Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Ahmad Ali Puji Jokowi: Tanpa Uang Banyak, Anak Kampung Tetap Bisa Jadi Presiden

    Ahmad Ali Puji Jokowi: Tanpa Uang Banyak, Anak Kampung Tetap Bisa Jadi Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali melontarkan pujian terbuka kepada Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Ia mengatakan, perjalanan politik Jokowi layak dijadikan inspirasi bagi rakyat kecil yang kerap merasa tidak punya ruang dalam dunia politik.

    Ali menegaskan, partainya ingin menghadirkan kembali kisah dan contoh nyata dari perjalanan hidup Jokowi. Khususnya kepada masyarakat yang selama ini merasa tidak memiliki privilese apa pun.

    “Kami ingin memberikan cerita, kami ingin memberikan gambaran dan ilustrasi Pak Jokowi,” kata Ahmad Ali dikutip dari unggahan PSI di X (24/11/2025).

    Menurutnya, latar belakang Jokowi justru menjadi bukti bahwa rakyat dari kalangan sederhana sekalipun dapat menembus batas-batas politik yang selama ini terlihat elitis.

    “Dengan cerita hidup bagi rakyat jelata. Bahwa rakyat jelata yang tinggal di kampung juga bisa jadi seperti Jokowi,” sebutnya.

    Ia menegaskan, keberhasilan Jokowi menjadi Presiden tidak datang dari garis keturunan bangsawan, uang berlimpah, ataupun kekuatan politik yang diwariskan.

    “Bisa juga jadi Presiden, tanpa partai politik, tanpa darah biru, tanpa uang yang banyak,” tandasnya.

    PSI sendiri belakangan semakin intens mengangkat kisah perjalanan Jokowi sebagai narasi politik mereka.

    Sebelumnya, Ahmad Ali, mengingatkan para kadernya agar mulai membuang kebiasaan bergantung pada kekuasaan.

    Ia menegaskan, masa-masa ketika partai bisa mengandalkan kedekatan dengan pemerintah sudah berlalu, dan kini PSI harus benar-benar belajar bergerak mandiri.

  • Ahmad Ali Puji Jokowi: Tanpa Uang Banyak, Anak Kampung Tetap Bisa Jadi Presiden

    Ahmad Ali Puji Jokowi: Tanpa Uang Banyak, Anak Kampung Tetap Bisa Jadi Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali melontarkan pujian terbuka kepada Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Ia mengatakan, perjalanan politik Jokowi layak dijadikan inspirasi bagi rakyat kecil yang kerap merasa tidak punya ruang dalam dunia politik.

    Ali menegaskan, partainya ingin menghadirkan kembali kisah dan contoh nyata dari perjalanan hidup Jokowi. Khususnya kepada masyarakat yang selama ini merasa tidak memiliki privilese apa pun.

    “Kami ingin memberikan cerita, kami ingin memberikan gambaran dan ilustrasi Pak Jokowi,” kata Ahmad Ali dikutip dari unggahan PSI di X (24/11/2025).

    Menurutnya, latar belakang Jokowi justru menjadi bukti bahwa rakyat dari kalangan sederhana sekalipun dapat menembus batas-batas politik yang selama ini terlihat elitis.

    “Dengan cerita hidup bagi rakyat jelata. Bahwa rakyat jelata yang tinggal di kampung juga bisa jadi seperti Jokowi,” sebutnya.

    Ia menegaskan, keberhasilan Jokowi menjadi Presiden tidak datang dari garis keturunan bangsawan, uang berlimpah, ataupun kekuatan politik yang diwariskan.

    “Bisa juga jadi Presiden, tanpa partai politik, tanpa darah biru, tanpa uang yang banyak,” tandasnya.

    PSI sendiri belakangan semakin intens mengangkat kisah perjalanan Jokowi sebagai narasi politik mereka.

    Sebelumnya, Ahmad Ali, mengingatkan para kadernya agar mulai membuang kebiasaan bergantung pada kekuasaan.

