Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Pelaku Penyebar Video Penggrebekan Siswa Berbuat Asusila Dibekuk

    Pelaku Penyebar Video Penggrebekan Siswa Berbuat Asusila Dibekuk

    GELORA.CO -Aparat kepolisian menangkap F (25), pelaku yang merekam dan menyebarkan video pasangan pelajar yang digerebek saat berbuat asusila di Lampung Timur, pada Sabtu 15 Februari 2025.

    F mengaku menyebarkan video tersebut untuk memberi informasi kepada pamong desa. Saat ini pasangan tersebut sudah dinikahkan secara agama.

    “Dari hasil pemeriksaan sementara, yang bersangkutan mengaku ingin memberikan informasi ke pamong desa, sehingga video itu disebarkannya,” ujar Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari dikutip dari RMOLLampung, Minggu 16 Februari 2025.

    Pihak kepolisian masih terus mendalami keterangan F dan dua rekannya yang berstatus sebagai saksi. 

    Selain itu, keluarga dari kedua pelajar yang ada dalam video tersebut juga akan diminta keterangannya.

    “Kami terus menggali keterangan dari saksi dan pelaku. Kami juga akan meminta keterangan dari pihak keluarga masing-masing pelajar,” kata Yuni.

    Kasatreskrim Polres Lampung Timur, AKP Stefanus Reinaldo Fajar Nuswantoro Boyoh, menyebut pihaknya belum bisa memastikan adanya upaya pemerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap keluarga kedua pelajar tersebut.

    “Belum, belum ada keterangan dari pelaku terkait pemerasan,” kata Kasatreskrim.

    Sebelumnya, sebuah video asusila di dalam sebuah rumah di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, beredar luas di media sosial. 

    Peristiwa ini diketahui terjadi pada Minggu 9 Februari 2025.

    Dalam rekaman tersebut, terlihat beberapa pria memasuki rumah dan menemukan pasangan pelajar tersebut dalam kondisi tidak pantas.

    Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan konten yang melanggar privasi dan dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

    Bagi pelakunya dapat berujung pada jeratan hukum sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE

  • Khofifah Usul Retret Wakil Kepala Daerah untuk Sinergi-Produktivitas

    Khofifah Usul Retret Wakil Kepala Daerah untuk Sinergi-Produktivitas

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar ada retret wakil kepala daerah. Ia menilai kemitraan strategis antara kepala daerah dan wakilnya sangat penting dalam meningkatkan produktivitas daerah.

    “Mudah-mudahan ada tahap berikutnya untuk wakil kepala daerah karena sinergi antara kepala dan wakil daerah itu sangat penting untuk memacu produktivitas,” ujar Khofifah seusai pemeriksaan kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Menurut Khofifah, retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, hanya diikuti kepala daerah, sedangkan wakil kepala daerah baru hadir saat penutupan.

    Ia menekankan pembekalan tidak hanya penting bagi kepala daerah, tetapi juga bagi wakilnya. Apalagi, dengan adanya perkembangan kementerian baru serta tantangan global yang perlu diantisipasi.

    “Saya rasa pembekalan ini penting bagi kepala maupun wakil kepala daerah. Mudah-mudahan kesempatan ini juga diberikan kepada mereka,” tambahnya terkait usulan retret wakil kepala daerah.

    Khofifah juga menyoroti pentingnya interaksi antarkepala daerah dan wakilnya, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ia berharap retret dapat menjadi sarana pemahaman kebijakan makro dan mikro pemerintah pusat sehingga bisa diimplementasikan secara optimal di daerah masing-masing.

    “Retret ini bisa memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memahami dinamika global yang memengaruhi kebijakan lokal,” katanya.

    Di tempat yang sama, wakil gubernur terpilih Jakarta Rano Karno (Si Doel) menyebut, wakil kepala daerah wajib hadir pada Kamis (27/2/2025), satu hari sebelum penutupan retret pada 28 Februari 2025.

