Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Tiga arahan Prabowo tingkatkan kesejahteraan dan bina atlet nasional

    Tiga arahan Prabowo tingkatkan kesejahteraan dan bina atlet nasional

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memberikan tiga arahan utama terkait peningkatan kesejahteraan atlet serta penguatan ekosistem pembinaan olahraga nasional, saat menerima Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

    Menpora menyampaikan Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjadikan kesejahteraan atlet sebagai prioritas.

    “Bapak Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Ada tiga hal yang beliau minta saya tindak lanjuti. Satu, mengenai beasiswa atlet LPDP untuk benar-benar nanti dialokasikan seperti apa,” ujar Erick dalam keterangannya kepada wartawan usai pertemuan.

    Selain beasiswa, Presiden Prabowo juga membuka ruang karier bagi atlet berprestasi untuk mengabdi di sektor pelayanan publik.

    Lebih lanjut, Kepala Negara juga tengah meninjau ulang skema bonus bagi atlet SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade, yang penyusunannya akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan.

    “Ini angkanya belum boleh karena saya mesti konsultasi dulu dengan Kemenkeu karena ini kan kita mesti bikin rencana besar daripada anggaran negara,” ungkap Erick.

    Presiden Prabowo juga memutuskan adanya payung hukum baru yang akan menjadi dasar fokus pemerintah pada 21 cabang olahraga menuju Olimpiade.

    Sementara itu, SEA Games dan Asian Games akan menjadi sasaran antara dalam kerangka persiapan jangka panjang.

    “Kita benar-benar harus efisien, tepat sasaran, sehingga pengiriman atlet nanti tidak coba-coba lagi tapi benar-benar semua ada targetnya untuk cabor-cabor yang mengirimkan atlet,” ucap Erick.

    Dalam rangka memperkuat sistem pembinaan, Presiden Prabowo menginstruksikan pembangunan Pusat Olahraga Nasional yang dilengkapi akademi olahraga, fasilitas asrama, sarana latihan terpadu, serta dukungan layanan kesehatan terbaik bagi para atlet.

    Fasilitas tersebut disiapkan untuk memastikan para atlet muda tetap mendapatkan pendidikan yang baik sambil menjalani pelatihan intensif.

    “Para atlet muda yang usia 12 tahun jangan putus sekolah, tetapi dia diimbangkan dengan edukasi tapi sembari berlatih sampai dengan jenjang-jenjang karir berikutnya ataupun tingkat prestasi berikutnya,” jelasnya.

    Erick menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah menyiapkan lahan seluas 300 hektare untuk pembangunan kawasan pusat olahraga tersebut. Namun, lokasi persisnya belum dapat diumumkan karena masih dalam proses administrasi.

    “Di situ juga ada fasilitas asrama, lalu ada sarana latihan dan semua kesehatan yang terbaik. Bapak Presiden ingin memastikan atlet kita mendapatkan fasilitas terbaik,” tutur Erick.

    Pewarta: Fathur Rochman/Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerindra Sidoarjo Warning Risiko Pelanggaran Hukum dalam Kebijakan BUMD

    Gerindra Sidoarjo Warning Risiko Pelanggaran Hukum dalam Kebijakan BUMD

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo menyampaikan peringatan keras terkait potensi pelanggaran hukum dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Perumda Delta Tirta, saat menyetujui APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna, Selasa (25/11/2025).

    Pandangan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Gerindra, Pratama Yudhianto, S.H. Ia menegaskan bahwa sejumlah kebijakan dalam pengelolaan BUMD berpotensi menimbulkan konsekuensi yuridis apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama terkait reklasifikasi utang usaha meragukan menjadi laba bersih Perumda Delta Tirta tahun buku 2024 yang bernilai lebih dari Rp 11 miliar.

    Menurut Pratama Yudhianto, hingga rapat pembahasan terakhir, eksekutif belum memberikan dasar hukum yang memadai atas langkah tersebut, termasuk kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, regulasi pengelolaan BUMD, maupun ketentuan dalam PP 54/2017 dan aturan turunannya.

    Kekosongan penjelasan itu, menurutnya, bukan hanya persoalan administratif, tetapi berpotensi menyeret pihak terkait pada konsekuensi hukum.

    Ia menegaskan bahwa perubahan status utang menjadi laba tanpa landasan aturan yang kuat dapat menimbulkan risiko bagi Bupati Sidoarjo selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) maupun Direksi Perumda Delta Tirta.

