Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Singgung Gaza, Gibran: Dunia tak boleh normalisasi penderitaan manusia

    Singgung Gaza, Gibran: Dunia tak boleh normalisasi penderitaan manusia

    Johannesburg, Afrika Selatan (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyinggung konflik di berbagai belahan dunia, termasuk di Gaza, Palestina, dan mengajak para pemimpin dunia untuk tidak menormalisasi penderitaan manusia yang sebenarnya dapat dicegah.

    Dalam sesi kedua KTT G20 yang dihadiri puluhan pimpinan negara, Gibran mengatakan bahwa bencana yang terjadi saat ini bukan hanya bencana alam, namun banyak bencana lainnya yang merupakan akibat dari tindakan manusia.

    “Kita melihat hal ini di Gaza, Ukraina, Sudan, dan Sahel, serta banyak wilayah lainnya, di mana konflik telah meruntuhkan rumah-rumah, merampas harapan dan mata pencaharian masyarakat,” kata Gibran yang disaksikan melalui ruang media KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu.

    Gibran menyoroti tragedi dan bencana kemanusiaan itu mengingatkan kita untuk menempatkan rasa kemanusiaan di jantung tata kelola global.

    Menurut Gibran, pemimpin dunia tidak boleh membiarkan penderitaan manusia itu menjadi sebuah normal baru.

    “Dunia tidak boleh membiarkan dan menormalisasi penderitaan manusia yang sebenarnya dapat dicegah menjadi normal baru,” kata Gibran.

    Gibran menambahkan bahwa kelompok negara yang tergabung dalam G20 sebagai forum yang mewakili 85 persen produk domestik bruto (PDB) dunia, memiliki kewajiban moral untuk memimpin dengan memberi contoh.

    “G20 memiliki kewajiban moral untuk memimpin dengan memberi contoh, memastikan bahwa pertumbuhan dan ketahanan menjadi dua sisi mata uang yang sama, mendorong harapan, kemakmuran, dan keadilan bagi semua,” kata Gibran.

    Adapun dalam sesi kedua KTT G20, para pemimpin dunia membahas tema yang berfokus pada pembangunan dunia yang tangguh (resilient world), yang mencakup isu kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan (just energy transition), serta sistem pangan.

    Gibran juga akan menyampaikan pidato pada sesi ketiga yang membahas isu pekerjaan layak (decent work) dan tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence). Sesi ketiga juga akan membahas mengenai mineral kritis yang menjadi usulan dan fokus kepentingan Indonesia pada pertemuan kali ini.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran di G20: Program MBG dari Prabowo adalah investasi strategis

    Gibran di G20: Program MBG dari Prabowo adalah investasi strategis

    Presiden Indonesia berfokus pada ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil sebagai investasi strategis. Hal ini mendorong penggunaan produk lokal, memberdayakan petani dan peternak, sekaligus memperluas kegiatan eko

    Johannesburg, Afrika Selatan (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan investasi strategis, yang disampaikannya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11).

    Dalam sesi kedua KTT G20 yang dihadiri puluhan pimpinan negara, Gibran menyatakan ketahanan pangan dan program MBG bukan sekadar agenda ekonomi.

    “Presiden Indonesia berfokus pada ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil sebagai investasi strategis. Hal ini mendorong penggunaan produk lokal, memberdayakan petani dan peternak, sekaligus memperluas kegiatan ekonomi di berbagai bidang,” kata Wapres Gibran yang disaksikan melalui ruang media KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu.

    Pada pertemuan tingkat tinggi itu, Gibran mengatakan program MBG telah membawa efek berganda, seperti penggunaan bahan baku lokal dan pemberdayaan petani dan peternak sebagai pemasok.

    Dalam sesi kedua KTT G20, tema yang dibahas berfokus pada pembangunan dunia yang tangguh (resilient world), yang mencakup isu kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan (just energy transition), serta sistem pangan.

    Dalam hal itu, Gibran menyatakan bahwa solidaritas global dan kepemimpinan yang tegas dibutuhkan untuk mengatasi krisis yang semakin intensif.

    Pemerintah Indonesia pun mengajak Afrika Selatan untuk memajukan ketahanan energi, air dan pangan.

    Indonesia yang merupakan negara kepulauan terletak di cincin api Pasifik, menghadapi lebih dari 3.000 bencana setiap tahun, mulai dari gempa bumi, banjir, hingga letusan gunung berapi.

    Gibran mengatakan bahwa karena kondisi geografis tersebut, ketahanan pangan, air, dan energi bukan sebuah slogan bagi Indonesia, melainkan kenyataan yang harus dihadapi sehari-hari.

