Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • 24 Kepala Daerah Absen Hari Pertama Pemeriksaan Kesehatan di Kemendagri

    24 Kepala Daerah Absen Hari Pertama Pemeriksaan Kesehatan di Kemendagri

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 24 kepala daerah tidak menghadiri pemeriksaan kesehatan hari pertama yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Minggu (16/2/2025). Padahal, Kemendagri telah mengundang 239 kepala daerah untuk menjalani tes kesehatan yang dianggap penting sebagai persiapan sebelum pelantikan.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan 215 kepala daerah hadir dan mengikuti pemeriksaan, sedangkan 24 lainnya absen karena berbagai alasan, termasuk agenda mendesak.

    “Kami mengundang 239 kepala daerah, tetapi ada 24 yang berhalangan hadir. Beberapa sudah menyampaikan izin dan kemungkinan akan mengikuti pemeriksaan pada hari kedua,” ujar Bima Arya di Kantor Kemendagri.

    Pemeriksaan kesehatan gelombang kedua akan berlangsung pada Senin (17/2/2025) pukul 08.00 WIB, mencakup kepala daerah dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua.

    Dari hasil pemeriksaan hari pertama, Bima Arya menyebut beberapa kepala daerah memiliki riwayat operasi dan akan mendapatkan perhatian khusus dari tim medis selama retret di Magelang.

    “Tidak ada catatan khusus, tetapi ada beberapa kepala daerah dengan riwayat operasi yang akan mendapat atensi dari tim medis saat retret,” jelasnya terkait pemeriksaan kesehatan di Kemendagri.

    Salah satu kepala daerah yang absen adalah gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung Wibowo. Namun, ia telah mengirimkan hasil Medical Check-Up (MCU) ke Kemendagri.

    “Pak Pramono sudah mengirimkan hasil MCU-nya. Jika berkenan, beliau masih bisa menyusul untuk pemeriksaan kesehatan di Kemendagri,” ujarnya.

    Bima Arya menegaskan, hasil MCU Pramono Anung sudah memenuhi syarat untuk mengikuti retret di Magelang setelah pelantikan.

    Setelah pemeriksaan kesehatan selesai, kepala daerah terpilih akan mengikuti pengarahan di Monumen Nasional (Monas) pada Selasa (18/2/2025). Selanjutnya, pelantikan kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto akan digelar di Istana Negara pada Kamis (20/2/2025).

    Seusai dilantik, seluruh kepala daerah yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan di Kemendagri akan berangkat ke Akmil Magelang untuk menjalani retret selama tujuh hari, mengikuti jejak para menteri Kabinet Indonesia Maju.

  • Tak Terpengaruh Efisiensi, Kemenag Pastikan Tunjangan Insentif untuk Guru Bukan PNS Tetap Disalurkan – Halaman all

    Tak Terpengaruh Efisiensi, Kemenag Pastikan Tunjangan Insentif untuk Guru Bukan PNS Tetap Disalurkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Agama tahun ini akan kembali menyalurkan tunjangan insentif bagi guru bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah. 

    Dirjen Pendidikan Islam Suyitno memastikan pihaknya tahun ini sudah mengalokasikan anggaran tunjangan insentif Guru Bukan PNS pada RA dan Madrasah.

    “Meski ada efisiensi, Kemenag sudah bersepakat dengan DPR dalam Rapat Kerja terkait alokasi anggaran bagi tunjangan insentif bagi guru RA dan madrasah bukan PNS,” ujar Suyitno melalui keterangan tertulis, Minggu (15/2/2025).

    Tunjangan insentif ini, kata Suyitno, akan disalurkan bertahap.

    Suyitno mengatakan, pembayaran tunjangan insentif ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi para guru dalam mencerdaskan generasi bangsa. 

    Insentif diberikan untuk memotivasi para guru dalam meningkatkan kinerjanya dalam proses belajar mengajar. 

