Jenis Media: Nasional

  • Kader Golkar Resah dengan Tingkah Bahlil

    Kader Golkar Resah dengan Tingkah Bahlil

    GELORA.CO -Munculnya poster calon ketua umum (caketum) Partai Golkar disebut sebagai keresahan loyalis dan kader atas kegaduhan yang diciptakan Bahlil Lahadalia.

    Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespon munculnya poster caketum sebagai pengganti Bahlil di Partai Golkar.

    “Munculnya poster caketum bisa menjadi keresahan loyalis dan kader Golkar karena ‘nila setitik, rusak susu sebelangga’,” kata Hari kepada RMOL, Minggu, 16 Februari 2025.

    Hari melihat, suara-suara dari bawah itu muncul karena adanya kegaduhan yang dilakukan Bahlil yang juga menjabat Menteri ESDM.

    “Kegaduhan yang diciptakan Bahlil respon serius kader bawah yang loyal terhadap pemerintahan saat ini, bukan Golkar yang loyal terhadap mantan yaitu Jokowi,” pungkas Hari.

    Sebelumnya, beredar di aplikasi berbagi pesan Whatsapp pada Rabu 12 Februari 2025, gambar lima figur calon Ketua Umum Partai Golkar.

    Empat di antaranya saat ini berada dalam bagian Kabinet Merah Putih, yakni Meutya Viada Hafid yang saat ini menjabat Menteri Komunikasi dan Digital.

    Lalu Nusron Wahid yang menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang; Dito Ariotedjo yang menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga; serta Maman Abdurahman yang menduduki jabatan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Sementara satu nama lainnya adalah Bambang Soesatyo, mantan Ketua MPR yang kini menjadi anggota Komisi III DPR.

  • Biaya Politik Mahal dan Politik Uang Jadi Masalah Utama

    Biaya Politik Mahal dan Politik Uang Jadi Masalah Utama

    GELORA.CO -Gagasan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia harus kembali memiliki sistem politik yang khas Indonesia mendapat dukungan dari Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo.

    Karena sistem politik di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. 

    “Saat ini sistem politik Indonesia cenderung berbiaya mahal dan ‘menghalalkan’ money politics,” kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, dalam keterangannya, Minggu 16 Februari 2025.

    Untuk itu, perlu adanya perbaikan menyeluruh terhadap sistem politik nasional. Khususnya dalam hal penyelenggaraan Pemilu agar sesuai dengan sila ke-4 Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 

    “Gagasan Presiden Prabowo tentang perlunya sistem politik yang khas Indonesia bukan sekadar wacana, melainkan sebuah refleksi mendalam atas tantangan dan kebutuhan bangsa,” kata Bamsoet. 

    Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya, agama, dan etnis yang tinggi, kata Bamsoet, memerlukan sistem politik yang tidak hanya mengadopsi model demokrasi Barat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam budaya bangsa. 

    Dengan memadukan nilai-nilai lokal, kepentingan nasional, dan tantangan global, sistem politik ini dapat menjadi solusi bagi banyak masalah yang dihadapi Indonesia saat ini.

    Bamsoet menambahkan, biaya politik yang mahal dan maraknya praktik money politics tidak hanya merugikan calon pemimpin yang memiliki integritas, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. 

    Menurut survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), sekitar 60 persen rakyat menganggap praktik politik uang sebagai salah satu masalah utama dalam Pemilu. Hal ini tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menghalangi partisipasi yang fair dari semua lapisan masyarakat.

  • Teriakan “Adili Jokowi” Jadi Riak Kecil di Panggung Politik

    Teriakan “Adili Jokowi” Jadi Riak Kecil di Panggung Politik

    GELORA.CO -Gerakan “Adili Jokowi” yang muncul di berbagai daerah mustahil kejadian dikarenakan Presiden Prabowo Subianto tidak terlihat ingin pisah dengan Presiden ke-7 RI tersebut.

    Bahkan puncak ulang tahun Partai Gerindra yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025 seolah menjadi panggung bagi ayahanda dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    Di tengah pidato Presiden Prabowo Subianto, seluruh kader Partai Gerindra berdiri dan menyanyikan “terima kasih Pak Jokowi”. Menurut Prabowo, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini tidak lepas dari dukungan Jokowi.

