Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Kapolri: Aduan 110 dipercepat, pengawasan Propam diperluas

    Kapolri: Aduan 110 dipercepat, pengawasan Propam diperluas

    “Cukup memencet 110, respon segera kita hadirkan,”

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Kapolri Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan percepatan respons layanan darurat 110 serta perluasan pengawasan Propam berbasis digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri.

    Ia mengatakan bahwa layanan 110 harus menjadi sarana yang mudah diakses masyarakat ketika membutuhkan kehadiran polisi.

    “Cukup memencet 110, respon segera kita hadirkan,” ujarnya usai membuka Apel Kasatwil 2025 di Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

    Percepatan layanan dilakukan melalui penyempurnaan sistem digital, integrasi data, serta pemantauan otomatis agar laporan dapat diteruskan cepat ke petugas lapangan.

    Selain itu, Polri memperluas pemasangan barcode pengaduan Propam di fasilitas umum. “Kalau ada pelanggaran, tinggal scan, Propam langsung tangani,” katanya.

    Barcode ditempatkan di halte, hotel, lift, serta berbagai ruang publik guna memudahkan warga melapor jika menemukan pelanggaran anggota.

    Polri juga memiliki sistem yang menggabungkan pelayanan digital dan respons cepat terhadap pengaduan masyarakat.

    Ia menyebut digitalisasi layanan merupakan kebutuhan mendesak mengingat meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas Polri.

    Polri juga memperkenalkan berbagai model pelayanan baru untuk memudahkan akses publik, termasuk penyempurnaan perlengkapan petugas.

    Kapolri memastikan seluruh langkah modernisasi akan terus dievaluasi agar pelayanan publik semakin cepat dan tepat. “Ini bagian upaya menjadikan Polri lebih responsif,” ujarnya.

    Ia menegaskan komitmen Polri untuk terus memperbaiki sistem layanan sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat secara berkelanjutan.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wali Kota dan Wawali Malang Tinjau Jembatan Embong Brantas Ambrol

    Wali Kota dan Wawali Malang Tinjau Jembatan Embong Brantas Ambrol

    Malang (beritajatim.com) – Jembatan Embong Brantas di Kota Malang mengalami ambrol pada bagian trotoar dan pagar setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Minggu, 23 November 2025, sehingga Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin turun langsung meninjau lokasi kerusakan.

    Wahyu mengatakan kondisi kerusakan jembatan tidak dapat hanya dilihat dari kejadian akhir, tetapi harus ditelusuri dari sumber permasalahannya. “Memang kejadian itu kan tidak bisa dilihat diakhir tapi melihat dari sumbernya. Sudah kita lihat, saya dan mas wakil ada permasalahan permasalahan yang harus dibenahi,” ujarnya pada Senin, 24 November 2025.

    Trotoar ambrol setelah hujan deras mengguyur Kota Malang pada Minggu sore. Sejak sebelum kejadian, trotoar jembatan Embong Brantas memang menjadi titik rawan genangan setiap kali turun hujan. Kondisi itu diperparah oleh tingginya arus kendaraan besar yang melintas sehingga memicu penurunan konstruksi hingga akhirnya ambrol.

    Wahyu menjelaskan bahwa warga sempat melakukan upaya swadaya untuk mengatasi permasalahan pada trotoar tersebut. “Memang selama ini sudah dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Karena di hotmix lalu trotoarnya ini sejajar dengan jalan dan akhirnya air masuk ke rumah (yang berada di bawah jembatan). Akhirnya oleh warga ditutup dengan swadaya,” tuturnya.

    Selain itu, jembatan belum dilengkapi plengsengan pada sisi bawah sehingga aliran air terus menggerus tanah penopang bagian struktur. Ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi, kondisi tersebut membuat trotoar dan dinding jembatan tidak mampu menahan tekanan air dan akhirnya ambrol.

    “Dari Balai Besar akhirnya membuat bak kontrol langsung (mengarah) ke sungai brantas. Karena sebelah sini beda dengan yang sebelah barat ada plengsengan. Sebelah sini semua masih tanah. Tapi intensitas hujan tinggi sekali. Tidak memadai dan perbaikan dari trotoar itu membuat agar resapan dari warga tadi dari paving yang akhirnya menggerus tanah yang ada disini, karena belum diplengseng,” imbuh Wahyu.

