Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Fadli Zon: 43 Cagar Budaya dan Museum Terdampak Banjir Sumatera

    Fadli Zon: 43 Cagar Budaya dan Museum Terdampak Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan pemerintah sedang mendata situs cagar budaya dan museum yang mengalami kerusakan akibat bencana alam banjir dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatera sejak akhir November 2025.

    Pendataan tersebut dilakukan sebagai dasar penyusunan langkah rehabilitasi dan perlindungan warisan budaya nasional.

    “Pada tahap awal kami mencatat sekitar 43 cagar budaya dan museum yang terdampak. Namun jumlah itu terus bertambah dan saat ini diperkirakan mencapai sekitar 70 lokasi,” kata Fadli Zon di Jakarta, Minggu (14/12/2025).

    Ia menjelaskan objek yang terdampak mencakup cagar budaya tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional, termasuk masjid, gereja, makam bersejarah, serta museum.

    Kementerian Kebudayaan telah menyiapkan anggaran untuk melakukan intervensi awal berupa pembersihan dan perbaikan ringan setelah masa tanggap darurat bencana berakhir.

    Selain fokus pada pemulihan fisik bangunan, Kementerian Kebudayaan juga memberikan perhatian pada pelaku budaya dan juru pelihara cagar budaya yang terdampak.

    Fadli Zon menyebut pihaknya turut menggalang bantuan kemanusiaan yang mencapai sekitar Rp 1,5 miliar untuk kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian.

    “Cagar budaya bukan hanya bangunan, tetapi bagian dari identitas dan memori sejarah masyarakat. Karena itu pemulihannya menjadi bagian penting dari proses rehabilitasi pascabencana,” ujarnya dikutip dari Antara.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga menekankan pentingnya asesmen cepat dan terukur terhadap cagar budaya yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera.

    Ia menyebut, upaya ini krusial agar pemulihan situs budaya berjalan tepat sasaran dan terkoordinasi lintas pihak.

    Proses rehabilitasi akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek konservasi agar nilai historis dan keaslian cagar budaya tetap terjaga.

    Pemerintah pusat juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan komunitas setempat dalam proses pemulihan tersebut.

    Fadli Zon menambahkan, perlindungan cagar budaya di wilayah rawan bencana menjadi perhatian jangka panjang Kementerian Kebudayaan.

    “Termasuk melalui penguatan mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan agar dampak kerusakan dapat diminimalkan di masa mendatang,” katanya.

