Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • LKBN ANTARA ikuti RDP Komisi VII DPR yang membahas peran lembaga penyiaran untuk UMKM

    LKBN ANTARA ikuti RDP Komisi VII DPR yang membahas peran lembaga penyiaran untuk UMKM

    Selasa, 25 November 2025 08:45 WIB

    RDP Komisi VII DPR bahas peran lembaga penyiaran untuk UMKM. Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir (kiri) didampingi Direktur Komersil, Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi Perum LKBN ANTARA Jaka Sugiyanta (tengah), dan Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Irfan Junaidi (kanan) menyampaikan paparan saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Rapat tersebut membahas peranan lembaga penyiaran publik dalam memajukan UMKM dan Ekonomi Kreatif Nasional. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

    Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir (kiri) berbincang dengan Direktur Komersil, Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi Perum LKBN ANTARA Jaka Sugiyanta (tengah), dan Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Irfan Junaidi (kanan) sebelum mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Rapat tersebut membahas peranan lembaga penyiaran publik dalam memajukan UMKM dan Ekonomi Kreatif Nasional. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

    Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir (kiri) didampingi Direktur Komersil, Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi Perum LKBN ANTARA Jaka Sugiyanta (kanan) menyampaikan paparan saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Rapat tersebut membahas peranan lembaga penyiaran publik dalam memajukan UMKM dan Ekonomi Kreatif Nasional. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Konser Kemanusiaan Harjaba, Kotak Band dan ASN Banyuwangi Berdonasi untuk Korban Bencana

    Konser Kemanusiaan Harjaba, Kotak Band dan ASN Banyuwangi Berdonasi untuk Korban Bencana

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Konser Kemanusiaan dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba) ke-254, menampilkan Kotak Band. Konser berlangsung meriah di Gedung Seni dan Budaya (Gesibu) Banyuwangi, Sabtu malam (20/12/2025).

    Tidak hanya konser musik, namun acara tersebut juga didedikasikan untuk korban bencana Sumatra. Bahkan dalam acara itu band yang beranggotakan Tantri Syalindri Ichlasari (Tantri), Mario Marcella (Cella), dan Swasti Sabdastantri (Chua) tersebut, mendonasikan sebagian pendapatannya untuk korban bencana.

    “Konser kotak malam ini di Banyuwangi sebagian pendapatan kami akan didonasikan untuk teman-teman yang ada di sana (Sumatra). Bismillah, niat kita yang baik ini, akan menjadi hal baik untuk mereka semua,” kata Tantri.

    Tantri juga mengajak para penonton untuk berdoa sejenak yang ditujukan kepada para korban bencana. “Malam hari ini kita berdoa bersama. Kita doakan karena saya yakin energi doa kita sampai pada mereka,” tambah Tantri.

    Tantri mengaku terdorong mendonasikan sebagaian pendapatannya, karena melihat semangat warga Banyuwangi yang respek korban bencana.

    Dalam acara tersebut diserahkan bantuan ‘ASN Banyuwangi Berbagi’ yang dikumpulkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Donasi yang dikumpulkan mencapai Rp500 juta lebih dan akan disalurkan untuk warga pra sejahtera Banyuwangi dan korban bencana Sumatra.

    Dana untuk korban bencana Sumatera tersebut akan disalurkan melalui Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi) Sumatra, yang turut aktif menyalurkan bantuan langsung ke lokasi bencana.

    Saat konser juga mengumpulkan donasi yang dikoordinir Baznas dari para penonton yang hadir, dan terkumpul Rp8,5 juta.

    “Ini sangat luar biasa. Banyuwangi respek dan empati tinggi terhadap saudara-saudara kita (di sana). Malam hari ini bukan sekadar konser perayaan, melainkan bentuk solidaritas untuk saudara-saudara kita saat ini terkena musibah bencana alam,” pungkas vokalis berusia 36 tahun ini. [alr/suf]

  • Aktivitas Tambang di Ngebel dan Jenangan Dinilai Langgar Perda RTRW Ponorogo

    Aktivitas Tambang di Ngebel dan Jenangan Dinilai Langgar Perda RTRW Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Aktivitas tambang pasir dan batu (sirtu) yang terus berlangsung di Kecamatan Ngebel dan Jenangan dinilai keluar jalur dari arah pembangunan daerah.

