Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Keselarasan regulasi pusat–daerah dan prasyarat stabilitas ekonomi

    Keselarasan regulasi pusat–daerah dan prasyarat stabilitas ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menempatkan stabilitas kebijakan, kemudahan investasi, dan kepastian hukum sebagai fondasinya.

    Di tengah kompetisi global dan dinamika ekonomi yang semakin cepat, konsistensi arah kebijakan antarlevel pemerintahan menjadi kebutuhan mutlak.

    Karena itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinkronisasi regulasi pusat–daerah agar setiap kebijakan pemerintah bekerja dalam satu irama, saling menguatkan, bukan saling menegasikan.

    Arahan tersebut menempatkan kepala daerah pada tanggung jawab strategis, memastikan setiap regulasi yang diterbitkan telah dikaji matang, diantisipasi risikonya, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

    Prinsip ini bukan sekadar prosedur administrasi, melainkan bagian dari tata kelola ekonomi modern.

    Ketika regulasi berjalan searah, maka kepastian usaha terjaga, keadilan ekonomi meningkat, dan distribusi barang maupun layanan berjalan efisien. Sebaliknya, kebijakan yang tidak sinkron dapat memicu biaya tambahan bagi dunia usaha dan masyarakat.

    Contoh nyata terlihat pada Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Kebijakan ini lahir dari niat mulia untuk mengurangi sampah plastik dan memperkuat citra Bali sebagai tempat tujuan wisata berkelanjutan.

    Namun, larangan produksi dan distribusi air minum dalam kemasan di bawah satu liter memunculkan kekhawatiran karena diterapkan tiba-tiba, tanpa infrastruktur pendukung memadai. Industri, UMKM, sektor pariwisata, dan konsumen berpotensi menghadapi biaya transisi yang tidak kecil.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sentra Terpadu Kartini Temanggung Resmikan Rumah Terapi “Aku Pulih” di Kediri

    Sentra Terpadu Kartini Temanggung Resmikan Rumah Terapi “Aku Pulih” di Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Sentra Terpadu Kartini di Temanggung bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri melalui Dinas Sosial meluncurkan Rumah Terapi “Aku Pulih”.

    Adalah layanan terapi gratis yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu, terutama anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas.

    Rumah Terapi yang diberi nama Akses Kesehatan untuk Pemulihan (Aku Pulih) ini hadir menjawab kebutuhan masyarakat, mengingat jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri cukup tinggi.

    Dengan fasilitas ini, masyarakat bisa mendapatkan layanan fisioterapi, okupasi terapi, dan terapi wicara tanpa biaya, lebih dekat dengan tempat tinggal, dan dengan jadwal yang lebih teratur.

    Kepala Sentra Terpadu Kartini di Temanggung, Dewi Suhartini, mengatakan Rumah Terapi merupakan bagian dari upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat agar mereka bisa lebih mandiri.

    “Harapannya rumah terapi bisa memberikan layanan yang semaksimal mungkin kepada mereka yang membutuhkan, dengan tetap menjaga profesionalitas dan tidak berbayar. Kami fokus pada warga di desil 1-5, sehingga keberadaan rumah terapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Ariyanto, mengatakan layanan ini mulai beroperasi penuh pada 21 November 2025 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kediri. Saat ini, jadwal terapi masih terbatas karena baru ada 18 penerima manfaat.

    “Untuk sementara jadwalnya Selasa – Kamis di jam kerja dengan tiga tenaga fisioterapis,” katanya. Ia menambahkan, masyarakat yang membutuhkan layanan terapi bisa berkoordinasi langsung dengan Dinas Sosial untuk penjadwalan.

    Launching Rumah Terapi “Aku Pulih” di Kabupaten Kediri

    Manfaat layanan ini dirasakan langsung oleh Riska Rosida, orang tua penerima terapi. “Kalau di rumah sakit harus antre lama, di sini kan langsung terjadwal. Kalau dijadwalkan jam setengah delapan, saat itu langsung diterapi. Lebih efisien,” tuturnya.