  • Tahun Baru dan Krisis Kesadaran Kita

    Tahun Baru dan Krisis Kesadaran Kita

    Tahun Baru dan Krisis Kesadaran Kita
    Pemerhati peristiwa sosial dan keagamaan
    Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
    MENJELANG
    pergantian tahun, ruang publik di Indonesia kembali dipenuhi hiruk-pikuk. Media sosial dipadati hitung mundur, pusat perbelanjaan menawarkan promo akhir tahun, sementara pemerintah daerah menyiapkan panggung hiburan dan pengamanan.
    Di tengah tekanan ekonomi, ketidakpastian global, dan kelelahan sosial pascapandemi,
    tahun baru
    hadir sebagai jeda yang dinanti—sebuah harapan singkat untuk melepaskan penat kolektif.
    Setiap pergantian tahun, wajah kota-kota di Indonesia nyaris seragam. Kembang api menghiasi langit, musik mengalun dari berbagai sudut, dan ruang publik dipenuhi kerumunan hingga larut malam. Tahun baru dirayakan sebagai pesta bersama, penanda jeda dari rutinitas dan kepenatan hidup sehari-hari.
    Dalam masyarakat yang kian kompetitif dan sarat tekanan, kebutuhan akan hiburan tentu tidak bisa disangkal. Ia menjadi katup pelepas yang wajar. Namun, di balik kemeriahan itu, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan secara jujur: apa yang sebenarnya kita rayakan?
    Pergantian angka pada kalender kerap diperlakukan seolah membawa harapan otomatis, seakan waktu akan menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Padahal, waktu bergerak netral. Ia tidak memilih, tidak menunggu, dan tidak memberi keringanan. Yang berubah—atau justru tidak berubah—adalah cara manusia memaknai dan mengelolanya.
    Di sinilah krisis kesadaran itu muncul. Kita tidak kekurangan perayaan, tetapi kekurangan perenungan. Budaya kita relatif akrab dengan seremoni, namun sering gagap dalam
    refleksi
    . Kita piawai menciptakan momen ramai, tetapi kurang tekun membangun kebiasaan evaluasi. Tahun baru pun lebih sering dipahami sebagai pesta kolektif, bukan sebagai kesempatan meninjau ulang arah hidup—baik secara personal maupun sebagai masyarakat.
    Ironisnya, dalam konteks Indonesia, krisis ini terjadi di tengah kekayaan tradisi reflektif. Dalam khazanah budaya dan keagamaan kita dikenal praktik muhasabah, tirakat, semedi, hingga laku prihatin. Semua mengajarkan nilai yang sama: perubahan menuntut kesadaran, pengendalian diri, dan kesabaran.
    Namun, di tengah arus budaya populer yang serba instan, tradisi perenungan itu kian terpinggirkan, tergantikan oleh euforia sesaat dan optimisme musiman. Akibatnya, pergantian tahun sering berlalu tanpa makna substantif. Resolusi disusun dengan penuh semangat, tetapi cepat dilupakan. Target hidup dipancang tinggi, sementara kebiasaan lama tetap dipelihara.
    Kita berharap perubahan besar, tetapi enggan memulai dari disiplin kecil: menghargai waktu, jujur pada proses, konsisten pada tanggung jawab. Tahun berganti, tetapi pola hidup dan cara kerja nyaris tak beranjak.
    Perlu ditegaskan, tahun baru tidak memiliki daya transformatif apa pun. Ia tidak mengubah individu, masyarakat, apalagi bangsa, hanya karena kalender bergeser. Perubahan hanya mungkin terjadi melalui kesadaran yang disertai ikhtiar nyata dan kerja panjang. Momentum pergantian tahun penting bukan karena sifatnya yang simbolik, melainkan karena ia memberi ruang jeda—kesempatan langka untuk berhenti sejenak, menilai arah, lalu memperbaiki langkah.
    Dalam kehidupan berbangsa, refleksi semacam ini menjadi semakin relevan. Berbagai persoalan—dari rendahnya etos kerja, rapuhnya integritas publik, hingga menurunnya kualitas relasi sosial—tidak akan selesai dengan optimisme seremonial. Ia menuntut pembaruan kesadaran yang berkelanjutan.
    Tanpa refleksi, kita berisiko mengulang kesalahan yang sama dari tahun ke tahun, hanya dengan kemasan waktu yang berbeda.
    Perayaan tahun baru
    tentu tidak perlu dilarang atau dipersoalkan secara berlebihan. Ia bagian dari dinamika sosial yang wajar. Namun, masyarakat yang sehat bukan hanya pandai merayakan, melainkan juga mampu bercermin.
    Pesta yang tidak diimbangi refleksi berisiko menjelma kebisingan kolektif—ramai di permukaan, tetapi hampa di kedalaman. Pada akhirnya, ukuran kemajuan hidup tidak ditentukan oleh seberapa meriah awal tahun disambut, melainkan oleh kualitas langkah-langkah yang diambil setelahnya.
    Tahun baru seharusnya tidak berhenti sebagai ritual tahunan, tetapi menjadi titik tolak pembaruan kesadaran. Tanpa itu, pergantian kalender hanyalah peristiwa rutin: datang, berlalu, dan dilupakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemulihan Infrastruktur Dasar Pascabanjir Sumatera Butuh Dana Rp 51 T

    Pemulihan Infrastruktur Dasar Pascabanjir Sumatera Butuh Dana Rp 51 T

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan untuk memulihkan infrastruktur dasar yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh butuh anggaran sekitar Rp 51 triliun. 

