Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Curah Hujan Tinggi, Dispertan Mulai Lakukan Imbauan Hingga Pendampingan untuk Cegah Hama

    Curah Hujan Tinggi, Dispertan Mulai Lakukan Imbauan Hingga Pendampingan untuk Cegah Hama

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dinas pertanian dan pangan (Dispertan) Banyuwangi mulai memberikan imbauan kepada para petani agar lebih waspada memasuki puncak penghujan. Hal tersebut dilakukan, karena curah hujan yang cukup tinggi akan berdampak pada kesehatan tanaman yang menurun.

    Diketahui, cuaca lembap dan intensitas hujan yang meningkat menjadi pemicu munculnya hama serta penyakit, terutama pada komoditas hortikultura seperti cabai.

    Plt Kepala Dispertan Banyuwangi, Ilham Juanda mengatakan, sebagai langkah awal menjaga stabilitas produksi pangan di daerah antisipasi terhadap segala cuaca harus dilakukan.

    Ilham menjelaskan, intensitas hujan yang tinggi memicu peningkatan populasi hama seperti serangga trips dan penyakit pada buah cabai. Kondisi ini membuat tanaman tidak bisa tumbuh optimal, sehingga produksi menurun dan harga mulai bergerak naik dari sebelumnya di bawah Rp15 ribu, kini mencapai kisaran Rp40 ribu per kilogram.

    “Musim hujan ini menyebabkan serangan hama meningkat. Produksi cabai tak bisa maksimal sehingga harga ikut naik,” jelas Ilham saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (22/11/2025).

    Untuk menekan dampak tersebut, Dispertan Banyuwangi berkoordinasi dengan kelompok tani di berbagai sentra produksi cabai seperti di Kecamatan Wongsorejo, Sempu, dan Glenmore. Gerakan pengendalian hama akan digencarkan, mulai dari penanganan serangga trips hingga penyakit cacar buah.

    “Kami bergerak bersama kelompok tani melakukan pengendalian hama secara terpadu agar produksi tetap terjaga,” ujar Ilham.

    Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dispertan Banyuwangi, Ida Larasati, mengimbau para petani untuk lebih memperhatikan kondisi lahan agar tanaman tidak terganggu. Menurutnya, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah memperlancar sistem drainase.

    “Kalau curah hujan tinggi, selokan atau saluran air perlu dilancarkan agar tidak terjadi genangan. Genangan air dapat merusak pertumbuhan tanaman dan memicu kerontokan,” kata Ida.

    Selain drainase, pemberian nutrisi tambahan juga dianjurkan. Ida menyebut penggunaan kalsium boron untuk membantu mencegah kerontokan pada tanaman juga diperlukan.

    “Pengawasan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) juga mutlak diperlukan untuk segera melakukan gerakan pengendalian agar tidak meluas,” cetusnya.

    Di samping itu, Dispertan Banyuwangi terus melakukan pendampingan kepada petani maupun kelompok tani di berbagai kecamatan. Pendampingan ini mencakup budidaya, penanganan pasca panen, hingga pengendalian hama dan penyakit.

    Dengan langkah antisipatif ini, Dispertan Banyuwangi berharap para petani dapat menjaga keberlanjutan produksi di tengah tantangan cuaca ekstrem. Pemerintah daerah memastikan pendampingan teknis akan terus dilakukan selama musim hujan berlangsung. [tar/ian]

  • Tim IGA nilai penerapan PWA dan pengelolaan sampah di Bali

    Tim IGA nilai penerapan PWA dan pengelolaan sampah di Bali

    Denpasar (ANTARA) – Tim penilai Innovative Government Award (IGA) 2025 yang terdiri dari akademisi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan media, menilai penerapan pungutan wisatawan asing (PWA) dan pengelolaan sampah di Bali.

    Rombongan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomy Bawulang meninjau inovasi-inovasi daerah tersebut sekaligus mencocokkan data dengan kondisi lapangan.

    “Di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, tim penilai memantau langsung penerapan aplikasi We Love Bali, platform pembayaran PWA yang dikembangkan sepenuhnya oleh tim internal Diskominfos tanpa melibatkan vendor,” kata dia dalam keterangan Pemprov Bali di Denpasar, Sabtu.

