Jenis Media: Nasional

  • UKT Haram Diutak-atik, Sri Mulyani Peringatkan Kampus Negeri Soal Efisiensi Anggaran

    UKT Haram Diutak-atik, Sri Mulyani Peringatkan Kampus Negeri Soal Efisiensi Anggaran

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperingatkan agar Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak terdampak efisiensi anggaran Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Ia mengimbau agar UKT jangan sampai jadi memberatkan mahasiswa.

    Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 14 Februari 2025. Ia menjelaskan kembali alokasi pengurangan anggaran yang semestinya.

    “Mengenai atau terkait bantuan operasional pendidikan keperguruan tinggi. Karena kriteria efisiensi Kementerian Lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belajar tersebut,” ucap Sri Mulyani.

    Maka, ia menegaskan, selain poin-poin yang telah disebutkan, tidak ada pemangkasan anggaran lain dari kampus. Dia mengulang sampai dua kali larangan kenaikan UKT bagi mahasiswa.

    “Langkah (efisiensi anggaran) ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT, yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026 yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli,” katanya.

    Isu Kenaikan UKT

    Isu kenaikan uang kuliah atau UKT menimbulkan kepanikan dan menuai atensi di media sosial, setelah terungkap dampak dari kebijakan efisiensi anggaran terhadap bidang pendidikan.

    Biaya kuliah di perguruan tinggi disebut kena dampak signifikan dari kebijakan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Isu pertama kali diungkap oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025, ia mengungkapkan bahwa pemerintah sudah menginstruksikan kementeriannya untuk memangkas anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari pagu awal Rp56,607 triliun.

    Namun, Mendiktisaintek mengusulkan agar pemotongan anggaran hanya sebesar Rp6,78 triliun demi mempertahankan program-program prioritas yang lebih krusial.

    Satryo menjelaskan, sebagian besar anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi dialokasikan untuk mendukung perguruan tinggi dan mahasiswa, seperti tunjangan, beasiswa, dan bantuan operasional.

    “Salah satu yang terkena dampak pemotongan adalah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN),” ujarnya, dikutip Jumat, 14 Februari 2025.

    “Yang dipangkas hingga 50% dari pagu awal Rp6,018 triliun oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA),” tuturnya menjelaskan.

    Satryo mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pemotongan ini bisa meningkatkan beban keuangan perguruan tinggi, yang berisiko menyebabkan kenaikan uang kuliah.

    “Jika BOPTN dipotong setengahnya, kemungkinan perguruan tinggi harus melakukan penaikan uang kuliah,” katanya lagi.

    Hal serupa juga terjadi pada Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) untuk Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), yang mengalami pemotongan cukup besar.

    Untuk menghindari kenaikan biaya kuliah yang besar, Kemendiktisaintek mengusulkan pengurangan pemotongan pada beberapa program strategis seperti PTNBH dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wamen Christina Ungkap Rencana Program Magang di Luar Negeri Bakal Masuk Bagian Pekerja Migran

    Wamen Christina Ungkap Rencana Program Magang di Luar Negeri Bakal Masuk Bagian Pekerja Migran

    loading…

    Wakil Menteri (Wamen) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani mengungkapkan rencana mengenai program magang di luar negeri bakal masuk ke dalam kategori pekerja migran. Foto/Dok SindoNews/Ari Sandita

    JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani mengungkapkan rencana mengenai program magang di luar negeri bakal masuk ke dalam kategori pekerja migran . Hal itu diungkapkannya usai acara Serap Aspirasi dan Evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Aula Abdurrahman Wahid KemenP2MI, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2024).

    “Jadi kemarin memang ada wacana untuk mengatur. Ini juga arahan dari Pak Menteri agar magang juga masuk dalam bagian pekerja migran,” kata Christina.

    Mereka yang mengikuti program magang di luar negeri dan mendapatkan upah sama saja dengan bekerja di luar negeri. Pun bagi pelajar yang magang bekerja meski tak sesuai dengan jurusan yang digeluti.

    Baca Juga

    “Selama ini kita sering mendengar banyak yang pergi magang. Tapi ternyata magangnya itu sebenarnya tidak in-line dengan pendidikan mereka. Nah ini kan sebetulnya sama saja bekerja ke luar negeri gitu,” ujar Christina.

    Lebih lanjut dia mengatakan, masuknya program magang ke dalam bagian pekerja migran tujuannya agar terdata di KemenP2MI dan bisa mendapatkan pelindungan hukum maupun sosial.

    “Jadi terdata dan bisa lebih terlindungi. Untuk itu diperlukan revisi undang-undang ya, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran,” pungkasnya.