    “Wakil kepala daerah diwajibkan hadir pada 27 (Februari) karena akan mengikuti penutupan pada 28 (Februari), sedangkan kepala daerah sudah hadir sejak awal,” kata Rano Karno terkait usulan retret wakil kepala daerah.

  • Jaga Kondisi Fisik, Khofifah Selalu Bawa Alat Pemeriksaan Kesehatan

    Jaga Kondisi Fisik, Khofifah Selalu Bawa Alat Pemeriksaan Kesehatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa selalu membawa alat pemeriksaan kesehatan pribadi dalam aktivitas sehari-hari untuk memastikan kondisi fisiknya tetap prima.

    Hal itu disampaikan Khofifah seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Minggu (16/2/2025). Pemeriksaan tersebut merupakan tahapan wajib sebelum pelantikan kepala daerah terpilih yang akan digelar pada Kamis (20/2/2025).

    Khofifah menyampaikan, hasil pemeriksaan kesehatannya, termasuk tes gula darah, tekanan darah, dan kolesterol, berada dalam kondisi baik dan normal.

    “Biasanya saya juga pergi bawa alat tes kesehatan untuk mengetahui kondisi kita,” kata Khofifah.

    Khofifah juga menegaskan, dirinya bersama Emil Dardak siap menjalani seluruh rangkaian proses pelantikan. Setelah resmi dilantik, mereka akan mengikuti tahapan orientasi kepala daerah atau retret di Magelang, Jawa Tengah.

    “Kami siap untuk melaksanakan proses selanjutnya. Mulai dari gladi kotor, gladi bersih, pelantikan, hingga retret di Magelang,” kata Khofifah sesuai menjalani pemeriksaan kesehatan.

  • Olly PDIP Bongkar Hubungan Megawati dengan Gerindra dan Prabowo

    Olly PDIP Bongkar Hubungan Megawati dengan Gerindra dan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) mengklaim hubungannya dengan Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto baik-baik saja.

    Bendahara Umum DPP PDI-Perjuangan, Olly Dodokambey menjelaskan pihaknya selama ini selalu bekerja sama dengan pemerintah dan tidak pernah menjadi oposisi. Bahkan, kata Olly, pada tingkat legislatif pun, PDI-P juga selalu bekerja sama dengan partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Ya memang kita kan selalu kerja sama kan. Selama ini juga kan sudah berjalan dalam pemerintahan. Mbak Puan menjadi Ketua DPR, Pak Said selaku ketua banggar selaku bekerja sama dengan seluruh partai di DPR,” tuturnya di Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Olly juga menjelaskan bahwa kedatangan dirinya ke acara HUT ke-17 Partai Gerindra yang ada di SICC Sentul Jawa Barat juga merupakan bentuk hubungan baik antara PDIP dengan Partai Gerindra.

    “Bu Mega lagi di Jeddah,” katanya.

    Olly mengatakan bahwa PDI-P juga tetap akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo-Gibran dan menjalin hubungan baik.

    “Prinsipnya PDI Perjuangan selalu bekerja sama dengan Presiden Prabowo. Semoga ini berjalan baik untuk negara dan bangsa kita,” ujarnya.

  • Kemenhub Jamin Pertahankan Subsidi Transportasi, Meski Ada Efisensi

    Kemenhub Jamin Pertahankan Subsidi Transportasi, Meski Ada Efisensi

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Perhubungan (Kemennub) akan memfokuskan pagu anggaran 2025 untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik. Hal ini khususnya mempertahankan adanya subsidi penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO). 

    “Dengan anggaran yang ditetapkan saat ini, penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi akan kami laksanakan dan menjadi prioritas serta fokus Kemenhub. Selain hal tersebut, biaya pegawai Kemenhub juga tetap menjadi prioritas kami,” ujar Dudy dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 16 Februari 2025.

    Dia mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir, pihaknya terus melakukan tinjauan dengan menggunakan Risk Based Analysis atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diamanatkan kepada Kemenhub.

    “Kemenhub berkomitmen untuk memastikan dan mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Harapannya, kami bisa melaksanakan anggaran 2025 dengan sebaik-baiknya,” tutur Dudy.

