Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Gubernur Bobby minta Pramuka ikut bantu pemberantasan narkoba di Sumut

    Gubernur Bobby minta Pramuka ikut bantu pemberantasan narkoba di Sumut

    “Lewat gerakan Pramuka yang masif akan menjadi dasar mencegah anak-anak kita tidak melirik, dan tidak tertarik narkoba. Karena kita tahu narkoba di daerah kita ini masih sangat tinggi,”

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution meminta gerakan Pramuka ikut berperan membantu dalam upaya pemberantasan narkoba di wilayah Sumut.

    Pihaknya berharap kepengurusan Kwartir Daerah (Kwarda) Sumut periode 2025–2030 menjadi garda terdepan mencegah generasi muda tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

    “Lewat gerakan Pramuka yang masif akan menjadi dasar mencegah anak-anak kita tidak melirik, dan tidak tertarik narkoba. Karena kita tahu narkoba di daerah kita ini masih sangat tinggi,” kata Bobby usai melantik pengurus Kwarda Sumut dalam keterangannya di Medan, Sumut, Ahad.

    Badan Narkotika Nasional RI bersama Polda Sumut mengungkap sebanyak 1,4 ton narkotika jenis sabu-sabu dari total 1,7 ton narkotika di wilayah Sumut dan Aceh selama Januari sampai dengan 25 September 2025.

    Polda Sumut mencatat telah mengungkap jaringan narkoba sebanyak 4.749 kasus tersebar di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan jumlah tersangka 6.004 orang.

    Data Badang Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumut pada 2024 menyebutkan, dari 15,78 juta jiwa jumlah penduduk Sumatera Utara, di antaranya 1,7 juta jiwa sudah terpapar narkoba.

    “Saya meminta kepengurusan baru ini untuk mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Bobby.

    Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution sebelumnya dilantik oleh Ketua Kwartir Nasional Budi Waseso sebagai Ketua Majelis Pembimbing Kwarda Sumut.

    Kemudian, Bobby mengukuhkan Dikky Anugerah Panjaitan menjadi Ketua Kwarda Sumut, Bobby Indra Prayoga sebagai Sekretaris, Syafrizal Syah menjadi Bendahara, dan Usman Effendy Sitorus sebagai Ketua Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Sumut.

    “Tantangannya saat ini berbeda, dan menjadi kewajiban kita untuk menyiapkan generasi yang akan mengisi Indonesia Emas 2045. Tinggal 20 tahun lagi, dan itu waktu yang singkat,” jelas Bobby.

    Ketua Kwartir Nasional Budi Waseso menegaskan bahwa selain narkoba, masih banyak ancaman yang dapat merusak masa depan generasi muda di Tanah Air.

    Menurutnya, Pramuka menjadi instrumen strategis dalam pembentukan karakter bagi generasi muda di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    “Generasi yang kita siapkan adalah generasi unggul. Kalau tidak unggul berarti emas palsu atau suasa. Pramuka salah satu yang bisa menangkal hal-hal yang merusak anak muda Indonesia,” tegas Budi.

    Ketua Kwarda Sumut Dikky Anugerah Panjaitan menyatakan komitmennya agar Pramuka menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut membangun generasi muda.

    “Kami memastikan siap menjadi mitra strategis Pemprov Sumut, memberikan dukungan menciptakan Sumut yang unggul dan maju,” tutur Dikky.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI pastikan penanganan dampak erupsi Semeru diperkuat

    TNI pastikan penanganan dampak erupsi Semeru diperkuat

    “TNI akan selalu hadir untuk rakyat, terutama dalam kondisi darurat seperti ini. Sejak erupsi terjadi, kami langsung bergerak membantu evakuasi, pengamanan jalur, dan memastikan bantuan sampai ke masyarakat,”

    Jakarta (ANTARA) – TNI memastikan upaya penanggulangan dampak erupsi Gunung Semeru di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur diperkuat melalui langkah cepat dan terkoordinasi bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait lainnya.

