Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Menteri dan Ketum Parpol KIM Buka Suara soal Koalisi Permanen Prabowo

    Menteri dan Ketum Parpol KIM Buka Suara soal Koalisi Permanen Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pejabat mengonfirmasi satu suara dalam mendukung ide Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai aliansi yang permanen merupakan gagasan yang baik.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus politikus Gerindra Maruarar Sirait (Ara) optimistis bahwa ide tersebut bakal berjalan.

    Bagaimana tidak, Ara saat ini peta politik kursi parpol-parpol koalisi pendukung Prabowo saat ini mencapai 80% di parlemen. Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara silaturahmi kebangsaan Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo, di Padepokan Garuda Yaksa, di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). 

    “Kami lagi parlemen 80%, 80% di parlemen. pemerintah solid ya, dan presiden akan ke arah koalisi permanen, ya,” katanya kepada wartawan. 

    Setali tiga uang, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengamini bahwa Presiden Ke-8 RI itu menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) itu menilai bahwa orang nomor satu di Indonesia ini menginginkan persatuan yang direalisasikan secara berlanjut.

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama Pemerintahan,” imbuh Cak Imin.

    PKB, kata Cak Imin, menyambut tawaran itu. Menurutnya, ide Prabowo tersebut memperkuat percepatan pembangunan.

    “Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” ujarnya.

    Sementara itu, Plh Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heriyawan menegaskan bahwa partainya akan tetap solid dalam mendukung Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus) hingga akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2029 

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS itu menyatakan, komitmen PKS dalam koalisi ini akan tetap terjaga hingga periode pemerintahan berakhir.

    “Artinya, kami pasti akan mendukung pemerintahan sampai 2029. Koalisi kan terikat dengan komitmen bersama sebagai koalisi, jadi tentu kami akan berkoalisi sampai akhir,” katanya kepada wartawan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat (17/2/2025).

    Menanggapi pertanyaan mengenai langkah Gerindra yang kembali mengusung Prabowo untuk Pemilu 2029, Heriyawan menjelaskan bahwa sikap PKS, salah satu partai dalam koalisi, akan diputuskan menjelang Pemilu 2029. 

    “Sikap partai kan tentu ya jangan sekarang, sikapnya nanti menjelang itu,” ujarnya.

    Heriyawan juga menambahkan bahwa pernyataan Gerindra yang mengumumkan Prabowo akan maju kembali pada 2029 adalah langkah yang harus dihormati.

    “[Prabowo jadi Capres 2029] Itu diumumkan. Bahwa kemudian nantinya seperti apa, ya kita tunggu nanti,” jelasnya.

  • Wamentan: Efisiensi Anggaran Era Prabowo untuk Pengentasan Kemiskinan

    Wamentan: Efisiensi Anggaran Era Prabowo untuk Pengentasan Kemiskinan

    Bogor, Beritasatu.com – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini bertujuan untuk memastikan dana dialokasikan secara optimal tanpa mengubah target pembangunan.

    Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono seusai menghadiri acara HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor pada Sabtu (15/2/2025).

    “Bukan sekadar penghematan, tetapi efisiensi anggaran. Artinya, anggaran tetap digunakan secara efektif untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” tegasnya.

    Sudaryono menekankan efisiensi bukan berarti pemangkasan program-program penting. Sebaliknya, kebijakan ini bertujuan untuk membatasi pengeluaran yang dianggap tidak efektif dan hanya membebani anggaran negara.

    “Efisiensi ini bukan berarti jika anggaran berkurang, maka targetnya juga berkurang. Itu keliru. Justru yang kita lakukan adalah memotong pos-pos anggaran yang dianggap kurang berdampak langsung kepada masyarakat,” jelasnya terkait kebijakan Presiden Prabowo.

    Dalam implementasinya, beberapa jenis kegiatan yang dianggap tidak memberikan manfaat besar bagi masyarakat akan dikurangi atau ditiadakan. Dia mencontohkan, biaya perjalanan dinas yang tidak mendesak, event diskusi dan seminar yang dianggap kurang berdampak langsung, serta agenda-agenda yang lebih bersifat seremonial.

