Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Coretan ‘Adili Jokowi’ Marak di Berbagai Daerah, Pengamat: Bisa Berdampak pada Politik – Halaman all

    Coretan ‘Adili Jokowi’ Marak di Berbagai Daerah, Pengamat: Bisa Berdampak pada Politik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA– Aksi vandalisme bertuliskan ‘Adili Jokowi’ muncul di berbagai kota Indonesia.

    Coretan tersebut antara lain merebak di Surabaya, Solo, Yogyakarta, Jakarta hingga Medan.

    Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat segera melakukan pembersihan guna menjaga estetika ruang publik.

    Terkini, aksi vandalisme tersebut berlanjut ke aksi unjuk rasa. 

    Misalnya saja aksi aliansi Gerakan Wong Solo Adili Jokowi, Jumat (14/2/2025).

    Aksi demonstrasi dimulai dari Stadion Sriwedari Solo. Massa melakukan long march dan berakhir di depan Mapolresta Solo. Tulisan ‘Adili Jokowi’ terpampang di spanduk maupun ikat kepala sejumlah massa.

    Ada 24 titik Vandalisme di Surabaya

    Di Kota Surabaya, tulisan ‘Adili Jokowi’ ditemukan di 24 titik yang tersebar di berbagai kecamatan.

    Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser, mengungkapkan bahwa pihaknya langsung mengerahkan petugas membersihkan coretan tersebut begitu laporan diterima.

    “Kami kerahkan personel dari Satpol PP kota dan kecamatan. Ada tim yang menyisir titik lokasi dan ada juga tim yang melakukan pengecatan,” ujar Fikser pada Jumat (7/2/2025).

    Vandalisme ini ditemukan di berbagai tempat, termasuk tembok dan seng penutup bangunan di Kecamatan Wonocolo, Wonokromo, Jambangan, Gayungan, Gubeng, Sawahan, Tandes, Genteng, dan Tegalsari.

    “Dari hasil laporan personel, kami temukan lebih kurang di 24 titik lokasi dari sembilan kecamatan. Paling banyak di Kecamatan Wonokromo dan Kecamatan Genteng,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa langkah pengecatan ulang dilakukan untuk menjaga kebersihan dan estetika kota.

    “Ini sebagai bentuk upaya kami sebagai warga Kota Surabaya untuk menjaga keindahan serta kenyamanan, sehingga kami lakukan pengecatan ulang, mengembalikan tembok kembali bersih,” lanjutnya.

    Coretan ‘Adili Jokowi’ juga muncul di Solo

    Selain di Surabaya, coretan serupa juga ditemukan di Solo, Jawa Tengah. Berdasarkan pantauan, setidaknya ada enam titik lokasi yang menjadi sasaran aksi vandalisme ini, termasuk di Jalan Ahmad Yani, Jalan Menteri Supeno, Jalan Prof. DR. Soeharso, Jalan Moh. Husni Thamrin, dan Jalan Sam Ratulangi.

    Satpol PP Solo segera bertindak dengan melakukan pengecatan ulang menggunakan cat putih untuk menutupi coretan berwarna merah dan hitam. Kepala Satpol PP Solo, Didik Anggono, menyatakan bahwa pembersihan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. 

    “Malam hari ini kita melakukan kegiatan penghapusan vandalisme atau corat-coret yang berada di pinggir jalan atau tepatnya di Jalan Prof. DR. Soeharso, di mana ada tulisan provokatif ‘Adili Jokowi’. Dan ini berdasarkan informasi dari masyarakat,” ujar Didik pada Selasa (4/2/2025).

    VANDALISME ADILI JOKOWI DI SOLO. Vandalisme bertuliskan ‘Adili Jokowi’ muncul di sejumlah titik di kota Solo, Selasa (4/2/2025) sore. Salah satunya ditemukan di jalan Prof Dr Soeharso, Kecamatan Laweyan tak jauh dari kantor Samsat Kota Solo. Tulisan ‘Adili Jokowi’ di lokasi tersebut juga dibubuhkan pada pagar seng sebuah lahan kosong dengan menggunakan tinta kombinasi warna oranye dan hitam. (TribunSolo.com/Andreas Chris)

    Ia menegaskan bahwa tindakan ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Lingkungan Hidup Nomor 10/2015 Pasal 62, yang melarang aksi vandalisme di ruang publik. 

