Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Pengerukan Sedimentasi di Pelabuhan Tamperan Pacitan Resmi Dimulai

    Pengerukan Sedimentasi di Pelabuhan Tamperan Pacitan Resmi Dimulai

    Pacitan (beritajatim.com) – Keluhan para nelayan Tamperan akhirnya membuahkan hasil. Setelah penantian panjang terkait penanganan sedimentasi yang mengganggu aktivitas bongkar muat, pengerukan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan, Kabupaten Pacitan, resmi dimulai pada Senin (24/11/2025).

    Langkah ini diambil sebagai respons atas aspirasi nelayan yang sebelumnya telah disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    Pengerjaan tahap awal diawali dengan menyiapkan dua alat berat ekskavator, dan satu unit telah mulai bekerja di sisi selatan dermaga. Sedimentasi berupa pasir dan batu selama ini menghambat pergerakan kapal, terutama pada saat air surut.

    “Ya, hari ini mulai dilakukan pengerukan sedimen berupa pasir dan batu di pelabuhan perikanan,” kata Peltu Ator Subroto, Komandan Poskamladu Pacitan.

    Ator menjelaskan bahwa fokus awal pengerjaan berada pada kolam labuh 1 yang kondisinya paling parah. Penumpukan material sedimentasi menyebabkan banyak kapal kesulitan bermanuver dan kerap kandas.

    “Kolam labuh ini sudah banyak sedimentasi, andem-andem kapal banyak menumpuk,” jelasnya.

    Selain pengerukan, dua bangkai kapal yang sejak bertahun-tahun tenggelam di area kolam labuh juga direncanakan untuk diangkat. Keberadaan bangkai tersebut selama ini mengganggu manuver kapal yang hendak keluar maupun masuk dermaga, sehingga pengangkatannya menjadi bagian penting dari pemulihan fungsi pelabuhan.

    Dengan dimulainya pengerjaan tersebut, Ator berharap aktivitas perikanan di Pelabuhan Tamperan kembali berjalan normal dan lebih tertata.

    “Harapannya kapal besar bisa masuk ke dalam dermaga dan lebih tertata,” ujarnya. [tri/beq]

  • Sayembara Maskot PDIP, Kader Surabaya Usulkan Nama BASAFA

    Sayembara Maskot PDIP, Kader Surabaya Usulkan Nama BASAFA

    Surabaya (beritajatim.com) – Sayembara Maskot PDI Perjuangan mulai menarik partisipasi kader dari berbagai daerah, termasuk Surabaya. Salah satu usulan yang muncul kuat adalah nama BASAFA, singkatan dari Banteng Sang Fajar, yang diajukan oleh kader PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat.

    “Beberapa waktu yang lalu ketika berkontemplasi di Alas Purwo terlihat Banteng pada saat matahari terbit, dilanjutkan dengan mengunjungi Pura Kawitan,” kata Achmad Hidayat, Senin (24/11/2025).

    Achmad menegaskan bahwa BASAFA dipilih karena memiliki kedekatan historis dengan ajaran Bung Karno dan rekam perjalanan ideologis PDI Perjuangan. Dia menyebut Surabaya sebagai kota kelahiran Bung Karno menjadi dasar kuat mengapa Banteng Sang Fajar relevan dijadikan identitas maskot.

    “BASAFA karena kami sebagai simbol serta Benteng Pikiran Bung Karno, Penjaga Amanat Ibu Megawati Soekarnoputri, Pancasila 1 Juni 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.

    Selain bernilai historis, Achmad mengaitkan BASAFA dengan konteks budaya Nusantara. Dalam tradisi Sumatera Barat, istilah BASAFA memiliki makna napak tilas untuk menghormati tokoh berpengaruh sekaligus meneruskan cita-cita perjuangannya.

    “Apabila dalam tradisi budaya di Sumatera Barat, BASAFA memiliki makna napak tilas mengenang dan mendoakan perjuangan tokoh yang telah berjasa serta melanjutkan cita-cita perjuangannya,” imbuhnya.

