Jenis Media: Politik

  • Pemkot Surabaya Evalusai Lambatnya Ekonomi Dolly, Akan Libatkan Anak Muda

    Pemkot Surabaya Evalusai Lambatnya Ekonomi Dolly, Akan Libatkan Anak Muda

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fenomena melambatnya ekonomi dan mati surinya sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) milik warga di kawasan eks-lokalisasi Dolly.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa Dinas Koperasi akan segera ditugaskan untuk menganalisis dan mengevaluasi kendala di Dolly, guna merumuskan solusi yang tepat.

    “Kita lihat. Apakah itu faktornya karena tempat, atau faktornya karena pembeli? Maka kita harus melakukan evaluasi,” ungkap Eri, Senin (24/11/2025).

    Menurut Eri, setelah hasil analisa keluar, Pemkot akan mendorong keterlibatan generasi muda, khususnya Karang Taruna, bertujuan untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem ekonomi sekaligus wisata edukasi di Dolly yang selama ini terkesan mati.

    “Karang Taruna, anak-anak muda, maka dia akan menempati tempat-tempat yang ada di Dolly,” ujar Eri

    Dia menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi dan keterlibatan kaum muda, kawasan ekonomi Dolly ini kemungkinan akan mengalami perubahan, mengikuti apa yang sedang diminati pasar dan menjadi tren.

    “Saya sudah menyampaikan, kalau ini sudah sepi, maka ubah itu (harus diubah). Mungkin yang sedang ramai saat ini pakaian (fashion), ataupun makanan, maka itu lah yang akan dijual,” jelasnya.

    Keterlibatan anak muda dan Karang Taruna ini, lanjut Eri, juga sejalan dengan program intervensi Gen Z pada tahun 2026, yaitu pemberian dana Rp5 juta setiap bulan di setiap RW.

    “Program anak-anak muda, Gen Z, salah satunya untuk menggerakkan wisata-wisata edukasi yang ada di tempatnya masing-masing, sehingga pergerakannya dilakukan oleh para pemuda yang ada di Surabaya,” tutup Eri.

    Diberitakan sebelumnya, kawasan eks lokalisasi Dolly yang ada di Putat Jaya Timur, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya kembali menjadi sorotan, setelah polisi menemukan adanya praktek prostitusi di wilayah tersebut.

    Dolly yang telah lama ditutup sejak era Wali Kota Tri Rismaharini (Bu Risma), tahun 2014 itu kemudian bertransformasi di-ubah jadi kawasan penunjang ekonomi warga, banyak sentra UMKM didirikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) saat itu, serta; ada penambahan berbagai fasilitas umum (fasum).

    Namun, setelah 11 tahun berjalan geliat UMKM di kawasan Dolly kini tertunduk lesu, bahkan banyak UMKM yang tutup. Warga berharap ada perhatian pemerintah.

    Pasar Burung dan Batu Akik contohnya, fasum yang dulunya ramai kini terpantau sepi aktivitas, ruang kios yang dulu sesak terisi saat ini berubah sunyi, akibat ‘seretnya’ pundi-pundi ekonomi di kawasan Dolly.

    Sepinya perekonomian di Dolly itu dikuatkan oleh pengakuan seorang warga pengusaha tempe. Dia bernama Jarwo, yang menamai usahanya ‘Tempe Bang Jarwo’.

    “Kita produksi tempe sehari bisa 25 kilogram (kg) kedelai pada tahun lalu, tetapi sekarang hanya 15 kilogram (merosot),” ungkap Jarwo, Rabu (19/11/2025).

    Jarwo menceritakan, bahwa selain geliat UMKM yang redup, kegiatan kampung wisata Dolly saat ini mengalami kondisi mati suri. Padahal wisata edukasi yang dulu ramai, sangat membantu dalam menggerakkan perekonomian warga Dolly.

    “Dulunya mereka (warga) terbantu dengan wisata itu, sehingga UMKM-UMKM saat itu juga bisa ikut bergerak,” urainya.

    Kampung wisata Dolly pada masa jayanya dahulu menawarkan beragam trip wisatawan untuk lebih mengenal sentra UMKM hingga banyak penwaran kegiatan workshop dan pelatihan membuat suatu produk.