    Di sana, tim IGA 2025 melihat sistem yang mendukung pemungutan PWA baik di hotel maupun destinasi wisata melalui kode QR, mobile checker dan banner digital juga sudah berjalan berdasarkan penuturan tim Diskominfos Bali.

    Aplikasi We Love Bali yang digunakan untuk pungutan wisman itu sudah dapat diakses 162 negara, dan hingga Oktober 2025, PWA yang terkumpul lebih dari Rp320 miliar, dengan target Rp380 miliar pada akhir tahun 2025.

    Selanjutnya tim penilai IGA 2025 mendatangi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) yang menjadi inovasi lain sasaran tim di Desa Adat Cemenggaon, Gianyar.

    “Mengunjungi Desa Adat Cemenggaon untuk melihat penerapan Pola PESAN-PEDE (Pengelolaan Sampah Mandiri Pedesaan), pola ini memadukan kearifan lokal desa adat dan filosofi Tri Hita Karana dalam sebuah perarem yang mengatur pemilahan sampah dari rumah tangga,” ujar Tomy Bawulang.

    Diketahui sejak 2020 setiap kepala keluarga di Desa Adat Cemenggaon memiliki Teba Moderen atau lubang permanen dari buis berdiameter sekitar 1 meter dan kedalaman 3 meter.

    Lubang itu untuk mengolah sampah organik rumah tangga dan sisa upacara adat, sementara untuk anorganik dikelola oleh Bank Sampah Sami Asri.

    Sebelum program diterapkan, sekitar 1,2 ton sampah per hari dikirim ke TPA Temesi, kini residu yang dihasilkan hanya satu mobil bak per minggu, bahkan ada kompos yang dapat dipanen setelah satu tahun ketika sampah dalam teba moderen telah berwarna kehitaman, tidak berbau, dan bertekstur tanah.

    Tim penilai IGA menilai praktik Desa Adat Cemenggaon sebagai contoh konkret pengelolaan sampah berbasis sumber yang sederhana namun efektif.

    Merespons kunjungan tim IGA 2025 yang mengambil PWA dan pengelolaan sampah untuk dinilai, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan bahwa baginya inovasi merupakan kunci menjaga keberlanjutan pembangunan Bali yang sangat bergantung pada pariwisata.

    “Bali menyumbang 53 persen devisa pariwisata nasional dan kontribusi 66 persen terhadap perekonomian daerah, dengan tantangan seperti sampah, kemacetan, dan krisis air bersih, inovasi daerah diharapkan mampu menjaga kualitas pariwisata dan keberlanjutan lingkungan Bali,” ujarnya.

    Gubernur Bali Wayan Koster sendiri menyebut salah satu inovasi dengan mengadakan ajang mencari desa yang paling berhasil mengelola sampah sendiri merupakan salah satu pendekatan menuju Bali Bersih Sampah 2027.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan, Gibran sampaikan pidato perdananya

    Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan, Gibran sampaikan pidato perdananya

    Johannesburg, Afrika Selatan (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada Sabtu pagi waktu setempat, dan akan menyampaikan pidato perdananya dalam pertemuan itu.

    Berdasarkan pantauan Antara, Wapres Gibran tiba di Johannesburg Expo Center, Afrika Selatan, tempat penyelenggaraan KTT G20, sekitar pukul 09.38 waktu setempat, atau 14.38 WIB.

    Gibran yang mengenakan setelan jas berwarna biru gelap, dilengkapi dasi biru muda dan peci hitam, berjalan menyusuri lorong menuju ruang konferensi.

    Wakil Presiden Afrika Selatan Paul Mashatile menyambut Wapres Gibran dengan jabatan tangan, serta obrolan singkat sebelum keduanya berfoto bersama. Kemudian, Gibran memasuki auditorium utama untuk berkumpul bersama pemimpin dunia lainnya.

    Dalam pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri sekitar 40 pemimpin dunia itu, Gibran akan menyampaikan pidato perdananya dalam tiga sesi.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gibran mendapat urutan ke-13 untuk berpidato, atau setelah Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, pada sesi pertama.

