Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Dilantik di Benteng Van den Bosch Ngawi, Ini Susunan Pengurus PMI Jatim 2025-2030

    Dilantik di Benteng Van den Bosch Ngawi, Ini Susunan Pengurus PMI Jatim 2025-2030

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelantikan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur masa bakti 2025-2030 berlangsung istimewa dengan memilih Benteng Van den Bosch (Benteng Pendem), Kabupaten Ngawi, sebagai lokasi acara pada Rabu (17/12/2025).

    Pelantikan ini menjadi yang kali pertama digelar di ruang terbuka dan kawasan cagar budaya, sekaligus menegaskan semangat kemanusiaan yang sejalan dengan nilai sejarah.

    Acara tersebut dihadiri langsung Ketua PMI Pusat, H. Jusuf Kalla serta seluruh perwakilan PMI kabupaten/kota se-Jawa Timur. Sebanyak 38 PMI daerah hadir menyaksikan pengukuhan kepengurusan PMI Jawa Timur di bawah kepemimpinan H. Imam Utomo untuk periode kedua.

    Ketua PMI Jawa Timur, H. Imam Utomo, mengatakan pemilihan Benteng Van den Bosch bertujuan menghadirkan suasana berbeda sekaligus memperkuat semangat pengabdian pengurus dan relawan PMI. Menurutnya, pelantikan di lokasi bersejarah ini juga terlaksana berkat dukungan PMI Kabupaten Ngawi dan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

    “Baru kali ini pelantikan pengurus PMI Jawa Timur digelar di ruang terbuka dan tempat bersejarah. Kami ingin menghadirkan nuansa berbeda yang sarat makna,” ujar Imam Utomo.

    Ia menegaskan bahwa soliditas antara PMI provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci utama keberhasilan gerakan kemanusiaan. “PMI adalah organisasi kerelawanan. Tanpa kekompakan dan kerja sama, tugas kemanusiaan tidak akan berjalan optimal,” katanya.

    Pelantikan ini dirangkaikan dengan Apel Hari Relawan PMI, menegaskan peran sentral relawan dalam setiap aksi kemanusiaan. Ketua PMI Pusat H. Jusuf Kalla menekankan bahwa relawan merupakan ujung tombak PMI, sementara pengurus berperan sebagai pengambil kebijakan.

    “PMI bekerja untuk kemanusiaan. Pengurus jumlahnya terbatas, karena yang bekerja langsung di lapangan adalah para relawan,” tegas Jusuf Kalla.

    Ia menjelaskan, struktur kepengurusan PMI sengaja dibuat ramping agar organisasi tetap efektif dan fokus pada pelayanan kemanusiaan. Jusuf Kalla juga menyoroti pentingnya kecepatan respons PMI dalam penanganan bencana.

    “Prinsip kami, maksimal enam jam setelah bencana, relawan PMI sudah berada di lapangan,” ujarnya.

    Selain tanggap darurat, ia mengingatkan pentingnya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta penanganan akar masalah, seperti kerusakan lingkungan. Jusuf Kalla turut mengapresiasi PMI Jawa Timur yang dinilai konsisten dalam penanganan bencana dan pelayanan donor darah, bahkan kerap mencatat capaian tertinggi secara nasional.

    Jusuf Kalla mengucapkan selamat kepada pengurus PMI Jawa Timur yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa masa kepengurusan PMI merupakan masa bakti untuk kemanusiaan.

    “Setetes darah adalah sumber kehidupan. Itulah tugas PMI. Selamat mengabdi untuk kemanusiaan,” pungkasnya.

    Berikut Susunan Pengurus PMI Jatim 2025-2030:

    Pelindung : Gubernur Jawa Timur

    Dewan Kehormatan

    Ketua : Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B. Bus, M.Sc
    Sekretaris : Dr. Ir. RB Fattah Jasin, MS
    Anggota
    1. Ang Herman Anggrek
    2. Baidowi
    3. Yamin Achmad
    4. Loddy Gunadi
    5. Hermawan Santoso