    Apresiasi juga datang dari Pemerintah Kabupaten Kediri. Kepala Bappeda, Joko Suwono, menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial khususnya Sentra Terpadu Kartini Temanggung atas dukungan dan kolaborasi yang terjalin.

    “Harapannya setelah launching ini, Rumah Terapi bisa dikembangkan di beberapa titik lain. Kami dari Pemerintah Kabupaten Kediri senantiasa siap berkoaborasi tentunya, saling mensupport agar kegiatan ini bisa terjalin simultan antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan Kementerian Sosial,” ujarnya.

    Sebagai inisiator, Sentra Terpadu Kartini di Temanggung berharap Rumah Terapi Aku Pulih dapat direplikasi di kecamatan lain serta dikembangkan melalui Unit Mobile Rehabilitasi (U-More) untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Dengan begitu, layanan terapi benar-benar hadir dekat dengan warga dan menjawab kebutuhan masyarakat. [nm/ted]

  • Wabup Kediri Kukuhkan Dua Kampung Siaga Bencana untuk Perkuat Kesiapsiagaan Warga

    Wabup Kediri Kukuhkan Dua Kampung Siaga Bencana untuk Perkuat Kesiapsiagaan Warga

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri mengukuhkan dua Kampung Siaga Bencana (KSB) dalam Apel Siaga di Lapangan Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana di wilayah rawan.

    Dua KSB yang resmi dikukuhkan ialah “Bendung Bebaya” dari Desa Siman, Kecamatan Kepung, serta “Tangguh Slamet” dari Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar.

    Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa, selaku pembina apel, menegaskan pentingnya kewaspadaan karena Kabupaten Kediri termasuk wilayah dengan risiko bencana yang tinggi. Ia menekankan bahwa paradigma penanggulangan kini telah berubah.

    “Paradigma penanggulangan bencana kini bergeser dari responsif menjadi preventif, dari yang sektoral menjadi multisektoral, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat,” ujarnya.

    Mbak Dewi menambahkan bahwa pengurangan risiko bencana harus menjadi prioritas berkelanjutan melalui identifikasi dini dan penguatan sistem peringatan di tingkat desa.

    “Kita harus kreatif, inovatif, dan cerdas dalam membangun budaya keselamatan serta ketahanan di semua tingkatan. Upaya ini penting untuk meminimalisir risiko dan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat,” jelasnya.

    Mewakili Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, ia juga mengapresiasi terbentuknya dua KSB baru tersebut dan berharap inisiatif serupa berkembang di wilayah lainnya. “Semoga ke depan semakin banyak Kampung Siaga Bencana yang terbentuk di Kabupaten Kediri,” tambahnya.

    Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Ariyanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti 175 peserta yang terdiri atas 75 anggota KSB Bendung Bebaya, 63 anggota KSB Tangguh Slamet, serta 37 anggota Tagana Kabupaten Kediri. Ia menyampaikan bahwa sebelum pengukuhan, telah dilaksanakan pembentukan dan pelatihan manajemen KSB pada Rabu (12/11) di Balai Desa Siman, Kecamatan Kepung.

    “KSB dibentuk untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan risiko bencana melalui upaya pencegahan dan penanggulangan berbasis masyarakat, dengan memanfaatkan potensi alam dan sumber daya manusia setempat,” pungkas Ariyanto. [ADV PKP/nm]

  • Politik kemarin, Wapres ke Afsel hingga anggota DPR apresiasi BNN

    Politik kemarin, Wapres ke Afsel hingga anggota DPR apresiasi BNN

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Jumat (21/11). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Jalankan tugas Presiden, Gibran bertolak ke Afrika Selatan hadiri G20

    ‎Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Johannesburg, Afrika Selatan, untuk melaksanakan penugasan Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

    ‎Berdasarkan pantauan, Wapres Gibran yang mengenakan kemeja batik panjang bernuansa cokelat, lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Johannesburg, Afrika Selatan, pada Jumat, pukul 09.30 WIB.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Temui Seskab Teddy, Dubes Belanda lapor agenda Ratu Maxima kunjungi RI

