Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Grup 3 Kopassus terima hibah lahan 245,5 hektare di Dumai Riau

    Grup 3 Kopassus terima hibah lahan 245,5 hektare di Dumai Riau

    Dumai, Riau, (ANTARA) – Grup 3 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menerima hibah lahan seluas 245,5 hektare untuk dibangun markas satuan tersebut di RT 11 Kelurahan Basilam, Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau.

    Komandan Grup 3 Kopassus Brigjen TNI Bram Pramudia mengatakan kehadiran satuannya di Dumai bukan sekedar membentuk satuan baru, melainkan juga bagian dari strategi pertahanan, menjaga kedaulatan negara, memperkuat sistem pertahanan nasional, serta membangun sinergisitas kokoh dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

    “Grup 3 Kopassus bertugas melaksanakan operasi khusus di wilayah Sumatera. Kehadiran kami di Dumai sebagai panggilan tugas sekaligus amanah untuk membangun hubungan harmonis, saling mendukung dan menjaga antara TNI dan masyarakat,” kata Brigjen Bram di Dumai, Minggu.

    Grup 3 Kopassus menerima lahan milik pengusaha Junaidi Zhang yang menghibahkannya ke negara. Penandatanganan hibah lahan langsung dilakukan Junaidi Zhang disaksikan juga oleh Wali Kota Dumai Paisal di kediaman dinas wali kota Jalan Putri Tujuh, Sabtu (22/11).

    Brigjen Bram Pramudia menyampaikan bahwa penandatanganan akte hibah Ini merupakan bentuk sinergisitas dan komitmen bersama untuk mendukung pembangunan satuan Kopassus dan kemajuan wilayah Kota Dumai.

    Menurutnya, kekuatan pertahanan tidak hanya terletak pada alat utama sistem pertahanan atau alutsista dan kemampuan tempur saja, namun juga pada kepercayaan dan dukungan rakyat.

    Oleh karena itu, Bram berkomitmen menjadikan Grup 3 Kopassus sebagai satuan yang adaptif, profesional, dan humanis, serta siap berkontribusi dalam pembangunan daerah, pembinaan teritorial, dan penanggulangan bencana.

    Sementara itu, Wali Kota Dumai Paisal menyampaikan rasa bangga karena ada warga dengan ikhlas menghibahkan tanah untuk pembangunan Markas Kopassus di Dumai. Setelah proses hibah rampung, pembangunan Mako Grup 3 Kopassus ini akan dimulai pada 2026 depan dengan pembiayaan dana pemerintah pusat.

    “Terimakasih atas keikhlasan memberikan tanahnya, tentu ini menjadi semangat dan bisa mendongkrak perekonomian daerah makin maju. Ini juga satu kebanggaan karena Dumai salah satu daerah yang terpilih,” ujar Paisal.

    Pemilik lahan dengan status surat keterangan ganti rugi (SKGR), Junaidi Zhang menjelaskan bahwa penyerahan dilakukan dua tahap, yakni 142 hektare di tahap pertama dan 103,5 hektare kedua. Lahan itu diperoleh dengan status SKGR tahun 2006.

    “Saya ikhlas dan senang bisa berbakti kepada negara melalui pemberian ini. Kondisi lahan sudah bersih dan siap untuk dilakukan proses pembangunan,” ujar Junaidi.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha/Abdul Razak
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Muhammadiyah dukung kesejahteraan warga pesisir melalui ekonomi biru

    Muhammadiyah dukung kesejahteraan warga pesisir melalui ekonomi biru

    Selanjutnya, KPKP juga akan melibatkan seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah untuk mengampanyekan dan memasyarakatkan makan ikan bagi generasi emas 2045, melalui berbagai webinar, penelitian, dan pengabdian serta kegiatan ber-Muhammadiyah

    Jakarta (ANTARA) – Konsorsium Pesisir, Kelautan, dan Perbatasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (KPKP PTMA) mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan ekonomi biru.

    “Sebagai mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kami berkomitmen untuk terus bersinergi, mendukung peningkatan konsumsi ikan serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia,” kata Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Endang Rudiatin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Untuk diketahui, KPKP PTMA diwakili Endang Rudiatin telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP yang diwakili Plt. Direktur Jenderal Machmud bertepatan dengan Hari Ikan Nasional 2025 di Jakarta (21/11).

