Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Polres Malang Bongkar Modus Penggelapan Uang Lewat BRIMO

    Polres Malang Bongkar Modus Penggelapan Uang Lewat BRIMO

    Malang (beritajatim.com) – Kepolisian Resor Malang berhasil mengungkap kasus penggelapan uang senilai Rp 50 juta yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial E (36), warga Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.

    Pelaku memanfaatkan akses korban melalui akun perbankan digital untuk menguras dana secara ilegal.

    Kasihumas Polres Malang AKP Ponsen Dadang Martianto menjelaskan, pelaku awalnya membantu korban dalam pendaftaran akun BRI Mobile (BRIMO) di bank. Namun, setelah pendaftaran selesai, pelaku tidak memberikan username dan password kepada korban, sehingga ia tetap memiliki akses penuh ke rekening tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya.

    “Pelaku menggunakan kesempatan saat membantu korban mendaftarkan akun BRIMO. Dengan akses yang ia kuasai, pelaku kemudian menarik uang korban secara bertahap hingga rekeningnya kosong,” tegas AKP Dadang saat dikonfirmasi di Polres Malang, Jumat (14/2/2025).

    Kasus ini terungkap setelah korban atas nama Sunarko (36), mendapati saldo rekeningnya hanya tersisa Rp 17 ribu. Padahal sebelumnya, Sunarko menerima transfer uang dari keluarganya untuk melunasi pinjaman bank. Saat mencetak laporan transaksi, korban menemukan adanya sejumlah transfer dan penarikan tunai yang tidak pernah ia lakukan.

    Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Donomulyo segera melakukan penyelidikan dengan menelusuri riwayat transaksi yang mengarah ke beberapa agen Brilink, tempat pelaku menarik tunai uang korban. Setelah mengumpulkan cukup bukti, polisi menangkap E di rumahnya di Dusun Donomulyo, Desa Donomulyo, Kabupaten Malang, pada Sabtu (8/2/2025) lalu.

    “Petugas berhasil mendeteksi alur transaksi yang dilakukan terduga pelaku E, semua transaksi yang dilakukan terdata semua, ada bukti CCTV juga,” ujarnya.

    Dari hasil penggeledahan, lanjut AKP Dadang, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk buku tabungan dan laporan transaksi rekening korban, satu unit sepeda motor Honda CB150R warna putih merah, serta STNK dan BPKB kendaraan tersebut.

    Selain itu, petugas juga menyita dua unit ponsel yang digunakan pelaku untuk mengakses aplikasi perbankan korban serta sebuah tas selempang berwarna hijau toska.

    “Uang hasil menggasak rekening korban oleh terduga pelaku dibelikan sepeda motor, telepon seluler, dan tas. Sisanya untuk makan sehari-hari,” tuturnya.

    Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku mulai mengakses rekening korban sejak bulan November hingga Desember 2024. Ia melakukan transaksi secara bertahap, mentransfer dana ke beberapa rekening lain dan menariknya melalui agen Brilink.

    Beberapa transaksi mencurigakan yang ditemukan dalam rekening korban antara lain, Transfer ke beberapa rekening pribadi dengan nominal bervariasi antara Rp 400 ribu hingga Rp 15 juta, pembelian pulsa senilai Rp 240.000.

    Aksi ini baru terungkap pada 27 Desember 2024, saat korban datang ke Bank BRI Unit Donomulyo untuk melunasi pinjaman. Saat teller mengecek saldo, korban terkejut karena hanya tersisa Rp 17 ribu. Setelah mencetak riwayat transaksi, korban menyadari bahwa dananya telah terkuras oleh transaksi yang tidak pernah ia lakukan.

    “Total keseluruhan uang yang digelapkan mencapai Rp 50 juta,” beber AKP Dadang.

    Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan/atau Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

    Polisi mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengelola akun perbankan digital. Ia menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan data akses rekening dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang.

    “Jangan pernah membagikan username dan password perbankan kepada siapapun, termasuk orang terdekat. Jika menemukan transaksi mencurigakan, segera laporkan ke polisi atau pihak bank,” pungkasnya. (yog/ted)

  • Ahmad Dani Soal Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo: Pokoknya Kita Puasa Dulu 3 Tahun – Halaman all

    Ahmad Dani Soal Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo: Pokoknya Kita Puasa Dulu 3 Tahun – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani menjawab arahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran.