    TNI Angkatan Darat melalui jajaran Korem 083/Baladhika Jaya dan Kodam V/Brawijaya telah turun langsung ke lapangan pada Sabtu (22/11) untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

    “TNI akan selalu hadir untuk rakyat, terutama dalam kondisi darurat seperti ini. Sejak erupsi terjadi, kami langsung bergerak membantu evakuasi, pengamanan jalur, dan memastikan bantuan sampai ke masyarakat,” ujar Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf. Kohir sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

    Dijelaskannya, peninjauan dimulai dari SD Negeri 04 Supiturang yang menjadi salah satu titik utama pengungsian warga. Di lokasi ini, unsur TNI bersama instansi lainnya memastikan ketersediaan layanan kesehatan, logistik harian, perlindungan kelompok rentan, serta kesiapan fasilitas pengungsian.

    Selain itu, personel di lapangan juga membantu pengamanan wilayah sekitar, mobilitas warga, dan penataan jalur evakuasi.

    Sebagai bentuk dukungan kemanusiaan, telah disalurkan 19 item bantuan kemanusiaan, mulai dari selimut, kebutuhan balita, pakaian anak, perlengkapan mandi, hingga sembako dan kebutuhan dasar lainnya.

    Selain mengecek lokasi pengungsian, rombongan juga meninjau wilayah terdampak di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, salah satu kawasan dengan paparan material vulkanik paling berat.

    Kondisi rumah warga, sebaran material erupsi, kondisi jalur evakuasi, serta infrastruktur dasar menjadi fokus utama asesmen lapangan, sebagai dasar penguatan penanganan pasca-bencana oleh seluruh pemangku kepentingan.

    TNI menegaskan, penanganan bencana membutuhkan tindakan cepat, terukur, dan penuh empati. Keselamatan warga, kelancaran distribusi bantuan, serta stabilitas wilayah menjadi fokus utama di lapangan.

    Oleh sebab itu, unsur prajurit terus disiagakan mengingat dinamika aktivitas Gunung Semeru yang masih berada pada tingkat kewaspadaan tinggi.

    Di sisi lain, sinergisitas diyakini menjadi salah satu kunci utama keberhasilan penanganan bencana. Dalam hal ini, TNI bekerja berdampingan dengan BPBD, Polri, pemerintah daerah, relawan, dan berbagai elemen masyarakat untuk mempercepat pemulihan dan memastikan setiap langkah penanganan bencana dijalankan secara aman dan manusiawi.

    TNI berharap dengan kerja terkoordinasi dan dukungan penuh di lapangan, upaya penanggulangan dampak erupsi Semeru dapat berlangsung cepat, tepat, dan memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat Lumajang.

    Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya melaporkan Gunung Semeru meletus pada Rabu (19/11) pukul 16.00 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak.

    Gunung Semeru mengembuskan awan panas yang memiliki jarak luncur mencapai tujuh kilometer dari arah puncak dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut.

    Erupsi terekam di seismogram pos pemantauan gunung api di Lumajang memiliki amplitudo maksimum 40 milimeter dan durasi sekitar 16 menit 40 detik.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator PKB Sakit Hati Jember Dibandingkan dengan Banyuwangi Soal Budaya

    Legislator PKB Sakit Hati Jember Dibandingkan dengan Banyuwangi Soal Budaya

    Jember (beritajatim.com) – Nurhuda Candra Hidayat, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengaku agak sakit hati saat Jember dibandingkan dengan Banyuwangi dalam hal kesenian dan kebudayaan tradisional.

    “Memang (julukan) kota budaya ada di Banyuwangi. Cuma apakah di Jember enggak ada budaya? Kan ada. Cuma (mereka) sedikit terisolir karena kita sering mengundang artis-artis besar saja, lokalnya enggak,” kata Nurhuda, dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember, di gedung parlemen, Sabtu (22/11/2025) sore.