    (rca)

  • Tamu Silaturahmi KIM Mulai Berdatangan ke Rumah Prabowo di Hambalang

    Tamu Silaturahmi KIM Mulai Berdatangan ke Rumah Prabowo di Hambalang

    Tamu Silaturahmi KIM Mulai Berdatangan ke Rumah Prabowo di Hambalang
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Sejumlah tamu undangan silaturahmi
    Koalisi Indonesia Maju
    (
    KIM
    ) mulai berdatangan ke kediaman Presiden
    Prabowo Subianto
    di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).
    Pantauan Kompas.com di lokasi, mayoritas tamu undangan datang bersama-sama dengan menggunakan mobil Hiace.
    Di bagian depan jendela mobil itu pun tertempel kertas berisi keterangan masing-masing rombongan, seperti “Golkar” hingga “Kepala Daerah Se-Jawa Timur”.
    Lalu, sejumlah pejabat lain juga terlihat sudah datang ke kediaman Prabowo dengan menggunakan mobil dinasnya masing-masing.
    Mereka yang terlihat di antaranya adalah Wamenaker Immanuel Ebenezer, anggota DPR Rikwanto, Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir, dan anggota DPR Nasir Djamil.
    Sementara itu, di bagian gerbang rumah Prabowo, lalu lintas tampak padat karena mobil bergantian masuk.
    Sejumlah orang berbaju batik juga masuk dengan berjalan kaki ke dalam rumah Prabowo.
    Diketahui, Presiden dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum (ketum) dan elite partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Jumat (14/2/2025) hari ini.
    Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan diselenggarakan di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, sekitar pukul 13.00 WIB siang nanti.
    Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengonfirmasi pertemuan itu. Dia menyebut, pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra.
    “Iya, diundang ke Hambalang besok setelah Jumatan. Ulang tahun kan Gerindra.
    HUT Gerindra
    , ya semua kita diundang lah dan itu juga bagian dari konsolidasi lah ya,” ujar Willy, saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kan Bukan Bagian KIM Plus

    Kan Bukan Bagian KIM Plus

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pimpinan partai politik (parpol) ke Hambalang, Bogor. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pimpinan partai politik (parpol) ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat, siang ini. Namun, PDI Perjuangan tak diundang dalam pertemuan tersebut.

    Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo tak mengundang PDI Perjuangan lantaran bukan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    “Ah, kan bukan, belum bagian dari KIM, belum, belum,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Prasetyo mengatakan, undangan Prabowo ke Hambalang diperuntukan hanya untuk pimpinan KIM Plus. “Yang hari ini KIM,” terang Prasetyo.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu mengatakan, pertemuan hari ini hanya sebatas silatutahmi setahun setelah Pilpres 2024. “Silaturahmi kan, silaturahmi KIM ini kan satu tahun setelah Pilpres,” terang Prasetyo.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengumpulkan seluruh pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (14/2/2025) siang.

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji membenarkan kabar tersebut. Sarmuji mengaku, pimpinan partainya, Bahlil Lahadalia turut diundang oleh Prabowo di Hambalang. “Kami diundang. Ketum Bahlil Insya Allah hadir,” kata Sarmuji, Kamis, 13 Februari 2025.

    Sarmuji menyampaikan, pertemuan dengan pimpinan partai KIM Plus merupakan silaturahmi kebangsaan belaka. “Acaranya silaturahmi kebangsaan,” tandasnya.

    Sementara itu, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menjelaskan, pertemuan itu dalam rangka merayakan HUT ke-17 Partai Gerindra. Untuk itu, Prabowo mengundang seluruh pimpinan partai KIM Plus.

    “Ulang tahun kan Gerindra. HUT Gerindra, ya semua kita diundang lah. Dan itu juga bagian dari konsolidasi lah ya,” kata Willy.

    (cip)

  • Pemerintah Pastikan Tidak Ada PHK bagi Tenaga Honorer Imbas Efisiensi  – Halaman all

    Pemerintah Pastikan Tidak Ada PHK bagi Tenaga Honorer Imbas Efisiensi  – Halaman all

    Menkeu Sri Mulyani menegaskan tidak ada PHK bagi tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga negara imbas efisiensi anggaran.

    Tayang: Jumat, 14 Februari 2025 11:34 WIB

    Tribunnews.com/Fersianus Waku

    EFISIENSI ANGGARAN KEMENTERIAN – Konferensi pers Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025). Sri Mulyani memastikan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga negara imbas efisiensi anggaran. (Fersianus Waku/Tribunnews.com) 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menegaskan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga negara imbas efisiensi anggaran.

    Penegasan ini disampaikan Sri Mulyani merespons berita yang beredar mengenai adanya PHK akibat efisiensi.

    “Terkait berita mengenai PHK honorer di lingkungan kementerian/lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak akan berdampak pada keberlanjutan tenaga honorer.

    “Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran kementerian/lembaga tidak terdampak pada honorer,” ujarnya.

