Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Ketua DPR RI Soroti Kasus MinyaKita: BPOM Perlu Terlibat

    Ketua DPR RI Soroti Kasus MinyaKita: BPOM Perlu Terlibat

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus kecurangan distribusi MinyaKita, mulai dari pengurangan takaran hingga adanya peredaran MinyaKita palsu di pasaran. 

    Puan menilai adanya praktik oplosan hingga pengurangan takaran MinyaKita terjadi karena kurangnya pengawasan.

    “Kasus pengurangan takaran dan pemalsuan MinyaKita harus menjadi pelajaran agar pengawasan produk pangan semakin ditingkatkan sehingga tidak berujung pada penyalahgunaan yang merugikan rakyat,” kata Puan, Jumat, 14 Maret 2025.

    “Jika pemerintah tidak segera bertindak tegas dan melakukan perbaikan sistem pengawasan, maka kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan akan semakin menurun,” lanjutnya.

    Puan pun meminta pihak penegak hukum untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kasus kecurangan distribusi MinyaKita. Dia juga ingin keadilan bagi kebutuhan masyarakat dijunjung tinggi dan mendorong penegak hukum untuk mengusut seluruh rantai distribusi yang memungkinkan praktik kecurangan terjadi.

    “Jika hanya pelaku di tingkat bawah yang dijerat, sedangkan pihak yang lebih besar lolos dari tanggung jawab, maka keadilan tidak akan benar-benar ditegakkan,” tuturnya.

    Untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi, Puan juga meminta Komisi IX DPR RI yang bermitra dengan BPOM agar ikut terlibat dalam pengawasan dan inspeksi secara berkala. Peredaran MinyaKita palsu dikhawatirkan akan berdampak kepada kesehatan masyarakat.

    “BPOM harus meningkatkan pengawasan dan inspeksi berkala terhadap produk pangan di semua lini produksi dan distribusi. Termasuk harus juga dicek merek-merek minyak goreng lainnya. Dan tentunya DPR akan ikut serta mengawasi demi memastikan masyarakat tidak dirugikan lagi,” tuturnya.

    Selain itu, Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan diingatkan untuk membuat sistem pemantauan yang lebih transparan. Dengan begitu, kata Puan, setiap rantai distribusi produk bersubsidi dapat diawasi dengan ketat.

    “Sistem pengawasan harus diperkuat untuk mengantisipasi praktik-praktik penipuan yang merugikan masyarakat sebagai konsumen,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tak Sesuai karena Diadakan Tertutup

    Tak Sesuai karena Diadakan Tertutup

    PIKIRAN RAKYAT – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak pembahasan tertutup Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Hotel Fairmont, Jakarta pada Sabtu, 15 Maret 2025.

    Para perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta pembahasan RUU TNI oleh panitia kerja (panja) dilakukan terbuka.

    Hal ini disampaikan salah satu anggota koalisi, Andrie Yunus sekaligus Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

    “Pembahasan ini tidak sesuai karena diadakan tertutup,” kata Andrie Yunus saat menerobos masuk ke ruang rapat panja seperti dikutip dari Antara.

    Kronologi

    Andrie Yunus menilai, pembahasan tertutup RUU TNI tak sesuai dengan komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik.

    Aspirasi disampaikan 3 orang perwakilan koalisi yang mendadak menerobos memasuki ruang rapat panja. Namun, para perwakilan tersebut langsung ditarik ke luar ruang rapat oleh pihak pengamanan rapat.

    Para perwakilan koalisi tetap menyerukan aspirasinya ketika berada di luar ruangan, usai ditarik ke luar ruang rapat.

    Menurutnya RUU TNI mengandung berbagai pasal bermasalah, yang mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia secara substansi.

    Ia mengatakan agenda revisi UU TNI berpotensi melemahkan profesionalisme militer dan mengembalikan Dwifungsi TNI, sehingga militer aktif akan bisa menduduki berbagai jabatan sipil.

    Perluasan penempatan TNI aktif pada jabatan sipil tak sesuai prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah.

    Hal tersebut seperti menguatkan dominasi militer di ranah sipil, pembuatan kebijakan, dan loyalitas ganda.

    Rancangan Rampung 40 Persen

    Panja RUU TNI meliputi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sudah merampungkan pembahasan 40 persen dari 92 DIM RUU TNI.

