Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • FGD Peningkatan Coverage Jamsostek, Wali Kota Kediri Tekankan Penguatan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan

    FGD Peningkatan Coverage Jamsostek, Wali Kota Kediri Tekankan Penguatan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi pekerja di Kota Kediri, Rabu (19/11/2025), di Harris Hotel and Conventions Malang.

    Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Kediri menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kediri untuk terus hadir memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, terutama pekerja rentan dan pekerja sektor informal. “Tentunya, upaya ini tidak mungkin dapat diwujudkan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi, komunikasi, dan kerja sama yang solid antara organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, kelurahan, hingga instansi vertikal lainnya, termasuk BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Mbak Wali.

    Lebih lanjut, Wali Kota Kediri menyampaikan bahwa saat ini Pemkot Kediri tengah memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem, penataan data berbasis kelurahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui visi Kediri Mapan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah risiko munculnya kemiskinan baru ketika tulang punggung keluarga mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia tanpa perlindungan jaminan sosial.

    Di lapangan, masih banyak pekerja rentan seperti pemulung, tukang becak, buruh harian lepas, pedagang kaki lima, pekerja disabilitas, pengambil sampah, hingga pekerja sosial keagamaan yang belum terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, kelompok ini memiliki tingkat risiko ekonomi paling tinggi.

    Pada saat yang sama, Wali Kota termuda ini menegaskan bahwa Pemkot Kediri juga sedang mendorong kesiapan menghadapi transformasi ekonomi kawasan, termasuk penguatan sektor ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas SDM di kelurahan. Menurutnya, seluruh proses pembangunan tersebut membutuhkan jaring perlindungan sosial yang kuat agar berjalan inklusif.

    “Kita semua memahami bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar administrasi kepesertaan. Ia adalah tameng ekonomi keluarga. Dengan jaminan kecelakaan kerja hingga pengobatan tanpa batas dan santunan kematian sebesar 42 juta rupiah, kita mencegah satu musibah berubah menjadi kemiskinan baru,” tegasnya.

    Melalui FGD ini, Wali Kota Kediri berharap seluruh pihak dapat menyelaraskan langkah, memperkuat strategi, serta memastikan bahwa manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. “Target UCJ sebesar 59,27% di tahun 2025, tidak hanya angka, tetapi representasi dari keluarga-keluarga yang hidup lebih aman dan sejahtera,” pungkasnya.

    Hadir dalam kegiatan ini Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri Ferry Djatmiko, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kediri Hery Purnomo, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kediri Muhamad Abdurrohman Sholih, para Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, camat se-Kota Kediri, serta tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Telan Miliaran Dana Desa, Damar Waterpark Blitar Kini Mangkrak

    Telan Miliaran Dana Desa, Damar Waterpark Blitar Kini Mangkrak

    Blitar (beritajatim.com) – Impian Desa Umbuldamar, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar memiliki destinasi wisata unggulan penopang Pendapatan Asli Desa (PADes) kini tinggal puing.

    Damar Waterpark, proyek ambisius yang menelan anggaran miliaran rupiah dari Dana Desa (DD) secara multi years, kini mangkrak dengan kondisi memprihatinkan yakni tak terawat, telantar, dan dinding penyangga fasilitas utamanya ambruk.

    Kerusakan ini bukan sekadar insiden infrastruktur biasa, melainkan memicu polemik besar di tengah masyarakat. Publik mempertanyakan kualitas konstruksi proyek yang dibangun pada tahun anggaran 2018 dan 2019 tersebut, mengingat proyek ini berdiri di atas irisan sejarah kelam kasus korupsi yang pernah menjerat pimpinan desa kala itu.

    Kekecewaan warga tak terbendung melihat uang rakyat yang seharusnya menjadi aset produktif, kini justru menjadi beban visual dan potensi bahaya. Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya menilai ada ketidakberesan serius dalam spesifikasi bangunan yang baru seumur jagung tersebut.

    “Uang desa yang harusnya jadi berkah malah jadi monumen kegagalan. Bangunan baru hitungan tahun sudah ambruk. Ini jelas-jelas ada masalah serius pada mutu konstruksi,” ujar Hanafi, tokoh pemuda setempat Kamis (20/11/2025).