    Ratu Belanda, Máxima Zorreguieta, diagendakan mengunjungi Indonesia untuk bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto, dalam kapasitasnya sebagai pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dalam postingan media sosial resmi Setkab, di Jakarta, Jumat, diinformasikan bahwa agenda itu disampaikan Duta Besar (Dubes) Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen dalam pertemuannya dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Komisi II DPR: Presiden perlu terbitkan Perpu IKN sikapi putusan MK

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan jangka waktu penggunaan lahan mencapai 190 tahun untuk HGU di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Dia mengatakan bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat yang berarti harus ada perubahan terhadap Undang-Undang IKN. Namun, kata dia, Perpu diperlukan untuk menyesuaikan pasal-pasal tertentu yang terdapat perubahan sesuai putusan MK.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. DKPP tangani 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024

    Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Ratna Dewi Pettalolo mengatakan lembaganya telah memeriksa dan menyidangkan 31 perkara terkait politik uang pada tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.

    “Politik uang menjadi tantangan dan pekerjaan rumah bagi kita bersama, 31 perkara yang masuk ke kami cukup lumayan tinggi untuk demokrasi kita,” kata Ratna kepada wartawan di Kabupaten Serang, Banten, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Anggota DPR apresiasi BNN berani bongkar kampung narkoba di Jakarta

    Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengapresiasi langkah tegas Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam membongkar kampung-kampung rawan narkoba di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    Menurut dia, keberanian BNN menembus wilayah yang selama ini sulit dijangkau, seperti Kampung Bahari dan Kampung Ambon, merupakan terobosan penting dalam upaya pemberantasan narkotika. Dia menilai, penindakan yang dilakukan BNN belakangan ini menunjukkan perubahan signifikan dalam pola penegakan hukum.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SOHIB Berkelas Surabaya, Upaya Komdigi Perkuat Konten Sehat di Ruang Digital

    SOHIB Berkelas Surabaya, Upaya Komdigi Perkuat Konten Sehat di Ruang Digital

    Surabaya (beritajatim.com) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus berupaya menciptakan iklim bermedia sosial yang sehat untuk masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan literasi digital bertajuk SOHIB Berkelas Surabaya.

    Ketua Tim Pengelola Media Sosial Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Ditjen KPM) Kemkomdigi, Andrean Weby Finaka mengatakan SOHIB Surabaya adalah kelas yang diselenggarakan demi dunia digital yang lebih baik ke depan. Pada gelaran SOHIB Surabaya di Legacy Ballroom, Kamis (20/11/2025) kemarin, Kemkomdigi berfokus pada pengenalan konten informasi publik serta pengelolaan akses dan aset konten pemerintah.

    “Realisasi berbagai program prioritas nasional menuntut hadirnya ekosistem digital yang terbuka, inklusif, dan berintegritas. Sehingga perlu ruang untuk mewujudkan itu,” kata Andrean kepada Beritajatim.com, Jumat (21/11/2025).

    Menurut Andrean, ekosistem digital yang sehat harus bersifat terbuka, inklusif, dan berintegritas. Untuk mewujudkannya, ada empat pilar literasi digital yang harus dikuatkan di seluruh lapisan masyarakat. Pertama, penguatan kemampuan untuk mengelola dan interaksi digital yang efektif (digital skill).

    Kedua, nilai dan norma masyarakat dalam dunia digital (digital culture), lalu aturan dan norma yang mengatur perilaku di ruang digital (digital ethics), serta yang terakhir adalah kemampuan melindungi diri dari ancaman kejahatan di ruang digital (digital safety).

    “Dalam dunia digital, selain diperlukan kemampuan, juga paling penting adalah integritas dan tanggung jawab dalam setiap aktivitasnya di ruang siber,” imbuhnya.