    Jika di kemudian hari terbukti tidak sesuai ketentuan, kebijakan tersebut dapat masuk kategori maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, bahkan berpotensi mengarah pada indikasi tindak pidana korupsi apabila menimbulkan kerugian keuangan daerah.

    “APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen hukum. Ketika proyeksi PAD dibangun dari data yang tidak sah atau tidak akurat, maka seluruh bangunan fiskal daerah ikut terancam,” tegas Pratama Yudhianto.

    Fraksi Gerindra juga menyoroti ketidakjelasan kebijakan revitalisasi PT Aneka Usaha Perseroda sebagai BUMD pangan. Minimnya arah kebijakan dinilai dapat menciptakan risiko hukum lain terkait efektivitas belanja daerah, akuntabilitas kinerja BUMD, dan kewajiban penyusunan rencana bisnis yang seharusnya diverifikasi sesuai ketentuan.

    Meski memberikan catatan hukum yang tegas, Fraksi Gerindra tetap menyetujui APBD 2026, dengan syarat pemerintah daerah segera membuka klarifikasi resmi terkait reklasifikasi utang, memperbaiki tata kelola BUMD, memastikan belanja prioritas ketahanan pangan berjalan sesuai regulasi, serta menyampaikan laporan triwulanan kepada DPRD.

    “Persetujuan Fraksi Gerindra bukanlah bentuk pembiaran, melainkan langkah konstitusional untuk menjaga fungsi pengawasan DPRD dan memastikan tidak ada kebijakan daerah yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum di masa mendatang,” tutupbya. (isa/but)

  • Bawaslu gandeng mahasiswa dalami penegakan hukum Pemilu

    Bawaslu gandeng mahasiswa dalami penegakan hukum Pemilu

    Demokrasi yang dimaknai dengan pemilihan umum itu sudah berjalan dengan baik atau tidak? Sudah ada landasan hukumnya? Landasan hukumnya bermasalah atau tidak? Kritis terhadap aturan Pemilu kita, Bagaimana aturan hukum pemilu itu dalam kenyataannya da

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng mahasiswa melalui kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu yang diikuti lebih dari 300 kampus dari seluruh Indonesia untuk mendorong mahasiswa memahami lebih dalam tentang hukum pemilu dan penegakannya.

    “Teman-teman bisa menyaksikan bagaimana mahasiswa-mahasiswa muda berbicara tentang hukum Pemilu dan penegakan hukum Pemilu. Ini penting untuk membuat demokrasi kita semakin bermakna, demokrasi kita semakin banyak landasan hukumnya dan kritis terhadap hukum pemilu, khususnya revisi undang-undang pemilu ke depan,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Bagja juga menilai panggung debat ini akan menjadi ruang penting generasi muda untuk menyampaikan kritik dan pandangannya soal Undang-Undang Pemilu. Ia mengungkapkan saat ini kompetisi debat sudah memasuki tahap semifinal dan menyisakan tim dari 24 perguruan tinggi.

    Bagja mengungkapkan penilaian dewan juri akan berfokus pada substansi, performa, dan sikap berdebat, seraya menekankan pentingnya sikap dewasa dan profesional dalam berdebat.

    “Kan kalau baperan misuh-misuh kan enggak pas juga ada dalam debat,” ujarnya.

    Bagja berharap kegiatan ini dapat membangkitkan rasa penasaran mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam soal sistem demokrasi yang saat ini berlaku di Indonesia.

    “Demokrasi yang dimaknai dengan pemilihan umum itu sudah berjalan dengan baik atau tidak? Sudah ada landasan hukumnya? Landasan hukumnya bermasalah atau tidak? Kritis terhadap aturan Pemilu kita, Bagaimana aturan hukum pemilu itu dalam kenyataannya dan juga bagaimana yang seharusnya. Itu yang diharapkan dipelajari oleh mahasiswa,” ujarnya.

    Ia mengatakan kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu juga menjadi momentum bagi para penyelenggara Pemilu untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan Pemilu di Tanah Air.

    Bagja optimis kompetisi ini akan memberi dampak positif terhadap perkembangan hukum Pemilu di Indonesia.

    Hukum pemilu, kata Bagja, merupakan hukum yang masih muda, oleh karena itu kompetisi debat ini juga menjadi momentum untuk mendengar langsung pandangan civitas akademika terhadap hukum Pemilu.