    Dinding penyangga Damar Waterpark yang ambruk. (Foto: Istimewa/Beritajatim.com)

    Kecurigaan masyarakat semakin menebal lantaran proyek ini dikerjakan pada periode pemerintahan desa yang sedang “sakit”. Berdasarkan data investigasi, Mantan Kepala Desa Umbuldamar yang menjabat saat proyek ini bergulir, telah divonis bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa. Fakta hukum ini membuat masyarakat skeptis terhadap integritas pembangunan fisik yang dilakukan di era tersebut.

    “Bagaimana masyarakat tidak curiga? Kades yang memimpin awal proyeknya terjerat korupsi DD. Ini menjadi sinyal kuat bagi kami untuk bertanya: apakah kualitas bangunan ini dikorbankan demi keuntungan segelintir oknum?” tambah seorang aktivis lokal yang turut memantau kasus ini.

    Sekdes: “Ini Murni Bencana Alam”

    Merespons tudingan miring tersebut, Pemerintah Desa Umbuldamar memberikan klarifikasi. Sekretaris Desa (Sekdes) Umbuldamar, Maruwan, menepis dugaan bahwa ambruknya dinding penyangga waterpark disebabkan oleh kualitas konstruksi yang buruk atau imbas dari praktik rasuah masa lalu.

    Maruwan berkilah bahwa insiden tersebut adalah dampak dari faktor alam yang tidak dapat diprediksi.

    “Ambruknya dinding penyangga itu murni disebabkan bencana tanah longsor. Bukan karena kualitasnya jelek,” tegas Maruwan saat dikonfirmasi. (owi/ian)

  • Gubernur Jatim Pastikan Kebutuhan Pengungsi Gunung Semeru Tercukupi

    Gubernur Jatim Pastikan Kebutuhan Pengungsi Gunung Semeru Tercukupi

    Malang (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan kebutuhan para pengungsi Gunung Semeru terkelola dengan baik. Para pengungsi saat ini terkonsentrasi di dua wilayah yakni Candipuro dan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.

    Khofifah mengatakan mulai dari para pengungsi, dapur umum, hingga layanan kesehatan sudah dikelola dengan baik oleh otoritas terkait. Meski sudah terkelola dengan baik, Khofifah mengingatkan masyarakat.

    “Insya Allah ter-manage (terkelola) apakah yang mengungsi, apakah dapur umum, apakah layanan kesehatan, tapi tetap harus update info dari PVMBG tiap 2 jam sekali di-update. Jadi kemarin dari siaga ke awas hanya 1 jam. Dan menurut saya evakuasi sudah baik,” kata Khofifah di Malang, Kamis (20/11/2025).

    Khofifah menuturkan bahwa Pemprov Jatim dan Pemkab Lumajang berbagi peran dalam penanganan korban erupsi Gunung Semeru. Untuk Pemkab Lumajang terkonsentrasi pada pengungsi yang berada di Candipuro, sementara Pemprov Jatim menangani pengungsi yang berada di Pronojiwo.

    “Rata-rata yang di Pronojiwo dikoordinasikan Pemprov karena ini Pronojiwo dan Candipuro kan jauh. Jadi Pemkab Lumajang konsentrasi di Candipuro, Pemprov Jatim di Pronojiwo,” ujar Khofifah.

    Khofifah mengatakan bahwa kebutuhan pokok pengungsi yang bersifat darurat seperti makan sudah dipastikan tertangani dengan baik. Untuk penempatan para pengungsi, anak-anak dijadikan satu dengan para lansia. Sementara area pengungsian lainnya diperuntukkan umum.

    “Kalau makanan termasuk makanan anak-anak siap. Karena saya yang menyerahkan langsung. Anak-anak jadi satu dengan lansia, yang satu area umum. Semua ter-manage (terkelola) dengan baik kecuali on-off karena kalau malam mereka banyak, kalau siang mereka kembali ke rumah mencari apa yang bisa diselamatkan,” kata Khofifah. (luc/kun)

  • Plt. Bupati Ponorogo Tinjau Longsor Wagir Kidul Pulung dan Pastikan Relokasi Rumah Warga

    Plt. Bupati Ponorogo Tinjau Longsor Wagir Kidul Pulung dan Pastikan Relokasi Rumah Warga

    Ponorogo (beritajatim.com) – Material tanah yang ambrol dari tebing di Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, menimpa dua rumah warga pada Rabu (19/11/2025) sore. Sehari setelah kejadian, Plt. Bupati Ponorogo Lisdyarita turun langsung ke lokasi, memastikan proses evakuasi dan relokasi berjalan cepat dan aman.