    Arahan tersebut juga disampaikan Prabowo Subianto dalam silaturahmi KIM plus yang berlangsung di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025) sore.

    Ahmad Dhani bilang, Prabowo meminta semua pihak berpuasa dulu selama 3 tahun ke depan demi efisiensi anggaran.

    “Pokoknya puasa dulu selama 3 tahun. Puasa menghambur-hamburkan uang,” ujar Ahmad Dhani saat ditanya mengenai arahan efisiensi anggaran.

    Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo juga sempat menyampaikan arahan mengenai efisiensi dalam silaturahmi kebangsaan KIM plus.

    “Tadi dijelaskan bahwa adanya efisiensi anggaran dan manfaat efisiensi anggaran. Kemudian tadi sudah dijelaskan efisiensi anggaran tidak mengurangi hak-hak terutama pelayanan publik,” ujar Dasco.

    Dasco menyebut acara tersebut juga dihadiri oleh kepala daerah yang diusung KIM plus di seluruh Indonesia. Namun, mereka tidak diberikan arahan untuk efisiensi.

    “Nggak ada, kalau untuk kepala daerah tadi hanya perkenalan dan silaturahmi,” jelasnya.

    Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas mengatakan semua kabinet merah putih yang hadir dalam silaturahmi kebangsaaan KIM plus sepakat dengan arahan efisiensi.

    “Bahas efisiensi, dalam rangka untuk penghematan yang dilakukan memang untuk yang tidak perlu. Semua kabinet merah putih setuju untuk itu,” pungkasnya.

     

     

  • Saya Punya Hak ya untuk Bicara

    Saya Punya Hak ya untuk Bicara

    PIKIRAN RAKYAT – Terdakwa dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong (TTL) alias Tom Lembong tegas menolak saat petugas Kejaksaan menyeretnya menjauhi kumpulan wartawan melarangnya wawancara door stop.

    Tampak kesal lantaran merasa dihalangi berbicara dengan media, Tom Lembong menegaskan dirinya punya hak untuk bertemu wartawan. Momen itu terekam kamera pers, Jumat, 14 Februari 2025.

    Tepatnya, ketika Tom Lembong bersama berkas perkara dan bukti-bukti terkait kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.

    Mulanya, usai proses pelimpahan perkara selesai, Tom Lembong yang sedang digiring keluar dari gedung Kejari Jakarta Pusat terlihat ingin memberikan pernyataan kepada wartawan yang telah menunggunya.

    Namun, petugas Kejaksaan yang berada di sampingnya tampak berusaha mengarahkannya langsung ke mobil tahanan.

    Petugas itu bahkan terus memegangi bahu Tom Lembong untuk memastikan dia berjalan terus menuju mobil tahanan.

    Mantan Menteri Perdagangan tersebut kemudian menyatakan protesnya. Dengan wajah yang kesal, Tom Lembong menegaskan bahwa ia tetap memiliki hak untuk berbicara atau memberikan pernyataan kepada media.

    “Saya punya hak ya untuk berbicara,” kata Tom Lembong, meskipun tangannya diborgol, dikutip Sabtu, 15 Februari 2025.

    “Betul Pak Tom,” ujar wartawan yang hadir, mendukungnya dan menyatakan bahwa Tom Lembong memang memiliki hak tersebut.

    Kemudian, saat Tom Lembong baru saja mengucapkan satu kalimat, petugas yang sama mencoba kembali memaksanya pergi dari lokasi.

    “Saya bukannya punya hak untuk bicara ya?” kata Tom Lembong dengan tegas kepada petugas tersebut.

    Untuk menjaga situasi tetap kondusif, petugas Kejaksaan lainnya mengingatkan agar Tom Lembong tidak berbicara terlalu lama dengan media. “Sebentar saja ya,” katanya.

    “Saya akan terus kooperatif dan berupaya untuk kondusif, tapi bagi saya ini prosesnya agak lama ya,” jawab Tom Lembong.

    Tom Lembong Ditarik-tarik ke Mobil Tahanan

    Tak sampai di sana, untuk ketiga kalinya, Tom Lembong kembali diinterupsi petugas Kejaksaan.