    “Berangkat dari pengalaman-pengalaman ini, Indonesia mempromosikan konsep ketahanan berkelanjutan, sebuah kerangka kerja yang memungkinkan pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan lingkungan berjalan selaras,” kata Gibran.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Fitri Supratiwi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Mojokerto Tekankan Pentingnya Deep Learning untuk Cetak Generasi Unggul

    Bupati Mojokerto Tekankan Pentingnya Deep Learning untuk Cetak Generasi Unggul

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mendorong para pelajar di Bumi Majapahit agar mampu menjadi agen pencipta perubahan di masa mendatang. Harapan itu disampaikannya saat membuka Workshop Implementasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dengan Pemanfaatan Digital.

    Di hadapan ratusan guru yang hadir di Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Sooko, Gus Bara (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa pelajar hanya dapat berkembang menjadi generasi unggul jika para tenaga pendidik mampu memberikan pengajaran secara menyeluruh, mulai dari literasi dasar hingga literasi digital dan teknologi.

    “Kita ingin menyiapkan generasi yang bukan hanya mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga menjadi pencipta perubahan. Kita pastikan bahwa anak-anak Mojokerto tidak hanya cakap dalam literasi dasar, tetapi juga unggul dalam literasi digital, literasi data, serta literasi teknologi,” ungkapnya, Sabtu (22/11/2025).

    Menurutnya, peningkatan kualitas SDM adalah fokus penting dalam pembangunan daerah. Hal itu sudah tercermin dalam misi kedua Pemkab Mojokerto yang menekankan upaya mewujudkan SDM tangguh, cerdas, terampil, produktif, dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.

    Dalam kesempatan tersebut, Gus Barra juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program deep learning yang dinilai selaras dengan arah pembangunan yang tengah ditempuh pemerintah daerah. Ia kemudian menegaskan tiga komitmen Pemkab Mojokerto untuk memperkuat ekosistem pendidikan modern dan adaptif.

    “Saya ingin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk terus mendorong penguatan kapasitas guru dalam penggunaan teknologi digital, penyediaan infrastruktur yang mendukung pembelajaran digital secara bertahap dan berkelanjutan, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, komunitas pendidikan, dan dunia usaha,” katanya.

    Di hadapan sekitar 450 guru dan tenaga pengajar, Gus Barra kembali mengajak para pendidik untuk terus bekerja dengan dedikasi demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia mengajak seluruh pendidik dan tenaga kependidikan untuk terus bekerja dengan penuh keikhlasan, meningkatkan kompetensi, mengembangkan inovasi, dan memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik.

    Kegiatan ini sendiri digelar PGRI Kabupaten Mojokerto. Deep learning sendiri merupakan metode pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam, penguasaan kompetensi, dan keterlibatan aktif siswa. Mengutip penjelasan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti, terdapat tiga prinsip utama dalam proses deep learning.

    Mindful, yakni belajar dengan kesadaran penuh dan saling menghormati; meaningful, yaitu menemukan makna dan manfaat ilmu; serta joyful, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan memberikan penghargaan atas setiap proses penemuan. [tin/kun]

  • Kemendagri tegaskan pentingnya komitmen kuat selesaikan batas desa

    Kemendagri tegaskan pentingnya komitmen kuat selesaikan batas desa

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pemerintah desa.

    “Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat untuk tercapainya target penegasan batas desa, menuju Indonesia Emas, ” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Murtono dalam acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, Sabtu, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

    Dia menjelaskan, penegasan batas desa merupakan amanat Undang-Undang (UU) 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam aturan itu disebutkan bahwa batas desa merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

    Oleh karenanya, kata dia, penegasan batas desa disahkan dengan Peraturan Bupati atau Wali Kota. Saat ini, Indonesia memiliki 75.266 Desa, namun belum semuanya memiliki batas desa yang definitif.

    Sejauh ini, disebutkan bahwa baru 10.909 desa yang telah memiliki peraturan kepala daerah (perkada) tentang batas desa atau sekitar 14,4 persen dari total jumlah desa di Indonesia.

    Namun demikian, menurut Murtono, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, penyelesaian batas desa tidak hanya dilakukan kabupaten atau kota, tetapi juga pemerintah daerah dan pusat.

    “Selain dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memang memiliki kewenangan, namun juga dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah provinsi dan pusat,” tutur dia.

    Pemerintah provinsi, lanjut dia, bisa saja memberikan dukungan bantuan keuangan khusus maupun fasilitasi, sedangkan dapat juga difasilitasi pusat melalui bantuan pemerintah, sebagaimana di antaranya dengan Program ILASPP.

