Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Situasi Terkini Jalan Tambak Jaksel usai Tawuran Warga

    Situasi Terkini Jalan Tambak Jaksel usai Tawuran Warga

    GELORA.CO  – Aksi tawuran warga Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat dengan warga Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pecah di Jalan Tambak pada hari ini, Sabtu (15/2/2025) malam. Kedua kelompok terlihat membawa senjata tajam dan kembang api saat bentrok.

    Menurut Kapolsek Tebet, Kompol Murodih situasi saat ini berangsur kondusif. Beruntungnya, tidak ada korban dalam kejadian.

    “Situasi sudah kondusif, tidak ada korban luka maupun jiwa,” kata Murodih.

    Murodih juga mengatakan tidak ada warga yang berhasil diamankan. Sebab, tawruan dapat dihalau oleh petugas di lapangan dan diminta kembali ke kediaman masing-masing.

    “Tidak ada yang diamankan, bisa dihalau dan diimbau untuk kembali ke rumah masing-masing,” ucapnya

  • Usut Dugaan Korupsi CSR, KPK Akan Periksa Anggota Komisi XI DPR Usai Pengakuan Satori

    Usut Dugaan Korupsi CSR, KPK Akan Periksa Anggota Komisi XI DPR Usai Pengakuan Satori

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Dalam proses penyidikan lembaga antirasuah terus memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti, meskipun hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    “Ada beberapa tindakan-tindakan penyitaan terhadap barang bukti, baik itu dokumen maupun barang bukti lainnya. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada penetapan tersangka,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dikutip Sabtu, 15 Februari 2025.

    Terkait pernyataan Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Satori yang menyebut seluruh anggota Komisi XI menerima dana CSR dari BI, Tessa menyatakan jika penyidik memandang perlu, pihak-pihak penerima dana CSR termasuk anggota DPR akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

    “Pada prinsipnya semua saksi yang dipanggil adalah dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani,” tutur Tessa.

    Lebih lanjut Tessa mengaku belum mendapat informasi mengenai adakah pihak-pihak yang sudah dicegah ke luar negeri. Menurutnya, jika awak media juga belum mendapat informasi terkait hal tersebut kemungkinan besar lembaga antirasuah memang belum melakukan pencegahan.

    “Kalau seandainya teman-teman belum mendapatkan info dari saya kemungkinan besar belum ada yang dilakukan pencekalan,” ucapnya.

    KPK Geledah Rumah Anggota DPR Heri Gunawan

    Penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (HG) yang berlokasi di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Rabu, 5 Februari 2025. Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait dana CSR BI.

    “Kegiatan ini dilaksanakan di rumah di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan milik saudara HG. Kegiatan berlangsung dari pukul 21.00-01.30 WIB dini hari,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

    Dari penggeledahan tersebut, kata Tessa, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Kuat dugaan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan kasus CSR BI yang tengah diusut KPK.

    Seluruh Anggota Komisi Xl DPR Terima Dana CSR BI

    Penyidik rampung memeriksa Heri Gunawan dan Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Satorisebagai saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI pada Jumat, 27 Desember 2024. Pada periode 2019-2024, dua anggota dewan tersebut pernah duduk di Komisi XI DPR yang merupakan mitra kerja BI di parlemen.

    Usai diperiksa, Satori membeberkan bahwa seluruh anggota Komisi XI menggunakan dana CSR dari BI untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Dia mengakui dana CSR dialirkan lewat yayasan.

    “Memang kalau program itu semua anggota Komisi XI. Anggarannya semua sih semua anggota Komisi XI itu programnya dapat,” kata Satori.

    Satori tidak menyebut jumlah uang CSR yang digunakan untuk kegiatan di Dapil, pun ia mengklaim tidak ada suap terkait dana CSR BI. Dia berkomitmen bakal kooperatif menjalani proses hukum di KPK.