    Menurut Sudaryono, Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan oleh pemerintah digunakan secara maksimal untuk pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, investasi, percepatan lingkungan kerja, serta peningkatan gizi masyarakat.

    Menepis kekhawatiran masyarakat, Sudaryono menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kementerian Pertanian sebagai akibat dari kebijakan efisiensi anggaran.

    “Jadi, tidak ada pemotongan anggaran untuk hal-hal yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Yang dihemat adalah anggaran yang selama ini dianggap tidak terlalu bermanfaat atau hanya menjadi pemborosan,” tegasnya.

    Langkah efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara tanpa mengurangi target pembangunan. Fokus utama tetap pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan investasi.

    Kebijakan efisiensi anggaran menunjukkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk memastikan setiap anggaran digunakan secara efektif, tanpa mengorbankan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.

  • Viral Pembacaan Pancasila di HUT-17 Gerindra Lompat dari Sila 3 ke 5, Jhon Sitorus: Gerindra Tidak Hafal?

    Viral Pembacaan Pancasila di HUT-17 Gerindra Lompat dari Sila 3 ke 5, Jhon Sitorus: Gerindra Tidak Hafal?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pembacaan pancasila di Hari Ulang Tahun (HUT) 17 Partai Gerindra menuai sorotan. Pembacanya disebut tak hafal.

    Pembacaan itu dilakukan kader Gerindra, Rahmat Mirzani. Menariknya, ia merupakan Wakil Ketua MPO Pemuda Pancasila Provinsi Lampung.

    “Gerindra tidak hafal Pancasila?” kata Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (15/2/2025).

    Acara HUT Gerindra yang digelar di Sentul, Bogor hari ini, Sabtu (15/2/2025) ditayangkan di YouTube resmi Partai Gerindra. Di tayangan itu, terlihat Rahmat Mirzani langsung menyebut sila kelima setelah sila ketiga.

    “Di Youtube Gerindra menit 36:49 , Rahmat Mirzani lompat dari sila ke-3 langsung lompat ke sila ke-5. Jadi, dalam video tersebut, sila ke-4 hilang,” ujar Jhon.

    Jhon sendiri mengaku tidak tahu apakah ada gangguan teknis dalam penayangan itu. Mengingat yang tampil di YouTube demikian.

    Hingga berita ini dibuat, video yang tayang di YouTube masih sama seperti yang dikatakan Jhon.

    “Saya tidak tahu apakah ada gangguan teknis, tetapi acara HUT-17 Gerindra tersebut disiarkan langsung di youtube Gerindra, artinya tidak mungkin ada pemotongan video,” jelasnya.

    Tapi jika ada kesengajaan dalam pembacaan itu. Menurutnya hal tersebut masalah serius.

    “Jika benar tidak ada pemotongan video, ini masalah serius. Bagaimana mungkin Pancasila seolah-olah barang mainan?” imbuhnya.
    (Arya/Fajar)

  • Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional, PRT Desak RUU PPRT Disahkan

    Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional, PRT Desak RUU PPRT Disahkan

    Walaupun sudah diperingati selama bertahun-tahun, namun kondisi PRT di Indonesia masih jauh panggang daripada api. Padahal dunia saat ini sedang mengkampanyekan penghormatan terhadap care worker atau kerja-kerja perawatan, yang salah satunya  kerja-kerja ini dilakukan oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT). 

    Banyak kerja-kerja perawatan perempuan yang selama ini tak pernahdianggap sebagai kerja, salah satunya kerja sebagai PRT di rumah yang tak diakui sebagai kerja. Care work adalah kerja yang sangat memakan waktu, tapi belum diapresiasi selayaknya.

    “Ini bisa dilihat contohnya dari kerja-kerja kami sebagai PRT yang selama ini bekerja merawat rumah, merawat orang-orang di rumah, tetapi hanya ditempatkan pada jabatan rendah dan dibayar murah. Diskriminasi terhadap perempuan begitu nyata dalam kerja-kerja perawatan yang dilakukan PRT,” kata salah satu PRT, Darsiah, salah satu PRT. 

