Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Wali Kota Mojokerto Tekankan Pentingnya Kesadaran Gunakan Arsip Elektronik

    Wali Kota Mojokerto Tekankan Pentingnya Kesadaran Gunakan Arsip Elektronik

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus memacu transformasi digital melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu fokus utamanya adalah penerapan kearsipan digital menggunakan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi).

    Upaya ini kembali ditegaskan dalam forum Monitoring dan Evaluasi (Monev) penerapan aplikasi Srikandi yang digelar di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan bahwa peningkatan kualitas SPBE di Kota Mojokerto setiap tahun tidak lepas dari konsistensi dalam penyelenggaraan kearsipan berbasis elektronik.

    “Saya melihat progres SPBE kita setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Salah satu komponennya adalah kita telah menyelenggarakan kearsipan berbasis elektronik,” ungkapnya, Rabu (19/11/2025).

    Dalam arahannya, Ning Ita (sapaan akrab, red) menekankan bahwa pemanfaatan kearsipan digital bukan hanya kewajiban administratif, tetapi harus diiringi kesadaran dan komitmen seluruh perangkat daerah. Yang paling penting adalah bagaimana setiap perangkat daerah memiliki kesadaran untuk mau menggunakan.

    “Karena ini berbasis teknologi. Kadang-kadang masih ada yang password-nya diserahkan ke orang lain, males milih yang gampang. Ini tidak boleh terjadi. Secara bertahap kita sudah harus melakukan pengarsipan dalam bentuk digital dan arsip dalam bentuk paper itu harus mulai berkurang,” katanya.

    Ning Ita juga meminta agar penggunaan arsip digital sejalan dengan pengurangan arsip konvensional. Menurutnya, transformasi digital tidak akan berdampak signifikan jika tumpukan arsip kertas masih mendominasi. Setiap tahun, lanjutnya, harus bisa diukur angka penurunannya.

    “Kalau SPBE kita kuatkan tapi arsip kertas masih menumpuk, artinya tidak ada dampak yang signifikan. Srikandi ini menjadi penting, bagian dari penguat kinerja kita semuanya. Arsip harus tertata dengan baik. Arsip yang aman dalam bentuk digital tentu sistem pengamanannya juga sudah ada,” tegasnya.

    Ia turut menekankan pentingnya peran aplikasi SRIKANDI dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan sistem keamanan dan backup yang telah disiapkan Dinas Kominfo, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini memastikan arsip digital dapat tersimpan dengan aman.

    “Kominfo memiliki sistem untuk melakukan backup dan mengamankan arsip-arsip ini. Pemanfaatan teknologi harus memberikan manfaat nyata bagi birokrasi, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas kerja,” pungkasnya. [tin/aje]

  • Disambati PPDB Saat Reses, Cahyo Harjo Dorong Ekosistem Pendidikan Tanpa “Sekolah Favorit”

    Disambati PPDB Saat Reses, Cahyo Harjo Dorong Ekosistem Pendidikan Tanpa “Sekolah Favorit”

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menyerap berbagai keluhan warga soal pendidikan saat menggelar reses di Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Rabu (19/11/2025). Dia mengakui bahwa isu penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih menjadi perhatian utama masyarakat setiap tahun ajaran.

    “Tadi waktu reses kami lebih fokus pada pendidikan. Jadi kami mendapatkan masukan dari warga Ploso tentang proses penerimaan murid baru yang selalu ada catatan-catatan miring,” ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Cahyo menjelaskan bahwa ketika temuan di lapangan dikonfirmasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, seluruh proses PPDB sebenarnya sudah mengikuti ketentuan resmi. Menurut dia, mekanisme yang berjalan saat ini sudah sesuai standar Kementerian Pendidikan maupun dinas pendidikan di setiap daerah.

    “Catatan miring itu ketika kami konfirmasi kepada Dinas Pendidikan, sebetulnya semuanya sudah berjalan sesuai SOP dan berjalan dengan baik,” tutur Cahyo.

    Meski begitu, Cahyo menilai masih ada persoalan persepsi di masyarakat soal sekolah favorit. Hal inilah yang membuat banyak orang tua memaksakan anaknya masuk ke sekolah tertentu, meski peluang dan zonasinya terbatas.