    “Sebagai warga negara mengikuti prosedur yang akan dilakukan, Insya Allah saya akan kooperatif,” ucap Satori.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Panggil Mentan Amran dari Podium HUT Gerindra, Presiden Prabowo Sindir Pengusaha Penggilingan Padi

    Panggil Mentan Amran dari Podium HUT Gerindra, Presiden Prabowo Sindir Pengusaha Penggilingan Padi

    GELORA.CO  – Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto menyinggung para pengusaha penggiling padi yang kerap mengabaikan nasib petani.

    Padahal kata Prabowo, petani adalah harapan masa depan bangsa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan swasembada.

    Presiden ingin keuntungan para pengusaha juga harus dirasakan oleh para petani.

    Mengenai hal ini, Presiden menyampaikan terimakasih atas perhatian besar Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam menjaga produksi dan harga gabah di tingkat petani.

    Nama Mentan Amran bahkan disebut Presiden dari podium utama pada kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Sabtu (15/2/2025).

    Saat disebut, Mentan Amran langsung sigap berdiri dan mendapat tepuk tangan meriah dari ribuan kader partai dan juga tamu undangan yang hadir di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat.

    “Tadi saya sudah berbicara dengan Menteri Pertanian. Ada Menteri Pertanian disini? Saya ingatkan pengusaha pengusaha kau cari untung boleh tapi jangan mencekek petani petani kita. Dari pada kau cekek mending saya yang cekek. Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah, itu harus naik,” ujar Presiden Prabowo.

    Menurutnya, para pengusaha sejatinya harus patuh pada putusan pemerintah seperti membeli gabah sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp 6.500 perkilogram.

    “Boleh untung tapi petani kebagian juga. Jadikan petani sejahtera, petani kita harus mendapat keuntungan yang cukup kalau kalian tidak patuh kami akan bertindak. Dasar hukum saya kuat. Dasar hukum saya Undang-undang dasar 1945 pasal 33. Bumi dan air harus dikuasai okeh negara untuk kepentingan rakyat,” katanya.

    Presiden pun mengancam agar semua pihak secara bersama-sama memperhatikan nilai tukar petani atau NTP.

    Kenaikan NTP sangat penting sebagai barometer dari kesejahteraan.

    “Kalau kalian tidak memperhatikan NTP tidak memperhatikan nasib petani saya akan bertindak. Saya atas nama rakyat Indonesia saya akan kuasai penggiling penggiling padi untuk kepentingan petani,” jelasnya

  • Sudah 5 Tahun, Mana Investasinya?

    Sudah 5 Tahun, Mana Investasinya?

    PIKIRAN RAKYAT – Seorang dosen UGM, Zainal Arifin Mochtar, menyinggung soal UU Cipta Kerja yang dibuat di era Presiden Jokowi tepatnya pada 2020 lalu. Aturan hukum itu menjadi kontroversi karena ditolak banyak pihak ketika dirilis di era pandemi Covid-19.

    Zainal Arifin mengunggah pernyataan tersebut di akun Instagram pribadinya @zainalamochtar, pada Jumat 14 Februari 2025. Pria 46 tahun itu mengaitkannya dengan janji Joko Widodo akan dampak UU itu yang diklaim akan mendatangkan kemakmuran.

    Dosen UGM sentil janji Jokowi 5 tahun lalu

    Jokowi pernah berjanji bahwa UU Cipta Kerja akan menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Janji itu yang ditagih dosen UGM, Zainal Arifin Mochtar. Zainal mempertanyakan sudah sampai mana efek aturan hukum yang didemo masyarakat tersebut pada era pandemi. Kemunculan UU Cipta Kerja itu menjadi pembicaraan saat era tersebut.

    “Masih ingat janji di tahun 2020 ketika menggarap UU Cipta Kerja dengan cepet-cepatan dan sulap-sulapan. Katanya hanya butuh 2-3 tahun untuk investasi antre masuk dan ekonomi meroket. Sekarang sudah tahun kelima. Sudah nampak janjinya? Pret!” ujar dosen Zainal Arifin Mochtar.

    UU tersebut diteken Jokowi ketika menjadi presiden tepatnya pada 2 November 2020 lalu. Munculnya aturan hukum itu dikecam publik karena dinilai tidak berpihak pada rakyat, selain itu, kemunculannya dianggap tidak tepat karena ada pandemi Covid-19.