    Guru merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pendidikan.

    “Ini bentuk kehadiran negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru,” ucap Suyitno.

    Kementerian Agama saat ini tengah menyiapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Insentif bagi Guru Bukan PNS pada RA dan Madrasah. 

    Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Thobib Al Asyhar mengatakan, juknis antara lain mengatur kriteria bagi guru penerima tunjangan insentif.

    “Tentu ada kriteria yang harus dipenuhi bagi guru RA dan Madrasah penerima tunjangan insentif ini,” kata Thobib.

    Berikut kriteria guru RA dan Madrasah penerima tunjangan insentif:

    1. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA)

    2. Belum lulus Sertifikasi

    3. Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

    4. Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama

    5. Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangkа waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.

    Diprioritaskan bagi guru yang masa pengabdiannya lebih lama (dibuktikan dengan Surat Keterangan Lama Mengabdi)

    6. Memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV

    7. Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya

    8. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIРА Kementerian Agama

    9. Belum usia pensiun (60 Tahun)

    10. Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah

    11. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah

    12. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif

    13. Tunjangan Insentif dibayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh EMIS (dibuktikan dengan Surat Keterangan Layak Bayar).

    Penghentian Pemberian Tunjangan Insentif
    Tunjangan Insentif, kata Thobib, akan dihentikan pemberiannya apabila guru yang bersangkutan:

    a. Meninggal dunia, apabila penerima telah melakukan aktivasi sebelum meninggal dunia maka ahli waris berhak atas tunjangan yang ada pada rekening dan berkewajiban menutup rekening tersebut

    b. Berusia 60 (enam puluh) tahun

    c. Tidak lagi menjalankan tugas sebagai Guru RA dan Madrasah

    d. Diangkat menjadi CASN, baik sebagai guru atau lainnya, di Kementerian Agama atau di instansi lainnya

    e. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru pada RA dan Madrasah, atau

    f. Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

  • Ini Kronologi Polsek Sukolilo Tangkap 3 Bandit Curanmor Spesialis Bongkar Gembok di Surabaya

    Ini Kronologi Polsek Sukolilo Tangkap 3 Bandit Curanmor Spesialis Bongkar Gembok di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com)- Anggota Reskrim Polsek Sukolilo baru saja menangkap 3 bandit curanmor spesialis merusak gembok pagar pada Hari Valentine, Jumat (14/02/2025) kemarin. Dari 3 bandit yang ditangkap, 1 pelaku ditembak di kedua kakinya karena berani melawan dan menabrak anggota polisi hingga mengalami luka.

    Aksi penangkapan itu dimulai dari patroli kring serse Polsek Sukolilo yang dilakukan setiap malam. Berbekal dengan 3 anggota opsnal yang berpatroli, salah satu anggota mendapati ketiga pelaku yakni, Nurul Hadi alias Inul (25), warga Jalan Bulak Banteng Baru, Ainur Rofik alias Sinul (23), warga Jalan Bulak Banteng Perintis, Agus Ariawan (29) warga Jalan Banjar Tengah sedang berboncengan mengendarai Honda Beat mencari sasaran di wilayah Keputih.

    Anggota yang mendapati ketiga pelaku langsung melakukan pembuntutan. Karena sehari sebelumnya, ketiga pelaku sempat dibuntuti oleh anggota opsnal ketika berhasil mencuri 2 sepeda motor di wilayah Sukolilo. Namun, pada saat itu anggota kehilangan jejak saat mengejar ketiga pelaku.

    “Sehari sebelumnya anggota kami sudah mengidentifikasi ketiga pelaku. Namun, kehilangan jejak. Maka pada tanggal 14 Februari 2025 saat ketiganya melakukan hunting di wilayah Polsek Sukolilo, anggota langsung melakukan pembuntutan,” kata Kapolsek Sukolilo, Kompol I Made Patera Negara, Minggu (16/02/2025).