    “Akhirnya masyarakat berlomba masuk ke satu sekolah tertentu. Ini menjadi tugas bersama untuk membangun ekosistem pendidikan yang setara,” ujarnya.

    Dia menegaskan perlunya penyebaran kualitas pendidikan yang merata agar tidak ada lagi istilah sekolah unggulan atau nonunggulan. Pemerataan infrastruktur, mutu layanan, dan kualitas tenaga pendidik harus menjadi fokus pemerintah.

    “Semua sekolah harus memiliki kualitas pelayanan dan infrastruktur sesuai harapan kita bersama,” kata dia.

    Cahyo menyebut masalah PPDB tidak hanya terjadi di Surabaya. Dia memastikan aspirasi serupa muncul dari berbagai daerah di Jawa Timur dan akan menjadi bahan rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Jatim.

    “Masukan ini akan kami tampung dan tindaklanjuti dalam rapat kerja berikutnya dengan dinas terkait,” ucapnya.

    Selain soal pendidikan, warga Ploso juga mengeluhkan kondisi paving di beberapa titik permukiman. Cahyo menilai keluhan ini wajar karena pembangunan skala kampung berjalan bertahap.

    “Ini akan kami sampaikan ke Pemkot Surabaya atau ke kawan-kawan DPRD Surabaya agar segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

    Dia menambahkan bahwa Pemkot Surabaya sebenarnya memiliki komitmen kuat dalam membenahi infrastruktur kampung. Namun jika masih ada kekurangan, hal itu harus segera direspons agar tidak menjadi masalah berlarut.

    “Kalau ada kekurangan, ini akan menjadi catatan yang segera kita diskusikan dengan pemerintah kota. Aspirasi ini akan menjadi pembendaharaan masalah untuk kita selesaikan bersama,” tutup Cahyo.[asg/aje]

  • Pemkot Mojokerto Perkuat Sinergi dengan Juru Parkir untuk Optimalkan PAD

    Pemkot Mojokerto Perkuat Sinergi dengan Juru Parkir untuk Optimalkan PAD

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menegaskan komitmennya memperkuat kerja sama dengan berbagai unsur masyarakat, termasuk para juru parkir (jukir) yang dinilai sebagai mitra strategis dalam menjaga ketertiban perparkiran sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari dalam kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Juru Parkir yang digelar di Aula Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kranggan. Di hadapan para jukir, Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

    “Sinergi dengan instansi vertikal maupun unsur masyarakat menjadi kebutuhan mutlak.Pemkot ini harus bersinergi dengan beberapa instansi vertikal lainnya. Kita tidak bisa sendirian. Termasuk bekerja sama dengan unsur masyarakat seperti panjenengan para jukir. Kita ini mitra,” ungkapnya, Rabu (19/11/2025).

    Menurut Ning Ita, peran juru parkir memiliki dua fungsi besar yang sangat vital. Pertama, menjaga ketertiban lalu lintas agar kendaraan tidak parkir sembarangan dan menimbulkan kemacetan. Kedua, mendukung peningkatan PAD melalui retribusi parkir yang dikelola pemerintah daerah.

    “Kalau tidak ada juru parkir, masyarakat akan parkir sakarepe dewe. Lalu lintas jadi semrawut. Dan selain menata ketertiban, kehadiran juru parkir juga mengoptimalkan pendapatan daerah,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga memaparkan kondisi fiskal terkini. Ia menyebutkan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah mengalami penurunan signifikan. Karena itu, Pemkot Mojokerto perlu menggali potensi pendapatan daerah, salah satunya dari sektor retribusi parkir.

    “Keberadaan panjenengan penting. Saya minta bisa menguatkan fungsi untuk mengoptimalkan PAD melalui retribusi parkir. Ini sangat penting bagi keberlangsungan pemerintah Kota Mojokerto,” tandasnya.

    Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini berharap kegiatan pembinaan tersebut dapat memperkuat kerja sama antara juru parkir, Pemkot Mojokerto, Polres Mojokerto Kota, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih tertib, aman, dan profesional.