    “Bahwa kegiatan corat-coret yang mengganggu keindahan kota itu merupakan larangan. Jika itu mengganggu keindahan kota, akan kita kembalikan ke bentuk aslinya sehingga keindahan kota terjaga dan kenyamanan warga juga terjaga,” tambahnya.

    Warga Yogyakarta temukan coretan di Jalan Sultan Agung

    Sementara itu, di Yogyakarta, coretan serupa ditemukan di beberapa lokasi, salah satunya di Jalan Sultan Agung. Seorang warga bernama Fian mengatakan bahwa dirinya baru menyadari keberadaan tulisan tersebut saat melintas di kawasan tersebut.

    “Di situ (Jalan Sultan Agung) memang banyak coretan, ini baru sadar tadi pas lihat-lihat kayanya itu (Adili Jokowi),” ujar Fian, Rabu (5/2/2025).

    Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma, mengatakan bahwa pihaknya masih menganalisis motif di balik aksi vandalisme ini. Ia menduga ada kelompok tertentu yang mengorganisir aksi tersebut.

    “Baru analisis awal, kalau ada tulisan yang sama di beberapa daerah, mungkin ada beberapa kelompok tertentu yang menggerakkan, atau bergerak (terkait) isu-isu politik atau hal-hal lainnya,” kata Aditya, Jumat (7/2/2025).

    Sudut-sudut Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) banyak dihiasi tulisan berbunyi “Adili Jokowi”.

    Di antaranya tulisan Adili Jokowi ada di jalan Jamin Ginting, tepat di bawah Flyover.

    Tulisan yang sama juga terlihat seperti di jalan Jalan Ngumban Surbakti, Jalan Setia Budi, Jalan Wiliam Iskandar, Jalan Sutrisno dan sejumlah kawasan lainya di Medan.

    Tanggapan Jokowi

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menuding demo dan vandalisme bertuliskan ‘Adili Jokowi’ merupakan wujud kekecewaan dari pihak yang kalah di Pilpres 2024.

    “Itu kan ungkapan ekspresi. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres, bisa. Ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu, ya bisa,” katanya dikutip dari YouTube Mata Najwa, Rabu (12/2/2025).

    Jokowi menilai peristiwa tersebut adalah operasi politik yang direncanakan oleh seseorang atau kelompok.

    Selain itu, dia juga menganggap ada pihak yang ingin menurunkan reputasinya lewat aksi massa dan vandalisme tersebut.

    “Bisa saja (operasi politik tertentu), ya kan. Masih ada yang belum move on (dari Pilpres 2024) sehingga berusaha untuk men-downgrade,” tuturnya.

    Kendati demikian, mantan Wali Kota Solo itu tidak terlalu mempermasalahkan adanya aksi massa tersebut.

    Dia menegaskan hal itu merupakan wujud hidupnya demokrasi di Indonesia.

    “Saya kira ini negara demokrasi. Ya biasa-biasa ajalah (menanggapi aksi massa) kalau saya menanggapinya,” jelasnya.

    Diduga akan merembet ke berbagai daerah

    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan aksi tersebut diprediksi akan terus membesar menjadi tuntutan senada dari Sabang hingga Merauke.

    Hal itu diperkirakan akan terjadi bila polisi terus mengabaikan tuntutan para pendemo. Karena itu, polisi harus tanggap atas tuntutan para pendemo tersebut.

    “Polisi setidaknya harus meresponnya secara bijak dan adil agar berbagai elemen masyarakat itu tidak merasa aspirasinya diabaikan. Sebab, kalau terus diabaikan, bisa saja rakyat dengan caranya sendiri,” kata Ritonga kepada Tribunnews.

    Jadi, polisis harus secepatnya menyelesaikan tuntutan berbagai elemen masyarakat tersebut. Hal itu dimaksudkan agar persoalan Jokowi tidak semakin meluas dan berdampak pada sisi ekonomi dan politik.