    Menguatkan seni budaya lokal Jember, Candra meminta pemerintah daerah melibatkan seniman tradisional dalam acara ‘Artis Pulang Kampung’ yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2025 sebesar Rp 500 juta. “Saya belum menemukan unsur kebudayaan dalam acara ini,” katanya.

    Padahal, menurut Nurhuda, banyak seni tradisi yang belum disentuh oleh pemerintah daerah dan saat ini mati suri. Senmentara sejumlah kegiatan seni di Jember selama ini banyak mendatangkan artis luar kota. “Saya tangkap kita cenderung euforia dengan banyaknya masyarakat yang datang menyaksikan. Tolok ukurnya di situ,” katanya.

    Dari sini, Nurhida minta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengundang para pelaku seni tradisi untuk tampil dalam acara ‘Artis Pulang Kampung’. Dia memahami kekhawatiran penyelenggara bahwa acara itu akan sepi penonton jika mengundang seniman tradisional.

    “Tapi saya lihat di Taman Mini Indonesia Indah, banyak yang hadir dalam pertunjukan kebudayaan lokal Jawa Timur. “Saya harap Jember kayak begitu, sehingga orang ngomong Kota Budaya enggak melulu Banyuwangi,” kata Nurhuda.

    Ketua Komisi B Candra Ary Fianto mengatakan, belum adanya Peraturan Daerah Pemajuan Kebudayaan menghambat perlindungan terhadap seni budaya di Jember. “Ada 17 etnis, ada 17 budaya.m yang harus dilindungi dari banyak hal,” katanya.

    Candra juga tidak sepakat jika Jember disebut Kota Pendalungan. “Biarkan perbedaan tumbuh sesuai dengan ciri khas sendiri. Tidak harus digabungkan, tidak harus disatukan. Tidak harus disamaartikan. Karena Pendalungan itu budaya yang sengaja dibuat. Bukan budaya yang asli,” katanya.

    Candra meminta Pemkab Jember mengalokasikan anggaran untuk pembuatan naskah akademik Perda Pemajuan Kebudayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2026. “Nanti di sana ada pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya yang penting bagi Jember. Saya pikir ini program prioritas Bupati juga,” katanya.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember Bobby Arie Sandi mengatakan, pementasan seni tradisi disesuaikan lokasi acara. “Namun ini menjadi masukan bagi kami,” katanya. [wir]

  • Bima Arya ajak mahasiswa dukung Astacita jadikan Indonesia negara maju

    Bima Arya ajak mahasiswa dukung Astacita jadikan Indonesia negara maju

    “Kita akan menjadi negara maju dalam waktu 20 tahun. Namun syaratnya dua Bapak-Ibu sekalian,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) untuk mendukung program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

    Ia menegaskan bahwa saat ini merupakan momentum terbaik sekaligus krusial bagi masa depan Indonesia. Posisi Indonesia saat ini dinilai sangat strategis untuk meraih lompatan besar menuju negara maju.

    Berdasarkan analisis sejumlah lembaga internasional, Indonesia diproyeksikan akan menjadi salah satu dari lima negara dengan ekonomi terkuat di dunia dalam 20 tahun mendatang.

    “Kita akan menjadi negara maju dalam waktu 20 tahun. Namun syaratnya dua Bapak-Ibu sekalian,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Musyawarah Nasional (Munas) IX IARMI di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

    Syarat pertama, ujar Bima, adalah kemampuan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah. Banyak negara mampu naik dari pendapatan rendah ke menengah, tetapi gagal melesat menuju kategori pendapatan tinggi. Di Asia hanya lima negara yang berhasil, sementara di Eropa terdapat 14 negara.

    “Kalau kita gagal keluar dari jebakan kelas menengah ini, maka kita akan berputar-putar di situ dalam waktu yang cukup lama,” ungkapnya.

    Syarat kedua ialah memanfaatkan bonus demografi. Saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif yang dominan. Karena itu, potensi ini harus dioptimalkan agar target Indonesia Emas 2045 dapat dicapai.