    “Mau mengadakan trip lagi, tapi tempat oleh-oleh sekarang sudah gak ada. Misalnya, UKM Samijali sekarang juga sudah gak produksi, lalu Kampung Orumy juga sekarang gak produksi,” papar Jarwo.

    Menghadapi kondisi yang semakin hari semakin sulit untuk bertahan, Jarwo mengaku sempat dia melepas jabatan sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di tahun 2023 karena merasa tidak ada dukungan.

    “Saya Ketua Pokdarwis mengundurkan diri pada dua tahun lalu, karena capek, kok (rasanya) tidak ada support dari teman-teman,” tutur pengusaha tempe itu.

    “Dari pemerintah ya rasa-rasanya kurang adanya pendampingan,” imbuhnya.

    Oleh karena itu, Jarwo kini hanya menginginkan dapurnya tetap mengepulkan asap, dengan cara dirinya fokus terhadap usaha tempe yang dijalaninya, meskipun hasilnya begitu-begitu saja. (rma/ted)

  • DKPP berhentikan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen

    DKPP berhentikan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras sekaligus pemberhentian dari jabatan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Hofni Yulius Mandripon dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin.

    Hofni Yulius Mandripon berstatus sebagai Teradu VI dalam perkara dengan nomor 190-PKE-DKPP/IX/2025 yang diadukan oleh empat pengadu, yaitu Kadir Salwey, Nataniel Wanaribaba, Simei Simeon Mudumi, dan Ribka Karubaba.

    “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu VI, Hofni Yulius Mandripon, selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin.

    Hofni terbukti memiliki kedekatan hubungan dengan seorang perempuan yang menjadi Staf Panitia Distrik Ampimio yang kemudian diperbantukan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.

    Ia dinilai telah memanfaatkan kedudukan dan kewenangan jabatannya untuk mendekati hingga tinggal bersama keluarga staf tersebut.

    Dalam pertimbangan putusan perkara Nomor 190-PKE-DKPP/IX/2025, DKPP menyebut Hofni selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki tuntutan pekerjaan untuk menjaga harkat dan martabat jabatan, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta memastikan setiap penggunaan kewenangan dilakukan hanya untuk kepentingan tugas pengawasan pemilu.

    “Pemanfaatan posisi jabatan untuk membangun relasi pribadi yang tidak patut, apalagi sampai tinggal bersama, menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan otoritas dan konflik kepentingan yang tidak dapat dibenarkan dalam kerangka tugas pengawasan,” kata Ratna Dewi.

    DKPP menilai tindakan Hofni secara nyata telah melanggar prinsip integritas, profesionalitas, dan keteladanan moral yang merupakan landasan utama bagi seorang penyelenggara pemilu.

    Terlebih ketika relasi tersebut terjadi dalam konteks ketimpangan posisi atau kekuasaan, maka hal itu menimbulkan adanya pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi, merusak kredibilitas pribadi, serta mencederai kehormatan institusi Bawaslu.

    “Berdasarkan fakta persidangan, tindakan Teradu VI tersebut merupakan tindakan pemanfaatan kedudukan yang menimbulkan kerentanan terhadap penyalahgunaan otoritas, merusak kepercayaan publik, dan mencederai marwah lembaga pengawas pemilu,” tuturnya.

    Dalam sidang ini, DKPP membacakan putusan untuk tiga perkara, yakni perkara 190-PKE-DKPP/IX/2025, 192-PKE-DKPP/IX/2025, dan 194-PKE-DKPP/IX/2025.

    Sidang ini dipimpin oleh Ratna Dewi Pettalolo selaku Ketua Majelis dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang bertindak sebagai Anggota Majelis.

    Berikut daftar perkara yang diputus DKPP pada 24 November 2025

    1. Nomor perkara 190-PKE-DKPP/IX/2025:

    Lima anggota Kabupaten Kepulauan Yapen diberi saksi peringatan, yakni Zakeus Rumpedai, Evrida Worembai, Hugo Alvian Imbiri, Ferdinand Yakob Pieter, dan Irwansya.

    Hofni Yulius Mandripon diberhentikan sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.

    Sedangkan dua anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Salmon Robaha dan Herold Max Jandeday direhabilitasi karena tidak terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pemilu.

    2. Nomor Perkara 192-PKE-DKPP/IX/2025
    Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Utara yakniYanser Wardin Harefa, San Ristiani Laoli, dan Edikania Zega diberi sanksi peringatan.