    Presiden Prabowo Subianto, kata Ritonga tentu tak ingin masalah Jokowi merambat ke stabilitas politik.

    “Prabowo tentu ingin stabilitas politik mantap sehingga semua program kerja dapat terlaksana dengan baik,” pungkasnya. (Tribunnews/Kompas.com)

  • Tak ada Pembahasan Reshuffle dalam Silaturahmi KIM di Hambalang

    Tak ada Pembahasan Reshuffle dalam Silaturahmi KIM di Hambalang

    loading…

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan tidak ada pembahasan mengenai isu perombakan atau reshuffle dalam silaturahmi KIM dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, pada hari ini. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan tidak ada pembahasan mengenai isu perombakan atau reshuffle dalam silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, pada hari ini.

    “Enggak ada (pembahasan reshuffle). Prinsipnya beliau mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk bersatu membangun Republik ini. Demi untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” kata Supratman usai pertemuan, Jumat (14/2/2025).

    Andi Agtas juga mengungkapkan pembicaraan dalam silaturahmi membahas soal efisiensi dalam rangka penghematan. “Bahas efisiensi. Efisiensi dalam rangka untuk penghematan dilakukan memang yang tidak perlu,” katanya.

    Baca Juga

    Supratman memastikan semua jajaran Kabinet Merah Putih setuju dengan efisiensi tersebut. “Dan semua Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Merah Putih setuju dengan itu,” katanya.

    Politikus Partai Gerindra itu juga mengungkapkan pada pertemuan tersebut turut membahas mengenai persatuan khususnya Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Indonesia ke depan.

    “Untuk Koalisi Indonesia Maju dalam rangka untuk menjadikan Indonesia lebih makmur. Harus Presiden mengimbau persetujuan untuk kita bersatu. Ya, jadi semua menyatu untuk bangsa,” ungkapnya.

    (cip)

  • Nyaris Dihajar Warga Surabaya karena Dikira Jambret Handphone, Ternyata Bandar Sabu

    Nyaris Dihajar Warga Surabaya karena Dikira Jambret Handphone, Ternyata Bandar Sabu

    Surabaya (beritajatim.com) –  Dua pemuda di Rungkut, Surabaya nyaris dihabisi oleh warga lantaran dikira jambret handphone. Video keduanya meringkuk diamankan Satpol PP di Kantor Kecamatan Rungkut pun viral disertai narasi bahwa keduanya adalah jambret.

    Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanti mengatakan, dari hasil penyelidikan pihak kepolisian ternyata dua orang yang melarikan diri dari kejaran warga itu bukanlah jambret.

    “Bukan jambret. Dari hasil penyelidikan tidak ada bukti (keduanya melakukan penjambretan,” kata Rina, Jumat (14/02/2025).

    Namun, salah satu pria berinisial AF (30) ternyata adalah bandar sabu. Ia lari ketakutan karena membawa narkoba jenis sabu sebanyak 10 poket sabu dengan berat total sekitar 1,191 gram.

    “Saat digeledah malah ditemukan sabu. Yang terbukti (pengedar sabu) hanya satu. Inisial AF (30) warga Kedung Baruk,” kata mantan Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya itu.

    Selain barang bukti sabu, AF juga kedapatan membawa dua buah timbangan elektrik dan sebuah HP. Sampai saat ini, AF masih diperiksa oleh Satres Narkoba Polrestabes Surabaya.

    Sementara itu, satu rekan AF masih menjalani pemeriksaan intensif. Nantinya jika tidak terbukti melakukan tindak pidana akan dipulangkan ke rumah. “Sementara rekannya masih menjalani pemeriksaan. Nanti kami sampaikan perkembangannya,” pungkas Rina.

    Diketahui, sebuah video menunjukkan proses penangkapan dua pemuda di wilayah Rungkut. Video tersebut pertama kali diunggah akun media sosial (medsos) facebook Johan Telaga, Selasa 11 Februari 2025, siang.