    “Asta Cita bicara itu Bapak-Ibu sekalian, Asta Cita bicara tentang pendidikan, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, adalah menyiapkan anak-anak muda, menyiapkan sektor produktif tadi,” tuturnya.

    Selain itu, Bima menjelaskan bahwa Asta Cita juga menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena itu, dibutuhkan upaya yang luar biasa dari semua pihak untuk merealisasikannya.

    Berikutnya, ia berpandangan, Asta Cita dapat disederhanakan menjadi dua tema besar, yakni pendidikan–teknologi dan pemerintahan yang efektif. Ia lantas menilai moto IARMI, “Widya Castrena Dharma Siddha” yang bermakna penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, sejalan dengan arah Asta Cita.

    “IARMI punya peran yang signifikan dan strategis apalagi bersinergi dan fokus kepada dua bidang tadi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Bima menekankan bahwa pemerintahan yang efektif adalah cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Agenda retret kepala daerah juga menargetkan efektivitas pemerintahan, termasuk efisiensi APBN dan APBD. Menurutnya, semangat penggemblengan dan kaderisasi yang dijalankan IARMI sejalan dengan hal tersebut.

    “Keprajuritan ini adalah pengabdian. Keprajuritan ini adalah kepemimpinan. Keprajuritan ini adalah pemerintahan yang efektif,” jelasnya.

    Bima kemudian membayangkan dua bentuk sinergi yang dapat diperkuat IARMI dalam mendukung Asta Cita. Pertama, sinergi antara IARMI dengan birokrasi, lembaga akademik, dan sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan serta penguasaan teknologi dalam mendukung Indonesia Emas 2045.

    Kedua, menyiapkan generasi Z sebagai calon pemimpin pada 2045, mulai dari kepala daerah hingga presiden, melalui pembekalan karakter, pengetahuan, dan talenta kepemimpinan.

    “Saya membayangkan, kalau IARMI bersinergi dengan Kemendagri, dengan kementerian-kementerian yang ada, dengan para rektor, menggembleng, melatih, memupuk talenta kepemimpinan mahasiswa dengan Menwa (Resimen Mahasiswa) sebagai motor utamanya, maka akan kita pastikan mereka siap menggantikan kita 20 tahun yang akan datang,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Selain GOR, Said Abdullah Salurkan Dana Penghijauan Rp1 Miliar di UIN Madura

    Selain GOR, Said Abdullah Salurkan Dana Penghijauan Rp1 Miliar di UIN Madura

    Pamekasan (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), MH Said Abdullah menyalurkan bantuan dana sebesar Rp1 miliar untuk program penghijauan di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Madura.

    Bantuan tersebut disalurkan disela peresmian Gelanggang Olahraga (GOR) Said Abdullah yang dibangun dari dana pribadi MH Said Abdullah, sebesar Rp3 miliar, di Kompleks Perguruan Tinggi yang beralamat di Jl Raya Panglegur KM 4 Tlanakan Pamekasan, Sabtu (22/11/2025).

    Terlebih politisi senior yang tercatat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, juga mengarahkan bantuan tersebut sepenuhnya untuk pembelian pohon dan penataan ruang hijau sebagai bagian dari upaya mendorong kampus menuju konsep Green University.

    Dalam kesempatan tersebut, wakil rakyat Dapil Jatim XI Madura juga menegaskan jika dana penghijauan sebagai bagian dari respon cepat terhadap meningkatnya ancaman perubahan iklim dan pemanasan global yang saat ini menjadi isu lingkungan paling serius.