    Tidak mau buruannya lolos, anggota opsnal Polsek Sukolilo yang mendapati ketiga pelaku hunting akhirnya menghubungi 8 anggota lainnya yang sedang bersiap juga di markas. Delapan anggota opsnal Polsek Sukolilo lantas saling berkoordinasi untuk mengamankan 3 pelaku curanmor itu.

    Ketiga pelaku dibuntuti melintasi jalan Medokan Keputih, Medokan Semampir, Semolowaru Utara hingga Menur pumpungan. Hampir di setiap gang pemukiman padat penduduk, 3 pelaku hunting mencari sasaran. Anggota sempat kehilangan jejak saat berada di Jalan Manyar. Pencarian dilakukan hampir satu jam.

    Berbekal dengan 5 sepeda motor, 8 anggota Polsek Sukolilo mencari hingga ke sudut gang di sekitar Gubeng, mereka saling terhubung di telfon grup Whatsapp untuk berkoordinasi. Salah satu anggota lantas melihat ketiganya melintas di depan LP3I Jalan Nginden. Anggota pun kembali melakukan pembuntutan.

    Namun, pelaku yang berboncengan melawan rambu lalu lintas di TL depan Terminal Bratang. Anggota pun kembali kehilangan jejak. Sembari terus berkomunikasi, mereka kembali melokalisir area di sekitar Polsek Gubeng.

    Hampir 20 menit, anggota lantas memperluas area pencarian. Salah satu anggota melihat ketiga pelaku sudah mengendarai masing-masing 1 motor melintas di Jalan Dharmawangsa. 2 motor dalam kondisi menyala, 1 motor distut karena mati.

    Anggota lantas membuntuti dan mendapati 2 bandit curanmor berhenti di salah satu warung di Jalan Bali. Sementara 1 pelaku lain diketahui kembali pulang untuk mengambil kunci khusus yang digunakan untuk menyalakan sepeda motor hasil curian yang mati. Anggota pun langsung melakukan penangkapan di warung Jalan Bali.

    “Kedua pelaku diamankan tanpa perlawanan. Lalu, salah satu pelaku yang pulang tadi bernama Agus lantas menghubungi rekannya yang sudah diamankan dan mengatakan ia akan kembali ke warung,” tutur Made.

    Anggota pun melakukan tapal kuda di sekitar Jalan Bali. Dengan 2 anggota bersembunyi di dalam warung dan 6 anggota lainnya berpencar. Mereka saling menunggu Agus datang. Saat Agus datang, dua anggota polisi yang bersembunyi di dalam warung berusaha langsung menangkap, namun Agus berhasil kabur dengan memacu sepeda motornya.

    Sementara anggota yang melakukan tapal kuda langsung sigap mencegah Agus kabur. Salah satu anggota polisi yang berusaha menangkap Agus ditabrak. Agus baru menyerah ketika petugas kepolisian menembak kedua kaki Agus.

    “Anggota terpaksa melakukan tindakan tegas terukur karena tersangka terus melawan. Anggota kami menembak kedua kakinya lantaran saat pertama kali ditembak, pelaku masih bisa kabur dan lari,” tegas Made.

    Setelah ketiganya diamankan, ketiga pelaku mengaku mencuri sepeda motor di sebuah kos Jalan Nginden Kota Bengkok. Kos-kosan tersebut berada tepat di belakang kantor Polsek Gubeng dan hanya berjarak 50 meter. Kini, ketiganya masih diperiksa secara intensif. Diperkirakan, ketiganya sudah beraksi di banyak lokasi Surabaya.

    “Masih kami dalami untuk jumlah TKP,” pungkas Made. [asg/aje]

  • Prabowo 2023 Ndasmu Etik, Prabowo 2025 Kabinet Gemuk Ndasmu

    Prabowo 2023 Ndasmu Etik, Prabowo 2025 Kabinet Gemuk Ndasmu

    PIKIRAN RAKYAT – Prabowo beberapa kali mengeluarkan kata-kata “ndasmu” saat pidato terhitung sejak 2019 dan 2023 saat kampanye Pilpres. Hal itu kembali dilakukannya setelah terpilih menjadi presiden tepatnya pada awal 2025.