    Menurut Andrean, SOHIB Surabaya didesain untuk memberdayakan masyarakat agar mampu menghasilkan konten yang bijaksana serta memahami etika bermedia sosial. Para peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan digital, yang membawa dampak positif bagi lingkungan sosialnya dan turut menjaga kebersihan ekosistem informasi.

    “Penguatan literasi digital merupakan bagian penting dalam mempercepat pencapaian Program Prioritas Nasional. Informasi publik yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dibutuhkan untuk mendukung agenda pembangunan, termasuk agenda Asta-Cita pemerintah terkait transformasi digital nasional dan penguatan tata kelola pemerintahan,” terang Andrean.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi, menyampaikan bahwa saat ini kebutuhan literasi digital semakin penting. Sehingga literasi digital yang kuat menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi derasnya arus informasi di era konektivitas tinggi yang memunculkan peluang besar.

    “Peluang besar dalam ruang digital juga datang bersama risiko: hoaks, manipulasi emosi, misinformasi, hingga polarisasi opini. Tantangan tersebut menjadi alasan pentingnya penguatan kapasitas pengelola informasi publik di instansi pemerintah,” jelasnya.

    Dalam pelaksanaan pelatihan oleh Kemkomdigi di Surabaya kemarin, turut hadir Head of Production Indonesia.go.id, Singgih Aji Abiyuga, dan Eksekutif Produser Narasi TV, Mufti A. Sholih, sebagai narasumber. (ang/kun)

  • Kemendagri dorong percepatan penegasan batas desa

    Kemendagri dorong percepatan penegasan batas desa

    penegasan batas desa baru mencapai sekitar 14,4 persen

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan penegasan batas desa untuk memberikan kepastian hukum serta mengurangi potensi konflik antardesa karena hal itu berdampak besar terhadap berbagai aspek pemerintahan, mulai dari besaran dana desa hingga upaya meminimalkan konflik antarmasyarakat.

    “Batas desa ini sangat berpengaruh. Beberapa kali keributan sampai dengan kekerasan fisik perkelahian antardesa akibat dari batas desa ini,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dalam keterangannya saat Sosialisasi dan Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2025 di Jakarta, Jumat

    Tomsi mengungkapkan bahwa hingga saat ini penegasan batas desa baru mencapai sekitar 14,4 persen sehingga diperlukan dukungan penuh dari Pemda untuk mempercepat penyelesaiannya.

    Ia menekankan pentingnya komitmen Pemda untuk tidak hanya memenuhi target, tetapi juga melampaui capaian yang telah ditetapkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

    “Oleh sebab itu saya minta kesadaran Bapak-Ibu sekalian yang hadir, berupayalah untuk bisa menyelesaikan, melebihi daripada target. Kalau itu tidak menjadi kebiasaan, kita buat menjadi kebiasaan,” katanya.

    Tomsi juga mengingatkan bahwa apabila mengikuti pola perhitungan capaian saat ini, peningkatan dalam lima tahun ke depan diperkirakan hanya sekitar enam hingga tujuh persen.

    Artinya, angka itu membuat capaian nasional baru berada di kisaran 21 persen pada lima tahun mendatang.

    “Jadi, kapan mau 100 persen?” kata Tomsi.

    Untuk mendorong percepatan, ia meminta Pemda memprioritaskan desa yang tidak memiliki sengketa batas agar proses administrasi dapat segera diselesaikan. Sementara itu, desa yang masih menghadapi sengketa dapat ditangani secara bertahap dengan pendekatan khusus.

    “Bagi yang bersengketa yang memerlukan penanganan khusus, oke lah. Tapi yang aman-aman, yang jelas-jelas batasnya, yang sudah disepakati oleh para pihak, ini percepatan administrasi tentunya sangat diharapkan,” jelasnya.

    Tomsi berharap kegiatan sosialisasi dan rakor teknis tersebut dapat menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat komitmen bersama dalam menyelesaikan penegasan batas desa.

