Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Bawaslu RI Ajak Mahasiswa Unusa Perkuat Pengawasan Partisipatif Melalui Pemanfaatan Big Data

    Bawaslu RI Ajak Mahasiswa Unusa Perkuat Pengawasan Partisipatif Melalui Pemanfaatan Big Data

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kembali menggelar kegiatan Literasi Data di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Jumat (21/11/2025).

    Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk meningkatkan sinergi dengan perguruan tinggi dalam mendukung pengawasan pemilu yang berbasis data dan partisipatif.

    ​Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI, Dr. Puadi, menyebut Unusa menjadi kampus ke-12 dari target 16 kampus yang disasar dalam kegiatan Literasi Data sepanjang tahun 2025.

    ​”Kegiatan ini dibarengi dengan bedah buku yang merupakan output dari proses penyelenggaraan dan hasil pengawasan di tiap tahapan Pemilu,” ujar Dr. Puadi.

    ​Mengangkat tema “Sinergi Universitas dan Pengawas Pemilu melalui Literasi Data”, kegiatan ini secara khusus mendorong mahasiswa memanfaatkan data yang dihimpun Bawaslu untuk kebutuhan riset akademik.

    ​Dr. Puadi berharap data-data yang tersedia dapat digunakan mahasiswa Unusa untuk menyelesaikan karya ilmiah mereka, mulai dari skripsi (S1), tesis (S2), hingga disertasi (S3).

    ​”Ini juga create sedemikian rupa dalam sebuah data yang merupakan satu big data. Paling tidak memang ini mahasiswa harus mengetahui,” harapnya.

    ​Data tersebut menghimpun berbagai informasi, termasuk hasil pengawasan, laporan, penanganan pelanggaran, hingga proses sengketa Pemilu.

    Menurut Puadi, sebagai lembaga publik, Bawaslu wajib menyampaikan informasi tersebut kepada kalangan civitas akademika untuk membangun budaya pengawasan yang cerdas dan berbasis bukti. [tok/beq]

  • Dishub Jombang Tingkatkan Kualitas Layanan Parkir Melalui Pembinaan Petugas

    Dishub Jombang Tingkatkan Kualitas Layanan Parkir Melalui Pembinaan Petugas

    Jombang (beritajatim.com) – Dishub (Dinas Perhubungan) Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan parkir di tepi jalan umum melalui pembinaan rutin bagi juru parkir.

    Pembinaan yang dilakukan pada triwulan IV ini merupakan bagian dari upaya memperkuat profesionalisme petugas parkir dan menjaga ketertiban ruang jalan, yang kerap menjadi sorotan masyarakat.

    Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Sugianto, mengungkapkan bahwa pembinaan ini adalah langkah strategis untuk membenahi sektor perparkiran secara menyeluruh. “Kami melaksanakan pembinaan petugas parkir sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan parkir di tepi jalan umum,” ujar Sugianto, Jumat (21/11/2025).

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa petugas parkir yang profesional tidak hanya bertugas untuk menata kendaraan dengan baik, tetapi juga memastikan kelancaran arus lalu lintas dan menjaga ruang jalan yang aman bagi masyarakat.

    “Evaluasi rutin dan pelatihan berkelanjutan sudah kami tetapkan sebagai bagian dari program kerja, agar seluruh petugas memahami standar operasional, etika pelayanan, dan tugasnya dalam menjaga ketertiban ruang jalan,” tegasnya.

    Pembinaan ini juga melibatkan sejumlah unsur pendukung, termasuk perwakilan dari Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) dan Satlantas Polres Jombang yang turut memberikan penguatan materi.