    Seorang petugas Kejaksaan berbaju batik biru dari belakang Tom Lembong mendekat dan berusaha memegangnya untuk meminta agar ia kembali melanjutkan langkah.

    “Makin lama, makin lama ya Pak kalau diinterupsi terus begini, maaf,” ujar Tom Lembong yang tampak berusaha sabar.

    “Jadi rasanya prosesnya agak lama ya, sprindik terbitnya Oktober 2023. Katanya penyidikan sudah berjalan 12 bulan,” kata Tom melanjutkan.

    Saat ia mengungkapkan tentang lamanya penyidikan, petugas Kejaksaan yang mengenakan batik coklat memberi kesempatan Tom untuk berbicara, tetapi kemudian langsung memotong.

    Petugas itu mengatakan bahwa pernyataan Tom Lembong sudah masuk dalam materi perkara.

    “Kalau sudah itu, sudah masuk pokok perkara Pak. Jadi nanti saja Pak,” ujar petugas kepada Tom Lembong.

    Namun, Tom Lembong menjawab bahwa pernyatannya belum masuk dalam pokok perkara.

    “Ini tidak pokok perkara, ini proses,” kata Tom Lembong dengan tegas.

    “Jadi ini saya sudah ditahan tiga bulan. Jadi, buat saya sih agak lama ya prosesnya. Terima kasih,” ujarnya lagi sambil berjalan menuju mobil tahanan.

    Update Perkara

    Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Safrianto Zuriat Putra, mengungkapkan bahwa pada 14 Februari 2025, pihaknya menerima pelimpahan dua tersangka, Tom Lembong dan Charles Sitorus, beserta barang bukti terkait kasus dugaan korupsi impor gula.

    Kedua tersangka akan ditahan selama 20 hari, hingga 5 Maret 2025, dengan Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Charles Sitorus di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

    Mereka akan menunggu penyelesaian surat dakwaan dari jaksa penuntut umum untuk tahap selanjutnya.

    Kejaksaan Agung telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus ini, termasuk Tom Lembong, Menteri Perdagangan periode 2015-2016, dan Charles Sitorus, Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI.

    Mereka diduga terlibat dalam tindakan melawan hukum terkait impor gula yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp578 miliar, berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Surat dakwaan yang tengah disiapkan akan diserahkan dalam tahap pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kombes. Pol. Raden Setijo Nugroho Hasto Harjo Putro, S.I.K. – Halaman all

    Kombes. Pol. Raden Setijo Nugroho Hasto Harjo Putro, S.I.K. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisaris Besar Polisi Raden Setijo Nugroho Hasto Harjo Putro, S.I.K. seorang perwira menengah Polri yang saat ini menjabat sebagai Kasubdit Fasharkan Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri.

    Kombes. Pol. Raden Setijo Nugroho telah menjabat sebagai Kasubdit Fasharkan Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri sejak 26 Februari 2023.

    Sebelumnya, ia pernah mengemban tugas sebagai Kapolres Demak hingga Analis Kebijakan Madya Bidang Akpol Lemdiklat Polri.

    Berikut profil Kombes. Pol. Raden Setijo Nugroho Hasto Harjo Putro.

    Kehidupan Pribadi 

    Dilansir Wikipedia, Kombes. Pol. Raden Setijo Nugroho lahir di Bandung, Jawa Barat pada 23 Agustus 1970.

    Saat ini, ia telah berusia 54 tahun.

    Pendidikan

    Kombes. Pol. Raden Setijo Nugroho merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1994.

    Ia berpengalaman di bidang Polairud.

    Setelah lulus dari Akpol, Kombes. Pol. Raden Setijo Nugroho kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Sespim).

    Karier

    Perjalanan karier Kombes. Pol. Raden Setijo Nugroho dimulai saat ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Demak Polda Jawa Tengah.

    Tak berselang lama, ia dimutasi dan dipercaya menjadi Kapolres Pati Polda Jateng.

    Kombes. Pol. Raden Setijo Nugroho lalu didapuk menjadi Dosen Utama Akpol Lemdiklat Polri.

    Pada tahun 2019, ia bertugas sebagai Kabagjarlat Ditakademik Akpol Lemdiklat Polri.