    “Jadi, UU cipta kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran,” ujar Joko Widodo dalam jumpa pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 9 Oktober 2020.

    Diketahui UU itu diminta direvisi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 November 2021 karena dianggap inkonstitusional tersebut. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu justru disikapi Joko Widodo dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian menjadi UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023.

    Unggahan Zainal Arifin Mochtar itu sampai saat ini, Sabtu 15 Februari 2025 pukul 15.00 WIB, sudah mendapat lebih dari 9.500 like dan 200 komentar. Sejumlah komentar juga mempertanyakan apa dampak UU tersebut setelah disahkan sejak 5 tahun yang lalu.

    “Lima tahun lalu, UU Cipta Kerja lahir dengan narasi spektakuler, saya ingat betul itu: investasi akan deras, ekonomi akan melesat, dan kesejahteraan akan merata. Sekarang, kita evaluasi sebentar, apakah yang tumbuh pesat itu investasi atau justru ketimpangan? Apakah ekonomi makin kuat atau justru pekerja makin terhimpit? Jika teori dan realitas tak kunjung bertemu, mungkin yang perlu direvisi bukan hanya regulasinya, tapi juga imajinasi pembuat kebijakannya,” kata akun IG @hab***

    “Biasa prof, tong kosong nyaring bunyinya. Buat produk hukum dan kebijakan tanpa studi yang menyeluruh,” ujar akun Instagram lainnya, @aim***

    “Betul prof, mana bikinnya ngebut pula itu UU kontroversial dan banyak ditolak sampai demo tapi tetep disahkan,” tulis akun @setz***

    “Pertumbuhan ekonomi buat orang-orang tertentu terutama di circle oligarki,” ujar akun IG @ikv***

    Demikian penjelasan dosen UGM yang menyentil janji Jokowi soal UU Cipta Kerja. Undang-undang yang pengerjaannya dikebut itu diklaim akan mendatangkan investasi, tetapi akademisi ini mempertanyakan sudah sampai mana dampaknya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Diminta Prabowo Beri Sambutan pada HUT Gerindra, Jokowi: Siap Pak!

    Diminta Prabowo Beri Sambutan pada HUT Gerindra, Jokowi: Siap Pak!

    Bogor, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak bisa menolak permintaan Presiden ke-8 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memberikan sambutan pada puncak peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Setelah mengakhiri pidatonya, Prabowo mempersilakan Jokowi naik ke atas panggung untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada para kader dan tamu undangan.

    “Sekarang, saya minta Presiden ke-7 untuk memberi sepatah dua patah kata. Presiden Joko Widodo,” ujar Prabowo.

    Mengawali sambutannya, Jokowi bercerita sebelumnya ia mencoba bernegosiasi agar tidak perlu berbicara. Namun, ia akhirnya luluh setelah mengetahui permintaan tersebut datang langsung dari Prabowo.

    “Sebetulnya tadi malam saya sudah bernegosiasi dengan Pak Sekjen Gerindra agar saya tidak usah memberikan sambutan. Namun, Pak Muzani dan Pak Dasco bilang, ‘Pak Jokowi, ini yang meminta langsung dari Presiden Prabowo’,” jelasnya.

    Mengetahui permintaan datang dari Panglima Tertinggi Presiden Prabowo, Jokowi tak ragu untuk menyanggupinya.

    “Yang meminta panglima tertinggi, yang meminta presiden Republik Indonesia, saya sampaikan, ‘Siap Pak!’” tambah Jokowi, yang langsung disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin di SICC.

    Di kesempatan yang sama, Jokowi juga menyoroti tingkat dukungan rakyat dan DPR terhadap Prabowo, yang menurutnya menjadi presiden dengan approval rating di atas 80%, lebih tinggi dibandingkan banyak pemimpin dunia saat ini.

    “Saya boleh menyampaikan, Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat, baik dari rakyat maupun DPR. Coba cek seluruh presiden di dunia saat ini, tak ada yang sekuat Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Menutup sambutannya, Jokowi menyampaikan dukungan penuhnya agar Prabowo bisa membawa Indonesia menuju negara yang maju, adil, dan makmur.