    Ketua FRMJ sekaligus tim pengawas parkir, Joko Fatah Rochim, menilai bahwa forum pembinaan ini sangat penting agar penataan parkir di Jombang berjalan secara sistematis dan terintegrasi. “Kami mengapresiasi kegiatan pembinaan ini. Menurut kami, forum seperti ini sangat penting agar penataan kawasan parkir tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

    Joko Fatah menambahkan bahwa seluruh urusan parkir yang memanfaatkan bahu jalan seharusnya dipimpin oleh satu pintu, yakni Dinas Perhubungan. “Dengan pembinaan ini, petugas parkir bukan hanya ‘menarik biaya’, tetapi juga melakukan pelayanan yang tertib, profesional, dan akuntabel,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Iptu Samsul Arifin, KBO Satlantas Polres Jombang, memberikan sosialisasi mengenai Operasi Zebra Semeru 2025 yang saat ini sedang digelar. Ia menekankan bahwa ketertiban parkir sangat berkaitan dengan keselamatan lalu lintas.

    “Kegiatan ini kami lakukan secara preventif dan edukatif. Petugas parkir dan semua pihak yang terkait harus memahami bahwa ketertiban parkir adalah bagian dari kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan,” jelas Samsul.

    Samsul berharap sinergi antara Dinas Perhubungan dan Satlantas dapat mencegah penggunaan ruang jalan secara sembarangan untuk parkir yang mengganggu. “Dengan begitu, petugas parkir justru bisa menjadi garda terdepan dalam layanan yang aman dan tertib,” tambahnya. [suf]

  • Tunggu Restu Gubernur Jatim, Pelantikan Kadis Kominfo dan 2 Asisten Pemkab Blitar Tertunda

    Tunggu Restu Gubernur Jatim, Pelantikan Kadis Kominfo dan 2 Asisten Pemkab Blitar Tertunda

    Blitar (beritajatim.com) – Gerbong mutasi dan promosi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar kembali bergerak. Bupati Blitar, Rijanto, resmi lantik delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil seleksi terbuka di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Kamis (13/11/2025) malam. Namun, pelantikan ini menyisakan “pekerjaan rumah” karena formasi hasil lelang jabatan tersebut belum terisi sepenuhnya.

    Dari total 11 jabatan yang dibuka dalam seleksi terbuka, tiga posisi strategis dipastikan masih lowong dan baru akan diisi pada tahun depan, tepatnya Januari 2026. Tiga kursi “pending” tersebut meliputi Asisten Administrasi Umum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    Usai memimpin pelantikan, Bupati Rijanto memberikan penjelasan logis terkait penundaan pengisian tiga pos tersebut. Untuk dua jabatan Asisten, penundaan terpaksa dilakukan karena pejabat petahana (incumbent) saat ini masih aktif menjabat dan belum memasuki masa purna tugas (pensiun).

    “Dua jabatan itu (Asisten) baru akan kita isi Januari nanti. Alasannya karena pejabat lama belum pensiun, sehingga secara aturan belum terjadi kekosongan,” terang Rijanto.

    Sementara untuk posisi Kepala Dinas Kominfo, kendala terletak pada proses administrasi birokrasi di tingkat provinsi. Meski rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah dikantongi, izin pelantikan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa belum turun.

    “Satu jabatan lainnya (Kominfo) masih menunggu turunnya izin dari Gubernur. Izin Kemendagri dan BKN sudah turun, tapi karena Gubernur sedang kunjungan ke luar negeri, prosesnya masih menunggu. Nantinya mungkin akan dilantik bersamaan dengan dua asisten itu di Januari,” jelasnya.

    Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Bupati Rijanto menegaskan bahwa seleksi kali ini murni berbasis sistem merit dan transparansi. Ia bahkan mengeluarkan ultimatum keras terkait isu miring yang kerap menyertai mutasi jabatan.

    Rijanto menantang publik dan media untuk melaporkan jika menemukan indikasi praktik transaksional dalam pengisian kursi eselon II ini.

    “Saya pastikan tidak ada jual beli jabatan. Kalau di lapangan ada indikasi, saya minta media turut melaporkan. Tentu hal itu mencederai jabatan yang sudah saya tunjuk,” tegasnya dengan nada serius.

    Menutup arahannya, Rijanto menekankan bahwa keberhasilan visi-misi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Blitar sangat bergantung pada soliditas birokrasi. Ia mewanti-wanti delapan pejabat baru agar segera beradaptasi dan membuang ego sektoral yang bisa menghambat program strategis pemerintah pusat maupun daerah.