    Perjanjian kerja sama dengan KKP, lanjut Endang, dijabarkan dalam rencana aksi, salah satunya membuat pelatihan dan pendampingan dalam legalitas dan sertifikasi usaha perikanan dan kelautan yang diprioritaskan pada petani rumput laut, garam, nelayan ubur-ubur, dan olahan perikanan laut.

    Selain itu juga melakukan pemetaan data dan potensi pelaku usaha perikanan dan kelautan, termasuk mendorong wirausaha mahasiswa untuk menangkap peluang usaha dari memasyarakatkan gemar makan ikan.

    Selanjutnya, KPKP juga akan melibatkan seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah untuk mengampanyekan dan memasyarakatkan makan ikan bagi generasi emas 2045, melalui berbagai webinar, penelitian, dan pengabdian serta kegiatan ber-Muhammadiyah.

    Di momen Hari Ikan Nasional, Endang mengajak seluruh pihak untuk semakin gemar makan ikan.

    “Mari kita jadikan Hari Ikan Nasional ini sebagai momentum memperkuat Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan),” katanya.

    Menurut Endang, protein ikan sangat penting sebagai sumber pangan bergizi dan sehat bagi anak-anak sekolah. Kecukupan gizi bagi anak-anak Indonesia perlu didukung bukan hanya pada sajian saja, juga proses pengolahannya, termasuk kehalalannya bagi konsumen Muslim.

    “Anak-anak sekarang banyak disajikan jajanan dan camilan yang perlahan menurunkan kesehatan, padahal sehat kunci utama bagi pendidikan yang prima,” ujar Endang.

    Untuk itu, ia pun mengajak seluruh pihak ikut menjaga laut Indonesia untuk kesejahteraan bangsa.

    “Bersama, kita wujudkan laut yang lestari dan masyarakat yang sejahtera,” ucapnya.

    KPKP PTMA merupakan konsorsium perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah yang berdomisili di area pesisir, pesisir perbatasan, dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, di antaranya Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pontianak, Riau, Maluku Utara, Kupang, Institut Sains dan Teknologi (InstekMu) Tarakan, dan menyusul PTMA lainnya.

    Konsorsium merupakan kumpulan para pakar pesisir dan kelautan dari berbagai disiplin ilmu dan berdiri atas inisiasi dari Endang Rudiatin dari Pusat Studi Perbatasan dan Pesisir UMJ dan Bambang Setiaji selaku Ketua Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tanggapi Keanehan Kunjungan Kaesang di Palu, Dimas Budi Prasetyo Beber Mengapa Prabowo Menang Pilpres dengan Joget-joget

    Tanggapi Keanehan Kunjungan Kaesang di Palu, Dimas Budi Prasetyo Beber Mengapa Prabowo Menang Pilpres dengan Joget-joget

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penulis yang juga diaspora Indonesia yang kini bermukim di Belanda, Dimas Budi Prasetyo, blak-blakan menanggapi kejadian unik yang dialami Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, saat menghadiri rangkaian acara Rakorwil PSI di Palu.

    Kaesang sempat disangka sebagai kakaknya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, bahkan diteriaki “Hidup Jokowi” oleh masyarakat.

    Dimas membawa kejadian itu ke dalam konteks satir soal kualitas publik dan perilaku politik di Indonesia.

    Dimas memulai dengan mengutip pernyataan Dokter Ryu Hasan, ahli bedah saraf dan pakar neurosains, dalam diskusinya bersama Gita Wirjawan.

    Dalam obrolan itu, Ryu menyebut bahwa rata-rata IQ Indonesia pada 1986 berada di kisaran 109,6, sementara saat ini hanya 78,4.

    Komentar itu memicu tawa, namun bagi Dimas justru menimbulkan keprihatinan.

    “Memang pembawaan Dokter Ryu kocak. Tapi setelah direnungi, ini menyedihkan sekali,” ujar Dimas dikutip pada Minggu (23/11/2025).

    Kata Dimas, Ryu bukan sosok yang asal bicara sehingga pernyataan tersebut perlu dipikirkan lebih dalam.

    Ia mempertanyakan apakah benar kualitas kecerdasan publik menurun, padahal kondisi gizi dan akses informasi saat ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa dekade lalu.