    Dua wilayah timur Ponorogo itu sejatinya bukan kawasan tambang, melainkan ditetapkan sebagai zona pariwisata, cagar budaya, dan kawasan penyangga dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Ponorogo 2023–2043.

    Dua wilayah itu, menurut aturan, bukan zona eksploitasi tambang. Namun di lapangan, aktivitas pengerukan sirtu justru terus berlangsung, baik yang berlabel ilegal maupun yang mengantongi izin.

    Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menegaskan bahwa kewenangan perizinan tambang yang berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak boleh menjadi alasan pembiaran di tingkat daerah. Pemerintah kabupaten, kata dia, tetap memiliki tanggung jawab menjaga konsistensi kebijakan tata ruang.

    “Kami harus sesuaikan dengan RTRW yang ada, karena aturan ini kuat,” kata Kang Wie panggilan karib Dwi Agus Prayitno, ditulis Minggu (21/12/2025).

    Politisi dari PKB menyebut, DPRD telah menjalin koordinasi lintas level pemerintahan, baik dengan Pemkab Ponorogo maupun Pemprov Jatim. Fokus utama koordinasi tersebut adalah mendorong penegakan RTRW secara konsekuen, termasuk menghentikan aktivitas pertambangan di kawasan yang secara regulasi tidak diperuntukkan bagi tambang.

    ‘”Kami sudah berkoordinasi dengan Pemprov, untuk meminta mengeluarkan wilayah pertambangan ini,” terangnya.

    Langkah tersebut diharapkan menjadi pintu masuk penataan ulang kawasan timur Ponorogo, sekaligus menghentikan laju eksploitasi yang berpotensi merusak lingkungan. DPRD Ponorogo menilai, aktivitas tambang yang dibiarkan berlarut tidak hanya menggerus fungsi kawasan wisata dan penyangga, tetapi juga meningkatkan risiko bencana ekologis.

    Upaya penghentian tambang, lanjut Kang Wie harus diiringi dengan pemulihan lingkungan pasca tambang serta perlindungan terhadap ekosistem yang masih tersisa. Dia menyinggung sejumlah peristiwa bencana di daerah lain sebagai peringatan agar Ponorogo tidak menunggu korban terlebih dahulu.

    “Paling tidak langkah ini kami harapkan bisa mencegah bencana terjadi, jangan sampai masyarakat menjadi korban,” pungkasnya.

    Dengan penegakan RTRW sebagai pijakan, DPRD Ponorogo mendorong agar pembangunan daerah kembali ke rel yang telah disepakati. Yakni pariwisata berkelanjutan, perlindungan kawasan strategis, dan keselamatan warga sebagai prioritas utama. [end/suf]

  • Widarto Resmi Nakhodai PDI Pejuangan Jember 2025-2030

    Widarto Resmi Nakhodai PDI Pejuangan Jember 2025-2030

    Jember (beritajatim.com) – Widarto resmi menakhodai Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Jember. Namanya ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dalam Konferensi Daerah Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (20/12/2025).

    Sebelumnya Widarto menjabat Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jember mendampingi Arif Wibowo yang menjadi orang nomor satu. Pernah aktif dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Universitas Jember, dia kini menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember.

    Widarto tak sendiri. Posisi sekretaris diduduki Edi Cahyo Purnomo yang saat ini menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember. Sementara posisi bendahara dijabat Candra Ary Fianto yang juga dikenal sebagai Ketua Komisi B DPRD Jember.

    “Saya secara pribadi mohon support dab bimbingan dari semua pihak. Semoga kita bisa berkolaborasi atas kritik selama ini terhadap partai politik yang begitu luar biasa,” kata Widarto.