    Menurut anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, pembahasan RUU TNI sudah dilakukan sejak Jumat, 14 Maret 2025 dan masih akan berlangsung hingga hari ini Minggu, 16 Maret 2025.

    “Kemarin lebih banyak dibahas intens itu tentang umur, masa pensiun, kemudian dibicarakan juga dihitung variabel bagaimana kalau bintara, tamtama, pensiun umur sekian, dan sebagainya,” kata Hasanuddin saat ditemui sebelum rapat panja di Jakarta pada Sabtu, 15 Maret 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Banjir Ancam 11 Juta Warga Jakarta, Pemerintah Harus Tegas Hentikan Penerbitan Izin

    Banjir Ancam 11 Juta Warga Jakarta, Pemerintah Harus Tegas Hentikan Penerbitan Izin

    PIKIRAN RAKYAT – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor sedang mengambil langkah strategis untuk menangani masalah perizinan dan dampak banjir yang sering terjadi. Hal ini disampaikan saat ia melakukan survei di Bogor Selatan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq serta Menteri Koordinator Pangan Zulfikli Hasan, pada Kamis (6/3/2025).

    Rudy menjelaskan, beberapa menteri yang hadir melakukan survei di sejumlah lokasi di Kabupaten Bogor.

    Banjir mengepung Kota Bekasi pada Selasa, 4 Maret 2025.

    “Beberapa hari lalu, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Peraturan Bupati telah mencabut pendelegasian kewenangan terkait beberapa perizinan yang sebelumnya diserahkan ke masing-masing SKPD. Kini kewenangan ini dikembalikan ke Kepala Daerah untuk dievaluasi bersama,” ungkap Rudy.

    Ia menambahkan bahwa kebijakan ini bertujuan menghentikan sementara penerbitan izin agar evaluasi bisa dilakukan lebih cermat.

    Rudy juga menyatakan bahwa rapat koordinasi dengan pihak terkait sedang digelar untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut bagi lokasi-lokasi yang telah disurvei.

    “Kita ingin memastikan kebijakan yang ada selaras dengan langkah pemerintah pusat, sekaligus mengevaluasi seluruh kebijakan yang berlaku,” kata Rudy.

    Tindak yang langgar aturan

    Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindak bangunan yang melanggar aturan. “Kami akan mengevaluasi dan mengoreksi tata ruang serta menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas perubahan fungsi lahan yang terjadi,” tegasnya.

    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan adanya indikasi pidana terkait dampak lingkungan akibat aktivitas di daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menuntut pertanggungjawaban pidana atas kerugian akibat banjir serta menyelidiki dampak pembangunan yang menyebabkan bencana tersebut.

    “Ini sudah terjadi berulang kali. Alam telah mengkalibrasi, dan jika kita terus melanggar aturan, bencana seperti ini akan terus terjadi, bahkan bisa menelan korban jiwa,” terangnya.

    Menurutnya, analisis mendalam sedang dilakukan terkait penggunaan lahan di kawasan hulu DAS Ciliwung, yang mencakup 15.000 hektar dari total 38.500 hektar wilayah DAS. Saat ini, segmen hulu menjadi perhatian utama karena perubahan tata ruang yang tidak sesuai peruntukan.

    Lintas pemerintah

    Menteri Koordinator Pangan, Zulfikli Hasan, menambahkan bahwa langkah korektif ini melibatkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta kementerian terkait.

    Dalam prosesnya, pemerintah juga akan mempertimbangkan kondisi kawasan kritis dan memastikan setiap langkah tidak membebani satu pihak saja.

    “Pemerintah pusat, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, meminta kami terus bekerja keras. Kami tidak boleh lelah, karena bencana ini berdampak langsung pada lebih dari 11 juta penduduk Jakarta. Jika kawasan ini tidak segera diamankan, korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar bisa terjadi,” imbuhnya.

    Pemerintah Kabupaten Bogor bersama pemerintah pusat berkomitmen mengevaluasi tata ruang dan perizinan di kawasan DAS Ciliwung.