    “Saya mendukung penuh Presiden Prabowo untuk memimpin Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan membawa Indonesia menjadi Indonesia Raya!” tutupnya.

    Dengan hubungan yang semakin erat antara Jokowi dan Prabowo, banyak pihak menilai pemerintahan ke depan akan berjalan lebih solid dan stabil demi kemajuan bangsa.

  • Panggil Mentan Amran dari Podium HUT Gerindra, Presiden Prabowo Sindir Pengusaha Penggilingan Padi – Halaman all

    Panggil Mentan Amran dari Podium HUT Gerindra, Presiden Prabowo Sindir Pengusaha Penggilingan Padi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto menyinggung para pengusaha penggiling padi yang kerap mengabaikan nasib petani.

    Padahal kata Prabowo, petani adalah harapan masa depan bangsa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan swasembada.

    Presiden ingin keuntungan para pengusaha juga harus dirasakan oleh para petani.

    Mengenai hal ini, Presiden menyampaikan terimakasih atas perhatian besar Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam menjaga produksi dan harga gabah di tingkat petani.

    Nama Mentan Amran bahkan disebut Presiden dari podium utama pada kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Sabtu (15/2/2025).

    Saat disebut, Mentan Amran langsung sigap berdiri dan mendapat tepuk tangan meriah dari ribuan kader partai dan juga tamu undangan yang hadir di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat.

    “Tadi saya sudah berbicara dengan Menteri Pertanian. Ada Menteri Pertanian disini? Saya ingatkan pengusaha pengusaha kau cari untung boleh tapi jangan mencekek petani petani kita. Dari pada kau cekek mending saya yang cekek. Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah, itu harus naik,” ujar Presiden Prabowo.

    Menurutnya, para pengusaha sejatinya harus patuh pada putusan pemerintah seperti membeli gabah sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp 6.500 perkilogram.

    “Boleh untung tapi petani kebagian juga. Jadikan petani sejahtera, petani kita harus mendapat keuntungan yang cukup kalau kalian tidak patuh kami akan bertindak. Dasar hukum saya kuat. Dasar hukum saya Undang-undang dasar 1945 pasal 33. Bumi dan air harus dikuasai okeh negara untuk kepentingan rakyat,” katanya.

    Presiden pun mengancam agar semua pihak secara bersama-sama memperhatikan nilai tukar petani atau NTP.

    Kenaikan NTP sangat penting sebagai barometer dari kesejahteraan.

    “Kalau kalian tidak memperhatikan NTP tidak memperhatikan nasib petani saya akan bertindak. Saya atas nama rakyat Indonesia saya akan kuasai penggiling penggiling padi untuk kepentingan petani,” jelasnya.

  • Quick Service Jadi Inovasi Unggulan Kantor Samsat Kepanjen

    Quick Service Jadi Inovasi Unggulan Kantor Samsat Kepanjen

    Malang (beritajatim.com) – Pelayanan cepat alias Quick Service memuaskan, bakal jadi inovasi unggulan Kantor Bersama (KB) Samsat Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Inovasi terbaru ini, sekaligus untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

    Kanit Regident Satlantas Polres Malang, Iptu Akromsyah menjelaskan, sebelum adanya inovasi quick service, pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk proses 5 tahun, gedung utara pengurusan cek fisik, verifikasi, pendaftaran, penyerahan BPKB ke gedung utama untuk pembayaran PNBP dan asuransi Jasa Raharja serta penyerahan STNK.

    “Dengan adanya quick service ini kami menerapkan layanan one stop service lebih cepat, khusus untuk proses perpanjangan pengurusan STNK setiap 5 tahun,” kata Akromsyah, Sabtu (15/2/2025).

    Akromsyah menegaskan, dengan layanan One Stop Service, saat ini tidak lagi adanya antrian wajib pajak. Untuk mengurus proses pendaftaran dan penetapan pajak, yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah (Bapenda), wajib pajak tidak lagi menunggu di setiap loket setelah menyerahkan berkas, hanya satu kali penyerahan berkas.