    Widarto berharap bisa menjawab kritik terhadap partai politik dengan kerja nyata dan perubahan. “Sejatinya partai politik sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, dan insyaallah dengan segala kekurangan kami mohon support, terutama masyarakat,” katanya/

    “Kami akan buktikan bahwa partai politik tidak sebagaimana yang selama ini dicitrakan, bahwa partai politik tidak hanya hadir ketika mau pemilu, bahwa partai politik juga memperjuangkan hal-hal baik,” kata Widarto.

    PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai di parlemen yang tidak mendukung dan mengusung Bupati Muhammad Fawait saat pemilihan kepala daerah. “”Namun kami di dalam atau di luar pemerintahan tetap berkontribusi. Tujuannya sama-sama untuk masyarakat. Semoga kami bisa bermanfaat untuk masyarakat Jember,” kata Widarto. [wir]

  • ASN Berbagi Banyuwangi Donasikan Rp500 Juta, Disalurkan untuk Warga Miskin dan Korban Bencana

    ASN Berbagi Banyuwangi Donasikan Rp500 Juta, Disalurkan untuk Warga Miskin dan Korban Bencana

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemkab Banyuwangi kembali melaksanakan donasi ‘ASN Berbagi’ yang dikumpulkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Kali ini donasi yang dikumpulkan mencapai Rp500 juta lebih dan akan disalurkan untuk warga pra sejahtera Banyuwangi dan korban bencana Sumatra.

    Dana untuk korban bencana Sumatra tersebut akan disalurkan melalui Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi) Sumatra, yang turut aktif menyalurkan bantuan langsung ke lokasi bencana.

    ASN Berbagi merupakan program rutin bulanan yang dijalankan oleh ASN Banyuwangi. Biasanya, dana yang terkumpul dalam program ini digunakan untuk mendukung berbagai program pengentasan kemiskinan daerah.

    “Khusus bulan ini, donasi yang dikumpulkan oleh ASN di Banyuwangi, selain akan disalurkan untuk warga pra sejahtera Banyuwangi, juga untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana di Sumatra dan Aceh,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Donasi tersebut diserahkan saat Puncak Hari Jadi Banyuwangi yang digelar di Gesibu Banyuwangi pada Sabtu malam (20/12/2025).

    Salah satu artis penampil band Kotak pun terinspirasi turut menyumbangkan sebagian pendapatannya untuk diserahkan ke korban Bencana Sumatera.

    Dalam acara tersebut juga mengumpulkan donasi yang dikoordinir Baznas dari para penonton yang hadir, dan terkumpul Rp8,5 juta.

    “Kami menyalurkan donasi ASN Berbagi melalui rekan-rekan Ikawangi Sumatera yang sudah bergerak langsung di lapangan. Mereka tentu lebih memahami bantuan apa yang paling dibutuhkan dan paling urgen bagi para korban,” tambah Ipuk.

    Ipuk berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak bencana.
    “Semoga bantuan dari ASN Banyuwangi ini dapat sedikit meringankan kesulitan yang sedang dihadapi saudara-saudara kita,” imbuhnya.

    Sebelumnya, program Banyuwangi Berbagi yang digulirkan setiap bulan telah banyak dimanfaatkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan di daerah. Bentuk bantuan yang disalurkan beragam, mulai dari paket sembako, bantuan bahan pangan berprotein untuk penanganan stunting, bantuan biaya hidup bagi warga pra sejahtera, hingga dukungan pendidikan.

    “Ini adalah bentuk gotong royong bersama untuk mempercepat program pengentasan kemiskinan di Banyuwangi,” pungkas Ipuk. [alr/suf]

  • Khofifah Pastikan Pasar Murah Bukan Saingi Pasar Tradisional saat Tinjau Lokasi di Bojonegoro

    Khofifah Pastikan Pasar Murah Bukan Saingi Pasar Tradisional saat Tinjau Lokasi di Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung pelaksanaan Pasar Murah di Pendopo Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (20/12/2025).

    Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

    Pasar murah di Bojonegoro tersebut tercatat sebagai pelaksanaan program untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau melalui skema subsidi yang ke-300 oleh Pemprov Jatim.

    Gubernur Khofifah menegaskan, pasar murah tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan pasar tradisional. Karena itu, pelaksanaannya selalu diatur agar tidak berdekatan dengan pasar rakyat.

    “Pasar murah ini bukan kompetitor pasar tradisional. Ini bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga harga tetap stabil,” ujar Khofifah.

    Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah lebih rendah dibandingkan harga pasar karena mendapat subsidi dari Pemprov Jatim.

    Selain membantu masyarakat, pasar murah juga menjadi instrumen pengendalian inflasi daerah, terutama menjelang akhir tahun ketika permintaan meningkat.

    Dalam kunjungannya, Khofifah didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Iwan, Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, serta Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah.

    Ia menyebutkan, titik pelaksanaan pasar murah ditentukan berdasarkan hasil pemantauan kebutuhan di daerah, termasuk di Kabupaten Bojonegoro.

    Khofifah memastikan ketersediaan bahan pokok di Jawa Timur masih sangat aman. Ia meminta masyarakat tetap tenang menghadapi peningkatan kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026, hingga Ramadhan dan Idul Fitri.

    “Insyaallah stok sembako sangat cukup, sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Antusiasme warga terlihat dari antrean tertib untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga murah. Selain itu, sejumlah stan UMKM lokal turut meramaikan kegiatan pasar murah tersebut. Gubernur Khofifah juga membagikan produk UMKM Bojonegoro secara gratis kepada warga yang hadir.

    Salah satu pelaku UMKM asal Kecamatan Ngasem, Yeni, mengaku bersyukur karena dagangannya laris terjual. Ia menyebut omzet penjualan bersama rekannya mencapai sekitar Rp1,5 juta.

    “Hari ini luar biasa, dagangan kami habis diborong. Terima kasih Ibu Gubernur Khofifah, semoga sehat selalu,” ucapnya. [lus/suf]

  • Taufadi Dilantik sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Pamekasan 2025-2030

    Taufadi Dilantik sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Pamekasan 2025-2030

    Pamekasan (beritajatim.com) – Taufadi ditetapkan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Pamekasan, Periode 2025-2030, berdasar hasil Konferda dan Konfercab Serentak PDI Perjuangan, di Surabaya, Sabtu (20/12/2025).

    Pasca konferensi, ia juga dilantik dan dikukuhkan serentak melalui pengucapan sumpah dan janji pengurus DPC PDI Perjuangan se Jawa Timur, Periode 2025-2030, mereka dikukuhkan langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah.

    Hal tersebut sekaligus memastikan Taufadi sebagai suksesor Abd Sukkur yang sebelumnya menjabat ketua DPC PDI Perjuangan Pamekasan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketum DPP PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri melalui Ketua DPD Jatim, Buya MH Said Abdullah, atas kepercayaan kepada kami untuk menahkodai DPC PDI Perjuangan Pamekasan,” kata Taufadi.

    “Oleh karena itu, kami akan selalu komitmen untuk terus bekerja keras bersama jajaran pengurus lainnya untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat dan membesarkan PDI Perjuangan di Pamekasan, tentunya sesuai dengan garis besar yang diamanahkan partai,” ungkapnya.

    Selain itu, suami dari Hj Ansari legislator DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI Madura Raya, juga mengajak semua elemen kader agar ikut serta dan berpartisipasi bekerja keras membesarkan PDI Perjuangan di Pamekasan.