    “Hukum pemilu ini merupakan hukum yang baru ya, terutama setelah adanya pengawas pemilu, barulah kita sekarang berdebat tentang (penegakannya), dulu mungkin pernah berdebat mengenai politik uang, tapi tidak sekencang pada saat ini, setelah pengawas pemilu ada,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Surabaya Temukan Kenaikan Harga Kantin dan Minim Fasilitas di SMPN 37

    DPRD Surabaya Temukan Kenaikan Harga Kantin dan Minim Fasilitas di SMPN 37

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Surabaya mengungkap temuan serius di SMPN 37 setelah inspeksi lapangan yang dilakukan pada momen Hari Guru Nasional. Kenaikan harga jajanan kantin dan keterbatasan fasilitas sekolah dinilai memberatkan siswa, terutama keluarga dari kelompok tidak mampu.

    “Misalnya gorengan harga Rp2.000 dijual Rp3.000 kemudian ayam keprek dari harga Rp9.000 dijual Rp10.000, berarti per seribu diambil mereka,” ujar Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, saat inspeksi di SMPN 37 Jalan Kalianyar, Genteng, Selasa (25/11/2025).

    Imam menjelaskan bahwa informasi kenaikan harga ini diterima setelah orang tua siswa menyampaikan aduan terkait beban biaya di kantin sekolah.

    Dia menyebut pihak sekolah berdalih bahwa selisih harga sudah melalui kesepakatan dengan pedagang dan dana dihimpun untuk kegiatan pelajar.

    “Kalaupun setiap bulannya bisa dapat Rp2 juta sampai Rp2,5 juta dari 3 atau 4 pedagang. Margin itu terlalu tebal. Ini pertama merugikan siswa, kedua bisa bikin dagangan tidak laku dan merugikan pedagang,” tegasnya.

    Menurut Imam, praktik tersebut mencerminkan masalah yang lebih fundamental, yaitu tidak terpenuhinya fasilitas pendidikan sehingga sekolah mengambil langkah mandiri yang justru menimbulkan masalah baru. Dia menilai inisiatif mencari pemasukan tambahan muncul karena kebutuhan operasional tidak seluruhnya dipenuhi.

    “Ternyata fasilitas untuk kepentingan proses belajar-mengajar sekolah negeri di Surabaya masih belum diberikan semuanya. Akhirnya sekolah atau guru-guru pakai cara sendiri-sendiri,” ujar Imam.

    Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena SMPN 37 memiliki siswa dari keluarga kurang mampu dalam jumlah besar. Terdapat 261 siswa dari total 757 siswa yang masuk kategori MBR, tetapi sekolah ini belum tersentuh program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Loh, siswa miskin ini, kalau jajan harga segitu apa tidak menambah beban? Padahal sekolah-sekolah yang MBR-nya sedikit saja sudah dapat MBG,” sindir Imam.

    Imam mengungkap data bahwa dari lebih dari 3.000 sekolah di Surabaya, baru sekitar 80 yang mendapatkan MBG. Dia menilai distribusi program harus menyentuh sekolah-sekolah di kawasan padat penduduk dan kantong kemiskinan agar tepat sasaran.

    “Prioritasnya harus diberikan kepada kawasan seperti Genteng, Simokerto, Tambaksari, dan Semampir. Karena di tempat-tempat itulah banyak anak dari keluarga tidak mampu,” pungkasnya. [asg/ian]

  • BPBD Ponorogo Ajukan BTT untuk Pembangunan Huntap Warga Terdampak Longsor

    BPBD Ponorogo Ajukan BTT untuk Pembangunan Huntap Warga Terdampak Longsor

    Ponorogo (beritajatim.com) – Upaya pemulihan pascalongsor di Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Ponorogo mulai bergerak konkret. Instruksi Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita untuk merelokasi rumah Marjuni, warga yang huniannya rata tanah akibat longsor pada Rabu (19/11), langsung ditindaklanjuti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

    Kalaksa BPBD Ponorogo, Masun, memastikan proses relokasi dilakukan sepenuhnya di lokasi yang lebih aman dari ancaman bencana susulan. Pembangunan hunian tetap (huntap) diusulkan melalui skema Bantuan Tidak Terduga (BTT) dan kini memasuki tahap penyusunan detail engineering design (DED).

    “Rumahnya nanti direlokasi di tanah keluarganya, beberapa kilometer dari lokasi yang terdampak longsor. Bukan rumah mewah tapi standar layak ditempati,” kata Masun, Selasa (25/11/2025).

    BPBD Ponorogo menargetkan pekerjaan fisik dimulai awal Desember. Dengan desain standar BNPB, huntap ditarget rampung dalam waktu satu bulan. Relokasi ini menjadi langkah penting mengingat kawasan asal rumah Marjuni dinilai tak lagi aman untuk ditempati.