    Menanggapi kedekatan ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyebut bahwa harapan sebagian pihak untuk melihat Prabowo dan Jokowi berseberangan akan sulit terjadi.

    “Prabowo dan Jokowi makin mesra. Yang ingin keduanya pisah, pada patah hati ya,” ujar Adi lewat akun X miliknya, Minggu 16 Februari 2025.

    Namun, analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga mengingatkan bahwa dalam politik, tidak ada yang abadi. 

    “Sabar aja, tak ada pesta yang tak berakhir. Entah itu kapan,” tambahnya.

    Dengan solidnya hubungan Prabowo dan Jokowi, wacana “Adili Jokowi” tampaknya hanya akan menjadi riak kecil di tengah panggung politik yang masih dikuasai keduanya

  • Efisiensi Anggaran 2025, Pemerintah Pastikan Beasiswa dan Layanan Pendidikan Tetap Jadi Prioritas

    Efisiensi Anggaran 2025, Pemerintah Pastikan Beasiswa dan Layanan Pendidikan Tetap Jadi Prioritas

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak pada beasiswa maupun operasional layanan pendidikan bagi masyarakat Indonesia.

    “Jadi pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan yang seperti apa misalnya, daya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP (Kartu Indonesia Pintar) tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan,” kata Hasan Nasbi, Jumat, 14 Februari 2025.

    Hasan menjelaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga tengah melakukan rekonstruksi anggaran agar lebih tepat sasaran. Efisiensi ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025. Ada empat sektor utama yang tidak terkena dampak efisiensi, yaitu gaji pegawai, prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial.

    Pendidikan merupakan bagian dari layanan publik, sehingga anggaran untuk sektor ini tetap terjaga. Apalagi, pendidikan termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang merupakan program prioritas pemerintah. Oleh karena itu, anggaran yang menunjang peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia tidak mengalami pemotongan.

    Hasan menambahkan bahwa efisiensi dalam sektor pendidikan hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat seremonial dan tidak berdampak langsung pada layanan publik. Contoh penghematan anggaran meliputi biaya pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), Forum Group Discussion (FGD), serta monitoring dan evaluasi (monev).

    Menurutnya, dengan kemajuan teknologi saat ini, kajian atau evaluasi dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi telekonferensi, sehingga pengeluaran dapat ditekan tanpa mengorbankan kualitas layanan pendidikan.

    Sementara itu, Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran agar tidak berdampak pada program beasiswa, gaji dan tunjangan tenaga pendidik, serta Uang Kuliah Tunggal (UKT).

    Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut melalui evaluasi dan monitoring berkala. Proses ini akan dilakukan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, serta berbagai mekanisme lainnya guna memastikan program-program yang tidak boleh mengalami efisiensi tetap berjalan sesuai tujuan awal tanpa penurunan kualitas atau cakupan layanan.

    Komisi X DPR juga akan meminta laporan terperinci dari mitra kerja di sektor pendidikan mengenai alokasi serta penggunaan anggaran. Jika ditemukan indikasi efisiensi yang berpotensi mengurangi kualitas layanan pendidikan, langkah korektif akan diusulkan.

    Hetifah meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap kemungkinan dampak efisiensi anggaran terhadap beasiswa dan operasional pendidikan. Pemerintah telah menegaskan bahwa pos anggaran tersebut tidak akan mengalami pemangkasan atau pengurangan. Ia juga menegaskan bahwa Komisi X DPR akan terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga anggaran pendidikan agar tetap optimal.

    Dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek pada 12 Februari, telah dikonfirmasi bahwa anggaran gaji dan tunjangan pegawai, tunjangan dosen non-PNS, serta berbagai jenis beasiswa, termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi, Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa untuk dosen dan tenaga kependidikan, tidak akan mengalami pemotongan akibat efisiensi anggaran.