    Ia menegaskan, masa-masa ketika partai bisa mengandalkan kedekatan dengan pemerintah sudah berlalu, dan kini PSI harus benar-benar belajar bergerak mandiri.

  • Prediksi Faizal Assegaf Soal Gibran Bikin Heboh, PSI: Analisa Itu Nggak Bisa Diremehkan

    Prediksi Faizal Assegaf Soal Gibran Bikin Heboh, PSI: Analisa Itu Nggak Bisa Diremehkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf blak-blakan memberikan analisisnya terkait dinamika politik nasional yang belakangan ini menjadi perbincangan publik.

    Khususnya, mengenai pergerakan politik Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka jelang 2029.

    Dikatakan Faizal, kegagalan oposisi membangun konsolidasi yang matang justru memberi ruang makin luas bagi Gibran untuk mengamankan berbagai momentum politik.

    “Sudah saya prediksi bila oposisi gagal berkonsolidasi secara konstruktif maka Gibran makin leluasa bergerak meraih semua momentum,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (24/11/2025).

    Ia juga menuturkan bahwa isu ijazah palsu yang sempat ramai diperbincangkan menjadi bumerang bagi kelompok kritis karena justru melemahkan fokus mereka sendiri.

    “Terlebih isu ijazah palsu jadi jebakan paling efektif oleh kubu Jokowi menguras kelompok kritis,” Faizal menuturkan.

    “Hasilnya Gibran terus melaju menuju kesiapan 2029 bersaing dengan AHY, Puan dan Prabowo,” tambahnya.

    Pernyataan Faizal tersebut memicu tanggapan dari kader PSI, Dedy Nur. Dedy mengatakan, analisis tersebut bukan sekadar spekulasi kosong dan layak diperhitungkan dalam peta persaingan politik ke depan.

    “Analisa macam ini tidak bisa diremehkan,” tegas Dedy di X.

    Ia bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa Gibran akan tampil lebih dominan dibanding sejumlah tokoh kuat yang disebut Faizal.

    “Bisa jadi memang Gibran Rakabuming Raka akan tampil lebih menonjol dari kandidat yang disebutkan oleh bang Faizal Assegaf,” sebutnya.

    Kata Dedy, salah satu penyebabnya adalah fokus oposisi yang menurutnya justru lebih sering tersita untuk isu-isu kontraproduktif.

  • Ahmad Ali Minta Kadernya Tidak Manja karena Jokowi Bukan Presiden, Herwin Sudikta: Ada Jokowi Saja PSI Sudah Tidak Istimewa

    Ahmad Ali Minta Kadernya Tidak Manja karena Jokowi Bukan Presiden, Herwin Sudikta: Ada Jokowi Saja PSI Sudah Tidak Istimewa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, menanggapi pernyataan Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang sebelumnya meminta kader PSI untuk tidak manja karena Jokowi sudah tidak lagi berkuasa.

    Herwin mengatakan, pernyataan tersebut justru membuka kembali pertanyaan publik mengenai posisi PSI tanpa keberadaan Jokowi.

    Ia menyebut partai berlambang gajah itu selama ini terlalu bergantung pada figur mantan Presiden RI tersebut.

    “Ada Jokowi saja PSI sudah tidak istimewa. Apalagi sekarang, ketika bayangannya pun sudah tidak ada?,” ujar Herwin di X @bangherwin (24/11/2025).

    Herwin kemudian mempertanyakan alasan publik untuk memilih PSI saat ini. “Lalu apa alasan publik memilih PSI?,” timpalnya.

    Kata dia, partai tersebut tidak memiliki pijakan ideologis maupun rekam integritas yang dapat dijadikan alasan kuat oleh pemilih.

    “Ideologi? Nggak punya. Integritas? Jangan bercanda. Transparansi? Semakin jauh, bahkan urusan private jet Kaesang saja masih gelap,” imbuhnya.