    Angka tersebut, kata AHY, keluar berdasarkan hitungan awal dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang diterimanya saat rapat beberapa hari lalu.

    “Itu diperlukan alokasi kurang lebih Rp 51 triliun untuk pembangunan kembali infrastruktur dasar, utamanya jalan dan jembatan, dan air bersih,” kata AHY di Lapangan Tembak Djamsuri Markas Parako I Pasgat, kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (14/12/2025).

    Menurut AHY, perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalanan memang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

    Hal tersebut dikarenakan akses darat menjadi salah satu penghubung utama berjalannya penyebaran logistik ataupun pengiriman alat berat untuk kepentingan pembangunan.

    “Tanpa jalur transportasi, maka bantuan logistik atau kemanusiaan seberapa besar pun akan sulit untuk didistribusikan secara cepat, padahal itu yang paling harus didahulukan,” kata AHY dikutip dari Antara.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga tengah mendata berapa jumlah rumah yang rusak ataupun hilang akibat diterjang banjir dan tanah longsor.

    Berdasarkan data yang diterima AHY dari Menteri Perumahan dan Permukiman Maruara Sirait, tercatat ada 112.000 unit rumah yang hancur ataupun rusak.

    “Kategorinya itu rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hanyut atau hilang,” kata AHY.

    AHY juga meminta kepada kementerian terkait untuk memetakan jenis-jenis kerusakan rumah tersebut karena pastinya biaya perbaikan per unit akan berbeda-beda.

    AHY memastikan, saat ini pihaknya sedang berupaya memulihkan infrastruktur dan ribuan rumah rusak tersebut.

    Beragam kolaborasi pun telah dilakukan, salah satunya dengan TNI AD melalui satgas jembatannya yang sudah membangun beberapa jembatan darurat di lokasi bencana.

    “Kita terus membangun sinergi dan kolaborasi tersebut, sehingga baik dari jajaran Kemenko Infrastruktur maupun dari TNI Polri itu bagus di lapangan dan sudah dibuktikan,” kata AHY.

    Dengan kolaborasi yang kuat antarinstansi dan kementerian, AHY yakin proses pemulihan pascabencana akan semakin cepat.

    Dia juga berharap masyarakat terus mendukung upaya pemerintah dalam memulihkan infrastruktur di wilayah bencana.

  • Perkap Nomor 10 Tahun 2025, Pengamat Intelijen Yakin Sudah Dikonsultasikan ke Presiden

    Perkap Nomor 10 Tahun 2025, Pengamat Intelijen Yakin Sudah Dikonsultasikan ke Presiden

    “Putusan MK mengatur prinsip-prinsip dasar profesionalisme dan netralitas Polri. Perkap ini justru hadir sebagai instrumen teknis internal untuk memastikan penugasan anggota Polri tetap berada dalam koridor hukum dan pengawasan negara,” imbuhnya.

    Dia menambahkan dalam praktik ketatanegaraan modern, regulasi internal lembaga penegak hukum merupakan hal yang lazim, selama tidak mengubah norma undang-undang dan tidak menabrak prinsip konstitusional.

    Amir menyebut framing yang menyebut Perkap ini sebagai ‘pembangkangan Kapolri’ terhadap Presiden Prabowo merupakan narasi yang dipaksakan dan berpotensi menyesatkan publik.

    Amir menekankan dalam sistem presidensial, Kapolri tidak berada di luar kendali Presiden. “Kapolri adalah pembantu Presiden di bidang keamanan. Secara struktural dan politik, mustahil Kapolri mengeluarkan kebijakan strategis tanpa sepengetahuan Presiden,” kata Amir.

    Dia menilai isu ini sengaja digulirkan untuk menciptakan kesan adanya retak hubungan antara Presiden dan Kapolri, sesuatu yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Polemik Perkap Nomor 10 Tahun 2025 sejatinya mencerminkan kontestasi tafsir hukum dan politik yang lebih luas.