    “Karena itu kami mengajak seluruh jajaran pengurus, mulai tingkat DPC, PAC, ranting hingga anak ranting untuk bersama-sama bekerja keras untuk membesarkan partai dan memberikan kontribusi besar bagi masyarakat,” pungkasnya. [pin/suf]

  • Ditutup Bupati Subandi, Festival Bandeng dan Udang Sidoarjo 2025 Dorong UMKM Perikanan Naik Kelas

    Ditutup Bupati Subandi, Festival Bandeng dan Udang Sidoarjo 2025 Dorong UMKM Perikanan Naik Kelas

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, secara resmi menutup Festival Bandeng dan Udang Sidoarjo 2025 yang digelar oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, dengan tema “Bandeng dan Udang Sidoarjo 2025, Kebanggaan yang Mendunia” di Lapangan GOR Delta Sidoarjo, Sabtu (20/12/2025).

    H. Subandi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia serta pihak terkait yang telah bekerja keras menyukseskan festival tersebut. “Festival Bandeng dan Udang ini menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah penghasil komoditas perikanan unggulan, khususnya bandeng dan udang,” ucapnya.

    Bupati Sidoarjo menambahkan, melalui berbagai kegiatan seperti lomba memasak olahan bandeng dan udang serta bazar UMKM perikanan, diharapkan muncul kreativitas baru dan peningkatan kualitas produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

    Pemkab Sidoarjo, lanjutnya, berkomitmen terus mendukung pelaku usaha perikanan melalui pembinaan, fasilitasi, serta penguatan akses pemasaran.

    “Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan sektor perikanan yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Mari jadikan festival ini sebagai ruang kebersamaan untuk saling belajar, mendukung, dan tumbuh bersama. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk menggerakkan perekonomian petani tambak. Ke depan, pelaksanaan festival bisa ditutup pada malam hari agar UMKM memiliki waktu lebih maksimal melayani masyarakat,” terangnya.

    Pada kesempatan tersebut, H. Subandi juga menyoroti peran perbankan dalam mendukung UMKM perikanan. Ia menyampaikan bahwa Pemkab Sidoarjo memiliki program Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) dengan bunga ringan, yakni 0,2 persen melalui Bank Delta Artha dan KUR 6 persen melalui Bank Jatim.

    “Saya titipkan UMKM Sidoarjo kepada Bank Jatim dan Bank Delta Artha agar petani tambak bisa berkoordinasi dan mendapatkan dukungan permodalan yang optimal. Pemerintah akan terus hadir memberikan pelayanan terbaik,” imbuhnya.

    H. Subandi juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian tambak di wilayah Sidoarjo yang rawan terdampak rob, terutama saat musim hujan. “Jangan sampai petani tambak mengalami gagal panen akibat kondisi lingkungan. Kita harus bersama-sama menjaga keberlanjutan sektor perikanan agar petani tetap untung dan ekonomi daerah terus tumbuh,” tambah bupati.

    Masih menurut H. Subandi, Festival Bandeng dan Udang tidak hanya digelar sekali, tetapi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan UMKM perikanan di Kabupaten Sidoarjo.

    Ia bahkan mengusulkan agar ke depan kegiatan lelang bandeng, seperti yang pernah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, dapat kembali digelar untuk meningkatkan kesejahteraan petani tambak.

    Adapun pemenang Lomba Memasak Olahan Bandeng dan Udang adalah:
    • Juara I: Kecamatan Taman
    • Juara II: Kecamatan Tarik
    • Juara III: Kecamatan Waru
    • Juara Harapan I: Kecamatan Balongbendo (isa/kun)

  • Pimpin PDIP Magetan, Diana Sasa Tegaskan Politik Harus Berpihak pada Ekonomi Harian Rakyat

    Pimpin PDIP Magetan, Diana Sasa Tegaskan Politik Harus Berpihak pada Ekonomi Harian Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) — Diana AV Sasa resmi memimpin DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan setelah ditetapkan dalam Konfercab yang digelar di Hotel Empire Palace Surabaya, Sabtu (20/12/2025).

    Sasa, sapaan lekatnya, menegaskan bahwa DPC PDI Perjuangan Magetan menetapkan sikap politik baru yang berlandaskan keberpihakan pada rakyat, penguatan ekonomi harian, serta perlindungan sosial dan lingkungan.