    “Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, dan apa yang saya sampaikan tadi bisa betul-betul terwujud. Terlaksana dengan baik,” kata Tomsi.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reses di Ngagel, DPRD Jatim Dorong Kolaborasi MBG dan Penguatan Layanan Lansia

    Reses di Ngagel, DPRD Jatim Dorong Kolaborasi MBG dan Penguatan Layanan Lansia

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menerima banyak masukan warga saat reses di Krukah Lama, Ngagel, Jumat (21/11/2025). Dua isu yang paling mengemuka adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dan perlindungan bagi kelompok lansia yang jumlahnya terus meningkat di Surabaya.

    “Yang pertama adalah tentang perlunya kolaborasi pedagang kantin-kantin setempat agar MBG ini bisa berjalan dengan baik. Tapi juga selaras dengan menjaga keberlangsungan pedagang-pedagang yang ada di kantin sekolah,” ujar Cahyo.

    Ketua DPC Gerindra Surabaya ini menjelaskan kolaborasi tersebut penting mengingat MBG melibatkan ribuan anak di Surabaya. Berdasarkan data Pemprov Jatim, lebih dari 1,1 juta pelajar penerima MBG tersebar di seluruh kabupaten/kota, termasuk di Surabaya yang memiliki kantin-kantin sekolah dengan peran ekonomi cukup besar.

    “Ini tentu menjadi perhatian dan menjadi catatan kita bersama. Program ini baik karena bukan hanya melindungi gizi, tetapi juga menjaga perlindungan ekonomi anak-anak kita,” katanya.

    Selain soal MBG, Cahyo menerima keluhan terkait lansia yang membutuhkan ruang aktivitas dan pelayanan kesehatan yang lebih mudah diakses. Dia menilai keberadaan kelompok lansia di Surabaya cukup signifikan karena jumlahnya mendekati 250 ribu jiwa, termasuk lansia produktif dan kelompok rentan.

    “Di beberapa daerah di Surabaya memiliki kelompok lansia yang luar biasa. Kita tentu perlu memberikan perlindungan kepada setiap kelompok rentan salah satunya lansia maupun difabel anak-anak kita,” jelasnya.

    Dia menyampaikan bahwa perlindungan itu mencakup layanan kesehatan rutin, kegiatan pemberdayaan diri, serta dukungan psikososial. Menurutnya, wilayah kelurahan harus memastikan kader, posyandu lansia, dan fasilitas publik benar-benar ramah bagi kelompok rentan.

    “Perlindungan layanan kesehatan, akses pemberdayaan, sampai kebutuhan untuk menjaga produktivitas mereka adalah hal yang harus kita pastikan tersedia,” katanya.

    Menutup reses, Cahyo memastikan semua aspirasi warga Krukah Lama akan dibawa ke rapat bersama dinas terkait. Dia menyebut Komisi E akan mendorong agar pelayanan sosial, kesehatan, dan pendidikan di tingkat kelurahan semakin responsif.

    “Kelompok rentan, baik lansia maupun anak, harus mendapatkan perhatian penuh. Kita ingin semua layanan hadir tanpa terkecuali, karena pembangunan itu baru terasa berhasil ketika yang paling lemah bisa merasakan manfaatnya,” pungkasnya.[asg/ted]

  • Ketua Komisi A DPRD Jatim Dorong Wisata Lokal ‘Naik Kelas’ Lewat Digitalisasi dan Keterlibatan Publik

    Ketua Komisi A DPRD Jatim Dorong Wisata Lokal ‘Naik Kelas’ Lewat Digitalisasi dan Keterlibatan Publik

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Di era digitalisasi yang semakin berkembang, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Dedi Irwansa, mengajak masyarakat untuk menjadikan digitalisasi sebagai strategi utama dalam mengangkat potensi wisata lokal di Jawa Timur.

    Ajakan tersebut disampaikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan bertajuk “Pelestarian Wisata Lokal Melalui Transformasi Digitalisasi”, sebuah forum yang menggandeng Diskominfo Provinsi Jawa Timur, influencer kreatif, serta jurnalis senior.