    Di satu sisi, ada kekhawatiran publik terhadap potensi kembalinya dwifungsi aparat keamanan. Di sisi lain, negara membutuhkan fleksibilitas administratif untuk mengelola sumber daya aparat secara efektif.

    Dalam konteks ini, Perkap menjadi titik temu sekaligus titik benturan. Kritik yang muncul sebagian berangkat dari trauma sejarah dan kehati-hatian terhadap kekuasaan aparat. Namun, tanpa membaca secara utuh substansi dan mekanisme pengawasannya, kritik tersebut berisiko berubah menjadi opini normatif yang tidak berbasis fakta hukum.

  • Fadli Zon Luncurkan Buku Sejarah Indonesia, Meski Sebelumnya Menuai Pro-Kontra

    Fadli Zon Luncurkan Buku Sejarah Indonesia, Meski Sebelumnya Menuai Pro-Kontra

    Fadli Zon Luncurkan Buku Sejarah Indonesia, Meski Sebelumnya Menuai Pro-Kontra
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kebudayaan, Fadli Zon meluncurkan buku berjudul “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” di Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta, Minggu (14/12/2025).
    Dalam sambutannya,
    Fadli Zon
    menegaskan bahwa penulisan sejarah nasional merupakan bagian penting dari upaya negara merawat memori kolektif bangsa dan memperkuat jati diri Indonesia di tengah arus globalisasi.
    “Jadi memang (buku) ini ditulis oleh para ahlinya, yaitu sejarawan se-Indonesia. Yang tadi telah disebutkan, ada 123 penulis dari 34 perguruan tinggi se-Indonesia,” kata Fadli dalam sambutannya, Minggu.
    Fadli mengungkapkan bahwa pemerintah memfasilitasi para sejarawan untuk menulis buku sejarah.
    “Kalau sejarawan tidak menulis sejarah, lantas bagaimana kita merawat memori kolektif bangsa kita?” ujar dia.
    Menurut Fadli, hadirnya buku ini tidak terlepas dari dihidupkannya kembali Direktorat Sejarah di bawah Kementerian Kebudayaan, yang sebelumnya sempat tidak ada.
    Ia mengakui bahwa pembentukan kembali Direktorat Sejarah merupakan bagian dari perjuangan internal pemerintah saat pembentukan Kementerian Kebudayaan di era Presiden Prabowo Subianto.
    “Saya kira inilah tugas dari Direktorat Sejarah untuk melahirkan buku-buku sejarah. Jadi sejarawan banyak kerjaannya ini selama ada Direktorat Sejarah ini,” ungkap politikus Partai Gerindra ini.
    Sepuluh jilid buku sejarah tersebut mencakup perjalanan panjang Indonesia, mulai dari akar peradaban Nusantara, interaksi global, masa kolonial, pergerakan kebangsaan, hingga era Reformasi dan konsolidasi demokrasi sampai 2024.
    Fadli menegaskan bahwa buku sejarah ini bukan karya yang sempurna dan terbuka terhadap masukan serta kritik publik.
    Ia menilai hal itu wajar sebagai perbedaan pendapat dalam negara demokrasi.
    “Seringkali di mana berbagai tempat kita mengatakan sejarah itu penting, tetapi kita tahu di dalam proses penulisan ini cukup baik juga polemik. Ada yang minta juga menghentikan penulisan sejarah. Saya kira ini juga pendapat yang di era demokrasi ini wajar-wajar saja,” kata Fadli.
    Diberitakan sebelumnya, Fadli Zon menyebut, penulisan ulang sejarah dibutuhkan karena yang sudah ada, belum memuat tentang perjalanan bangsa termasuk buku-buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI).
    Meski demikian, dia mengatakan, proyek yang tengah dikerjakannya tetap mengambil bahan dari buku-buku SNI, seperti yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto dan Sartono Kartodirjo yang mulai terbit tahun 1974 dan terakhir terbit tahun 1984 dan dimutakhirkan datanya pada tahun 2008.
    “Selama 26 tahun ini, Indonesia tidak pernah menulis sejarah tentang perjalanan bangsa. Proyek penulisan sejarah 10 jilid ini dimulai dari prasejarah hingga awal pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Tapi, kami tidak menulis sejarah dari nol, namun melanjutkan apa yang tidak ditulis,” ujarnya, Selasa (24/6/2025).
    Bersamaan dengan itu, Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam
    Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia
    (AKSI) menolak penulisan ulang sejarah yang digagas pemerintah.
    Alasannya, AKSI menilai proyek itu adalah sarana untuk merekayasa masa lalu dengan menggunakan tafsir tunggal dari pemerintah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polda Metro Jaya Terima Laporan Ujaran Rasis Resbob