    Pengurus PMI Provinsi

    Ketua : H. Imam Utomo S
    Wakil Ketua : Dr. Ir. R. Eddy Indrayana
    Ketua Bidang Organisasi : Dr. Muchamad Taufiq, SH, MH,CLM
    Ketua bidang Penanggulangan Bencana : Dr. Edi Purwinarto,M.Si
    Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan, Sosial dan Rumah Sakit : dr. Harsono
    Ketua Bidang Pelayanan Darah : dr. Betty Agustina Tambunan, SpPK (K)
    Ketua Bidang Anggota dan Relawan : H.EA. Zaenal, SH, M.H
    Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan : Drs. Budi Supriyanto,M.Si
    Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi : Dr. Turmudzi, SH,MBA
    Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya : Robert Simangungsong, SH, M.H
    Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan : Dr Suprianto, SH, M.H
    Sekretaris : Drs. Nurwiyatno,M.Si
    Wakil Sekretaris/Kepala Markas : Drs. Dwi Suyatno,M.Si
    Bendahara : Drs. Soedjarno
    Anggota :
    1. Drs. H. Abdul Mujib Hasyim, M.Pd.I
    2. Dr. Budi Sawitri, SST, M.Si
    3. H. Amin Istighfarin

    [tok/beq]

  • Penantian Puluhan Tahun Berakhir, Air PDAM Resmi Mengalir ke Desa Palebon Gresik

    Penantian Puluhan Tahun Berakhir, Air PDAM Resmi Mengalir ke Desa Palebon Gresik

    Gresik (beritajatim.com) – Warga Desa Palebon, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, kini resmi menikmati akses air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setelah menanti selama puluhan tahun.

    Masuknya jaringan pipa air bersih ini menjadi solusi permanen bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada air telaga, tadah hujan, dan pembelian air tangki.

    Momen bersejarah ini disambut antusias oleh warga setempat pada Rabu (17/12/2025). Kehadiran suplai air yang stabil diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara signifikan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga sehari-hari.

    Musyawaroh, salah seorang warga Desa Palebon, menyampaikan rasa syukurnya atas realisasi infrastruktur yang telah lama diimpikan tersebut. Baginya, akses air bersih ini adalah perubahan besar bagi kondisi ekonomi dan sosial warga.

    “Kami tidak menyangka akhirnya air PDAM benar-benar masuk ke desa kami. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan setelah menunggu puluhan tahun,” ungkapnya saat ditemui di lokasi.

    Ia menceritakan betapa sulitnya perjuangan warga mendapatkan air sebelum adanya jaringan PDAM. Selama ini, warga harus patungan untuk membeli air tangki guna menyiasati sumber air telaga yang kerap mengering.

    “Susahnya kalau musim kemarau, air dari telaga mengering. Sementara untuk beli air tangki satu minggu sekali dan penggunaannya tidak boleh berlebihan,” tambah Musyawaroh.

    Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menjelaskan bahwa saat ini tercatat ada 593 sambungan rumah tangga di wilayah Kecamatan Duduksampeyan yang sudah teraliri air. Angka tersebut merupakan bagian dari proyek strategis percepatan akses air bersih di wilayah rawan kekeringan.

    “Total ada 888 sambungan rumah tangga yang sudah dialiri air PDAM. Jumlah ini akan terus bertambah di wilayah Kecamatan Duduksampeyan dan Kebomas,” tutur Bupati yang akrab disapa Gus Yani tersebut.

    Lebih lanjut, Gus Yani merinci bahwa pendanaan proyek ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pemerintah Kabupaten Gresik pun telah menyiapkan langkah keberlanjutan untuk memperluas cakupan layanan di wilayah lain.

    “Tahun depan kita membangun lagi reservoir di daerah utara. Tepatnya di Kecamatan Bungah dan Manyar dengan menggunakan anggaran APBD 2026. Tujuannya untuk mengambil air dari Bendung Gerak Sembayat (BGS) yang saat ini masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih,” imbuhnya.

    Pemerintah daerah berharap ketersediaan air bersih ini tidak hanya menyelesaikan persoalan kekeringan tahunan di Duduksampeyan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung program kesehatan nasional di tingkat lokal.

    “Kami terus berkomitmen menyediakan air bersih bagi masyarakat terutama di daerah yang wilayahnya kesulitan mendapatkan sumber air. Selain itu, sarana dan prasarana air tersebut diharapkan juga bisa meminimalisir angka stunting,” tutup Gus Yani. [dny/ian]

  • Nama PWI Bojonegoro Dicatut untuk Minta Sumbangan ke Kades

    Nama PWI Bojonegoro Dicatut untuk Minta Sumbangan ke Kades

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bojonegoro secara resmi menyangkal adanya permintaan sumbangan kepada para kepala desa. Penegasan ini dikeluarkan sebagai respons atas beredarnya dokumen dan percakapan digital yang mencatut nama organisasi tersebut.