    “Semoga sinergi antara kita, pemerintah kota, juru parkir, kepolisian, kejaksaan semakin kuat. Dengan gotong royong, kita bisa membangun Kota Mojokerto lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

    Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi materi dari narasumber Kepolisian dan Kejari Kota Mojokerto, dan ditutup dengan sesi foto bersama. Pembinaan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah kota untuk memperkuat kolaborasi dengan para juru parkir sebagai mitra pelayanan publik sekaligus pilar pendukung PAD. [tin/suf]

  • Kolaborasi DPR, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya Hasilkan Solusi Terbaik untuk Warga Surabaya

    Kolaborasi DPR, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya Hasilkan Solusi Terbaik untuk Warga Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak bersyukur persoalan sengketa tanah warga Surabaya yang terblokir BPN karena adanya klaim aset Pertamina akhirnya membuahkan hasil.

    Hal tersebut disampaikan Wagub Emil saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Komisi II DPR RI, Dirut PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan jajaran Kementerian ATR/BPN, anggota Forum Aspirasi Tanah Warga (FATWA) pada Rabu (19/11/2025).

    “Pak Dirut sampai terharu mendengar perjuangan dari warga selama ini, karena masalah ini muncul sebelum beliau menjabat. Beliau berkomitmen untuk ini semua diklirkan,” kata Wagub Emil.

    “Kami akan koordinasi juga dengan Menko AHY dan Gubernur Khofifah karena beliau memberikan amanah untuk mengawal masalah ini,” imbuhnya.

    Ke depannya, lanjut Emil, akan dilakukan koordinasi bersama Pemkot Surabaya dan pihak Kejaksaan untuk menindaklanjuti solusi cepat agar memberikan kepastian kepada masyarakat.

    “Tinggal proses administrasi tapi bukan berarti tidak ada kepastian. Tadi disepakati adalah menggunakan analisa hukum bukan proses hukum. Ini analisa hukum hanya sebagai telaah,” lanjutnya.

    Untuk itu, Wagub Emil menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah menyukseskan perjuangan warga Surabaya.

    “Alhamdulillah perjuangan bersama Walikota Surabaya Eri Cahyadi dan teman-teman FATWA bisa membawa kabar gembira kepada warga Surabaya yang telah berjuang selama puluhan tahun,” kata Wagub Emil.

    “Yang terpenting adalah urusan warga beres. Insya Allah PT Pertamina akan menyelesaikan masalah ini secepatnya dan warga Surabaya mendapat kabar gembira,” pungkasnya. [tok/suf]

  • Total Transaksi e-Katalog Pemkab Bojonegoro Capai Rp788 Miliar

    Total Transaksi e-Katalog Pemkab Bojonegoro Capai Rp788 Miliar

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Total transaksi dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui e-katalog Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mencapai Rp788.537.198.438 pada tahun 2025. Jumlah itu cukup banyak jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Timur.

    Guna mengapresiasi penggunaan sistem elektronik pengadaan barang dan jasa itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang terbanyak dalam penggunaan e-katalog sebagai bagian dari transformasi layanan publik dalam gelaran E-Purchasing Award 2025.

    Termasuk Pemkab Bojonegoro mendapat rangking kedua kategori Pemkab/Pemkot dengan transaksi terbanyak dalam pemanfaatan pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik (e-katalog).

    Rangking dua yang diberikan itu menempatkan Bojonegoro sebagai salah satu daerah dengan pemanfaatan e-purchasing serta angka yang menunjukkan komitmen kuat daerah dalam mengoptimalkan layanan pengadaan berbasis digital.

    “Capaian ini merupakan hasil kerja bareng seluruh perangkat daerah yang terus mendorong penggunaan sistem pengadaan digital,” ujar Bupati Bojonegoro Setyo Wahono yang menerima langsung penghargaan di Surabaya, Rabu (19/11/2025).

    Setyo Wahono menegaskan, dengan penghargaan yang diterima tersebut, diharapkan bisa membawa Kabupaten Bojonegoro bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan cepat.