    “Bantuan ini khusus penghijauan, untuk membeli pohon dan ditanam di kampus ini, agar UIN Madura menjadi kampus hijau, Green University. Ini penting karena dunia sedang mengalami climate change, perubahan iklim, dan pemanasan global,” kata MH Said Abdullah.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga mengajak pentingnya peningkatan kesadaran publik mengenai manfaat penanaman pohon, khususnya di kawasan pendidikan yang dapat menjadi pusat pembelajaran lingkungan. “Mari kita bangun kesadaran tentang pentingnya menanam pohon, UIN Madura juga harus menjadi pelopor,” ajaknya.

    Sementara Rektor UIN Madura, Saiful Hadi menyambut baik bantuan tersebut dan menyebut perhatian MH Said Abdullah terhadap perkembangan kampus yang selama ini dinilai sangat besar. “Kami sangat berterima kasih. Kepedulian beliau sangat besar terhadap kemajuan UIN Madura,” ungkapnya.

    “Oleh karena itu, kami memastikan UIN Madura akan memanfaatkan bantuan dana dari Pak Said untuk program penghijauan dengan sebaik mungkin, tentunya sesuai dengan amanah dari beliau (MH Said Abdullah),” pungkasnya. [pin/suf]

  • PSI Ngomong Jokowi Tak Dihargai PDIP, Ferdinand: Partai Gurem Cari Sensasi Murahan

    PSI Ngomong Jokowi Tak Dihargai PDIP, Ferdinand: Partai Gurem Cari Sensasi Murahan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Belakangan ini pernyataan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, yang menyebut Presiden ke-7, Jokowi, tidak dihargai oleh PDI Perjuangan menyita perhatian publik.

    Hal tersebut disampaikan Ahmad Ali dalam acara Rakorwil PSI se-Sultra di Kendari, pada Jumat (21/11/2025) kemarin.

    Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, tidak tinggal diam dan menanggapi pernyataan tersebut.

    Dikatakan Ferdinand, pernyataan itu hanya sebagai manuver mencari perhatian.

    “Ahmad Ali itu sedang cari sensasi murahan saja untuk terus mengangkat PSI,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (23/11/2025).

    Ferdinand mengatakan, Ahmad Ali sengaja melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial demi menjaga PSI tetap berada dalam sorotan publik.

    “Supaya terus ada dalam frame pemberitaan, makanya dia serang NasDem lah, serang PDIP lah,” sebutnya.

    Ia menyebut pola tersebut kerap digunakan partai kecil untuk menjaga eksistensi mereka.

    “Ya begitulah cara Partai Gurem untuk selalu berada dalam frame pemberitaan supaya tidak hilang,” lanjutnya.

    Ferdinand juga menegaskan bahwa klaim Ahmad Ali bahwa Jokowi tidak dihargai PDI Perjuangan tidak berdasar.

    Baginya, hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan justru berlangsung baik selama dua periode pemerintahan.

    “Jokowi itu bukan tidak dihargai di PDI Perjuangan, Jokowi itu sangat dihargai,” Ferdinand menuturkan.

    “Kalau Jokowi tidak dihargai, Jokowi itu tidak akan pernah diusulkan sampai dua periode oleh PDI Perjuangan,” tambahnya.

    Ferdinand bilang, meski beberapa kebijakan Jokowi tidak sepenuhnya disetujui partai, PDI Perjuangan tetap memberi ruang agar program pemerintah berjalan.

  • Mendagri minta Karang Taruna jadi motor penggerak perubahan desa

    Mendagri minta Karang Taruna jadi motor penggerak perubahan desa

    “Saya mengamati sebagai Mendagri, pembina desa bersama-sama Kementerian Desa, memang sebetulnya di negara Indonesia ini yang selalu menjadi driving force, membuat perubahan itu adalah pemuda,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Karang Taruna untuk menjadi motor penggerak perubahan bagi kalangan pemuda di desa dalam rangka percepatan pembangunan desa.

    “Saya mengamati sebagai Mendagri, pembina desa bersama-sama Kementerian Desa, memang sebetulnya di negara Indonesia ini yang selalu menjadi driving force, membuat perubahan itu adalah pemuda,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Tito juga menegaskan keberadaan Karang Taruna penting untuk mengoptimalkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

    Menurut Mendagri, selama ini motor penggerak perubahan di desa didominasi oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Oleh karena itu, peran aktif dari pemuda sangat diperlukan, khususnya melalui Karang Taruna.