    Dua rumah yang rusak milik Jemirin dan Marjuki masih tertimbun tanah liat dan bongkahan batu saat Bunda Rita, sapaan Lisdyarita, tiba di lokasi. Selain meninjau pembersihan material, ia juga menyerahkan bantuan kebutuhan pribadi serta bahan pangan kepada keluarga terdampak.

    “Kita datang langsung untuk melihat proses pembersihan material longsor, agar jalan bisa segera dilalui oleh warga,” kata Bunda Rita, Kamis (20/11/2025).

    BPBD Ponorogo mengerahkan satu unit ekskavator untuk mempercepat pengangkatan material longsor yang menutup akses permukiman. Medannya cukup berat, namun alat berat sudah bekerja sejak pagi.

    Lisdyarita memastikan pemerintah daerah akan membangun kembali rumah korban di lokasi baru yang dinilai aman. Hasil asesmen BPBD Ponorogo, kata Lisdyarita, menunjukkan kontur tanah di titik longsor tidak memungkinkan untuk kembali dihuni. “Rumah korban akan kita relokasi, tapi tidak di sini. Karena hasil asesmen BPBD memang kontur tanahnya tidak aman,” tegasnya.

    Sementara itu, empat kepala keluarga dengan total 11 jiwa harus mengungsi akibat kerusakan rumah dan potensi longsor susulan. Mereka sementara ditempatkan di lokasi aman sambil menunggu proses pembersihan dan relokasi.

    Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo, Agung Prasetyo, memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap dipenuhi. “Yang penting untuk kebutuhan pribadi serta kebutuhan permakanan kita cukupi dulu. Sembari melakukan evakuasi material longsor,” ungkap Agung.

    Pemkab Ponorogo berencana melakukan penanganan lanjutan untuk meminimalkan risiko bencana di wilayah lereng Pulung yang dikenal rawan gerakan tanah, terutama saat curah hujan meningkat. (end/kun)

  • BPBD Pamekasan Petakan Potensi Bencana Musim Penghujan

    BPBD Pamekasan Petakan Potensi Bencana Musim Penghujan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, memetakan beragam jenis bencana alam yang berpotensi terjadi di wilayah setempat, khususnya memasuki musim penghujan 2025.

    “Berdasarkan dokumen KRB (Kajian Resiko Bencana) Pamekasan, terdapat beragam jenis potensi bencana alam yang berpotensi terjadi selama musim penghujan, di antaranya bencana angin kencang, banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, longsor, serta puting beliung,” kata Plt Kalaksa BPBD Pamekasan, Akhmad Dhofir Rosidi, Kamis (20/11/2025).

    Berdasar data yang dimilikinya, bencana angin kencang dan cuaca ekstrem berpotensi terjadi hampir di semua kecamatan di Pamekasan, kecuali kecamatan Pasean. Gelombang ekstrem dan abrasi potensi terjadi di wilayah pesisir Pamekasan.

    “Pada musim penghujan, jenis potensi bencana alam bisa berupa banjir biasa terjadi di Kecamatan Pamekasan, Pademawu, dan Pasean. Untuk longsor hampir terjadi di semua kecamatan kecuali Tlanakan, sedangkan cuaca ekstrem potensi terjadi di seluruh kecamatan di Pamekasan,” ungkapnya.

    Sementara dari beragam potensi bencana alam di wilayah setempat, setidaknya terdapat 11 jenis bencana yang berpotensi terjadi di Pamekasan. “Selain potensi bencana di musim hujan, juga terdapat berbagai jenis bencana lainnya. Di antaranya epidemi, gempa bumi, karhutla, kekeringan, kebakaran gedung dan pemukiman hingga gagal teknologi.

    “Dari itu kami kembali mengingatkan seluruh masyarakat, agar selalu waspada terhadap beragam potensi bencana di daerah masing-masing. Setidaknya selalu meningkatkan kewaspadaan serta mengantisipasi terhadap beragam jenis bencana,” sambung Dhofir.

