Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Gibran bahas MBG hingga swasembada pangan dalam pertemuan bilateral di sela G20

    Gibran bahas MBG hingga swasembada pangan dalam pertemuan bilateral di sela G20

    Johannesburg, Afrika Selatan (ANTARA) – ‎Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membahas sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, hingga swasembada pangan dalam pertemuan bilateral di sela-sela KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan.
    ‎
    ‎Pada hari pertama KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11), Wapres Gibran menghadiri pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan negara, yakni Ethiopia, Angola, Vietnam dan Finlandia.

    “Kita sudah melakukan pertemuan dengan beberapa kepala negara. Saya sampaikan juga, pada saat rapat itu, pada saat pertemuan, program-program prioritas dari Bapak Presiden, misalnya Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, swasembada pangan, dan lain-lainnya,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan pers di pusat media Johannesburg Expo Center, Afrika Selatan, Minggu.

    Wapres menjelaskan bahwa dari hasil pertemuan bilateral itu, akan segera ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, sekembalinya dari Afrika Selatan dan tiba di Tanah Air.

    “Hasil rapat segera kita follow up dan kita laporkan ke Pak Presiden begitu nanti kita sampai di Tanah Air,” kata Wapres.

    Adapun berdasarkan pernyataan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gibran yang melaksanakan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT G20, juga melakukan pertemuan bilateral “pull aside meeting”.

    Pertemuan bilateral itu dilaksanakan dengan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, Perdana Menteri Vietnam Phạm Minh Chính, Presiden Angola yang juga Ketua Uni Afrika (African Union) Joao Manuel Goncalves Lourenco, dan Presiden Finlandia Alexander Stubb.

    Menko Airlangga juga mengatakan Presiden Angola dan PM Ethiopia berencana berkunjung ke Indonesia pada 2026 untuk menjajaki peluang kerja sama, terutama bidang pertanian.

    “Terkait dengan pertemuan bilateral, baik dari Angola maupun Ethiopia, itu menyatakan keinginan untuk berkunjung ke Indonesia. Dan tadi disampaikan mungkin pada kesempatan pertama di tahun depan mereka ingin berkunjung ke Indonesia,” kata Airlangga dalam keterangan pers yang disampaikan di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu malam.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sherly Tjoanda: Masyarakat Hiri sepakat soal akses wisata selam

    Sherly Tjoanda: Masyarakat Hiri sepakat soal akses wisata selam

    Ternate (ANTARA) – Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda menyatakan masyarakat Pulau Hiri sepakat soal akses wisata selam di Pulau Hiri dibuka setelah lama tertutup bagi aktivitas wisata komersial.

    “Keputusan ini diambil masyarakat karena kekhawatiran bahwa alam yang mereka jaga turun-temurun akan dieksplorasi tanpa batas,” kata Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang hadir langsung untuk memberikan arahan sekaligus mendengar aspirasi warga Pulau Hiri Ternate, Minggu.

    Ia menegaskan bahwa potensi bawah laut Pulau Hiri harus menjadi sumber ekonomi baru, tetapi tetap berpijak pada prinsip ekologi yang kuat.

    Dalam dialog bersama para tokoh adat, di antaranya Fanyira Soa Faudu, Duang Safi, masyarakat Hiri kembali menegaskan pentingnya batasan adat sebagai pagar ekologis yang tidak boleh dilanggar.

    “Kalau Ibu Gubernur mau menyelam, kami terbuka. Tapi untuk umum harus ada batasan. Terutama saat Ramadan, harus tutup total. Karena di situ kami mencari rezeki dari laut,” ujar Fanyira.

    Menanggapi hal itu, Gubernur Sherly menekankan pentingnya pengelolaan dive center yang profesional dan berbasis masyarakat lokal. Ia memastikan bahwa seluruh rantai ekonomi wisata selam harus dikelola orang Hiri sendiri.

