Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Soal Retret Wakil Kepala Daerah, Wamendagri Sebut Efisiensi Anggaran

    Soal Retret Wakil Kepala Daerah, Wamendagri Sebut Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan alasan tidak adanya retret wakil kepala daerah karena efisiensi anggaran dan keterbatasan tempat. Kemungkinan ada retret khusus untuk wakil kepala daerah.

    Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada Jumat (21/2/2025) hingga Jumat (28/2/2025). Wakil kepala daerah tidak mengikuti secara penuh karena baru hadir pada Kamis (27/2/2025) untuk mengikuti penutupan pada Jumat.

    “Desain awalnya itu 14 hari dan melibatkan wakil kepala daerah. Namun, karena efisiensi, kita ingin teman-teman lebih cepat bekerja, jadi dipadatkan 7 hari. Selain itu, tempatnya terbatas,” kata Bima Arya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Bima menjelaskan kapasitas tenda di Akademi Militer Magelang tidak cukup untuk menampung seluruh kepala daerah dan wakilnya. Oleh karena itu, wakil kepala daerah baru akan hadir pada tahap akhir retret.

    “Tempatnya di tenda, kapasitasnya tidak cukup kalau menampung seribu orang sekaligus. Jadi untuk sementara, wakil kepala daerah hanya bergabung pada akhir,” ujarnya terkait retret wakil kepala daerah.

    Meski saat ini hanya kepala daerah yang mengikuti retret penuh, Bima Arya menyebut tidak menutup kemungkinan diadakan pembekalan khusus untuk wakil kepala daerah pada masa mendatang.

    “Nanti mungkin ada kemungkinan retret untuk wakil kepala daerah juga. Namun, tentu dengan perencanaan yang berbeda,” pungkasnya.

    Sebelumnya, gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap agar wakil kepala daerah juga mendapatkan kesempatan pembekalan. Menurutnya, sinergi yang kuat antara kepala daerah dan wakilnya sangat penting untuk meningkatkan produktifitas daerah.

    “Strategic partnership antara kepala daerah dan wakilnya itu penting untuk mendorong produktivitas daerah,” ujar Khofifah.

    Ia menekankan pembekalan tidak hanya penting bagi kepala daerah, tetapi juga bagi wakilnya. Alasan Khofifah mengusulkan retret wakil kepala daerah karena ada perkembangan kementerian dan badan baru, serta tantangan global yang membutuhkan mitigasi serta strategi adaptasi.

  • Wamendagri Sebut Kemungkinan Ada Mantan Presiden yang Berbicara saat Retret Kepala Daerah – Halaman all

    Wamendagri Sebut Kemungkinan Ada Mantan Presiden yang Berbicara saat Retret Kepala Daerah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, kemungkinan akan ada mantan Presiden RI yang akan memberikan materi saat pelaksanaan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. 

    Meski demikian, Bima tak merinci siapa sosok mantan Presiden yang ia maksud. 

    “Mungkin nanti, mungkin ya ada juga mantan Presiden yang akan berbicara. Mungkin, mungkin nanti kita akan sampaikan (sosoknya).” 

    “Nanti lah kita lihat, nanti kita lihat nanti ada mantan Presiden akan berbicara,” kata Bima Arya saat ditemui awak media usai prosesi tes kesehatan kepala daerah di Kemendagri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Bima hanya memastikan bahwa acara pembekalan yang dimulai pada Jumat (21/2/2025) pekan depan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. 

    Selain itu, para menteri hingga pimpinan lembaga negara seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan hadir dan memberikan arahan kepada para kepala daerah. 

    “Kita menyesuaikan dengan jadwal beliau (Prabowo). Beliau sangat mungkin untuk datang di awal di tengah atau di ujung, bisa sekali, bisa dua kali atau bisa lebih, tergantung kemudian Pak Presiden menyesuaikan jadwalnya,” kata Bima Arya.

    Sebagai informasi, sebanyak 505 kepala daerah di seluruh Indonesia akan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.

    Rencana, calon kepala daerah itu bakal menggunakan moda transportasi kereta api dalam proses keberangkatan menuju lokasi. 

    Hal itu disampaikan oleh Calon gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru saat menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2/2025). 

    “Rencana naik kereta, karena ada perubahan ini. Ada perubahan kemarin pak Wamen mengumumkan,” kata Herman, Minggu. 

    “Naik kereta dari Jakarta,” sambungnya. 

    Sebelum menjalani retret, para kepala daerah menjalani pemeriksaan kesehatan, pada Minggu (16/2/2025) hari ini. 

    Tes kesehatan bakal berlangsung pada hari ini dan Senin (17/2/2025) besok.

    Mendagri telah mengundang 239 calon kepala daerah untuk sesi pertama

    “239 daerah yang diundang itu, 24 baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah itu tidak hadir,” kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto di kantornya.

    Sejumlah kepala daerah terpilih yang absen sudah menyampaikan izin. Alasannya, ada agenda mendesak. 

    Meski begitu ada pula yang tidak memberikan alasan.

    “Tapi ada beberapa juga yang belum diketahui alasannya,” tutur Bima Arya.

