Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Gerindra Dorong Prabowo Jadi Capres 2029, Petinggi Golkar: Itu Bagus

    Gerindra Dorong Prabowo Jadi Capres 2029, Petinggi Golkar: Itu Bagus

    loading…

    Prabowo Subianto. Foto/Dok SindoNews/Aldhi Chandra Setiawan

    JAKARTA – Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didorong maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Dorongan yang disampaikan kader Gerindra tersebut disambut baik petinggi Partai Golkar .

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai usulan Prabowo maju Pilpres 2029 merupakan hal bagus. “Menurut saya itu bagus. Pak Prabowo bukan saja kebanggaan Gerindra, tapi juga kebanggaan Golkar karena beliau pernah berkiprah di Golkar. Dan, dalam dirinya mengalir nilai-nilai kekaryaan,” kata Sarmuji saat dihubungi, Jumat (14/2/2025).

    Menurut Sarmuji, Prabowo telah melalukan banyak terobosan sejak menjabat Presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2024. “Dalam beberapa bulan ini saja banyak gebrakan yang beliau lakukan. Jadi wajar kalau beliau siap untuk dicalonkan sebagai calon presiden kembali,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didorong maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Dorongan itu dilayangkan para kader yang hadir di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/2/2025).

    “Ya, teman-teman berharap beliau nanti akan dua periode, harapan dari teman-teman,” ujar elite Partai Gerindra Mochamad Irfan Yusuf di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Pria yang akrab disapa Gus Irfan itu menyampaikan, para kader menilai kepemimpinan Prabowo sebagai presiden telah membuahkan hasil yang baik meski baru berjalan beberapa bulan. “Jadi ya teman-teman ingin dua periode. Semakin luar biasa gitu,” tuturnya.

    Atas dorongan dari para kader Gerindra tersebut, Prabowo meresposnnya. “Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden. Beliau menjawab, ‘Insyaallah’, namun meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

    (zik)

  • Gerindra: SBY Bakal Hadir di Agenda Pertemuan KIM Plus di Hambalang,

    Gerindra: SBY Bakal Hadir di Agenda Pertemuan KIM Plus di Hambalang,

    Bisnis.com, JAKARTA – Para Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akan hadir turut hadir dalam silaturahmi yang digelar di Kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Bogor (14/2/2025). Salah satunya adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

    Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2). 

    “Sementara ini hampir semua ketum Partai, kalau Pak SBY kemungkinan akan hadir di acara yang hari ini, silaturahmi hari ini,” jelasnya, mengacu pada acara di Hambalang tersebut. 

    Adapun, ia juga menegaskan bahwa partai yang datang dalam silaturahmi ini hanyalah partai yang yang tergabung dalam KIM Plus. Sebab itu partai PDI-Perjuangan (PDIP) tidak ikut hadir. 

    “Ah, kan bukan, belum bagian dari KIM, belum, belum,” jelasnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2). 

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan bahwa pertemuan di Hambalang dilakukan dalam rangka ulang tahun Partai Gerindra dan ini juga menjadi bagian dari konsolidasi, karena bisa saling berkomunikasi.

    Kendati demikian, dia enggan membeberkan topik apa yang besok akan dibahas dalam pertemuan itu. Namun yang pasti silaturahmi menjadi agenda utama, sehingga tak membahas hal yang berkaitan pemerintahan.

    Willy berpandangan dengan pertemuan yang semakin sering dilakukan, bisa menjadi modal yang kokoh agar pemerintahan berjalan.

    “Ya kalau semakin sering kita ketemu, tentu ini menjadi modal besar, modal dasar yang cukup kokoh untuk pemerintahan bisa berjalan,” pungkasnya. 

  • Boyamin Ungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Masih Berpeluang Ajukan Kembali Praperadilan Lawan KPK – Halaman all

    Boyamin Ungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Masih Berpeluang Ajukan Kembali Praperadilan Lawan KPK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto masih punya peluang mengajukan praperadilan melawan KPK.