    3. Nomor Perkara 194-PKE-DKPP/IX/2025
    DKPP tidak menjatuhkan putusan melainkan Ketetapan terhadap Anggota Bawaslu Kota Palopo Ardiansyah Indra Panca Putra, karena pengadu perkara tersebut mencabut aduannya sebelum sidang dilaksanakan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri cek implementasi pembebasan BPHTB dan PBG di MPP Denpasar

    Mendagri cek implementasi pembebasan BPHTB dan PBG di MPP Denpasar

    Tujuannya adalah mempermudah, mempercepat, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam pengurusan dokumen, perizinan, dan berbagai layanan lainnya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengecek implementasi kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sewaka Dharma, Denpasar, Bali, Senin.

    “Untuk perumahan, kami sudah menggratiskan BPHTB dan PBG. Ini sangat memudahkan masyarakat. Kami mendorong harga rumah bisa turun dan pengembang semakin semangat bekerja,” kata Tito dalam keterangan kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Dalam kunjungan tersebut, Tito ingin memastikan layanan MPP Sewaka Dharma berjalan efektif dalam menyederhanakan akses masyarakat, khususnya bagi warga yang ingin membangun rumah.

    Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai urusan publik dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga swasta dalam satu lokasi.

    Tujuannya adalah mempermudah, mempercepat, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam pengurusan dokumen, perizinan, dan berbagai layanan lainnya.

    Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto sedang mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Untuk itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah berperan aktif mendukung percepatan penyediaan hunian.

    Meski memahami keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Denpasar, Tito tetap meminta Pemkot merancang program perumahan yang berpihak pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan belum memiliki rumah.

    “Misalnya rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak harus di pusat kota, bisa di wilayah pinggiran Denpasar agar harganya lebih terjangkau,” ujarnya.

    Program 3 Juta Rumah merupakan program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Targetnya mencakup pembangunan atau renovasi masing-masing 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta di perdesaan, dan 1 juta di kawasan pesisir.

    Program ini diwujudkan melalui percepatan penyaluran pembiayaan bersubsidi seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta berbagai insentif pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG oleh Kementerian Dalam Negeri.

    Sementara, Tito yang hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di MPP Denpasar sempat mengejutkan masyarakat yang sedang mengurus administrasi kependudukan maupun layanan perumahan. Tak sedikit masyarakat yang kemudian meminta swafoto.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI kirim tim aju untuk tentukan titik operasi misi perdamaian di Gaza

    TNI kirim tim aju untuk tentukan titik operasi misi perdamaian di Gaza

    “Kita akan kirim personel reccie (tim aju/pendahulu) ke sana, untuk pendahulu, untuk memastikan situasi kondisi di sana dan penempatan pasukan di sana,”

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyiapkan personel reccie atau “tim aju” untuk menentukan lokasi penempatan pasukan perdamaian dari TNI di Gaza, Palestina.

    “Kita akan kirim personel reccie (tim aju/pendahulu) ke sana, untuk pendahulu, untuk memastikan situasi kondisi di sana dan penempatan pasukan di sana,” kata Agus dalam jumpa pers usai menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Senin.

    Setelah lokasi telah ditentukan dan situasi dipastikan kondusif, Agus melanjutkan pihaknya baru akan mengirim pasukan perdamaian dalam jumlah besar beserta kendaraan laut dan udara milik TNI.

    Dia melanjutkan, pasukan perdamaian dalam jumlah besar itu dipimpin oleh pejabat jenderal bintang tiga yang akan membawahi tiga brigade komposit.

    Setiap brigade komposit itu terdiri dari tiga batalyon utama yakni batalyon kesehatan, Batalyon Zeni Konstruksi dan Batalyon Bantuan.

    “Ada lagi Bantuan Mekanis,” kata Agus kepada awak media.

    Untuk transportasi sendiri pihaknya akan mengerahkan pesawat angkut Hercules C-130 TNI AU dan KRI rumah sakit milik TNI AL.

    “Unsur udara, kita menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kita siapkan dua Kapal Rumah Sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter,” kata Agus.

    Pengerahan pesawat Hercules diketahui untuk mengangkut logistik dan pasukan. Sedangkan kapal rumah sakit dikerahkan untuk membawa tenaga kesehatan sekaligus sebagai tempat untuk merawat warga sipil korban perang di Gaza.