    Ketua PWI Bojonegoro, Sasmito Anggoro, menegaskan bahwa segala bentuk permintaan dana yang mengatasnamakan dirinya atau organisasi adalah tidak benar. “PWI Bojonegoro tidak pernah menugaskan atau meminta sumbangan dalam bentuk apa pun kepada kepala desa. Itu jelas bukan dari kami,” tegas Sasmito, Selasa (16/12/2025).

    Menurutnya, oknum tidak bertanggung jawab telah menggunakan tangkapan layar percakapan, foto kartu identitas, hingga kuitansi palsu. Materi itu diduga dipakai untuk meminta sejumlah uang ke sejumlah kepala desa di Bojonegoro.

    “Tindakan ini sangat merugikan dan mencoreng nama baik organisasi yang selalu menjaga profesionalisme,” ujar Sasmito yang akrab disapa Kang Sas.

    Imbauan Kehati-hatian dan Klarifikasi

    PWI Bojonegoro mengimbau seluruh kepala desa dan masyarakat untuk lebih waspada. Masyarakat diminta melakukan verifikasi langsung ke pengurus resmi jika mendapatkan permintaan yang mengatasnamakan PWI.

    Organisasi ini juga membuka opsi untuk menempuh langkah hukum jika penyalahgunaan nama dan atributnya terus berlanjut. “PWI adalah organisasi profesi wartawan, bukan lembaga penggalangan dana,” tegas Kang Sas.

    Nama PWI Daerah Lain Juga Dicatut

    Kasus penipuan serupa juga menyeret nama PWI daerah lain. Dalam pesan yang beredar, oknum tersebut mencatut foto-foto kegiatan PWI Jawa Timur dan PWI Tuban.

    Menanggapi hal itu, Ketua PWI Tuban, Suwandi, menyatakan keberatan. “PWI Tuban tidak pernah mengirim chat via WhatsApp untuk meminta uang kepada para kades, apalagi di wilayah Bojonegoro,” tegas Suwandi.

    PWI Bojonegoro berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi wartawan tersebut. [lus/but]

  • Wali Kota Kediri Buka Musda VII LDII, Tekankan SDM Profesional dan Religius

    Wali Kota Kediri Buka Musda VII LDII, Tekankan SDM Profesional dan Religius

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Daerah (Musda) VII Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Kota Kediri yang digelar di Gedung Lantai 5 Pondok Pesantren Wali Barokah, Rabu (17/12/2025).

    Dalam sambutannya, Wali Kota Kediri memberikan apresiasi atas konsistensi LDII Kota Kediri dalam pembinaan generasi muda, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta aktivitas sosial kemasyarakatan. Peran aktif dan moderat LDII dinilai turut menjaga harmoni sosial dan kondusivitas daerah.

    Tema Musda LDII tahun ini yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia profesional dan religius dinilai relevan dengan tantangan pembangunan saat ini. Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali menegaskan bahwa pembangunan tidak lagi semata berorientasi pada infrastruktur.

    “Inilah fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045, dan inilah pula yang menjadi roh dari visi Kota Kediri MAPAN,” ujarnya.

    Wali Kota Kediri termuda tersebut menjelaskan, Pemerintah Kota Kediri terus mendorong percepatan pembangunan lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga transformasi digital. Namun, keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai apabila selaras dengan penguatan nilai, etika, dan kepedulian sosial.

    “Di titik inilah peran organisasi keagamaan seperti LDII menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah,” imbuhnya.

    Menurutnya, Musyawarah Daerah ke-VII ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, melakukan evaluasi, serta menyusun program kerja yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, Musda juga dinilai strategis dalam mempertegas kontribusi LDII bagi pembangunan masyarakat Kota Kediri yang rukun, berakhlak mulia, dan berdaya saing di tengah perubahan global.