    “Pejabat yang baru dilantik ini menempati posisi strategis. Jangan ego sektoral. Kita bekerja menjalankan program strategis. Kalau tidak kompak, mustahil perencanaan besar kita bisa berjalan baik. Karena itu, saya tekankan semangat kebersamaan dan integritas,” pungkas Rijanto. [owi/beq]

  • Tanggapi Gugatan di MK agar Rakyat Bisa Pecat Legislator, Anggota Komisi VI: Bisa Terjadi Kekacauan

    Tanggapi Gugatan di MK agar Rakyat Bisa Pecat Legislator, Anggota Komisi VI: Bisa Terjadi Kekacauan

    Fajar.co.id, Jakarta — 4 mahasiswa menggugat pasal terkait pemberhentian legislator oleh partai politik ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Para mahasiswa itu menggugat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) ke MK.

    Para pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 239 Ayat 2 huruf d UU MD3.

    Pasal itu menyatakan anggota DPR diberhentikan antarwaktu apabila “diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

    Para pemohon dalam petitum meminta mahkamah menafsirkan pasal tersebut menjadi “diusulkan oleh partai politiknya dan/atau konstituen di daerah pemilihannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

    Menanggapi hal itu, anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menyebut bisa terjadi konflik di masyarakat apabila rakyat punya hak langsung memecat legislator.

    Awalnya, Darmadi menyikapi gugatan empat mahasiswa dengan menyinggung anggota DPR bisa terpilih ke Senayan setelah dipilih banyak konstituen.

    Dia mengatakan kepentingan rakyat tentu berbeda satu sama lain terhadap legislator, karena ada yang mendukung dan menolak.

    “Jadi artinya ada yang mendukung ada yang menolak. Ada yang nanti mendukung anggota DPR yang sudah mereka pilih ada juga yang menolak,” kata Darmadi.

    Dia mengatakan pengambilan keputusan memecat legislator juga membingungkan apabila rakyat punya hak langsung.

    “Nah, ini, kan, tentu menyulitkan nanti dalam pengambilan keputusan. Bagaimana mengambil keputusannya rakyat. Jadinya nanti agak confused juga,” ujarnya.

  • PDI Perjuangan dan Tribun Jatim Network Gelar RedTalks untuk Suara Muda Jawa Timur Keren

    PDI Perjuangan dan Tribun Jatim Network Gelar RedTalks untuk Suara Muda Jawa Timur Keren

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur dan Tribun Jatim Network  menggelar forum dialog publik RedTalks: Suara Muda untuk Jatim Keren pada Sabtu (22/11/2025) di Dyandra Convention Center, Jalan Basuki Rahmad Surabaya.

    Acara ini diarahkan menjadi ruang terbuka bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan, kritik, hingga solusi bagi kemajuan Jawa Timur.

    RedTalks dirancang sebagai wadah partisipasi publik yang melibatkan generasi Z dan milenial, dengan tujuan membangun masa depan Jatim yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

    Dalam forum ini, peserta dapat menyampaikan ide, kritik, bahkan roasting secara langsung kepada narasumber maupun penyelenggara.

    Pemimpin Redaksi Tribun Jatim Network, Tri Mulyono, menegaskan bahwa forum ini hadir sebagai model dialog baru yang lebih partisipatif.

    “Dalam RedTalks ini, kalangan milenial dan Gen Z bisa menyampaikan gagasan, kritik, dan perspektif mengenai masa depan Jawa Timur,” ujarnya, Jumat (21/11/2025), didampingi GM Business Tribun Jatim Network, Adi Widodo.

    Tiga Subtema Strategis: Ekonomi, Politik, dan Kebudayaan

    Pada gelaran tahun ini, RedTalks mengusung tiga subtema besar: Kemandirian Ekonomi, Kedaulatan Politik, dan Pendekatan Budaya untuk Pembangunan Daerah.

    “Tiga hal tersebut kita nilai mewakili tantangan masa depan Jawa Timur ke depan,” imbuh Tri Mulyono.