    Ia menegaskan bahwa Jembatan Embong Brantas berada di bawah kewenangan pemerintah pusat karena termasuk ruas jalan nasional. Setelah meninjau lokasi, Wahyu akan segera melaporkan peristiwa ambrol tersebut kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai langkah penanganan lanjutan.

    “Kami sudah cek secara langsung, akhirnya kam berdampak dibawah. Selama ini penanganannya swadaya dan penanganan yang sifatnya sementara. Tidak mempertimbangkan kejadian selanjutnya. Dan akhirnya berdampak. Untuk itu kami akan koordinasikan, dengan pusat. Kami juga sudah janjian dengan Kementerian PU kami akan menjelaskan terkait maslaah tersebut. Banyak hal yang harus kita selesaikan,” terang Wahyu.

  • Anggota DPR minta ANRI-KPU jelaskan soal pengarsipan ijazah capres

    Anggota DPR minta ANRI-KPU jelaskan soal pengarsipan ijazah capres

    Kami jujur Pak, di Komisi II ini sebagai mitra ANRI dan KPU, agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah enggak kelar-kelar gitu. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Khozin meminta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjelaskan soal alur pengarsipan dokumen ijazah calon presiden (Capres).

    “Nah, ini saya mohon penjelasan dari ANRI dan KPU. Sebetulnya ijazah itu masuk benda yang untuk diarsipkan atau nggak?” kata Khozin dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Khozin mengatakan dirinya tidak ingin membahas soal keaslian ijazah tersebut, yang menjadi fokusnya adalah soal status pengarsipan dokumen tersebut.

    “Disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Saya tidak mau masuk ke substansi urusan ijazahnya asli apa enggak, itu tidak tertarik saya membahas itu, tapi terkait dengan kewenangannya seperti apa,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Khozin mengatakan dirinya merasa perbincangan publik soal ijazah tersebut semakin tidak kondusif, oleh karena itu Komisi II mendorong agar ada jawaban yang jelas dan tegas atas pembicaraan tersebut.

    “Kami jujur Pak, di Komisi II ini sebagai mitra ANRI dan KPU, agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah enggak kelar-kelar gitu. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang enggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa,” tuturnya.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala ANRI Mego Pinandito menjelaskan dokumen yang diarsipkan oleh ANRI hanya dokumen yang asli.

    “Kalau kita bicara arsip itu kan sesuatu yang harus otentik, yang asli, sehingga kalau kita bicara ijazah saja, maka ijazah itu biasanya selalu disimpan oleh yang punya ijazah. Jadi kalau ditanya itu arsipnya dimana? arsip pasti ada dan dimiliki yang bersangkutan,” kata Mego.

    Lebih lanjut Mego juga menambahkan bahwa dokumen yang diserahkan ke ANRI untuk diarsipkan, bukan sekadar dokumen namun juga harus memiliki nilai manfaat yang luar biasa.

    “Ada aturan lagi bahwa arsip itu akan diserahkan kepada ANRI kalau sudah masuk klasifikasi statis atau sesuatu yang bersifat sangat memiliki nilai manfaat yang luar biasa sehingga menjadi arsip yang harus disimpan,” ujarnya.

    Terkait dokumen ijazah, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa pihaknya sudah memberikan dokumen tersebut kepada pihak yang mengajukan permintaan atas dokumen terkait.

    “Khusus ijazah di daerah-daerah yang kemarin di soal sejatinya para pihak yang minta itu sudah dikasih, termasuk di Jakarta, di pusat juga sudah dikasih,” kata Afif.

    Afif mengatakan persoalan ini ijazah ini akan menjadi catatan bagi KPU untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola dokumen dan arsip di instansi yang dipimpinnya.

    “Mungkin baru periode-periode ini juga pasca pemilu bahkan pascasetelah pemilu dokumen-dokumen itu kemudian dimintakan para pihak, sebelumnya belum pernah. Nah ini menjadi pekerjaan rumah dan tentu tata kelola perbaikan untuk mengantisipasinya kita pikirkan bersama-sama.” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDI Perjuangan Jatim Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru di Supiturang Lumajang

    PDI Perjuangan Jatim Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru di Supiturang Lumajang

    Lumajang (beritajatim.com) – PDI Perjuangan Jawa Timur melakukan silaturahmi sekaligus menyerahkan bantuan untuk warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Dusun Sumbersari, Desa Supit Urang, Lumajang, Senin (24/11/2025). Kunjungan ini menjadi bentuk kepedulian partai terhadap masyarakat yang masih berusaha bangkit dari bencana.