    Adapun KTT G20 berfokus pada tiga sesi utama yang membahas berbagai tantangan global. Sesi pertama akan membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang.

    ‎Sesi kedua akan berfokus pada pembangunan dunia yang tangguh (resilient world), yang mencakup isu kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan (just energy transition), serta sistem pangan.

    ‎Sementara sesi ketiga akan membahas isu pekerjaan layak (decent work) dan tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence).

    ‎Sesi ketiga juga akan membahas mengenai mineral kritis yang menjadi usulan dan fokus kepentingan Indonesia pada pertemuan kali ini.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Bondowoso Tinjau Perbaikan Jalan Rawan Jatuh Menuju Wisata Batu So’on Solor

    Bupati Bondowoso Tinjau Perbaikan Jalan Rawan Jatuh Menuju Wisata Batu So’on Solor

    Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid meninjau langsung proyek perbaikan jalan rawan jatuh di Desa Solor, Kecamatan Cermee, Sabtu (22/11/2025), sebagai langkah percepatan peningkatan akses menuju objek wisata Batu So’on Solor. Ruas tersebut selama bertahun-tahun menjadi titik yang sering memicu kecelakaan, terutama saat musim hujan karena kondisi jalan licin dan menanjak.

    Jalur ini merupakan akses utama menuju Batu So’on Solor, formasi batu megalitik yang kerap disebut “Stonehenge”-nya Bondowoso. Perbaikan infrastruktur di titik ini menjadi krusial lantaran lokasinya berada tepat di atas jalur masuk kawasan wisata.

    Plt Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso, Ansori, menjelaskan bahwa pekerjaan bersumber dari APBD awal 2025 dengan fokus pada ruas Solor–Pancur sepanjang 360 meter, lebar 3 meter, dan nilai anggaran sekitar Rp400 juta.

    “Kegiatan ini berasal dari usulan masyarakat. Pada titik yang dikunjungi Bapak Bupati itu, warga sering jatuh. Karena elevasi jalannya menanjak, dan kami menggunakan konstruksi beton untuk perbaikannya,” kata Ansori di lokasi.

    Struktur badan jalan dibangun menggunakan kombinasi lapen (lapis penetrasi) dan akan dilanjutkan overlay memakai aspal ACWC. Ansori menyebut SPMK dikeluarkan pada Oktober 2025 dengan target penyelesaian 7 Desember 2025. Hingga saat ini progres telah mencapai 50 persen.

    “Dipastikan pengerjaannya akan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa warga sebelumnya mengusulkan agar seluruh ruas hingga ke aspal lama di bagian atas dikerjakan sekaligus, namun perbaikan dilakukan bertahap menyesuaikan alokasi anggaran tahun berjalan.

    Peninjauan bupati menjadi penanda bahwa akses menuju Batu So’on terus dibenahi demi menjawab keluhan masyarakat terkait jalan rusak serta meningkatkan keamanan pengendara.

    “Peningkatan kualitas infrastruktur diharapkan mendorong kenyamanan kunjungan ke Batu So’On dan memperkuat ekonomi lokal,” pungkas Ansori. [awi/beq]

  • PSI Siapkan Kaesang Jadi Presiden Seperti Jokowi

    PSI Siapkan Kaesang Jadi Presiden Seperti Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, kembali melontarkan pernyataan optimistis mengenai masa depan politik Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

    Dikatakan Ali, bukan hal mustahil jika putra bungsu Presiden Jokowi itu suatu hari kelak duduk di kursi RI 1.

    Dalam Rakorwil PSI se-Sultra yang digelar di Kendari, Jumat (21/11/2025) kemarin, Ali menyampaikan ajakan kepada seluruh kader untuk lebih masif memperkenalkan Kaesang kepada publik.

    Termasuk, kata Ali, melalui pemasangan foto Ketua Umum PSI di berbagai kegiatan.

    “Nanti kalau saya lihat ketum keliling, begitu masuk perbatasan, bandara, semua gambar ketum,” ujar Ali.