    Dia menambahkan, pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut terkait langkah efisiensi tersebut agar tidak mengganggu belanja untuk tenaga honorer.

    “Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian/lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik,” tutur Sri Mulyani.

    Efisiensi ini diketahui atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Inpres ini menginstruksikan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Profil Renville Antonio, Bendahara Partai Demokrat yang Meninggal Akibat Kecelakaan

    Profil Renville Antonio, Bendahara Partai Demokrat yang Meninggal Akibat Kecelakaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Politisi Partai Demokrat Andi Arief menyampaikan berita duka cita, yaitu Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio meninggal dunia akibat kecelakaan di Situbondo, Jawa Timur.

    “Baru mendengar kabar, Renville Antonio, Bendahara Umum Partai Demokrat meninggal karena kecelakaan di Situbondo Jawa Timur. Kami bersedih,” tulis Andi melalui akun X, @Andiarief, Jumat (14/2/2025).

    Kabar tersebut sontak membuat kaget dunia perpolitikan Indonesia, khususnya bagi kader dan simpatisan Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

    Profil Renvile Antonio 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, Renville Antonio lahir di Jakarta pada 15 Juli 1987. Renville merupakan sarjana hukum dari Universitas Surabaya pada 1999. Pada tahun 2007. 

    Kemudian, Renville memiliki dua gelar magister yang diperoleh dari Universitas Airlangga Magister Hukum dan Universitas Narotama Magister Manajemen.

    Selain itu, dia juga tercatat meraih gelar doktor di Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Sekolah Pascasarjana Unair pada 2024.

    Dalam karir politiknya, Renville aktif sebagai anggota DPRD Jawa Timur dari 2004-2019. Selain itu, dia juga aktif sebagai Sekretaris DPD Demokrat Jawa Timur 2011-2019. 

    Setahun berselang, Renville mengemban tugas sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur 2019–2020. Baru, sejak 2020 hingga saat ini dia menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat.

  • Jumhur Bersyukur TVRI-RRI Batal PHK Pegawai Imbas Efisiensi Anggaran

    Jumhur Bersyukur TVRI-RRI Batal PHK Pegawai Imbas Efisiensi Anggaran

    loading…

    Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat bersyukur Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ( TVRI ) dan Radio Republik Indonesia ( RRI ) batal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan masing-masing buntut efisiensi anggaran. Dia menilai keputusan itu membuat lega banyak pihak.

    “Alhamdulillah hanya selang beberapa hari saja kehebohan ini dibantah oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Pernyataanya tentang pemutusan kontrak kerja karena efisiensi anggaran tidak akan terjadi telah melegakan banyak pihak,” ujar Jumhur dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).

    Jumhur menilai pernyataan Dasco yang menegaskan tak ada PHK pegawai usai kementerian/lembaga melakukan efisiensi anggaran sudah ditindaklanjuti oleh Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno dan Direktur Utama RRI Hendrasmo dengan membatalkan rencana melakukan PHK beberapa karyawan akibat efisiensi anggaran ini.

    “Saya rasa jaminan dari Direktur Utama TVRI dan RRI yang tidak akan mem-PHK karyawannya adalah bentuk nyata dari tindak lanjut pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu,” kata Jumhur.

    Jumhur pun mengimbau pemerintah agar efisiensi anggaran yang bisa langsung memotong pendapatan orang per orang seperti upah dapat dihindari. Sebaliknya, lanjut dia, bila terjadi penurunan omzet untuk beberapa bisnis, apalagi yang berpotensi koruptif memang tidak bisa dihindari.

    “Kelak akan terjadi keseimbangan baru di mana mereka yang berkurang pendapatannya akan memperoleh dari kegiatan lain yang diinisiasi oleh belanja pemerintah yang lain yang dapat menggerakkan perekonomian rakyat seperti makan bergizi gratis itu,” pungkas Jumhur.

    (rca)