    Dalam kesempatan itu, Dedi menilai Jawa Timur memiliki kekayaan cerita, budaya, dan kultur lokal yang sangat besar, namun belum dimaksimalkan secara optimal. Menurutnya, pelaku wisata dan penggerak ekonomi kreatif harus berani mempromosikan potensi daerah melalui platform digital agar dapat dikenal lebih luas.

    “Saya secara pribadi melihat kita ini punya banyak potensi kisah, budaya, dan kultur lokal yang sangat kaya. Hari ini semua itu harus diviralkan, tapi bukan hanya viral untuk dilihat publik. Viral itu harus mengajak publik ikut terlibat, membangun, dan berinvestasi,” ujar Dedi, Jumat (21/11/2025).

    Dedi menekankan bahwa ekonomi kreatif kini telah menjadi “mesin ekonomi baru” yang wajib disambut para pelaku wisata desa. Ia mencontohkan sejumlah destinasi yang mulai berkembang seperti Barco, Bulan Barat, hingga Renco yang kini diproyeksikan sebagai spot wisata baru.

    “Desa harus mengeksplor potensi masing-masing. Banyak destinasi yang bisa naik kelas kalau bisa ditampilkan dengan cara yang benar. Karena kalau hanya mengandalkan fiskal desa, kita akan semakin tertinggal,” jelasnya.

    Ia juga menegaskan pentingnya peran Diskominfo untuk mendigitalisasi destinasi wisata agar dapat diakses publik secara lebih luas melalui platform online.

    “Diskominfo punya peran vital. Walaupun fokusnya pada digitalisasi, ini jadi jembatan agar destinasi-destinasi di Sidoarjo dan Jawa Timur bisa dilihat publik, bahkan dari daerah lain,” katanya.

    Dalam paparannya, Dedi turut menyoroti minimnya ikon oleh-oleh khas Sidoarjo yang dapat menjadi daya tarik wisatawan. Ia menilai identitas produk khas yang dulu kuat, seperti sentra tas Tanggulangin maupun petis, kini perlu dikaji ulang bersama para pelaku UMKM.

    “Wisata itu tidak cukup hanya destinasi. Orang datang harus bisa membawa sesuatu pulang. Dulu kita punya sentra tas Tanggulangin, petis, dan ragam makanan khas. Sekarang apa yang kita suguhkan? Ini harus dirumuskan bersama para pelaku,” tegasnya.

    Forum tersebut menghadirkan diskusi luas bersama influencer, praktisi digital, dan jurnalis senior terkait strategi promosi wisata di era baru. Para narasumber membahas cara memaksimalkan platform digital untuk mendorong engagement publik sekaligus menarik investasi di sektor ekonomi kreatif.

    Forum ini diharapkan mampu menciptakan kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas kreatif, dan masyarakat desa dalam membangun ekosistem wisata yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. [isa/ian]

  • Surabaya Luncurkan SHSS di Akhir Tahun 2025, Diskon Besar-Besaran Semua Sektor Wisata hingga Kuliner

    Surabaya Luncurkan SHSS di Akhir Tahun 2025, Diskon Besar-Besaran Semua Sektor Wisata hingga Kuliner

    Surabaya (beritajatim.com) – Kota Pahlawan kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Asia. Surabaya berhasil menembus 10 besar destinasi terfavorit untuk liburan singkat di Asia, seiring pesatnya pertumbuhan berbagai destinasi baru dalam beberapa tahun terakhir.

    Untuk menguatkan posisinya sebagai kota tujuan wisata, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meluncurkan program besar bertajuk Surabaya Holiday Super Sale (SHSS). Program diskon akhir tahun ini berlangsung sebulan penuh, mulai 1 hingga 31 Desember 2025, dengan berbagai potongan harga di banyak sektor.

    Inisiatif ini tidak hanya menyasar wisatawan dari luar kota, tetapi juga mendorong warga Surabaya menikmati liburan di kotanya sendiri. Pemkot berharap perputaran ekonomi di sektor pariwisata, kuliner, dan ritel meningkat signifikan.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan SHSS dirancang untuk memberikan pengalaman pariwisata terbaik dengan layanan yang istimewa. Dia bilang pelayanan terbaik adalah kunci keberhasilan pariwisata.