    Karena memiliki background atau latar belakang sebagai Polairud, maka Kombes. Pol. Raden Setijo Nugroho ditunjuk sebagai Dirpolairud Polda Jateng tahun 2020.

    Dua tahun kemudian, ia mengemban tugas sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Akpol Lemdiklat Polri.

    Terhitung sejak 26 Februari 2023, Kombes. Pol. Raden Setijo Nugroho menjabat sebagai Kasubdit Fasharkan Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri hingga sekarang.

    Berikut riwayat perjalanan karier Kombes. Pol. Raden Setijo Nugroho Hasto Harjo Putro:

    Kapolres Demak Polda Jateng
    Kapolres Pati Polda Jateng
    Dosen Utama Akpol Lemdiklat Polri
    Kabagjarlat Ditakademik Akpol Lemdiklat Polri (2019)
    Dirpolairud Polda Jateng (2020)
    Analis Kebijakan Madya Bidang Akpol Lemdiklat Polri (2022)
    Kasubdit Fasharkan Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri (2023 hingga sekarang).

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Gerindra Rayakan HUT ke-17: Jokowi Hadir, Megawati Belum Pasti

    Gerindra Rayakan HUT ke-17: Jokowi Hadir, Megawati Belum Pasti

    Gerindra Rayakan HUT ke-17: Jokowi Hadir, Megawati Belum Pasti
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Gerindra akan menggelar peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-17, hari ini, Sabtu (15/2/2025). Perayaan akan dilaksanakan di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
    Diketahui Partai Gerindra menginjak usia 17 tahun pada 6 Februari 2025. Sebelumnya, telah menggelar Rapimnas yang menunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. 
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya bakal mengundang seluruh ketua umum (ketum) partai politik (parpol) dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra ke-17.
    “Semua pimpinan partai politik, apalagi ketua umum, akan kami undang. Insya Allah,” kata Muzani
    Tak hanya ketum parpol, para mantan Presiden RI pun akan diundang. Dengan begitu, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pun bakal diundang. Aku Frugal maka Aku Ada Artikel Kompas.id
    “Insya Allah semua mantan presiden akan kami undang,” tuturnya.
    Partai Gerindra mengundang seluruh presiden terdahulu, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Namun,
    Megawati belum terkonfirmasi
    kehadirannya dalam acara ini.
    Terlebih, Mega bersama Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, dan sejumlah petinggi partai lain tengah menjalankan ibadah umrah.
    Meski begitu, Sekjen PDI-P Hasto Kristianto menyebut pihaknya akan menghadiri Perayaan HUT Partai Gerindra.
    “Ya (PDI-P), siap hadir,” kata Hasto, menjawab pertanyaan awak media di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).
    Hasto juga belum bisa memastikan siapa tokoh dari partainya yang diutus menghadiri HUT Gerindra, jika Megawati tidak bisa memenuhi undangan tersebut. 
    Sementara itu, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, mengaku akan hadir dalam perayaan di Sentul ini.
    “Iya, ini ke hari ulang tahun Gerindra besok pagi,” ujar Jokowi saat di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (14/2/2025).
    Sejumlah petinggi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) disebutkan akan hadir dalam perayaan ini.
    Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengonfirmasi kehadirannya dalam acara itu.
    “Datang,” katanya saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tom Lembong Harap Segera Diadili, Said Didu Bilang Kasusnya untuk Menutup Mulut Terkait Mafia Tambang dan Hilirisasi Nikel

    Tom Lembong Harap Segera Diadili, Said Didu Bilang Kasusnya untuk Menutup Mulut Terkait Mafia Tambang dan Hilirisasi Nikel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong kini dilimpahkan dari Kejaksaan Agung ke Kejari Jakarta Pusat.

    Penyerahan berkas dan tersangka kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan itu dilakukan pada 14 Februari 2025 kemarin.

    Saat dilimpahkan, Tom Lembong sempat tampak kesal karena seperti dihalangi berbicara kepada awak media oleh petugas Kejaksaan.

    “Saya punya hak yah untuk berbicara,” kata Tom Lembong saat ingin berbicara dengan wartawan.

    Tom Lembong sendiri sudah ditahan selama tiga bulan. Dia mengaku kasus ini agak lama diproses.

