Jenis Media: Nasional

Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Tidak Pakai Dana Otsus untuk Jalan-jalan ke Luar Negeri

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya tanggung jawab kepala daerah dalam pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Papua, termasuk meminta gubernur dan bupati seluruh daerah tidak menyalahgunakan anggaran untuk perjalanan ke luar negeri.

Penegasan itu disampaikan saat pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

Dalam forum tersebut, Presiden berdialog langsung dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait realisasi dan rencana anggaran dana otsus.

“Dana otorita khusus (otsus) yang tahun ini belum dicairkan ya, Menkeu?” tanya Presiden Prabowo.

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa seluruh dana otsus tahun berjalan telah disalurkan dengan total mencapai Rp12,696 triliun.

Saat ditegaskan kembali oleh Presiden Ke-8 RI itu apakah dana tersebut untuk tahun ini, Purbaya mengangguk membenarkan. Kepala negara kemudian menanyakan besaran dana otsus untuk tahun anggaran berikutnya.

“Dana otsus tahun depan agak turun, Pak. Di anggaran 2026 sebesar Rp10 triliun,” kata Purbaya.

Prabowo kemudian menegaskan bahwa dana otsus tahun ini dan tahun depan harus dikelola secara bertanggung jawab. Purbaya memastikan bahwa dana otsus tahun berjalan telah dicairkan sepenuhnya ke daerah.

“Catatan kami yang tahun ini sudah dicairkan, yang Rp12 triliun lebih,” kata Purbaya.

Mendengar hal tersebut, Prabowo menekankan agar seluruh kepala daerah memanfaatkan dana otsus secara optimal untuk kepentingan rakyat. Dia juga mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran, khususnya untuk perjalanan ke luar negeri.

“Tapi saya minta benar-benar para gubernur, para bupati bertanggung jawab. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana otsus, bisa?” tegas Presiden.

Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin kritis dan mudah mengawasi kinerja pejabat daerah.

“Sekarang rakyatmu sudah pintar-pintar. Semua punya gadget,” ujarnya.

Dia meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk turut melakukan pengawasan, sekaligus mengingatkan kepala daerah agar lebih banyak berada di wilayahnya masing-masing.

“Nanti Mendagri awasi ya, jangan bupati terlalu ada di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu,” kata Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun menambahkan, pemerintah pusat dan komite percepatan siap mendukung daerah melalui berbagai program pembangunan.

“Komite membantu, para menteri siap, program pusat akan turun ke saudara,” pungkas Prabowo.

17/12/2025 08:26
Rizky Ridho Gagal dapat Puskas Award, Berikut Daftar Lengkap Pemenang The Best FIFA 2025

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Federasi Internasional Asosiasi Sepak Bola (FIFA) sudah merampung peanungerahan individu sepakbola terbaik di seluruh dunia.

Bertajuk The Best FIFA Football Awards 2025, FIFA memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi tahun ini.

Kegiatan peanugerahan ini berlangsung di Qatar, pada Rabu (17/12/2025).

Untuk penghargaan pemain terbaik diberikan kepada bintang PSG dan Timnas Perancis, Ousmane Dembele.

Lalu untuk penghargaan pemain terbaik putri, diberikan ke bintang tim FC Barcelona, Aitana Bonmati.

Berpindah ke sektor pelatih, ada pelatih terbaik putra didapatkan arsitek PSG Luis Enrique. Di sektor pelatih putri penghargaan bergengsi itu diraih Sarina Wiegman.

Nah, dari sektor gol terbaik Indonesia gagal mencatatkan sejarah untuk mendapatkan penghargaan ini.

Pemain Timnas Indonesia dan Persija Jakarta, Rizky Ridho yang masuk dalam nominasi kalah bersaing.

Dan penghargaan gol terbaik putra atau puskas award diberikan kepada Santiago Montiel.

Ada juga Marta Award 2025 atau pencetak gol putri terbaik diraih Lizbeth Ovalle.

Penjaga gawang atau kiper terbaik putra diberikan kepada kiper Manchester City yang musim lalu membela PSG Gianluigi Donnarumma. Di kategori kiper terbaik putri didapatkan Hannah Hampton.

Dan untuk Fair Play Award serta Fan Award diraih oleh Andreas Harlass-Neuking serta Zakho SC Fans.