    Herwin juga menyindir posisi PSI yang selama ini dinilai menikmati privilese politik.

    Ia menyebut wajar jika kini partai itu terlihat kehilangan pamor setelah tidak lagi mendapatkan keuntungan dari kedekatan dengan kekuasaan.

    “Jika selama ini hidup dari privilese, jangan kaget kalau tanpa privilese kalian terlihat bahkan jauh dari apa adanya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, mengingatkan para kadernya agar mulai membuang kebiasaan bergantung pada kekuasaan.

    Ia menegaskan, masa-masa ketika partai bisa mengandalkan kedekatan dengan pemerintah sudah berlalu, dan kini PSI harus benar-benar belajar bergerak mandiri.

  • Wakil Ketua II DPRD Jombang Apresiasi Bantuan Becak Listrik dari Presiden Prabowo

    Wakil Ketua II DPRD Jombang Apresiasi Bantuan Becak Listrik dari Presiden Prabowo

    Jombang (beritajatim.com) – Wakil Ketua II DPRD Jombang, Octadella Bilytha Permatasari, memberikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta Yayasan GSN (Gerakan Solidaritas Nasional) atas bantuan becak listrik yang disalurkan kepada 100 tukang becak lansia di Kabupaten Jombang.

    Bantuan tersebut dianggap sangat membantu untuk meringankan beban para abang becak dalam menjalankan profesinya.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah menyalurkan bantuan becak gratis melalui Yayasan GSN. Tentu bantuan tersebut bisa meringankan beban dalam bekerja,” ujar Mbak Della, panggilan akrab Wakil Ketua II DPRD Jombang, dalam keterangannya pada Senin (24/11/2025).

    Menurut Mbak Della, becak listrik yang diberikan memiliki banyak keunggulan. Selain ramah lingkungan, becak listrik juga membuat para tukang becak lansia dapat bekerja dengan lebih ringan. Mereka tidak lagi perlu mengayuh becak dengan kekuatan fisik, yang tentunya lebih melelahkan, terutama bagi yang sudah berusia lanjut.

    “Keunggulan becak listrik, di antaranya ramah lingkungan, dan yang paling penting adalah membantu para abang becak lebih ringan dalam bekerja. Mereka tidak lagi mengayuh dan mengedepankan kekuatan fisik,” tambahnya.

    Sebanyak 100 tukang becak lansia yang berusia di atas 60 tahun mendapat bantuan becak listrik tersebut. Sementara itu, jumlah total tukang becak di Kabupaten Jombang diperkirakan sekitar 2.900 orang. Mbak Della berharap bantuan ini menjadi langkah awal, dengan harapan lebih banyak tukang becak yang bisa mendapatkan bantuan serupa di masa mendatang.

    “Untuk awal ini, 100 tukang becak yang usianya di atas 60 tahun mendapatkan bantuan. Ke depan, diharapkan akan ada tambahan becak listrik lagi untuk para tukang becak di Kabupaten Jombang,” ungkapnya.

    Wakil Ketua Yayasan GSN, Nanik S. Deyang, juga menyampaikan bahwa bantuan becak listrik akan diberikan secara bertahap. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tukang becak lansia serta mengurangi beban fisik yang mereka tanggung selama ini.

    Mbak Della juga berharap kebijakan ini dapat disinergikan dengan potensi wisata yang ada di Jombang. Dia menilai, wisata religi dan kuliner yang berkembang di Jombang bisa diintegrasikan dengan penggunaan becak listrik, sehingga menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi sektor pariwisata dan kesejahteraan tukang becak.