    Penyegelan bangunan ilegal dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang akan dilakukan untuk mencegah bencana lebih lanjut. Pemerintah juga akan melibatkan semua pihak terkait untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Banjir Terparah di Jabodetabek dalam 6 Bulan Terakhir, 2 Daerah Ini Jadi Bulan-bulanan

    Banjir Terparah di Jabodetabek dalam 6 Bulan Terakhir, 2 Daerah Ini Jadi Bulan-bulanan

    PIKIRAN RAKYAT – Banjir di awal Maret ini seakan mengagetkan banyak pihak, terutama kepala daerah yang baru saja menyelesaikan retret di Magelang, Jawa Tengah. Gubernur Jakarta, Wali Kota Bekasi, Bupati Bogor, Bupati Bekasi hingga Bupati Karawang seakan diuji hasil pendidikan di Magelang selama satu minggu. 

    Meski begitu, daerah-daerah langganan banjir seakan sudah bersiap menghadapi bencana musiman tersebut kala hujan dengan intensitas tinggi datang. Benar saja, Jakarta, Bogor, dan Bekasi menjadi daerah yang paling sibuk di awal Ramadhan ini karena harus berjibaku berpuasa di tengah musibah banjir. 

    Bogor yang berlokasi di hulu terdampak 18 738 rumah yang terendam banjir. Sementara Bekasi di hilir terdampak 16.908 rumah yang terendam akibat banjir. 

    INFOGRAFIS – Meski bulan Maret ini banjir terasa parah, namun bulan November 2024 menjadi bulan terparah dengan sebaran daerah terluas di Jabodetabek yang terdampak banjir.

    Meski bulan Maret terasa berat, banjir dengan sebaran dampak terluas justru terjadi di November 2024 dengan 25 kasus. Bulam Maret ini sudah tercatat dalam data Geoportal Data Bencana Indonesia sebanyak 12 kasus dan semoga tidak bertambah.  

    INFOGRAFIS – Hujan dengan intensitas tinggi jadi penyebab tertinggi banjir di Jabodetabek.

    Sebaran penyebab banjir kemarin memang paling banyak karena hujan berintensitas tinggi yang terjadi di banyak daerah. Namun sayangnya, hujan dengan intensitas tinggi tidak pernah jadi pembelajaran penting bagi regulator maupun masyarakat sendiri. 

    Bendungan Ciawi dan Sukamahi di daerah Bogor belum mampu menahan banjir di hulu sehingga daerah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi terdampak intensitas hujan besar di Bogor. 

    Semoga bencana banjir dapat diantisipasi lebih baik ke depannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pertamina Peduli Salurkan Bantuan ke Warga Terdampak Banjir di Jakarta Selatan

    Pertamina Peduli Salurkan Bantuan ke Warga Terdampak Banjir di Jakarta Selatan


    PIKIRAN RAKYAT –     Bencana alam banjir yang melanda Jabodetabek di beberapa lokasi diakibatkan meluapnya aliran sungai karena hujan lebat, salah satunya di Kelurahan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan. Debit air yang meluap dari aliran Sungai Ciliwung tersebut, mulai dari hari Selasa, 4 Maret 2025 mengharuskan warga mengungsi ke GOR Pengadegan yang berlokasi di Jalan Pengadegan Timur I RT 02/01, Kelurahan Pengadegan, Jakarta.

    PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Peduli menyerahkan bantuan untuk warga di GOR Pengadegan berupa air minum, perlengkapan bayi, perlengkapan kebersihan, selimut, tempat tidur, makanan dan minuman instan (roti, biskuit, dan susu). Penyerahan bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Senior Officer II CSR Pertamina, Reno Fri Daryanto dan tim Bazma Pertamina kepada Koordinator Pengungsian GOR Pengadegan, Romlah, pada Kamis, 6 Maret 2025.

    VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa bantuan Pertamina Peduli sebagai bentuk bahwa BUMN hadir untuk meringankan kondisi masyarakat terdampak.

    Foto: Pertamina

    “Pertamina terus berupaya hadir dan membantu masyarakat untuk menangani dampak banjir dan memastikan keselamatan para pengungsi,” ujar Fadjar.

    Ia menambahkan, peninjauan yang dilakukan Pertamina untuk memastikan kondisi para pengungsi serta menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak. Pertamina akan terus melihat perkembangan situasi di lapangan dan menyalurkan bantuan kepada warga secara berkala di berbagai wilayah terdampak.

    Koordinator Pengungsi Posko, Romlah, menyampaikan, bantuan yang telah diterima akan didata terlebih dahulu untuk didistribusikan kepada masyarakat yang dianggap lebih membutuhkan, seperti lansia dan anak-anak.

    “Akan kami lihat siapa saja yang akan menjadi prioritas penerima bantuan, yang pasti lansia dan anak-anak,” ungkap Romlah.