    Sebaran Titik Bencana Alam di Pamekasan Tahun 2024. [Gambar: BPBD Pamekasan]Tidak hanya itu, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada petugas terdekat jika mendapatkan beragam potensi bencana. “Segera hubungi pihak terkait jika ada beberapa kejadian yang berpotensi terhadap bencana, baik di tingkat desa, kecamatan atau bisa juga melalui pos terpadu,” imbaunya.

    “Untuk musim penghujan tahun ini, terdapat bencana angin kencang disertai hujan deras yang mengakibatkan 14 rumah warga maupun bangunan rusak di empat kecamatan berbeda di Pamekasan, Senin (3/11/2025). Jumlah itu tersebar di 5 desa dan satu kelurahan, yakni kecamatan Kadur, Pagantenan, Palengaan dan Pamekasan (Kota),” jelasnya.

    Akibat peristiwa tersebut, belasan rumah warga Sebagian besar rusak pada bagian atap, serta tiga pohon tumbang yang menimpa jaringan listrik, satu di antaranya menimpa rumah warga. Bahkan sekitar dua hingga tiga rumah juga ambruk dan rata dengan tanah. ”Kejadian ini merupakan peristiwa pertama yang terjadi pada musim penghujan tahun ini,” pungkasnya.

    Sementara untuk menghadapi beragam potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, sudah melaksanakan Apel Bersama Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Kesiapsiagaan Bencana yang dipimpin langsung oleh Bupati Kholilurrahman di area Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Selasa (11/11/2025).

    Dalam kegiatan tersebut tampak hadir sejumlah unsur OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan, di antaranya para camat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol-PP dan Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perhubungan (Dishub) hingga para petugas parkir.

    Berdasar data BPBD Pamekasan Tahun 2024, terdapat sebanyak 476 total bencana alam, meliputi banir (20 kejadian), tanah longsor (23), cuaca ekstrem (103), gempa bumi (1), karhutla (31), kekeringan (269), kebakaran gedung dan pemukiman (28), gagal teknologi (1). [pin/kun]

  • Mendagri instruksikan pemda se-Indonesia perkuat mitigasi bencana

    Mendagri instruksikan pemda se-Indonesia perkuat mitigasi bencana

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memperkuat mitigasi bencana usai terjadinya bencana tanah longsor yang menelan korban jiwa di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

    “Saya datang langsung untuk melihat kondisi di lapangan dan memastikan penanganan berjalan maksimal. Ini juga menjadi peringatan bagi pemda lain agar segera memperkuat mitigasi bencana,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Tito usai meninjau lokasi bencana di Kabupaten Cilacap. Dalam kunjungannya, Tito menemui para korban terdampak serta memberikan penguatan kepada keluarga yang masih menunggu hasil pencarian.

    Ia juga meminta seluruh unsur tim evakuasi yang terdiri dari unsur Basarnas, BNPB, TNI/Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan relawan, untuk bekerja solid dan cepat, guna mengurangi kegelisahan keluarga korban.

    Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kemendagri untuk memperkuat koordinasi dengan pemda dalam memetakan daerah rawan bencana, terlebih intensitas curah hujan diprediksi masih tinggi.

    “Curah hujan tinggi berisiko, khususnya di Jawa yang padat penduduk. Kalau longsor terjadi di lahan kosong, dampaknya minim. Tapi, jika menimpa permukiman, bisa menimbulkan korban. Karena itu, pemda harus inventarisasi titik rawan dan menyiapkan langkah mitigasi sejak dini,” ujarnya.

    Tito juga mempersilakan pemda merelokasi warga dari wilayah rawan bencana, serta memanfaatkan dana belanja tidak terduga jika menghadapi keterbatasan anggaran.

    Pada kesempatan terpisah, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman mengapresiasi kedatangan Mendagri Tito Karnavian yang meninjau langsung lokasi longsor di Desa Cibeunying.

    Menurutnya, kehadiran Mendagri menjadi bukti bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak membiarkan pemerintah daerah bekerja sendirian dalam menghadapi bencana.

    “Kehadiran Pak Mendagri Tito Karnavian ke lokasi longsor sangat berarti bagi kami. Beliau meninjau dapur umum, memberikan arahan atas langkah-langkah yang telah dilakukan, dan memimpin langsung apel kesiapsiagaan serta pencarian korban. Ini memberi semangat besar bagi kami,” kata Syamsul.