    Selain itu, anggaran tunjangan kinerja dosen sebesar Rp2,5 triliun telah dipastikan tetap dianggarkan dalam APBN 2025. Dengan demikian, pemerintah dan DPR RI menjamin bahwa layanan pendidikan yang bersifat fundamental tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, juga menegaskan bahwa anggaran untuk beasiswa dan operasional pendidikan masyarakat Indonesia tidak akan terkena dampak efisiensi. Ia menambahkan bahwa pemerintah memastikan daya operasional perguruan tinggi tetap berjalan dan beasiswa tetap tersedia tanpa pengurangan.

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, juga menegaskan bahwa anggaran beasiswa KIP Kuliah 2025 tidak akan mengalami pemotongan. Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, ia menekankan bahwa informasi mengenai pemangkasan anggaran beasiswa KIP tidak benar dan pemerintah tetap berkomitmen mendukung akses pendidikan bagi masyarakat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cuaca saat Konser Linkin Park di Stadion Madya Hari Ini, Yuk Intip Prediksi BMKG

    Cuaca saat Konser Linkin Park di Stadion Madya Hari Ini, Yuk Intip Prediksi BMKG

    Jakarta: Konser Linkin Park bakal dihelat pada Minggu, 16 Februari 2025 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK). Rangkaian konser akan dimulai pukul 13.00 WIB.

    Sebelum berangkat ke venue konser Linkin Park pastikan kamu mengetahui kondisi cuaca. Hal ini agar kamu bisa melakukan persiapan yang matang, misalnya menyiapkan jas hujan jika cuaca hujan.

    Menurut prediksi cuaca versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jakarta pada hari Minggu kemungkinan hujan ringan pada siang hingga sore hari, lalu pada malam hari cuaca diprediksi berawan.

    Khususnya lokasi venue konser di kawasan Jakarta Pusat, BMKG memprediksi malam hari berawan dengan suhu udara sekitar 24-30 derajat celcius dan kelembapan 71-95 persen.

    Berikut prakiraan cuaca di wilayah Stadion Madya dari sore hingga malam seperti dikutip dari laman resmi BMKG, Minggu 16 Februari 2025:
     
    Pukul 13:00 WIB: Hujan ringan
    Pukul 16:00 WIB: Hujan ringan
    Pukul 19:00 WIB: Berawan
    Pukul 22:00 WIB: Berawan

     

     

    Rundown Konser Linkin Park
    Berdasarkan informasi yang dibagikan promotor PK Entertainment, berikut ini rundown konser Linkin Park di Jakarta pada Minggu, 16 Februari 2025:
     
    13.00 WIB: Gates open (to the pre-function area)
    16.00 WIB: Doors open to Concert Hall (untuk semua pemegang tiket)
    20.00 WIB: Linkin Park naik ke atas Panggung (konser dimulai)
     
    PK Entertainment juga menyebutkan bahwa anak usia di bawah 18 tahun wajib datang bersama orang dewasa, anak usia di bawah 14 tahun tidak boleh menonton konser di area festival (standing), dan anak usia di bawah 8 tahun tidak boleh masuk ke area konser.

    Jakarta: Konser Linkin Park bakal dihelat pada Minggu, 16 Februari 2025 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK). Rangkaian konser akan dimulai pukul 13.00 WIB.
     
    Sebelum berangkat ke venue konser Linkin Park pastikan kamu mengetahui kondisi cuaca. Hal ini agar kamu bisa melakukan persiapan yang matang, misalnya menyiapkan jas hujan jika cuaca hujan.
     
    Menurut prediksi cuaca versi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jakarta pada hari Minggu kemungkinan hujan ringan pada siang hingga sore hari, lalu pada malam hari cuaca diprediksi berawan.

    Khususnya lokasi venue konser di kawasan Jakarta Pusat, BMKG memprediksi malam hari berawan dengan suhu udara sekitar 24-30 derajat celcius dan kelembapan 71-95 persen.
     