    “Bagaimana merasakan pariwisata di Surabaya sekaligus mendapatkan pelayanan yang paling bagus. Surabaya itu service-nya menjadi yang utama,” ujar Wali Kota Eri, Selasa (18/11/2025).

    Melalui SHSS, Pemkot menargetkan peningkatan kunjungan sekaligus memastikan wisatawan memperoleh pengalaman terbaik. Diskon besar-besaran berlaku hampir di seluruh sektor, mulai dari kuliner, akomodasi hingga pusat perbelanjaan.

    Di sektor kuliner, potongan harga diberikan oleh restoran, kafe, UMKM hingga pusat jajanan khas Surabaya. Pada sektor akomodasi, seluruh hotel ikut serta, termasuk menyediakan diskon untuk kamar ramah anak. Mal dan pusat perbelanjaan juga berpartisipasi, sementara destinasi wisata menawarkan harga khusus.

    “Pokoknya datang dan nikmati promonya, belanja, tempat wisata ada diskon, bahkan mau tidur di hotel juga bisa mendapatkan potongan harga,” katanya.

    Berdasarkan data Disbudporapar Surabaya per 18 November 2025, ada sekitar 125 objek yang telah terdaftar mengikuti SHSS. Jumlah tersebut meliputi lima sektor transportasi, 12 mal, 42 gerai ritel, enam destinasi wisata, 18 gerai makanan dan minuman, 36 hotel serta empat rumah sakit atau klinik. Data ini belum final dan diperkirakan terus bertambah.

    Wali Kota Eri menuturkan meski Surabaya tidak kaya dengan wisata alam, paket pariwisata yang ditawarkan sangat lengkap. Surabaya dikenal sebagai kota bisnis dan jasa, sekaligus destinasi wisata yang beragam dan ramah anak.

    “Pertama, untuk wisata alam kami memiliki Kebun Raya Mangrove (KRM) satu-satunya di Indonesia dengan sertifikat internasional, yang juga menjadi tempat penelitian dunia dengan 74 spesies mangrove. Pengunjung juga dapat menikmati susur sungai dan ATV di lokasi tersebut,” tuturnya.

    Selain wisata alam, Surabaya punya kekuatan pada wisata sejarah. Kawasan Peneleh menjadi tujuan wisatawan yang ingin menelusuri jejak intelektual Presiden pertama RI Soekarno (Bung Karno).

    “Kami sudah tata kawasan Peneleh untuk bisa ditelusuri setiap gangnya, di sana ada banyak ya. Ada rumah lahir Bung Karno, rumah HOS Tjokroaminoto, sumur Jobong peninggalan Majapahit dan lainnya,” paparnya.

    Wisata kampung tematik juga menjadi daya tarik Kota Pahlawan. Di antaranya Kampung Lawas Maspati yang menawarkan nuansa tempo dulu serta Kampung Legenda yang menyajikan kuliner dan suasana khas Surabaya.

    “Kami punya Kampung Tematik, setiap kampung memiliki ciri khas sendiri untuk menarik wisatawan. Ada Kampung Lawas Maspati, Kampung Legenda yang menawarkan makanan serta suasana tempo dulu,” imbuhnya.

    Sebagai kota metropolitan, Surabaya dikenal sebagai kota ramah anak dengan banyak taman kota yang indah dan gratis diakses publik. Salah satunya Taman Harmoni yang memiliki zona edukasi, rekreasi, dan jajanan tradisional pada malam hari.

    “Lengkap Surabaya ini, mau wisata alam ada, mau belanja ada, keliling kampungnya bisa sampai wisata ke tamannya juga bisa. Apalagi terbaru, kita punya Taman Harmoni yang memiliki zona edukasi dan rekreasi,” katanya.