    “DPD PDI Perjuangan hadir untuk bersilaturahmi dan memberikan bantuan kepada warga terdampak erupsi Semeru,” ujar Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Deni Wicaksono saat ditemui di lokasi.

    Kegiatan ini dihadiri jajaran DPC PDI Perjuangan Lumajang, termasuk Ketua DPC Solikin, Sekretaris Bukasan, Bendahara Supratman, pengurus lainnya, serta Baguna DPC. Dari jajaran provinsi hadir Deni Wicaksono bersama Agus Yudha, Ida Bagus, Hari Putri Lestari, Edy Tarmidi, dan perwakilan Baguna DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

    Selain menyerahkan bantuan, rombongan meninjau lokasi terdampak dan mendengarkan aspirasi langsung dari warga. Deni menjelaskan bahwa sejak awal erupsi, PDI Perjuangan telah mendirikan posko Baguna di wilayah tersebut untuk mendampingi korban.

    “Sejak awal terjadi erupsi PDI Perjuangan telah mendirikan posko Baguna untuk membantu korban. Mendirikan dapur umum, memberikan bantuan makanan, pakaian, pampers, pembalut, dan lain-lain,” jelas Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

    Bantuan yang diserahkan kali ini difokuskan pada kebutuhan dasar warga terdampak agar dapat bertahan selama masa darurat. Paket bantuan mencakup pakaian dewasa dan anak, sarung, mukena, sembako, tenda, perlengkapan mandi, kebutuhan bayi dan perempuan, makanan instan, susu, serta selimut untuk membantu warga yang kehilangan tempat tinggal.

    “Khusus masyarakat yang rumahnya terdampak hampir 100 KK dan mengalami kerusakan sehingga tidak bisa ditempati, PDI Perjuangan memberikan bantuan uang tunai,” tegasnya.

    Deni menyampaikan bahwa bantuan tunai diberikan sebesar Rp1,5 juta per KK. Bantuan ini bertujuan memberi ruang gerak bagi warga dalam memenuhi kebutuhan mendesak sambil menunggu proses pemulihan dari pemerintah. Setelah penyerahan bantuan, partai juga mulai melakukan inventarisasi kerusakan rumah, dampak sosial, serta kebutuhan pemulihan warga.

    “PDI Perjuangan menginventarisir kerusakan dan permasalahan warga terdampak,” jelas Deni.

    Ketua DPC PDI Perjuangan Lumajang, Solikin, menyampaikan terima kasih atas dukungan struktur PDI Perjuangan Jatim. Ia menegaskan bahwa masyarakat Supit Urang membutuhkan pendampingan berkelanjutan untuk memulihkan kondisi pascabencana.

    “Kami di daerah merasakan langsung bagaimana warga berjuang memulai kembali kehidupan setelah bencana, sehingga kehadiran dan bantuan dari DPD PDI Perjuangan memberikan kekuatan moral dan harapan baru,” ujar Solikin.

    Solikin menyebut sejumlah kebutuhan mendesak seperti hunian sementara, akses jalan aman, tanggul, dan pemulihan fasilitas desa. Ia berharap aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas lembaga.

    “Kami berharap kebutuhan warga terutama hunian sementara, perbaikan rumah rusak, tanggul, dan jalan desa bisa mendapat perhatian segera demi keselamatan dan kenyamanan warga,” lanjutnya.

    Deni menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan terus mendampingi masyarakat hingga proses pemulihan selesai. Ia memastikan solidaritas serta gotong royong menjadi semangat utama partai dalam melayani rakyat.

    “PDI Perjuangan hadir menangis dan tertawa bersama rakyat,” tutupnya. [asg/beq]

  • 100 Tukang Becak di Jombang Dapat Bantuan Becak Listrik dari Presiden Prabowo Subianto

    100 Tukang Becak di Jombang Dapat Bantuan Becak Listrik dari Presiden Prabowo Subianto

    Jombang (beritajatim.com) – Sebanyak 100 tukang becak di Kabupaten Jombang menerima bantuan becak listrik (betrik) dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Senin (24/11/2025).