    Aksi sang presiden ini ramai diperbicangkan berkaitan dengan sikapnya tersebut. Belum lama ini, Prabowo menghadiri HUT ke-17 Gerindra pada Sabtu, 15 Februari 2025. Kata-kata yang terhitung kasar menurut Bahasa Jawa itu kembali dilontarkan.

    Prabowo 2025 kabinet gemuk ndasmu

    Kata-kata “ndasmu” baru-baru ini dikeluarkan lagi oleh Prabowo saat HUT ke-17 Gerindra. Pada mulanya, ia menyebut ada orang-orang pintar yang mengkritik kabinet besar di bawah pimpinannya, kabinet itu berisi 48 menteri, 56 wakil menteri, 6 penasihat khusus, 7 utusan khusus, 1 staf khusus, bahkan Menhan dan Menkomdigi juga punya stafsus.

    “Ada orang-orang pintar (ngomong bahwa) ‘kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar’, ndasmu!” ucapnya disambut suara hadirin.

    Ia berargumen bahwa negara Timor Leste yang punya wilayah lebih kecil saja punya 28 anggota kabinet. Oleh karena itu, presiden menganggap wajar jika negara Indonesia yang luasnya hampir sama dengan Eropa memiliki banyak sekali menteri.

    Kata-kata ini ternyata pernah dilontarkan Prabowo saat menjelang Pilpres 2019. Hal itu untuk mengkritik pemerintahan Jokowi yang kerap mengampanyekan pertumbuhan ekonomi 5 persen sebagai sebuah pencapaian.

    Prabowo: “Ada orang-orang pinter (bilang) kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Ndasmu!” pic.twitter.com/tacv83sAjy— Jejak digital. (@ARSIPAJA) February 15, 2025

     Dilansir dari laman National Geographic, kata “ndasmu” adalah umpatan paling kasar dalam Bahasa Jawa. Ndas artinya kepala dan penyebutan itu merupakan yang terkasar, di atas kata “ndas”, ada kata “sirah” (untuk bicara dengan orang tua), lalu mustoko/mastaka (untuk level sastra dan keraton). Sedangkan kata ndas adalah untuk binatang.

    Penggunaan kata-kata ini juga dikecam warganet, salah satunya menyayangkan hal itu keluar dari mulut presiden yang dipilih 58 persen masyarakat Indonesia.

    “Ndasmu, salah satu makian kasar versi orang Jawa. Kata “ndas”, biasanya dipakai utk menyebut kepala hewan, misalnya “ndas kirik”, “ndas pithik.” Jadi orang-orang pinter yg kritik itu adalah…,” kata akun X @ai***

    “Darahku menggelegak baca beritanya. Selain sakit hatian, orang ini juga hobi denial, keras kepala, gak mau lihat kondisi lapangan, dan suka mengolok-olok kritik ahli serta tutup telinga dari protes masyarakat. Sekali lagi, teman-teman, ini tirani. DIA CALON DIKTATOR,” ujar akun lainnya, @bl***

    “Kok bisa malah main perbandingan sama Timor Leste. Dari sini aja sudah terlihat kemampuan rasionalitasnya menurun drastis, belum lagi kalau semisal isi kabinetnya cuma yes men aja,” tulis akun @Wr***

    Prabowo 2023 ndasmu etik

    Kata-kata ini juga dilontarkan Prabowo saat masih menjadi Capres pada Pilpres 2024. Hal itu diungkapkannya dalam acara internal Partai Gerindra yang terungkap dalam video viral. Acara itu digelar setelah debat pertama capres pada 12 Desember 2023.