    Senada dengan Romlah, Zulkarnaen salah satu warga yang mengungsi menyampaikan bahwa bantuan ini akan dikondisikan kepada skala prioritas yang membutuhkan. Ia juga menyampaikan jika bantuan yang paling dibutuhkan saat ini yakni peralatan kebersihan dan cairan disinfektan untuk membersihkan rumah dari sisa-sisa banjir.

    “Kalau untuk makanan, alhamdulillah, kebutuhan warga sudah terpenuhi. Saat ini yang dibutuhkan yaitu perlengkapan kebersihan untuk membereskan lumpur bawaan dari banjir tersebut,” ungkap Zul.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gelombang PHK Industri Perhotelan, Pemerintah Dimita Beri Solusi

    Gelombang PHK Industri Perhotelan, Pemerintah Dimita Beri Solusi

    PIKIRAN RAKYAT – Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) meminta pemerintah memberikan solusi terhadap industri perhotelan yang mulai terdampak efisiensi anggaran yang diberlakukan. Pemotongan anggaran pemerintah berdampak jangka panjang dan luas, bukan hanya di sektor restoran maupun perhotelan.

    “Kami menyayangkan pemerintah mengeluarkan aturan itu tanpa melihat dampaknya di sejumlah sektor, bukan hanya perhotelan,” kata Ketua Umum Asparnas Ngadiman Sudiaman dalam keterangan, di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

    Dia mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden berdampak pada operasional hotel dan menimbulkan potensi kerugian yang tidak sedikit.

    “Dari Januari dan Februari ini, penurunan omzet mencapai rata-rata 30 persen dibandingkan tahun lalu. Bulan Maret, saat masuk bulan puasa, biasanya lebih sepi lagi,” katanya.

    Diungkapkan, pihaknya belum menghitung pasti berapa besar potensi kehilangan pendapatan secara keseluruhan, namun beberapa hotel dan perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata mulai melakukan efisiensi dengan pengurangan karyawan secara bertahap.

    Ngadiman menambahkan, pada 2024 rata-rata okupansi turun hampir mencapai 20 persen dibandingkan 2023 sehingga dirasakan memukul pengusaha hotel, hiburan, serta restoran. Bahkan di beberapa daerah banyak usaha sudah tutup.

    Dia mencontohkan pada Desember 2024 di Bali yang biasanya ramai pengunjung banyak hunian turun sampai 30 persen bahkan hingga 50 persen. “Ini menandakan daya beli rendah dari masyarakat dan turis global yang juga menurun datang ke Indonesia,” katanya.

    Setoran pajak hotel

    Ilustrasi hotel.

    Selain okupansi hunian hotel, lanjutnya, efisiensi anggaran juga berdampak terhadap setoran pajak hotel kepada pemerintah dan perusahaan. “Karena pengurangan anggaran untuk meeting dan perjalanan dinas tentu akan mengurangi omzet dari pengusaha hotel, airlines, restoran, dan UMKM lainnya,” katanya.

    Meskipun demikian, Ngadiman mendukung jika kebijakan efisiensi anggaran pemerintah soal pembatasan larangan perjalanan dinas ditujukan untuk ke luar negeri.

    “Tapi, untuk dalam negeri jangan karena uangnya, kan berputar di Indonesia dan menggerakkan perekonomian nasional,” ujarnya.

    Jika pemerintah tidak spending dan swasta juga lesu, lanjutnya, dikuatirkan industri perhotelan akan mati sehingga terpaksa melakukan efisiensi dan PHK (pemutusan hubungan kerja) karena tidak ada strategi lain. “Kami minta, pemerintah beri kita solusi agar kami semua bisa bertahan,” katanya.

    Jika tidak melakukan PHK, tambahnya, hal yang bisa dilakukan yakni mengurangi jam kerja karyawan atau hari kerja agar gaji disesuaikan.

    Di tempat terpisah, Ketua Umum Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Arya Pering Arimbawa mengatakan, gelombang PHK massal mulai menerpa industri perhotelan imbas kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto.

    Dikatakan, dengan kebijakan efisiensi, hotel otomatis harus menekan biaya operasional, termasuk gaji pegawai. “Pasti mengurangi lagi tenaga kerja. Langkah awalnya tadi, tenaga harian atau tenaga casual. Dan nantinya pasti menjadi unpaid leave beberapa karyawan,” ujar Arya.