    Pendekatan numerologi turut dia sematkan untuk memperkuat filosofi nama BASAFA. Angka 3 yang melekat pada nama itu disebut memiliki keterkaitan dengan nomor partai dan ajaran Tri Sakti Bung Karno.

    “BASAFA memiliki asosiasi percaya diri, inspiratif, komunikatif dan pertumbuhan secara konsisten,” katanya.

    Achmad berharap maskot tidak hanya berhenti sebagai simbol visual semata, namun mampu menjadi sarana pemersatu internal partai lintas generasi. Dia menyebut kolaborasi kader muda dan senior merupakan kunci menjaga keberlanjutan perjuangan PDI Perjuangan menuju momentum politik 2029.

    “Semoga nama maskot ini dapat memberi warna sebagai simbol perjuangan yang merupakan kolaborasi pemuda dengan yang lebih tua agar dapat memahami aspek historis perjuangan partai, kondisi saat ini dan menyongsong kemenangan rakyat di tahun 2029. Merdeka!!!” pungkasnya. [asg/beq]

  • Banyuwangi Tuan Rumah Rakerda Perpamsi Jatim, Bupati Ipuk Ajak Kolaborasi Tingkatkan Pelayanan Air

    Banyuwangi Tuan Rumah Rakerda Perpamsi Jatim, Bupati Ipuk Ajak Kolaborasi Tingkatkan Pelayanan Air

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Banyuwangi menjadi tuan rumah rapat kerja daerah (Rakerda) Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Jawa Timur yang dihadiri para direktur utama perusahaan umum daerah air minum dari 38 kabupaten dan kota se Jawa Timur. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membahas penguatan pelayanan air minum hingga upaya menjaga keberlanjutan sumber air di masing-masing daerah.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi antardaerah demi meningkatkan pelayanan air bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa air merupakan sektor vital yang memengaruhi kualitas hidup warga.

    “Air memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Air juga menentukan derajat kesehatan sebuah daerah. Untuk itu, perlunya kita semua terus berpikir dan berinovasi bagaimana meningkatkan pelayanan dan kualitas pengolahan air yang didistribusikak ke warga,” kata Ipuk.

    Rakerda tersebut juga dihadiri Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perpamsi Rino Indira Gusniawan, Ketua Dewan Pengurus Daerah Perpamsi Jawa Timur Samsul Hadi, serta Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyuwangi Abdurrahman. Dalam kesempatan tersebut, Ipuk menekankan pentingnya pertukaran inovasi, penyusunan solusi bersama, dan komitmen menjaga sumber air sebagai langkah kunci dalam menghadirkan pelayanan air yang semakin berkualitas.

    “Juga perlu kita tekankan bersama bahwa pelayanan air bukan sekedar bisnis, tapi bagaimana pula kita semua tetap menjaga agar ketersediaan sumber air di daerah. Karenanya upaya untuk merawat dan menjaga sumber air daerah wajib untuk dilakukan,” pinta Ipuk.

    Ketua Dewan Pengurus Daerah Perpamsi Jawa Timur Samsul Hadi menjelaskan bahwa Rakerda ini diselenggarakan untuk menyusun program kerja tahun 2026, termasuk peningkatan indikator kinerja bagi seluruh perusahaan daerah air minum di Jawa Timur.

    “Kami akan menyepakati program kerja bersama khususnya untuk meningkatkan capaian kinerja perusahaan daerah air minum di Jawa Timur,” ujarnya.

    Samsul Hadi juga memberikan apresiasi khusus kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyuwangi yang selama lima tahun terakhir ditetapkan sebagai perusahaan air minum berkinerja terbaik di Indonesia.

    “Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyuwangi menjadi inspirasi bagi perusahaan daerah air minum lainnya di Jawa Timur untuk melaksanakan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. [alr/beq]

  • IKA FISIP UINSA Dorong Pemekaran Dapil dan Penambahan Kursi DPRD Surabaya

    IKA FISIP UINSA Dorong Pemekaran Dapil dan Penambahan Kursi DPRD Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – IKA FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya menilai pemekaran daerah pemilihan (dapil) sekaligus penambahan kursi DPRD Kota Surabaya sudah menjadi kebutuhan mendesak.