    “Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? (menirukan ucapan Capres Anies Baswedan) Etik, etik, etik, ndasmu etik! (etik kepalamu!),” katanya.

    Gemoy ❌
    Ndasmu etik ✅ pic.twitter.com/x16YWorFo6— Jejak digital. (@ARSIPAJA) December 16, 2023

    Prabowo menyebut ia mengungkapkan kata-kata itu di Rakornas Gerindra karena itu adalah pembicaraan dalam keluarga atau internal partai. Ia menyatakan hal itu di GOR Soekarno Hatta, Blitar, Jawa Timur, pada Mingu 17 Desember 2023.

    “Itu di antara keluarga kita bicara dan itu kan bicara orang Banyumas biasalah bicara-bicara begitu. Enggak usah dibesar-besarkan,” ucapnya kepada awak media.

    Demikian penjelasan soal Prabowo yang sering menggunakan kata “ndasmu”, sebuah umpatan paling kasar dalam Bahasa Jawa. Hal ini menjadi sorotan karena itu adalah publik menyayangkan seorang presiden menggunakan bahasa paling kasar di ranah publik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wamendagri: 24 dari 239 Kepala Daerah Atau Wakil Tak Hadir di Hari Pertama Cek Kesehatan

    Wamendagri: 24 dari 239 Kepala Daerah Atau Wakil Tak Hadir di Hari Pertama Cek Kesehatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengatakan ada 24 dari 239 pimpinan daerah yang tak hadir pada gelombang pertama pemeriksaan kesehatan hari ini, Minggu (16/2/2025).

    Namun, dia tak merincikan siapa saja yang tak datang hari ini. Dia hanya menyebut 24 itu baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah tak bisa hadir.

    “Ada yang sudah menyampaikan izin karena ada keperluan atau agenda yang mendesak dan mungkin akan diusahakan besok hari kemari,” ujarnya di Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

    Bima melanjutkan ada juga beberapa pihak yang tak melaporkan apapun, sehingga dirinya pun tak mengetahui alasan kenapa tak hadir hari ini.

    Eks Wali Kota Bogor ini, tak menjelaskan secara gamblang jika pimpinan daerah tak hadir di antara hari pertama atau kedua, akan dikenai sanksi atau tidak. Dia menyebut yang terpenting datanya masuk.

    “Ya yang penting datanya masuk. Nanti bisa kita cek di sana [saat retreat di Magelang]. MCU-nya masuk, kemudian kan nanti di sana kita bisa cek lagi,” ujarnya.

    Bima turut menyampaikan setelah mengecek kesehatan para pimpinan daerah, baik kepala daerah maupun wakilnya, secara keseluruhan hasilnya baik dan tak ada catatan khusus.

    Namun, bagi yang memiliki riwayat operasi atau hal-hal yang perlu diperhatikan, tim medis akan memberikan atensi saat pergelaran retreat di Magelang.

    “Ini kami sangat serius untuk aspek kesehatan ini. Karena nanti selama tujuh hari mulainya itu sangat pagi sekali, setengah enam, kemudian berakhir juga jam 21:00 WIB, jadi agak panjang jadi kita ingin semuanya prima kesehatan,” jelasnya.

    Adapun, Politikus PAN ini berujar untuk hari esok, Senin (17/2/2025) akan ada gelombang kedua untuk pemeriksaan kesehatan, yang dimulai pukul 08:00 WIB.

    “Besok masih ada rangkaiannya dimulai jam delapan pagi untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, Indonesia Timur,” pungkasnya.