    “Pokoknya kami mengharapkan profesionalisme dari kejaksaan. Saya punya hak untuk berbicara yah. Kita terus kooperatif supaya kondusif. Jadi bagi saya ini prosesnya agak lama yah,” tuturnya.

    “Sprindik terbitnya Oktober tahun 2023. Katanya penyidikan sudah berjalan 12 bulan. Saya sudah ditahan tiga bulan, jadi buat saya agak lama yah prosesnya. Tentu saja kebenaran terungkap,” lanjutnya.

    Merespons hal tersebut, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu memberikan komentar.

    Dia menyatakan, penahanan Tom Lembong untuk menutup mulut terkait mafia tambang dan hilirisasi nikel.

    “Info yang saya dapat bahwa penahanan @tomlembong adalah untuk menutup mulut terkait mafia tambang dan hilirisasi nikel yang beliau ketahui secara rinci,” ungkap Said Didu dalan akun X, pribadinya, Sabtu, (15/2/2025).

    Menurutnya, penahanan Tom Lembong dalam kasus izin impor hanya kesalahan yang dicari-cari.

    “Izin impor gula hanya kesalahan yang dicari-cari,” tandas pria kelahiran Pinrang Sulsel ini. (*)

  • Deddy Corbuzier Ungkap Dua Sebab Tak Ambil Gaji Stafsus Menhan, Ini Tugasnya

    Deddy Corbuzier Ungkap Dua Sebab Tak Ambil Gaji Stafsus Menhan, Ini Tugasnya

    PIKIRAN RAKYAT – YouTuber Deddy Corbuzier memutuskan untuk tak mengambil gaji stafsus Menhan. Deddy diangkat secara resmi menjabat posisi tersebut tanggal 11 Februari 2025.

    Di akun Instagram pribadinya, ia mengutarakan dua penyebabnya. Penyebab pertama karena tak membutuhkan gaji tersebut. “Karena pertama, saya tahu bahwa saya tidak membutuhkan itu,” katanya.

    Penyebab kedua, Deddy Corbuzier mengatakan bahwa ia memahami masyarakat lebih membutuhkannya, dibandingkan dirinya.

    Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, menerima keputusan tersebut. Meskipun demikian, ia mengutarakan bahwa Kemenhan secara administrasif akan tetap menggajinya. Menurutnya, hal ini penting untuk proses audit.

    Terkait tugas pria yang memiliki puluhan juta follower ini, Frega mengutarakan tak bertabrakan dengan tugas dirinya. Ia menegaskan bahwa ia dengan Deddy akan saling berkolaborasi. Koleganya tersebut akan memperkuat informasi yang disampaikan olehnya yang menjabat posisi juru bicara.

    Lalu, ia menyebutkan bahwa Deddy akan bekerja menggunakan akun media sosial miliknya untuk menyampaikan pesan terkait bela negara dan komponen cadangan.

    Pengangkatan stafsus di Kementerian ini, jelasnya, dimulai sejak Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menjabat. Saat itu, efisiensi anggaran memang belum diterapkan.

    Terkait pengangkatan pria bernama lengkap Deodatus Andreas Deddy Cahyadi ini, Wamenhan Donny Ermawan menyebut mantan pesulap ini memiliki kompetensi di bidang media.

    “Kompetensinya Saudara Deddy Corbuzier di bidang media memang itu yang kami butuhkan…,” ujarnya.

    Donny pun mengungkapkan bahwa anggaran yang tersedia masih memungkinkan untuk pengangkatan stafsus. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan sejumlah instansi untuk melakukan efisiensi anggaran.

    Mengacu kepada Pasal 51 Perpres Nomor 151/2024, jumlah stafsus maksimal lima orang. Selain Deddy Corbuzier, staf khusus lainnya yaitu Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Dr. Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P., Dr. Lenis Kogoya, S.Th., dan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sivitas Akademika Itera Kompak Tolak Judi Online

    Sivitas Akademika Itera Kompak Tolak Judi Online

    GELORA.CO -Ratusan sivitas akademika Institut Teknologi Sumatera (Itera), yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, berkumpul di Gerbang Utama Kampus Itera pada Jumat 14 Februari 2025, untuk menggelar Deklarasi Anti Judi Online. Kegiatan ini menegaskan komitmen Itera dalam menciptakan lingkungan akademik yang sehat, bermoral, dan bebas dari pengaruh perjudian daring.