    “Saya berharap melalui Musda ke-VII ini, LDII Kota Kediri dapat melahirkan program kerja yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan daerah. Selamat dan sukses atas terselenggaranya Musda ke-VII ini. Semoga Musda ini melahirkan keputusan-keputusan strategis dan kepemimpinan yang amanah, yang membawa LDII Kota Kediri semakin maju, semakin solid, dan semakin berkontribusi dalam mewujudkan Kota Kediri MAPAN serta Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Usai membuka Musda ke-VII DPD LDII Kota Kediri, Wali Kota Kediri bersama jajaran DPD LDII Kota Kediri menyerahkan secara simbolis paket sembako kepada warga. Kegiatan dilanjutkan dengan penyiraman tanaman sebagai pengganti karangan bunga ucapan Musda, serta peninjauan 15 stan UMKM Pondok Pesantren Wali Barokah sekaligus melarisi dagangan para pelaku usaha.

    Musda tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakapolres Kediri Kota Kompol Yanuar Rizal Ardianto, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Timur KH. Moch. Amrodji Konawi, Ketua DPD LDII Kota Kediri Agung Riyanto, Ketua Yayasan Wali Barokah Achmad Fawwaz Abd. Aziz, Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah KH. Sunarto, para alim ulama, peserta Musyawarah Daerah Pleno DPD, pimpinan dan pengurus cabang serta anak cabang LDII Kota Kediri, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Ketua FKUB Kota Kediri Moch. Salim, serta tamu undangan lainnya. [nm/beq]

  • Gelombang Keenam Bantuan Bencana Sumatra-Aceh, Jatim Kirim 127 Ton Logistik

    Gelombang Keenam Bantuan Bencana Sumatra-Aceh, Jatim Kirim 127 Ton Logistik

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra. Pengiriman bantuan gelombang keenam ini dilepas langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, di Kantor BPBD Jawa Timur.

    Pelepasan bantuan tersebut turut didampingi Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebroto. Adhy Karyono mengatakan, sejak awal terjadinya bencana, Pemprov Jatim berupaya mempercepat distribusi bantuan dengan memanfaatkan berbagai moda transportasi.

    “Ini pengiriman yang keenam. Pada tahap awal kami gunakan kargo pesawat agar bantuan cepat tiba. Selanjutnya, melalui koordinasi dengan TNI AL, KRI, Pelni, hingga hercules, berikutnya kita distribusi lewat jalur darat,” kata Adhy.

    Pada pengiriman kali ini, Pemprov Jatim melalui BPBD Jatim mengerahkan 20 truk logistik dengan total muatan sekitar 127 ton. Bantuan yang dikirim meliputi bahan makanan, perlengkapan kebersihan, kebutuhan keluarga dan kelompok rentan, serta peralatan pertanian.

    Logistik tersebut didistribusikan ke beberapa provinsi terdampak bencana, yakni Sumatra Barat dengan tujuan Kota Padang, Sumatra Utara ke Kota Medan, serta Aceh. Untuk wilayah Aceh, bantuan disalurkan langsung ke sejumlah kabupaten sesuai permintaan pemerintah daerah setempat, di antaranya Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil.

    “Khusus Aceh, sebelumnya bantuan sudah masuk ke posko. Sekarang kami menyesuaikan dengan permintaan para bupati. Mudah-mudahan jalur distribusi sudah lancar sehingga bantuan bisa segera dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

    Selain bantuan logistik, Pemprov Jatim juga menyalurkan bantuan keuangan melalui mekanisme resmi. Bantuan tersebut masing-masing sebesar Rp5 miliar untuk Sumatra Utara, Rp3 miliar untuk Aceh, dan Rp2,5 miliar untuk Sumatra Barat.

    Adhy menegaskan, pengiriman bantuan dalam jumlah besar membutuhkan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, biaya operasional dan distribusi logistik cukup besar, namun menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.

    “Tanpa dukungan APBD, bantuan ini tidak mungkin terkirim. Yang terpenting, kami memastikan seluruh donasi masyarakat bisa diangkut dan sampai ke daerah tujuan,” tegasnya.

    Dengan pengiriman gelombang keenam ini, total bantuan logistik yang telah disalurkan Pemprov Jatim ke wilayah Sumatra mencapai lebih dari 315 ton. Jumlah tersebut berasal dari pengiriman tahap sebelumnya serta tambahan 127 ton pada pengiriman terbaru melalui jalur darat.