    Melalui Program ILASPP tersebut, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPR) akan menyelesaikan 5.000 batas desa hingga 2029.

    Acara tersebut diselenggarakan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, yang berlangsung selama 4 hari, yakni sejak Kamis (20/11) hingga Minggu (23/11).

    Adapun pesertanya merupakan perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. ILASPP bertujuan mendukung pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan penegasan batas desa.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Sigit Pinardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP tegaskan komitmen bangun basis politik di Riau lewat tiga pilar

    PDIP tegaskan komitmen bangun basis politik di Riau lewat tiga pilar

    Jakarta (ANTARA) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menegaskan komitmennya membangun basis politik di Riau melalui tiga pilar utama, yaitu penguatan akar budaya Melayu, penanaman keteladanan sejarah, dan merumuskan ide-cita-cita masa depan.

    Dilansir dari keterangan resmi, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang PDIP serentak di Pekanbaru, Riau, Sabtu, mengatakan bahwa dalam hal budaya, sumbangsih kultural Riau sangat fundamental bagi persatuan nasional.

    Hasto memuji keindahan songket dan tarian Riau yang disajikan dalam drama musikal, lalu menyampaikan pantun penghormatan.

    Ia juga menekankan pentingnya peran sentral budaya Melayu dalam mempersatukan Indonesia melalui Sumpah Pemuda 1928.

    “Meskipun pengguna Bahasa Jawa, Sunda, Batak jauh lebih besar, para pemuda visioner itu mencari suatu tradisi kebudayaan yang menjadi jembatan. Mengapa Bahasa Indonesia yang akarnya Melayu? Maka, banggalah bahasa ini sungguh-sungguh telah menyatukan kita,” katanya.

    Kemudian, terkait pilar kedua soal keteladanan sejarah, Hasto menyampaikan keprihatinannya karena banyak anak bangsa yang lupa sejarah akibat pendidikan politik yang ahistoris.

    Ia pun mengajak kader PDIP untuk meneladani pengorbanan sejati, dimulai dari kisah Sultan Syarif Kasim II dari Kesultanan Siak.

    “Beliau mempersembahkan kedaulatannya, mahkotanya, pedangnya, dan dana sebesar 13 juta gulden dipersembahkan bagi Republik yang baru berdiri. Beliau tidak bertanya mau jadi apa, dan akhirnya beliau lebih memilih menjadi rakyat biasa,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Hasto juga menyoroti semangat Bung Karno yang mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada usia 26 tahun dengan prinsip noncooperation melawan kolonialisme terbesar di dunia saat itu.

    “Seorang anak muda memekikkan dengan lantang: ‘Saya mendirikan PNI untuk memerdekakan Indonesia Raya’,” ucapnya.

    Untuk menguji mental kader, Hasto membacakan surat mengharukan dari kader PNI di Ciamis yang akan digantung Belanda, sebagai contoh pengorbanan total demi kemerdekaan.

    “Bayangkan, sebelum digantung, mereka berkirim surat kepada Bung Karno yang isinya menyatakan pergi ke tiang gantungan dengan hati gembira karena yakin Bung Karno akan melanjutkan peperangan,” katanya.

    Ia lantas melontarkan tantangan kepada para kader PDIP yang hadir untuk memiliki keberanian seperti itu.

    “Apakah kita punya keberanian seperti ini? Pemilu baru menghadapi intimidasi, sudah banyak yang takut dan melintir,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan kembali pesan moral Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berpesan bahwa menjadi banteng-banteng PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh jabatannya apa, tetapi ditentukan oleh apa yang bisa kita berikan kepada rakyat Indonesia.

    PDIP, kata Hasto, harus fokus membangun peradaban politik berbasis pengorbanan dan ideologi, bukan sekadar mengejar kekuasaan transaksional.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran promosikan QRIS jadi solusi pembayaran sederhana di KTT G20

    Gibran promosikan QRIS jadi solusi pembayaran sederhana di KTT G20

    Johannesburg, Afrika Selatan (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mempromosikan sistem pembayaran digital milik Indonesia, QRIS, sebagai solusi pembayaran yang sederhana di hadapan pemimpin dunia yang hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu.

    Dalam pidato perdananya, Wapres Gibran menyatakan bahwa Indonesia mendorong inklusi keuangan, termasuk kehadiran QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) yang mendorong partisipasi publik dalam perekonomian.

    “Sistem pembayaran digital nasional kami, QRIS, menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan berbiaya rendah dapat mendorong partisipasi dalam perekonomian dan meminimalkan ketimpangan,” kata Wapres yang disaksikan melalui ruang media KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan.