    “Pemanfaatan e-katalog bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal mindset baru dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

    Dengan raihan ini, lanjut Bupati kelahiran Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo itu, Pemkab Bojonegoro berkomitmen untuk terus meningkatkan penggunaan e-katalog, mendorong transparansi, serta memastikan layanan publik semakin cepat, mudah, dan nyaman bagi masyarakat.

    Dengan proses pengadaan yang lebih cepat dan transparan, lanjut Wahono, pelaksanaan berbagai program mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik lainnya dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu guna mendukung pembangunan daerah. [lus/suf]

  • Semeru Status Awas, Gubernur Jatim Khofifah: Semoga Warga Selamat Semua

    Semeru Status Awas, Gubernur Jatim Khofifah: Semoga Warga Selamat Semua

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat agar lebih berhati-hati dan menjaga radius aman dari erupsi Gunung Semeru yang sudah berstatus Awas (Level IV).

    “Semoga semua terkendali dan warga selamat semua. Mohon saling berkoordinasi. (Masyarakat dan petugas) hindari merekam dengan jarak yang tidak aman,” kata Khofifah di akun resmi IG pribadinya @khofifah.ip, Rabu (19/11/2025) malam.

    “Saudaraku, perkembangan kejadian pada hari Rabu, 19 November 2025 pukul 17.30 WIB terkait aktivitas Gunung Api Semeru – Kab. Lumajang sesuai laporan BPBD Jatim :

    – Pada hari Rabu, 19 November 2025 pkl. 14.13 WIB, telah terjadi Awan Panas Guguran (APG) pada Gunung Api Semeru, Kab. Lumajang.

    – Pada pkl. 17.00 WIB, kenaikan Tingkat Aktivitas Gunung Semeru dari Level III (Siaga) ke Level IV (Awas).

    – Awan panas guguran masih berlangsung, dengan amplitudo maksimum 34 mm.

    – Awan panas guguran dengan jarak luncur 14 km dari puncak gunung.

    – Awan panas guguran cenderung mengarah ke Utara. – Akses di Jembatan Gladak Perak ditutup,” paparnya.

    Khofifah meminta kepada masyarakat mengikuti arahan pihak berwenang. Saat ini telah disiapkan lokasi pengungsian di Balai Desa Oro Oro Ombo dan SD Oro Oro Ombo 03 serta Balai Desa Penanggal untuk warga area Gunung Sawur. Lokasi ada di Kec. Pronojiwo, Kec. Candipuro & Kec. Rowokangkung.

    Dampak yang ditimbulkan adalah aroma belerang di lokasi setempat menyebabkan gangguan kenyamanan dan pernapasan bagi warga setempat.

    Upaya yang dilakukan saat ini antara lain Pusdalops PB BPBD Prov. Jatim melanjutkan koordinasi dengan PPGA Semeru dan BPBD Kab. Lumajang terkait perkembangan aktivitas Gunung Api Semeru.

    Kemudian, Tim BPBD Kab. Lumajang melanjutkan monitoring aktivitas Gunung Api Semeru di sekitar lokasi kejadian. – TRC BPBD Kab. Lumajang melanjutkan patroli dan membantu mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman.

    Serta, TRC BPBD Kab. Lumajang membantu mengatur pergerakan lalu lintas warga di sekitar lokasi terdampak agar proses evakuasi berjalan lancar dan aman. TRC BPBD Kab. Lumajang juga mendistribusikan masker kepada warga setempat. Dan, TRC BPBD Kab. Lumajang melakukan penyisiran warga di area Gunung Sawur. (tok/ted)

  • Semeru Status Awas, Gubernur Jatim Khofifah: Semoga Warga Selamat Semua

    Semeru Status Awas, Gubernur Jatim Khofifah: Semoga Warga Selamat Semua

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat agar lebih berhati-hati dan menjaga radius aman dari erupsi Gunung Semeru yang sudah berstatus Awas (Level IV).

    “Semoga semua terkendali dan warga selamat semua. Mohon saling berkoordinasi. (Masyarakat dan petugas) hindari merekam dengan jarak yang tidak aman,” kata Khofifah di akun resmi IG pribadinya @khofifah.ip, Rabu (19/11/2025) malam.