  • Wamendagri: Mungkin Ada Mantan Presiden yang Berbicara di Retret Kepala Daerah

    Wamendagri: Mungkin Ada Mantan Presiden yang Berbicara di Retret Kepala Daerah

    Wamendagri: Mungkin Ada Mantan Presiden yang Berbicara di Retret Kepala Daerah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    )
    Bima Arya
    Sugiarto menyebut, kemungkinan akan ada
    mantan Presiden
    RI akan memberikan materi kepada 505 kepala daerah dalam acara retret di Magelang, Jawa Tengah.
    “Mungkin nanti, mungkin ya ada juga mantan
    Presiden
    yang akan berbicara. Mungkin, mungkin nanti kita akan sampaikan (sosoknya),” kata Bima Arya saat ditemui awak media usai prosesi tes kesehatan kepala daerah di Kemendagri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).
    Namun, Bima Arya enggan menyebut siapa mantan Presiden yang akan turut memberikan pembekalan kepada para kepala daerah, meski telah dicecar oleh awak media.
    “Nanti lah kita lihat, nanti kita lihat nanti ada mantan Presiden akan berbicara,” ujarnya.
    Bima Arya hanya mengungkapkan bahwa acara pembekalan itu akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Namun, akan disesuaikan dengan agenda Kepala Negara.
    Selain itu, kepala daerah akan mendapatkan arahan dari 40 menteri hingga pimpinan lembaga negara seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    “Kita menyesuaikan dengan jadwal beliau (Prabowo). Beliau sangat mungkin untuk datang di awal di tengah atau di ujung, bisa sekali, bisa dua kali atau bisa lebih, tergantung kemudian Pak Presiden menyesuaikan jadwalnya,” ukatajar Bima Arya.
    Sebelumnya, sebanyak 505 kepala daerah di seluruh Indonesia akan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.
    Rencananya, pembekalan ini akan dilaksanakan setelah ratusan kepala daerah itu dilantik pada 20 Februari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Khofifah Akan Berangkat Naik Mobil Hadiri Retret di Magelang

    Khofifah Akan Berangkat Naik Mobil Hadiri Retret di Magelang

    Khofifah Akan Berangkat Naik Mobil Hadiri Retret di Magelang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Timur
    (Jatim) terpilih
    Khofifah
    Indar Parawansa mengatakan, akan berangkat ke acara orientasi kepala daerah atau retret di Magelang, Jawa Tengah, menggunakan mobil.
    “Iya, insya Allah begitu, saya lebih menikmati naik mobil,” kata Khofifah di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2/2025).
    Khofifah mengatakan, informasi yang diterimanya dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, para kepala daerah yang akan mengikuti retret diminta hadir di lokasi pada pukul 15.00 WIB.
    “Tadi saya tanya ke Pak Wamendagri sepertinya berangkat masing-masing yang penting jam 15.00 sudah sampai di Magelang,” ujarnya.
    Khofifah lantas mengatakan, acara retret adalah hal yang biasa dilaksanakan oleh pejabat negara.
    Dia menyebut, pernah menjalani retret saat menjabat sebagai anggota DPR RI beberapa tahun lalu.
    Kegiatan tersebut, menurut dia, bertujuan untuk menjalin kebersamaan guna memahami kebijakan-kebijakan makro dan mikro.
    “Kemudian, kita mengkoordinasikan dan bagaimana kita mem-
    breakdown
    bersama pemerintah, kabupaten, kota karena kita di provinsi. Bagaimana juga sinergitas dengan provinsi yang lain tapi juga ada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan dinamika global,” kata Khofifah.
    Sebelumnya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, retreat atau pembekalan kepala daerah terpilih akan dilaksanakan pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah.
    Tanggal tersebut dipilih karena pelantikan kepala daerah tahap pertama menurut rencana akan berlangsung pada 20 Februari 2025.
    “Dijadwalkan 21 (Februari) para kepala daerah itu akan mengikuti pembekalan di Magelang,” ujar Bima Arya dalam siaran pers, Minggu (9/2/2025).
    Menurut rencana, 505 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota akan terlebih dahulu berkumpul di Istana Kepresidenan Yogyakarta.
    Saat ini, Kemendagri sedang melakukan simulasi keberangkatan dari Istana Kepresidenan Yogyakarta ke lokasi retret.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo di Hadapan Jokowi: Megawati Berjasa, Maaf Kalau Ada yang Menjelek-jelekan – Halaman all