    “Kita sudah punya wisata religi di Jombang serta kuliner dan oleh-oleh. Nah, hal itu bisa diintegrasikan dengan becak listrik. Sehingga sektor wisata maju, dan tukang becaknya sejahtera,” pungkasnya. [suf]

  • Pemkab Tuban Latih Pembatik Lewat Program Sepatu Kaca 2025, Fokus pada Pemasaran Digital

    Pemkab Tuban Latih Pembatik Lewat Program Sepatu Kaca 2025, Fokus pada Pemasaran Digital

    Tuban (beritajatim.com) – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tuban menggelar Workshop Sekolah Perempuan Tuban Keluarga Amanah dan Cinta Anak (Sepatu Kaca) tahun 2025.

    Kegiatan yang berlangsung di Barudak Jawi ini diikuti puluhan pembatik dan penenun batik Tuban, dengan fokus pada penguatan pemasaran digital bagi para pelaku usaha batik lokal.

    Kepala Dinsos P3A dan PMD Kabupaten Tuban, Sugeng Purnomo, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian perempuan di Kabupaten Tuban.

    “Program Sepatu Kaca tahun ini secara khusus menyasar para perempuan pelaku batik dan tenun,” ujar Sugeng Purnomo, Senin (24/11/2025).

    Ia menuturkan, sesuai arah kebijakan pemerintah daerah untuk memperkuat identitas dan daya saing batik Tuban, kegiatan ini menjadi bentuk komitmen Pemkab dalam mendukung pemberdayaan perempuan sekaligus pengembangan potensi ekonomi lokal.

    “Selain sebagai bentuk pemberdayaan perempuan, langkah ini juga mendorong branding dan pengembangan batik Tuban agar semakin dikenal luas,” jelasnya.

    Dalam workshop tersebut, peserta mendapatkan penguatan di berbagai aspek, mulai dari peningkatan keterampilan produksi, kualitas produk, strategi pemasaran, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

    “Kami juga tekankan pentingnya memahami teknik pemasaran modern, termasuk pemanfaatan platform digital,” tambahnya.

    Sugeng menggarisbawahi bahwa era digital menuntut para pengrajin untuk tidak hanya mengandalkan metode penjualan konvensional, tetapi juga memperluas pasar melalui media daring.

    “Peserta dikenalkan dengan pemasaran online, komunikasi publik, hingga peluang membangun interaksi langsung dengan konsumen, termasuk kemungkinan kunjungan wisatawan ke lokasi produksi batik,” pungkasnya. (dya/but)

     

     

     

  • RPS Tuban Gelar Pelatihan Jurnalisme Kekinian untuk Mahasiswa

    RPS Tuban Gelar Pelatihan Jurnalisme Kekinian untuk Mahasiswa

    Tuban (beritajatim.com) – Ronggolawe Press Solidarity (RPS) Tuban kembali menggelar Pelatihan Jurnalisme Kekinian di Kampus Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban. Kegiatan ini juga diikuti mahasiswa dari IAINU Tuban dan Universitas Sunan Bonang.

    Ketua RPS Tuban, Khoirul Huda, menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk menyiapkan generasi jurnalis muda yang adaptif, kreatif, dan kompeten menghadapi arus digital yang semakin dinamis.

    “Hari ini diikuti sebanyak 35 mahasiswa dari Unirow, IAINU Tuban, dan Universitas Sunan Bonang. Tujuannya sebagai bagian dari upaya mencetak jurnalis kompeten di era digital,” ujar Khoirul Huda, Senin (24/11/2025).

    RPS Tuban saat menggelar kegiatan pelatihan Jurnalisme Kekinian di Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban.

    Ia menambahkan, derasnya tantangan media sosial dan maraknya disinformasi membuat penguatan kapasitas jurnalis muda menjadi hal penting.

    “Selama ini kami rutin melatih pelajar SMA. Tahun ini kami menyasar mahasiswa agar lebih siap menggantikan peran kami di masa depan,” imbuhnya.

    Menurut Khoirul, jurnalis tidak hanya menyampaikan informasi, namun juga menjalankan fungsi kontrol sosial dan edukasi. Di era digital, praktik jurnalisme pun semakin bersinggungan dengan influencer, buzzer, hingga konten kreator.