    Dalam video tersebut, terlihat dua pemuda yang diduga pelaku jambret itu, duduk di salah satu ruangan Kantor Kecamatan Rungkut. Di lokasi yang sama, terlihat juga korban dan petugas Satpol PP Rungkut. (ang/ted)

  • InsyaAllah, PKS Siap Dukung Penuh Prabowo di Pilpres 2029

    InsyaAllah, PKS Siap Dukung Penuh Prabowo di Pilpres 2029

    Bisnis.com, HAMBALANG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mempertimbangkan kemungkinan untuk berkoalisi mendukung Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

    Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan bahwa partainya siap bergabung dalam koalisi untuk mendukung Prabowo.

    Saat ditanya apakah PKS akan bergabung dalam koalisi yang mengusung Prabowo, Habib Aboe menjawab optimis.

    “Kami akan jadi koalisi. Koalisi dengan Pak Prabowo yang terbaik, dan kami akan bantu dan bangun NKRI yang terbaik untuk selanjutnya,” ujarnya kepada wartawan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat (14/2/2025).

    Habib Aboe juga mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai berkoalisi dengan Prabowo pada Pemilu 2029 akan dipikirkan lebih lanjut, dengan penuh harapan.

    “InsyaAllah,” ucapnya sambil tersenyum.

    Di kesempatan yang sama, Plh Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heriyawan menegaskan bahwa partainya akan tetap solid dalam mendukung Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus) hingga akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2029.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS itu menyatakan, komitmen PKS dalam koalisi ini akan tetap terjaga hingga periode pemerintahan berakhir.

    “Artinya, kami pasti akan mendukung pemerintahan sampai 2029. Koalisi kan terikat dengan komitmen bersama sebagai koalisi, jadi tentu kami akan berkoalisi sampai akhir,” katanya kepada wartawan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat (17/2/2025).

    Menanggapi pertanyaan mengenai langkah Gerindra yang kembali mengusung Prabowo untuk Pemilu 2029, Heriyawan menjelaskan bahwa sikap PKS, salah satu partai dalam koalisi, akan diputuskan menjelang Pemilu 2029.

    “Sikap partai kan tentu ya jangan sekarang, sikapnya nanti menjelang itu,” ujarnya.

    Heriyawan juga menambahkan bahwa pernyataan Gerindra yang mengumumkan Prabowo akan maju kembali pada 2029 adalah langkah yang harus dihormati.

    “Itu diumumkan. Bahwa kemudian nantinya seperti apa, ya kita tunggu nanti,” jelasnya.

    PKS, kata Heriyawan, tetap mengutamakan stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan, serta akan mendukung program-program prioritas seperti efisiensi anggaran.

    Heriyawan menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang kini diperkenalkan akan mendukung pencapaian program-program pemerintah, seperti pemberian makan bergizi gratis.

    “Efisiensi disinggung juga, dan kami dukung karena demi kebaikan. Efisiensi akan menjadi bagian dari pencarian dana atau penyisihan dana untuk menyukseskan program-program prioritas,” pungkas Ahmad Heriyawan.

  • Prabowo Kumpulkan Gubenur Hingga Bupati di Magelang Pekan Depan, Cek Sumber Dananya

    Prabowo Kumpulkan Gubenur Hingga Bupati di Magelang Pekan Depan, Cek Sumber Dananya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengubah kebijakan biaya retreat atau orientasi kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2025 di Magelang, pekan depan. Semula, program ini menggunakan APBD, dalam kebijakan terbaru bersumber dari APBN.

    Sebelumnya, viral di media sosial X terkait Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 200.5/628/SJ yang diunggah oleh @Dandhy_Laksono pada Rabu (12/2/2025).

    Dalam surat tersebut, dijelaskan biaya akomodasi dan konsumsi selama retreat akan dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemerintah daerah.

    Biaya per hari untuk satu orang yaitu Rp2.750.000. Retreat sendiri diadakan selama delapan hari sehingga jika terdapat 500 orang kepala daerah maka biayanya tak kurang dari Rp11 miliar.

    Per Jumat (14/2/2024) siang, unggahan @Dandhy_Laksono tersebut sudah dibagikan ulang 14 ribu kali dan disukai 37 ribu pengguna X lainnya.