    Dalam konteks itu, Mendagri mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dari keberadaan generasi muda. Terlebih, Indonesia juga mengalami bonus demografi, di mana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan non-produktif.

    Potensi ini perlu dimanfaatkan dengan optimal untuk memajukan desa melalui Karang Taruna. Apalagi, tren di sejumlah negara menunjukkan peningkatan perpindahan penduduk dari desa ke kota.

    “Sehingga program-program Bapak Presiden untuk memperkuat desa, di antaranya Koperasi Desa Merah Putih dan lain-lain itu adalah sangat penting untuk menahan perubahan demografi,” ujarnya.

    Mendagri berharap, upaya yang terus didorong Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat didukung oleh Karang Taruna. Ia menyambut baik apabila para Pengurus Karang Taruna Nasional berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyukseskan upaya tersebut.

    Di sisi lain, Mendagri juga menyarankan agar Karang Taruna memperkuat tata kelola organisasinya, khususnya melalui penguatan aspek historis. Dengan upaya tersebut, diharapkan para anggota Karang Taruna semakin mencintai organisasi.

    “Kami siap mendukung, saya siap mendukung dengan semua jajaran provinsi, kabupaten, kota,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggaran Museum Dialihkan untuk Festival dan Expo Sapi di Jember

    Anggaran Museum Dialihkan untuk Festival dan Expo Sapi di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Anggaran untuk pembangunan museum sebesar Rp 400 juta dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 dialihkan untuk penyelenggaraan Festival dan Expo Sapi Jawa Timur.

    Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi B DPRD Jember dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember, di gedung parlemen, Sabtu (22/11/2025) sore.

    Sejak beberapa tahun lalu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merencanakan untuk mengubah Hotel Kebonagung milik Pemkab Jember menjadi museum. Namun hingga saat ini rencana itu tidak terealisasi kendati dianggarkan dalam APBD.

    Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto mengatakan, anggaran museum awalnya dialokasikan Rp 1,5 miliar dalam APBD Jember 2025. Anggaran itu kemudian direvisi menjadi Rp 800 juta saat ada pembahasan efisiensi. “Ketika Perubahan APBD Jember 2025, anggaran itu digunakan untuk pelaksanaan Festival dan Expo Sapi,” katanya.

    Hal ini dikritisi Komisi B. “Kenapa sesuatu hal yang belum ada di Jember dan itu penting, tidak dilaksanakan,” kata Candra.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bobby Arie Sandi mengatakan saat pembahasan Perubahan APBD Jember 2025, peruntukan anggaran museum dipertanyakan. “Saat nge-desk kelayakan dan justifikasi teknis pemilihan lokasi museum di Kebonagung dipertanyakan,” katanya.

    Jajaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember tidak bisa menjelaskan alasan pemilihan Hotel Kebonagung tersebut. “Waktu itu pimpinan menyarankan agar museum sebisa mungkin berlokasi di kawasan kota,” kata Bobby.

    Akhirnya anggaran sebesar Rp 400 juta untuk museum dialihkan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan tingkat nasional di Jember, yang terbagi dua paket masing-masing senilai Rp 200 juta. Belakangan anggaran itu digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Festival dan Expo Sapi Jawa Timur, di kawasan Stadion Jember Sport, Sabtu (1/11/2025).

    Usai rapat, Bobby mengakui kepada wartawan, bahwa perencanaan pembangunan museum di Kebonagung sangat lemah. “Seharusnya saat perencanaan awal harus mempunyai latar belakang, prioritasnya seperti apa, kenapa kok di sana, namun tidak ada yang bisa menjawab. Saya tidak tahu penyusunan rencana awal, karena saya masih di Dinas Komunikasi dan Informasi,” katanya.