    “Mulai dari guide, pemilik kapal, sampai pengelola peralatan harus berasal dari Hiri, supaya nilai ekonominya tinggal di masyarakat,” tegasnya.

    Sebagai bentuk dukungan awal, Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan memberikan satu paket lengkap peralatan diving bagi masyarakat Hiri. Bantuan ini menjadi langkah pertama untuk mempersiapkan kapasitas warga sebelum pengelolaan wisata selam dibuka secara terbatas dan teratur.

    Kehadiran Gubernur Sherly sekaligus meredakan kekhawatiran masyarakat tentang potensi marginalisasi di tanah sendiri. Ia menegaskan bahwa warga lokal harus menjadi pemain utama dalam pengembangan pariwisata Hiri.

    Kesepahaman ini menandai babak baru bagi pengembangan wisata bawah laut di Pulau Hiri, sebuah pulau yang dekat dari Ternate, namun menyimpan kekayaan alam yang selama ini terjaga oleh tangan-tangan lokal.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Di G20, Gibran ungkap nasib pemasok bahan baku di tengah revolusi AI

    Di G20, Gibran ungkap nasib pemasok bahan baku di tengah revolusi AI

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menyatakan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (AI), sebagai revolusi industri baru di dunia, harus membawa manfaat bagi negara-negara pemasok bahan baku.

    Wapres, saat berpidato dalam sesi pleno ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Minggu, menyebut nilai tambah teknologi tidak boleh hanya dinikmati segelintir perusahaan pengembang di negara maju.

    “Masa depan yang adil dan berkeadilan bagi semua adalah tujuan bersama kita. Namun, kita harus jujur, apakah kita sedang bergerak menuju masa depan itu, atau justru menjauh darinya?,” kata Wapres Gibran kepada para pemimpin dunia yang hadir di forum itu.

    Dia menyerukan agar negara-negara anggota memastikan revolusi AI berjalan secara inklusif dan membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

    Wapres, yang hadir mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, juga menyoroti ketergantungan AI terhadap mineral-mineral kritis, mulai dari chip hingga pusat data, yang permintaannya terus meningkat.

    Namun selama bertahun-tahun, kata dia, negara-negara berkembang hanya mengekspor bahan mentah, ketika nilai tambah sebenarnya justru dinikmati di tempat lain.

    Jika situasi ini dibiarkan, Wapres menilai kesenjangan digital akan kian melebar dan negara berkembang akan kembali menjadi korban ketimpangan global.

    “Revolusi industri sebelumnya dibangun di atas ketimpangan ini. Kita tidak boleh mengulanginya,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran menekankan pentingnya tata kelola AI yang beretika serta akses yang setara terhadap data, teknologi, dan platform global, sehingga inovator dari berbagai negara memiliki peluang yang setara.

    Atas dasar itu, kata Wapres, Indonesia memilih membangun industri dalam negeri dan hilirisasi agar rakyat merasakan manfaat dari kekayaan alamnya sendiri.

    Ia menyebut bahwa Indonesia tidak menutup pintu investasi, melainkan membuka kemitraan yang adil, menghubungkan alih teknologi, investasi, dan praktik yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan mineral kritis.

    Menutup pidatonya, Wapres Gibran mengajak seluruh negara G20 untuk mengawal revolusi industri baru di sektor AI agar memberi manfaat bagi semua, bukan hanya segelintir negara.

    “Indonesia percaya masa depan harus dibangun di atas keadilan, keadilan dalam teknologi, dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan keadilan bagi pekerja,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Rela Jokowi Terus Dikririk, Ahmad Ali Sindir Nenek-nenek Puluhan Tahun Jadi Ketua Umum Parpol

    Tak Rela Jokowi Terus Dikririk, Ahmad Ali Sindir Nenek-nenek Puluhan Tahun Jadi Ketua Umum Parpol

    FAJAR.CO.ID, BATAM — Sorotan sejumlah pihak terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini, terutama terkait dengan keaslian ijazahnya mengusik elite PSI.

    Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali bahkan heran banyak pihak yang meminta Jokowi untuk menyudahi kegiatan politik.

    Dia lalu membandingkan dengan orang yang sudah puluhan tahun masih saja menjabat sebagai ketua umum parpol.

    Pernyataan itu dia sampaikan saat Rakorwil PSI Se-Kepulauan Riau (Kepri) di Batam, Kepri, Sabtu (22/11) malam.

    “Sialnya Pak Jokowi ini. Begini, dia dihina, dimaki-maki. Namun, ketika dia melawan, dia disuruh, ‘Pak Jokowi harus jadi negarawan’. Terus ketika dia bicara politik, ‘ya sudah waktunya beristirahat’. Loh, ada nenek-nenek yang sudah puluhan tahun jadi ketua partai,” kata Ali.

    Dia tidak menyebut nama nenek-nenek yang dia sindir sudah puluhan tahun menjadi ketum partai, tetapi tetap masih menjabat itu.

    Selain itu, kata dia, ada juga seorang pria yang pernah menjadi presiden, tetapi masih berpartai hingga lebih dari 20 tahun.

    “Ada Bapak Presiden yang sekarang sudah 20 tahun juga tidak disuruh berhenti. Apa sih yang ditakutkan dari Pak Jokowi ini?” katanya.

    Dia juga merespons soal keaslian ijazah Jokowi yang selama ini dipermasalahkan. Ali menekankan bahwa Jokowi sudah mengikuti kontestasi hingga lima kali.

    Dalam setiap kontestasi, menurut Ali, pasti ada masa jeda yang diberikan sebagai ruang untuk masyarakat melakukan sanggahan terhadap setiap calon.

    “Sanggahan dua minggu, ada keberatan terhadap dokumen-dokumen pribadi yang di-upload oleh calon presiden, bupati, gubernur. Nah, selama ini kan ternyata tidak,” ujar Ali.

  • FAM Desak Pemkab Sampang Segera Tetapkan Jadwal Pilkades 2026

    FAM Desak Pemkab Sampang Segera Tetapkan Jadwal Pilkades 2026

    Sampang (beritajatim.com) — Forum Aktivis Madura (FAM) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang untuk segera menetapkan jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026. Desakan ini muncul karena sejak 2015 hingga 2025, rata-rata desa di Sampang tidak memiliki kepala desa (kades) definitif dan hanya dipimpin penjabat (Pj) dari kalangan ASN.

    “Kami akan kawal terus agar Pilkades segera digelar,” tegas Ketua FAM, Samsul Arifin, Minggu (23/11/2025).

    Samsul mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan aksi demonstrasi kepada Polda Jawa Timur. Aksi tersebut rencananya digelar pada Selasa mendatang sebagai bentuk tekanan agar pemerintah daerah mempercepat proses penjadwalan Pilkades.

    “Kita juga akan demo ke Gubernur Jawa Timur untuk menuntut agar Pilkades di Sampang segera digelar,” ujarnya.

    FAM juga menyampaikan kekecewaan terhadap Wakil Bupati Sampang, Mahfud. Menurut Samsul, saat aksi demo sebelumnya, Mahfud sempat menyatakan dukungan, namun sampai saat ini belum menunjukkan langkah konkret.

    “Kami kecewa karena Wabup mendukung saat demo beberapa waktu lalu, tetapi sampai sekarang belum ada langkah nyata,” keluhnya.

    Samsul menegaskan bahwa pihaknya siap menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar jika Pemkab Sampang tidak segera memberikan kepastian penyelenggaraan Pilkades. Ia juga menyoroti besarnya anggaran Pilkades di Sampang dibandingkan daerah lain di Madura.