    Polda Metro Jaya Terima Laporan Ujaran Rasis Resbob

    Jakarta, Beritasatu.com – Seorang kreator konten YouTube bernama Adimas Firdaus, yang dikenal publik dengan nama Resbob, harus menjalani proses hukum akibat ujarannya yang dinilai merendahkan suku Sunda.

    Resbob kini dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran tersebut. Laporan tersebut masuk setelah pernyataan Resbob di ruang publik yang viral sejak 10 Desember 2025 itu menuai reaksi dan dianggap berpotensi menyinggung unsur suku.

    Kepastian adanya laporan itu dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. Ia menyampaikan, laporan resmi telah diterima kepolisian dan tercatat sejak 12 Desember 2025.

    “Benar, kami menerima laporan terkait yang bersangkutan (Resbob),” ujar Budi kepada wartawan, pada Minggu (14/12/2025).

    Dalam laporan tersebut, Resbob disangkakan melanggar sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, pelapor juga mencantumkan Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP, serta Pasal 156 huruf A KUHP yang berkaitan dengan dugaan pernyataan bernuansa kebencian.

    Saat ini, laporan tersebut masih berada pada tahap awal penanganan. Pihak kepolisian menyebutkan berkas perkara akan segera dialihkan untuk ditangani oleh unit yang berwenang.

    “Prosesnya masih awal dan akan diteruskan ke Direktorat Siber untuk pendalaman lebih lanjut,” jelas eks Kapolres Malang kota ini.
     

  • Cek Sekolah Rakyat di Probolinggo, Mensos Fokus Sensorik Anak

    Cek Sekolah Rakyat di Probolinggo, Mensos Fokus Sensorik Anak

    Probolinggo, Beritasatu.com – Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau proses pembelajaran siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 Probolinggo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur.

    Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah rakyat tersebut berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

    Dalam peninjauannya, Gus Ipul memastikan berbagai kendala teknis yang sebelumnya sempat muncul, mulai dari pasokan air bersih, kelistrikan, hingga keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, telah ditangani secara optimal.

    Menurutnya, keberhasilan mengatasi kendala tersebut merupakan hasil kerja sama solid seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pengelola sekolah, hingga tenaga pendidik.

    “Ini kerja samanya luar biasa. Kendala-kendala yang ada bisa diatasi bersama. Semoga ke depan terus membaik,” ujar Menteri Syaifullah Yusuf kepada wartawan, Minggu (14/12/2025).

    Selain meninjau fasilitas sekolah, Gus Ipul juga mengamati perkembangan hasil belajar siswa. Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada perkembangan sensorik dan motorik anak.

    Ia turut memperhatikan kedisiplinan siswa, kemampuan menyerap materi pembelajaran, serta pembentukan karakter melalui kegiatan baris-berbaris yang menanamkan nilai disiplin, kerja sama, dan kekompakan.

    Syaifullah Yusuf mengungkapkan, hingga saat ini program Sekolah Rakyat telah hadir di 166 titik di berbagai daerah di Indonesia. Ke depan, program tersebut diharapkan dapat tersedia di setiap kota dan kabupaten.

    Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

    Khusus di Kota Probolinggo, Gus Ipul menilai pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan cukup baik. Proses adaptasi antara siswa, kepala sekolah, dan guru berlangsung positif sehingga tercipta interaksi yang harmonis.

    “Secara umum sudah bisa berjalan dengan baik. Evaluasi terus kita lakukan, baik harian maupun mingguan,” tambahnya.

    Ia berharap, para siswa dapat segera menempati gedung sekolah permanen agar proses pembelajaran semakin optimal dan berkelanjutan.

    Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Aminuddin menyampaikan, pada tahun depan sekolah rakyat di Kota Probolinggo direncanakan akan menambah empat rombongan belajar (rombel) dengan total 100 siswa.

    “Penambahan akan dilakukan sambil menunggu rampungnya pembangunan gedung sekolah permanen,” ungkapnya.

    Pembangunan gedung permanen tersebut saat ini masih dalam tahap pengerjaan dan berlokasi di Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih.

    Meski terdapat lima siswa yang mengundurkan diri dari total peserta didik, Aminuddin menegaskan secara keseluruhan program Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo tetap berjalan baik.

    “Program ini secara umum berjalan lancar dan terus kami evaluasi agar semakin optimal,” pungkasnya.

  • Akankah Semua Anggota Komisi XI DPR 2019-2024 Jadi Tersangka Korupsi CSR?

    Akankah Semua Anggota Komisi XI DPR 2019-2024 Jadi Tersangka Korupsi CSR?

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam akan memproses hukum seluruh anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024 yang terbukti menerima dana program sosial (PS) atau corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan, semua penerima dana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, sama seperti dua rekan mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

    “Semua anggota Komisi XI yang menerima dana dari BI dan OJK harus mempertanggungjawabkan secara hukum seperti dua orang anggota Komisi XI yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Tanak melalui pesan singkat, Jumat (12/12/2025).

    Saat ini, KPK masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik dari internal BI, OJK, maupun anggota Komisi XI lainnya. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan penyidikan dikembangkan berdasarkan keterangan saksi dan temuan persidangan.

    “Penyidik mendalami dan meminta keterangan para anggota DPR khususnya Komisi XI untuk memastikan apakah program PS BI dan OJK digunakan sebagaimana mestinya atau ada dugaan penyimpangan seperti yang dilakukan ST dan HG,” jelas Budi.

    KPK sebelumnya telah menetapkan dua anggota Komisi XI DPR, Satori dan Heri Gunawan, sebagai tersangka. Keduanya diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 28,38 miliar, yakni Rp 15,8 miliar untuk Heri dan Rp 12,52 miliar untuk Satori yang tidak sesuai peruntukan. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti pembangunan rumah, bisnis, pembelian tanah, kendaraan, hingga pembangunan showroom.

    Selain anggota dewan, KPK juga menelusuri potensi penyimpangan di internal BI dan OJK sebagai pemilik anggaran. Pemeriksaan mencakup keseluruhan proses, mulai dari perencanaan, penyusunan RAB, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban dana.

    Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 B UU Tipikor dan UU TPPU. KPK memastikan akan menindak semua pihak yang terbukti terlibat dalam kasus penyimpangan dana publik ini.

  • Waspada Ancaman Megathrust, Ini Daftar 14 Zona Merah Indonesia

    Waspada Ancaman Megathrust, Ini Daftar 14 Zona Merah Indonesia

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui dokumen Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2024 merilis pembaruan yang menyoroti keberadaan 14 zona megathrust di Indonesia yang diklasifikasikan sebagai “zona merah”.

    Pembaruan ini mengindikasikan meningkatnya potensi terjadinya gempa besar beserta ancaman tsunami di kawasan-kawasan tersebut.

    Para pakar menegaskan bahwa perubahan dalam peta ini bukan sekadar penambahan lokasi semata, melainkan mencerminkan pergeseran distribusi potensi gempa. Kondisi tersebut menuntut peningkatan kewaspadaan serta langkah mitigasi yang lebih menyeluruh.