    Pemetaan yang dikeluarkan JALA PRT di tahun 2024 menunjukkan, PRT di Indonesia masih mengalami 4 kekerasan dan intimidasi kerja, yaitu pertama, bekerja dalam situasi perbudakan, kedua, hidup dalam situasi pelecehan, ketiga, hidup dalam situasi kemiskinan karena dieksklusikan dalam perlindungan sosial, dan keempat, rentan menjadi korban trafficking.

    Dalam aksi ini, Para PRT juga mengenakan serbet sebagai simbol alat kerja PRT, salah satu PRT. Mereka juga membagikan bunga dukungan untuk para PRT pada para pengedara jalan.

    Anipah, salah satu PRT mengatakan, serbet dan bunga adalah salah satu simbol untuk mengingatkan pentingnya peran para PRT dalam rumah tangga. 

  • Evaluasi MBG, Cairkan Tukin Dosen!

    Evaluasi MBG, Cairkan Tukin Dosen!

    PIKIRAN RAKYAT – Kebijakan Prabowo tentang efisiensi anggaran ditolak sejumlah pihak termasuk BEM UI (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia). Pernyataan sikap pun dikeluarkan organisasi kemahasiswaan tersebut pada hari ini, Sabtu 15 Februari 2025.

    BEM kampus di Jakarta itu mengunggah video pendek dengan poster “Darurat Pendidikan” dan “Indonesia Gelap” sebagai wujud kekecewaan terhadap kebijakan Prabowo. Efisiensi memang sedang menjadi perbincangan usai presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

    “PERNYATAAN SIKAP MAHASISWA UI: MENOLAK EFISIENSI ANGGARAN YANG MENGANCAM KESEJAHTERAAN PUBLIK. Hari ini, kami, mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Begitu banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut,” kata BEM UI.

    5 tuntutan BEM UI soal efisiensi ala Prabowo

    Berikut selengkapnya, dilansir dari akun Instagram resminya, @bemui_official:

    Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis dan pemotongan yang merugikan Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    Saat Tukin Deddy Rp27 Juta per Bulan, Dosen Harus Demo karena Tukin 5 Tahun Belum Dibayar

    5 Fakta Tukin Dosen ASN Belum Cair, Pemerintah Sudah Janji tapi Tak Menepati

    Aliansi dosen ASN tuntut tukin dibayarkan

    Di saat BEM UI mengeluarkan pernyataan sikap soal efisiensi Prabowo, Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi Pusat) terkait pernyataan Sri Mulyani mengenai tunjangan kinerja (tukin). Tunjangan untuk dosen itu adalah salah satu yang juga menjadi fokus sikap BEM Universitas Indonesia.

    Berikut 3 tuntutan Adaksi kepada Prabowo dan Sri Mulyani, dalam unggahan akun Instagram @ tukin_dosen_asn:

    Menjamin pemberian tunjangan kinerja secara adil bagi seluruh dosen ASN di bawah Kemdiktisaintek, tanpa membedakan status perguruan tinggi tempat mereka bekerja. Membuat regulasi yang memastikan sistem kompensasi bagi dosen ASN lebih transparan, adil, dan tidak membebani mahasiswa melalui kenaikan UKT atau SPI. Mengakhiri praktik desentralisasi penggajian dosen ASN yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan dan ketidakpastian finansial bagi tenaga pendidik.

    Demikian tuntutan BEM UI soal efisiensi Prabowo, salah satu tuntutannya sejalan dengan apa yang diinginkan aliansi dosen ASN Kemdiktisaintek. Di antaranya adalah ingin agar tukin dosen sejak 2020 sampai 2024 segera dibayarkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Presiden Prabowo Tegaskan Efisiensi Anggaran hingga Rp 750 Triliun

    Presiden Prabowo Tegaskan Efisiensi Anggaran hingga Rp 750 Triliun

    Bogor, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan efisiensi anggaran negara akan terus berlanjut hingga tiga putaran, dengan total mencapai Rp 750 triliun. Putaran pertama, Kementerian Keuangan berhasil menghemat Rp 300 triliun, sedangkan putaran kedua ditargetkan mencapai Rp 308 triliun.