    Sebelumnya, peneliti dari Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengkhawatirkan nasib transportasi publik. Hal ini bisa dilihat dari kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diwarnai dengan berhentinya operasional angkutan umum seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor, dan Teman Bus Yogya. Juga terancamnya operasional angkutan perintis lantaran terkena dampak efisiensi anggaran. 

    Padahal, keberadaan angkutan perintis yang selama ini dioperasikan oleh DAMRI itu amat diperlukan oleh saudara-saudara yang ada di NTT, Maluku, Maluku Utara, dan masyarakat di seluruh Pulau Papua, karena hanya itulah satu-satunya layanan angkutan umum yang tersedia.

    “Kalau layanan angkutan perintis tidak beroperasi, lalu dengan apa Masyarakat di luar Jawa itu akan melakukan mobilitas?” tanya Darmaningtyas. 

    Merosotnya layanan angkutan umum itu, kata dia, sebagai dampak dari sikap Menhub Dudy Purwagandhi yang tidak jelas keberpihakannya terhadap layanan public di daerah-daerah sehingga ketika ada efisiensi hanya main potong saja tidak memperhatikan keberlangsungan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia.  

    “Sedangkan, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih sibuk dengan urusan seremonial daripada mencari terobosan agar layanan public di seluruh wilayah Indonesia dapat terjamin keberlangsungannya,” ujar Darmaningtyas.

    Kondisi itu menjadi sinyal lemahnya semangat memperbaiki tata kelola transportasi public, dan dampaknya pada keselamatan transportasi itu sPelabuha

    “Adanya efek domino dari buruknya penataan transportasi, serta minimnya akses angkutan membawa dampak pada tingginya inflasi dan makin terabaikannya aspek keselamatan bertransportasi. Bahkan di Jateng membawa dampak sosial tingginya angka putus sekolah dan pernikahan dini,” sebutnya.

    Menurut Dudy, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, pagu efektif terkini Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2025 menjadi Rp17,725 triliun. Jumlah total ini akan dipergunakan oleh sembilan unit organisasi eselon I yang berada di bawah naungan Kemenhub.

    Anggaran tersebut rencananya akan dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp464,09 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp85,48 miliar, Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp3,14 triliun, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp7,32 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp3,39 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp1,31 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp71,01 miliar, BPSDMP Rp1,82 triliun, dan BPTJ Rp108,95 miliar.

    Jumlah anggaran ini mengalami efisiensi anggaran sebesar 43,66% atau Rp13,72 triliun jika dibandingkan dengan pagu awal Kementerian Perhubungan yang berjumlah Rp31,45 triliun, berdasarkan Surat Menteri Keuangan tanggal 23 September 2024.

    “Meski begitu, Menhub meyakinkan bahwa layanan transportasi terhadap masyarakat akan tetap dilakukan dengan optimal,” tutur Dudy.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Nek Awe Tersangka usai Tolak PSN, Mulyanto: Negara yang Dimerdekakan Pejuang Ulama, Kini Siapa Jadi Raja dan Siapa Tersangka

    Nek Awe Tersangka usai Tolak PSN, Mulyanto: Negara yang Dimerdekakan Pejuang Ulama, Kini Siapa Jadi Raja dan Siapa Tersangka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menyoroti penetapan tersangka terhadap Nek Awe (67), seorang warga Rempang yang diduga menolak Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Ia menilai kasus ini sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan bangsa.

    “Bukankah ini sudah kelewatan,” ujar Mulyanto melalui akun X pribadinya, @pakmul63 (15/2/2025).

    Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang diperjuangkan oleh para pahlawan dan ulama demi kemerdekaan rakyat.

    Namun, menurutnya, realitas saat ini menunjukkan ketimpangan hukum yang mencolok.

    “Negeri yang dimerdekakan oleh para pejuang-ulama. Lihat siapa yang jadi raja dan tersangka siapa,” cetusnya.

    Lebih lanjut, Mulyanto mengajak masyarakat untuk lebih peka dan menggunakan nurani dalam menyikapi kasus yang menimpa Nek Awe.