    “Harapannya, kehadiran komunitas pers kampus seperti LPM Waskita (Unirow) dan LPM Makibra (IAINU) dapat memperkuat ekosistem jurnalistik mahasiswa di Tuban,” tambah jurnalis Harian Bhirawa tersebut.

    Sementara itu, Wakil Rektor 3 Unirow Tuban, Suantoko, mengapresiasi RPS dan seluruh peserta atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, ruang pembelajaran mahasiswa tidak cukup hanya terjadi di dalam kelas.

    “Banyak alumni LPM Waskita Unirow Tuban yang kini menjadi jurnalis di Tuban, Bojonegoro, Lamongan, hingga Rembang. Ini bukti nyata pentingnya pers kampus,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan mahasiswa agar bijak menggunakan media sosial, mengingat ada etika dan regulasi yang harus dipatuhi.

    “Kalian adalah role model. Selepas pelatihan ini harus ada dampak langsung dan dampak penyerta bagi lingkungan kalian,” tegasnya. (dya/but)

     

     

     

  • BRIN siapkan kajian redenominasi rupiah

    BRIN siapkan kajian redenominasi rupiah

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan pihaknya siap menyusun kajian dan rekomendasi terkait rencana redenominasi rupiah.

    Ditemui usai mengikuti rapat terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini, Arif menyatakan kajian tersebut akan melibatkan peneliti BRIN di bidang ekonomi sebagai masukan bagi Bank Indonesia (BI).

    “Tentu tidak hari ini kita memberikan masukan ya. Tapi nanti tim peneliti kita dalam bidang ekonomi ya, kita akan segera panggil untuk bisa melakukan kajian dan rekomendasi yang selanjutnya bisa menjadi salah satu bahan bagi Bank Indonesia,” kata Arif.

    Arif menyebut sempat bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam agenda yang sama. Namun, ia mengaku tidak membahas secara spesifik isu redenominasi.

    “Ya memang kami tidak membahas secara spesifik soal isu tersebut. Namun, insya Allah hal yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan aspek redenominasi itu nanti akan kita kaji lagi,” jelasnya.

    Ia juga menegaskan bahwa pembahasan mengenai isu redenominasi rupiah tidak berlangsung dalam ratas bersama Presiden Prabowo.

    “Saya tidak membahas itu. Tadi dengan Pak Presiden tidak membahas soal itu,” imbuhnya.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas perdana bersama Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Arif Satria, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, yang membahas peran BRIN Daerah serta memperkuat kolaborasi riset dan inovasi, termasuk dengan Danantara.

    Selain itu, pertemuan juga membahas agar BRIN untuk membentuk pusat penelitian perikanan tangkap, penguatan industri garmen, alutsista, hingga konsolidasi internal pada BRIN.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Surabaya Evalusai Lambatnya Ekonomi Dolly, Akan Libatkan Anak Muda

    Pemkot Surabaya Evalusai Lambatnya Ekonomi Dolly, Akan Libatkan Anak Muda

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fenomena melambatnya ekonomi dan mati surinya sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) milik warga di kawasan eks-lokalisasi Dolly.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa Dinas Koperasi akan segera ditugaskan untuk menganalisis dan mengevaluasi kendala di Dolly, guna merumuskan solusi yang tepat.

    “Kita lihat. Apakah itu faktornya karena tempat, atau faktornya karena pembeli? Maka kita harus melakukan evaluasi,” ungkap Eri, Senin (24/11/2025).

    Menurut Eri, setelah hasil analisa keluar, Pemkot akan mendorong keterlibatan generasi muda, khususnya Karang Taruna, bertujuan untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem ekonomi sekaligus wisata edukasi di Dolly yang selama ini terkesan mati.

    “Karang Taruna, anak-anak muda, maka dia akan menempati tempat-tempat yang ada di Dolly,” ujar Eri

    Dia menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi dan keterlibatan kaum muda, kawasan ekonomi Dolly ini kemungkinan akan mengalami perubahan, mengikuti apa yang sedang diminati pasar dan menjadi tren.