    Dimas kemudian menghubungkan fenomena tersebut dengan gaya kampanye politik yang semakin menghibur ketimbang mendidik.

    “Pantas saja waktu pilpres kemarin, Prabowo yang tegas tiba-tiba jadi lucu. Joget-joget, menye-menye, jualan cerita sedih,” katanya.

    “Setelah dilantik, apa masih joget? Atau saya yang kurang update?,” sambung dia.

  • PCNU Tulungagung Tak Terpengaruh Kisruh Internal PBNU

    PCNU Tulungagung Tak Terpengaruh Kisruh Internal PBNU

    Tulungagung (beritajatim.com) – Kisruh internal yang terjadi di PBNU dipastikan tidak akan berpengaruh terharap agenda kegiatan PCNU Tulungagung. Kaum Nahdliyin diminta tetap tenang sambil menunggu keputusan final. Mereka berharap semua pihak dapat menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah. Berdasarkan hasil rapat harian Syuriah PBNU, Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf diminta mengundurkan diri dari jabatan.

    Rapat ini digelar pada Kamis (20/11/2025) di Hotel Aston City Jakarta yang diikuti 37 dari 53 orang pengurus harian syuriah PBNU. Risalah rapat ini ditandatangani oleh pimpinan rapat sekaligus Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.

    Menanggapi situasi ini, Ketua PCNU Tulungagung KH Bagus Ahmadi menegaskan pihaknya akan menunggu perkembangan lebih lanjut. Ketua PCNU seluruh Indonesia telah melakukan rapat secara daring membahas kondisi ini. Dalam rapat tersebut juga diikuti oleh Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf yang membeberkan kondisi terbaru pasca putusan tersebut.

    Pengurus PWNU seluruh Indonesia juga sudah berkumpul untuk menentukan sikapnya. “Sampai saat ini kami masih belum menerima putusan hasil pertemuan tersebut, yang jelas kami akan wait and see menunggu keputusan final,” ujarnya, Minggu (23/11/2025).

    Bagus juga menegaskan permasalahan yang terjadi di internal PBNU tidak akan berpengaruh terhadap agenda dan kegiatan PCNU Tulungagung. Roda organisasi akan tetap berjalan tanpa terpengaruh kondisi tersebut. Pengurus PCNU terus memantau perkembangan masalah tersebut yang hingga kini masih belum selesai.

    “Yang dibawah seperti MWC hingga ranting kita harapkan tetap kondusif dan tidak terpengaruh dengan dinamika yang terjadi di pusat,” tuturnya.

    Bagus mengimbau kepada umat nahdliyin untuk tetap melakukan aktifitas seperti biasa dan menunggu hasil keputusan final nantinya. Hal ini perlu dilakukan agar permasalahan yang terjadi di PBNU tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Bagus juga berharap semua pihak dapat duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan dengan bijak.

    “Yang jelas kita berusaha menjaga kondusifitas juga bagi nahdliyin, kami akan patuh dan taat sepenuhnya terhadap hasil akhir,” pungkasnya. [nm/aje]

  • Ambisi Ahmad Ali Menangkan PSI di Pemilu 2029 Dapat Sorotan Tajam dari Kader PKB

    Ambisi Ahmad Ali Menangkan PSI di Pemilu 2029 Dapat Sorotan Tajam dari Kader PKB

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sorotan tajam diberikan Kader Partai Kebangkitan Bangsa, Umar Hasibuan atau Gus Umar, ke Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan menyorot pernyataan Ahmad Ali soal Pemilu 2029.

    Dimana, ia punya target dengan PSI untuk bisa meraih kemenangan dalam Pemilu tersebut.

    “Cagub sulteng aja lu kalah sok mau habisi partai besar,” tulisnya dikutip Minggu (23/11/2025).

    “Bacot lu kegedean bung ahmad ali. 🤮,” ungkapnya. 

    Sebelumnya, Ahmad Ali menegaskan tidak ada kawan yang abadi dalam politik. 

    Berhubung PSI ingin menjadi nomor 1 di Pemilu 2029, maka mereka harus mengalahkan semua partai lain.

    “Jangan pernah merasa puas dengan capaian kita hari ini. Jadikan semua partai sebagai kawan, tapi dalam politik tidak ada kawan yang abadi,” kata Ahmad Ali.