    Acara ini dihadiri oleh Rektor Itera, Prof I Nyoman Pugeg Aryantha; Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Khairurrijal; Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Arif Rohman; serta jajaran pimpinan dan organisasi kemahasiswaan.

    Mahasiswa dari berbagai program studi tampak antusias membawa spanduk berisi ajakan menolak judi online serta simbol bendera kuning sebagai bentuk peringatan akan bahaya perjudian daring. Puncak acara ditandai dengan pembacaan deklarasi yang diwakili oleh Kepala Pusat Kemahasiswaan, Vico Luthfi Ipmawan; Ketua Tim Kerja Hukum, Saputro Prayitno; dan Presiden KM-Itera, Muhammad Rizky Saputra.

    Deklarasi tersebut mencakup tiga poin utama yakni menyerukan pemberantasan judi online dalam berbagai bentuk, mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pihak yang terlibat dalam bisnis ini sesuai aturan yang berlaku, serta mendukung edukasi masyarakat terkait dampak negatif judi online dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan agama.

    Dalam kesempatan itu, Prof I Nyoman Pugeg Aryantha menegaskan komitmen kampus dalam memberantas segala bentuk perjudian daring.

    “Itera ingin membentuk generasi muda yang berpikir jernih, bekerja keras, dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa tanpa tergoda oleh iming-iming instan,” ujar Rektor, dikutip RMOLLampung, Jumat 14 Februari 2025.

    Ia juga mengingatkan mahasiswa bahwa kesuksesan sejati hanya bisa diraih melalui kerja keras, dedikasi, dan keikhlasan.

    Presiden Mahasiswa KM-Itera, Muhammad Rizky Saputra (Teknik Pertambangan), menyoroti ancaman judi online bagi mahasiswa, yang tidak hanya menguras keuangan tetapi juga berpotensi menjerumuskan mereka ke pinjaman daring.

    “Selain dampak finansial, judi online dapat menyebabkan gangguan mental. Kita harus mampu mengendalikan diri agar tidak terperangkap,” tegasnya.

    Sementara itu, mahasiswa Teknik Geofisika, Reihan Chaska Arya Ghifary, mengingatkan mahasiswa yang masih bergantung secara finansial kepada orang tua untuk tidak tergoda berjudi online atau mengambil pinjaman daring.

    “Begitu seseorang mulai bermain judi online, pola pikir dan perilakunya bisa terpengaruh. Sebaiknya jangan pernah mencoba,” katanya.

    Reihan juga mendorong mahasiswa yang sudah terjerumus untuk berani berhenti. 

    “Kemenangan sejati adalah tidak pernah mencoba judi online, dan yang terbaik adalah ketika kita mampu menghentikan kebiasaan buruk tersebut,” tandasnya

  • Seluruh Kader Mendukung Keberlanjutan Kepemimpinan Prabowo

    Seluruh Kader Mendukung Keberlanjutan Kepemimpinan Prabowo

    GELORA.CO -Ada 3 agenda penting yang digelar Partai Gerindra dalam 3 hari terakhir. Pertama, Rapimnas yang atas persetujuan seluruh unsur peserta Rapimnas dan Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum, diubah menjadi Kongres Luar Biasa (KLB) pada Kamis, 13 Februari 2025. 

    Kedua, Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju pada Jumat, 14 Februari 2025. Keduanya diselenggarakan di di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    Dan ketiga, HUT Partai Gerindra ke-17 yang rencananya akan diselenggarakan pada Sabtu, 15 Februari 2025 di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat.

    KLB Partai Gerindra pun telah memutuskan 4 poin penting. Pertama, menerima seluruh laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra periode 2020-2025.

    Kedua, menetapkan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra periode 2025-2030. Ketiga, menetapkan Prabowo sebagai formatur tunggal untuk menyempurnakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan susunan kepengurusan Partai Gerindra.

    Dan keempat, KLB memberi mandat kepada Prabowo untuk kembali diusung sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2029. Terhadap hal ini, Prabowo menjawab Insya Allah.

    Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan menyatakan, keputusan dalam KLB merupakan kehendak seluruh kader Partai Gerindra yang menginginkan untuk tetap dipimpin oleh Ketua Umum Prabowo Subianto.

    Legislator yang biasa disapa Hergun itu menambahkan, Prabowo merupakan sosok pemimpin yang dihormati oleh seluruh kader. Keberadaanya merupakan pemersatu dan penggerak partai. Sehingga, keberlanjutan kepemimpinannya juga diyakini akan menjadikan Partai Gerindra semakin besar serta semakin dicintai rakyat.

    “Kehendak menetapkan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra untuk periode 2025-2030 disampaikan setelah mendengarkan LPJ DPP Partai Gerindra periode 2020-2025, yang semua catatannya adalah sangat bagus sekali, baik dalam prestasi politik, kepercayaan rakyat, maupun perihal keuangan,” kata Heri Gunawan kepada awak media di Jakarta, Jumat 14 Februari 2025.

    Hergun melanjutkan, kepemimpinan Prabowo telah berhasil mewujudkan kemenangan dalam Pilpres 2024 dan menambah jumlah kader Partai Gerindra di DPR RI.

    “Pada Pilpres 2024, Partai Gerindra berhasil mengantarkan Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia yang ke-8 dengan memperoleh suara tertinggi sepanjang sejarah Pilpres, yaitu meraih 96,21 juta suara atau 58,6 persen dari total suara sah nasional,” tutur Hergun.

    “Sementara itu, dalam Pemilu Legislatif, Partai Gerindra juga berhasil menambah anggota yang duduk di DPR RI yaitu mencapai 86 orang. Penambahan anggota di DPR akan semakin memperkuat Partai Gerindra untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” lanjutnya. 

    Hergun menegaskan, mayoritas rakyat Indonesia juga sangat puas terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dalam 100 hari kepemimpinannya. 

    “Survei Kompas merilis tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto mencapai 80,9 persen. Tak hanya itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo juga tinggi yakni 89,4 persen,” paparnya. 

    Tingkat kepuasan rakyat yang sangat tinggi, lanjut Hergun, semakin meneguhkan keyakinan seluruh kader Partai Gerindra untuk tetap dipimpin oleh Prabowo Subianto. 

    “Dalam hal ini, kader Partai Gerindra dan rakyat Indonesia memiliki keinginan yang sama, yaitu sama-sama ingin dipimpin oleh figur yang hebat, merakyat, dan memiliki visi yang besar. Hal itu terdapat dalam diri Pak Prabowo,” tutur Hergun.

    Politikus asal Dapil Jawa Barat IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) itu menambahkan, saatnya memperkuat soliditas untuk menyukseskan program-program kerakyatan Presiden Prabowo.

    “Rakyat puas dengan kinerja Presiden Prabowo terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), menaikkan upah pekerja 6,5 persen, menurunkan biaya haji, memberlakukan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah, memberi diskon listrik sebesar 50 persen, membatasi impor bahan pangan, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lainnya,” tutur Hergun.   

    “Tantangan ke depan tentunya tidak ringan. Tidak semua pihak setuju dengan program Pak Prabowo. Misalnya, ada ‘raja kecil’ yang menolak program efisiensi anggaran yang sedang dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Oleh karena itu, seluruh kader harus solid dan konsisten mengawal program-program Pak Prabowo agar bisa berjalan dengan sukses,” imbuhnya.

    Hergun juga menegaskan, keinginan para kader untuk mencalonkan kembali Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2029 perlu diikuti dengan semangat berjuang tiada akhir sebagaimana tema HUT Partai Gerindra ke-17.

    “Perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo 2024-2029 masih cukup panjang. 100 hari telah dilewati dengan penuh keberhasilan. Hari-hari berikutnya dan tahun-tahun berikutnya, perlu dioptimalkan untuk semakin dekat dengan rakyat,” katanya.

    “Seluruh kader partai juga harus konsisten menjadi solusi untuk rakyat, hidup di tengah-tengah rakyat, mendengar aspirasi rakyat, dan membantu rakyat yang membutuhkan. Sehingga, Pak Prabowo dan Partai Gerindra akan semakin dicintai rakyat,” demikian Heri Gunawan. 