    Bantuan ini diberikan untuk mempermudah pekerjaan para tukang becak, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Setiap becak listrik tersebut memiliki nilai sekitar Rp22 juta dan diharapkan dapat meringankan beban para pengayuh becak, sehingga mereka bisa bekerja lebih nyaman dan efisien.

    Penyerahan becak listrik ini dilakukan di Pendopo Kabupaten Jombang, dihadiri oleh Wakil Bupati Jombang, Salmanudin Yazid (Gus Salman), perwakilan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jombang, serta Wakil Ketua Umum Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Nanik S Deyang.

    Hadir pula anggota DPRD Jatim dari Partai Gerindra Farid Kurniawan, Wakil Ketua II DPRD Jombang Octadella Bilitha Permatasari, serta pejabat lainnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Nanik S Deyang menjelaskan bahwa distribusi becak listrik ini difokuskan pada pengayuh becak lansia, khususnya yang sudah berusia di atas 70 tahun.

    “Secara umum, kategori lansia adalah 65 tahun ke atas. Namun, bantuan ini kami utamakan untuk bapak-bapak yang usianya sudah di atas 65 tahun, agar pekerjaan mereka bisa lebih ringan,” jelas Nanik.

    Bantuan becak listrik ini sebagian besar didanai dari kantong pribadi Presiden Prabowo Subianto. Hingga saat ini, GSN telah mendistribusikan total 2.303 unit becak listrik kepada pengayuh becak lansia di berbagai wilayah Indonesia.

    Nanik menambahkan bahwa becak listrik yang diterima oleh para tukang becak ini tidak boleh diperjualbelikan, melainkan harus digunakan untuk keperluan pekerjaan sehari-hari.

    Para tukang becak berpose di becak listrik yang baru

    Wakil Bupati Jombang, Gus Salman, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perhatian Presiden Prabowo terhadap masyarakat Jombang. Gus Salman menilai bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki kesamaan dengan kepemimpinan Bupati Jombang, yang selalu berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

    “Karakter kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto memiliki persamaan dengan kepemimpinan Bupati Jombang Warsubi. Persamaannya di antaranya adalah melindungi masyarakat, mempermudah rakyat, serta membahagiakan rakyat,” ujar Gus Salman.

    Ia berharap, bantuan becak listrik ini dapat meningkatkan kesejahteraan para tukang becak lansia dan membantu mereka dalam menjalankan pekerjaan dengan lebih mudah. “Harapannya, para bapak pengayuh becak dimudahkan dalam kerja dan dimudahkan dalam mendapatkan uang (rezeki),” tambah Gus Salman.

    Salah satu penerima bantuan, Muslimin (67), yang sudah lebih dari 20 tahun menjadi tukang becak, menyatakan rasa syukurnya atas bantuan tersebut. Muslimin yang biasa mangkal di sekitar Yayasan Roushon Fikr Jombang, mengungkapkan bahwa becak listrik ini sangat membantunya untuk bekerja tanpa harus merasa lelah.

    “Selama ini mangkal di sekitar Yayasan Roushon Fikr Jombang. Tentu dengan adanya bantuan becak listrik ini sangat membantu. Kaki tidak lagi capek. Terima kasih Pak Prabowo,” ujar Muslimin dengan senyum lebar.

    Bantuan becak listrik ini merupakan langkah konkret untuk membantu para tukang becak lansia yang telah lama mengabdi pada pekerjaan tradisional ini. Dengan adanya becak listrik, diharapkan para pengayuh becak bisa bekerja dengan lebih nyaman, meningkatkan pendapatan, dan kualitas hidup mereka. [suf]

  • Hasto Kristiyanto Angkat Kisah Zohran Mamdani, Sampaikan Tiga Pesan Megawati Soekarnoputri

    Hasto Kristiyanto Angkat Kisah Zohran Mamdani, Sampaikan Tiga Pesan Megawati Soekarnoputri

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sekitar 1.200 kader PDIP menghadiri Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang serentak Sulawesi Selatan di Makassar, Senin (24/11).

    Dalam Konferda dan Konfercab ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyampaikan pidata saat membuka konferensi tersebut.