    “Saya sudah menyampaikan, kalau ini sudah sepi, maka ubah itu (harus diubah). Mungkin yang sedang ramai saat ini pakaian (fashion), ataupun makanan, maka itu lah yang akan dijual,” jelasnya.

    Keterlibatan anak muda dan Karang Taruna ini, lanjut Eri, juga sejalan dengan program intervensi Gen Z pada tahun 2026, yaitu pemberian dana Rp5 juta setiap bulan di setiap RW.

    “Program anak-anak muda, Gen Z, salah satunya untuk menggerakkan wisata-wisata edukasi yang ada di tempatnya masing-masing, sehingga pergerakannya dilakukan oleh para pemuda yang ada di Surabaya,” tutup Eri.

    Diberitakan sebelumnya, kawasan eks lokalisasi Dolly yang ada di Putat Jaya Timur, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya kembali menjadi sorotan, setelah polisi menemukan adanya praktek prostitusi di wilayah tersebut.

    Dolly yang telah lama ditutup sejak era Wali Kota Tri Rismaharini (Bu Risma), tahun 2014 itu kemudian bertransformasi di-ubah jadi kawasan penunjang ekonomi warga, banyak sentra UMKM didirikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) saat itu, serta; ada penambahan berbagai fasilitas umum (fasum).

    Namun, setelah 11 tahun berjalan geliat UMKM di kawasan Dolly kini tertunduk lesu, bahkan banyak UMKM yang tutup. Warga berharap ada perhatian pemerintah.

    Pasar Burung dan Batu Akik contohnya, fasum yang dulunya ramai kini terpantau sepi aktivitas, ruang kios yang dulu sesak terisi saat ini berubah sunyi, akibat ‘seretnya’ pundi-pundi ekonomi di kawasan Dolly.

    Sepinya perekonomian di Dolly itu dikuatkan oleh pengakuan seorang warga pengusaha tempe. Dia bernama Jarwo, yang menamai usahanya ‘Tempe Bang Jarwo’.

    “Kita produksi tempe sehari bisa 25 kilogram (kg) kedelai pada tahun lalu, tetapi sekarang hanya 15 kilogram (merosot),” ungkap Jarwo, Rabu (19/11/2025).

    Jarwo menceritakan, bahwa selain geliat UMKM yang redup, kegiatan kampung wisata Dolly saat ini mengalami kondisi mati suri. Padahal wisata edukasi yang dulu ramai, sangat membantu dalam menggerakkan perekonomian warga Dolly.

    “Dulunya mereka (warga) terbantu dengan wisata itu, sehingga UMKM-UMKM saat itu juga bisa ikut bergerak,” urainya.

    Kampung wisata Dolly pada masa jayanya dahulu menawarkan beragam trip wisatawan untuk lebih mengenal sentra UMKM hingga banyak penwaran kegiatan workshop dan pelatihan membuat suatu produk.

    “Mau mengadakan trip lagi, tapi tempat oleh-oleh sekarang sudah gak ada. Misalnya, UKM Samijali sekarang juga sudah gak produksi, lalu Kampung Orumy juga sekarang gak produksi,” papar Jarwo.

    Menghadapi kondisi yang semakin hari semakin sulit untuk bertahan, Jarwo mengaku sempat dia melepas jabatan sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di tahun 2023 karena merasa tidak ada dukungan.

    “Saya Ketua Pokdarwis mengundurkan diri pada dua tahun lalu, karena capek, kok (rasanya) tidak ada support dari teman-teman,” tutur pengusaha tempe itu.

    “Dari pemerintah ya rasa-rasanya kurang adanya pendampingan,” imbuhnya.