    “Penghematan yang kita lakukan, putaran pertama, Kementerian Keuangan disisir dihemat Rp 300 triliun. Putaran kedua Rp 308 triliun,” ujar Prabowo dalam sambutannya pada HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Jika ditotal, penghematan anggaran putaran satu hingga tiga akan mencapai Rp 750 triliun. Prabowo menjelaskan pada 2025, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan memperoleh dividen sebesar Rp 300 triliun.

    Dari jumlah tersebut, Rp 100 triliun akan digunakan untuk modal kerja BUMN, sedangkan sisanya dialokasikan untuk berbagai program strategis pemerintah.

    Prabowo menegaskan, salah satu program prioritas yang akan dibiayai dari efisiensi anggaran ini adalah makan bergizi gratis, dengan anggaran mencapai US$ 24 miliar (sekitar Rp 375 triliun).

    “(US$) 24 miliar terpaksa saya pakai untuk makan bergizi gratis, rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya sudah kenyang, makan enak, enggak apa-apa, jatahmu kasih ke orang lain,” tegasnya.

    Selain untuk program sosial, sebagian dana yang berhasil dihemat akan dialokasikan ke Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah badan pengelola investasi yang akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025.

    “Sisanya kita akan punya US$ 200 miliar, ini enggak akan kita pakai. Ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” jelas Prabowo.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran yang lebih efisien untuk memastikan dana negara digunakan secara optimal. Dengan total Rp 750 triliun yang dihemat, pemerintah berfokus pada program kesejahteraan rakyat dan investasi jangka panjang melalui Danantara.

    Langkah efisiensi anggaran hingga Rp 750 triliun oleh Presiden Prabowo ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat sektor investasi. Selain itu, memastikan masyarakat, terutama anak-anak, mendapatkan akses terhadap gizi yang lebih baik.

  • Kades Kohod Ngaku Korban, Jhon Sitorus: Saatnya Membuka Siapa Bohir, Pengembang, dan Penguasa yang Menyetir

    Kades Kohod Ngaku Korban, Jhon Sitorus: Saatnya Membuka Siapa Bohir, Pengembang, dan Penguasa yang Menyetir

    FAJAR.CO.ID, TANGERANG — Pegiat media sosial Jhon Sitorus menanggapi pernyataan Kepala Desa Kohod, Arsin, yang akhirnya muncul ke publik dan mengaku sebagai korban dalam kasus pembangunan pagar laut di Tangerang.

    Jhon menyatakan bahwa ia mempercayai pengakuan Arsin dan meyakini bahwa sang kades bukanlah aktor utama dalam proyek tersebut.

    “Saya percaya pengakuannya, tidak mungkin Pak Arsin sebagai aktor utama pagar laut Tangerang,” ujar Jhon di X (15/2/2025).

    Ia pun mendesak Arsin untuk mengungkap siapa pihak yang berada di balik proyek tersebut.

    Termasuk pemodal (bohir), pengembang, dan penguasa yang diduga mengendalikan kebijakan sehingga Hak Guna Bangunan (HGB) bisa diterbitkan di atas laut.

    “Saatnya Pak Arsin membuka siapa bohir, Pengembang, dan Penguasa yang menyetir dia sehingga HGB di atas laut tersebut bisa berdiri,” lanjutnya.

    Jhon juga memberikan dukungan moral kepada Arsin agar berani berbicara jujur kepada publik.

    “Jangan takut, rakyat akan mendukung,” kuncinya.

    Sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip, akhirnya muncul ke publik setelah kasus pagar laut di Tangerang menjadi sorotan nasional.

    Arsin menggelar konferensi pers di halaman rumahnya di Jalan Kalibaru Kohod, Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, pada Jumat (14/2/2025).

    Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi di desanya.