    Hasto mengangkat visi geopolitik Bung Karno untuk pembangunan Sulawesi Selatan. “Jadikan jalur perdagangan dunia yang membentang dari Samudera Hindia, melalui Selat Lombok, bergerak ke Utara melalui Selat Makasar, hingga menuju Pasifik sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Laut adalah halaman depan kita,” ucap Hasto.

    Sebagai bukti bahwa politik ideologi masih relevan, Hasto mengangkat kisah Zohran Mamdani, imigran Muslim yang sukses menjadi Wali Kota New York meski hanya bermodal dana kecil.

    “Dia berani mengatakan, ‘We don’t need billionaires in our democracy’. Ini membuktikan bahwa ‘Rakyat Segalanya’ bisa mengalahkan paradigma ‘Dana Segalanya’,” ucap Hasto.

    Untuk mewujudkan komitmen ini, Hasto mengumumkan pembentukan Subkomisi Komunikasi Politik dan Cyber di tubuh partai.

    “Instruksi Ibu Ketua Umum di dalam pembahasan Sidang-sidang Komisi, nanti dapat ditambahkan Subkomisi Komunikasi Politik dan Cyber. Ini anggotanya terdiri dari anak-anak muda yang menjadi utusan yang usianya di bawah 40 tahun,” pungkas Hasto.

    Langkah ini dirancang untuk memberikan ruang kepemimpinan bagi kader muda dan mengakui peran sentral generasi muda dalam transformasi partai, sekaligus memperkuat basis ideologi partai di akar rumput.

  • Hj Ansari Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Rakyat Madura

    Hj Ansari Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Rakyat Madura

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Madura, Hj Ansari, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat dengan menghadirkan berbagai program sosial, pendidikan, keagamaan, hingga bantuan langsung yang menyentuh masyarakat di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

    Hj Ansari menunjukkan komitmen tersebut melalui beragam program yang telah dijalankan sejak dilantik sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024. Program-program itu tidak hanya berfokus pada fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, tetapi juga dirancang sebagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan warga di berbagai daerah.

    Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan sejumlah lembaga negara, program yang ia jalankan selaras dengan bidang tugas komisi. Mitra kerja tersebut meliputi Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

    Selain itu, kemitraan juga dilakukan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, Badan Pengelola Keuangan Haji, hingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

    Dalam kurun waktu lebih dari satu tahun menjabat, Hj Ansari telah menggelar sejumlah program sosialisasi hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat Madura. Program-program tersebut dilaksanakan secara bertahap di empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

    Beberapa program yang telah terlaksana antara lain sosialisasi desiminasi pengelolaan Dana Haji bersama Badan Pengelola Keuangan Haji, program Ngobrol Pendidikan Islam bersama Kementerian Agama Republik Indonesia, program Jagong Masalah Haji dan Umrah bersama Badan Penyelenggara Haji yang kini menjadi Kementerian Haji dan Umrah, serta sosialisasi program Bimbingan Masyarakat Islam.

    Hj Ansari juga menyelenggarakan sosialisasi produk halal bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, dan sosialisasi berbagai perundang-undangan yang relevan dengan masyarakat.

    Selain kegiatan sosialisasi, Hj Ansari turut menyalurkan sejumlah bantuan langsung kepada masyarakat bekerja sama dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bantuan tersebut meliputi kursi roda, kaki palsu, alat bantu dengar untuk warga tidak mampu, bantuan Rumah Sejahtera Terpadu, bantuan keserasian sosial berupa peningkatan jalan melalui pavingisasi, bantuan kearifan lokal bagi pekerja seni desa, serta bantuan pemberdayaan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

    Ia juga menyalurkan beragam bantuan melalui program-program Kementerian Agama Republik Indonesia, di antaranya beasiswa Program Indonesia Pintar untuk santri dan siswa, beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri maupun swasta, bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren, hingga bantuan untuk renovasi masjid dan mushalla.

    Bantuan dari berbagai lembaga lain juga disalurkan secara langsung kepada masyarakat. Bantuan tersebut mencakup pengeboran air bersih di sejumlah lembaga pendidikan pesantren, renovasi gedung madrasah, bantuan ternak dari Badan Pengelola Keuangan Haji, bantuan paket sembako dari Badan Amil Zakat Nasional, serta bantuan Al-Qur’an untuk masjid dan mushalla di wilayah Madura.