(Erfyansyah/fajar)

17/12/2025 08:13
Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

GELORA.CO -Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mengaku konsisten meyakini bahwa ijazah mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi adalah palsu.

Penegasan Dokter Tifa ini disampaikan melalui akun X pribadinya, dikutip Rabu 17 Desember 2025, terkait langkah penyidik yang memperlihatkan ijazah yang diklaim milik Jokowi kepada para tersangka dalam Gelar Perkara Khusus pada Senin 15 Desember 2025.

“Ditunjukkannya ijazah itu, yang hanya berlangsung kurang dari 10 menit. Dan berbagi adu kepala dengan puluhan orang yang hadir. Tidak ada proses observasi, penelitian, pengkajian yang memadai dengan waktu sependek itu. Apalagi kami dilarang menyentuh, memegang, meraba, dan menguji selembar kertas yang disebut ijazah tersebut,” kata Dokter Tifa.

Padahal, Dokter Tifa sudah meminta agar ijazah ditunjukkan di saat awal gelar perkara. Tetapi dipenuhi di saat terakhir, setelah enam jam diskusi yang sangat melelahkan.

“Dilakukan hampir tengah malam. Ketika otak sudah lelah berpikir,” kata Dokter Tifa.

Menurut Dokter Tifa, masyarakat harus paham dan tidak boleh terjebak dalam ilusi transparansi yang sedang dimainkan ini.

“Sebab, ini bukan soal asli dan tidaknya ijazahnya tersebut. Pembuktian keaslian ijazah bagi RRT sudah selesai. Sudah kami tuntaskan secara science-based,” kata Dokter Tifa.

“Ini adalah perang konsistensi. RRT tetap konsisten dengan hasil penelitiannya.

Jokowi tetap konsisten dengan kebohongannya,” sambungnya.

Dokter Tifa mengingatkan bahwa ijazah bukan dokumen tunggal yang berdiri sendiri. Ada transkrip nilai yang amburadul, skripsi yang muncul tahun 2108, KKN yang terjadi dua kali, kartu registrasi masuk ke prodi Sarjana Muda dan bukan prodi Sarjana, dan 700 dokumen lainnya yang disita Polda dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Untuk saya, dr Tifa, semua bahan itu adalah tanda kegiatan penelitian kami akan terus berlanjut,” pungkas Dokter Tifa.

17/12/2025 08:09
Gibran Gagal Wujudkan Janji 19 Juta Lapangan Kerja

GELORA.CO -Janji kampanye Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres 2024 untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja hingga kini belum terwujud.

“Realitas hari ini berkata lain,” sindir Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo dalam evaluasi akhir tahun KAMI yang ditayangkan Youtube Refly Harun, Selasa 16 Desember 2025.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mencatat bahwa penyumbang pengangguran tak hanya dari SD, SMP, SMA, bahkan hingga ke lulusan S2 dan S3.

Gatot mengatakan, dari data LPEM FEB UI, kategori penganggur dan putus asa dari jenjang pendidikan tinggi adalah sebanyak 45.000 lulusan S1 dan lebih dari 6.000 adalah mereka yang menamatkan kuliah program pascasarjana atau S2 dan S3.

“Pendidikan tinggi tidak menjamin pekerjaan layak. Negara gagal menyediakan lapangan kerja,” kata Gatot.

Gatot melanjutkan, kondisi diperparah dengan masuknya tenaga kerja asing dalam jumlah besar, seperti di Kawasan Industri Strategis Morowali, Sulawesi Tengah.

“Ini jadi perhatian serius, apakah negara memprioritaskan tenaga kerja Indonesia di negeri sendiri,” pungkas Gatot.

Sumber: RMOL

17/12/2025 08:06
Gatot Nurmantyo: Perpol 10/2025 Pembangkangan Konstitusi

GELORA.CO -Institusi Polri hari ini sedang mengalami krisis kepercayaan nasional.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo mengatakan, publik menyaksikan dengan jelas keterlibatan oknum Polri dalam kasus narkoba dan judi online, praktik penegakan hukum tebang pilih, perkara yang sudah inkrah tidak dijalankan.

“Sementara kelompok kritis dan oposisi, seperti KAMI mudah diproses,” kata Gatot dalam evaluasi akhir tahun KAMI yang ditayangkan Youtube Refly Harun, Selasa 16 Desember 2025.

Yang lebih memprihatinkan, menurut Gatot, alih-alih melakukan reformasi total, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo justru menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penempatan Anggota Polri Aktif untuk Duduk di Jabatan di Luar Polri.