    Namun demikian, Agus tidak merinci kapan pasukan tersebut akan dikirim. Dia hanya memastikan Mabes TNI menunggu perintah dari pemerintah pusat dalam mengirim pasukan.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan TNI telah menyiapkan 20.000 prajurit untuk diturunkan dalam misi perdamaian di Gaza.

    “Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” kata Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11).

    Sjafrie menjelaskan, penyiapan pasukan dalam jumlah besar itu dilakukan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Nantinya, para pasukan itu akan menjalankan beberapa tugas kemanusiaan seperti memberikan layanan kesehatan kepada warga yang jadi korban perang hingga membangun infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat setempat.

    “Pasukan yang akan datang itu sifatnya untuk menjaga perdamaian itu bisa berlangsung lebih lama menuju kepada perundingan politik,” tambah dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri cek implementasi pembebasan BPHTB dan PBG di MPP Denpasar

    Mendagri minta Pemkot Denpasar sosialisasikan pembebasan PBG bagi MBR

    masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR. Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan (rumah), sedang program kedua untuk renovasi rumah. Langkah (sosialisasi) ini perlu dilakukan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menyosialisasikan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan, dijelaskan definisi MBR pada masyarakat, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” kata Tito dalam keterangan kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar, Bali, Senin, Mendagri menilai masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR. Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan (rumah), sedang program kedua untuk renovasi rumah.

    “Langkah (sosialisasi) ini perlu dilakukan agar kebijakan tersebut semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” kata Mendagri setelah meninjau layanan MPP Kota Denpasar bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.

    Menurut Mendagri, pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat, khususnya MBR, untuk memiliki rumah melalui Program Tiga Juta Rumah. Ia menekankan bahwa program ini juga menyasar pegawai seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang berpenghasilan rendah.

    Ia mengimbau Pemkot Denpasar mengecek apakah ada pegawai yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak. Mendagri menceritakan pengalaman ketika mendapati stafnya memperoleh manfaat dari Program Tiga Juta Rumah.

    “Saya saja nggak tahu ada staf saya di Kemendagri dikasih beliau (Menteri PKP) ternyata anak buah saya, Pak, dia enggak punya rumah. Jadi rumahnya hanya kos-kosan 3 juta sebulan, kemudian dikasih program oleh beliau, program perumahan susun,” tuturnya.

    Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut sangat membantu MBR untuk memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau. Dirinya menyadari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tinggi sehingga dapat membantu merenovasi rumah masyarakat.

    “Tapi jangan lupa, bantu juga masyarakat, pegawai-pegawai rendahan, masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang punya penghasilan, yang belum memiliki rumah sendiri,” kata Tito.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Riset IndoStrategi: Publik respons positif program Kemendikdasmen

    Riset IndoStrategi: Publik respons positif program Kemendikdasmen

    “Program prioritas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah seperti menjawab harapan publik akan terobosan dalam pendidikan kita,”

    Jakarta (ANTARA) – Hasil riset IndoStrategi menempatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai salah satu kementerian dengan performa terbaik di Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman dalam keterangan di Jakarta, Senin menyebut penerimaan publik terhadap program kementerian yang dipimpin oleh Abdul Mu’ti tersebut sangat tinggi.

    “Program prioritas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah seperti menjawab harapan publik akan terobosan dalam pendidikan kita,” katanya.

    IndoStrategi melakukan evaluasi publik terhadap program-program prioritas Kemendikdasmen. Evaluasi itu mencakup lima program utama, yakni sistem penerimaan murid baru (SPMB), gerakan tujuh kebiasaan anak Indonesia Hebat (7 KAIH), pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning), mata pelajaran pilihan koding dan kecerdasan buatan (AI) serta evaluasi berbasis tes kemampuan akademik (TKA).

    Riset yang berlangsung pada 15 Oktober hingga 15 November 2025 tersebut melibatkan 510 responden dari 34 provinsi, mewakili 104 lembaga pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA/SMK.

    Setiap sekolah diwakili lima responden, terdiri atas dua guru, dua murid, dan satu orang tua. IndoStrategi juga melakukan spot check terhadap 20 persen data serta memvalidasi temuan melalui diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) bersama 13 ahli dan praktisi pendidikan.