    Pengalihan anggaran sebenarnya tidak spesifik diperuntukkan Festival dan Expo Sapi. Menurut Bobby, anggaran itu dialihkan untuk kegiatan berskala nasional dan memiliki dampak luas. Sementara Festival dan Expo Sapi itu dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, dan ratusan peternak sapi di sejumlah kota di Indonesia.

    Candra meminta agar rencana pembangunan museum dilanjutkan di Gedung Nasional Indonesia (GNI), sebuah gedung bersejarah yang dibangun pada 1950-an. Saat ini GNI mangkrak tanpa pemanfaatan dan direncanakan untuk dapur Makan Bergizi Gratis.

    “Itu kan aset Pemkab Jember. Kalau bisa jangan dibuat tempat SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Penggunaannya lebih baik untuk museum karena tempat lokasinya di tengah kota dan saya yakin juga memadai,” kata Candra. [wir]

  • Dishub Jombang Intensifkan Perbaikan PJU: Jalan Terang, Masyarakat Aman

    Dishub Jombang Intensifkan Perbaikan PJU: Jalan Terang, Masyarakat Aman

    Jombang (beritajatim.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jombang terus meningkatkan kualitas penerangan jalan umum (PJU) di seluruh wilayah, demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas, terutama pada malam hari.

    Pemeliharaan dan perbaikan rutin terhadap PJU, mulai dari jalan desa hingga jalan nasional, menjadi prioritas utama Dishub Jombang. Hingga November 2025, Kabupaten Jombang memiliki total 7.934 titik PJU, dengan lebih dari 4.000 titik di antaranya sudah berusia lebih dari 10 tahun.

    Lampu-lampu yang sudah lama ini membutuhkan perhatian khusus agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

    Selama periode Januari hingga November 2025, Dishub Jombang mencatatkan 415 laporan masyarakat terkait kerusakan PJU. Sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut, tim teknis Dishub berhasil memperbaiki 620 titik lampu yang bermasalah.

    Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Sugianto, menjelaskan bahwa seluruh langkah perbaikan ini merupakan implementasi langsung dari arahan Bupati Jombang, Abah Warsubi, yang menginginkan penerangan jalan yang lebih optimal demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

    “Sesuai arahan Abah Bupati Warsubi agar masyarakat Jombang merasa lebih aman ketika beraktivitas di malam hari. Setiap laporan kerusakan PJU kami tindak lanjuti secara terukur dan terstruktur,” ujar Sugianto, Sabtu (22/11/2025).

    Selain itu, penanganan perbaikan PJU dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas. Lokasi-lokasi rawan kecelakaan atau wilayah dengan tingkat mobilitas tinggi menjadi fokus utama perbaikan.

    Minimnya penerangan jalan di lokasi-lokasi tersebut bisa meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, sehingga penanganannya harus cepat dan tepat.

    Dalam operasional harian, tim teknis Dishub mampu menyelesaikan 3 hingga 5 titik kerusakan PJU per hari. Meski dengan keterbatasan armada dan tenaga teknis, Dishub Jombang tetap berupaya mengoptimalkan kinerja melalui penyusunan jadwal yang efektif dan pemetaan kebutuhan perbaikan di seluruh wilayah.

    Faktor cuaca ekstrem, korsleting akibat hujan lebat, pohon tumbang, serta usia komponen lampu yang sudah melampaui masa pakai menjadi penyebab utama kerusakan PJU.

    Untuk mendukung pekerjaan di lapangan, Dishub Jombang mengerahkan 15 personel, terdiri dari tiga regu khusus PJU dan satu regu perlengkapan jalan lainnya. Dengan sumber daya yang terbatas, Dishub Jombang tetap berkomitmen menjaga agar seluruh ruas jalan tetap terang, aman, dan nyaman bagi para pengendara.