    “Seperti ini bukan negeri yang dicitakan para founding fathers. Coba buka sedikit nurani dan rasa kebangsaan kita,” tandasnya.

    Sebelumnya, Nek Awe yang berusia 67 tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian setelah menyuarakan penolakan terhadap PSN Rempang Eco-City.

    Selain dirinya, dua warga Rempang lainnya juga dijerat dengan status hukum yang sama.

    Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) turut menyoroti kasus ini.

    Melalui pernyataan di akun media sosial X, YLBHI mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi di Rempang, di mana ribuan warga menghadapi ancaman kehilangan tempat tinggal akibat proyek tersebut.

    Menurut YLBHI, tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap warga Rempang semakin meningkat sejak akhir 2024.

  • Prabowo Seharusnya Tak Hanya Omon-omon Terhadap Perilaku Korup Pejabat Negara

    Prabowo Seharusnya Tak Hanya Omon-omon Terhadap Perilaku Korup Pejabat Negara

    GELORA.CO  – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pejabat berprilaku korup untuk mendatangi rumahnya secara diam-diam, dinilai hanya omong kosong dalam isu pemberatan korupsi. 

    Seharusnya, Presiden Prabowo bisa mnyeret pejabat korup ke aparat penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

     

    “Presiden itu eksekutif pelaksana Undang-Undang, jika ada bawahannya melanggar hukum atau korupsi, jika punya komitmen ditindak atau diberhentikan sementara dan dilaporkan ke KPK atau Kejaksaan,” kata pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar kepada JawaPos.com, Minggu (16/2).

     

    Ia menegaskan, Presiden Prabowo seharusnya membuka pintu lebar bagi KPK maupun Kejaksaan untuk menangkap pejabat yang berpliku korup. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang menghalang-halangi aparat memgusut setiap prilaku korupsi yang melibatkan pejabat negara.

     

    “Jika langkah itu yang dilakukan itu konsisten dan punya komitmen tinggi. Tapi jika tidak, maka itu hanya omon omon saja,” cetus Fickar.

     

    Karena itu, Fickar menunggu ketegasan pemerintah terhadap isu pemberantasan korupsi. 

     

    “Kita tunggu saja apakah Prabowo hanya omin omon atau memang benar punya konitmen antikorupsi,” tegasnya.

     

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan kepada para pejabat yang terlanjur melakukan praktik korupsi untuk segera bertaubat. Ia menegaskan, pemerintahan yang dipimpinnya harus bersih dari praktik korupsi.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam acara puncak perayaan HUT Gerindra ke-17, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2). 

     

    Mulanya, Prabowo berbicara soal komitmen pemerintahan di bawah kepemimpinannya terhadap pemberantasan korupsi. Ia mengklaim, hal ini tak mudah untuk diwujudkan lantaran ada pula pihak yang melawan.

     

    “Ada yang melawan, ada. Kalau kita yang mau bersihkan korupsi dilawan, kira kira yang lawan kita siapa? Yang lawan kita itu koruptor itu, yang maling-maling itu,” ujar Prabowo.

     

     

    Prabowo menegaskan agar barisan pemerintah yang ingin memberantas korupsi tidak takut. Ia menyatakan, mereka sudah berada di jalan benar ketika ingin menghapus korupsi.

     

    “Kita tidak gentar, kita tidak takut kita akan terus membersihkan mereka itu,” tegasnya.

     

    Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan mereka untuk berbuat. Ia pun memberi kesempatan bagi pejabat jika ingin bercerita bisa langsung menemui di rumah dinas yang terletak di kawasan Widya Chandra.

     

    “Saya katakan lebih baik kalian baik-baik ya kan, kalau malu diam-diam, malam-malam datang ke saya deh, ya. Nggak usah ke Istana, saya di Widya Chandra,” pungkasnya

  • 40 Menteri dan Eks Presiden Pemateri Retret Kepala Daerah di Magelang

    40 Menteri dan Eks Presiden Pemateri Retret Kepala Daerah di Magelang

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 40 menteri Kabinet Merah Putih akan menjadi pemateri dalam retret kepala daerah yang akan digelar di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan retret ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kepala daerah mengenai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, agar kebijakan daerah dapat selaras dengan program nasional.