Menurut Perpol tersebut ada 17 jabatan di instansi lain yang bisa dimasukkan para pejabat Polri.

“Ini bukan kebijakan yang keliru, tapi pembangkangan konstitusi,” kata Gatot.

Gatot menekankan bahwa Perpol Nomor 10 Tahun 2025 yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil 17 kementerian/lembaga bertentangan dengan dua undang-undang.

Pertama, Perpol tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Di mana di dalam Pasal 28 ayat (3) (UU Polri) disebutkan bahwa yang anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri.

Pasal 28 ayat (3) UU Polri tersebut semakin dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Di samping itu juga bertentangan UU Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN yang tegas melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil, kecuali pensiun atau mengundurkan diri

17/12/2025 08:02
Prabowo Mau Papua Swasembada Pangan dalam 3 Tahun, Cetak Sawah dan Bangkitkan Sagu

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk mempercepat swasembada pangan nasional, termasuk menjadikan Papua swasembada pangan paling lambat dalam tiga tahun ke depan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan produksi beras.

“Masalah Papua itu kita akan swasembadakan Papua paling lambat 3 tahun. Kalau bisa 2 tahun selesai,” ujar Amran dalam keterangan pers kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (16/12/2025) malam.

Menurut Amran, saat ini kebutuhan beras Papua mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal baru sekitar 120.000 ton. Guna menutup kekurangan tersebut, pemerintah akan melakukan pencetakan sawah baru secara masif.

“Nah, 500.000 ton membutuhkan sawah 100.000 ton. Kita sudah bagi Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat. Bahkan 6 provinsi juga memohon untuk cetak sawah. Insyaallah, paling 3 tahun, bisa jadi 2 tahun selesai 100.000 sehingga Papua adalah swasembada pangan,” ungkap Amran.

Lebih lanjut, Amran menyampaikan visi besar pemerintah dalam membangun kemandirian pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menyebut swasembada pangan di setiap pulau, tanpa ketergantungan distribusi antarwilayah, merupakan solusi permanen untuk menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan inflasi nasional.

“Mimpi kita adalah seluruh pulau-pulau, Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, Sumatra sudah swasembada, Jawa surplus. Mimpi kita, seluruh Indonesia swasembada pangan, sehingga dia ngangkut, itu tidak ada diangkut antara pulau. Dan ini adalah solusi permanen masalah inflasi,” tegasnya.

Langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat bagi percepatan pembangunan Papua sekaligus memperkokoh ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Selain beras, pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi pangan lokal Papua melalui revitalisasi industri sagu. Mentan Amran menyebutkan bahwa pabrik sagu di Sorong akan kembali diaktifkan.

“Kemudian tadi ada perbaikan pabrik sagu. Kita akan selesaikan di Sorong. Kita akan aktifkan kembali. Sudah dibangun, tetapi harus diaktifkan kembali,” pungkasnya.

17/12/2025 07:53
GMNI Pecat Adimas Resbob yang Hina Suku Sunda

GELORA.CO -Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob dipecat secara tidak hormat dari keanggotaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Keputusan diambil setelah pengurus organisasi menilai ucapan Resbob menghina suku Sunda.

“Jadi memang betul bahwasannya Resbob kader kami. Namun cuma anggota biasa, kader biasa dari komisariat,” kata Ketua DPC GMNI Surabaya Virgiawan Budi Prasetyo kepada media, Selasa, 16 Desember 2025.

Surat pemberhentian dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Komisariat GMNI Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), tertuang dalam dokumen resmi bernomor 038/Int/DPK.GMNI-UWKS/XII/2025. Resbob sendiri baru tiga bulan tercatat sebagai kader GMNI sejak mengikuti pengkaderan pada September 2025.

Virgiawan menuturkan Resbob tidak pernah aktif dalam kegiatan organisasi setelah masa pengkaderan. Bahkan tak terlihat hadir dalam berbagai agenda internal.

Ia menegaskan ucapan Resbob tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan, keberadaban, persatuan bangsa, serta semangat anti-diskriminasi yang selama ini dijunjung organisasi.

“Organisasi kami itu menjunjung tinggi persatuan. Tidak memandang suku, ras, agama, maupun budaya, kepercayaan dari siapapun, kita menolak keras terkait ujaran SARA atau rasis,” tandasnya.