    Pertumbuhan penduduk yang kini melampaui tiga juta jiwa disebut menciptakan ketidakseimbangan serius antara jumlah warga dan kapasitas representasi politik di tingkat legislatif.

    “Dengan jumlah penduduk Surabaya yang terus bertambah, kita tidak bisa mempertahankan desain dapil yang sudah tidak lagi proporsional. Rasio penduduk per anggota DPRD harus kembali diseimbangkan agar suara masyarakat memiliki bobot yang setara,” tegas Ketua IKA FISIP UINSA Surabaya, Taufiq M.S, Senin (24/11/2025).

    Saat ini DPRD Surabaya beranggotakan 50 orang yang terbagi ke dalam lima dapil. Menurut IKA FISIP UINSA, komposisi tersebut tidak lagi mencerminkan kebutuhan kota metropolitan dengan perkembangan urban yang cepat serta tuntutan legislasi dan pengawasan yang semakin kompleks.

    IKA FISIP menekankan bahwa ketidakseimbangan representasi berpotensi menurunkan kualitas demokrasi lokal. Konstituen yang terlalu besar dalam satu dapil membuat penyerapan aspirasi publik tidak maksimal dan melemahkan fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah.

    “Penambahan dapil atau penambahan kursi DPRD bukan isu teknis pemilu, tetapi menyangkut kualitas pelayanan publik, efektivitas pengawasan anggaran, hingga percepatan pembangunan daerah. Representasi yang kuat adalah fondasi pemerintahan yang responsif,” ujarnya.

    Taufiq menilai prinsip kesetaraan suara, kohesivitas wilayah, dan integritas administratif harus menjadi acuan KPU dalam mengevaluasi struktur dapil Surabaya. Ia menegaskan desain dapil yang baru harus selaras dengan perkembangan kota serta pertumbuhan jumlah penduduk.

    “Surabaya membutuhkan desain dapil yang modern, adaptif, dan adil. Kami mengajak semua pihak untuk melihat isu ini secara objektif demi masa depan demokrasi lokal yang lebih baik,” tutupnya. [asg/beq]

  • 4.000 Nakes Ramaikan Parade HKN Banyuwangi 2025, Puteri Indonesia Hadir Ajak Warga Hidup Sehat

    4.000 Nakes Ramaikan Parade HKN Banyuwangi 2025, Puteri Indonesia Hadir Ajak Warga Hidup Sehat

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Ribuan tenaga kesehatan dari berbagai profesi—mulai dokter, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi hingga nakes lainnya—meramaikan parade edukasi kesehatan di RTH Purwoharjo, Minggu (23/11/2025). Kegiatan ini turut dihadiri Puteri Indonesia 2025 Firsta Yufi Amarta Putri bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Parade tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 yang mengampanyekan pentingnya perilaku hidup sehat kepada masyarakat. Para peserta menyosialisasikan pesan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), mulai konsumsi gizi seimbang hingga pencegahan penyakit menular dan tidak menular melalui kebiasaan sederhana sehari-hari.

    “Mari jadikan momentum HKN ini sebagai pengingat untuk terus menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan,” ajak Ipuk.

    Mengangkat tema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”, kegiatan ini diikuti sekitar 4.000 peserta dari beragam instansi kesehatan. Mereka berasal dari puskesmas, rumah sakit, klinik, organisasi profesi, hingga institusi pendidikan kesehatan.

    Peserta dilepas oleh Bupati Ipuk dari Lapangan Purwoharjo dan berkeliling jalan raya serta permukiman penduduk sambil membawa berbagai atribut kampanye kesehatan. Materi edukasi yang disampaikan mencakup gizi, pencegahan HIV, hipertensi, kesehatan ibu dan anak, dan sejumlah isu kesehatan lainnya.

    Berbagai kegiatan kesehatan turut digelar, seperti senam massal dan jalan sehat yang melibatkan masyarakat sekitar untuk menumbuhkan semangat hidup sehat bersama.

    “Hari ini tenaga kesehatan menunjukkan kekompakan luar biasa. Saya harap teman-teman nakes semakin guyub dan nantinya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Banyuwangi,” tambah Ipuk.