    “Saudaraku, perkembangan kejadian pada hari Rabu, 19 November 2025 pukul 17.30 WIB terkait aktivitas Gunung Api Semeru – Kab. Lumajang sesuai laporan BPBD Jatim :

    – Pada hari Rabu, 19 November 2025 pkl. 14.13 WIB, telah terjadi Awan Panas Guguran (APG) pada Gunung Api Semeru, Kab. Lumajang.

    – Pada pkl. 17.00 WIB, kenaikan Tingkat Aktivitas Gunung Semeru dari Level III (Siaga) ke Level IV (Awas).

    – Awan panas guguran masih berlangsung, dengan amplitudo maksimum 34 mm.

    – Awan panas guguran dengan jarak luncur 14 km dari puncak gunung.

    – Awan panas guguran cenderung mengarah ke Utara. – Akses di Jembatan Gladak Perak ditutup,” paparnya.

    Khofifah meminta kepada masyarakat mengikuti arahan pihak berwenang. Saat ini telah disiapkan lokasi pengungsian di Balai Desa Oro Oro Ombo dan SD Oro Oro Ombo 03 serta Balai Desa Penanggal untuk warga area Gunung Sawur. Lokasi ada di Kec. Pronojiwo, Kec. Candipuro & Kec. Rowokangkung.

    Dampak yang ditimbulkan adalah aroma belerang di lokasi setempat menyebabkan gangguan kenyamanan dan pernapasan bagi warga setempat.

    Upaya yang dilakukan saat ini antara lain Pusdalops PB BPBD Prov. Jatim melanjutkan koordinasi dengan PPGA Semeru dan BPBD Kab. Lumajang terkait perkembangan aktivitas Gunung Api Semeru.

    Kemudian, Tim BPBD Kab. Lumajang melanjutkan monitoring aktivitas Gunung Api Semeru di sekitar lokasi kejadian. – TRC BPBD Kab. Lumajang melanjutkan patroli dan membantu mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman.

    Serta, TRC BPBD Kab. Lumajang membantu mengatur pergerakan lalu lintas warga di sekitar lokasi terdampak agar proses evakuasi berjalan lancar dan aman. TRC BPBD Kab. Lumajang juga mendistribusikan masker kepada warga setempat. Dan, TRC BPBD Kab. Lumajang melakukan penyisiran warga di area Gunung Sawur. (tok/ted)

  • IPPAT Gresik dan BPN Kolaborasi Tingkatkan Percepatan Layanan Pertanahan

    IPPAT Gresik dan BPN Kolaborasi Tingkatkan Percepatan Layanan Pertanahan

    Gresik (beritajatim.com) – Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Gresik bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat berkolaborasi meningkatkan percepatan layanan pertanahan di tengah era digitalisasi melalui program Komunikasi Pintar Tanah dan Pajak Kekinian (Kopi Tapak).

    Ketua IPPAT Gresik, Raditya Eko Hartanto, mengatakan sinergi dengan BPN penting untuk menjawab meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pertanahan yang cepat. “Tujuan sinergi ini mencari solusi tentang hambatan pelayanan serta menambah ilmu mengenai adanya regulasi baru di era digitalisasi,” katanya, Rabu (19/11/2025).

    Masih menurut Didit, sapaan akrabnya, IPPAT berkomitmen mendukung langkah pemerintah dalam mewujudkan layanan pertanahan yang lebih efektif. “Kerja sama ini diharapkan mampu mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat proses administrasi yang melibatkan PPAT,” paparnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik, Rarit Setyawan, menuturkan bahwa kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi nasional digitalisasi layanan pertanahan. Dengan integrasi sistem antara PPAT dan BPN, proses pengecekan, pendaftaran, hingga balik nama diharapkan berlangsung lebih efisien.

    “Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan kepastian hukum tanah secara cepat. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan pelayanan publik,” tuturnya.