    “Siapa tahu ketum kita (PSI) ini 10 tahun yang akan datang jadi presiden kita. Siapa tahu,” tambahnya.

    Ali mengakui bahwa saat ini Kaesang mungkin belum menunjukkan ketertarikan untuk maju sebagai calon presiden.

    Namun, ia mengingatkan bahwa perjalanan politik seseorang bisa berubah kapan saja.

    “Manusia boleh berencana, Allah yang menentukan. Hari ini belum tentu mau, dipaksa juga dia tidak mau. Namun, kalau takdir Allah yang menentukan, siapa yang mau tolak?,” imbuhnya.

    Karena itu, menurut Ali, PSI harus sejak dini membangun pengenalan publik terhadap figur Kaesang.

    Ia menegaskan pentingnya kesiapan partai untuk melahirkan pemimpin, bukan sekadar mengikuti arus politik partai besar.

    “Jadi, sebelum itu kita (PSI) sudah harus memperkenalkan kepada masyarakat,” terangnya.

    Ali bilang, PSI tidak ingin selamanya berada di posisi sebagai pengikut dalam konstelasi politik nasional.

  • Proyek Infrastruktur Magetan Dikebut, DPUPR Pastikan Seluruh Pekerjaan Rampung Akhir Tahun

    Proyek Infrastruktur Magetan Dikebut, DPUPR Pastikan Seluruh Pekerjaan Rampung Akhir Tahun

    Magetan (beritajatim.com) – Sejumlah pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Magetan tengah dikebut penyelesaiannya menjelang akhir tahun anggaran 2025. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Magetan memastikan seluruh proyek—termasuk yang sempat molor—ditarget rampung 100 persen pada akhir kontrak Desember mendatang.

    Kepala DPUPR Magetan, Muhtar Wahid, mengakui adanya beberapa pekerjaan yang mengalami keterlambatan, seperti pelebaran jalan dan pelapisan hotmix di ruas Parang–Turus. Meski begitu, ia menegaskan bahwa progres di lapangan kini sudah dipercepat oleh penyedia jasa.

    “Pekerjaannya agak molor, tapi masih ada waktu untuk mengejar. Saya kemarin keliling ke lapangan, dan sudah mulai dikejar keterlambatannya,” ujarnya.

    Muhtar menjelaskan bahwa pekerjaan pengaspalan menggunakan hotmix sebenarnya tidak memerlukan waktu lama dalam proses pelaksanaan. Hambatan yang kerap muncul justru terkait antrean alat dan ketersediaan material.

    “Hotmix ini pekerjaannya cepat. Kadang hanya menunggu giliran alat saja,” tambahnya.

    Sementara itu, proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk sebagian besar telah berjalan dengan baik. Adapun pekerjaan yang masih menyisakan proses berada pada paket Perubahan APBD (P-APBD), termasuk proyek bernilai kecil hingga yang menggunakan skema penunjukan langsung.

    Menurut Muhtar, proses pengadaan telah dilakukan lebih awal melalui mekanisme lelang pra-DPA setelah KUA-PPAS disepakati.

    “Sekarang sudah mulai, hanya beberapa yang belum tanda tangan kontrak karena menunggu DPA disetujui DPRD,” ungkapnya.

    Ia menyebut jumlah pekerjaan dalam P-APBD mencapai puluhan lokasi yang tersebar di berbagai bidang. Meski jumlahnya cukup banyak, pihaknya tetap optimistis seluruh pekerjaan dapat tuntas sesuai jadwal.

    “Banyak yang hotmix, pekerjaannya bisa sehari selesai untuk yang nilai sekitar Rp200 juta. Yang lama itu persiapan dan lelangnya,” ujarnya.

    DPUPR Magetan saat ini tengah memaksimalkan waktu yang tersisa untuk memastikan seluruh target pembangunan infrastruktur—baik pemeliharaan jalan maupun peningkatan fasilitas publik—dapat dirasakan masyarakat sebelum pergantian tahun anggaran. [fiq/beq]

  • Lantik 580 pejabat, Khofifah minta berikan pengabdian terbaik

    Lantik 580 pejabat, Khofifah minta berikan pengabdian terbaik

    “Maksimalkan seluruh energi untuk menjalankan tugas dan pengabdiannya terbaik,”

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta 580 pejabat administrator dan pengawas yang baru dilantik di Gedung Negara Grahadi Surabaya segera memberikan pengabdian terbaik serta memacu kinerja di unit kerja masing-masing.