    Jika dibandingkan dengan peta tahun 2017 yang mencatat 13 zona megathrust, edisi 2024 menambahkan satu zona baru sehingga totalnya menjadi 14.

    Bertambahnya zona ini menjadi peringatan bahwa daerah yang sebelumnya dinilai relatif aman perlu meninjau ulang kesiapan menghadapi bencana, mulai dari penguatan infrastruktur hingga peningkatan kesadaran masyarakat.
     

    Terdapat zona megathrust Jawa dengan potensi gempa berkekuatan maksimal 9,1. Beberapa zona tercatat memiliki potensi gempa hingga 8,9, seperti Enggano dan Mentawai-Pagai.

    Berikut ini daftar 14 zona Megathrust dan potensi maksimal magnitude:

    1. Zona Megathrust Aceh-Andaman potensi gempa dengan magnitudo maksimal 9,2.

    2. Zona Megathrust Nias-Simelue potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,7.

    3. Zona Megathrust Batu potensi gempa dengan magnitudo maksimal 7,8.

    4. Zona Megathrust Mentawai-Siberut potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

    4. Zona Megathrust Mentawai-Pagai potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

    6. Zona Megathrust Enggano potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

    7. Zona Megathrust Jawa potensi gempa dengan magnitudo maksimal 9,1.

    8. Zona Megathrust Jawa bagian barat potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

    9. Zona Megathrust Jawa bagian timur potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

    10. Zona Megathrust Sumba potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

    11. Zona Megathrust Sulawesi Utara potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,5.

    12. Zona Megathrust Palung Cotobato potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,3.

    13. Zona Megathrust Filipina Selatan potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,2.

    14. Zona Megathrust Filipina Tengah potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,1.
     
    Kapan Megathrust terjadi?

    Terkait soal kapan perkiraan gempa Megathrust terjadi, BMKG belum memiliki informasi pasti. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut pihaknya terus membicarakan isu ini agar masyarakat bersiap menghadapi efek dari megathrust di Indonesia.

    Pembahasan mengenai isu Megathrust dianggap penting untuk memberikan edukasi, persiapan, dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat.

    “Sebetulnya isu Megathrust itu bukan isu yang baru. Itu isu yg sudah sangat lama. Tapi kenapa BMKG dan beberapa pakar mengingatkan? Tujuannya adalah untuk ‘ayo, tidak hanya ngomong aja, segera mitigasi (tindakan mengurangi dampak bencana),” ujar Dwikorita.

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui dokumen Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2024 merilis pembaruan yang menyoroti keberadaan 14 zona megathrust di Indonesia yang diklasifikasikan sebagai “zona merah”.
     
    Pembaruan ini mengindikasikan meningkatnya potensi terjadinya gempa besar beserta ancaman tsunami di kawasan-kawasan tersebut.
     
    Para pakar menegaskan bahwa perubahan dalam peta ini bukan sekadar penambahan lokasi semata, melainkan mencerminkan pergeseran distribusi potensi gempa. Kondisi tersebut menuntut peningkatan kewaspadaan serta langkah mitigasi yang lebih menyeluruh.

    Jika dibandingkan dengan peta tahun 2017 yang mencatat 13 zona megathrust, edisi 2024 menambahkan satu zona baru sehingga totalnya menjadi 14.
     
    Bertambahnya zona ini menjadi peringatan bahwa daerah yang sebelumnya dinilai relatif aman perlu meninjau ulang kesiapan menghadapi bencana, mulai dari penguatan infrastruktur hingga peningkatan kesadaran masyarakat.
     

     
    Terdapat zona megathrust Jawa dengan potensi gempa berkekuatan maksimal 9,1. Beberapa zona tercatat memiliki potensi gempa hingga 8,9, seperti Enggano dan Mentawai-Pagai.
     