    Hal itu lantaran hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan praperadilan. Bukan menolak permohonan Hasto Kristiyanto. 

    “Sebenernya ada catatan kritis, Hasto Kristiyanto masih bisa mengajukan lagi. Beda dengan ditolak, kalau ditolak itu tidak bisa mengajukan lagi,” kata Boyamin kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

    Kemudian dikatakannya atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak menerima permohonan Hasto Kristiyanto. Menurutnya KPK harus segera menindaklanjuti putusan tersebut. 

    “Untuk itu saya mendorong KPK untuk segera membawa ke pengadilan pokok perkara,” jelasnya. 

    Permohonan Praperadilan Hasto Tidak Diterima

    Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan gugatan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Dalam pertimbangannya, hakim tunggal Djuyamto menyatakan seharusnya permohonan praperadilan Sekjen PDIP itu dilakukan secara terpisah. 

    Hal itu dikarenakan Hasto telah ditetapkan tersangka dugaan tindak bidana perintangan penyidikan dan dugaan tindak pidana memberi janji atau hadiah atau suap kepada penyelenggaran negara oleh KPK. 

    “Menimbang berdalih alasan tersebut hakim berpendapat permohonan pemohon seharusnya diajukan dalam dua permohonan prapradilan. Bukan dalam satu permohonan,” kata Hakim Djuyamto di persidangan PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025). 

    Ia melanjutkan menimbangkan dengan demikian permohonan pemohon yang menggabungkan tentang sahnya tidaknya dua surat perintah penyidikan. Atau setidaknya penetapan tersangka dalam satu permohonan haruslah dinyatakan tidak memilih syarat formil permohonan prapradilan.

    “Maka terhadap eksepsi termohon tersebut berdasarkan hukum dan patut dikabulkan,” ucapnya. 

    Menimbangkan, lanjut dia dengan berbagai pertimbangan hukum di atas hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan.

    Maka terhadap eksepsi permohonan yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum 

    “Menimbangkan karena eksepsi pemohon dikabulkan maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi,” kata hakim Djuyamto. 

    “Sehingga dengan demikian hakim berpendapat bahawa permohonan prapradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima,” tandasnya. 

  • Stefan Antonio Sindir Kebijakan Pendidikan: Negara Prioritaskan Kenyang, Bukan Pintar

    Stefan Antonio Sindir Kebijakan Pendidikan: Negara Prioritaskan Kenyang, Bukan Pintar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Stefan Antonio menyoroti wacana pemotongan anggaran pendidikan yang kembali mencuat di tengah peringatan darurat Indonesia.

    Stefan menilai kebijakan tersebut dapat memperburuk kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

    “Negara sedang menciptakan generasi malas dan bodoh,” ujar Stefan di X @StefanAntonio_ (14/2/2025).

    Ia menolak pemotongan anggaran pendidikan, mengingat peringkat kecerdasan (IQ) Indonesia yang masih tergolong rendah dibanding negara lain

    “Menolak pemotongan anggaran pendidikan. Sudah tahu Indonesia di peringkat rendah dalam hal IQ masih aja mah dibikin tambah bodoh,” tukasnya.

    Stefan juga menyoroti prioritas kebijakan pemerintah yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan tanpa mempertimbangkan pentingnya pendidikan.

    “Buat apa kenyang, kalau otaknya dongo. Itupun ga kenyang kenyang amat,” tandasnya.

    Adapun pemangkasan anggaran dilakukan melalui Surat Edaran Menkeu Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga. Diterbitkan pada 24 Januari 2025.

    Totalnya, 16 pos anggaran dipangkas. Di antaranya adalah alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat dan sejenisnya, kajian, bimbingan teknis dan pendidikan-latihan.

    Lalu honor profesi, percetakan dan suvenir, sewa gedung dan fasilitas kantor, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, infrastruktur, serta belanja lainnya.

    Diketahui, dua kementerian yang juga terkena pemangkasan anggaran adalah Kemendikti-Saintek Rp22,54 triliun dan Kemendikdasmen Rp8,04 triliun.