    “Di Bangkalan hanya Rp 80 juta per desa. Sementara di Sampang Rp 120 juta per desa, padahal kultur kedua kabupaten sama. Karena itu kami akan melakukan aksi lebih besar agar Pilkades secepatnya digelar,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Aksi FAM, Mausul, meminta eksekutif dan legislatif Kabupaten Sampang segera memastikan alokasi anggaran Pilkades dan menetapkan jadwal resmi pelaksanaannya pada tahun 2026.

    “Kalau ini tidak diindahkan, kami akan terus berjuang dengan aksi lima kali lipat dari sebelumnya,” tegas Mausul. [sar/but]

     

     

  • Gibran bahas MBG hingga swasembada pangan dalam pertemuan bilateral di sela G20

    Di G20, Gibran tekankan kemitraan harus memberdayakan, bukan mendikte

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengirimkan pesan kepada dunia bahwa masa depan tatanan global harus dibangun di atas prinsip kemitraan yang adil dan saling memberdayakan, bukan mendikte dan menciptakan ketergantungan.

    Pesan itu disampaikan Wapres dalam sesi wawancara cegat seusai menyampaikan pidato sesi ketiga pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg Expo Center, Afrika Selatan, Minggu.

    “Setiap negara berhak untuk menentukan arah pembangunannya. Yang namanya kerja sama, partnership, harus menyejahterakan, harus memberdayakan,” katanya menjawab pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian Konferensi KTT G20 di Johannesburg, 22–23 November 2025.

    Wapres Gibran, yang hadir mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, menjelaskan bahwa dalam sesi-sesi G20 maupun pertemuan CEO Business Forum, Indonesia secara konsisten memperjuangkan posisi Global South, terutama terkait keadilan ekonomi dan hak menentukan arah pembangunan nasional.

    “Mempertegas posisi global South di tatanan global, mempertegas apa yang sudah didorong dan diinisiasi Indonesia dari empat tahun yang lalu, bahwa keadilan ekonomi global ini yang secara konsisten Indonesia sampaikan terus,” katanya.

    Ia menyatakan bahwa model kerja sama yang mendikte, mengatur, atau menciptakan ketergantungan baru tidak boleh lagi menjadi praktik global.

    “Seperti yang saya sampaikan kemarin, tidak boleh mendikte dan tidak boleh membuat ketergantungan,” katanya, menegaskan kembali sikap yang telah diperjuangkan Indonesia sejak empat tahun terakhir.

    Diinformasikan Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, forum bersejarah yang pertama kali digelar di Benua Afrika ini menyoroti solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan, serta menjadi penutup estafet kepemimpinan negara-negara Global South.

    Wapres Gibran mengikuti dua sesi utama yang membahas ekonomi inklusif, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim, transisi energi, dan sistem pangan.

    Dalam pidatonya, Wapres Gibran menekankan perlunya pembiayaan global yang adil dan mudah diakses, termasuk penghapusan utang dan mekanisme pembiayaan inovatif.

    Ia juga menyoroti keberhasilan Indonesia dalam inovasi pembayaran digital berbiaya rendah seperti QRIS, serta mendorong G20 memulai dialog mengenai ekonomi kecerdasan atau artificial intelligence.

    Pada isu ketahanan pangan, Gibran mengingatkan masih adanya ratusan juta penduduk dunia yang rentan kelaparan dan menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai contoh solusi yang memberdayakan petani dan pelaku usaha lokal.

    Ia turut mengangkat isu kemanusiaan di Gaza, Ukraina, Sudan, dan Sahel, seraya menyerukan pentingnya menempatkan kemanusiaan di pusat tata kelola global.

    Di sela forum, Wapres hadir di pertemuan MIKTA dan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan pemimpin Ethiopia, Vietnam, Angola, Finlandia, WTO, dan UNCTAD untuk memperkuat kolaborasi internasional.

    Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Jombang Dituding Gagal Terjemahkan Asta Cita WarSa dalam APBD 2026

    Pemerintah Jombang Dituding Gagal Terjemahkan Asta Cita WarSa dalam APBD 2026

    Jombang (beritajatim.com) – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Jombang menilai bahwa birokrasi Pemerintah Kabupaten Jombang (Pemkab Jombang) belum berhasil menerjemahkan Asta Cita pasangan Bupati-Wakil Bupati Jombang, H. Warsubi dan KH. Salmanuddin Yazid (Gus Salman) atau WarSa.