    Wali Kota Eri berharap SHSS mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga. Program ini diharapkan menekan angka kemiskinan dan stunting. Ke depan, Super Sale direncanakan digelar dua kali setahun, termasuk saat HJKS di bulan Mei.

    “Inilah kekuatan Surabaya karena di sini ada emporium-nya. Kami yakin akan menjadi berbeda. Ayo semua warga, baik dari Surabaya atau luar kota untuk datang dan menikmati penawaran istimewa dari Surabaya Holiday Super Sale di bulan Desember 2025,” pungkasnya. (ADV)

  • Gus Qowim Buka Sosialisasi Kekuatan Hukum Dokumen Pencatatan Sipil

    Gus Qowim Buka Sosialisasi Kekuatan Hukum Dokumen Pencatatan Sipil

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin membuka Sosialisasi Kekuatan Hukum Dokumen Pencatatan Sipil, Kamis (20/11/2025). Acara berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri. Pada sosialisas ini menghadirkan narasumber dari Polres Kediri Kota. Kegiatan ini diikuti Lurah se-Kota Kediri, dan perwakilan RT dan RW di Kota Kediri.

    Gus Qowim menjelaskan dokumen pencatatan sipil memegang peranan penting bagi setiap warga negara. Dokumen seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta kematian bukan hanya formalitas administratif.

    Namun merupakan bukti autentik yang sah secara hukum. Dokumen-dokumen ini memberikan kepastian hukum, mengakui identitas warga negara, serta menjadi persyaratan utama untuk mengakses berbagai layanan publik. Mulai dari pendidikan, kesehatan, layanan bantuan sosial, perbankan, hingga hak-hak kewarganegaraan lainnya.

    “Tanpa dokumen yang sah, warga akan kesulitan memenuhi hak dan kewajiban sipilnya. Bahkan tidak jarang menyebabkan kendala dalam layanan dasar maupun pengurusan administrasi penting lainnya,” jelasnya.

    Pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian juga merupakan pondasi dari identitas hukum seseorang. Dengan dokumen yang tercatat secara resmi, negara dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas, sekaligus memastikan bahwa setiap warga masuk dalam basis data kependudukan nasional. Sayangnya, pemahaman tentang pentingnya dokumen pencatatan sipil ini masih belum merata.

    Banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur dan persyaratan yang benar, sehingga proses layanan sering terhambat. Hingga saat ini, Pemkot Kediri terus berkomitmen mempermudah pelayanan publik.

    Maka, selain layanan online SAKTI, juga ada layanan all in kelurahan. Masyarakat bisa mengurus layanan kependudukan dan catatan sipil di kelurahan maupun kecamatan. Sehingga, bagi yang kesulitan mengakses layanan online, bisa lebih dekat melalui layanan di kelurahan.

    “Karena itu sosialisasi hari ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen pencatatan sipil. Semakin banyak masyarakat yang paham dan tertib administrasi, maka semakin kuat pula pondasi data kependudukan kita,” ungkap Wakil Wali Kota Kediri ini.

    Gus Qowim menyambut baik inisiatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Informasi yang didapat dalam kegiatan ini dapat disebar luaskan kepada warga.

    Edukasi yang baik akan membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan identitas, memperkuat keamanan data, dan mengurangi potensi kejahatan seperti penipuan maupun tindak kejahatan transnasional.

    “Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi saya ucapkan terima kasih atas kerja sama dan dedikasinya. Semoga kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat kota kediri untuk lebih peduli terhadap administrasi kependudukan. Sehingga bersama-sama kita dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan Kota Kediri yang lebih MAPAN,” pungkasnya.

    Dalam acara ini juga diserahkan Sertifikat ISO 9001:2015 dari CV Kreasi Mutu Indonesia pada Wakil Wali Kota Kediri untuk Dispendukcapil Kota Kediri. Sertifikat ISO 9001:2015 ini dalam rangka standarisasi pelayanan. Turut hadir, Kepala Dispendukcapil Marsudi dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]