  • Kejari Madiun Perpanjang Penahanan Tersangka Korupsi Pengadaan Tanah Tol

    Kejari Madiun Perpanjang Penahanan Tersangka Korupsi Pengadaan Tanah Tol

    Madiun (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun memperpanjang masa penahanan mantan Camat Sawahan Mashudi, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk proyek tol ruas Madiun-Kertosono.

    Mashudi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dalam proyek pembebasan tanah tol di Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, pada periode 2016-2017. Perpanjangan masa penahanan dilakukan mulai 11 Februari 2025 hingga 22 Maret 2025 atas dasar permohonan penyidik.

    “Perpanjangan penahanan atas dasar permohonan dari penyidik, selaku penuntut umum yang diajukan ke Kajari,” ujar Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Madiun, Inal Sainal Saiful, Kamis (13/2/2025).

    Inal menjelaskan, ada beberapa berkas yang masih perlu dilengkapi agar kasus ini bisa segera masuk tahap dua dan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. “Kami berkomitmen secepatnya melengkapi berkas agar unsur formil dan materil terpenuhi, sehingga kasus tersebut dapat segera disidang,” lanjutnya.

    Mashudi diduga terlibat dalam proses pelepasan hak dan tukar-menukar Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono tahun 2016-2017. Dalam perkara ini, kapasitas Mashudi adalah sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).

    Kajari Kabupaten Madiun, Oktario Hartawan Achmad, mengungkapkan bahwa Mashudi menerbitkan Akta Jual Beli atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanpa melalui sidang akad yang seharusnya dihadiri oleh pihak penjual dan pembeli.

    “Saat itu menerbitkan Akta Jual Beli terhadap objek tanah dengan SHM tidak melalui sidang akad, yang seharusnya dihadiri para pihak penjual dan pembeli tanah, di mana atas objek tanah tersebut telah dilakukan pembayaran kurang lebih sebesar Rp320.433.000,” jelas Oktario.

    Selain itu, transaksi jual beli tersebut hanya dihadiri oleh Wahyudi, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa Cabean. “Kemudian tanpa adanya kuasa, akan tetapi akad jual beli hanya dihadiri oleh Wahyudi selaku Sekdes pada saat itu, tidak ada jual beli yang nyata yang bersifat terang dan tunai,” tambah Oktario.

    Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sekitar Rp217 juta. Oktario menegaskan bahwa Mashudi menganggap tindakan yang dilakukannya sudah benar dan sesuai prosedur.

    Mashudi dijerat dengan berbagai pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di antaranya:

    Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

    Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

    Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

    Dengan perpanjangan penahanan ini, Kejari Kabupaten Madiun berupaya menyelesaikan berkas perkara agar segera dilimpahkan ke pengadilan untuk proses hukum lebih lanjut. [fiq/beq]