    Meski demikian, Pemprov Jatim memutuskan untuk menghentikan sementara penerimaan donasi barang. Kebijakan ini diambil untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di lapangan serta menjaga akuntabilitas anggaran menjelang akhir tahun.

    “Kami tidak ingin mengirim bantuan yang tidak sesuai kebutuhan. Jika nanti masih diperlukan dan ada arahan dari pemerintah pusat, tentu akan kami tindak lanjuti,” kata Adhy.

    Adhy menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Timur atas kepedulian dan solidaritas yang telah diberikan kepada korban bencana.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jawa Timur yang telah berdonasi. Bantuan ini adalah wujud solidaritas dan kepedulian kita bersama untuk saudara-saudara yang terdampak bencana,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Percepatan Perbaikan Jalur Rawan Longsor Pacet dan Malang-Pujon

    Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Percepatan Perbaikan Jalur Rawan Longsor Pacet dan Malang-Pujon

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Martin Hamonangan, meminta pemerintah provinsi segera mempercepat perbaikan jalan di titik-titik yang teridentifikasi rawan longsor. Permintaan ini menyasar kawasan vital seperti Pacet, jalur Malang–Pujon, serta sejumlah ruas jalan nasional lainnya yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan.

    “Perbaikan jalan di titik-titik rawan longsor harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana,” ujar Martin, Rabu (17/12/2025).

    Martin mendorong dinas terkait, khususnya yang menangani infrastruktur, untuk tidak hanya memperbaiki fisik jalan tetapi juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lingkungan pendukungnya. Pengecekan tersebut harus mencakup seluruh potensi kerawanan bencana.

    “Perlu pengecekan langsung kondisi jalan dan pembersihan saluran air agar potensi longsor bisa dicegah,” katanya.

    Legislator dari Dapil Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso ini menekankan bahwa normalisasi drainase adalah bagian krusial dari upaya mitigasi. Menurutnya, sumbatan aliran air di sepanjang jalan sering menjadi pemicu utama longsor, terutama saat intensitas curah hujan tinggi.

    “Hal-hal kecil seperti membersihkan saluran air sangat membantu dalam mencegah longsor,” ujarnya.

    Martin juga meminta pemerintah provinsi mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan selama ini. Evaluasi diperlukan agar perbaikan yang akan datang bersifat tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

    “Dengan perbaikan jalan di titik-titik rawan longsor, diharapkan risiko bencana dapat dikurangi dan keselamatan pengguna jalan meningkat,” ucapnya.

    Terakhir, Martin menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi. Koordinasi lintas dinas harus diperkuat agar penanganan infrastruktur dan mitigasi bencana berjalan optimal.

    “Kita harus bekerja sama untuk mencegah terjadinya bencana,” kata Martin, sembari mengimbau masyarakat agar selalu waspada saat melintas di kawasan rawan longsor. [asg/beq]

  • Banyuwangi Dilanda Banjir, Bupati Ipuk Instruksikan Pembersihan Drainase Segera

    Banyuwangi Dilanda Banjir, Bupati Ipuk Instruksikan Pembersihan Drainase Segera

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Banyuwangi menyebabkan sejumlah wilayah di Kecamatan Muncar terendam banjir. Merespons kondisi tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani turun langsung ke lokasi terdampak dan menginstruksikan pembersihan saluran drainase dilakukan sesegera mungkin guna mencegah luapan susulan.

    Banjir kali ini dipicu oleh meluapnya Sungai Kedungrejo yang gagal menampung debit air akibat tersumbat material bambu dan tumpukan sampah. Luapan air mulai merendam permukiman warga sejak Senin (15/12/2025) petang hingga malam hari.

    Tercatat, genangan air berdampak pada sejumlah titik, yakni Dusun Palurejo di Desa Tembokrejo, tiga dusun di Desa Kedungringin, dua dusun di Desa Wringinputih, serta Dusun Kedungkandang di Desa Tapanrejo. Air baru dilaporkan surut signifikan sekitar pukul 23.00 WIB.

    “Hasil analisa BPBD, banjir karena hujan intensitas tinggi di sisi hulu. Di hilir, tumpukan sampah dan bambu-bambu yang hanyut menyumbat jembatan hingga air meluber,” jelas Ipuk saat meninjau lokasi.