    Hasil evaluasi menunjukkan penerimaan publik terhadap program-program Kemendikdasmen berada pada tingkat tinggi, khususnya di kalangan guru dan orang tua. Namun demikian, pemahaman, optimisme, dan dukungan murid tercatat lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya.

    Pada program SPMB, misalnya, guru memiliki tingkat awareness 95 persen, optimisme 90 persen, dan dukungan 88 persen. Orang tua berada pada angka 90 persen, 89 persen, dan 87 persen. Sedangkan, murid hanya mencapai 85 persen, 82 persen, dan 78 persen.

    Adapun, tingkat penerimaan masyarakat terhadap masing-masing program, yaitu 7 KAIH 90,1 persen, SPMB 84,8 persen, deep learning 78,6 persen, koding dan AI 72,7 persen serta TKA 63,2 persen.

    IndoStrategi menyimpulkan bahwa semakin teknis dan akademis sebuah program, tingkat penerimaannya cenderung menurun. Program berbasis karakter seperti 7 KAIH dan SPMB mendapatkan penerimaan tertinggi.

    Sedangkan, program yang menuntut literasi digital dan kemampuan kognitif seperti deep learning, koding dan AI serta TKA meraih skor lebih rendah. Faktor penyebabnya adalah kebutuhan strategi literasi yang lebih kuat, penjelasan sederhana, dan pendampingan intensif.

    Riset juga menemukan kesenjangan signifikan antara penerimaan publik di Jawa dan luar Jawa, dengan selisih hingga 20-30 poin pada berbagai indikator. Pada program deep learning, antusiasme guru di Jawa mencapai 54 persen. Sementara, di luar Jawa hanya 31 persen. IndoStrategi menilai hal tersebut sebagai sinyal perlunya perbaikan strategi komunikasi kebijakan pendidikan.

    “Publik menginginkan terobosan pendidikan yang lebih jelas, mudah dipahami, dan merata. Pemerintah perlu memperkuat komunikasi kebijakan, menjadikan guru sebagai motor utama implementasi serta memberi pendampingan intensif bagi murid. Pemerataan antara Jawa dan luar Jawa juga harus diprioritaskan,” kata Managing Director IndoStrategi Visna Vulovik.

    IndoStrategi kemudian merumuskan tujuh rekomendasi untuk pemerintah, yakni menjadikan guru motor penggerak utama implementasi program, mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif bagi murid, meningkatkan keterlibatan orang tua melalui komunikasi personal dan berkelanjutan, menerapkan diferensiasi kebijakan untuk mengatasi ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa.

    Selanjutnya, menyederhanakan konten dan alat bantu pada program yang melibatkan teknologi pendidikan, memperkuat layanan pemberitaan resmi yang menarik dan mudah diakses serta melibatkan guru, orang tua, dan murid dalam evaluasi serta penyempurnaan program.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri nilai pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Jambi

    Kemendagri nilai pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Jambi

    “Kemendagri memberikan penilaian berupa predikat sedang untuk Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo,”

    Kota Jambi (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan pengaduan pelayanan publik tahun 2024 di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

    Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi Saiful Roswandi di Jambi, Senin, mengatakan sebanyak delapan kabupaten/kota yang tidak dinilai Kemendagri dalam evaluasi terhadap pengelolaan pengaduan pelayanan publik kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

    Evaluasi itu merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kemendagri terkait evaluasi kinerja pengelolaan pengaduan oleh pemerintah daerah tahun 2024.

    Adapun kabupaten/kota yang tidak dinilai Kemendagri antara lain Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh.

    “Kemendagri memberikan penilaian berupa predikat sedang untuk Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo,” katanya.

    Ia mengatakan publik perlu mengetahui penilaian tersebut sebagai bahan evaluasi setiap daerah.

    Evaluasi itu didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Evaluasi kinerja pengelolaan pengaduan pemerintah daerah tahun 2024 mencakup berbagai aspek penting, seperti perencanaan, kebijakan, sumber daya manusia (SDM), sosialisasi, serta pemanfaatan kanal pengaduan yang ada, termasuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Sp4n-lapor!).

    Pewarta: Agus Suprayitno
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wabup Sidoarjo Mimik Idayana Serahkan Alat Bantu Dengar pada Penyandang Disabilitas

    Wabup Sidoarjo Mimik Idayana Serahkan Alat Bantu Dengar pada Penyandang Disabilitas

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana didampingi Plt. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo, Dedi Irwanto, secara simbolis menyerahkan alat bantu dengar kepada puluhan penerima manfaat di kantor Dinas Sosial Sidoarjo, Senin (24/11/2025).