  • Polisi Mulai Selidiki Kasus Pemalsuan Surat Izin di Lahan Pagar Laut Bekasi

    Polisi Mulai Selidiki Kasus Pemalsuan Surat Izin di Lahan Pagar Laut Bekasi

    Polisi Mulai Selidiki Kasus Pemalsuan Surat Izin di Lahan Pagar Laut Bekasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polri memulai proses penyelidikan terkait kasus dugaan
    pemalsuan surat izin
    atau
    akta tanah
    di lahan
    pagar laut Bekasi
    , Jawa Barat.
    “Terkait 93 sertifikat hak milik yang terjadi di
    Desa Segara Jaya
    , Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sekitar tahun 2022, penyidik sudah melaksanakan penyelidikan dengan mengeluarkan surat perintah penyelidikan,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum
    Bareskrim Polri
    , Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, saat ditemui di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, pada Jumat (14/2/2025).
    Djuhandhani mengatakan, dimulainya proses penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang diserahkan Kementerian ATR/BPN pada 7 Februari 2025.
    Dalam laporan ini, ATR/BPN melaporkan adanya tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik, serta penempatan keterangan palsu dalam akta otentik.
    “Saat ini penyidik sudah memeriksa, yaitu antara lain pelapor, ketua, dan anggota eks panitia ajudikasi PTSL atas penerbitan 93 sertifikat hak milik yang terjadi di Desa Segara Jaya,” lanjut Djuhandhani.
    Penyidik juga telah memeriksa sejumlah pejabat kantor pertanahan Kabupaten Bekasi dan pegawai kepada Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan bahwa ada indikasi manipulasi data terkait bidang tanah yang tercatat di wilayah tersebut.
    Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukannya, ditemukan ketidaksesuaian antara data peta bidang tanah yang tercatat dengan kondisi sebenarnya.
    “Untuk tanah yang terkena manipulasi ini, kami akan segera melakukan pembatalan sertifikat yang diterbitkan secara tidak sah,” ujar Nusron, dilansir siaran pers Kementerian ATR/BPN, Rabu (5/2/2025).
    “Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait pembukaan pagar laut yang memisahkan tanah tersebut dengan laut,” tegasnya.
    Nusron kemudian menjelaskan, di Desa Segara Jaya, Kabupaten Bekasi terdapat 89 peta bidang tanah yang dimiliki oleh 67 pemilik dan telah masuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
    Menurut politisi Golkar itu, data peta tanah tersebut telah dimanipulasi dengan pemindahan peta dan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang seharusnya tidak sesuai dengan lokasi.
    “Yang awalnya di darat, jumlahnya ini 72 hektar. Padahal menurut NIB-nya yang di darat tadi kita tinjau hanya 11 hektar,” ujar Nusron.
    Menurutnya, total luas lahan yang dimanipulasi datanya mencapai 581 hektar.
    Di antaranya, 90 hektar milik PT Cikarang Listrindo (CL), 419 hektar milik PT Mega Agung Nusantara (MAN), dan 72 hektar bidang tanah PTSL yang terbit pada tahun 2021, namun dipindahkan pada tahun 2022 ke area laut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Partai Nasdem Sebut Surya Paloh Tak Hadir Silaturahmi di Hambalang Hari Ini

    Partai Nasdem Sebut Surya Paloh Tak Hadir Silaturahmi di Hambalang Hari Ini

    loading…

    Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengungkapkan Ketua Umum Surya Paloh tidak hadir dalam Silaturahmi KIM di Hambalang. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengungkapkan Ketua Umum Surya Paloh tidak hadir dalam Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman Presiden Prabowo Subianto Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada hari ini.

    “Nasdem fraksi full team, DPP besok akan ke sini untuk bersama-sama Pak Surya. Jadi hari ini Pak Surya enggak datang, tapi Ketua Fraksi dan Wakil Ketua Umum yang datang,” kata Willy saat hendak memasuki Hambalang, Jumat (14/2/2025).

    Willy menjelaskan, Surya Paloh akan hadir pada acara peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra pada 15 Februari 2025 besok.

    “Besok memang acaranya di SICC besok, full DPP, hari ini fraksi beberapa anggota dewan pertimbangan dan kepala daerah terpilih dari Partai Nasdem datang ke Hambalang hari ini,” jelasnya.

    Willy mengungkapkan kehadirannya untuk silahturahmi dengan Prabowo dan KIM. “Silaturahmi aja. Jadi ini silaturahmi koalisi. Jadi itu agendanya,” ungkapnya.

    Willy juga menyebut adanya kehadiran kepala daerah dalam silahturahmi hari ini. Menurutnya Prabowo akan memberikan arahan terkait restrukturisasi dan efisiensi

    “Biar kemudian koalisi memiliki back up politik satu tarikan napas. Sehingga Pak Prabowo apa-apa yang menjadi kebijakan beliau itu dipahami oleh koalisi secara langsung dan kemudian apa yang akan menjadi gerak langkah berikutnya. Itu yang menjadi agenda. Tapi setidak-tidaknya ini kan silaturahmi, jadi lebih cair suasananya,” tandasnya.