    Dalam inspeksi tersebut, Bupati Ipuk menemukan fakta bahwa sumbatan drainase bukan hanya disebabkan oleh sampah alami, tetapi juga kelalaian manusia.

    “Tadi kita cek, ada terpal besar yang menyumbat saluran air di jalan utama. Nah itu kan bikin aliran air macet, jadinya banjir,” ungkapnya.

    Atas temuan tersebut, Ipuk meminta Dinas PU Pengairan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkolaborasi dengan warga untuk segera melakukan normalisasi saluran air.

    “BPBD bersama warga besok segera akan melakukan perbaikan drainase dan menghilangkan sumbatan-sumbatan di sepanjang aliran,” tegas Ipuk.

    Selain masalah drainase, Ipuk juga menjanjikan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak akibat tergerus arus banjir. Paving jalan desa yang berantakan akan segera ditata ulang demi kelancaran mobilitas warga.

    “Inshaallah pekan depan Dinas PU akan melakukan perbaikan jalan yang rusak. Tadi kita lihat pavingnya berantakan karena derasnya aliran air banjir,” janjinya.

    Menutup kunjungannya, Ipuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Ia menekankan bahwa upaya pemerintah membersihkan drainase tidak akan efektif tanpa partisipasi warga dalam mengelola sampah.

    “Salah satu yang menyebabkan banjir selain intensitas hujan yang tinggi juga adanya sumbatan di saluran drainase, selokan dan sungai akibat sampah. Ayo bersama-sama menjaga agar kejadian musibah banjir bisa diminamalisir,” pungkas Ipuk. [alr/beq]

  • Progres Minus 11 Persen, Wali Kota Aminudin Ultimatum Pelaksana Proyek Alun-Alun Probolinggo

    Progres Minus 11 Persen, Wali Kota Aminudin Ultimatum Pelaksana Proyek Alun-Alun Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Wali Kota Probolinggo, dr. Aminudin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek revitalisasi Alun-Alun Kota Probolinggo yang tercatat mengalami keterlambatan progres atau deviasi minus 11 persen pada Rabu (17/12/2025). Peninjauan langsung ini dilakukan untuk memastikan pengerjaan ruang publik tersebut dapat mengejar ketertinggalan sebelum batas waktu perpanjangan pertama (P1) berakhir pada 29 Desember 2025.

    Dalam tinjauan lapangan tersebut, Aminudin menyoroti sisa waktu yang kurang dari dua pekan. Ia mendesak pihak kontraktor untuk memacu produktivitas, mengingat kendala ketersediaan material yang sempat menghambat kini telah teratasi.

    “Awalnya memang terjadi keterlambatan karena material belum siap. Progres sempat minus, tetapi sekarang seluruh material sudah berada di lokasi dan kontraktor harus mampu mengejar ketertinggalan itu,” tegas Aminudin di lokasi proyek.

    Meski menuntut percepatan, orang nomor satu di Kota Probolinggo ini memberikan peringatan keras agar pelaksana tidak mengorbankan mutu bangunan demi mengejar tenggat waktu. Revitalisasi Alun-Alun dinilai vital karena akan menjadi wajah baru dan ikon kebanggaan kota.

    “Saya tidak ingin proyek ini selesai asal jadi. Kualitas tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya.

    Sementara itu, Konsultan Pengawas Proyek, Zulianto, membenarkan adanya keterlambatan volume pekerjaan yang masih kurang sekitar 15 persen dari rencana. Ia menjelaskan bahwa skema penjadwalan proyek ini memang didesain ketat dalam durasi tiga bulan, dengan percepatan signifikan saat material utama tiba.

    “Begitu material onsite, jadwal kami memang langsung menukik tajam. Pekerjaan seperti pemasangan granit dan penyempurnaan teknis lainnya menjadi fokus utama,” jelas Zulianto.

    Saat ini, seluruh material utama dipastikan telah tersedia di lapangan. Pihak pengawas terus mendorong pelaksana untuk bekerja lebih intensif guna mencapai target minimal 85 persen pada batas akhir P1 nanti.