    IHGMA yang menaungi sekitar 1.000 hotel dari Aceh hingga Papua menggelar survei dengan sampel 315 hotel untuk mengetahui dampak efisiensi anggaran terhadap perhotelan.

    Hasilnya, para pengusaha hotel bintang tiga mengaku pendapatan turun hingga 100 persen. Hotel bintang empat terdampak dengan pendapatan menurun sampai 60 persen.

    Wakil Ketua Umum IHGMA Garna Sobhara Swara menambahkan, ini terutama pada bintang empat yang melaporkan potensi kerugian lebih dari Rp3 miliar per hotel selama efisiensi dilakukan, per satu hotel.

    Garna mengatakan kerugian itu merembet ke berbagai hal. Misalnya, hotel-hotel mengurangi pembelian pasokan dari ratusan supplier, mulai dari bahan makanan hingga keperluan hotel. Gelombang PHK akan membesar bila efisiensi anggaran dilanjutkan

    “Jika kondisi tidak membaik, mempertimbangkan PHK secara umum, jumlah karyawan terdampak bisa berkisaran kurang lebih 10 sampai dengan 50 orang di hotel menengah atau lebih banyak lagi di hotel yang lebih besar,” ucapnya.

    Pemerintah diharapkan cari solusi

    IHGMA berharap pemerintah mau duduk bareng para pengusaha hotel untuk menyikapi hal ini. Mereka ingin mengajukan beberapa usulan mengenai efisiensi anggaran.

    Pertama, efisiensi dilakukan secara bertahap agar bisa disertai evaluasi dampak. Kedua, insentif pengurangan pajak perhotelan. Ketiga, subsidi atau bantuan langsung perhotelan. Keempat, relaksasi kebijakan terkait operasional hotel.

    Presiden Prabowo Subianto melalaui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 melakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah daerah (Pemda) sebanyak 50 persen.

    Dalam Inpres itu, dijelaskan jumlah efisiensi Rp306,6 triliun anggaran belanja negara, terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga tahun 2025 sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,5 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ketua DPR RI Soroti Kasus MinyaKita: BPOM Perlu Terlibat

    Harga Minyakita Naik tapi Isinya Menyusut, Ini yang Akan Dilakukan DPR

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR Puan Maharani berjanji akan segera berkoordinasi dengan komisi terkait, soal temuan takaran Minyakita yang seharusnya 1 liter, tetapi hanya 800 mililiter. Minyakita adalah minyak goreng yang diluncurkan pemerintah dengan harga relatif terjangkau, khususnya untuk masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

    “Ya, terkait dengah hal tersebut (takaran Minyakita kurang dari 1 liter) nanti akan dikoordinasikan dengan komisi terkait untuk menanyakan, bahkan kemudian bisa meninjau langsung,” katanya seetelah menjamu Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, Selasa, 11 Maret 2025.

    Ilustrasi produk minyak goreng subsidi, MinyaKita. Antara/Akbar Nugroho Gumay

    Puan berjanji mengupayakan pasokan Minyakita selama Ramadhan dan menjelang Lebaran tetap stabil. “Jangan sampai pasokannya terganggu,” ujarnya.

    Selain itu, kata Puan, DPR juga bisa melakukan sidak langsung ke lapangan untuk meninjau ketersediaan Minyakita. “Meninjau bukan cuma ketersediaan Minyakita saja, tetapi juga minyak goreng lainnya,” katanya.

    Permainan harga

    Selain kurangnya takaran dan kelangkaan, isu lain yang muncul soal Minyakita adalah permainan harga. Hal ini diungkap oleh Anggota Komisi IV DPR, Rieke Diah Pitaloka.

    Dia bilang, ada dugaan permainan harga di pasar terkait Minyakita. “Kenyataannya bukan hanya 1 L (liter), tapi ada kasus kemarin saya cek di Pasar Johar Karawang, ternyata harga jualnya ke masyarakat sampai adanya Rp18.000-19.000,” kata Rieke di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025.

    “Di agennya juga di pedagang itu ada kenaikan harga kurang lebih naiknya sampai Rp2.000 per liter jadi indikasi permainan stok minyakita dan permainan harganya,” ujarnya lagi.

    Rieke meminta kepada Pemerintah agar kasus MinyaKita diusut kembali hingga tuntas dari penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sawit.