    “Semua haruslah kita tanamkan dalam diri kita untuk mengalahkan semua partai-partai politik,” ujarnya.

    “Karena kita ingin nomor 1. Kalau kita ingin nomor 1, maka seenggaknya harus mengalahkan partai-partai yang lain,” terangnya.

    (Erfyansyah/Fajar)

  • PPUU DPD RI dalami persoalan harmonisasi aturan daerah

    PPUU DPD RI dalami persoalan harmonisasi aturan daerah

    fenomena hiperregulasi membuat sistem hukum semakin kompleks, diperburuk oleh keberadaan sejumlah peraturan daerah yang tidak selaras dengan kebijakan nasional atau menambah beban administratif bagi masyarakat maupun pelaku usaha

    Purwokerto (ANTARA) – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI mendalami persoalan harmonisasi aturan daerah dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dinilai masih belum berjalan efektif.

    “Karena itu, kami melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyumas pada 20-22 November 2025 untuk mendalami persoalan itu,” kata Ketua PPUU DPD RI Abdul Kholik di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu.

    Ia mengatakan salah satu persoalan paling mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belum sinkronnya berbagai regulasi antara pusat dan daerah.

    Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan disharmonisasi, tumpang tindih kewenangan, serta ketidakefektifan pelaksanaan urusan pemerintahan.

    Dalam hal ini, fenomena hiperregulasi membuat sistem hukum semakin kompleks, diperburuk oleh keberadaan sejumlah peraturan daerah yang tidak selaras dengan kebijakan nasional atau menambah beban administratif bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

    “Sejumlah temuan di lapangan menunjukkan masih adanya tumpang tindih kewenangan antarlevel pemerintahan serta lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan,” kata senator asal Jawa Tengah itu.

    Menurut dia, hambatan harmonisasi aturan juga muncul akibat minimnya pedoman teknis yang seragam antarinstansi, sementara mekanisme pengawasan pusat terhadap perda melalui Pasal 251 UU Pemda sering dipersepsikan sebagai intervensi, meskipun bertujuan menjaga keselarasan kebijakan.

    Ia mengatakan kunjungan kerja PPUU ke DPRD Kabupaten Banyumas menjadi ruang untuk memetakan hambatan normatif dan implementatif yang dihadapi daerah terkait sinkronisasi regulasi.

    “Dalam pertemuan tersebut, PPUU menggali persoalan tumpang tindih aturan, ketidakseimbangan kapasitas kelembagaan, dan kebutuhan penyempurnaan regulasi agar lebih adaptif terhadap dinamika lapangan,” katanya.

    Melalui kegiatan tersebut, kata dia, PPUU berupaya menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk mendukung perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kelima UU Pemda, sekaligus memastikan harmonisasi regulasi daerah berjalan lebih efektif dan sesuai prinsip desentralisasi.

    “Rapat ini diharapkan menjadi forum strategis untuk menghimpun masukan dan kajian dari berbagai pihak agar arah reformasi tata kelola pemerintahan daerah lebih sinkron dan berkeadilan,” kata Abdul Kholik.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Bali Koster buka opsi lelang pembongkaran lift kaca

    Gubernur Bali Koster buka opsi lelang pembongkaran lift kaca

    Kalau nanti begitu semua, dibuat semuanya serba mudah, nanti lama-lama mendaki Gunung Agung pun dibuatkan lift atau bentuk-bentuk lainnya, objek wisata semuanya dibuat lift, di mana letak orisinilnya Bali, hilang

    Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster membuka opsi pelelangan proyek pembongkaran lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Kabupaten Klungkung, jika investor yang membangun tak mematuhi batas waktu pembongkaran yang diperintahkan.

    Hal ini disampaikan Koster di Denpasar, Minggu, merespons pertanyaan soal keperluan anggaran pembongkaran seandainya PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group tak mematuhi keputusan.

    “Belum tentu perlu anggaran, bisa dilelang, kalau lelang jadi tidak pakai duit,” kata Gubernur Bali.

    Opsi lelang ini berangkat dari keputusan Gubernur Bali bersama Bupati Klungkung untuk menghentikan pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, karena investor dipastikan bersalah atas lima pelanggaran berat.