    “Saya Arsin bin Asip, secara pribadi maupun jabatan saya sebagai kepala desa, atas kegaduhan di Desa Kohod, situasi tersebut tidaklah kita harapkan,” ujar Arsin didampingi dua pengacaranya.

  • Wamentan Ungkap Arahan Prabowo soal MBG, Porsi Diperbanyak dan Proses Dipercepat

    Wamentan Ungkap Arahan Prabowo soal MBG, Porsi Diperbanyak dan Proses Dipercepat

    Wamentan Ungkap Arahan Prabowo soal MBG, Porsi Diperbanyak dan Proses Dipercepat
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Pertanian
    (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan arahan Presiden
    Prabowo Subianto
    terkait
    Program Makan Bergizi
    Gratis (MBG).
    Menurut dia, Prabowo menginginkan agar porsi makan dalam paket MBG dapat ditambah dan proses pelaksanaannya dipercepat.
    “Kemudian beliau ingin MBG, makan bergizi gratis ini sudah porsinya ditambah dan dipercepat langkah-langkahnya begitu,” ujar Sudaryono saat ditemui usai peringatan HUT ke-17 Gerindra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).
    Saat ini, anggaran untuk program ini telah mencapai Rp 71 triliun. Namun, Prabowo berharap anggaran tersebut dapat ditambah melalui penghematan atau efisiensi yang dilakukan.
    “Kalau anggaran kan sekarang sudah Rp 71 triliun. Beliau ingin, siapa tahu begitu, dengan penghematan-penghematan ini jumlahnya bisa lebih banyak,” lanjut Sudaryono.
    Dalam agenda HUT ke-17 Gerindra, Prabowo juga memaparkan capaian program MBG. Hingga hari ini, sebanyak 770.000 anak telah menikmati manfaat dari program tersebut.
    “Saya diberitahu bahwa bbrp hari ini, sudah sampai 770.000 anak,” kata Prabowo.
    Diprediksi, jumlah anak yang mendapatkan manfaat dari program ini akan mencapai 1 juta pada akhir Februari 2025.
    Jika target tercapai,  jumlah tersebut diharapkan akan meningkat menjadi 6 juta anak pada Juli 2025.
    “Akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya. Diharapkan, akhir Juli sudah sampai 6 juta, minimal,” lanjut Prabowo.
    Prabowo juga mengapresiasi dukungan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang telah berkontribusi dalam kelancaran program MBG.
    Pasalnya, Prabowo yang dulu sebagai Menteri Pertahanan sudah bisa mulai menyiapkan sejumlah programnya sebelum Jokowi lengser pada 20 Oktober 2024.
    “Pak Jokowi telah membantu. Sebelum saya dilantik pun, beliau sudah membantu, memperlancar kegiatan kita,” jelas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Said Abdullah Bicara soal Prabowo ajak KIM Berkoalisi Permanen, Sebut PDIP Berkoalisi dengan Rakyat – Halaman all

    Said Abdullah Bicara soal Prabowo ajak KIM Berkoalisi Permanen, Sebut PDIP Berkoalisi dengan Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua DPP PDI-P Said Abdullah ikut bicara soal Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengajak partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berkoalisi secara permanen.

    Said menegaskan, PDIP memiliki sikapnya tersendiri untuk memutuskan berkoalisi dengan siapa.

    Tak hanya itu, Said juga menyebut bahwa PDIP akan berkoalisi dengan rakyat.

    “PDI-P punya sikap, kami akan berkoalisi dengan rakyat,” kata Said dilansir Kompas.com, Sabtu (15/2/2025).

    Meski demikian, Said menyebut bahwa PDIP dan Gerindra memiliki orientasi yang sama, yakni kerakyatan.

    Anggota Komisi XI DPR RI ini mengaku akan menghormati sikap KIM Plus yang ingin berkoalisi permanen.

    Karena menurut Said hal itu adalah hak dari masing-masing partai untuk memilih berkoalisi.

    Said merasa tak memiliki hak untuk mengomentari apa yang menjadi kedaulatan dan otonomi partai lain.

