan solusi yang paling memungkinkan. Juru Bicara Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa terdapat dua opsi penyelesaian, yakni melalui Undang-Undang (UU) Perbendaharaan Negara atau Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.

    Namun, Dalu secara tegas merekomendasikan opsi pertama. Ia menjelaskan bahwa pelepasan aset oleh PT Pertamina (Persero) melalui Menkeu merupakan mekanisme yang paling relevan. “Dilepas. Jadi harus ada pelepasan dari PT Pertamina Persero melalui Menteri Keuangan sesuai Undang-Undang Perbendaharaan,” ucap Dalu.

    Ia juga memastikan bahwa seluruh dokumen warga yang selama ini terhenti prosesnya dapat kembali diproses setelah aset dilepas. “Kami akan melakukan proses-proses selanjutnya,” terang Dalu.

    Dia juga menegaskan, pihaknya bisa memproses keseluruhan dokumen tanah yang jumlahnya mencapai 12.500 persil.

    Kepastian ini disambut baik Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Ia mengingatkan bahwa warganya telah menempati tanah tersebut sejak 1940 dan rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga sudah sepantasnya hak mereka dipulihkan. Eri juga memastikan Pemkot Surabaya siap mendampingi seluruh warga hingga proses tuntas.

    “Kami siap untuk selalu mendampingi teman-teman. Sehingga nanti apapun yang diwajibkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) kami akan melakukan pendampingan,” tegasnya.

    RDPU yang dipimpin Rifqinizamy Karsayuda ini turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Wakil Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, anggota DPRD Surabaya, Kepala Kanwil BPN Jatim, Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I, Staf Khusus Menteri ATR/BPN, serta perwakilan warga yang tergabung dalam Forum Aspirasi Tanah Warga (Fatwa). [rma/beq]

  • Hadiri RDP dan RDPU Sengketa Tanah Surabaya di Senayan, Wagub Emil Tegaskan Pemprov Jatim Siap Kawal Secara Aktif

    Hadiri RDP dan RDPU Sengketa Tanah Surabaya di Senayan, Wagub Emil Tegaskan Pemprov Jatim Siap Kawal Secara Aktif

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (18/11/2025). Rapat ini membahas permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Surabaya.

    Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Walikota Surabaya Eri Cahyadi, anggota Komisi II DPR RI dan koordinator umum Forum Aspirasi Tanah Warga (FATWA).

    Dalam kesempatan tersebut, membahas terkait permasalahan pertanahan di Surabaya. Polemik berawal dari sengketa tanah bekas Eigendom Verponding No.1278 antara Pertamina dengan warga pemegang hak yang telah menempati puluhan tahun. Diketahui, PT Pertamina mengklaim 110 Ha sebagai aset berdasarkan dokumen historis (Akta 1961, HOAs 1965).

    Lokasi terdampak berada di empat Kelurahan yakni Dukuh Pakis, Gunung Sari, Pakis dan Sawunggaling yang berada di Kecamatan Dukuh Pakus, Sawahan dan Wonokromo.

    Berdasarkan hasil rapat, Komisi II DPR RI akan melakukan mekanisme non-litigasi bersama Kementerian ATR/BPN, PT Pertamina, Badan Pengelola BUMN dan Kementerian Keuangan RI untuk proses pelepasan aset tanah untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat yang telah memanfaatkannya secara sah.

    “Semua anggota rapat sepakat bahawa tanah sengketa ini adalah sah tanah milik warga. Kemudian dari semua pilihan yaitu pelepasan aset 12.500 bidang tanah kepada 100 ribu warga yang sudah berdekade-dekade membayar PBB,” kata Wagub Emil.

    Emil mengapresiasi langkah yang dilakukan Komisi II DPR RI bersama Pemkot Surabaya dalam memperjuangkan keadilan bagi ratusan ribu warga di 4 kecamatan Surabaya tersebut.

    “Tanggal 10 Oktober 2025 kemarin dilakukan Rakor Tim Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, itu adalah momen yang sangat penting untuk kami menggelorakan semangat perjuangan seluruh warga agar mendapatkan keadilan terhadap tanah yang mereka tempati turun temurun,” lanjutnya.

    “Kami menganggap bahwa ini tidak kalah pentingnya dengan kasus mafia tanah,” tambahnya.