    “Ini besar loh (dananya), jumlahnya sangat besar nanti saya sampaikan lagi,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tom Lembong Heran Hanya Dirinya Mendag yang Jadi Terdakwa, Masa Penyidikan Sebelum Tahun Jabatannya

    Tom Lembong Heran Hanya Dirinya Mendag yang Jadi Terdakwa, Masa Penyidikan Sebelum Tahun Jabatannya

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015—2016 Thomas Trikasih Lembong heran hanya Ia selaku mantan mendag yang menjadi terdakwa kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015—2016.

    Menurut Tom Lembong, tempus masa penyidikan dalam surat tercatat periode 2015—2023, sementara Ia hanya menjabat tahun 2015—2016.

    Ia menyampaikannya ketika ditemui usai sidang pembacaan tanggapan atas eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Selasa, 11 Maret 2025.

    “Kalau memang perkara yang didakwakan itu 2015 sampai 2023, ya harus konsisten semua menteri perdagangan yang menjabat di periode itu, karena semuanya juga melakukan hal yang sama persis seperti saya atas dasar hukum yang sama. Harus serentak, tidak bisa milih-milih,” kata Tom Lembong seperti dikutip dari Antara.

    Mekanisme Biasa Proses Importasi Gula

    Pihaknya menilai perkara yang menyeret dirinya tiak setara di mata hukum atau tidak ada konsep equality before the law.

    Tom Lembong yakin pihaknya tak bersalah dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

    Menurutnya semua mantan menteri perdagangan yang lain dalam periode ini juga bisa ikut membuktikan selama ini proses importasi gula terjadi dengan mekanisme yang biasa.

    Ia mengaku mendakwa seseorang secara selektif dan tak komprehensif tidak bisa dibenarkan karena terkesan seperti memilih-milih.

    “Menersangkakan orang atau mendakwa orang yang selektif itu tidak komprehensif. Padahal importasi gula ini semuanya hal biasa dan itu yang memang sengaja diabaikan oleh kejaksaan,” lanjutnya.

    Perannya dalam Korupsi Gula

    Tom Lembong didakwa merugikan negara Rp578,1 miliar karena menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015–2016.

    Ia menerbitkannya pada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian dam rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

    Surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah tahun 2015–2016 diduga diberikan guna mengimpor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih.

    Padahal Tom Lembong mengetahui mereka tak berhak mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih karena perusahaan gula rafinasi.

    Ia disebutkan tak menunjuk perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) guna pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula.

    Namun menunjuk Induk Koperasi Kartika (Imkopkar), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (Puskopol) dan Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI/Polri.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mantan Istri Ahok Veronica Tan Singgung Pernikahan Dini dan Childfree, Ada Ketimpangan

    Mantan Istri Ahok Veronica Tan Singgung Pernikahan Dini dan Childfree, Ada Ketimpangan

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menyatakan pemberdayaan perempuan masih menghadapi ketimpangan. Di perkotaan, perempuan lebih sadar akan isu gender dan gaya hidup child-free, sedangkan di pedesaan dan pinggiran kota, kesadaran ini masih rendah.

    Ia menyoroti maraknya pernikahan dini dan keluarga dengan banyak anak di daerah tersebut. Kondisi ini membuat perempuan semakin tidak berdaya, terutama jika kondisi ekonomi mereka lemah.

    “Contoh saja, mungkin di sini ada Jawa Barat ya. Di Tegalwaru saja (Kab. Bogor), kemarin kami bertemu ibu-ibu hamil. Mereka punya anak rata-rata empat dan lima. Kami juga ketemu lagi dengan ibu hamil, menunggu anak ke-13,” katanya dalam Konferensi Nasional Perempuan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Maret 2025.

    Menurutnya, masih ada budaya yang menganggap perempuan di atas 15 tahun yang belum menikah sebagai perawan tua, sehingga rentan melemahkan pemberdayaan perempuan. “Inilah kenapa ketimpangan-ketimpangan terjadi. Saat anak perempuan berumur 15 tahun, lalu ekonomi enggak ada, tetapi anaknya banyak, mereka tidak bisa bersuara untuk dirinya sendiri,” ujarnya.

    Veronica mengusulkan agar partisipasi perempuan ditingkatkan hingga tingkat desa, salah satunya dengan memastikan minimal 50 persen peserta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) adalah perempuan.