    Selain relokasi rumah Marjuni, BPBD juga memberikan bantuan perbaikan kepada Jumirin, warga lain yang terdampak longsor. Tingkat kerusakan memang tidak separah rumah Marjuni, namun perbaikan tetap dilakukan demi menjamin keselamatan. “Bukit yang longsor ini, kami buat terasering agar tidak terjadi longsor lagi,” jelas Masun.

    Pada Minggu (24/11), BPBD Ponorogo menetapkan hari itu sebagai tahap akhir pembersihan material longsor di Wagir Kidul. Akses jalan desa yang sebelumnya tertutup kini kembali normal. Tujuh kendaraan yang sempat tertimbun berhasil dievakuasi seluruhnya. BPBD Ponorogo juga menyiapkan langkah lanjutan berupa penghijauan di area terdampak. Program vegetasi penahan tanah tersebut akan dimulai tahun depan. “Awal tahun depan, akan kita lakukan penghijauan di lokasi longsor,” pungkasnya. (end/kun)

  • DPRD Surabaya Desak Pemkot Percepat Rekrutmen Direksi BUMD Surya Sembada dan KBS

    DPRD Surabaya Desak Pemkot Percepat Rekrutmen Direksi BUMD Surya Sembada dan KBS

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) segera mempercepat seleksi rekrutmen direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masa jabatannya telah berakhir. Dorongan ini muncul karena posisi penting di dua BUMD masih belum terisi secara definitif.

    “Kami DPRD meminta kepada pemkot dalam hal ini Wali Kota Eri Cahyadi segera melakukan seleksi rekrutmen posisi vital di Direksi BUMD, yang saat ini sudah habis masa jabatan. Baik itu di Direksi Surya Sembada maupun di Direksi Kebun Binatang Surabaya (KBS),” ujar Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, Selasa (25/11/2024).

    Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini juga menilai penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) direksi tidak cukup untuk mendukung pengambilan keputusan strategis yang dibutuhkan perusahaan daerah. Dia menyebut wewenang PLT sangat terbatas sehingga dapat menghambat arah dan kebijakan pengembangan BUMD.

    “Kalaupun memang telah ditunjuk PLT-nya, maka yang dikhawatirkan PLT ini kan tidak diberikan wewenang mengambil kebijakan strategis terkait dengan operasional BUMD tersebut. Maka lakukanlah proses seleksi maupun rekrutmen,” tutur Cak Yebe.

    Menurut Cak Yebe, ketiadaan direksi definitif akan berdampak langsung terhadap kinerja, program pengembangan, dan kesinambungan operasional BUMD. Dia menilai keputusan strategis jangka panjang tidak dapat diputuskan tanpa keberadaan direksi penuh yang memiliki otoritas legal.

    Cak Yebe mengusulkan agar pola rekrutmen direksi BUMD disusun dengan mekanisme terbuka layaknya seleksi jabatan eselon di lingkungan Pemkot Surabaya. Transparansi proses dinilainya penting untuk memastikan terpilihnya pemimpin yang kompeten dan kredibel.

    “Kami mendorong proses rekrutmen dilakukan transparan dan akuntabel. Bisa diseleksi dengan pola yang sama sebagaimana yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Bagaimana proses Kabag, Kadis di pejabat-pejabat eselon itu, itu dilakukan dengan terbuka,” kata dia.

    Dia juga meminta seleksi direksi melibatkan unsur yang lebih luas untuk menjaring kandidat terbaik. Baik dari kalangan ASN maupun non-ASN dinilai layak diberi kesempatan selama memenuhi potensi, pengalaman, dan integritas sesuai kebutuhan jabatan.

    “Perlu dilibatkan dari unsur organik maupun non-organik. Baik itu dari unsur ASN maupun non-ASN, yang tentunya mereka memiliki potensi dan kredibilitas terkait dengan jabatan. Atau posisi yang dibutuhkan,” pungkas Cak Yebe. [asg/ian]

  • Bupati Pasuruan Hadiri Peringatan Hari Guru di SDN 1 Pandaan, Soroti Potensi Sekolah Strategis

    Bupati Pasuruan Hadiri Peringatan Hari Guru di SDN 1 Pandaan, Soroti Potensi Sekolah Strategis

    Pasuruan (beritajatim.com) – Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menghadiri peringatan Hari Guru Nasional 2025 di SDN 1 Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, pada Selasa (25/11/2025). Kehadiran Bupati disambut langsung oleh Kepala Sekolah SDN 1 Pandaan, Rosida, beserta para guru.