    Usai viral, ternyata pemerintah membatalkan kebijakan tersebut. Lewat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 200.5/692/SJ tertanggal 13 Februari 2025 yang diterima Bisnis, dinyatakan biaya retreat sepenuhnya akan dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    “Bersama ini disampaikan bahwa pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 selama di Akademi Militer Magelang sepenuhnya dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Dalam Negeri,” tulis surat tersebut.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan seharusnya tidak ada APBD yang dibebankan terkait retreat yang diperintah oleh Presiden Prabowo Subianto itu.

    “Semua pake APBN, di Kemendagri itu,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Sementara itu, banyak pihak yang mengkritisi rencana retreat kepala daerah yang memakan biaya tidak sedikit itu. Padahal, pada saat yang sama, Prabowo menginstruksikan adanya efisien anggaran.

    Namun Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menilai kegiatan pembekalan atau retreat bagi kepala daerah kali ini merupakan bentuk efisiensi APBN karena hanya dilakukan sekali—berbeda dibandingkan cara lama.

    “Tadinya pembekalan kepala daerah dilakukan beberapa kali dan dalam durasi lebih lama. Contohnya, pembekalan di Lemhannas bisa memakan waktu hingga dua bulan, sementara di BPSDM Kemendagri juga ada program serupa. Nah, sekarang ini disatukan dalam satu minggu saja, jadi jauh lebih hemat,” tuturnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (11/2/2025).

  • Saatnya Prabowo Bersih-bersih Kejagung dari Jaksa Tak Profesional

    Saatnya Prabowo Bersih-bersih Kejagung dari Jaksa Tak Profesional

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto perlu juga bersih-bersih institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) dari jaksa tidak profesional. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto perlu juga bersih-bersih institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) dari jaksa tidak profesional. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas berharap Prabowo turun tangan terkait ketidakprofesionalan jaksa dalam menangani perkara dugaan korupsi dan melelang aset sitaan.

    “Lakukan bersih-bersih dan reposisi terhadap para petinggi yang ada di lingkungan Kejaksaan Agung,” ujar Fernando, Jumat (14/2/2025).

    “Saatnya Prabowo melakukan bersih-bersih di semua lembaga negara terutama Aparat Penegak Hukum (APH) agar sukses dalam menjalankan program-program pemerintahannya,” tambahnya.

    Indikasi diperlukan bersih-bersih di Kejagung dipicu oknum jaksa yang diduga menutupi sumber dana suap senilai Rp920 miliar dalam dakwaan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.

    Pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025), JPU hanya menyoroti penerimaan gratifikasi tanpa menjelaskan sumber dana tersebut yang memicu kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut.

    “Sungguh aneh kalau penegak hukum berupaya menutupi praktik kejahatan yang sedang ditangani termasuk dugaan permainan dalam melepas aset sitaan karena dinilai jauh dari nilai seharusnya,” kata Fernando.

    “Komisi Kejaksaan harus bertindak terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut,” sambungnya.

    Dia kembali berpesan agar upaya memasukkan asas dominus litis dalam RKUHAP ditolak karena akan memperburuk penyidikan yang selama ini kewenangannya ada di Polri.

    (jon)

  • Anak Muda Indonesia ‘Kabur’ ke Luar Negeri: Ini Kata Pengamat

    Anak Muda Indonesia ‘Kabur’ ke Luar Negeri: Ini Kata Pengamat

    PIKIRAN RAKYAT – Tagar #KaburAjaDulu viral di media sosial sebagai bentuk kekecewaan anak muda terhadap kondisi ekonomi, sulitnya mendapatkan pekerjaan, mahalnya pendidikan, dan rendahnya gaji.

    Banyak yang menganggap bekerja di luar negeri sebagai alternatif untuk kehidupan yang lebih baik.

    Muhammad Yorga Permana, Ketua Dewan Pembina Indonesia Juara Foundation sekaligus Dosen Peneliti Tenaga Kerja di SBM ITB, menilai fenomena ini bukan sekadar tren, tetapi mencerminkan memburuknya kondisi ekonomi dan sosial generasi muda.

    Frustrasi dan Ketidakpuasan terhadap Pemerintah

    Yorga mengidentifikasi tiga faktor utama yang mendorong anak muda mencari peluang di luar negeri.