    Ia menambahkan, sejak tahun 2008 pelayanan proses ini masih dilakukan secara manual. Kini, sistem telah beralih menuju digitalisasi. “Setiap hari di BPN Gresik ada 332 berkas administrasi layanan pertanahan yang harus segera diselesaikan. Bisa dibayangkan kalau masih cara manual,” imbuhnya.

    Peralihan ini, lanjut Rarit Setyawan, mengubah alur pelayanan. Jika dulu warga harus datang langsung untuk mendaftar, kini cukup mengunggah dokumen sesuai ketentuan, seperti scan sertifikat, KTP, KK, PBB, dan lainnya. “Paradigmanya sekarang berbeda. Sekarang dituntut ke digitalisasi. Ini penting bagi PPAT,” urainya.

    Mashudi, salah satu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), mengaku bahwa proses pembuatan akta tanah secara manual kerap kali menimbulkan keterlambatan. Namun kini jauh lebih cepat berkat digitalisasi.

    “Meski dibantu teknologi, masih ada kendala di lapangan. Salah satunya mengenai pengukuran penggabungan dan pemisahan objek tanah. Tahapannya agak lambat. Kondisi ini berbeda di wilayah Surabaya karena proses lebih cepat,” pungkasnya. (dny/kun)

  • Warga Adukan Dugaan Penguasaan Pribadi Tanah Kas Desa Pancakarya ke DPRD Jember

    Warga Adukan Dugaan Penguasaan Pribadi Tanah Kas Desa Pancakarya ke DPRD Jember

    Jember (beritajatim.com) – Warga mengadukan dugaan penguasaan tanah kas Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung oleh oknum petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Dua bidang tanah kas desa seluas dua hektare yang beralih status menjadi milik pribadi tersebut terletak di Dusun Gumuk Segawe, yang merupakan hasil pelepasan hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan 27 menjadi aset desa pada 1998. Tanah itu kemudian dikerjakan oleh ratusan petani penggarap.

    Dua tahun kemudian dua bidang lahan itu diklaim sebagai hak pribadi. “Saya pernah bersurat melakukan konfirmasi ke Pemerintah Desa Pancakarya. Mereka memberikan keterangan kepada saya, bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Pak Mardi, warga Pancakarya, yang bekerja di BPN Jember sebagai kepala seksi,” kata Nurul Huda, perwakilan warga.

    Beritajatim.com mengonfirmasi Mardi Siswoyo, Kepala Seksi Tata Guna Tanah BPN Jember, via pesan WhatsApp, Selasa (18/11/2025). Namun hingga Rabu (19/11/2025), pesan itu hanya dibaca dan tidak ada jawaban.

    Pemerintah Desa Pancakarya lantas menjembatani pertemuan Nurul Huda dengan Mardi. Dalam pertemuan itu, Nurul mengaku diberitahu jika tanah tersebut adalah tanah yasan atau tanah waris dari orang tua Mardi.

    Namun tidak ada titik temu, karena menurut Nurul tidak ada bukti dokumen yang ditunjukkan Mardi. Hanya ada bukti surat peta kerawangan di pemerintah desa. “Letter C tidak ada,” kata Nurul.

    Nurul kemudian mengadukan persoalan ini ke Komisi A DPRD Jember, Selasa (18/11/2025). “Saya ingin tanah tersebut kembali menjadi tanah kas desa,” katanya.

    Nurul juga meminta pihak yang terbukti bersalah agar memberikan ganti rugi kepada Pemerintah Desa Pancakarya yang kehilangan hak pengelolaan tanah sejak 2000. “Saat ini lahan itu ditanami tebu,” katanya.

    Pejabat Kepala Desa Pancakarya Fauzi Bowo enggan berkomentar saat dimintai konfirmasi Beritajatim.com. “Maaf, kami belum bisa menyimpulkan karena kami masih baru menjabat delapan bulan,” katanya via WhatsApp, Selasa (18/11/2025).

    Alfan Yusfi, anggota Komisi A DPRD Jember, mengatakan, persoalan tersebut harus diselesaikan. “Kami akan memanggil sejumlah pihak untuk mengikuti rapat dengar pendapat umum dalam waktu dekat,” katanya.