    Berikut prakiraan cuaca di wilayah Stadion Madya dari sore hingga malam seperti dikutip dari laman resmi BMKG, Minggu 16 Februari 2025:
     
    Pukul 13:00 WIB: Hujan ringan
    Pukul 16:00 WIB: Hujan ringan
    Pukul 19:00 WIB: Berawan
    Pukul 22:00 WIB: Berawan
     
     

     

    Rundown Konser Linkin Park
    Berdasarkan informasi yang dibagikan promotor PK Entertainment, berikut ini rundown konser Linkin Park di Jakarta pada Minggu, 16 Februari 2025:
     
    13.00 WIB: Gates open (to the pre-function area)
    16.00 WIB: Doors open to Concert Hall (untuk semua pemegang tiket)
    20.00 WIB: Linkin Park naik ke atas Panggung (konser dimulai)
     
    PK Entertainment juga menyebutkan bahwa anak usia di bawah 18 tahun wajib datang bersama orang dewasa, anak usia di bawah 14 tahun tidak boleh menonton konser di area festival (standing), dan anak usia di bawah 8 tahun tidak boleh masuk ke area konser.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Sempat Tertunda, Hari Ini 239 Kepala Daerah Terpilih Registrasi Pelantikan dan Cek Kesehatan

    Sempat Tertunda, Hari Ini 239 Kepala Daerah Terpilih Registrasi Pelantikan dan Cek Kesehatan

    Sempat Tertunda, Hari Ini 239 Kepala Daerah Terpilih Registrasi Pelantikan dan Cek Kesehatan
    Editor
    KOMPAS.com
    – Sebanyak 239
    kepala daerah
    terpilih dijadwalkan menjalani
    registrasi pelantikan
    serta pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) pada Minggu (16/2/2025).
    Hal ini tertuang dalam surat radiogram Kemendagri nomor 100.2.1.3/644/SJ yang diterbitkan pada 11 Februari 2025.
    Sedianya, para kepala daerah tersebut akan menjalani registrasi pelantikan serta pemeriksaan kesehatan pada Sabtu (15/2/2025) kemarin.
    Namun, pemeriksaannya ditunda karena alasan teknis, banyak kepala daerah dan wakilnya berhalangan sehingga jadwal diundur sehari.
    Sementara itu, sebanyak 242 kepala daerah terpilih lainnya akan mengikuti tahapan serupa pada keesokan harinya.
    Agenda ini menjadi langkah penting sebelum pelantikan resmi para kepala daerah terpilih.
    Beberapa nama besar akan hadir dalam sesi pemeriksaan kesehatan hari pertama. Di antaranya, Gubernur Sumatera Utara terpilih, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang juga merupakan menantu Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo.
    Selain itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih, Mahyeldi dan Vasko Ruseimy, juga akan mengikuti pemeriksaan ini.
    Gubernur-Wakil Gubernur Riau, Abdul Wahid-Hariyanto, Gubernur-Wakil Gubernur Jambi, Al Haris-Abdullah Sani, serta Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru-Cik Ujang, juga dijadwalkan menjalani registrasi dan pemeriksaan kesehatan dalam sesi pertama yang berlangsung pukul 08.00-10.00 WIB.
    Mereka akan menjalani proses ini bersama 73 bupati dan wakil bupati dari masing-masing provinsi yang mereka pimpin.
    Pada sesi kedua, pukul 10.00-12.00 WIB, giliran Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, serta Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.
    Sesi ini juga akan diikuti oleh pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Banten, Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah.
    Sementara itu, sesi ketiga yang berlangsung pukul 13.00-15.00 WIB akan diikuti oleh Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, serta Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak.
    Tahapan ini merupakan bagian dari persiapan sebelum pelantikan resmi para kepala daerah terpilih yang akan segera bertugas memimpin daerah masing-masing.
    (KOMPAS.COM/SINGGIH WIRYONO)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Brigjen. Pol. Pranyoto, S.I.K., S.H., M.H.

    Brigjen. Pol. Pranyoto, S.I.K., S.H., M.H.

    Brigjen. Pol. Pranyoto, S.I.K., S.H., M.H.

  • Pekerja Terkena PHK Kini Bisa Terima 60 Persen Gaji Selama 6 Bulan

    Pekerja Terkena PHK Kini Bisa Terima 60 Persen Gaji Selama 6 Bulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur bahwa pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berhak menerima manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari gaji mereka selama enam bulan.

    Kebijakan ini merupakan revisi dari PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang ditandatangani pada 7 Februari 2025.