    Konferensi Nasional Perempuan bertema Perempuan Sehat dan Berdaya, Menuju Kesetaraan Global ini diselenggarakan oleh United Nations Population Fund dan Takeda, didukung Kementerian Kesehatan serta Kementerian PPPA.

    Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, Andreas Gutknecht, menyatakan acara ini juga mendukung perayaan Hari Perempuan Internasional 2025. Ia menekankan pentingnya peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin menunjukkan nilai dan komitmen kami di dalam organisasi. Jika kita memiliki tempat di mana perempuan diberdayakan, maka akan menjadi tempat yang bagus untuk semua orang,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KPK Ungkap Barang Bukti yang Disita dari Rumah Ridwan Kamil Terkait Kasus BJB

    KPK Ungkap Barang Bukti yang Disita dari Rumah Ridwan Kamil Terkait Kasus BJB

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyebut, penyidik menyita dokumen dan beberapa barang saat menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) di Bandung pada Senin, 10 Maret 2025. Menurut Setyo, barang bukti tersebut sedang dikaji oleh penyidik.

    Setyo menyampaikan, barang-barang yang disita tidak terlalu banyak tapi memiliki relevansi dengan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). 

    “Memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang saat ini ditangani,” kata Setyo kepada wartawan, Rabu, 12 Maret 2025.

    Ketika ditanya lebih lanjut mengenai rincian dokumen dan barang yang disita, Setyo enggan memberikan jawaban spesifik. Ia hanya menyebut, penyidik menyita berbagai jenis barang bukti yang rilis resminya akan segera disampaikan ke publik. 

    “Macam-macam ada beberapa. Nanti detailnya silakan sama jubir,” ujar Setyo. 

    Setyo menegaskan, semua barang yang relevan dengan penanganan perkara akan digunakan dalam proses penyidikan. Namun, jika tidak ada kaitannya maka barang akan dikembalikan kepada Ridwan Kamil. 

    “Sementara pasti dikaji segala sesuatunya itu tidak serta merta. Diteliti, dilihat, nanti kalau memang enggak ada relevansinya, pasti dikembalikan,” ucapnya. 

    Mengenai agenda pemanggilan Ridwan Kamil untuk diperiksa sebagai saksi, Setyo menyerahkan keputusan kepada penyidik yang menangani kasus ini. 

    “Itu urusan teknis seperti itu, penyidik, Direktur Penyidikan, Kasatgas yang akan menentukan sesuai dengan kebutuhan mereka,” tuturnya.

    Sebelumnya, Setyo menjelaskan alasan penyidik menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung. Menurutnya, penggeledahan didasari oleh keterangan saksi sehingga harus ditindaklanjuti.

    “Maka perlu geledah untuk memastikan ada tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara BJB,” ucap Setyo. 

    KPK Tetapkan Lima Tersangka 

    Penyidikan kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB memasuki babak baru. KPK menyatakan, sudah ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka tetapi belum dilakukan penahanan. 

    “Sekitar lima orang (tersangka)” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin, 10 Maret 2025.

    Meskipun sudah menyebut ada lima tersangka, Tessa belum mau membeberkan identitas para pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum. Menurutnya, pengumuman nama-nama tersangka bakal disampaikan secara resmi pada pekan ini.

    “Nanti pastinya rekan-rekan akan tahu pada saat perkara ini dirilis di hari Kamis atau hari Jumat nanti,” ujar Tessa.

    Respons Ridwan Kamil Setelah Rumahnya Digeledah

    Ridwan Kamil membenarkan penyidik KPK menggeledah kediamannya di Bandung pada hari ini, Senin, 10 Maret 2025. Ia juga mengakui penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). 

    “Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB,” kata Ridwan Kamil dalam keterangan tertulis yang diterima Senin, 10 Maret 2025.

    Ridwan Kamil mengatakan, tim penyidik dapat menunjukan surat tugas resmi sebelum menggeledah rumahnya. Ia pun mengaku bersikap kooperatif dan mendukung kerja-kerja penindakan yang dilakukan pihak lembaga antirasuah. 

    “Tim KPK sudah menunjukan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung/ membantu tim KPK secara professional,” ucap Ridwan Kamil.

    Akan tetapi, Ridwan Kamil belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. Mantan wali kota Bandung ini mempersilahkan awak media untuk bertanya langsung kepada KPK soal kegiatan penggeledahan di rumahnya. 

    “Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan, silahkan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News