    Selain mengundang Pejabat Kepala Desa Pancakarya, Komisi A akan mengundang Camat Ajung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jember, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jember, Badan Pertanahan Nasional Jember, PT Perkebunan Nusantara I Regional 5, perwakilan petani penggarap, dan Mardi Siswoyo.

    Alfan tak ingin ada praktik-praktik mafia tanah di Jember agar program pelepasan lahan oleh pemerintah bisa berjalan efektif dan dimanfaatkan masyarakat. “Banyak sekali pelepasan aset yang kemudian dimanfaatkan banyak oknum untuk kepentingan mereka,” katanya.

    Mencegah penyalahgunaan tersebut, Alfan berharap sosialisasi pelepasan tanah diperluas untuk masyarakat. “Sosialisasi tentang program pelepasan tanah ini biasanya hanya diketahui pihak-pihak instansi terkait saja. Sedangkan masyarakat yang menjadi subjek banyak tidak tahu,” katanya.

    Alfan meminta kepada BPN dan pemerintah desa di Jember untuk rutin melakukan sosialisasi, khususnya program sertifikasi tanah. “Ini masyarakat banyak yang enggak paham, sehingga sering terjadi peralihan hak tanah ini dari pemilik asal kepada pemilik berikutnya. Ini yang kemudian disalahgunakan. Pemilik asal enggak tahu kalau tanah itu sudah dialikan,” katanya.

    “Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) perlu dievaluasi, karena kadang-kala terjadi proses penyalahgunaan yang membuat tanah beralih ke orang lain, bukan pemiliknya,” kata politisi PDI Perjuangan ini. [wir]

  • Rotasi Pejabat di Pamekasan Dinilai Belum Sepenuhnya Tuntas

    Rotasi Pejabat di Pamekasan Dinilai Belum Sepenuhnya Tuntas

    Pamekasan (beritajatim.com) – Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur menilai proses mutasi dan rotasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, belum sepenuhnya tuntas sekalipun dilakukan secara profesional dan proporsional.

    Terlebih dalam mutasi pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama di Peringgitan Dalam Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Selasa (18/11/2025). Masih terdapat jabatan yang diisi Pejabat Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt).

    Di antaranya Taufikurrahman yang dipercaya sebagai Plh Sekretaris Daerah (Sekda), Dodit Kirnadi sebagai Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), dr Syaiful Hidayat sebagai Plt Direktur RSUD dr Slamet Martodirdjo Pamekasan.

    Termasuk juga Saudi Rahman yang dikukuhkan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB), juga mendapat mandat sebagai Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

    “Kami kira mutasi kali ini cukup profesional dan proporsional, karena sudah menempatkan pejabat pada posisinya. Tetapi masih ada Plt, termasuk juga eselon belum diadakan beragam notasi. Sehingga walaupun mutasi bagus, tetapi masih terkesan setengah hati,” kata Ali Masykur.

    Karena itu Pemkab Pamekasan, diminta agar segera bisa kembali melakukan rotasi lanjutan agar seluruh jabatan terisi pejabat definitif. “Hal ini tentu sangat penting, sehingga pelaksanaan program daerah dan visi misi bupati dan wakil bupati dapat berjalan optimal,” ungkapnya.

    “Sebagai pimpinan DPRD dan mewakili masyarakat, kami harap kembali ada mutasi tanpa harus menunggu (waktu) lama. Artinya segera lakukan perombakan kembali, karena visi misi Bupati Kiai Kholil (sapaan akrab KH Kholilurrahman) harus diselesaikan dan dituntaskan oleh pejabat baru,” sambung politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan.

    Bahkan pihaknya juga menegaskan jika perombakan besar tersebut lebih baik dilakukan pada masa awal kepemimpinan, sehingga seluruh perangkat daerah bisa langsung bekerja maksimal tanpa harus dihantui perubahan dan pergantian di tengah jalan.

    “Artinya daripada nanti di tengah perjalanan masih ada rotasi lagi, lebih baik di tahun pertama ini dilakukan mutasi besar-besaran sebagai upaya mengakselerasi visi dan misi Bupati dengan komposisi pejabat yang benar-benar siap,” pungkasnya. [pin/ted]