    Dalam kesempatan tersebut, Rusdi menyampaikan ucapan Selamat Hari Guru Nasional kepada seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Pasuruan, termasuk guru-guru SDN 1 Pandaan. Ia menyebut sekolah tersebut menggelar syukuran sederhana sebagai bentuk penghormatan kepada para guru.

    Acara diawali dengan prosesi pemotongan tumpeng yang diberikan kepada Bupati sebagai bentuk penghormatan dari pihak sekolah. Kepala sekolah menyampaikan rasa bangganya karena SDN 1 Pandaan mendapatkan kunjungan langsung dari orang nomor satu di Kabupaten Pasuruan.

    “Kedatangan Bapak Bupati ini kehormatan bagi kami. Semoga SDN 1 semakin jaya dan muridnya semakin banyak,” kata Rosida.

    Dalam dialog santai tersebut, Rusdi mengapresiasi peran guru dalam mencetak generasi masa depan Kabupaten Pasuruan. Ia berharap seluruh guru di SDN 1 Pandaan terus meningkatkan kualitas pembelajaran.

    Rusdi juga menyinggung potensi SDN 1 Pandaan yang berada di pusat kota sehingga memiliki daya tarik besar bagi calon peserta didik. Ia menegaskan bahwa sekolah tersebut memiliki peluang berkembang lebih cepat dengan dukungan lingkungan sekitar.

    “SDN 1 Pandaan ini potensinya luar biasa karena lokasinya strategis dan dekat dari mana-mana. Tanah dari SDN 1 Pandaan ini sudah dihibahkan oleh keluarga Lim Si Tee kepada Pemkab,” jelas Rusdi.

    Bupati juga menyampaikan bahwa tahun ini sekolah mendapatkan pembangunan pagar baru untuk meningkatkan keamanan siswa karena letaknya yang dekat dengan jalan raya. Menurutnya, pengerjaan pagar dilakukan untuk memastikan aktivitas belajar berjalan lebih aman.

    Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan fasilitas di SDN 1 Pandaan pada tahun anggaran berikutnya. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung aktivitas belajar mengajar agar berjalan lebih optimal.

    “Tahun depan kita insyaAllah akan perbaiki fasilitas yang kurang untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Ayo bersama kita majukan pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Sekali lagi saya ucapkan Selamat Hari Guru,” tutupnya. (ada/kun)

  • Prabowo pimpin evaluasi nasional Koperasi Merah Putih di Mabes TNI

    Prabowo pimpin evaluasi nasional Koperasi Merah Putih di Mabes TNI

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat saat memimpin langsung evaluasi percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Markas Besar TNI, Jakarta, Selasa.

    Dikutip melalui unggahan Instagram @sekretariat.kabinet di Jakarta, Selasa, kehadiran Presiden menunjukkan bahwa agenda Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukan sekadar program pendukung, melainkan strategi nasional untuk membangun kemandirian.

    “Acara tersebut menjadi ajang konsolidasi besar antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI untuk meninjau capaian pembangunan KDKMP di seluruh Indonesia,” tulis keterangan tersebut.

    Evaluasi terpadu ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas koperasi dapat diselesaikan tepat waktu dan berfungsi optimal bagi masyarakat.

    Melalui KDKMP, pemerintah mendorong terbentuknya pusat distribusi kebutuhan pokok yang andal di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus menjadi ruang pemberdayaan ekonomi lokal dan pemerataan layanan dasar.

    Presiden juga menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah, TNI, dan pemerintah daerah adalah kunci agar setiap Koperasi Merah Putih dapat beroperasi secara profesional dan memberi manfaat langsung bagi rakyat.

    Pemerintah menargetkan KDKMP menjadi fondasi baru ekonomi kerakyatan yang menopang ketahanan dan kesejahteraan nasional dalam jangka panjang.

    Program ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem distribusi pangan dan kebutuhan pokok yang lebih stabil, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah perkuat koordinasi fokuskan distribusi MBG 3B di posyandu

    Pemerintah perkuat koordinasi fokuskan distribusi MBG 3B di posyandu

    Selama itu ada hubungannya dengan kinerja, hubungannya dengan MBG ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, insya Allah kita bersinergi. Itu perintah Bapak Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk memfokuskan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B) melalui jaringan posyandu di seluruh Indonesia.