    “Kami menekan pelaksana agar kerja lebih rapi dan intens. Insyaallah tanggal 29 Desember bisa tercapai, tapi ini butuh komitmen penuh di lapangan,” tandasnya. [ada/beq]

  • Tuntaskan 100 Persen UHC, Pemkab Bojonegoro dan BPJS Kesehatan Kini Fokus Sasar Pekerja Informal

    Tuntaskan 100 Persen UHC, Pemkab Bojonegoro dan BPJS Kesehatan Kini Fokus Sasar Pekerja Informal

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kabupaten Bojonegoro resmi mencatatkan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) paripurna, di mana 100 persen warganya kini telah terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Capaian ini dikukuhkan melalui penandatanganan Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Selasa (16/12/2025).

    Langkah strategis ini diambil untuk memastikan tidak ada lagi warga Bojonegoro yang kesulitan mengakses layanan medis dasar akibat kendala biaya. Sinergi kedua pihak difokuskan pada keberlanjutan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

    Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan bahwa status UHC ini bukan sekadar angka statistik, melainkan jaminan nyata bagi warga.

    “Komitmen kami adalah menjamin layanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar. Kerja sama dengan BPJS Kesehatan menjadi kunci agar akses kesehatan yang adil dapat dinikmati semua lapisan masyarakat,” tegas Wahono.

    Setelah pencapaian 100 persen kepesertaan, Pemerintah Daerah kini mengalihkan fokus pada penguatan sektor informal. Strategi khusus disiapkan untuk kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Hal ini dilakukan agar kepesertaan mereka tetap aktif dan berkesinambungan meskipun kondisi ekonomi fluktuatif.

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Wahyu Giyanto, menyambut positif langkah konkret Pemkab Bojonegoro. Menurutnya, Rencana Kerja yang baru disepakati akan menjadi landasan operasional untuk meningkatkan akuntabilitas layanan di lapangan.

    “Sinergi ini bertujuan meningkatkan kepatuhan kepesertaan, ketepatan pengelolaan iuran, dan mendorong perilaku hidup sehat. Target kami, seluruh warga, termasuk peserta PBPU dan BP, dapat mengakses layanan kesehatan optimal,” jelas Wahyu.

    Melalui kolaborasi ini, warga Bojonegoro dipastikan memiliki proteksi kesehatan menyeluruh, sehingga beban biaya pengobatan tidak lagi menjadi penghalang untuk mendapatkan perawatan medis yang layak. [lus/beq]

  • Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil, Blunder RK Soal Janda saat Pilkada Jakarta Kembali Disorot

    Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil, Blunder RK Soal Janda saat Pilkada Jakarta Kembali Disorot

    Fajar.co.id, Jakarta — Anggota DPR RI, Atalia Praratya, resmi menggugat cerai suaminya yang juga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Bahkan, sidang gugatan cerainya dimulai hari ini bertepatan dengan ulang tahun pernikahan keduanya, Rabu (17/12/2025).

    Kontan saja kabar tersebut jadi pembahasan hangat publik, terutama di media sosial. Banyak yang kembali membahas suasana politik pada Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu. Khususnya terkait blunder Ridwan Kamil yang membahas soal janda saat kampanye.

    Konten kreator, Erizal, pun turut membahas permasalahan tersebut di akun media sosialnya. Dia mengulas terkait prahara rumah tangga pasangan politisi Partai Golkar itu.

    “Banyak yang mengatakan bahwa kekalahan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta tahun lalu, karena blunder soal janda. Dalam sebuah kampanye, Ridwan Kamil keseleo lidah bahwa programnya akan menyantuni janda-janda lahir dan batin. Entah kenapa pula lidahnya mendarat pada diksi janda pada kampanye besar di Ibukota itu?” tulis Erizal.

    Saat itu, sambungnya, Ridwan Kamil meminta maaf karena tema kampanye isengnya itu. Tapi yang namanya Pilkada Ibukota, satu kesalahan adalah satu kemenangan bagi pihak lawan. Khilaf itu terus saja digoreng, dan bahkan sekelas Anies Baswedan yang kemudian mendukung Pramono Anung, juga ikut serta menggorengnya.

    Entah siapa yang menduga, kalah karena diksi janda, kini justru istri sahnya, Atalia Praratya, menggugat cerai diri Ridwan Kamil? Simbol pasangan harmonis, penuh cinta, dan istrinya sendiri dipanggil Bu Cinta, ternyata berakhir secara menyesakkan dada itu. Istrinya lebih memilih jadi janda seperti bumerang pada Pilkada itu.