    Ketua Panitia HKN, dr. Nira Ista Dewi, menjelaskan rangkaian peringatan HKN di Banyuwangi sudah berlangsung sejak awal November. Kegiatannya meliputi bakti sosial, layanan kesehatan gratis, layanan spesialistik serentak di 25 puskesmas, dan program lainnya.

    Selain itu, turut diselenggarakan Festival Posyandu Kreatif, lomba senam peregangan, lomba foto dan video bertema kesehatan, talkshow kesehatan mental bersama Puteri Indonesia, dan beragam acara lain.

    “Hari ini kita gelar senam bersama, jalan sehat, pelayanan kesehatan, dan panggung hiburan. Puncak perayaan HKN di Banyuwangi akan ditutup besok di halaman pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Semua kegiatan kita rangkai untuk semakin mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat,” terangnya. [alr/beq]

  • Grace Natalie Pede PSI akan Jadi Partai Besar, Ungkap Peran Penting Jokowi

    Grace Natalie Pede PSI akan Jadi Partai Besar, Ungkap Peran Penting Jokowi

  • Mbak Vinanda Dorong PEKKA Kota Kediri Lebih Berdaya Lewat Penguatan Psikososial

    Mbak Vinanda Dorong PEKKA Kota Kediri Lebih Berdaya Lewat Penguatan Psikososial

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati membuka kegiatan Penguatan Psikososial bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Kota Kediri. Acara berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Senin (24/11/2025). Penguatan psikososial ini diberikan oleh seorang psikolog dan dosen UIN Syech Wasil yakni, Tatik Imadatus.

    “Perempuan kepala keluarga ini memiliki peran tidak mudah. Selain punya tanggung jawab ekonomi juga memiliki tanggung jawab mengasuh dan mendidik anak. Di sisi lain perempuan kepala keluarga juga harus menjaga keharmonisan keluarga,” ujarnya.

    Mbak Wali menjelaskan adanya kegiatan penguatan psikososial memberikan ruang bagi perempuan kepala keluarga untuk pemulihan emosional dan mental. Apalagi perempuan memiliki banyak peran yang kadang menimbulkan kelelahan emosional dan mental. Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi perempuan kepala keluarga untuk membangun jejaring. Ini juga upaya Pemkot Kediri agar perempuan kepala keluarga dapat berkembang, berdaya, dan menjadi pilar yang kuat bagi keluarganya.

    “Nanti silahkan bertanya dengan ibu narasumber sepuasnya. Untuk ilmu-ilmu yang nantinya didapatkan bisa ditularkan ke teman-temannya. Di sini juga bisa sharing antar sesama agar bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam keluarga,” jelasnya.

    [irp posts=”1444363″ ]

    Wali kota termuda ini mengungkapkan ke depan perempuan kepala keluarga ini akan didata untuk menjadi bahan memberikan pelatihan dan pemberdayaan. Hal ini dapat dikolaborasikan dengan OPD-OPD lainnya. Pelatihan dan pemberdayaan ini menjadi hal penting agar memiliki kemandirian ekonomi. “Nanti ibu-ibu ini potensinya apa agar bisa kita kolaborasikan. Ke depan ibu-ibu agar mendapat pelatihan yang dapat menunjang kemandirian ekonomi,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Muhammad Fajri Mubasysyir menambahkan kegiatan ini diikuti 100 orang perempuan kepala keluarga perwakilan dari kelurahan. Melalui kegiatan ini diharapkan perempuan kepala keluarga dapat memperkuat ketahanan mental dan mengelola psikogisnya. “Di sini kami juga mengundang beberapa OPD terkait agar kami dapat berkolaborasi. Seperti yang disampaikan Mbak Wali dalam hal meberikan pelatihan dan pemberdayaan perempuan kepala kekuarga ini,” imbuhnya.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Ketua TP PKK Faiqoh Azizah Muhammad Qowimuddin, perwakilan OPD terkait, dan tamu undangan lainnya. [nm/aje]

  • Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto Singgung Film Dirty Votes, Ungkit Anomali Pemilu 2024

    Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto Singgung Film Dirty Votes, Ungkit Anomali Pemilu 2024

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menekankan pentingnya penguatan sumber daya partai agar partai besutan Megawati Soekarnoputru ini mampu menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah, sekaligus menjadi suluh perjuangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Hal itu dipaparkan Hasto dalam Konferda PDIP Sulawesi Selatan yang diselenggarakan di Hotel Claro Makassar, Senin (24/11).