    Melalui upaya perbaikan yang terus-menerus, Dishub Jombang berharap penerangan jalan yang semakin optimal dapat mendukung berbagai aktivitas masyarakat serta memperkuat keselamatan berlalu lintas di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. [suf]

  • Pemerintah Rencana Pembatasan Truk Sumbu Tiga Saat Nataru 2026, BHS Sarankan Pengaturan Jalur Logistik

    Pemerintah Rencana Pembatasan Truk Sumbu Tiga Saat Nataru 2026, BHS Sarankan Pengaturan Jalur Logistik

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah berencana memberlakukan pembatasan terhadap truk sumbu tiga pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Namun, pandangan tersebut mendapat tanggapan kritis dari anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), yang berpendapat bahwa pembatasan tersebut justru bisa menghambat percepatan arus logistik yang sangat dibutuhkan pada akhir tahun, menjelang target pembangunan 2025.

    Menurut BHS, pada periode akhir tahun, kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung sangat bergantung pada kelancaran distribusi logistik. “Pada periode ini dibutuhkan percepatan, dan percepatan pembangunan itu berarti arus logistik tidak boleh terhambat,” ujarnya dalam sebuah wawancara pada Sabtu, 22 November 2025.

    Sebagai alternatif, BHS menyarankan agar pemerintah tidak melakukan pembatasan terhadap truk sumbu tiga, melainkan mengatur jalur distribusinya. “Logistik bisa diarahkan melalui jalur utara Jawa, sementara angkutan pribadi dan publik massal dapat diarahkan melalui jalur tengah, jalur tol, dan jalur selatan Jawa,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, BHS menjelaskan bahwa jalur utara Jawa memiliki koneksi langsung dengan pelabuhan-pelabuhan besar dan kawasan industri yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mengatur jalur logistik melalui jalur utara dinilai lebih efektif, mengingat mayoritas distribusi logistik menuju ke wilayah kepulauan di utara Jawa dan bahkan ekspor ke luar negeri, seperti Singapura.

    “Mayoritas tujuan distribusi logistik menuju ke wilayah kepulauan di utara Jawa atau bahkan keluar negeri seperti Singapura dan lainnya, sehingga ini tidak boleh dihambat dengan larangan logistik,” tegas BHS.

    Jika pembatasan diterapkan, menurut BHS, risiko yang paling mungkin terjadi adalah keterlambatan dalam pengiriman barang, yang berujung pada biaya tambahan atau demurrage. “Jika logistik terhambat, maka akan muncul risiko demurrage—penalti atau denda akibat keterlambatan pengiriman barang,” jelasnya. Akibatnya, harga logistik Indonesia menjadi tidak kompetitif jika dibandingkan dengan negara lain, yang tentu akan berdampak pada perekonomian nasional.

    BHS juga menekankan bahwa truk sumbu tiga justru membantu mempercepat distribusi logistik karena memiliki kapasitas yang lebih besar dan lebih efisien. “Truk atau angkutan logistik sumbu 3 itu justru membantu percepatan distribusi logistik ke daerah dan pelabuhan untuk menuju negara lain,” katanya.

    Sebagai negara yang sedang berfokus pada pemulihan ekonomi, BHS mengingatkan bahwa kelancaran logistik adalah kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditetapkan antara 6–8 persen oleh Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, pengaturan logistik yang lancar akan mendukung pencapaian target tersebut.

    “Jika truk logistik ini tidak bisa jalan, akan mengakibatkan kelangkaan barang, dan harga logistik akan mahal. Ini akan memicu inflasi yang tinggi, yang tentu merugikan masyarakat,” tegas BHS, yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.

    Sebagai solusinya, BHS menegaskan bahwa pengaturan jalur kendaraan logistik yang tepat oleh Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri sangat penting. “Kendaraan pribadi dan publik massal bus tetap lancar, dan logistik tetap bergerak tanpa mengganggu. Jadi intinya, yang dibutuhkan adalah pengaturan jalur, bukan pembatasan,” pungkasnya. [tok/suf]