    Penilaian ini muncul dalam diskusi bertajuk Ngaji Anggaran yang diselenggarakan oleh PC IKA PMII Jombang, Jumat (21/11/2025), dengan tema ‘Telaah Kritis APBD Jombang 2026’.

    Samsul Rizal, Sekretaris IKA PMII Jombang, menyoroti ketidaksesuaian antara janji politik pasangan WarSa yang mengusung jargon “Mbangun Deso Noto Khuto” (Membangun Desa, Menata Kota) dengan kebijakan dan program yang ada dalam R-APBD Jombang 2026.

    “Dalam R-APBD Jombang 2026, kami belum melihat program yang memprioritaskan pembangunan desa atau yang langsung bersentuhan dengan desa secara efektif dan terintegrasi,” ungkap Samsul Rizal dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).

    Samsul Rizal juga menilai bahwa kebijakan pengadaan sepeda motor untuk kepala desa (Kades), seperti PCX atau NMAX, yang disahkan dalam R-APBD Jombang 2026, bukanlah keputusan yang mendesak dan relevan untuk kemajuan pemerintahan desa.

    “Masyarakat menanyakan relevansi dan banyak yang tidak setuju pengadaan motor. Apa relevansi dan efektifitasnya bagi peningkatan layanan pemerintahan desa untuk kemajuan dan kesejahteraan desa?” ujar Rizal.

    Ia pun mempertanyakan siapa yang mengusulkan program tersebut, mengingat sarana dasar yang lebih penting untuk kemajuan layanan desa bukanlah kendaraan bermotor.

    Samsul Rizal juga mencatat bahwa program unggulan WarSa, yakni Satu Dusun, Satu Wirausaha, yang bertujuan menciptakan wirausaha di tiap dusun, belum tercermin jelas dalam anggaran daerah.

    “Ini sebenarnya program bagus, tapi skemanya seperti apa? Juga belum jelas. Kalau misalkan program ini jalan, bukan tidak mungkin apa yang dicanangkan Bupati tentang Desa Mantra akan terwujud,” kata Rizal.

    Ngaji Anggaran yang diselenggarakan oleh PC IKA PMII Jombang

    Hafiz Muaddab, akademisi dari Universitas Negeri Malang yang turut serta dalam diskusi tersebut, juga memberikan pandangan terkait dengan pembangunan Desa Mantra yang menjadi fokus utama pasangan WarSa.

    Menurutnya, Desa Mantra membutuhkan fondasi fiskal yang seimbang yang meliputi keberlanjutan anggaran, keberanian investasi, dan pemerataan manfaat. Tanpa ketiga elemen ini, pembangunan hanya akan berjalan pada level administratif dan tidak akan memberikan transformasi struktural yang nyata.

    “Pemerintah Jombang perlu menempuh strategi pemulihan belanja modal secara bertahap melalui incremental budgeting, dengan memprioritaskan sektor yang berdampak langsung pada produktivitas desa: irigasi, jalan produksi, fasilitas ekonomi desa, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan dasar,” ujar Hafiz.

    Ia juga menekankan pentingnya penerapan performance-based budgeting, yaitu pendekatan penganggaran yang berbasis pada kinerja. Setiap alokasi anggaran untuk desa harus memiliki indikator output dan outcome yang jelas, serta terukur dalam dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

    “Jika langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten, Desa Mantra dapat menjadi kerangka transformasi yang benar-benar menempatkan desa sebagai pusat kemajuan ekonomi dan sosial,” ungkapnya.