    Forum yang berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 13.30 WIB itu menghadirkan 11 narasumber lintas bidang, mulai akademisi, peneliti, praktisi, budayawan, influencer hingga komika. Di antaranya:

    Yohan Wahyu (Litbang Kompas)

    Hendy Setiono (Presdir PT Baba Rafi Internasional)

    Prof. Ignatia Martha Hendrati (UPN Veteran Jatim)

    Airlangga Pribadi Kusman (Universitas Airlangga)

    Dr. Jokhanan Kristiyono (Stikosa-AWS)

    Hadi Prasetyo (Mantan Birokrat Pemprov Jatim)

    Ahmad Lafillian Romadhi (Petani Milenial)

    Sujiwo Tejo (Budayawan)

    Irfan Ahmad Yasin (Presiden BEM FISIP Unair)

    Natasha Keniraras/Natkeni (Influencer)

    Yudhit Ciphardian (Komika)

    Talkshow ini dipandu oleh Febby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, dan Dr Suko Widodo, pakar komunikasi politik Universitas Airlangga.

    PDIP Jatim Siap Terima Kritik Konstruktif

    Tri Mulyono menegaskan bahwa PDIP Jawa Timur membuka diri terhadap kritik yang muncul dari forum ini.
    “PDI Perjuangan Jawa Timur siap menerima kritik selama disampaikan secara membangun serta tidak mengandung hoaks maupun fitnah,” tandasnya.

    Ia menambahkan bahwa rekomendasi dari forum ini akan ditindaklanjuti oleh kader PDIP yang kini berada di kursi eksekutif maupun legislatif.

    “PDI Perjuangan menyatakan berkomitmen memperjuangkannya hingga menjadi kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat Jawa Timur,” ujar Tri.

    Keterlibatan anak muda menjadi fokus utama penyelenggaraan RedTalks, mengingat tingkat apatisme politik generasi muda masih cukup tinggi.

    “Kami ingin partisipasi politik anak muda meningkat. Banyak dari mereka masih apatis, dan ini harus diubah,” katanya.

    Ruang Dialog untuk Dekatkan Parpol dan Anak Muda

    GM Business Tribun Jatim Network, Adi Widodo, menilai pentingnya format dialog publik seperti RedTalks untuk memahami cara komunikasi yang sesuai karakter Gen Z dan milenial.

    “Kami sengaja mengundang teman-teman muda di acara ini untuk mendapat masukan dan insight tentang bagaimana berkomunikasi dengan anak muda di era sekarang,” jelasnya.

    Menurut Adi, memahami pola pikir generasi muda menjadi kunci dalam menyampaikan pesan politik dan menerjemahkan aspirasi mereka ke dalam kebijakan.

    “Ini penting agar pesan dan aspirasi kaum muda dapat diwujudkan dalam program nyata oleh mereka yang mendapat mandat dari rakyat,” tegasnya.

    Narasumber: RedTalks Jadi Ruang Baru Aspirasi Politik Anak Muda

    Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, mengapresiasi penyelenggaraan forum ini. “Ini inovasi menarik, karena mempertemukan audiens, terutama anak-anak muda, dengan institusi partai politik. Semakin banyak ruang yang mendekatkan publik dengan partai, itu semakin baik,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa partai politik idealnya bekerja sepanjang tahun, bukan hanya menjelang pemilu.
    “RedTalks ini bisa menjadi panggung bagi anak muda untuk mengekspresikan aspirasi dan harapannya,” tegas Yohan.

    Pakar Unair: Forum Seperti Ini Penting untuk Masa Depan Politik

    Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga, Dr Suko Widodo, juga menilai RedTalks sebagai forum yang relevan untuk menjaring aspirasi publik. “Partai politik harus dapat menampung aspirasi publik dengan baik sekalipun berisi kritikan,” ujarnya.

    Menurutnya, masyarakat kini semakin kritis terhadap isu-isu yang viral, sehingga forum dialogis semacam ini sangat diperlukan.