    Prabowo di Hadapan Jokowi: Megawati Berjasa, Maaf Kalau Ada yang Menjelek-jelekan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Momen menarik terjadi saat acara puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra yang berlangsung di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Pasalnya, di hadapan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Presiden Prabowo Subianto membahas sosok Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Prabowo Subianto memuji kepemimpinan Megawati yang dinilai berperan penting dalam kemajuan bangsa Indonesia.

    Ketum Partai Gerindra itu bahkan siap membela Megawati Soekarnoputri jika ada pihak yang menjelek-jelekannya.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato dihadapan banyak orang termasuk mantan pemimpin negara tersebut.

    “Saya akui Bu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk republik ini.”

    “Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekan Bu Mega, saya akan… Saya tidak suka menjelek-jelekkan karena saya juga mengerti apa yang Beliau buat untuk republik ini,” ujar Prabowo Subianto dalam tayangan yang disiarkan GerindraTV.

    Pernyataan ini menarik perhatian karena Jokowi hadir secara langsung dalam acara tersebut.

    Seperti diketahui, belakangan hubungan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri memanas saat Pilpres 2024 lalu.

    Bahkan, Jokowi telah didepak dari keanggotaannya di PDIP.

    Sementara saat ini Jokowi kian mesra dengan Prabowo Subianto.

    Sehingga pernyataan Prabowo yang ingin membela Megawati Soekarnoputri ini mengundang perhatian publik.

    Pembelaan Prabowo Subianto kepada Megawati Soekarnoputri ini membuat publik berspekulasi akan rencana pertemuan keduanya.

    Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyatakan bahwa pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati semakin dekat.

    Ia mengungkapkan, Megawati Soekarnoputri telah mengutus dua petinggi PDIP, yaitu Bendahara Umum Olly Dondokambey dan Said Abdullah sendiri, untuk hadir di perayaan HUT Gerindra.

    “InsyaAllah akan semakin dekat,” kata Said saat ditanya mengenai kemungkinan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri disela-sela acara tersebut.

    Apalagi, kedekatan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto tampak jelas.

    Terutama saat Megawati Soekarnoputri menitipkan ucapan selamat ulang tahun kepada Partai Gerindra melalui Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

    Megawati Soekarnoputri, kata  Said, percaya bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia akan mengalami kemajuan.

    “Ibu Ketua Umum meyakini Prabowo Subianto bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya,” ujar Said.

    Publik pun menanti dengan antusias pertemuan yang diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara kedua tokoh politik tersebut untuk masa depan Indonesia.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Penyaluran Dana Desa Capai Rp 610 triliun, Said Didu: Korupsi Dipindahkan ke Desa

    Penyaluran Dana Desa Capai Rp 610 triliun, Said Didu: Korupsi Dipindahkan ke Desa

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Realisasi penyaluran dana desa sejak tahun 2015 hingga 2024 telah mencapai Rp 610 triliun. 

    Terkait laporan angka ini disampaikan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.

    Namun, dibalik angka fantastis Rp 610 triliun yang sudah digelontorkan selama kurang lebih 9 tahun, nyata tidak digunakan dengan bijak.

    Penyaluran dalam jumlah besar ini diakuinya belum dimanfatkan maksimal untuk pengembangan desa.

    Menurutnya tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan penggunaan dana desa. 

    “Makanya kami bentuk tim untuk membuat road map pengawasan yang dipimpin Pak Irjen, hasil diskusi kemarin saya teliti betul termasuk digitalisasi pengawasan,” kata Yandri dalam Raker bersama Komisi V DPR RI.

    “Ini memang menjadi pekerjaan rumah bagi semua untuk memadukan potensi desa dengan ketaatan aturan,” jelasnya. 