    Program ini menjadi salah satu wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan pendengaran.

    Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan kepada warga penyandang disabilitas, khususnya mereka yang membutuhkan alat bantu untuk meningkatkan kualitas pendengaran.

    “Dengan adanya bantuan alat dengar ini, kami ingin menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu hadir dan peduli terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik. Harapannya, alat ini dapat membantu mereka berkomunikasi lebih baik dan meningkatkan kualitas hidupnya,” ujarnya.

    Wabup yang akrab disapa Mak Mimik itu berharap agar alat bantu tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para penerima, terutama anak-anak yang membutuhkan pendampingan dalam tumbuh kembang serta proses belajar.

    Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Sidoarjo, Dedi Irwanto, menjelaskan bahwa pada tahun ini terdapat 27 warga yang menerima bantuan alat bantu dengar. Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan pendataan dan asesmen yang dilakukan bidang rehabilitasi sosial.

    “Tahun depan program ini akan kembali dilanjutkan. Kami akan melakukan pendataan lebih awal melalui bidang rehabilitasi sosial agar bantuan dapat tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan,” terang Dedi.

    Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat serta memastikan bahwa setiap warga Sidoarjo, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mendapatkan perhatian yang setara dari pemerintah daerah. (isa/but)

  • TNI kirim tim aju untuk tentukan titik operasi misi perdamaian di Gaza

    Panglima: Kondisi fisik dan psikis pasukan perdamaian Gaza harus baik

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memastikan kondisi fisik dan psikis personel yang akan di kirim untuk jalankan misi perdamaian ke Gaza dalam kondisi baik.

    Hal tersebut dipastikan Agus melalui seleksi fisik dan psikologi prajurit yang masih berlangsung hingga saat ini.

    “Untuk rekrutmen pasukan, yang pertama adalah tes kesehatan. Tentunya memiliki kesehatan yang baik, kemudian juga fisik yang baik, psikologi juga,” kata Agus usai menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin.

    Agus menilai seleksi kesehatan dan psikis itu perlu dilakukan guna memastikan kondisi prajurit dalam keadaan layak untuk menjalankan misi kemanusiaan.

    Pihak Mabes TNI juga akan melihat pengalaman masing-masing personel di bidang operasi militer selain perang (OMSP) di dalam maupun luar negeri sebagai bahan pertimbangan untuk dikirim ke Gaza.

    Agus melanjutkan, para pasukan yang telah terseleksi nantinya akan bergabung dalam tiga brigade komposit yang akan dipimpin pejabat TNI Jenderal Bintang Tiga.

    Setiap brigade komposit itu terdiri dari tiga batalyon utama yakni Batalyon Kesehatan, Batalyon Zeni Konstruksi dan Batalyon Bantuan.

    Hingga saat ini, Agus memastikan proses seleksi di tingkat matra AD, AL dan AU masih berlangsung.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan TNI telah menyiapkan 20.000 prajurit untuk diturunkan dalam misi perdamaian di Gaza.

    “Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” kata Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11).

    Sjafrie menjelaskan, penyiapan pasukan dalam jumlah besar itu dilakukan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Nantinya, para pasukan itu akan menjalankan beberapa tugas kemanusiaan seperti memberikan layanan kesehatan kepada warga yang jadi korban perang hingga membangun infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat setempat.

    “Pasukan yang akan datang itu sifatnya untuk menjaga perdamaian itu bisa berlangsung lebih lama menuju kepada perundingan politik,” tambah dia.

    Tidak hanya pengiriman pasukan, Sjafrie juga memastikan TNI AU akan terus memberikan bantuan rutin berupa logistik melalui metode airdrop, seperti yang telah dilakukan tahun ini.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Transparansi Pengelolaan Keuangan, Bupati Sidoarjo Beri Apresiasi 10 Desa

    Transparansi Pengelolaan Keuangan, Bupati Sidoarjo Beri Apresiasi 10 Desa

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi memberikan apresiasi kepada 10 desa yang berhasil menjadi nominator penilaian tata kelola desa dengan predikat sangat memadai tahun anggaran 2024. Penilaian tersebut menunjukkan profesionalitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

    Apresiasi tersebut diberikan saat acara Rapat Koordinasi Pengawasan Desa (Rakorwasdes) Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan dan aset desa di Pendopo Delta Wibawa Senin (24/11/2025).