    Selanjutnya, terhadap tiga jenis bangunan yaitu loket tiket dengan luas 563,91 m2 bibir jurang, bangunan jembatan layang penghubung loket dengan lift kaca dengan panjang 42 m, dan bangunan lift kaca yang di dalamnya termasuk restoran dan pondasi dengan luas 846 m2 dan tinggi 180 m, Koster meminta untuk dibongkar.

    Pemprov Bali meminta PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group melakukan pembongkaran secara mandiri dalam waktu paling lama 6 bulan dan melakukan pemulihan fungsi ruang setelah pembongkaran dalam waktu paling lama 3 bulan.

    Jika perintah tersebut tak dilaksanakan, Gubernur Bali mengaku tak segan-segan pembongkaran diambil alih pemerintah daerah.

    Untuk menekan anggaran daerah demi membongkar bangunan yang dibiayai investor dengan menanam modal hingga Rp200 miliar dan Rp60 miliar khusus untuk membangun lift kaca, maka opsi pelelangan dapat dipilih sehingga pemerintah daerah tak dirugikan.

    “Dalam hal PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group tidak melakukan pembongkaran secara mandiri sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pemprov Bali bersama Pemkab Klungkung akan melakukan pembongkaran sesuai peraturan perundang- undangan,” ujar Koster.

    Ketika disinggung potensi selanjutnya hadir investor serupa yang membuat lift untuk membantu wisatawan turun ke Pantai Kelingking dengan lebih mudah, ia menegaskan bahwa penolakan yang sama juga akan dilayangkan.

    “Kalau nanti begitu semua, dibuat semuanya serba mudah, nanti lama-lama mendaki Gunung Agung pun dibuatkan lift atau bentuk-bentuk lainnya, objek wisata semuanya dibuat lift, di mana letak orisinilnya Bali, hilang,” kata dia.

    “Yang begini-begini tidak boleh dibiarkan, kita lebih bagus menjaga masa depan Nusa Penida dalam jangka panjang, ketimbang kita membela yang beginian yang akan merusak masa depannya,” sambung Gubernur Bali menegaskan.

    Lebih jauh, agar tidak hanya menyudutkan investor meski menurutnya memang proyek lift kaca tersebut bodong karena kurangnya izin, Gubernur Bali akan berkomunikasi dengan Pemkab Klungkung menelusuri pihak-pihak yang terkait dalam pemberian izin awal.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan Tripartit Nasional: Kinerja BNN dukung Indonesia Emas 2045

    Pimpinan Tripartit Nasional: Kinerja BNN dukung Indonesia Emas 2045

    “Menuju Indonesia Emas harus didukung dengan pemberantasan narkoba yang serius, karena pemberantasan narkoba merupakan syarat fundamental dan mutlak dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan penciptaan SDM yang unggul, cerdas dan ber

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional Unsur Pekerja dan juga Wasekjen DPP KSPSI AGN Afif Johan mengapresiasi kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pemberantasan Narkoba dan menyebut hal tersebut adalah fondasi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    “Menuju Indonesia Emas harus didukung dengan pemberantasan narkoba yang serius, karena pemberantasan narkoba merupakan syarat fundamental dan mutlak dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan penciptaan SDM yang unggul, cerdas dan berdaya saing,” kata Afif dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu.

    Afif juga secara khusus memberikan apresiasi dalam pemberantasan peredaran narkoba secara masif di bawah kepemimpinan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto dengan slogan War on Drugs For Humanity.

    Menurut Afif, rakyat Indonesia sangat memperhatikan gebrakan BNN dalam dua bulan terakhir dalam melakukan pemberantasan narkoba, mulai dari pengungkapan beberapa jaringan narkoba, membongkar jaringan antar provinsi maupun internasional dan yang terbaru adalah keberanian membongkar kampung narkoba di Jakarta yaitu Kampung Bahari.

    Ia mengatakan jika generasi muda terjerat narkoba, tidak akan mungkin tercipta generasi SDM unggul, yang merupakan faktor penting menuju Indonesia Emas 2045.

    “Jangan sampai negara kita gagal mewujudkan visinya akibat peredaran narkoba,” ujarnya.