    (cip)

  • Pejabat Kumpul di Hambalang untuk Hadiri Pertemuan KIM Plus

    Pejabat Kumpul di Hambalang untuk Hadiri Pertemuan KIM Plus

    Bisnis.com, HAMBALANG – Sejumlah pejabat mulai berdatangan untuk menghadiri acara Silaturahmi partai politik Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Sentul, Jawa Barat, pada Jumat (14/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, arus lalu lintas terpantau padat menuju kediaman Presiden Prabowo Subianto, di mana acara tersebut berlangsung.

    Dalam acara tersebut, beberapa pejabat penting turut hadir, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) serta Ketua Majelis Penasehat PAN Hatta Rajasa.

    Keduanya menarik perhatian karena menaiki motor berjenis bebek matic menuju lokasi acara. Zulhas menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo yang baru saja terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Ini Silaturahmi KIM, saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo yang sudah terpilih menjadi ketua umum kembali,” ujar Zulhas kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

    Selain Zulhas dan Hatta, beberapa pejabat lainnya juga terlihat hadir dengan menaiki motor, di antaranya Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

    Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa sejumlah mobil dengan pelat dinas telah memasuki kawasan Padepokan Garuda Yaksa, yang berada di kediaman Prabowo.

    Di sepanjang jalan menuju lokasi acara, spanduk bertuliskan “Gerindra” serta “Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju” sudah mulai terpasang.

    Salah satu kendaraan yang menarik perhatian adalah mobil berpelat dinas RI 16 2, yang ditumpangi oleh Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta.

    Anis menyapa wartawan di depan Padepokan Garuda Yaksa sebelum memasuki kawasan kediaman Prabowo.

    Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengundang seluruh pimpinan partai politik dan anggota DPR pendukungnya untuk hadir di kediamannya pada acara tersebut.

    Willy mengungkapkan bahwa pertemuan ini juga akan dijadikan sebagai ajang konsolidasi antara partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.

    Dia menambahkan bahwa acara ini juga bertujuan untuk mempererat komunikasi antarpartai. Willy menegaskan bahwa tidak akan ada pembicaraan khusus dalam pertemuan tersebut.

    “Hari ini fraksi dan beberapa anggota dewan pertimbangan datang ke sini untuk silahturahmi saja. Silahturami koalisi. Ada kepala daerah, dan Pak Prabowo akan memberikan mengenai efisiensi,” pungkas Willy.

  • Mematut Wartawan Indonesia

    Mematut Wartawan Indonesia

    loading…

    Jamalul Insan, Anggota Dewan Pers 2019-2022. Foto/Dok

    Jamalul Insan
    Anggota Dewan Pers 2019-2022

    DI SEJUMLAH grup perbincangan WhatsApp komunitas wartawan dan pers beberapa hari lalu ramai mengomentasi sebuah flyer iklan penawaran untuk bergabung menjadi wartawan. Lengkapnya berbunyi, “Mari bergabung bagi yang berminat menjadi wartawan resmi di https://……. dapat mendaftar dengan syarat foto KTP, pas foto, bayar iuran Rp100.000 setahun sekali.

    Fasilitas yang diperoleh berupa kartu pers, surat tugas, nama tercantum di boks redaksi, dan mendapat akun penulis di situs tersebut. Mengomentari iklan ini, umumnya mempertanyakan “koq sebegitu mudahnya untuk menjadi wartawan – profesi yang konon dianggap memikul beban mendidik publik.

    Membandingkan pengalaman para wartawan senior di media cetak dan elektronik, bagaimana sulitnya untuk meraih sebutan reporter – setelah lulus menjalani calon reporter (carep), apalagi nama masuk dalam boks redaksi. Begitupun reporter di televisi untuk dapat menyebutkan namanya sebagai pereportase di akhir berita, harus menempuh beberapa tahun. Tidak ada yang ujug-ujug muncul dengan mudah tanpa proses yang harus dilalui.