    “Konsolidasi di Sulawesi Selatan merupakan bagian dari upaya penguatan daerah secara ideologis, historis, politik, organisasi, dan kader,” tutur Hasto.

    Di Sulawesi Selatan ini, kata Hasto, PDIP konsisten menggelorakan pemikiran geopolitik Soekarno. Kepeloporan bangsa samudera memiliki rekam jejak sejarah yang sangat kuat di Sulawesi Selatan, dengan peradabannya yang luar biasa.

    “Karena itu, kami menegaskan aspek historis dan tanggung jawab dalam membidik perjuangan untuk menyelesaikan masalah rakyat dan memimpin arah kemajuan bangsa dengan dipandu oleh ideologi,” ungkapnya.

    Konferda dan Konfercab ini akan menyusun kepengurusan baru, sikap politik, serta program-program partai dalam menghadapi berbagai tantangan, menjawab persoalan rakyat, dan merumuskan jalan masa depan.

    Terkait figur, Hasto menegaskan sosok Andi Ridwan Wittiri memiliki pengalaman luas dan diterima masyarakat. Ia akan dipadukan dengan Danny Pomanto yang merupakan mantan Wali Kota Makassar dua periode yang berhasil.

    Seluruh potensi ini, tutur Hasto akan disatukan melalui kekuatan gotong royong karena PDIP mengedepankan kepemimpinan kolektif-kolegial. Kader-kader terbaik seperti Andi Ridwan, Danny Pomanto, dan lainnya akan bergerak bersama.

  • Polemik Alih Fungsi Lahan di Prigen, Pansus DPRD Soroti Rekomendasi Real Estat

    Polemik Alih Fungsi Lahan di Prigen, Pansus DPRD Soroti Rekomendasi Real Estat

    Pasuruan (beritajatim.com) – Proses alih fungsi lahan di wilayah Prigen kembali menjadi sorotan setelah sejumlah dokumen menunjukkan perubahan status kawasan dari lahan hijau menjadi lahan kuning. Perubahan tersebut memicu perdebatan karena dinilai tidak sesuai dengan karakter lingkungan setempat.

    Dalam rapat pansus, Susanti Edi Peni dari Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang menjelaskan bahwa pada tahun 2011 kawasan tersebut masih milik PT Kusuma Raya. Namun, pada 2014 kepemilikan berubah menjadi PT Stasiun Kota Sarana Permai.

    Tak sampai di situ, pada tahun 2021 permohonan alih fungsi lahan diajukan oleh PT Stasiun Kota Sarana Permai. Pengajuan tersebut beracuan pada SK Kementerian Kehutanan yang terbit di tahun yang sama, di mana kawasan tersebut sudah tidak lagi masuk kawasan hutan.

    Sehingga pada 2024 lalu, kawasan tersebut yang semula kawasan hijau kini berganti menjadi kawasan kuning. “Kalau bunyi dari SK Kementerian Kehutanan itu, wilayah tersebut berada di dekat permukiman dan hanya 1 persen dalam kawasan hutan,” terangnya dalam rapat di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (24/11/2025).

    Santi juga mengatakan bahwa pada awalnya, kawasan tersebut hanya memiliki izin untuk kawasan wisata terpadu sehingga bisa dilaksanakan. Namun, Santi menegaskan bahwa perubahan ke real estat sangat bertentangan dengan kondisi geografis wilayah itu.

    Ia juga menyampaikan bahwa lahan tersebut sejak awal memiliki karakter sebagai kawasan resapan. Karena itu, pengalihfungsian menjadi kawasan perumahan dinilai berisiko terhadap lingkungan sekitar.

    “Dari sisi tata ruang, kawasan ini tidak sesuai untuk pengembangan real estat,” tambahnya. Ia menyebut bahwa rekomendasi tetap dikeluarkan karena mengikuti alur permohonan yang sudah diproses sejak lama.