  • Soal Kepemimpinan Novi Helmy di Bulog, HKTI: Optimis Bulog Jadi Lebih Baik

    Soal Kepemimpinan Novi Helmy di Bulog, HKTI: Optimis Bulog Jadi Lebih Baik

    Soal Kepemimpinan Novi Helmy di Bulog, HKTI: Optimis Bulog Jadi Lebih Baik
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pakar Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (
    HKTI
    ) Jawa Barat (Jabar) Entang Sastraaatmaja meyakini kepemimpinan Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama (Dirut) Badan Urusan Logistik (
    Bulog
    ) dapat membawa perubahan besar terkait upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan secara cepat dan singkat.
    Entang menilai, Novi memiliki banyak kelebihan, seperti jaringan lapangan yang luas sehingga berdampak besar pada kinerja Bulog. 
    Dari sisi koordinasi, kata dia, Novi juga mempunyai kedekatan khusus dengan para bintara pembina desa (babinsa) di seluruh Indonesia.
    Hal tersebut dinilai membuat sosialisasi harga gabah ke petani dapat terukur dan tepat sasaran.
    Sebagai informasi, sesuai keputusan pemerintah melalui rapat Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, harga gabah menurut harga pokok penjualan (HPP) diputuskan sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg) atau naik dari harga sebelumnya yang hanya Rp 5.500 per kg.
    “Saya optimistis Bulog di bawah Pak Novi akan jauh lebih baik karena beliau memiliki pengalaman dalam menghadapi berbagai tekanan sehingga dapat membantu dalam menghadapi situasi yang menekan Bulog,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (14/2/225).
    Lebih lanjut, Entang mengatakan, penyerapan gabah seperti yang dilakukan Bulog dapat mempercepat swasembada sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. 
    Apalagi, kata dia, pangan adalah sektor yang sangat strategis karena berkaitan erat dengan ketahanan dan keamanan negara, hal yang dibutuhkan Indonesia saat ini.
    “Jujur kami akui, tentara aktif yang menjadi Dirut Perum Bulog memiliki beberapa kelebihan, seperti disiplin yang tinggi,” ungkapnya. 
    Entang menilai, tentara memiliki latar belakang struktur yang kuat sehingga dapat membantu dalam mengelola dan mengorganisasi Bulog dengan lebih efektif. 
    Dia menambahkan, tentara juga memiliki pengalaman panjang dalam mengelola logistik dan
    supply chain

    Hal tersebut menjadi langkah nyata dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas Bulog dalam mengelola perberasan nasional.
    “Jangan lupa, tentara itu memiliki kemampuan dalam menghadapi krisis dan situasi darurat
    lho
    sehingga dapat membantu dalam menghadapi situasi yang tidak terduga,” katanya.
    Sebagai informasi, Bulog mendapatkan penugasan khusus untuk melakukan penyerapan gabah sebanyak 3 juta ton dalam kegiatan panen raya pada tiga bulan ke depan, yaitu Januari, Februari, dan Maret.
    “Bagi saya, ini bukanlah hal yang sulit untuk diwujudkan. Justru yang harus kita dorong adalah tugas Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) untuk menyerap gabah petani 2,1 juta ton,” ujarnya. 
    Oleh karena itu, kata Entang, perlu ada tim khusus yang mendampingi Perpadi. Di sisi lain, Novi adalah jawaban dari harapan tersebut. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani Pastikan Pemerintah Tak Pecat Tenaga Honorer Imbas Efisiensi Anggaran

    Sri Mulyani Pastikan Pemerintah Tak Pecat Tenaga Honorer Imbas Efisiensi Anggaran

    loading…

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga negara yang terimbas efisiensi anggaran. Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga negara yang terimbas efisiensi anggaran. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani untuk meluruskan berbagai kabar yang beredar terkait dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi.

    “Terkait berita mengenai PHK honorer di lingkungan kementerian/lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Sri Mulyani menegaskan, efisiensi anggaran yang dilakukan tak akan berdampak bagi tenaga honorer. “Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran kementerian/lembaga tidak terdampak pada honorer,” terangnya.

    Baca Juga

    Sri Mulyani juga memastikan pihaknya akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait langkah efisiensi agar tidak berdampak pada tenaga honorer. “Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian/lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik,” pungkasnya.

    (rca)

  • Bendum Demokrat Renville Antonio Meninggal Kecelakaan saat Touring Moge ke Bali

    Bendum Demokrat Renville Antonio Meninggal Kecelakaan saat Touring Moge ke Bali

    loading…

    Bendum DPP Partai Demokrat Renville Antonio meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Situbondo, Jawa Timur. Foto/istimewa

    SURABAYA – Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Demokrat Renville Antonio meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Situbondo, Jawa Timur, Jumat (14/2/2025).

    Kecelakaan ini dialami mantan anggota DPRD Jatim ini saat mengendarai motor gede (moge) bersama rombongan sebanyak 12 orang.

    Informasinya, Renville bertabrakan dengan mobil saat perjalanan menuju Bali. Lokasi kejadiannya di kawasan Banyuputih, Situbondo.

    Baca Juga

    Ketua DPC Partai Demokrat Situbondo Janur Sasra Ananda membenarkan kabar duka tersebut. Dia belum bisa mejelaskan kronologi lengkap kejadian.

    “Benar Mas, tadi pagi kejadiannya. Ini saya masih mau menuju lokasi kejadian, nanti saya kabari lagi ya mas,” jelas Janur.

    Baca Juga

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Situbondo Iptu H. Rahman Fadli membenarkan hal tersebut, namun pihaknya belum bisa memberikan keterangan terkait kronologinya.

    “Siap benar, mohon waktu, ini sedang menuju TKP. Mohon waktu nanti kami kabari lagi,” jawabnya singkat.

    (cip)