    Afif juga mengajak masyarakat dapat turut mendukung BNN dalam upaya pemberantasan narkoba dan menjadi bagian dari BNN dalam mengungkap adanya peredaran narkoba dengan menjalankan fungsi kontrol masyarakat demi menjaga para generasi muda bangsa. Menurutnya, perang melawan narkoba bukan sekadar agenda pemerintah atau BNN dan kepolisian semata.

    Ia mengatakan ha ini membutuhkan peran bersama dan misi fundamental bersama seluruh elemen bangsa untuk melindungi dan menyiapkan generasi penerus bangsa yang kuat, sehat, dan berintegritas, yang akan menentukan tercapai atau tidaknya cita-cita Indonesia menjadi negara maju dan makmur pada tahun 2045.

    Lebih lanjut, kata Afif, pemberantasan narkoba yang tidak optimal, bisa menyasar ke anak-anak dari para pekerja/buruh Indonesia. Ia juga mengaku beberapa kali memberikan advokasi kepada anak-anak pekerja/buruh yang terkena dampak peredaran narkoba atau penyalahgunaan narkoba.

    Afif percaya, BNN di bawah kepemimpinan Komjen Pol, Suyudi Ario Seto mampu melaksanakan tugas BNN dalam melakukan pemberantasan narkoba hingga akar-akarnya.

    “Saya mengenal Jenderal Suyudi sedah sejak lama, saya percaya kemampuan dan integritas salah satu jenderal terbaik itu dalam mengabdi dan berbakti untuk bangsa,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Bobby minta Pramuka ikut bantu pemberantasan narkoba di Sumut

    Gubernur Bobby minta Pramuka ikut bantu pemberantasan narkoba di Sumut

    “Lewat gerakan Pramuka yang masif akan menjadi dasar mencegah anak-anak kita tidak melirik, dan tidak tertarik narkoba. Karena kita tahu narkoba di daerah kita ini masih sangat tinggi,”

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution meminta gerakan Pramuka ikut berperan membantu dalam upaya pemberantasan narkoba di wilayah Sumut.

    Pihaknya berharap kepengurusan Kwartir Daerah (Kwarda) Sumut periode 2025–2030 menjadi garda terdepan mencegah generasi muda tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

    “Lewat gerakan Pramuka yang masif akan menjadi dasar mencegah anak-anak kita tidak melirik, dan tidak tertarik narkoba. Karena kita tahu narkoba di daerah kita ini masih sangat tinggi,” kata Bobby usai melantik pengurus Kwarda Sumut dalam keterangannya di Medan, Sumut, Ahad.

    Badan Narkotika Nasional RI bersama Polda Sumut mengungkap sebanyak 1,4 ton narkotika jenis sabu-sabu dari total 1,7 ton narkotika di wilayah Sumut dan Aceh selama Januari sampai dengan 25 September 2025.

    Polda Sumut mencatat telah mengungkap jaringan narkoba sebanyak 4.749 kasus tersebar di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan jumlah tersangka 6.004 orang.

    Data Badang Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumut pada 2024 menyebutkan, dari 15,78 juta jiwa jumlah penduduk Sumatera Utara, di antaranya 1,7 juta jiwa sudah terpapar narkoba.

    “Saya meminta kepengurusan baru ini untuk mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Bobby.

    Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution sebelumnya dilantik oleh Ketua Kwartir Nasional Budi Waseso sebagai Ketua Majelis Pembimbing Kwarda Sumut.

    Kemudian, Bobby mengukuhkan Dikky Anugerah Panjaitan menjadi Ketua Kwarda Sumut, Bobby Indra Prayoga sebagai Sekretaris, Syafrizal Syah menjadi Bendahara, dan Usman Effendy Sitorus sebagai Ketua Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Sumut.

    “Tantangannya saat ini berbeda, dan menjadi kewajiban kita untuk menyiapkan generasi yang akan mengisi Indonesia Emas 2045. Tinggal 20 tahun lagi, dan itu waktu yang singkat,” jelas Bobby.

    Ketua Kwartir Nasional Budi Waseso menegaskan bahwa selain narkoba, masih banyak ancaman yang dapat merusak masa depan generasi muda di Tanah Air.