17/12/2025 07:42
Evaluasi Akhir Tahun KAMI Gibran Jadi Wapres Hasil Pembengkokan Konstitusi

GELORA.CO -Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sehingga menjadi Wapres mendampingi Presiden Prabowo Subianto bukanlah kecelakaan hukum, melainkan hasil hasil dari pembengkokan konstitusi.

Hal ini ditegaskan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo dalam evaluasi akhir tahun KAMI yang ditayangkan Youtube Refly Harun, Selasa 16 Desember 2025.

“KAMI menegaskan dengan tegas persoalan Jokowi Gibran bukan soal menang atau kalah pemilu

Ini adalah krisis etika dan kekuasaan dan konstitusi,” kata Gatot.

Ini adalah krisis etika dan kekuasaan dan konstitusi,” kata Gatot.

Menurut Gatot, penyalahgunaan Mahkamah Konstitusi dan normalisasi politik dinasti, berakibat serius terhadap bangsa ini.

“Presiden Prabowo memulai pemerintahan dengan beban legitimasi yang tidak dia ciptakan, tetapi harus dia tanggung di hadapan rakyat,” kata Gatot.

Sehingga, kata Gatot, publik dipaksa melihat peran Wapres Gibran yang belum optimal. Dalam persepsi publik yang berkembang, masyarakat masih kesulitan melihat peran strategis Wapres dalam mengendalikan kebijakan nasional.

“Wapres lebih dipersepsikan hadir secara simbolik,” kata Gatot.

17/12/2025 07:39
Sekjen Demokrat: Kita Bukan Pelengkap!

GELORA.CO -Partai Demokrat mulai memanaskan mesin politik menuju Pemilu 2029. Konsolidasi akbar di Cirebon menjadi penanda keseriusan bintang mercy untuk kembali menjadi kekuatan utama di panggung nasional.

“Demokrat harus hadir sampai ke akar rumput, dari RW hingga RT. Struktur wajib terbentuk, tidak boleh ada bolong-bolong,” ujar Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, di sela konsolidasi DPD Demokrat Jawa Barat di Hotel Radiant Cirebon.

Dalam konsolidasi yang dihadiri hampir 800 kader dari seluruh kecamatan itu, Herman bahkan menyampaikan memberi kewenangan DPAC untuk merekrut dan mengesahkan pengurus ranting. Langkah ini disebutnya sebagai strategi penguatan mesin partai dari bawah.

Herman menekankan Cirebon memiliki nilai historis perjuangan politik sehingga dipilih sebagai titik penguatan semangat kader.

“Di tanah keramat ini, kita satukan pikiran dan hati. Kita bangun semangat baru, karena kemenangan tidak datang dari retorika, tapi dari soliditas dan kerja keras,” ujarnya dikutip dari RMOLJabar, Rabu, 17 Desember 2025.

Demokrat, lanjut Herman, juga siap menjadi bagian penting dalam mendukung dan mengawal program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita bukan sekadar pelengkap. Demokrat adalah bagian penting dalam mensejahterakan rakyat. Dari pusat hingga daerah, kita harus jadi motor penggerak,” tukasnya.

17/12/2025 07:37
Jokowi Tidak Utuh Serahkan Kedaulatan ke Prabowo

GELORA.CO -Transisi kekuasaan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi kepada Presiden Prabowo Subianto tidak berlangsung normal, karena negara dalam kondisi tidak sehat.

Demikian penegasan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo dalam evaluasi akhir tahun KAMI yang ditayangkan Youtube Refly Harun, Selasa 16 Desember 2025.

Selain itu, di mata Gatot, Jokowi tidak pernah menyerahkan kedaulatan secara utuh kepada Prabowo meski telah menjadi orang nomor satu di Indonesia.

“Karena kedaulatan politik, ekonomi, hukum, dan wilayah sebagian sudah diberikan kepada oligarki,” kata Gatot.

Sehingga, kata Gatot, wajar apabila terjadi lemahnya supremasi hukum, rusaknya etika kekuasaan, memburuknya tata kelola keamanan, serta meningkatnya ketimpangan sosial dan kecemasan generasi muda.

“Ingat, negara tidak runtuh karena satu kebijakan keliru, melainkan oleh akumulasi pembiaran sistemik,” kata Gatot.

Hal itulah, lanjut Gatot, yang sedang dihadapi Indonesia saat ini

17/12/2025 07:25