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Wihaji mengatakan telah berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan untuk memastikan pelaksanaan MBG di lapangan berjalan dengan optimal.

    “Karena nanti titik-titiknya adalah posyandu. Posyandu itu dari tiga kementerian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan kita Kementerian Kemendukbangga,” jelas Wihaji di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Ketiga kementerian ini dinilai memiliki peran penting karena titik distribusi MBG ditetapkan di posyandu, sebuah fasilitas layanan kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola bersama oleh pemerintah daerah dan kader kesehatan.

    Wihaji juga menegaskan pihaknya juga siap bersinergi dengan kementerian lain untuk pelaksanaan program dan peningkatan kinerja MBG di lapangan agar efektif dan tepat sasaran.

    “Selama itu ada hubungannya dengan kinerja, hubungannya dengan MBG ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, insya Allah kita bersinergi. Itu perintah Bapak Presiden,” imbuhnya.

    Guna memudahkan distribusi MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bantuan berupa motor kepada para Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan penyuluh yang telah mendistribusikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, menyusui dan non-PAUD, untuk apresiasi dan bentuk dukungan atas kerja keras di lapangan.

    Bantuan motor tersebut, kemungkinan akan berupa motor listrik untuk mempermudah mobilitas para penyuluh.

    Wihaji menyampaikan bahwa para penyuluh KB dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta TPK berperan penting dalam memastikan MBG tersalurkan secara tepat sasaran dari rumah ke rumah.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Andi Firdaus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Telusuri Data Ganda hingga Pelosok, Bawaslu Blitar Pastikan Hak Pilih Lansia Terlindungi

    Telusuri Data Ganda hingga Pelosok, Bawaslu Blitar Pastikan Hak Pilih Lansia Terlindungi

    Blitar (beritajatim.com) – Akurasi data pemilih adalah nyawa dari demokrasi. Prinsip inilah yang dipegang teguh oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blitar.

    Tak hanya memantau dari balik meja, komisioner Bawaslu turun gunung mengawasi langsung proses Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) di Desa Tumpakkepuh, Kecamatan Bakung, pada Selasa (25/11/2025).

    Langkah ini diambil guna memastikan validitas data dalam tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar.

    Dalam pengawasan yang dipimpin langsung oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar, Masrukin dan Jaka Wandira, tim gabungan menelusuri data pemilih yang terindikasi memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda. Fokus tertuju pada satu nama yakni Sukini.

    Dalam data awal, nama Sukini tercatat ganda. Hal ini tentu menjadi anomali yang harus segera diluruskan untuk mencegah potensi kerawanan administrasi maupun penyalahgunaan hak suara.

    “Setelah dilakukan verifikasi lapangan secara langsung, dipastikan bahwa pemilih atas nama Sukini tersebut adalah satu orang yang sama. Fakta di lapangan juga mengungkap bahwa yang bersangkutan belum pernah melakukan perekaman administrasi kependudukan (E-KTP),” jelas Jaka Wandira, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Blitar.

    Mengingat Mbah Sukini sudah berusia lanjut, yakni 83 tahun, tim tidak membiarkan masalah ini menggantung. Dispendukcapil Kabupaten Blitar langsung melakukan tindakan responsif dengan melakukan perekaman biometrik di tempat (on the spot).

    Langkah taktis ini memastikan Mbah Sukini tidak hanya tercatat sebagai satu identitas tunggal yang sah, tetapi juga menjamin hak konstitusionalnya sebagai warga negara terlindungi secara administrasi.

    Jaka Wandira menegaskan, kegiatan Coktas seperti di Desa Tumpakkepuh ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah benteng pertahanan untuk memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) nantinya benar-benar bersih, akurat, dan bebas dari data ganda.

    “Data pemilih yang valid adalah fondasi penting dalam memastikan pemilu berjalan Luber dan Jurdil. Karena itu, Bawaslu wajib mengawasi setiap tahapan, termasuk Coktas yang dilakukan KPU,” tegas Jaka.

    Bawaslu Kabupaten Blitar berkomitmen bahwa pengawasan semacam ini akan dilakukan secara berkesinambungan. Tujuannya jelas yakni memastikan seluruh proses pemutakhiran data berjalan transparan, akuntabel, dan mencegah hilangnya hak pilih warga yang memenuhi syarat.

    Dengan tuntasnya masalah data ganda di Tumpakkepuh, Bawaslu berharap integritas proses pemilihan di Kabupaten Blitar terus terjaga, dimulai dari hal yang paling mendasar: data pemilih yang jujur. [owi/suf]