    “Artinya wajib pajak setelah melengkapi berkas persyaratan, cukup satu kali memasukkan berkas. dengan waktu 10 menit kami sudah bisa menyelesaikan, proses pendaftaran, penetapan pajak, kalau dulu loketnya masing-masing,” tegas Akromsyah.

    Kata dia, teknis pengurusan sangat sederhana. Dimana wajib pajak, bisa langsung menuju gedung utama. Kemudian menuju loket cek fisik untuk menyerahkan berkas dan menuju loket kasir Bank Jatim. Baru kemudian menunggu panggilan dan melakukan pembayaran serta penyerahan BPKB dan STNK.

    “Prose itulah yang kita beri nama one stop service wajib pajak. Wajib pajak tidak perlu berpindah dari loket satu ke loket yang lainnya. Dikarenakan ada perubahan tata ruang kerja yang baru, mengkonektivitaskan antara petugas Polri, Dispenda, dan Jasa Raharja. Sehingga perpindahan berkas di kendalikan langsung oleh petugas,” Akromsyah menutup. (yog/kun)

  • 5 Acara di Jakarta Minggu 16 Februari 2025, Ada Konser Linkin Park dan NIKI

    5 Acara di Jakarta Minggu 16 Februari 2025, Ada Konser Linkin Park dan NIKI

    PIKIRAN RAKYAT – Akhir pekan di Jakarta dipastikan bakal seru, ada banyak acara yang bisa dihadiri Sobat PR. Salah satunya adalah menonton konser band legendaris Linkin Park, atau konser penyanyi Indonesia yang berkarier di Amerika Serikat, NIKI.

    Selain menonton dua konser di atas, kita juga bisa menyaksikan banyak acara seru lain seperti acara otomotif, pameran, maupun lainnya. Pastikan jaga keamanan saat berada di lokasi, membawa uang yang cukup, dan tetap hati-hati di jalan.

    5 acara seru di Jakarta 16 Februari 2025

    Indonesia International Motor Show Tanggal: 13 Februari sampai 23 Februari 2025
    Lokasi: Jakarta International Expo Konser Linkin Park Tanggal: 16 Februari 2025
    Lokasi: Stadion Madya, Gelora Bung Karno Konser NIKI: Buzz World Tour Jakarta Tanggal: 14 Februari sampai 16 Februari 2025
    Lokasi: Beach City International Stadium IFBC Expo 2025 Tanggal: 14 Februari sampai 16 Februari 2025
    Lokasi: ICE BSD Hall 1 Pameran di Museum Bahari Tanggal: 6 Desember 2024 sampai 22 Juni 2025
    Lokasi: Museum Bahari, Jakarta
    Tema pameran: Membangun di Lahan Basah: Dari Gudang Barat hingga Museum Bahari 1652-1977

    Demikian daftar 5 acara seru di Jakarta pada 16 Februari 2025. Salah satunya bisa nonton konser Linkin Park dan NIKI.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Teriakkan Hidup Jokowi pada HUT Ke-17 Partai Gerindra

    Prabowo Teriakkan Hidup Jokowi pada HUT Ke-17 Partai Gerindra

    Bogor, Beritasatu.com – Presiden ke-8 yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meneriakkan nama Joko Widodo atau Jokowi pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada Sabtu (15/2/2025).

    Teriakan itu disampaikan pada awal pidatonya. Prabowo mengatakan, keberhasilan dirinya menjadi presiden ke-8 Indonesia karena didukung Presiden ke-7 Jokowi. “Saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7 Jokowi,” ujar Prabowo.

    Ribuan peserta HUT ke-17 Partai Gerindra pun memberikan tepuk tangan atas pernyataan Prabowo tersebut. Namun, Prabowo menilai tepuk tangan yang diberikan terhadap Jokowi kurang semangat. Dia pun meminta ribuan hadirin melakukannya dengan penuh semangat.