    “Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Magetan menunjukkan bahwa politik tidak boleh menjauh dari kehidupan sehari-hari rakyat. Sikap politik ini menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk bekerja, mendengar, dan berpihak,” ujar Sasa.

    Penegasan fokus ekonomi rakyat menjadi sorotan utama. Diana menyebut penurunan daya beli, ketahanan pasar tradisional, hingga persoalan petani dan UMKM harus direspons dengan kebijakan yang konkret dan terukur. “Orientasi kami adalah ekonomi harian rakyat, karena ukuran keberhasilan harus betul-betul dapat dirasakan masyarakat,” kata mantan aktivis PMII ini.

    Isu sosial dan kemanusiaan juga masuk prioritas. Sasa menilai perlindungan kelompok rentan dan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab moral yang harus dipenuhi struktur partai dan kader. “Keselamatan warga dan perlindungan sosial bukan opsi, tapi kewajiban,” tegasnya.

    Di bidang lingkungan, DPC PDIP Magetan mengambil posisi keras terhadap model pembangunan yang mengabaikan keselamatan warga. Sasa menegaskan bahwa krisis lingkungan seperti banjir dan longsor menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar tidak mengorbankan kelestarian alam. “Lingkungan hidup bukan diwariskan untuk rusak, tapi dijaga demi masa depan,” ucapnya.

    Sasa juga mewajibkan profesionalitas dan integritas kader, terutama bagi yang memegang jabatan publik. Generasi muda ditempatkan sebagai subjek strategis dalam demokrasi dan pembangunan daerah. “Kepercayaan publik tidak dibangun dari manuver sesaat, tetapi dari kerja konsisten dan dapat diuji,” tutupnya. [asg/kun]

  • Kadis PMD Magetan: Pengunduran Diri Kades Taji Belum Sah, Hanya Berupa Fotokopi

    Kadis PMD Magetan: Pengunduran Diri Kades Taji Belum Sah, Hanya Berupa Fotokopi

    Magetan (beritajatim.com) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Magetan, Eko Muryanto, menegaskan bahwa kabar pengunduran diri Kepala Desa Taji, Kecamatan Sukomoro, atas nama Sigit Supriyadi, hingga kini belum dapat ditindaklanjuti secara administratif.

    Eko menjelaskan, PMD Magetan baru menerima fotokopi surat pernyataan pengunduran diri pada Jumat (19/12/2025). Surat tersebut diterima tanpa pengantar resmi dan bukan dokumen asli.

    “Yang masuk ke meja saya hanya fotokopi surat pernyataan. Katanya diantar oleh Pak Carik (Sekretaris Desa), tapi karena hanya fotokopi dan tanpa pengantar resmi, secara administrasi kami belum bisa memproses,” ujar Eko, Sabtu (20/12/2025).

    Ia menyebut informasi pengunduran diri tersebut juga telah beredar luas di media sosial. Namun, menurutnya, dokumen formal tetap menjadi dasar utama dalam setiap tahapan pemerintahan desa.

    Eko menegaskan, surat pengunduran diri kepala desa dinyatakan sah apabila berbentuk asli serta disampaikan kepada bupati dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah itu, BPD wajib menggelar rapat dan melakukan klarifikasi sebelum mengusulkan pemberhentian kepada camat.

    “Alurnya jelas. Setelah surat asli diterima, BPD rapat, kemudian mengusulkan ke camat. Camat melakukan klarifikasi, lalu diteruskan ke bupati. Jika sudah dilengkapi berita acara rapat dan pengantar camat, barulah kami di PMD memproses,” jelasnya.

    Saat ini, lanjut Eko, pihaknya telah berkoordinasi dengan Plt Camat Sukomoro untuk mendalami kebenaran informasi tersebut. Hingga tahapan administrasi itu terpenuhi, PMD belum dapat mengambil keputusan.

    “Selama belum ada surat pemberhentian dari bupati, meskipun ada kabar pengunduran diri, yang bersangkutan tetap sah menjalankan tugas sebagai Kepala Desa,” tegasnya. [fiq/kun]