    “Ya kita hormati, kan kita tidak bisa mengomentari apa yang menjadi kedaulatan dan otonomi partai lain,” terang Said.

    Prabowo Ajak KIM Plus Berkoalisi Permanen

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah rampung menggelar silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (14/2/2025) sore.

    Pertemuan tersebut berlangsung selama 5 jam dari pukul 13.00 WIB.

    Seusai pertemuan, kendaraan mereka pun keluar dari kediaman Prabowo satu per satu.

    Satu di antaranya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    Seusai acara, Cak Imin membocorkan arahan dari Presiden Prabowo.

    Menurutnya, Prabowo ingin memperkuat koalisi yang berada dalam barisan pemerintahannya.

    Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu ingin membuat koalisi permanen.

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen,” ujar Cak Imin seusai acara.

    Prabowo, kata Cak Imin, menyatakan bahwasanya persatuan merupakan kunci utama dari pemerintahan. Karenanya, Prabowo ingin adanya koalisi permanen.

    “Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Cak Imin menyebut koalisi permanen yang ingin dibentuk Prabowo tidak ada batasan waktu. Bisa saja, koalisi akan diteruskan hingga Pilpres 2029.

    “Ya sampai kapanpun namanya permanen,” pungkasnya.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Reza Deni)(Kompas.com/Rahel Narda Chaterine)

  • Polsek Sukolilo Hadiahi Peluru ke Kaki Bandit Curanmor Surabaya saat Malam Valentine

    Polsek Sukolilo Hadiahi Peluru ke Kaki Bandit Curanmor Surabaya saat Malam Valentine

    Surabaya (beritajatim.com) – Malam valentine pada Jumat (14/02/2025), Polsek Sukolilo memberikan hadiah peluru ke kaki bandit curanmor Surabaya yang sedang beraksi. Dari 3 pelaku yang diamankan, polisi menembak satu orang di kedua kakinya.

    Kapolsek Sukolilo, Kompol I Made Patera Negara mengatakan, ketiga bandit curanmor yang diamankan adalah Nurul Hadi alias Inul (25),  warga Jalan Bulak Banteng Baru 2, Ainur Rofik alias Sinul (23) warga Jalan Bulak Banteng Perintis, Agus Ariawan (29) warga Jalan Banjartengah, Camplong, Sampang. Ketiganya merupakan satu komplotan bandit  yang bisa langsung mencuri 2 sepeda motor.

    “Mereka setiap beraksi itu langsung mengambil 2 sepeda motor,” kata Made, Sabtu (15/02/2025).

    Ketiga bandit curanmor itu awalnya berputar-putar mencari sasaran di wilayah Keputih. Dengan mengendarai Honda Beat mereka boncengan 3 sambil mengamati situasi. Ketiganya lantas mencuri 2 sepeda motor di kos-kosan jalan Nginden Kota gang Bengkok tepat di belakang kantor Polsek Gubeng.

    “Setelah itu anggota kami melakukan pengejaran hingga ketiganya diamankan di Jalan Bali,” tutur Made.

    Dari ketiga pelaku curanmor yang diamankan, petugas opsnal Polsek Sukolilo terpaksa melakukan tindakan tegas terukur kepada salah satu pelaku karena melawan. Walaupun telah ditembak kakinya sekali, Agus tetap melakukan perlawanan sehingga anggota kembali menembak kakinya hingga 2 kali.

    “Pelaku (Agus) ditembak karena terus melawan. Sehingga petugas menembak kedua kaki Agus,” tutur Made.

    Dari pengakuan para tersangka, kompolotan ini sudah beraksi di sejumlah titik di Kota Surabaya. Namun, saat ini polisi masih melakukan pendataan dan penyelidikan mendalam untuk menangkap penadah.

    “Dari data kepolisian ada residivis. Atas nama Ainur Rofik alias Sinul. Pernah ditangkap Unit Resmob Polrestabes Surabaya pada tahun 2020,” pungkas Made. (ang/ian)