Surabaya (beritajatim.com) – Bawaslu Jatim resmi menutup rangkaian penguatan kelembagaan bersama Komisi II DPR RI yang dimulai 19 Agustus 2025, pada Kamis, 20 November 2025 di Surabaya.
Serangkaian penguatan kelembagaan diselenggarakan 40 kali di 38 titik, melibatkan 2.850 peserta, 152 narasumber dari akademisi, pemantau dan penyelenggara pemilu.
Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits menyampaikan bahwa proses
panjang penguatan kelembagaan merupakan komitmen Bawaslu Jatim untuk terus belajar, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kapasitas pengawasan di tengah tantangan pemilu yang semakin kompleks.
“Bawaslu Jawa Timur tidak berhenti belajar dan memperkuat diri. Ini adalah investasi besar untuk kesiapan pengawasan pemilu di masa yang akan datang,” ujarnya.
Menurut Warits, penguatan kelembagaan terselenggara dengan dukungan penuh Komisi II DPR RI yang telah memberikan ruang dialog, fasilitasi, serta penguatan terkait berbagai aspek regulatif dan kelembagaan. Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kelembagaan Bawaslu Jatim.
Secara simbolis penguatan kelembagaan dibuka dan ditutup di Surabaya. “Ketika kita bicara penguatan kelembagaan, pada dasarnya kita membicarakan semangat para pahlawan: keberanian berubah, integritas dalam bekerja, dan komitmen memberi yang terbaik bagi bangsa,” ungkapnya.
Menurut Warits, walau rangkaian penguatan kelembagaan bersama
Komisi II DPR RI telah selesai, namun penguatan kelembagaan internal akan terus dilakukan.
Penguatan yang Warits maksud berfokus pada delapan bidang stategis. Antara lain, penguatan tata kelola dan manajemen internal, literasi demokrasi, hubungan dan eksistensi kelembagaan, layanan PPID dan hukum, pengolahan data, akuntabilitas keuangan, modernisasi birokrasi dan peningkatan kinerja kelembagaan.
“Delapan bidang ini bukan pekerjaan kecil. Ini adalah kerangka besar
modernisasi Bawaslu Jawa Timur. Dan apabila kedelapan bidang ini terus kita rawat bersama, maka kita bukan saja memperbaiki ‘cara bekerja’, tetapi juga membentuk budaya baru dalam organisasi kita,” tambahnya.
Lebih jauh, Warits menganalisis bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari disinformasi dan misinformasi, dinamika kampanye digital, polarisasi politik, hingga penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan.
Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan dianggap sebagai fondasi penting menghadapi perubahan-perubahan tersebut.
“Pengawasan pemilu tidak bisa lagi bertumpu pada mekanisme lama. Kita harus adaptif, berbasis data, dan memiliki SDM yang terlatih dan memperkuat kelembagaan kita,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya berkomitmen mengembangkan literasi politik dan
demokrasi berbasis catatan peristiwa pemilu. Mengingat bahwa Bawaslu Jatim memiliki kekayaan data berupa jutaan Form A, laporan hasil pengawasan, serta dokumentasi temuan lapangan yang dinilai sangat berharga.
“Literasi politik yang paling kuat adalah literasi yang berbasis pengalaman nyata. Ketika kita membangun literasi politik berbasis catatan peristiwa pemilu, itu berarti kita menghidupkan kembali pengalaman lapangan. Kita memberikan pengetahuan berbasis data. Kita memberikan pembelajaran yang lebih konkret kepada masyarakat. Dan tentu membantu membangun pemilih yang lebih cerdas serta demokrasi yang lebih sehat,” tambahnya.
Langkah ini akan memperluas manfaat pengetahuan pemilu tidak hanya bagi lembaga, tetapi juga masyarakat, akademisi, peneliti, dan terutama generasi muda Indonesia.
“Penguatan kelembagaan bukanlah program temporer. Ini merupakan
budaya kerja yang harus dirawat setiap hari. Konsistensi, integritas, serta keberanian berinovasi menjadi kunci untuk menjaga kualitas pengawasan di seluruh tingkatan,” pungkasnya. (tok/ian)