    Emil menambahkan, ini adalah momentum menegaskan keadilan bagi 100 ribu jiwa dengan sengketa lahan total 12.500 bidang. Itu sebabnya, rapat ini dinilainya sangat penting untuk mengakselerasi dalam koordinasi penyelesaian permasalahan ini.

    “Pemprov Jatim siap mendampingi dan mengawal bersama Pemkot Surabaya secara aktif. Kami bersyukur sekali DPR RI di level pimpinan sangat concern sekali terhadap hal ini. Kami siap mengikuti arahan dari DPR RI,” imbuhnya. [asg/beq]

  • Prabowo larang pelajar dikerahkan sambut kunjungan Presiden

    Prabowo larang pelajar dikerahkan sambut kunjungan Presiden

    Yogyakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan para kepala daerah untuk tidak lagi mengerahkan anak-anak sekolah dalam prosesi penyambutan dirinya saat melakukan kunjungan kerja di berbagai wilayah.

    Pernyataan itu disampaikan saat mengakhiri pidato di peresmian Kabanaran, Yogyakarta, Rabu, berdasarkan pengalaman yang baru saja ia alami saat tiba di lokasi agenda tersebut.

    “Jadi, ini saya mohon para bupati untuk selanjutnya dan untuk bupati di seluruh Indonesia, wali kota, kalau saya datang tidak perlu anak-anak sekolah untuk dikerahkan,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat, termasuk para pelajar, yang berdiri di sepanjang jalan untuk menyambut kedatangannya.

    Namun, ia mengaku merasa prihatin melihat anak-anak harus menunggu lama di bawah terik matahari.

    “Saya terkesan tapi saya kasihan juga mereka berdiri lama di panas,” kata Presiden Prabowo.

    Ia kemudian menugaskan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk menyiapkan surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota agar tidak melibatkan pelajar dalam prosesi penyambutan.

    Menurut Presiden, keselamatan dan kenyamanan anak-anak harus diutamakan. Selain risiko panas terik, ia mengkhawatirkan waktu tunggu yang panjang dapat mengurangi jam belajar di sekolah.

    Presiden Prabowo mengatakan bahwa para siswa tidak perlu turun ke jalan dan tetap bisa mengikuti momen kunjungan presiden melalui siaran televisi.

    “Biarlah mereka di sekolah masing-masing, kalau mereka mau lihat bisa mungkin dari TV dan kalau saya mau periksa, saya akan masuk ke ruang kelas saja,” ujarnya.

    Presiden menambahkan bahwa dirinya selalu bersemangat melihat wajah-wajah masyarakat, terutama anak-anak, yang memberikan energi positif baginya.

    Namun, ia menekankan pentingnya tidak membebani pelajar hanya demi seremoni penyambutan.

    Ia berharap para bupati dan wali kota di seluruh Indonesia menindaklanjuti arahan tersebut demi menjaga kenyamanan dan keselamatan para siswa setiap kali Presiden melakukan kunjungan kerja.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Pasien jantung tak perlu lagi berobat ke luar negeri

    Prabowo: Pasien jantung tak perlu lagi berobat ke luar negeri

    Saya kira ini akan memberi harapan baru bagi pasien jantung. Tidak usah jauh-jauh berobat ke luar negeri

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pembangunan fasilitas kesehatan berstandar tinggi di dalam negeri menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan medis di luar negeri.

    Dalam peresmian Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia, Jawa Tengah, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu, Prabowo menyampaikan bahwa rumah sakit baru ini memiliki peralatan tercanggih di Indonesia.

    Menurutnya, ini akan merupakan upaya agar masyarakat tidak lagi berobat ke luar negeri, khususnya terkait dengan penyakit jantung dan kardiovaskular.

    “Saya kira ini akan memberi harapan baru bagi pasien jantung. Tidak usah jauh-jauh berobat ke luar negeri,” ujar Prabowo.

    Rumah sakit hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab tersebut dilengkapi dengan teknologi dan peralatan terkini. Rumah sakit tersebut menjadi satu dari empat rumah sakit di Indonesia yang memiliki fasilitas dan peralatan tercanggih.

    Pemerintah berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang tidak kalah dengan negara maju.