    Ketua Pansus Realestat Prigen, Sugiyanto, menyoroti bahwa investasi memang penting namun harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Ia menyebut bahwa dua OPD telah menyatakan kawasan tersebut merupakan area resapan air yang seharusnya tidak layak dijadikan permukiman.

    “Kami sadar investasi tidak perlu ditolak, tapi kalau membahayakan lingkungan tentu harus dikaji ulang,” tegas Sugiyanto. Ia meminta seluruh pihak terbuka mengenai dokumen dan proses pengajuan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.

    Sugiyanto juga menilai bahwa adanya perbedaan rekomendasi antarinstansi harus dibahas lebih mendalam. Menurutnya, pansus masih memerlukan data tambahan untuk memastikan tidak ada penyimpangan prosedural. “Kami belum sampai pada dugaan kriminal, namun ruang untuk menelusuri lebih jauh tetap ada,” ujarnya. Ia memastikan pansus akan menindaklanjuti seluruh temuan dalam rapat lanjutan berikutnya. (ada/kun)

  • BPN Dicerca Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan Soal Pertimbangan Teknis Lahan 22,5 Hektare

    BPN Dicerca Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan Soal Pertimbangan Teknis Lahan 22,5 Hektare

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pembahasan terkait penerbitan pertimbangan teknis lahan seluas 22,5 hektare oleh BPN Kabupaten Pasuruan berlangsung tegang dalam rapat pansus DPRD. Anggota pansus menilai banyak kejanggalan, terutama karena BPN diduga tidak mengetahui kondisi kawasan secara utuh.

    Dalam rapat tersebut, pihak BPN menjelaskan bahwa dokumen yang dikeluarkan hanya berdasarkan permohonan resmi yang masuk. Pertimbangan teknis tersebut hanya mencakup luas dan letak tanah tanpa melihat fungsi kawasan lebih mendalam.

    Wisnu, perwakilan BPN, menyampaikan bahwa lahan tersebut memiliki status HGB dengan klasifikasi real estat, restoran, dan lainnya. Namun ia menegaskan bahwa bagian yang diperuntukkan restoran dinilai tidak sesuai dengan peraturan kawasan.

    “Pertimbangan teknis yang kami keluarkan hanya berdasarkan permohonan dari pihak Stasiun Kota,” ujar Wisnu. Ia menambahkan bahwa kondisi lahan pada 2024 masih alami dan belum ada kegiatan apa pun.

    Ketika anggota pansus menanyakan apakah kawasan tersebut termasuk area resapan, Wisnu menjawab tidak mengetahui secara pasti. Ia menyebut bahwa kajian resapan bukan bagian dari kewenangan BPN dalam penerbitan pertimbangan teknis.

    “Kami hanya mengeluarkan pertimbangan pertanahan, soal kawasan resapan itu bukan ranah kami,” tegas Wisnu. Ia juga menjelaskan bahwa pembatalan dokumen harus dilakukan oleh pihak pemohon di tingkat PT.

    Najib Setiawan, anggota pansus DPRD Kabupaten Pasuruan, menyoroti dugaan pemanfaatan celah oleh pemohon selama masa peralihan kepemimpinan bupati. Ia menilai momentum tersebut bisa saja digunakan untuk mempercepat proses tanpa pengawasan maksimal.

    “Ini dimanfaatkan oleh pihak Stasiun Kota karena saat itu terjadi peralihan bupati,” ujar Najib. Ia meminta dokumen tersebut ditelusuri kembali untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedural.

    Ketua Pansus Real Estat DPRD Kabupaten Pasuruan menambahkan bahwa temuan dugaan kriminalitas belum dibahas lebih jauh. Ia mengatakan pansus masih fokus pada ketidaksesuaian teknis dalam dokumen yang diterbitkan BPN.

    “Ada ruang cukup lebar untuk menindaklanjuti temuan ini, namun kami belum sampai pada dugaan kriminal,” tegasnya. Ia memastikan pansus akan memanggil pihak terkait lainnya dalam rapat lanjutan. (ada/kun)