    “Forum seperti ini bisa menjadi wahana untuk mendapatkan data yang faktual dan otentik. Dan data inilah yang sangat penting bagi parpol,” tambahnya. (ted)

  • Pagelaran Wayang Kulit Tandai Pembukaan Mojo Fest 2025 di TBM Mojokerto

    Pagelaran Wayang Kulit Tandai Pembukaan Mojo Fest 2025 di TBM Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pembukaan Mojo Fest 2025 di Taman Bahari Mojopahit (TBM), Kecamatan Prajurit Kulon, Kamis (20/11/2025) berlangsung meriah. Ribuan warga tampak memadati area festival untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit yang menjadi penanda dimulainya rangkaian kegiatan budaya tahunan tersebut.

    Pagelaran wayang menghadirkan dalang Ki Raden Akbar Syahalam, dengan bintang tamu Proborini dan Andik TB CS yang memeriahkan pementasan lakon Pendowo Syukur. Penyerahan wayang Kuntodewo dari Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari kepada dalang menjadi simbol resmi dibukanya pertunjukan.

    “Malam ini kita akan menikmati pagelaran wayang sampai dengan dini hari nanti dalam rangka memperingati Hari Wayang Sedunia sekaligus hari ulang tahun Korpri ke-54 dan pembukaan Mojo Fest 2025,” ujar Ning Ita (sapaan akrab, red).

    Mojo Fest 2025 akan berlangsung hingga 23 November dengan berbagai agenda seni, budaya, dan ekonomi kreatif. Diantaranya Lomba Fashion Batik, Mojo Art Exhibition, Mojo Kuliner, Pemilihan Duta Batik dan Duta Koperasi, serta pengundian Mojo Shop Fiesta 2025. Festival juga akan ditutup dengan Mojo Hakordia Run dan Lomba Tari Kreasi.

    “Selain wayang kulit pada malam hari ini, juga akan ada lomba fashion batik yang diikuti para desainer dari berbagai daerah di Indonesia, namun tetap menampilkan karya batik para pengrajin Kota Mojokerto. Rangkaian kegiatan ini bukan hanya perayaan budaya, tetapi juga momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif lokal,” katanya.

    Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini berharap melalui kegiatan tersebut dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi sekaligus melestarikan warisan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat, yaitu wayang dan batik. Harapannya masyarakat Kota Mojokerto semakin cinta dengan budaya leluhur.

    Selain Mojo Fest, rangkaian HUT Korpri ke-54 tahun ini turut dimeriahkan dengan berbagai lomba, seminar, senam pagi, bakti sosial, ziarah makam pahlawan, hingga refleksi akhir tahun. [tin/aje]

  • Bus Trans Jatim Koridor I Malang Raya Resmi Diluncurkan, Khofifah: Bangun Konektivitas Aman dan Nyaman

    Bus Trans Jatim Koridor I Malang Raya Resmi Diluncurkan, Khofifah: Bangun Konektivitas Aman dan Nyaman

    Malang (beritajatim.com) — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan operasional Bus Trans Jatim Koridor I Malang Raya di Balai Kota Malang, Kamis (20/11/2025).

    Layanan transportasi massal ini diharapkan menjadi solusi konektivitas antara Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

    Dalam perencanaannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan tiga koridor Trans Jatim akan beroperasi di kawasan Malang Raya.

    Khofifah menegaskan bahwa kehadiran bus massal ini menjadi langkah strategis untuk menghadirkan mobilitas yang lebih terjangkau.

    “Peluncuran ini patut kami syukuri. Kalau Malang Raya direncanakan ada tiga koridor, maka ini koridor 1 untuk Malang Raya. Mudah-mudahan bisa membangun konektivitas dan mobilitas lebih aman, lebih nyaman, serta lebih murah,” ujar Khofifah.

    Ia menambahkan, pengembangan layanan Trans Jatim masih terus diproses, termasuk rencana integrasi dengan akses menuju bandara. Menurutnya, pembahasan koridor baru akan dilakukan secara komprehensif bersama semua pemangku kepentingan.

    “Kawan-kawan ini tidak angger (asal). Jadi ketika kita meluncurkan koridor mana, jalurnya mana, semuanya kita lakukan koordinasi komprehensif, termasuk dengan stakeholder, dengan satlantas, dan tentu kepala daerah,” tegasnya.

    Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat optimistis layanan transportasi publik ini akan diminati masyarakat. Selain tarifnya yang terjangkau, jalur Bus Trans Jatim juga melintasi titik-titik strategis di Kota Malang.

    “Kami yakin masyarakat akan memilih moda transportasi yang lebih baik. Karena hanya dengan Rp5 ribu untuk penumpang umum dan Rp2 ribu khusus pelajar, mereka bisa ke mana-mana,” kata Wahyu.

    Ia berharap kehadiran Trans Jatim dapat menjadi alternatif transportasi sehingga mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi.

    “Saya harap ini nanti bisa menjadi alternatif pilihan masyarakat, sehingga mengurangi volume kendaraan pribadi,” tambahnya. (ted)

  • Kasus DE di Eks Dolly: Remaja 16 Tahun Dibina, Dites HIV, dan Disekolahkan Lagi

    Kasus DE di Eks Dolly: Remaja 16 Tahun Dibina, Dites HIV, dan Disekolahkan Lagi

    Surabaya (beritajatim.com) – Seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) di bawah umur berinisial DE, yang diamankan polisi dari bekas Lokalisasi Dolly, Putat Jaya Timur, Surabaya pada Sabtu (15/11), kini mendapat penanganan psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya.

    Kepala DP3APPKB Kota Surabaya, Ida Widyawati, mengatakan penanganan psikologis terhadap DE, 16 tahun, berfungsi sebagai penguat mental bagi dia sekaligus memberikan edukasi bahwa prostitusi memiliki dampak buruk bagi kesehatan.

    “Anaknya (DE, 16 tahun) masih di shelter kami. Kita melakukan pendampingan psikologis dan mengedukasi bahwa yang dilakukan itu efeknya sangat berbahaya,” terang Ida Widyawati, Kamis (20/11/2025).

    Ida menyampaikan, DE saat ini masih berada di shelter dengan pendampingan intensif petugas. DP3APPKB Kota Surabaya juga telah melakukan pemeriksaan HIV/AIDS dengan hasil keseluruhan negatif.

    “Kita teskan HIV, alhamdulillah hasilnya negatif. Terus tetap kita mendampingi secara psikologis untuk mengembalikan kepercayaan dirinya,” kata Ida.

    Selain melakukan pendampingan psikis dan kesehatan terhadap DE, Ida menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga akan kembali memfasilitasi kewajiban belajar DE, yang terputus di jenjang sekolah dasar (SD).

    “Jadi sayang dia SD pun enggak selesai. Ini maksudnya (disekolahkan) dengan kejar paket karena usianya sudah lewat banget,” ucap Kepala DP3APPKB Kota Surabaya, Ida Widyawati. (rma/kun)

  • Pemkot Mojokerto Dorong Kreator Muda Lewat Pelatihan Animasi 20 Hari

    Pemkot Mojokerto Dorong Kreator Muda Lewat Pelatihan Animasi 20 Hari

    Mojokerto (beritajatim.com) – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam memperkuat ekonomi kreatif kembali terlihat lewat penyelenggaraan pelatihan animasi yang resmi dimulai di PLUT Maja Citra Kinarya. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari hadir langsung untuk meninjau jalannya kegiatan yang diikuti 15 peserta tersebut.

    Pelatihan ini berlangsung selama 20 hari dan menggandeng tenaga profesional dari Mocca Studio Malang sebagai mentor utama. Kehadiran pelatih berpengalaman diharapkan mampu mendorong peserta untuk menghasilkan karya animasi yang berkualitas dan berdaya saing.

    Dalam kunjungannya, Ning Ita (sapaan akrab, red) menekankan bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor penting yang terus didorong pemerintah daerah, terutama sebagai penopang pengembangan pariwisata kota. Ia menyebutkan bahwa ekosistem kreatif tidak hanya memerlukan fasilitas, tetapi juga komunitas yang solid.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat meninjau pelatihan animasi di PLUT Maja Citra Kinarya. [Foto : ist]“Fasilitasi yang kami berikan setiap tahun diharapkan bisa menumbuhkan minat anak-anak muda kita terhadap berbagai subsektor ekonomi kreatif. Kami ingin semangat kreativitas tumbuh kuat di Kota Mojokerto,” ungkapnya, Kamis (20/11/2025).