    “Maksimalkan seluruh energi untuk menjalankan tugas dan pengabdiannya terbaik,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu.

    Pelantikan terdiri dari 246 Pejabat Administrator dan 334 Pejabat Pengawas, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/13954/204/2025.

    Prosesi dilaksanakan dalam tiga sesi, yakni 194 pejabat pada sesi pertama, 174 pejabat pada sesi kedua, dan 212 pejabat pada sesi ketiga.

    Khofifah menyebut pelantikan ini penting mengingat terdapat sekitar 2.836 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun pada 2025 sehingga banyak posisi perlu segera diisi.

    Khofifah mengingatkan para pejabat bekerja dinamis, terukur, cepat, dan profesional. Ia juga mengajak mereka mengimplementasikan filosofi kerja “JATIM BISA” yang berarti Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif sebagai arah baru pembangunan Jawa Timur.

    “Semangat JATIM BISA menegaskan bahwa Jawa Timur tidak hanya menjadi bagian dari perubahan, tetapi juga pelaku utama dalam membentuk arah kemajuan bangsa,” katanya.

    Sebagai Gerbang Baru Nusantara, Jawa Timur disebut harus cepat beradaptasi terhadap dinamika regional, nasional, dan global.

    Salah satu contoh adaptasi adalah upaya penanaman mangrove untuk menjaga lingkungan dan menurunkan emisi karbon.

    Khofifah juga menyinggung peluang kerja sama carbon trading menuju net zero emission yang ia pelajari saat menghadiri program RISING Fellowship di Singapura.

    “Kami juga berharap Jawa Timur ke depan akan mampu mengembangkan carbon trading sebagai upaya mencapai net zero emission,” ujarnya.

    Khofifah menegaskan bahwa seluruh pejabat harus menjaga visi besar Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara yang menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia.

    Ia mencontohkan misi dagang dan penandatanganan nota kesepahaman antarorganisasi perangkat daerah sebagai bentuk sinergi kebutuhan Indonesia Timur.

    “Saya ingin saudara sama membangun prestasi itu ketika kita sedang berbicara Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara maka hati kita sudah terbuka menerima dan mendorong kemajuan bagi Indonesia Bagian Timur,” katanya.

    Pada bagian akhir arahannya, Khofifah mengingatkan pentingnya memaksimalkan produktivitas di tengah kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkurang sekitar Rp7 triliun.

    Ia meminta agar program prioritas tetap berjalan tanpa penurunan kualitas dan kuantitas. Menurutnya, fasilitasi kepada masyarakat menjadi kunci, salah satunya melalui misi dagang yang mempertemukan pembeli dan penjual.

    “Kita tidak mampu kalau harus memberikan modal, tidak mampu menggelar training manajerial skill bagi semua, tapi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan fasilitasi,” katanya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Kritis Terganjal BPJS, Nurhadi Semprot Pemkab Blitar

    Warga Kritis Terganjal BPJS, Nurhadi Semprot Pemkab Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Wajah pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar kembali tertampar oleh realitas pahit di lapangan. Di saat pemerintah mendengungkan jargon jaminan kesehatan, Endang Susianis, seorang warga miskin asal Desa Gembongan, Kecamatan Ponggok, justru harus bertaruh nyawa melawan birokrasi yang kaku dan anggaran daerah yang diklaim habis.

    Kasus memilukan ini terungkap saat keluarga Endang mengadu kepada Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, pada Jumat (21/11/2025). Endang yang dalam kondisi kritis membutuhkan pertolongan medis segera namun terbentur administrasi jaminan kesehatan.

    Derita Endang bermula dari ketidakmampuan ekonomi. Upaya keluarganya mendapatkan hak kesehatan seolah menemui jalan buntu di setiap lini.