    Sebagai satu-satunya perempuan Madura yang terpilih menjadi anggota DPR RI untuk periode 2024–2029, Hj Ansari juga melaksanakan tugas reses yang merupakan bagian dari siklus kerja DPR sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam setiap masa reses, ia bertemu langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi serta persoalan yang mereka hadapi.

    Aspirasi yang dicatat dari masyarakat tidak berhenti pada tahap penyerapan. Hj Ansari menegaskan bahwa setiap keluhan yang disampaikan kepadanya selalu diteruskan kepada kementerian terkait untuk ditindaklanjuti, kemudian diperjuangkan dalam pembahasan resmi di DPR RI sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada konstituen Madura. [pin/beq]

  • Pengerukan Sedimentasi di Pelabuhan Tamperan Pacitan Resmi Dimulai

    Pengerukan Sedimentasi di Pelabuhan Tamperan Pacitan Resmi Dimulai

    Pacitan (beritajatim.com) – Keluhan para nelayan Tamperan akhirnya membuahkan hasil. Setelah penantian panjang terkait penanganan sedimentasi yang mengganggu aktivitas bongkar muat, pengerukan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan, Kabupaten Pacitan, resmi dimulai pada Senin (24/11/2025).

    Langkah ini diambil sebagai respons atas aspirasi nelayan yang sebelumnya telah disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    Pengerjaan tahap awal diawali dengan menyiapkan dua alat berat ekskavator, dan satu unit telah mulai bekerja di sisi selatan dermaga. Sedimentasi berupa pasir dan batu selama ini menghambat pergerakan kapal, terutama pada saat air surut.

    “Ya, hari ini mulai dilakukan pengerukan sedimen berupa pasir dan batu di pelabuhan perikanan,” kata Peltu Ator Subroto, Komandan Poskamladu Pacitan.

    Ator menjelaskan bahwa fokus awal pengerjaan berada pada kolam labuh 1 yang kondisinya paling parah. Penumpukan material sedimentasi menyebabkan banyak kapal kesulitan bermanuver dan kerap kandas.

    “Kolam labuh ini sudah banyak sedimentasi, andem-andem kapal banyak menumpuk,” jelasnya.

    Selain pengerukan, dua bangkai kapal yang sejak bertahun-tahun tenggelam di area kolam labuh juga direncanakan untuk diangkat. Keberadaan bangkai tersebut selama ini mengganggu manuver kapal yang hendak keluar maupun masuk dermaga, sehingga pengangkatannya menjadi bagian penting dari pemulihan fungsi pelabuhan.

    Dengan dimulainya pengerjaan tersebut, Ator berharap aktivitas perikanan di Pelabuhan Tamperan kembali berjalan normal dan lebih tertata.

    “Harapannya kapal besar bisa masuk ke dalam dermaga dan lebih tertata,” ujarnya. [tri/beq]

  • Sayembara Maskot PDIP, Kader Surabaya Usulkan Nama BASAFA

    Sayembara Maskot PDIP, Kader Surabaya Usulkan Nama BASAFA

    Surabaya (beritajatim.com) – Sayembara Maskot PDI Perjuangan mulai menarik partisipasi kader dari berbagai daerah, termasuk Surabaya. Salah satu usulan yang muncul kuat adalah nama BASAFA, singkatan dari Banteng Sang Fajar, yang diajukan oleh kader PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat.

    “Beberapa waktu yang lalu ketika berkontemplasi di Alas Purwo terlihat Banteng pada saat matahari terbit, dilanjutkan dengan mengunjungi Pura Kawitan,” kata Achmad Hidayat, Senin (24/11/2025).

    Achmad menegaskan bahwa BASAFA dipilih karena memiliki kedekatan historis dengan ajaran Bung Karno dan rekam perjalanan ideologis PDI Perjuangan. Dia menyebut Surabaya sebagai kota kelahiran Bung Karno menjadi dasar kuat mengapa Banteng Sang Fajar relevan dijadikan identitas maskot.

    “BASAFA karena kami sebagai simbol serta Benteng Pikiran Bung Karno, Penjaga Amanat Ibu Megawati Soekarnoputri, Pancasila 1 Juni 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.