    Selain meninjau dapur umum dan tim SAR, Tito juga mengingatkan bahwa longsor di Cibeunying harus menjadi kewaspadaan bagi pemerintah daerah (pemda) lain dalam memitigasi potensi bencana hidrometeorologi akibat curah hujan yang meningkat beberapa waktu terakhir.

    “Mendagri menyampaikan ini menjadi pembelajaran bersama agar lebih siap siaga, apalagi jika sudah ada peringatan dini dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) terkait potensi bencana alam,” ujar Syamsul.

    Bupati menambahkan, Mendagri Tito Karnavian juga menyatakan kesiapannya mendukung rencana Pemkab Cilacap untuk merelokasi warga selamat ke Desa Jenang, sekitar 2 kilometer dari titik longsor.

    Salah satu upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terkait kemungkinan program perumahan bagi warga relokasi.

    “Lahan seluas 3,9 hektare telah siap. Prosesnya melalui tahapan. Kepala daerah menetapkan jumlah warga yang direlokasi, kemudian diusulkan kepada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk hunian sementara, baru setelah itu hunian tetap,” jelas Syamsul.

    Sementara itu, pencarian korban longsor Cibeunying resmi diperpanjang tiga hari setelah tim SAR gabungan dan keluarga korban sepakat melanjutkan operasi.

    “Keluarga berharap operasi dilanjutkan. Atas dasar kemanusiaan, operasi SAR resmi diperpanjang tiga hari,” kata Kepala Kantor SAR Cilacap, Muhammad Abdullah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR: RUU Penyesuaian Pidana sesuaikan hukuman mati hingga denda

    DPR: RUU Penyesuaian Pidana sesuaikan hukuman mati hingga denda

    Isinya tidak substansial ya, hanya bersifat penyesuaiannya

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Soedison Tandra menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana akan menyesuaikan hukuman pidana mati hingga mengatur kategori untuk hukuman denda.

    Dia mengatakan bahwa RUU Penyesuaian Pidana itu untuk mengikuti pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku mulai 2026. Sehingga ketentuan-ketentuan hukuman dari yang sebelumnya diterapkan berdasarkan KUHP lama, akan diterapkan berdasarkan KUHP yang baru.

    “Isinya tidak substansial ya, hanya bersifat penyesuaiannya,” kata Tandra di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan bahwa RUU Penyesuaian Pidana itu nantinya akan mengatur bahwa pidana denda akan diberlakukan kategori, mulai dari kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Namun dia belum menjelaskan secara rinci isi kategorisasi tersebut.

    “Lalu, ada penyesuaian mengenai masa pidana, yang dulunya pidananya di atas berapa tahun, kemudian harus menyesuaikan dengan KUHP,” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa pidana mati di dalam KUHP baru diterapkan oleh hakim secara bersyarat. Maka perkara yang sudah diputus untuk hukuman mati, akan menyesuaikan dengan KUHP baru.

    “Jadi (dalam KUHP baru), dia masa 10 tahun berkelakuan baik dan sebagainya, dapat dirubah menjadi seumur hidup,” kata dia.

    Dia mengatakan bahwa RUU tersebut ditargetkan rampung sebelum masa persidangan ini berakhir. Pasalnya, dia mengatakan bahwa KUHP baru akan berlaku mulai 3 Januari 2026, sedangkan masa reses DPR RI akan dimulai pada 10 Desember 2025.

    “Supaya apa? Sinkronisasi, harmonisasi. Untuk ada kepastian hukum juga. Tujuannya itu,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil pastikan stok cadangan BBM cukup hingga 18 hari

    Bahlil pastikan stok cadangan BBM cukup hingga 18 hari

    “Saya harus meyakinkan bahwa sampai dengan hari ini stok BBM kita aman, cadangan kita di angka 18 hari, minimalnya itu kan 18 hari sampai dengan 19 hari dan clear,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional berada pada level aman untuk 18 hari.

    “Saya harus meyakinkan bahwa sampai dengan hari ini stok BBM kita aman, cadangan kita di angka 18 hari, minimalnya itu kan 18 hari sampai dengan 19 hari dan clear,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Bahlil mengatakan dengan kondisi tersebut, pasokan BBM bagi masyarakat dipastikan tetap tersedia meskipun sejumlah SPBU swasta tidak menjalankan penjualan bensin.

    “Artinya, sahabat-sahabat saya, pelaku usaha swasta sekalipun tidak menjalankan penjualan bensin khususnya, tetapi alhamdullilah rakyat kan tetap tersedia barang-barang yang dibutuhkan,” ucap dia.