    Endang sempat mencoba untuk mendaftar PBI (Pusat) namun proses pendaftaran memakan waktu lama, tidak relevan dengan urgensi penyakit yang dialaminya. Perempuan itu pun juga sempat mendaftar PBID (Daerah) namun harapan mendapat bantuan iuran dari Pemkab Blitar pupus seketika. Alasannya klasik yakni kuota habis dan tidak ada anggaran.

    Akhirnya Endang mau tidak mendaftar kepesertaan BPJS Mandiri. Namun dalam keputusasaan, keluarga memaksakan diri mendaftar mandiri. Sayangnya, mereka kembali terpukul oleh regulasi bahwa kepesertaan baru aktif setelah masa tunggu 14 hari.

    Bagi pasien kritis seperti Endang, waktu 14 hari adalah pertaruhan hidup dan mati. Ia hanyalah satu dari sekian banyak potret warga Kabupaten Blitar yang menjadi korban dari apa yang dinilai sebagai “kealpaan” pemerintah daerah dalam memprioritaskan kesehatan warganya.

    Merespons aduan tersebut, Nurhadi tidak bisa menyembunyikan kegeramannya. Politisi Partai Nasdem yang dikenal dekat dengan wong cilik ini menilai Pemkab Blitar gagal hadir di tengah kesulitan warganya.

    Menurutnya, kasus Endang tidak akan terjadi jika Kabupaten Blitar sudah mencapai status Universal Health Coverage (UHC). Dengan status UHC, warga miskin yang sakit bisa langsung didaftarkan dan aktif kepesertaannya hari itu juga (non-cut off), tanpa harus menunggu 14 hari.

    “Saya kira Pemkab harus mengupayakan supaya bisa tercapai UHC. Supaya ketika masyarakat miskin sakit, tidak perlu menunggu 14 hari untuk bisa ditangani. Ini masalah nyawa,” kritik Nurhadi tajam.

    Nurhadi lantas membandingkan Kabupaten Blitar dengan daerah tetangga yang dinilai lebih peduli pada kesehatan warganya. Kota Blitar, serta Kota dan Kabupaten Kediri, telah sukses mencapai UHC, sehingga warganya terlindungi.

    Ketimpangan ini, menurut Nurhadi, bukan semata-mata soal kemampuan anggaran, melainkan niat dan keberpihakan politik (political will) kepala daerah.

    “Ini kan soal niat, soal kemauan untuk menolong warganya. Buktinya daerah tetangga bisa. Kalau alasannya anggaran tidak cukup, ya itu masalah political will. Bisa di-refocusing anggaran yang tidak urgent,” tegasnya.

    Legislator Senayan ini mendesak Pemkab Blitar segera menata ulang prioritas anggaran. Ia mengingatkan bahwa kesehatan adalah hak dasar yang tidak bisa ditawar.

    “Kesehatan itu nomor satu, utama. Kalau orang sehat, orang bisa bekerja, bisa memiliki penghasilan. Jangan sampai ada lagi warga miskin yang harus meregang nyawa hanya karena menunggu aturan administrasi 14 hari,” pungkas Nurhadi. [owi/beq]

  • Pembangunan Koperasi Merah Putih di Ponorogo, Upaya Mempercepat Penguatan Ekonomi Desa

    Pembangunan Koperasi Merah Putih di Ponorogo, Upaya Mempercepat Penguatan Ekonomi Desa

    Ponorogo (beritajatim.com) – Upaya membangun fondasi ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kembali dipercepat. Komandan Kodim 0802/Ponorogo Letkol Arh Farauk Saputra mendampingi Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita meninjau sejumlah titik lahan yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan gedung koperasi merah putih tersebut.

    Peninjauan dilakukan di 4 desa di Kecamatan Pulung. Yakni di Desa Wagir Kidul, Desa Pulung Merdiko, Desa Plunturan, dan Desa Kesugihan. Desa-desa ini telah menyodorkan lahan siap bangun, untuk mendukung program penguatan ekonomi berbasis desa.