    Tindak lanjutnya, bupati meminta para camat, sekretaris camat (sekcam), dan kepala seksi (kasi) pemerintahan untuk memperketat pendampingan serta sosialisasi kepada desa-desa yang masih masuk kategori merah atau kurang memadai.

    “Saya minta kepada camat, sekcam, hingga kasi agar melakukan pendampingan khususnya kepada desa-desa yang masih kurang dalam tata kelola keuangannya. Hal ini penting agar desa yang belum memenuhi standar tata kelola dapat segera memperbaiki pengelolaan keuangan, aset, maupun administrasi secara menyeluruh,” katanya.

    H. Subandi menegaskan bahwa rakor ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bagian penting dari pembangunan desa yang akuntabel dan berdampak bagi masyarakat.

    “Ada tiga fokus utama yang harus diperhatikan pemerintah desa agar menjadi desa anti korupsi, diantaranya penggunaan dana desa harus tepat sasaran, keuangan desa wajib tertib sesuai regulasi, dan program pembangunan desa harus memberikan manfaat nyata bagi warga,” imbuhnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa saat ini baru 28 desa masuk kategori hijau, sementara 95 desa masih berada pada kategori merah.

    “Kita akan lakukan evaluasi triwulan. Integritas aparatur desa adalah kunci. Jangan sampai kepala desa tidak memahami tata kelola. Kalau masih ragu, konsultasikan dan belajar bersama,” tegas H. Subandi.

    Sementara itu, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto, memaparkan hasil evaluasi pengawasan desa tahun anggaran 2024 yang dilakukan terhadap 318 desa di 18 kecamatan. Evaluasi itu mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati untuk “Mengangkat Desa, Membangun Kota Menuju Sidoarjo Metropolitan Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.

    Dari hasil evaluasi, terdapat 10 desa terbaik yang mendapat penghargaan atas keberhasilan melaksanakan tata kelola keuangan dan aset desa dengan predikat memadai, yaitu:

    1. Desa Waruberon – Balongbendo
    2. Desa Keboan Anom – Gedangan
    3. Desa Modong – Tulangan
    4. Desa Wadungasri – Waru
    5. Desa Simoketawang – Wonoayu
    6. Desa Simoangin-angin – Wonoayu
    7. Desa Trompoasri – Jabon
    8. Desa Kwangsan – Sedati
    9. Desa Bligo – Candi
    10. Desa Sidomojo – Krian

    Selain itu, terdapat empat nominator desa antikorupsi, yaitu Desa Kwangsan (Sedati), Wadung Asri (Waru), Simoketawang (Wonoayu), dan Trompoasri (Jabon). Desa Kwangsan juga menjadi nominator desa antikorupsi tingkat Provinsi Jawa Timur.

    Andjar menjelaskan lima indikator evaluasi yang digunakan, yakni:

    1. Penyusunan Rencana Anggaran Kas dengan bobot evaluasi 1 persen,
    2. Tata Kelola Keuangan TA 2024 dengan bobot evaluasi 65 persen,
    3. Kesesuaian SILPA dengan bobot evaluasi 1 persen,
    4. Pengadaan Barang dan Jasa Desa dengan bobot evaluasi 25 persen,
    5. Pengelolaan Aset Desa serta kontribusi BUMDes terhadap PADes dengan bobot evaluasi 6 persen.

    Secara keseluruhan, terdapat 28 desa kategori hijau (8,8 persen), 195 desa kategori kuning (61,3 persen), dan 95 desa kategori merah (29,9 persen). Untuk desa kategori merah, inspektorat sudah menjadwalkan pendampingan dan sosialisasi intensif agar kualitas tata kelola dapat meningkat pada tahun berikutnya.

    Andjar menyebut, pada evaluasi yang masih menjadi kekurangan pada desa dalam pengelolaan keuangan ketidaktepatan dokumen.

    “Beberapa temuan yang umum kami jumpai saat evaluasi meliputi ketidaktepatan dokumen SPJ, pengelolaan aset desa yang belum optimal, serta perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengadaan barang dan jasa,” jelasnya. (isa/ted)