    Pertama, kebijakan pemerintah dianggap tidak mampu menciptakan lapangan kerja. Kekecewaan anak muda sudah menumpuk sejak era COVID-19, terutama karena kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada mereka.

    Kedua, meningkatnya peluang kerja di luar negeri. “Fenomena ini bukan hal baru, tetapi kini menjadi gunung es yang meledak akibat kombinasi angka pengangguran tinggi dan akses informasi yang lebih terbuka tentang peluang kerja serta beasiswa luar negeri,” jelasnya.

    Ketiga, kesiapan anak muda menghadapi dunia kerja menjadi faktor penting. Persiapan yang kurang matang saat bertransisi dari sekolah ke dunia kerja semakin menambah ketidakpastian mereka.

    Saat ini, pasar kerja Indonesia menghadapi tantangan besar. “Pekerjaan layak di Indonesia sangat terbatas. Angka pengangguran resmi mencapai 7,2 juta orang, tetapi ada juga yang disebut hidden unemployment, jumlahnya diperkirakan mencapai 12–15 juta orang,” ujar Yorga.

    Dari total pekerjaan, hanya 40% yang masuk kategori sektor formal, sementara 60% lainnya informal. Bahkan, di sektor formal, hanya 24% pekerja yang memiliki kontrak kerja resmi.

    Situasi semakin buruk dengan banyaknya PHK. Data pemerintah menunjukkan lebih dari 80.000 orang kehilangan pekerjaan di 2024, dan angka sebenarnya bisa lebih besar.

    Jika frustrasi ini dikaitkan dengan kondisi ekonomi dan politik, dampaknya bisa luas. Tidak memiliki pekerjaan berarti tidak memiliki pendapatan, yang melemahkan kelas menengah—sektor yang seharusnya menjadi penopang demokrasi.

    Tanpa kelas menengah yang kuat, demokrasi bisa rapuh. Ini memperumit situasi politik dan menyempitkan ruang bagi kritik.

    Sementara itu, berbagai program pemerintah yang sering dipromosikan di media sosial belum cukup meyakinkan anak muda. Banyak yang menganggap program tersebut hanya simbolis tanpa dampak nyata.

    “Saya senang anak muda kritis, karena itu bentuk kontrol sosial. Tetapi mereka butuh kebijakan yang benar-benar bisa dirasakan dampaknya, bukan sekadar gimmick,” ujar Yorga.

    Dampak pada Indonesia 2045

    Ambisi Indonesia menjadi negara maju pada 2045 bisa terancam jika kondisi ini berlanjut. Target Indonesia Emas adalah 80% penduduk berada di kelas menengah, tetapi pada 2019 jumlahnya baru 21%. Bahkan, data BPS 2024 menunjukkan angka itu turun menjadi 17%.

    Menurut Yorga, bekerja di luar negeri bisa menjadi solusi jika dilakukan dengan persiapan matang. “Jika tidak siap, mereka bisa berakhir sebagai tenaga kerja ilegal. Namun, bagi knowledge workers, ini bisa menjadi kesempatan besar,” katanya.

    Ia menambahkan, diaspora dapat berkontribusi bagi Indonesia melalui jejaring internasional, transfer teknologi, atau bahkan kembali untuk membangun industri.

    Meski bekerja di luar negeri bisa menjadi pilihan, Yorga menegaskan bahwa ini bukan jalan pintas. “Tantangan seperti loyalitas, persaingan ketat, dan tuntutan keterampilan harus dihadapi. Anak muda perlu meningkatkan daya saing dengan keterampilan digital, bahasa Inggris, dan kepercayaan diri,” ujarnya.

    Pada akhirnya, peningkatan pendapatanlah yang bisa membuat anak muda lebih bahagia, dan itu hanya bisa dicapai dengan keterampilan. Ini menjadi pengingat bagi mereka yang meremehkan kondisi kelas menengah dan anak muda.