    “Peninjauan lahan lokasi pembangunan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini terus kami lakukan secara maraton, dan Alhamdulillah kali ini kami bersama Plt. Bupati Ponorogo berada di wilayah Kecamatan Pulung dalam rangka kegiatan yang sama yaitu meninjau lahan yang sudah disiapkan oleh desa,” kata Dandim Ponorogo, ditulis Sabtu (22/11/2025).

    Letkol Arh Farauk menegaskan bahwa kehadiran Plt Bupati Ponorogo dalam agenda lapangan ini, menjadi sinyal kuat bahwa program Koperasi Merah Putih dijalankan secara terpadu antara Pemkab dan jajaran TNI.

    “Sebagaimana peninjauan yang sudah-sudah, ini juga wujud komitmen kami baik Kodim 0802/Ponorogo maupun Pemkab Ponorogo dalam upaya mendukung suksesnya program Pemerintah terkait KDKMP di wilayah Kabupaten Ponorogo,” katanya.

    Dia menambahkan, peninjauan langsung diharapkan memberi kepastian tentang kesiapan lahan di setiap desa sebelum pembangunan dimulai. Sinergi lintas sektor ini dinilai penting. Dandim Ponorogo menyebut keikutsertaan Plt Bupati Ponorogo sebagai bukti nyata bahwa Pemda, TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya berada dalam barisan yang sama untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih. Program ini digadang-gadang menjadi instrumen pemberdayaan yang mendorong kemandirian desa sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. (end/ted)

  • APBD Terbatas, Dishub Jember Hanya Bisa Biayai Tiga Perlintasan Rel KA

    APBD Terbatas, Dishub Jember Hanya Bisa Biayai Tiga Perlintasan Rel KA

    Jember (beritajatim.com) – Keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2026 membuat Dinas Perhubungan tidak bisa membiayai operasional petugas palang pintu rel kereta api atau jalur perlintasan langsung.

    Kepala Bidang Keselamatan Dishub Jember Mahmud Rizal mengatakan, hanya mendapat alokasi anggaran Rp 114,950 juta. “Rata-rata anggaran kami ya segitu,” katanya, ditulis Sabtu (22/11/2025).

    Anggaran itu hanya untuk membiayai kegiatan pemeliharaan pos jalur perlintasan langsung (JPL) dan sosialisasi lalu lintas usia dini. “Idealnya gak cukup, Kemarin kami sempat usulkan ke Pak Kepala Dinas, cuma memang belum terakomodasi,” kata Rizal.

    Saat ini ada 99 jalur perlintasan langsung di Kabupaten Jember. Sebanyak tiga perlintasan dijaga petugas dari Dishub Jember, 28 perlintasan dijaga petugas dari PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 9, 14 perlintasan dijaga dengana biaya swadaya masyarakat sekitar, dan 54 perlintasan tidak terjaga.

    “Sementara untuk kegiatan sosialisasi lalu lintas, dilakukan untuk siswa taman kanak-kanak, hampir seminggu dua tiga kali,” kata Rizal.

    Anggota Komisi C DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo berharap ada perhatian serius terhadap jalur perlintasan ini. Dia meminta sebagian anggaran penerangan jalan umum yang dialokasikan Rp 42 miliar bisa digeser untuk menambah biaya operasional perlintasan, termasuk untuk membantu swadaya masyarakat.

    Kepala Dishub Jember Gatot Triyono mengatakan, ada bantuan tujuh pintu perlintasan dari Kementerian Perhubungan dan tiga pintu perlintasan dan Pemerintah Provinsi Jatim. “Insya Allah tahun depan kita akan mendapatkan lagi dari Kementerian. Tapi setelah diberi bantuan Kementerian, kami wajib menyediakan petugas jaganya,” katanya.

    Gatot mengakui tanggungan biaya operasional personel cukup berat. “Karena personel ini melekat. Solusi kami adalah menggunakan juru parkir yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Jadi mereka kamu pekerjakan di pintu perlintasan. Nanti lepas dari itu, mereka bisa bekerja sebagai juru parkir,” katanya.

    Dishub sudah memperoleh pelatihan dan sertitikasi terhadap 15 orang juru parkir. “Kami kemarin juga memberangkatkan 35 orang petugas untuk memperoleh sertifikasi,” kata Gatot. [wir]