    “Pemahaman Asta Cita ini sangat penting, termasuk program makan bergizi gratis, ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, lebih dari 40 menteri akan menjadi pemateri,” ujar Bima Arya saat ditemui di Kemendagri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Selain para menteri, mantan presiden juga dijadwalkan mengisi materi dalam retret kepala daera di Magelang. Namun, Bima Arya masih enggan menyebut siapa sosok yang dimaksud, apakah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) atau Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Nantilah kita lihat. Akan ada mantan presiden yang berbicara,” ujarnya singkat.

    Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga direncanakan menyampaikan materi dalam retret ini. Namun, jadwal kehadirannya masih menyesuaikan agenda kenegaraan.

    “Pak Presiden bisa hadir di awal, tengah, atau akhir retret. Bisa sekali, dua kali, atau lebih, tergantung jadwal beliau,” kata Bima Arya terkait retret kepala daerah di Magelang.

  • Tak Mau Jadi ‘Tumbal’, Kades Kohod Buka Suara Siapa Dalang Penerbitan Sertifikat di Laut Tangerang

    Tak Mau Jadi ‘Tumbal’, Kades Kohod Buka Suara Siapa Dalang Penerbitan Sertifikat di Laut Tangerang

    GELORA.CO — Arsin bin Asip Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, setelah sempat ‘menghilang’ sejak 25 Januari 2025, kini muncul ke publik pada Jumat (14/2).

    Yunihar, kuasa hukum Kades Kohod, Arsin bin Asip mengatakan bila kliennya bukan aktor intelektual dalam terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di Tangerang, Banten.

    Yunihar mengungkap ada dua sosok berinisial SP dan C yang menjadi pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang.

     Menurut Yunihar, Arsin merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya terhadap pihak ketiga. 

     “Faktanya klien kami sebagai Kepala Desa Kohod juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C,” kata Yunihar kepada wartawan di Tangerang, Banten, Jumat (14/2/2025). 

    Yunihar menjelaskan, pihak ketiga tersebut datang ke Desa Kohod pada pertengahan 2022.

    Kedatangan mereka bertujuan untuk menawarkan dan mengurus peningkatan atas hak tanah berupa tanah garapan milik sejumlah warga yang menjadi sertifikat.

    “Klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB, klien kami menduga itu semua dilakukan dan diurus oleh pihak ketiga tadi,” ujar Yunihar. 

    Yunihar berharap, untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai kemudian putusan pengadilan keluar dalam kasus pagar laut Tangerang.

     Dalam kesempatan yang sama, Kades Kohod Arsin bin Asip pun mengaku dalam kasus pagar laut Tangerang dirinya turut menjadi korban dari perbuatan pihak lain. 

    Dia menilai, hal itu terjadi akibat dari ketidak hati-hatian dirinya dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohod.

    “Bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan ketidak hati-hatian yang saya lakukan dalam pelayanan publik di Desa Kohod,” ungkapnya. 

    Meski begitu, Arsin berjanji akan mengevaluasi kinerjanya, agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohod tidak terulang lagi di kemudian hari.

    Minta maaf

    Sebelumnya diberitakan, Arsin  sebelumnya ramai dibicarakan publik karena diduga terlibat dalam pembuatan Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut Kabupaten Tangerang.

    Arsin diduga menjadi pelaku yang melakukan pemalsuan dokumen tersebut.

    Dengan mengenakan pakaian putih serta peci berwarna hitam, Arsin hadir di kediamannya Jalan Kalibaru Kohod, Desa Kohod, bersama dua kuasa hukum, yakni Yunihar dan Rendi.

    “Dalam kesempatan ini saya secara pribadi maupun jabatan saya selaku Kepala Desa, atas kegaduhan yang terjadi di Desa Kohod, oleh karenanya pada kesempatan ini dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf,” katanya.