    Program JKP ini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memberikan perlindungan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan dengan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja.

    Berdasarkan Pasal 21 dalam regulasi baru ini, manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60 persen dari gaji terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan batas atas gaji sebesar Rp 5 juta. Jika gaji pekerja melebihi batas tersebut, maka perhitungan manfaat tunai didasarkan pada batas atas yang telah ditetapkan.

    “Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60 persen dari upah, untuk paling lama enam bulan,” bunyi Pasal 21 beleid tersebut.

    “Dalam hal upah melebihi batas atas upah maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas upah,” jelas Pasal 21 ayat (4).

    Selain itu, aturan baru ini juga mengubah besaran iuran JKP. Sebelumnya, iuran ditetapkan sebesar 0,46 persen dari gaji bulanan, namun kini dikurangi menjadi 0,36 persen. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan program serta mengurangi beban iuran bagi pemberi kerja dan pekerja.

    Namun, hak atas manfaat JKP dapat hilang apabila pekerja tidak mengajukan klaim dalam waktu enam bulan setelah PHK, telah memperoleh pekerjaan baru, atau meninggal dunia.

    Dengan adanya aturan ini, diharapkan pekerja yang terdampak PHK mendapatkan dukungan finansial sementara serta kesempatan untuk kembali bekerja melalui akses pelatihan dan informasi pasar kerja.

  • Polisi Tangkap Pelaku Kejahatan Seksual di Jombang, Korban Dapat Pendampingan Psikologis

    Polisi Tangkap Pelaku Kejahatan Seksual di Jombang, Korban Dapat Pendampingan Psikologis

    Jombang (beritajatim.com) – Polisi menangkap MRM (22), warga Dusun Sumbernongko, Desa Denanyar, Kecamatan/Kabupaten Jombang, yang menjadi tersangka dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur.

    Setelah diamankan, tersangka langsung dijebloskan ke tahanan Polres Jombang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Saat ini, penyidik terus mengumpulkan bukti tambahan serta meminta keterangan dari saksi-saksi guna memperkuat proses hukum terhadap pelaku.

    Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, keluarga korban, serta saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

    “Di antaranya membangun komunikasi dengan lembaga perlindungan anak. Karena korban masih di bawah umur. Ini untuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban,” ujar AKP Margono, Minggu (16/2/2025).

    Kasus ini ditangani secara serius oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jombang. Polisi juga berkoordinasi dengan berbagai pihak agar korban mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum.

    Pelaku MRM dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut mengatur hukuman berat bagi pelaku kejahatan terhadap anak.

    “Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih waspada dan proaktif dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi,” tegas AKP Margono.

    Pihak kepolisian berkomitmen untuk menuntaskan perkara ini hingga ke persidangan guna memastikan keadilan bagi korban. Penyelidikan masih terus berlanjut, termasuk pendalaman terhadap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

    Sementara itu, pendampingan psikologis diberikan kepada korban agar dapat memulihkan kondisi mental dan emosionalnya. Kepolisian juga mengingatkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, terutama dalam hal perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. [suf]

  • Hari Ini Cuaca Ekstrem Melanda Sumatera Utara, Jawa hingga Papua

    Hari Ini Cuaca Ekstrem Melanda Sumatera Utara, Jawa hingga Papua

    loading…

    Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem yang berpotensi melanda sejumlah daerah pada Minggu (16/2/2025). Foto/Ilustrasi/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem yang berpotensi melanda sejumlah daerah pada Minggu (16/2/2025).

    BMKG dalam laman Instagram @infoBMKG mengatakan potensi hujan sedang-lebat dapat terjadi di sejumlah wilayah diantaranya Aceh, Banten, Bengkulu, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau.

    Kemudian Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Jambi.

    “Hujan lebat-sangat lebat di antaranya, Bali, Jawa Tengah, Papua, Sumatera Selatan, Sumatera Utara,” tulis laman Instagram @infoBMKG.

    Baa juga: 5 Jenderal Baru di Matra TNI AD Setelah Mutasi di Akhir Januari 2025

    “Wilayah-wilayah tersebut berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang akibat cuaca ekstrem,” ungkap BMKG.

    (shf)