    “Kita punya fasilitas yang bagus, yang terbaik, dan kita akan mengejar pelayanan kesehatan yang terbaik, yang mampu kita berikan,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menegaskan pemerintah sudah menginstruksikan pembangunan 66 rumah sakit baru dengan standar yang sama seperti RS Kardiologi Emirates Indonesia.

    Selain itu, Prabowo meminta kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar tiap rumah sakit di kabupaten/kota memiliki rumah sakit dengan tingkat pelayanan dan fasilitas nasional.

    “Dalam empat tahun yang akan datang, kita akan berusaha mencapai itu. Kita berusaha, tapi yang jelas saya akan alokasikan biaya yang cukup besar untuk pelayanan kesehatan,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPRD Kota Bogor: Solidaritas pada Palestina bukan spontanitas

    Ketua DPRD Kota Bogor: Solidaritas pada Palestina bukan spontanitas

    Kota Bogor dengan keragaman sosial dan budaya yang kaya, memiliki tradisi kuat dalam gerakan kemanusiaan

    Kota Bogor (ANTARA) – Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menegaskan empati dan solidaritas kepada Palestina bukan hanya tindakan spontanitas, melainkan nilai yang harus terus dirawat oleh setiap warga masyarakat.

    “Kota Bogor dengan keragaman sosial dan budaya yang kaya, memiliki tradisi kuat dalam gerakan kemanusiaan,” katanya di Kota Bogor, Rabu, mengenai kegiatan “Urun Rembuk Bangun Kembali Gaza: Menguatkan Solidaritas Kemanusiaan dari Kota Bogor”.

    Ia mengatakan kegiatan urun rembuk yang telah berlangsung pada Sabtu (15/11) lalu itu menjadi wadah penting untuk menggalang solidaritas lintas komunitas, menguatkan kepedulian sosial, dan membangun kesadaran bersama bahwa tragedi kemanusiaan di Gaza yang membutuhkan konsistensi dukungan.

    Urun rembuk tersebut, katanya, merupakan perwujudan dari upaya kepedulian dan komitmen terhadap perjuangan kemanusiaan di Palestina.

    Ketua DPRD menyampaikan apresiasi kepada Rumah Zakat Kota Bogor, relawan, serta seluruh masyarakat yang terus menjaga semangat kemanusiaan. Komitmen kolektif seperti ini menjadi kekuatan yang mampu menyatukan langkah-langkah kecil menjadi perubahan yang lebih besar bagi saudara-saudara di Gaza.

    Dengan semangat solidaritas dan kemanusiaan yang terus tumbuh, menurut Adityawarman, Kota Bogor berharap dapat menjadi bagian dari gerakan global untuk membangun kembali harapan dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Gaza.

    “Kemajuan sejati selalu berpihak pada kemanusiaan,” katanya.

    Ia mengatakan kolaborasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa langkah yang dilakukan bukan hanya reaktif, tetapi memberikan dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan.

    Urun rembuk ini juga menjadi ruang pembelajaran bersama bahwa perhatian terhadap kemanusiaan adalah bagian integral dari pembangunan peradaban.

    Adityawarman berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kesadaran publik bahwa kepedulian adalah investasi sosial jangka panjang yang membentuk karakter masyarakat.

    Ketua DPRD Kota Bogor Dr Adityawarman Adil dan CEO Rumah Zakat Irvan Nugraha memegang buku berjudul “Membela Palestina: Perjuangan BKSAP dan Diplomasi Parlemen” yang disusun Mochammad Ilyas, dkk dan diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, pada acara Urun Rembuk Bangun Kembali Gaza: Menguatkan Solidaritas Kemanusiaan dari Kota Bogor” baru-baru ini. ANTARA/HO-DPRD Kota Bogor.

    Pada acara tersebut juga dibagikan buku berjudul “Membela Palestina: Perjuangan BKSAP dan Diplomasi Parlemen” yang disusun Mochammad Ilyas, dkk dan diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, menggambarkan sepak terjang diplomasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam kerangka menjaga dan meningkatkan dukungan untuk kemerdekaan Palestina melalui diplomasi parlemen. Buku ini juga dapat dimaknai sebagai peta perjuangan diplomasi DPR terkait konflik Palestina-Israel yang disusun secara komprehensif.

    Pewarta: Budi Setiawanto
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.