    Seperti yang dilansir dari Kompas.com dalam kemunculannya dan di depan warga yang hadir di rumahnya, Arsin mengaku jika dirinya adalah korban atas kasus munculnya SHGB dan SHM di area laut Tangerang yang dilakukan oleh pihak lain.

    “Saya sampaikan ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain,” ucap dia.

    Dan menurutnya ketidaktahuannya akan aturan membuat ia berada di posisi saat ini. Sehingga, ia akan melakukan evaluasi dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohod.

    “Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hati, hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohod. Hal ini juga akan dievaluasi, dan semua saya serahkan pada kuasa hukum saya,” ungkapnya.

    Kades Kohod Masih Berstatus Saksi

    Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko sebelumnya menyampaikan bila Kades Kohod Arsin bin Asip sampai saat ini masih berstatus sebagai saksi setelah penyidik Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap kantor Desa Kohod dan rumah Arsin.

    “Masih sebagai saksi, penggeledahan kemarin benar sudah dilakukan Dittipidum Bareskrim Polri, ada di kediaman (Arsin) dan di kantor kepala desa Senin (10/2/2025) malam,” ucapnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025). 

    Terkait sejumlah alat bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan akan diuji melibatkan tim teknis dan pakar ahli.

    Hal itu agar proses penyidikan kasus pemalsuan dokumen pagar laut Tangerang lebih profesional.

    Trunoyudo memastikan penyidikan dilakukan secara kolaboratif.

    “Tentunya tadi kami sampaikan bahwa kami memeriksa saksi-saksi termasuk kementerian terkait dan pemerintah Daerah, ini juga tentu dalam rangka membuat terang,” katanya.

    Dalam kasus ini sendiri Bareskrim Polri telah memeriksa 44 orang sebagai saksi sejak kasus pagar laut mulai diselidiki Bareskrim Polri pada 10 Januari 2025.

    Hasil penyidikan sementara, Bareskrim Polri menemukan modus operandi dugaan pemalsuan dokumen Surat Hak Guna Bangunan dan Surat Hak Milik (SHM) di kasus pagar laut Tangerang.

    Hal ini diketahui setelah penyidik memeriksa Arsin dan 43 orang lain sebagai saksi dalam proses penyidikan.

    “Dari hasil pemeriksaan, di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi dimana terlapor (Arsin) dan kawan-kawan membuat menggunakan surat palsu,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

    Dia menyebut surat palsu itu digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

    “Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu yang tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut,” ujarnya.

  • Prabowo di Antara Hidup Jokowi atau Adili Jokowi

    Prabowo di Antara Hidup Jokowi atau Adili Jokowi

    GELORA.CO -Seruan “Hidup Jokowi” yang diteriakkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam perayaan HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu 15 Februari 2025, menimbulkan beragam tafsir di tengah publik. 

    Pernyataan tersebut dianggap sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih Prabowo atas dukungan Jokowi selama ini, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar di tengah maraknya tuntutan “Adili Jokowi” yang disuarakan sebagian rakyat di sejumlah daerah.

    Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa seruan Prabowo tersebut bukan sekadar ungkapan spontan, melainkan mencerminkan adanya dinamika politik yang lebih dalam. 

    Menurutnya, seruan itu bisa jadi merupakan upaya membungkus citra Jokowi agar tidak semakin terpuruk akibat berbagai kritik yang diarahkan kepadanya. 

    “Bukankah kedudukan presiden Prabowo itu harusnya lebih memperhatikan rakyat? Kenapa tidak bilang ‘Hidup Rakyat’ atau ‘Hidup Masa Depan’?” ujarnya lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 16 Februari 2025.

    Penyataan Prabowo ini menimbulkan berbagai spekulasi. Apakah seruan “Hidup Jokowi” tanda Prabowo masih bergantung pada pengaruh Jokowi? Ataukah ini justru strategi untuk meredam kritik terhadap pemerintahan sebelumnya?

    “Dalam politik selalu ada dua sisi itu, sisi yang dimanis-maniskan karena ada yang memang sudah pahit untuk ditutupi kan, itu yang terjadi,” tandas Rocky.