    Tagar #KaburAjaDulu bukan sekadar keluhan, tetapi realitas yang dihadapi generasi muda Indonesia saat ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PIK2 Mirip Kasus Rempang, Ferdinand Satu Suara dengan Said Didu: Komnas dan Kementerian HAM Jangan Diam

    PIK2 Mirip Kasus Rempang, Ferdinand Satu Suara dengan Said Didu: Komnas dan Kementerian HAM Jangan Diam

    “Rakyat kehilangan, hak hidup, hak keamanan, hak milik pribadi, hak kebebasan berpendapat, dan lainnya,” tandasnya.

    Said Didu bersama mantan Ketua Komnas HAM, Prof. Hafiz Abbas, mantan Ketua KPK, Abraham Samad, serta tokoh lainnya mendampingi para korban untuk melaporkan kasus ini. 

    “Hari ini kami bersama Prof. Hafiz Abbas, Pak Abraham Samad, Pak Erros Djarot, korban penggusuran melaporkan pelanggaran HAM di PIK-2,” terangnya.

    Lebih lanjut, Said Didu menegaskan bahwa perjuangan yang mereka lakukan murni berkaitan dengan hukum dan kemanusiaan, bukan bermuatan politik atau SARA. 

    “Jangan kalian belokkan perjuangan kami dengan tuduhan SARA dan politik, ini masalah hukum dan kemanusiaan,” tambahnya. 

    Unggahan tersebut mendapat respons luas di media sosial, dengan ribuan pengguna memberikan dukungan dan tanggapan terhadap laporan yang mereka ajukan. 

    Sebelumnya, Politkus PKS Mulyanto, kembali angkat suara terkait kasus dugaan pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan sengketa pagar laut di Banten.

    “Siapa dalang di balik kasus SHGB dan pagar laut di Banten?,” ujar Mulyanto di X @pakmul63 (13/2/2025).

    Ia menegaskan bahwa kasus ini tidak mungkin hanya melibatkan Kepala Desa Kohod atau pegawai kecil di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    “Tentunya bukan hanya Kades Kohod srorangan atau pegawai kecil BPN,” tukasnya.

    Ia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke aktor intelektual serta pihak-pihak yang diduga menjadi beking.

    Dikatakan Mulyanto, rakyat menuntut keadilan dan transparansi dalam penyelesaian kasus ini.

  • Adab Bermedia Sosial dalam Pandangan Islam

    Adab Bermedia Sosial dalam Pandangan Islam

    Jakarta, Beritasatu.com – Di era digital yang semakin maju, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Berbagai informasi dapat diakses dengan cepat, dan komunikasi menjadi lebih mudah.

    Namun, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh lepas dari nilai-nilai Islam dalam berinteraksi di dunia maya. Islam mengajarkan bahwa setiap ucapan dan perbuatan, termasuk yang dilakukan di media sosial, memiliki konsekuensi di dunia dan akhirat.

    Salah satu prinsip utama dalam bermedia sosial menurut Islam adalah menjaga lisan, yang dalam konteks digital berarti menjaga setiap kata yang kita tulis dan bagikan. Rasulullah SAW bersabda,

    “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam” (HR Bukhari dan Muslim).

    Ini menunjukkan bahwa setiap muslim harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi, menghindari fitnah, gibah, dan ujaran kebencian yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Verifikasi kebenaran suatu berita sebelum membagikannya juga menjadi kewajiban agar tidak terjerumus dalam dosa menyebarkan kebohongan.  

    Oleh sebab itu, penting untuk memahami adab atau etika bersosial media dalam pandangan Islam. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut adalah beberapa adab penting dalam bersosial media menurut ajaran Islam:

    1. Kejujuran dalam berkomunikasi

    Salah satu prinsip utama dalam sebuah komunikasi Islam adalah kejujuran. Dalam bersosial media, pengguna diharapkan untuk selalu menyampaikan informasi secara fakta dan akurat. Menyebarkan berita bohong atau fitnah tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam.

    Dalam Al-Qur’an, Allah Swt berfirman:

    اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ  

    “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya” (QS Al-Hujurat: 6).

    2. Menghindari fitnah dan gibah

    Adab bersosial media juga melarang untuk terlibat dalam gibah (menggunjing) dan fitnah. Dalam konteks media sosial, ini berarti tidak membicarakan orang lain di belakang melainkan menyebarkan informasi yang dapat merusak reputasi seseorang.