  • Gerakan Adili Jokowi Meluas Hingga Palembang, Pengamat: Tuntutan Rakyat Sulit Dibendung!

    Gerakan Adili Jokowi Meluas Hingga Palembang, Pengamat: Tuntutan Rakyat Sulit Dibendung!

    GELORA.CO -Tuntutan adili Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari berbagai elemen masyarakat diprediksi semakin meluas dan menggurita. Penyebabnya, bisa jadi karena adanya kesamaan dalam menilai Jokowi ketika berkuasa.

    Demikian analisa Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat, 14 Februari 2025.

    “Gerakan adili Jokowi terus meluas ke berbagai daerah. Jokowi bisa saja dinilai sebagai sosok yang melakukan KKN. Perbuatan ini memang paling dihujat selama reformasi,” kata Jamiluddin.

    Menurut Jamiluddin, predisposi atau sikap awal masyarakat Indonesia yang sudah anti dengan praktik dugaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) selama 10 tahun bisa jadi terpendam selama Jokowi berkuasa. 

    “Setelah Jokowi lengser, predisposisi itu diluapkan dalam berbagai aksi. Menariknya beragam aksi itu dalam thema yang sama, yaitu adili Jokowi,” ujarnya. 

    Atas dasar itu, Jamiluddin berpandangan bahwa munculnya adili Jokowi di berbagai wilayah kiranya ekspresi presdiposisi yang terpendam selama ini. Akibatnya, muncul semacam ledakan ekspresi minor terhadap Jokowi.

    “Aksi-aksi seperti itu tampaknya akan terus membesar sampai tujuan mengadili Jokowi terwujud. Sebab, agenda tuntutan yang sama ini datang dari beragam lapisan masyarakat,” jelasnya. 

    “Bersatunya berbagai strata di masyarakat dalam melakukan aksi adili Jokowi kiranya akan sulit dibendung. Sebab, semakin di bendung, militansi gerakan itu akan semakin menguat dan membesar,” demikian Jamiluddin. 

    Aksi demo Adili Jokowi juga sebelumnya dilakukan elemen masyarakat di markas polisi daerah (Mapolda). Di Jawa Barat, Polda Jabar didemo ratusan orang mengatasnamakan Masyarakat Tertindas Barat (Martin). 

    Mereka turut membentangkan sejumlah spanduk, di antaranya bertuliskan, “Tangkap Jokowi” dan “Adili Jokowi”.

    Spanduk-spanduk tersebut dibentangkan massa mayoritas emak-emak di tengah jalan hingga menutup separuh Jalan Soekarno-Hatta, tepat depan Mapolda Jabar.

    Beralih ke Jawa Timur, tuntutan adili Jokowi juga digaungkan elemen mengatasnamakan Gerakan Arek Suroboyo di depan Polda Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya.

    Dalam aksinya, mereka menuntut pengusutan tuntas dugaan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan Joko Widodo dan keluarganya.

    Aksi serupa digelar sampai ke tingkat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Arek Ngalam (Aman) itu menuntut penegakan hukum tegas dalam mengadili Jokowi disertai berbagai spanduk bertuliskan “Adili Jokowi”.

    Bahkan demo “Adili Jokowi” merembet tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan meluas hingga ke Pulau Sumatera.

    Gerakan adili Jokowi juga meluas ke wilayah Tangerang, Banten, hingga Palembang, Sumatera Selatan. Spanduk “Adili Jokowi” juga tersebar di beberapa titik kota tersebut.

    Sejumlah orang yang mengatasnamakan Gerakan Wong Solo Adili Jokowi juga menggelar aksi damai di depan Mapolresta Solo, Jumat 14 Februari 2025 siang. 

    Mereka mengawali aksi dengan berjalan kaki atau long march dari kawasan Stadion Sriwedari ke depan Markas Polresta Solo sembari membawa poster Adili Jokowi.

    Sebagian dari mereka juga membawa bendera bertuliskan Adili Jokowi, yang menjadi aspirasi utama. Hujan deras yang mengguyur Solo siang itu tidak menghalangi mereka untuk menyuarakan aspirasi. Di depan Mapolresta Solo, mereka membentangkan poster dan bendera.