    Keberhasilan pembangunan, menurut Hafiz, bukan hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi bagaimana anggaran tersebut diarahkan, dikawal, dan dipertanggungjawabkan dengan transparansi yang tinggi. [suf]

  • Sesi akhir G20, Gibran bahas AI-mineral kritis sesuai arahan Prabowo

    Sesi akhir G20, Gibran bahas AI-mineral kritis sesuai arahan Prabowo

    Johannesburg, Afrika Selatan (ANTARA) – ‎Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membahas tema kecerdasan buatan (AI) dan mineral kritis dalam pidato yang disampaikan pada sesi ketiga atau sesi terakhir Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Minggu.
    ‎
    ‎Sebelum bertolak menuju tempat penyelenggaraan KTT G20 di Johannesburg Expo Center, Wapres Gibran menyampaikan kedua tema yang akan disampaikan dalam pidatonya di hari kedua pertemuan tersebut, merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
    ‎
    ‎”Sesuai arahan Pak Presiden, kita akan bahas AI, dan mineral kritis, di hari kedua G20 ini,” kata Wapres Gibran di hotel tempatnya bermalam di Johannesburg, Afrika Selatan, Minggu.
    ‎
    ‎Wapres mengaku tidak mempersiapkan secara khusus pidato yang akan disampaikan.
    ‎
    ‎Namun demikian, ia meminta dukungan agar pidato sesi terakhir yang disampaikan di depan puluhan pemimpin dunia itu berjalan lancar.
    ‎
    ‎”Tidak ada persiapan khusus, mohon doanya saja, biar lancar semua ya,” kata Gibran.
    ‎
    ‎Adapun pada sesi ketiga KTT G20, para pimpinan negara akan membahas isu pekerjaan layak (decent work) dan tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence).
    ‎
    ‎Khusus dari Indonesia, sesi ketiga membahas mengenai mineral kritis yang menjadi usulan dan fokus kepentingan pada pertemuan kali ini.
    ‎
    ‎Sebelumnya pada sesi pertama KTT G20 Johannesburg, Sabtu (22/11), para pemimpin membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang.
    ‎
    ‎Wapres Gibran pun mempromosikan sistem pembayaran digital milik Indonesia, QRIS, sebagai solusi pembayaran yang sederhana.
    ‎
    ‎Menurut Gibran, QRIS menunjukkan pembayaran digital yang sederhana dan berbiaya rendah dapat mendorong partisipasi dalam perekonomian dan meminimalkan ketimpangan.
    ‎
    ‎Kemudian pada sesi kedua, pembahasan berfokus pada pembangunan dunia yang tangguh (resilient world), yang mencakup isu kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan (just energy transition), serta sistem pangan.
    ‎
    ‎Dalam sesi kedua itu, Wapres menyoroti program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan investasi strategis.
    ‎
    ‎Gibran menyatakan ketahanan pangan dan program MBG bukan sekadar agenda ekonomi.
    ‎
    ‎”Presiden Indonesia berfokus pada ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil sebagai investasi strategis. Hal ini mendorong penggunaan produk lokal, memberdayakan petani dan peternak, sekaligus memperluas kegiatan ekonomi di berbagai bidang,” kata Wapres Gibran di KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11).
    ‎

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Pusat tindaklanjuti usulan infrastruktur di Kotim-Kalteng

    Pemerintah Pusat tindaklanjuti usulan infrastruktur di Kotim-Kalteng

    Ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Komisi III DPRD Kotawaringin Timur saat DPR RI menemui anggota Komisi V Muhammad Syauqie menyampaikan sejumlah aspirasi

    Sampit (ANTARA) – Pemerintah Pusat menindaklanjuti sejumlah usulan infrastruktur yang disampaikan Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah dengan mengirim tim melakukan pendataan lapangan.

    “Kami berterima kasih karena langsung ditindaklanjuti. Ini juga berkat dukungan anggota DPR RI Muhammad Syauqie yang langsung menindaklanjuti ke kementerian terkait, ketika kami bertandang menyampaikan usulan tersebut,” kata Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur Dadang Siswanto di Sampit, Minggu.