    Setelah melihat ribuan hadirin bersemangat, Prabowo kembali berteriak, “semangat lagi”, yang disambut riuh hadirin. Setelah itu, dengan mengepalkan tangan kanannya ke udara, Prabowo pun meneriakkan “hidup Jokowi”. Ribuan hadirin pun merespons dengan meneriakkan hidup.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, Jokowi), dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka hadir dalam HUT) ke-17 Partai Gerindra). Jokowi berdiri di sebelah kanan Prabowo, sedangkan Gibran berada di sisi kirinya. Mereka juga diapit Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

    Dalam acara HUT ke-17 Partai Gerindra, Jokowi, Prabowo, dan Gibran tampil kompak mengenakan kemeja putih, dengan Prabowo yang melengkapi penampilannya dengan peci hitam.

  • Kades Kohod Arsin Muncul Setelah Lama Hilang: Saya Juga Korban

    Kades Kohod Arsin Muncul Setelah Lama Hilang: Saya Juga Korban

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan di kasus Pagar Laut. Namun, dia mengklaim bahwa dirinya masuk sebagai korban terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut Tangerang.

    Sosok yang menghilang ketika ramai sorotan kepemilikan Rubicon dan dan sejumlah kendaraan lainnya itu menyampaikan klarifikasi dalam rekaman video berdurasi kurang lebih dua menit.

    “Saya ingin sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain,” ucap Arsin bin Asip, Sabtu 15 Februari 2025.

    Dia mengaku, kasus SHGB/SHM pagar laut yang menyeret namanya itu terjadi akibat kurangnya pengetahuan Kades Kohod tersebut dalam mengeluarkan surat kepemilikan tanah yang akhirnya muncul sertifikat tanah itu.

    “Ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hati, kehati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohod,” ujar Arsin bin Asip.

    Permintaan Maaf Kades Kohod

    Arsin bin Asip menyampaikan, dari kejadian ini tentunya akan menjadi pelajaran dan evaluasi internal perangkat Desa Kohod untuk ke depannya.

    “Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan Desa Kohod di kemudian hari tidak terulang lagi,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Arsin bin Asip juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kobod dan masyarakat Indonesia atas perilaku serta tindakannya yang membuat gaduh selama ini.

    “Saya Arsin secara pribadi maupun jabatan saya sebagai kepala desa, atas kegaduhan di Desa Kohod. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf,” tuturnya.

    Tandatangani SHGB karena Desakan

    Kuasa hukum Arsin, Rendy menambahkan bahwa kliennya itu selama ini telah menandatangani pengajuan SHGB. Namun, dari tindakan itu diakui kliennya karena mendapatkan desakan dari pihak-pihak lain.

    “Pak lurah memang menandatangani nah ditandatangani, karena ada desakan dari pihak ketiga agar dalam modusnya itu sertifikat akan terbit apabila pak lurah menandatangani, kira-kira seperti itu,” katanya.

    Rendy juga mengungkapkan, yang dimaksud pihak lain yaitu dua orang terduga pelaku berinisial SP dan C. Di mana, mereka diketahui sebagai pengurus atau kuasa yang mewakili warga Desa Kohod.

    “SP dan C. Mereka berdua itu adalah pengurus boleh dibilang yang dikuasakan seolah-olah warga dan seolah olah menguasakan kepada pihak untuk melakukan proses pengurusan sertifikat bisa dibilang seperti itu,” tuturnya.

    Barang Bukti Disita Polisi

    Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyita sejumlah barang bukti dari penggeledahan di rumah pribadi dan kantor Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Sanip.

    Sebanyak 263 warkah terkait kasus pemalsuan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Seritifkat Hak Milik (SHM) di kawasan pagar laut Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, disita.

    Warkah adalah dokumen yang berisi data fisik dan yuridis bidang tanah. Warkah digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

    Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyita sejumlah barang bukti dari penggeledahan di rumah pribadi dan kantor Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Sanip.

    Sebanyak 263 warkah terkait kasus pemalsuan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Seritifkat Hak Milik (SHM) di kawasan pagar laut Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, disita.

    Warkah adalah dokumen yang berisi data fisik dan yuridis bidang tanah. Warkah digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News