    Rasulullah SAW bersabda,

    “Janganlah kamu saling membenci, janganlah kamu saling cemburu, dan janganlah kamu saling membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara” (HR Muslim).

    Ini pentingnya menjaga sikap saling menghormati dan tidak menyebarkan kebencian di platform media sosial.

    3. Berbicara dengan baik dan positif

    Islam juga mengajarkan untuk berbicara dengan baik dan positif. Dalam bersosial media, pengguna dianjurkan untuk menyampaikan pesan yang membangun dan memberikan manfaat.

    Dalam Al-Qur’an, Allah Swt berfirman:

    وَقُلْ لِعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۗاِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۗاِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا

    “Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, ‘Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik” (QS Al-Isra: 53).

    Oleh karena itu, penting untuk berinteraksi di media sosial dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

    4. Tanggung jawab atas konten yang dibagikan

    Setiap pengguna media sosial harus bertanggung jawab atas konten yang mereka bagikan. Hal ini termasuk memastikan bahwa informasi yang dibagikan tidak menyesatkan atau merugikan orang lain.

    Dalam konteks ini, penting untuk selalu tabayyun (verifikasi) sebelum membagikan informasi. Dengan demikian, ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan tanggung jawab individu dalam setiap tindakan yang diambil.

    5. Menghindari cyberbullying

    Cyberbullying atau perundungan di dunia maya adalah masalah yang banyak terjadi di media sosial. Dalam pandangan Islam, setiap individu harus saling menghormati dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakiti orang lain.

    Rasulullah SAW bersabda, 

    “Seorang Muslim adalah orang yang selamat dari lisan dan tangannya” (HR Bukhari).

    Oleh karena itu, penting untuk menjaga perilaku dan sikap yang baik di media sosial, juga tidak terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan orang lain.

    6. Kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab

    Meskipun Islam memberikan kebebasan dalam berekspresi, tetapi pengguna media sosial tetap harus bijak dan bertanggung jawab. Kebebasan tidak berarti tanpa adanya batas, melainkan harus diimbangi dengan etika moral.

    Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, setiap individu harus mempertimbangkan dampak dari setiap kata dan perilaku yang dilakukan di media sosial.

    Adab bersosial media dalam pandangan Islam menuntut setiap individu untuk berkomunikasi dengan etika, menjaga kebenaran, dan bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan di dunia maya, yang disengaja maupun tidak disengaja. Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, diharapkan media sosial dapat menjadi alat yang positif untuk menyebarkan kebaikan dan memperkuat hubungan antar sesama. 

  • Ahmad Dhani dan Mulan Jameela Bonceng Tiga Usai Silaturahmi KIM

    Ahmad Dhani dan Mulan Jameela Bonceng Tiga Usai Silaturahmi KIM

    Bisnis.com, HAMBALANG – Pasangan suami istri yang juga anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani dan Mulan Jameela, terlihat menaiki sepeda motor dengan bonceng bertiga saat turun dari kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, usai menghadiri acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Dalam perjalanan menuju area parkir kendaraan, Dhani duduk di tengah sementara Mulan duduk di jok paling belakang. Sementara itu, pengendara motor matic yang mengemudikan motor tersebut berada di depan mereka.

    Keduanya tidak memberikan komentar banyak mengenai hasil pertemuan, dan motor yang mereka tumpangi pun terus melaju menuju ke bawah.

    Acara silaturahmi KIM Plus yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto berlangsung pada pukul 14.00 WIB dan selesai sekitar pukul 16.00 WIB. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah kader, menteri, serta kepala daerah yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju.

    Meski tidak banyak bicara tentang hasil pertemuan, kehadiran pasangan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela dengan cara yang cukup unik, menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut.

    Ahmad Dhani hanya memastikan bahwa pemerintah memang berfokus untuk efisiensi anggaran.

    “Pokoknya puasa dulu selama 3 tahun. Puasa menghambur-hamburkan uang,” pungkas Ahmad Dhani.