    Selain bernilai historis, Achmad mengaitkan BASAFA dengan konteks budaya Nusantara. Dalam tradisi Sumatera Barat, istilah BASAFA memiliki makna napak tilas untuk menghormati tokoh berpengaruh sekaligus meneruskan cita-cita perjuangannya.

    “Apabila dalam tradisi budaya di Sumatera Barat, BASAFA memiliki makna napak tilas mengenang dan mendoakan perjuangan tokoh yang telah berjasa serta melanjutkan cita-cita perjuangannya,” imbuhnya.

    Pendekatan numerologi turut dia sematkan untuk memperkuat filosofi nama BASAFA. Angka 3 yang melekat pada nama itu disebut memiliki keterkaitan dengan nomor partai dan ajaran Tri Sakti Bung Karno.

    “BASAFA memiliki asosiasi percaya diri, inspiratif, komunikatif dan pertumbuhan secara konsisten,” katanya.

    Achmad berharap maskot tidak hanya berhenti sebagai simbol visual semata, namun mampu menjadi sarana pemersatu internal partai lintas generasi. Dia menyebut kolaborasi kader muda dan senior merupakan kunci menjaga keberlanjutan perjuangan PDI Perjuangan menuju momentum politik 2029.

    “Semoga nama maskot ini dapat memberi warna sebagai simbol perjuangan yang merupakan kolaborasi pemuda dengan yang lebih tua agar dapat memahami aspek historis perjuangan partai, kondisi saat ini dan menyongsong kemenangan rakyat di tahun 2029. Merdeka!!!” pungkasnya. [asg/beq]

  • Banyuwangi Tuan Rumah Rakerda Perpamsi Jatim, Bupati Ipuk Ajak Kolaborasi Tingkatkan Pelayanan Air

    Banyuwangi Tuan Rumah Rakerda Perpamsi Jatim, Bupati Ipuk Ajak Kolaborasi Tingkatkan Pelayanan Air

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Banyuwangi menjadi tuan rumah rapat kerja daerah (Rakerda) Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Jawa Timur yang dihadiri para direktur utama perusahaan umum daerah air minum dari 38 kabupaten dan kota se Jawa Timur. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membahas penguatan pelayanan air minum hingga upaya menjaga keberlanjutan sumber air di masing-masing daerah.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi antardaerah demi meningkatkan pelayanan air bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa air merupakan sektor vital yang memengaruhi kualitas hidup warga.

    “Air memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Air juga menentukan derajat kesehatan sebuah daerah. Untuk itu, perlunya kita semua terus berpikir dan berinovasi bagaimana meningkatkan pelayanan dan kualitas pengolahan air yang didistribusikak ke warga,” kata Ipuk.

    Rakerda tersebut juga dihadiri Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perpamsi Rino Indira Gusniawan, Ketua Dewan Pengurus Daerah Perpamsi Jawa Timur Samsul Hadi, serta Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyuwangi Abdurrahman. Dalam kesempatan tersebut, Ipuk menekankan pentingnya pertukaran inovasi, penyusunan solusi bersama, dan komitmen menjaga sumber air sebagai langkah kunci dalam menghadirkan pelayanan air yang semakin berkualitas.

    “Juga perlu kita tekankan bersama bahwa pelayanan air bukan sekedar bisnis, tapi bagaimana pula kita semua tetap menjaga agar ketersediaan sumber air di daerah. Karenanya upaya untuk merawat dan menjaga sumber air daerah wajib untuk dilakukan,” pinta Ipuk.

    Ketua Dewan Pengurus Daerah Perpamsi Jawa Timur Samsul Hadi menjelaskan bahwa Rakerda ini diselenggarakan untuk menyusun program kerja tahun 2026, termasuk peningkatan indikator kinerja bagi seluruh perusahaan daerah air minum di Jawa Timur.

    “Kami akan menyepakati program kerja bersama khususnya untuk meningkatkan capaian kinerja perusahaan daerah air minum di Jawa Timur,” ujarnya.

    Samsul Hadi juga memberikan apresiasi khusus kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyuwangi yang selama lima tahun terakhir ditetapkan sebagai perusahaan air minum berkinerja terbaik di Indonesia.

    “Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyuwangi menjadi inspirasi bagi perusahaan daerah air minum lainnya di Jawa Timur untuk melaksanakan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. [alr/beq]