    Melihat kondisi ini, mantan sekertaris BUMN, Said Didu memberikan pernyataan yang menohok.

    Said didu menyebut ini menjadi salah satu upaya dengan memindahkan korupsi ke desa.

    “Memindahkan korupsi ke Desa,” tulisnya dicuitan akun X pribadinya dikutip Minggu (16/2/2025).

    Dimana, Kepala-kepala desa menjadi alat dan garda terdepan untuk mengusur rakyat.

    Serta perampasan-perampasan hak secara paksa pun dilakukan demi mencapai tujuan.

    “Jadikan Kades jadi alat oligarki menggusur rakyat dan mengambil asset negara,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ekstradisi Paulus Tannos, KPK Sebut Singapura Minta Proses Hukumnya Berjalan

    Ekstradisi Paulus Tannos, KPK Sebut Singapura Minta Proses Hukumnya Berjalan

    Ekstradisi Paulus Tannos, KPK Sebut Singapura Minta Proses Hukumnya Berjalan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) akan menyerahkan berkas proses ekstradisi buron kasus e-KTP,
    Paulus Tannos
    kepada pihak
    Singapura
    melalui Kementerian Hukum pada pekan depan.
    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, salah satu dokumen yang diserahkan ke Pemerintah Singapura adalah pernyataan Indonesia bahwa Paulus Tannos akan langsung diproses hukum setelah diekstradisi.
    “Ada permintaan, salah satunya pernyataan dari Indonesia, dalam hal ini saudara PT bila nanti diekstradisi, bisa dan akan dilakukan penuntutan, itu salah satunya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Sabtu (15/2/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Lebih lanjut, Tessa menyebut, KPK dibantu berbagai instansi untuk melengkapi berkas persyaratan yang diminta Pemerintah Singapura untuk mengekstradisi Paulus Tannos.
    Pasalnya, menurut dia, ada perbedaan dalam sistem hukum yang digunakan oleh Indonesia dan Singapura. Sehingga, KPK bekerja sama dengan semua instansi terkait seperti Kementerian Hukum.
    “Diperlukan adanya kerja sama, antarlembaga, antarinstansi, baik KPK, Kejaksaan, Kementerian Hukum, maupun Kepolisian untuk melengkapi berkas-berkas yang cenderung tidak ada dasar hukumnya di Indonesia, kita mencari kesamaannya di situ,” ujarnya.
    Kemudian, Tessa berharap proses pemenuhan syarat tersebut berjalan lancar sehingga Paulus Tannos dapat segera diekstradisi ke Indonesia.
    “Dan kita harapkan dalam waktu dekat ini bisa segera dipulangkan dan dapat segera dilakukan penuntutan terhadap saudara Paulus Tannos,” katanya.
    Paulus Tannos merupakan buron KPK dalam kasus proyek KTP elektronik. Dia sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021.
    Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
    Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (
    provisional arrest request
    ) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan Paulus Tannos.
    Pada tanggal 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Paulus Tannos sudah ditangkap. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya agar Tannos diekstradisi.
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Pemerintah Indonesia punya waktu selama 45 hari untuk melengkapi berkas tersebut, sehingga paling lama berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk ekstradisi Tannos harus diajukan pada 3 Maret 2025.
    “Tapi saya yakinkan bahwa kami tidak akan menunggu sampai dengan 3 Maret (2025). Ya, dalam waktu dekat,” ujar Supratman saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, beberapa waktu lalu.
    Setelah dokumen dilengkapi, Supratman menjelaskan pengajuan ekstradisi Tannos akan diproses terlebih dahulu di Pengadilan Singapura.
    Namun, Supratman mengatakan, Indonesia tidak bisa ikut campur terkait proses persidangan Paulus Tannos di Singapura. Sebab, setelah selesai dan terdapat putusan pengadilan tingkat pertama di Singapura, masih akan ada proses banding.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.