    Ning Ita juga menyoroti keberadaan Creative Hub yang kini sedang dikembangkan sebagai ruang kolaborasi bagi para pelaku kreatif. Menurutnya, subsektor animasi merupakan bagian penting dalam penguatan identitas kota, terutama melalui konten-konten yang mengangkat nilai lokal.

    Salah satu fokus yang diharapkan dapat digarap para kreator adalah narasi sejarah Soekarno kecil atau Kusno yang tumbuh di Kota Mojokerto. Kisah tersebut kini menjadi ikon branding sejarah kota dan dinilai memiliki potensi besar untuk diperluas dalam bentuk animasi.

    “Brand sejarah Kusno ini harus bisa diaplikasikan secara masif di sektor pariwisata. Komunitas kreatif, khususnya animasi, kami ajak untuk ikut mengembangkan agar lebih dikenal secara luas,” tambahnya.

    Pemkot Mojokerto menilai pelatihan tersebut sebagai langkah nyata dalam membangun ekosistem kreatif yang tangguh dan berkelanjutan. Selain meningkatkan kompetensi kreator muda, kegiatan ini diharapkan melahirkan karya yang mampu memperkaya narasi wisata Kota Mojokerto. [tin/but]

  • BPK Jatim Peringatkan Kepala Desa di Bojonegoro tentang Pengelolaan Dana Desa

    BPK Jatim Peringatkan Kepala Desa di Bojonegoro tentang Pengelolaan Dana Desa

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, secara khusus memberikan peringatan keras kepada puluhan kepala desa se-Kabupaten Bojonegoro. Peringatan itu disampaikan terkait maraknya kasus korupsi dana desa yang masih menjadi momok di tingkat akar rumput.

    “Salah satu tugas kami di BPK adalah mengedukasi, contohnya seperti kegiatan sosialisasi hari ini, sehingga bapak/ibu Kepala Desa dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya,” tegas Yuan Candra Djaisin dalam Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Ballroom Hotel Eastern Bojonegoro, Kamis (30/10/2025).

    Dalam paparannya yang gamblang, Yuan menyitir data memilukan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Data tersebut mengungkap bahwa sepanjang 2023, jumlah kasus korupsi di tingkat desa adalah yang tertinggi, dengan 187 kasus yang melibatkan perangkat desa.

    “Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai angka fantastis, Rp162 miliar,” ujar Yuan di hadapan para kepala desa dan camat yang hadir.

    Data ini dihadirkan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai lampu kuning agar dana yang diperuntukkan bagi kesejahteraan warga tidak diselewengkan. Hal itu seperti dalam berita yang diunggah dalam situs website resmi BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

    Acara yang diselenggarakan bersama oleh BPK RI dan DPR RI ini juga menghadirkan Anggota Komisi XI DPR RI, Anna Mu’awanah, sebagai keynote speaker. Anna menegaskan kembali fungsi pengawasan DPR atas pengelolaan anggaran, termasuk Dana Desa.

    “Kalau desanya baik, maju, dan berkembang, maka begitu pun juga kabupatennya. Saya berharap dengan adanya sosialisasi ini, penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat menjadi lebih baik,” harap Anna.

    Sosialisasi ini pun mendapat apresiasi dari Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono. Dalam sambutannya, ia berharap kegiatan ini dapat mendongkrak kemandirian ekonomi desa. Diskusi yang dipandu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, ini berlangsung hangat dan diwarnai antusiasme tinggi dari para peserta.

    Peringatan dari BPK Jatim ini diharapkan menjadi pengingat bagi semua kepala desa untuk mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel, memastikan setiap rupiahnya tepat sasaran untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat desa.

    Untuk diketahui, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, dan ditransfer melalui APBD kabupaten dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan kemasyarakatan. [lus/ian]