    Dalam sesi pertama KTT G20, para pemimpin dunia fokus membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang.

    Terkait hal itu, Wapres menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik fokus G20 pada keuangan berkelanjutan, namun ambisinya harus lebih jauh untuk menutup kesenjangan dan mengupayakan adaptasi, mitigasi, dan transisi yang adil dan setara.

    Menurut Gibran, dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih mudah diakses, terprediksi, dan setara, terutama bagi negara-negara berkembang, melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan mekanisme transisi hijau.

    Indonesia pun mengalokasikan lebih dari separuh anggaran iklim nasional, sekitar 2,5 miliar dolar AS per tahun, untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian, dan infrastruktur berketahanan iklim.

    Wapres juga menyoroti teknologi yang sedang berkembang, seperti aset kripto, token digital, termasuk Bitcoin, yang dapat menciptakan peluang sekaligus risiko.

    “Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan agar G20 memulai dialog tentang economic intelligence,” kata Gibran.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rapat Koordinasi, Ketum PBNU Gus Yahya Respon Kabar Pemakzulannya di Surabaya

    Rapat Koordinasi, Ketum PBNU Gus Yahya Respon Kabar Pemakzulannya di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, merespons isu pemakzulan dirinya saat menghadiri rapat di Hotel Novotel Samator, Surabaya, pada Sabtu malam (22/11/2025).

    Kedatangan Gus Yahya di hotel tersebut adalah untuk menghadiri dan berkoordinasi dalam forum Rapat Koordinasi Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia, sekaligus mengaku bersilaturahim antar pengurus.

    “Silaturahmi, koordinasi pengurus organisasi,” ujar Gus Yahya di Hotel Novotel Samator Surabaya, Sabtu (22/11/2025) malam.

    Ketika ditanya apakah rapat ini juga akan membahas surat Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU tanggal 20 November 2025 yang beredar terkait kabar pemakzulannya, Gus Yahya mengaku belum mengetahui. Ia juga menambahkan bahwa dirinya sama sekali belum menerima dokumen surat Risalah tersebut.

    “Saya sendiri belum terima. Tapi lihat nanti, apakah ada yang dipersiapkan, tunggu informasinya ya,” ucapnya.

    Pantauan beritajatim.com di lokasi, rapat antara Ketua Umum PBNU dan pengurus PWNU se-Indonesia ini digelar di ruangan lantai 3 hotel. Sejumlah undangan sudah hadir dan bersamaan dijaga ketat personel Banser. (rma/kun)

  • Cak Imin sebut Panji Bangsa melengkapi kekuatan PKB

    Cak Imin sebut Panji Bangsa melengkapi kekuatan PKB

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa badan otonom Panji Bangsa didirikan untuk melengkapi kekuatan partai yang dipimpinnya.

    “Sejak Panji Bangsa didirikan maka lengkap sudah seluruh kekuatan PKB,” ujar Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, saat memimpin pelantikan pengurus Panji Bangsa di Depok, Jawa Barat, Sabtu.

    Ia mengatakan pembentukan Panji Bangsa merupakan kebutuhan di tengah tuntutan, tantangan, hingga problematika kehidupan kebangsaan Indonesia.

    “Panji Bangsa lahir dan tumbuh berkembang seiring dengan kebutuhan, harapan, dan tumpuan yang diberikan oleh seluruh warga PKB, pengurus PKB, dan seluruh warga bangsa,” katanya.

    Walaupun demikian, Cak Imin mengingatkan seluruh kader Panji Bangsa bahwa perjalanan badan otonom tersebut masih panjang dan perlu konsisten pada dua hal, yakni ajaran yang diamanatkan di pundak PKB dan nilai moral.

    “Para pemimpin PKB, para kader PKB, para pengurus PKB, seluruh kader di eksekutif dan legislatif, saya menyaksikan, memiliki modal kuat. Tantangan tidak mudah, tetapi kekuatan itulah yang akan membawa kemajuan dan kebaikan umat dan bangsa kita,” ujarnya.

    Cak Imin menambahkan PKB ke depannya akan terus maju seiring dengan tantangan maupun tuntutan perubahan zaman.

    “Kami akan maju seiring dengan kebutuhan peradaban yang ada di depan mata kita. Dengan semangat itu, insyaallah PKB akan menang, akan jaya, dan mengatasi seluruh masalah dan kehidupan kebangsaan kita,” katanya.