    Lebih lanjut Bahlil menjelaskan koordinasi dalam skema bisnis-ke-bisnis (B2B) antara badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dan Pertamina telah dilakukan, termasuk pembahasan mengenai ketersediaan BBM yang beredar di pasaran.

    Dalam koordinasi tersebut, kata dia, perusahaan-perusahaan swasta dipersilakan menjalankan kolaborasi sesuai mekanisme yang berlaku.

    “Kan konsep B2B sudah dilakukan, tadi juga saya rapat sama Pertamina. Silakan saja secara B2B dikolaborasikan dengan baik,” kata dia.

    Diketahui, SPBU swasta BP AKR telah membeli base fuel (bahan bakar murni) dari Pertamina Patra Niaga pada akhir Oktober 2025.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, mengatakan selain BP AKR, SPBU swasta lainnya yaitu Vivo juga mendekati kesepakatan untuk membeli bahan bakar minyak dari Pertamina Patra Niaga dengan volume sekitar 100 ribu barel.

    Di sisi lain, saat ini negosiasi dengan Shell masih berproses. Laode pun mengungkapkan akan bertemu dengan Shell untuk membahas soal kesepakatan BBM.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkomdigi ungkap Roblox pasang fitur kamera untuk deteksi usia anak

    Menkomdigi ungkap Roblox pasang fitur kamera untuk deteksi usia anak

    ANTARA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Kamis (20/11), menyebut penyedia aplikasi Roblox telah memasang fitur kamera untuk para pengguna yang dapat mendeteksi usia anak. Menurutnya, hal tersebut sebagai upaya untuk menciptakan ruang digital yang ramah bagi anak. (Cahya Sari/Denno Ramdha Asmara/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fraksi PDIP Dorong Tata Kelola Hutan Berkeadilan Lewat Raperda Kehutanan Jatim

    Fraksi PDIP Dorong Tata Kelola Hutan Berkeadilan Lewat Raperda Kehutanan Jatim

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menyebut Raperda Penyelenggaraan Kehutanan sebagai langkah penting untuk memperbaiki tata kelola hutan di Jawa Timur.

    Dia menilai aturan ini harus memastikan pengelolaan hutan berjalan adil, terbuka, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

    Bunda Renny sapaan lekatnya menjelaskan bahwa fraksinya memberi perhatian serius terhadap Nota Gubernur terkait Raperda tersebut, termasuk dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

    Menurutnya, kebijakan kehutanan tidak boleh berhenti di tataran regulasi, tetapi harus memberi kepastian hukum dan arah pengelolaan yang jelas.

    “Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh pembentukan Raperda ini. Tapi lebih dari sekadar agenda legislasi, kami memandangnya sebagai tanggung jawab ideologis untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam demi kemakmuran rakyat Jawa Timur serta kelestarian bumi pertiwi,” ujar Bunda Renny di Surabaya, Kamis (20/11/2025).

    Bunda Renny menegaskan pentingnya keterbukaan data agar masyarakat bisa terlibat dalam pengawasan hutan. Dia menilai akses terhadap informasi spasial, izin pemanfaatan, dan hasil evaluasi sangat menentukan keberhasilan kebijakan ini.

    “Pemerintah daerah perlu membentuk forum komunikasi kehutanan yang melibatkan akademisi, LSM, dan masyarakat adat untuk memperkuat akuntabilitas publik,” tambah politisi yang juga Bendahara DPD PDIP Jatim itu.

    Fraksi PDIP menilai sektor kehutanan harus menjadi motor ekonomi hijau yang tidak mengorbankan fungsi ekologis. Model jasa lingkungan dan perdagangan karbon dapat menjadi sumber pembiayaan rehabilitasi hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

    Selain itu, fraksi juga mendorong penguatan kelembagaan, koordinasi lintas pemerintah, serta pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui skema perhutanan sosial. Pengawasan terpadu yang melibatkan masyarakat dianggap penting untuk mencegah pelanggaran kehutanan.

    “Hasil ekonomi dari model tersebut harus dikelola secara transparan dan dikembalikan untuk pembiayaan rehabilitasi hutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Skema pembagian manfaat harus adil dan berpihak kepada rakyat, bukan kepentingan korporasi,” pungkas dia.[asg/ted]