    Oleh karena itu, Jarwo kini hanya menginginkan dapurnya tetap mengepulkan asap, dengan cara dirinya fokus terhadap usaha tempe yang dijalaninya, meskipun hasilnya begitu-begitu saja. (rma/ted)

  • DKPP berhentikan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen

    DKPP berhentikan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras sekaligus pemberhentian dari jabatan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Hofni Yulius Mandripon dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin.

    Hofni Yulius Mandripon berstatus sebagai Teradu VI dalam perkara dengan nomor 190-PKE-DKPP/IX/2025 yang diadukan oleh empat pengadu, yaitu Kadir Salwey, Nataniel Wanaribaba, Simei Simeon Mudumi, dan Ribka Karubaba.

    “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu VI, Hofni Yulius Mandripon, selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin.

    Hofni terbukti memiliki kedekatan hubungan dengan seorang perempuan yang menjadi Staf Panitia Distrik Ampimio yang kemudian diperbantukan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.

    Ia dinilai telah memanfaatkan kedudukan dan kewenangan jabatannya untuk mendekati hingga tinggal bersama keluarga staf tersebut.

    Dalam pertimbangan putusan perkara Nomor 190-PKE-DKPP/IX/2025, DKPP menyebut Hofni selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki tuntutan pekerjaan untuk menjaga harkat dan martabat jabatan, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta memastikan setiap penggunaan kewenangan dilakukan hanya untuk kepentingan tugas pengawasan pemilu.

    “Pemanfaatan posisi jabatan untuk membangun relasi pribadi yang tidak patut, apalagi sampai tinggal bersama, menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan otoritas dan konflik kepentingan yang tidak dapat dibenarkan dalam kerangka tugas pengawasan,” kata Ratna Dewi.

    DKPP menilai tindakan Hofni secara nyata telah melanggar prinsip integritas, profesionalitas, dan keteladanan moral yang merupakan landasan utama bagi seorang penyelenggara pemilu.

    Terlebih ketika relasi tersebut terjadi dalam konteks ketimpangan posisi atau kekuasaan, maka hal itu menimbulkan adanya pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi, merusak kredibilitas pribadi, serta mencederai kehormatan institusi Bawaslu.

    “Berdasarkan fakta persidangan, tindakan Teradu VI tersebut merupakan tindakan pemanfaatan kedudukan yang menimbulkan kerentanan terhadap penyalahgunaan otoritas, merusak kepercayaan publik, dan mencederai marwah lembaga pengawas pemilu,” tuturnya.

    Dalam sidang ini, DKPP membacakan putusan untuk tiga perkara, yakni perkara 190-PKE-DKPP/IX/2025, 192-PKE-DKPP/IX/2025, dan 194-PKE-DKPP/IX/2025.

    Sidang ini dipimpin oleh Ratna Dewi Pettalolo selaku Ketua Majelis dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang bertindak sebagai Anggota Majelis.

    Berikut daftar perkara yang diputus DKPP pada 24 November 2025

    1. Nomor perkara 190-PKE-DKPP/IX/2025:

    Lima anggota Kabupaten Kepulauan Yapen diberi saksi peringatan, yakni Zakeus Rumpedai, Evrida Worembai, Hugo Alvian Imbiri, Ferdinand Yakob Pieter, dan Irwansya.

    Hofni Yulius Mandripon diberhentikan sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.

    Sedangkan dua anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Salmon Robaha dan Herold Max Jandeday direhabilitasi karena tidak terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pemilu.

    2. Nomor Perkara 192-PKE-DKPP/IX/2025
    Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Utara yakniYanser Wardin Harefa, San Ristiani Laoli, dan Edikania Zega diberi sanksi peringatan.

    3. Nomor Perkara 194-PKE-DKPP/IX/2025
    DKPP tidak menjatuhkan putusan melainkan Ketetapan terhadap Anggota Bawaslu Kota Palopo Ardiansyah Indra Panca Putra, karena pengadu perkara tersebut mencabut aduannya sebelum sidang dilaksanakan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.