    Pada Kamis (20/11) lalu, pihaknya mendampingi tim dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) turun meninjau sejumlah lokasi di Kotawaringin Timur.

    Ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Komisi III DPRD Kotawaringin Timur saat DPR RI menemui anggota Komisi V Muhammad Syauqie menyampaikan sejumlah aspirasi.

    Saat itu, beberapa aspirasi disampaikan, diantaranya usulan pengadaan feri penyeberangan Sampit-Seranau yang lebih representatif.

    Disampaikan pula usulan penyelesaian jalan di kawasan seberang yang membentang dari Kecamatan Cempaga hingga batas Kabupaten Katingan agar perekonomian masyarakat di wilayah itu semakin maju.

    Selain itu, ada usulan untuk rambu, marka jalan serta fasilitas pendukung lainnya, terlebih di kawasan pendidikan di sepanjang jalan nasional karena kondisi saat ini sangat rawan terjadi kecelakaan lalu lintas yang membahayakan keselamatan.

    Usulan juga disampaikan terkait janji pemerintah pusat mengembangkan Bandara Haji Asan Sampit. Pemerintah daerah menagih janji tersebut, seperti yang sudah disampaikan saat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang langsung dipimpin Bupati Halikinnor beserta DPRD menyampaikan usulan tersebut ke Kementerian Perhubungan.

    Usulan lainnya yaitu pembuatan drainase yang representatif di Jalan Jenderal Sudirman. Tujuannya agar ruas jalan yang berstatus jalan nasional itu tidak lagi banjir ketika musim hujan.

    Dalam kunjungan itu, Komisi III juga menyerahkan proposal pembangunan RS Parenggean untuk tipe D yang membutuhkan anggaran kurang lebih Rp50 miliar.

    Hasilnya, kini Pemerintah Pusat mengirim tim untuk menindaklanjuti usulan-usulan tersebut. DPRD Kotim sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat dan berharap usulan-usulan yang disampaikan bisa segera terwujud.

    Dia meminta instansi teknis, khususnya Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga untuk menindaklanjuti masalah ini secara teknis untuk menunjang program tersebut sebagai bahan pembahasan pada 2026.

    “Harapan kita ini, dalam waktu singkat bisa segera dilengkapi dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait,” kata Dadang Siswanto.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Norjani
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Setelah Perda Ripparkab, Jember Perlu Perda Pemajuan Kebudayaan

    Setelah Perda Ripparkab, Jember Perlu Perda Pemajuan Kebudayaan

    Jember (beritajatim.com) – Kabupaten Jember, Jawa Timur, memerlukan Peraturan Daerah Pemajuan Kebudayaan pada 2026 untuk menyelamatkan sejumlah bangunan atau obyek bersejarah sebagai cagar budaya.

    “Kami berharap walaupun ke depan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bergabung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Perda Pemajuan Kebudayaan, termasuk tim ahli cagar budaya segera dibentuk,” kata Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto, Minggu (23/11/2025).

    Candra mengingatkan, Jember banyak memiliki peninggalan benda bersejarah. “Penting untuk segera merencanakan dan memastikan juga museum berdiri di Kabupaten Jember. Kami tekankan di Gedung Nasional Indonesia,” katanya.

    Saat ini, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jember tengah memasuki tahap finalisasi Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten. “Materi-materi yang disampaikan pada saat uji publik sudah banyak diakomodasi,.” kata Candra.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember Bobby Arie Sandi mengatakan, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dicantumkan dalam peraturan daerah. Namun teknis pembentukan BPPD akan diatur dengan peraturan bupati.

    “Perda itu juga membuka ruang investasi secara umum. Tidak mengunci (spesifik pada hal tertentu). Sementara DPK (Daerah Pariwisata Kabupaten) tidak mengunci pada nama-nama lokasi tertentu. Masih ada peluang penyesuaian,” kata Bobby. [wir]