    Hingga saat ini kepengurusan Panji Bangsa telah terbentuk di 33 dari total 38 provinsi di Indonesia. Lima wilayah yang belum terbentuk meliputi Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Maluku, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab & BAZNAS Bergerak: Fasilitas Al-Khoziny Dipulihkan, Santri Diminta Tetap Semangat

    Pemkab & BAZNAS Bergerak: Fasilitas Al-Khoziny Dipulihkan, Santri Diminta Tetap Semangat

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kepedulian organisasi, lembaga dan lainnya terhadap musibah robohnya bangunan tiga lantai Lembaga Pesantren Al-Khoziny Buduran terus mengalir.

    Sabtu (21/11/2025), Bupati Sidoarjo H. Subandi menyerahkan bantuan kepada Lembaga Pesantren Al-Khoziny sebesar Rp 1,385 miliar. Itu merupakan donasi dari para ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

    Bupati Sidoarjo menyampaikan bahwa donasi ini sebagai wujud prihatin melihat dampak yang dirasakan oleh pengasuh, tenaga pendidik, santri, serta keluarga di sekitar akibat peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu.

    “Di masa seperti ini, hal terpenting adalah bergerak bersama untuk meringankan beban dan memulihkan kembali kehidupan pesantren,” ucap Subandi.

    Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BAZNAS Kabupaten Sidoarjo juga menyerahkan bantuan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab bersama. Bantuan ini merupakan dukungan nyata dari pemerintah daerah dan amanah masyarakat yang dihimpun oleh BAZNAS.

    “Tujuan kami adalah membantu pemulihan fasilitas, mendukung kebutuhan dasar santri, serta mempercepat proses belajar mengajar agar kegiatan pendidikan kembali berjalan dengan layak dan aman,” terang bupati.

    Dalam kesempatan itu, H. Subandi juga menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo atas kolaborasi dan respons cepat yang telah diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat, donatur, dan relawan atas dukungan yang telah disalurkan.

    “Sinergi ini merupakan manifestasi nyata bahwa solidaritas itu jauh lebih kuat dibandingkan tantangan yang kita hadapi,” lanjutnya.

    Saat bertemu para pengasuh dan pengurus pesantren, bupati juga menyampaikan beberapa pesan. Di antaranya, pesan agar bantuan ini bisa dikelola dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, dengan memprioritaskan perbaikan yang paling mendesak demi keselamatan dan keberlangsungan pendidikan di pesantren.

    “Kami juga berpesan kepada para santri untuk tetap tenang dan terus bersemangat belajar serta menimba ilmu di pondok pesantren,” imbuhnya. (isa/kun)

  • Erupsi Semeru 2025 Rusak Banyak Rumah, Pemerintah Pertimbangkan Resettlement Warga dari Jalur Lahar

    Erupsi Semeru 2025 Rusak Banyak Rumah, Pemerintah Pertimbangkan Resettlement Warga dari Jalur Lahar

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah masih mempertimbangkan secara detail mekanisme pemulihan rumah warga yang rusak akibat erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (22/11/2025).

    Pertimbangan tersebut mencakup apakah bangunan akan dipulihkan di lokasi yang sama atau harus dipindahkan ke wilayah yang lebih aman (resettlement), mengingat rumah warga yang rusak pada erupsi Rabu (19/11/2025) kemarin berada di jalur aliran lahar.

    Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Menurutnya, hingga kini pihaknya masih terus memantau kondisi dan menunggu laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di lapangan.

    “Saya sendiri masih terus memantau laporan dari BPBD terkait dengan apakah kerusakan ini, kerusakan yang harus melibatkan rekonstruksi, atau bahkan resettlement—jadi pemukiman kembali di tempat lain,” jelas Emil saat diwawancara, Sabtu (22/11/2025).

    Ia juga mengungkapkan tidak ingin terburu-buru untuk memastikan mekanisme pemulihan, karena sampai hari ini proses pendataan bangunan rumah rusak masih berlangsung dan dilakukan secara saksama. “Ini kami mohon waktu karena pendatannya dilakukan secara saksama oleh teman di lapangan,” jelasnya.

    Wakil Gubernur Emil menambahkan bahwa situasi di lokasi erupsi sudah berangsur membaik, namun petugas masih membatasi aktivitas warga yang berada di zona merah dan mengarahkan mereka agar ke tempat pengungsian yang lebih aman.

    “Warga yang diminta untuk mengungsi sebagai langkah preventif juga masih ada, karena mereka (BPBD) ada petanya mengenai alur-alur aliran lahar. Nah ada zona merah ini yang memang harus dihindari,” ucap Emil.

    Untuk diketahui, berdasarkan data BPBD Jawa Timur per hari Kamis (20/11/2025), total ada 200 rumah warga rusak akibat erupsi, 21 di antaranya rusak berat, meliputi bangunan di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. (rma/kun)