    Tidak dapat disangkal, penawaran dalam iklan tersebut menambah deretan cerita panjang kawan-kawan wartawan di sejumlah daerah. Bahwa dalam beberapa tahun terakhir makin banyak “wartawan tiban” yang muncul tiba-tiba dan sekonyong-konyong tanpa jejak yang jelas.

    Mulai dari seorang bekas penambal ban, pemilik toko kelontong, penjaga parkir, loper koran, kenek angkutan umum tiba-tiba mengaku jadi wartawan, bahkan tidak tanggung-tanggung menjabat pemimpin redaksi. Ini realitas yang terjadi.

    Pembajak Kemerdekaan Pers
    Saat ini banyak orang dan kelompok yang hanya mau mengambil ‘berkah’ reformasi – yakni kemudahan membuat media tanpa harus memiliki SIUP (surat izin usaha penerbitan pers), namun tanpa mau menjalankan kewajiban yang menyertainya. Banyak ditemukan media dibuat oleh orang-orang yang jauh dari kompetensinya, sehingga dalam kerjanya sama sekali tidak mencerminkan sebagai sebuah kerja jurnalistik.

    Sistem Pers Indonesia dibangun di atas sistem yang kuat dengan adanya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan terhadap masyarakat pers untuk mengurus dirinya sendiri, tanpa intervensi. Sayangnya, kebebasan yang diberikan terhadap pers cenderung dipergunakan oleh para pelaku jurnalisme kepentingan.

    Sejak reformasi, pertumbuhan media yang bak jamur di musim penghujan tidak berbanding lurus dengan kualitas pers yang baik dan kuat. Banyak media yang mengklaim sebagai media pers hanya menjamu kepentingan kelompok tertentu atau hanya sekadar menjadi penampung rilis-rilis lembaga atau instansi pemerintah, bahkan digunakan untuk menyerang dan menekan pihak tertentu.

    Dengan demikian, media kita tumbuh tanpa memiliki kultur skeptis dan kritis. Padahal, wartawan memegang peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang terinformasi dan kritis. Sayangnya, tidak sedikit individu yang mengaku sebagai wartawan tetapi tidak menjalankan tugas sesuai Kode Etik Jurnalistik, sehingga menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari penyebaran informasi yang tidak akurat hingga pelanggaran hukum.

  • AHY Tak Ikut Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Kenapa?

    AHY Tak Ikut Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Kenapa?

    Bisnis.com, HAMBALANG – Partai Demokrat mengonfirmasi bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak dapat hadir dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju yang diadakan di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf M Effendi memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran AHY di Hambalang. 

    Menurut Dede, awalnya AHY berencana ikut serta dalam pertemuan tersebut. Namun, setelah mendapat kabar duka, AHY memutuskan untuk melayat.

    “Infonya masih belum fix, tetapi yang jelas, karena ini adalah Bendahara Umum, tentunya kita harus melakukan takziah. Jadi kemungkinan besar Mas AHY akan datang ke sana karena harus dimakamkan hari ini,” ujarnya kepada wartawan di Hambalang, Jumat (14/2/2025).

    Lebih lanjut, Dede meminta dukungan doa untuk bendahara umum tersebut, mengingat situasi yang sedang dihadapi.

    Terkait dengan kehadiran Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dede mengonfirmasi bahwa beliau sudah hadir di acara tersebut. “Pak SBY sudah masuk di dalam,” katanya.

    Untuk kehadiran elite Demokrat lainnya, Dede menyebutkan bahwa informasi lengkap mengenai siapa saja yang melayat belum diterima.

    “Kami belum mendapat info, tapi yang jelas tadi di grup mengatakan kalau Ketum (Ketua Umum) mungkin akan langsung ke sana,” pungkas Dede.

    Sekadar informasi, Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio dikabarkan meninggal dunia, Jumat (14/2/2025).

    Kabar duka itu menyebar dari pesan WhatsApp. Salah satunya yang didapat dari Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

    “Iya benar. Telah meninggal dunia, Bang Renville Antonio, Bendum Demokrat,” tulis Herzaky, Jumat (14/2/2025).