    Menurutnya, Pramuka menjadi instrumen strategis dalam pembentukan karakter bagi generasi muda di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    “Generasi yang kita siapkan adalah generasi unggul. Kalau tidak unggul berarti emas palsu atau suasa. Pramuka salah satu yang bisa menangkal hal-hal yang merusak anak muda Indonesia,” tegas Budi.

    Ketua Kwarda Sumut Dikky Anugerah Panjaitan menyatakan komitmennya agar Pramuka menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut membangun generasi muda.

    “Kami memastikan siap menjadi mitra strategis Pemprov Sumut, memberikan dukungan menciptakan Sumut yang unggul dan maju,” tutur Dikky.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI pastikan penanganan dampak erupsi Semeru diperkuat

    TNI pastikan penanganan dampak erupsi Semeru diperkuat

    “TNI akan selalu hadir untuk rakyat, terutama dalam kondisi darurat seperti ini. Sejak erupsi terjadi, kami langsung bergerak membantu evakuasi, pengamanan jalur, dan memastikan bantuan sampai ke masyarakat,”

    Jakarta (ANTARA) – TNI memastikan upaya penanggulangan dampak erupsi Gunung Semeru di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur diperkuat melalui langkah cepat dan terkoordinasi bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait lainnya.

    TNI Angkatan Darat melalui jajaran Korem 083/Baladhika Jaya dan Kodam V/Brawijaya telah turun langsung ke lapangan pada Sabtu (22/11) untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

    “TNI akan selalu hadir untuk rakyat, terutama dalam kondisi darurat seperti ini. Sejak erupsi terjadi, kami langsung bergerak membantu evakuasi, pengamanan jalur, dan memastikan bantuan sampai ke masyarakat,” ujar Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf. Kohir sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

    Dijelaskannya, peninjauan dimulai dari SD Negeri 04 Supiturang yang menjadi salah satu titik utama pengungsian warga. Di lokasi ini, unsur TNI bersama instansi lainnya memastikan ketersediaan layanan kesehatan, logistik harian, perlindungan kelompok rentan, serta kesiapan fasilitas pengungsian.

    Selain itu, personel di lapangan juga membantu pengamanan wilayah sekitar, mobilitas warga, dan penataan jalur evakuasi.

    Sebagai bentuk dukungan kemanusiaan, telah disalurkan 19 item bantuan kemanusiaan, mulai dari selimut, kebutuhan balita, pakaian anak, perlengkapan mandi, hingga sembako dan kebutuhan dasar lainnya.

    Selain mengecek lokasi pengungsian, rombongan juga meninjau wilayah terdampak di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, salah satu kawasan dengan paparan material vulkanik paling berat.

    Kondisi rumah warga, sebaran material erupsi, kondisi jalur evakuasi, serta infrastruktur dasar menjadi fokus utama asesmen lapangan, sebagai dasar penguatan penanganan pasca-bencana oleh seluruh pemangku kepentingan.

    TNI menegaskan, penanganan bencana membutuhkan tindakan cepat, terukur, dan penuh empati. Keselamatan warga, kelancaran distribusi bantuan, serta stabilitas wilayah menjadi fokus utama di lapangan.

    Oleh sebab itu, unsur prajurit terus disiagakan mengingat dinamika aktivitas Gunung Semeru yang masih berada pada tingkat kewaspadaan tinggi.

    Di sisi lain, sinergisitas diyakini menjadi salah satu kunci utama keberhasilan penanganan bencana. Dalam hal ini, TNI bekerja berdampingan dengan BPBD, Polri, pemerintah daerah, relawan, dan berbagai elemen masyarakat untuk mempercepat pemulihan dan memastikan setiap langkah penanganan bencana dijalankan secara aman dan manusiawi.

    TNI berharap dengan kerja terkoordinasi dan dukungan penuh di lapangan, upaya penanggulangan dampak erupsi Semeru dapat berlangsung cepat, tepat, dan memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat Lumajang.

    Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya melaporkan Gunung Semeru meletus pada Rabu (19/11) pukul 16.00 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak.

    Gunung Semeru mengembuskan awan panas yang memiliki jarak luncur mencapai tujuh kilometer dari arah puncak dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut.

    Erupsi terekam di seismogram pos pemantauan gunung api di Lumajang memiliki amplitudo maksimum 40 milimeter dan durasi sekitar 16 menit 40 detik.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.