    Berikut ini daftar 14 zona Megathrust dan potensi maksimal magnitude:
     
    1. Zona Megathrust Aceh-Andaman potensi gempa dengan magnitudo maksimal 9,2.
     
    2. Zona Megathrust Nias-Simelue potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,7.
     
    3. Zona Megathrust Batu potensi gempa dengan magnitudo maksimal 7,8.
     
    4. Zona Megathrust Mentawai-Siberut potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.
     
    4. Zona Megathrust Mentawai-Pagai potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.
     
    6. Zona Megathrust Enggano potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.
     
    7. Zona Megathrust Jawa potensi gempa dengan magnitudo maksimal 9,1.
     
    8. Zona Megathrust Jawa bagian barat potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.
     
    9. Zona Megathrust Jawa bagian timur potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.
     
    10. Zona Megathrust Sumba potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.
     
    11. Zona Megathrust Sulawesi Utara potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,5.
     
    12. Zona Megathrust Palung Cotobato potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,3.
     
    13. Zona Megathrust Filipina Selatan potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,2.
     
    14. Zona Megathrust Filipina Tengah potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,1.
     

    Kapan Megathrust terjadi?

    Terkait soal kapan perkiraan gempa Megathrust terjadi, BMKG belum memiliki informasi pasti. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut pihaknya terus membicarakan isu ini agar masyarakat bersiap menghadapi efek dari megathrust di Indonesia.
     
    Pembahasan mengenai isu Megathrust dianggap penting untuk memberikan edukasi, persiapan, dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat.
     
    “Sebetulnya isu Megathrust itu bukan isu yang baru. Itu isu yg sudah sangat lama. Tapi kenapa BMKG dan beberapa pakar mengingatkan? Tujuannya adalah untuk ‘ayo, tidak hanya ngomong aja, segera mitigasi (tindakan mengurangi dampak bencana),” ujar Dwikorita.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Mekomdigi Sebut Pemulihan Jaringan Komunikasi di Deli Serdang Capai 97,8 Persen

    Mekomdigi Sebut Pemulihan Jaringan Komunikasi di Deli Serdang Capai 97,8 Persen

    Mekomdigi Sebut Pemulihan Jaringan Komunikasi di Deli Serdang Capai 97,8 Persen
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, akses komunikasi di Provinsi Sumatera Utara, hampir sepenuhnya pulih usai banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut.
    Per Sabtu (13/12/2025), sebanyak 4.273 dari 4.368 menara BTS atau 97,8 persen telah kembali beroperasi. Hal ini memungkinkan warga mengakses informasi darurat dan berkomunikasi dengan keluarga.
    “Dengan pemulihan mencapai 97,8 persen, masyarakat Sumatra Utara dapat kembali memperoleh informasi penting dan menghubungi keluarga,” kata Meutya saat menghadiri zikir akbar dan doa bersama warga terdampak banjir di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, melansir keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).
    Meutya menyampaikan bahwa pemulihan jaringan menjadi kebutuhan mendesak dalam situasi bencana. Oleh karena itu,
    Kemkomdigi
    akan memastikan pemulihan layanan komunikasi di wilayah terdampak banjir akan terus dilakukan hingga kondisi benar-benar stabil.
    Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kemkomdigi menyalurkan bantuan berupa 6,5 ton paket beras, minyak, dan biskuit kepada 2.000 warga Kecamatan Sunggal.
    “Selain bantuan barang, kami juga menyediakan posko bersama berupa media center serta posko layanan psikososial untuk memulihkan keceriaan anak-anak,” kata Meutya.
    Kegiatan juga diisi dengan pembacaan doa bersama yang dipimpin oleh Ustaz Maulana dan diikuti masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan pemerintah daerah.
    Meutya mengajak masyarakat untuk tetap saling peduli dan menguatkan.
    “Setiap ada ujian pasti ada kemudahan. Karena itu kita semua harus saling bantu dan saling mendoakan,” ujar Meutya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.