    Tes kesehatan bagi 24 orang ini bakal diproses pada hari berikutnya.

    Bima Arya juga menjelaskan kenapa seluruh kepala daerah itu diperiksa di Jakarta ketimbang di daerahnya masing-masing.

    Hal ini supaya pemerintah pusat dapat memiliki data terbaru secara langsung.

    “Ya, kan supaya kita memiliki data yang update, langsung,” jelasnya.

    (Tribunnews.com/Milani/Mario Christian) 

  • Bea Cukai Malang Kembali Gagalkan Pengiriman 454.800 Rokok Ilegal

    Bea Cukai Malang Kembali Gagalkan Pengiriman 454.800 Rokok Ilegal

    Bisnis.com, Malang — Bea Cukai Malang berhasil menggagalkan pengiriman 454.800 batang rokok ilegal.

    Kepala Bea Cukai Malang Gunawan Tri Wibowo mengatakan Tim Penindakan Bea Cukai Malang melakukan patroli darat dan penyisiran jalur penyisiran jalur distribusi rokok ilegal. Hal ini usai mendapatkan nformasi pengiriman rokok ilegal menggunakan mobil penumpang warna hitam.

    “Berdasarkan informasi tersebut, Tim Bea Cukai Malang melakukan penyusuran wilayah Kepanjen sampai ke wilayah Sumberpucung, namun tidak menemukan sarana pengangkut dengan nopol tertentu,” ujarnya, Minggu (16/2/2025).

    Tim melakukan pengamatan pada jalur distribusi dan menemukan jenis sarana pengangkut yang sama namun plat nomor berbeda. Berdasarkan pengamatan, tim yakin kendaraan tersebut merupakan sarana pengangkut rokok ilegal yang dicari.

    Tim Bea Cukai Malang kemudian melakukan koordinasi dengan Kantor Bea Cukai Blitar untuk melakukan pengejaran tanpa putus hingga ke wilayah Blitar. Tim berhasil melakukan penghentian sarana pengangkut di Jalan Nasional III, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kendaraan.

    Atas hasil pemeriksaan, didapati mengangkut rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin (SKM) merk Joyo Biru dan Joyo Baru sebanyak 22.740 bungkus dengan total 454.800 batang tanpa dilekati pita cukai. 

    Selain itu, Tim Bea Cukai Malang juga menemukan 3 plat nomor, yang salah satunya merupakan plat nomor yang dicari sebelumnya.

    Selanjutnya tim membawa supir, sarana pengangkut, dan barang diatasnya ke KPPBC TMC Malang untuk dilakukan proses lebih lanjut. 

    “Operasi ini menghasilkan penindakan 454.800 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp675.378.000 dan potensi kerugian negara mencapai Rp339.280.800,” ucapnya.

    Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso berpendapat pelaku di lini distribusi rokok ilegal terus bermutasi untuk mengelabui pengawasan Bea Cukai. 

    Menurutnya, tindakan yang makin berani di jalur distribusi sebenarnya cerminan bahwa penindakan rokok ilegal yang selama ini dilakukan tidak memberikan efek jera pelaku dijalur distribusi, apalagi produsen yang masih sulit disentuh. 

    Pendekatan persuasive, kata dia, tentu  harus dilakukan pada produsen rokok ilegal agar beralih ke legal, tentunya pendekatan persuasif ini dapat melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemda, maupun aparat penegak hukum.

    “Hal ini perlu dibarengi perlakuan khusus dalam administrasi perpajakan dan cukai sebagai insentif awal untuk tertarik beralih ke produksi legal,” ucapnya.(K24)

  • Pelaku Penyebar Video Penggrebekan Siswa Berbuat Asusila Dibekuk

    Pelaku Penyebar Video Penggrebekan Siswa Berbuat Asusila Dibekuk

    GELORA.CO -Aparat kepolisian menangkap F (25), pelaku yang merekam dan menyebarkan video pasangan pelajar yang digerebek saat berbuat asusila di Lampung Timur, pada Sabtu 15 Februari 2025.

    F mengaku menyebarkan video tersebut untuk memberi informasi kepada pamong desa. Saat ini pasangan tersebut sudah dinikahkan secara agama.

    “Dari hasil pemeriksaan sementara, yang bersangkutan mengaku ingin memberikan informasi ke pamong desa, sehingga video itu disebarkannya,” ujar Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari dikutip dari RMOLLampung, Minggu 16 Februari 2025.

    Pihak kepolisian masih terus mendalami keterangan F dan dua rekannya yang berstatus sebagai saksi. 

    Selain itu, keluarga dari kedua pelajar yang ada dalam video tersebut juga akan diminta keterangannya.

    “Kami terus menggali keterangan dari saksi dan pelaku. Kami juga akan meminta keterangan dari pihak keluarga masing-masing pelajar,” kata Yuni.

    Kasatreskrim Polres Lampung Timur, AKP Stefanus Reinaldo Fajar Nuswantoro Boyoh, menyebut pihaknya belum bisa memastikan adanya upaya pemerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap keluarga kedua pelajar tersebut.

    “Belum, belum ada keterangan dari pelaku terkait pemerasan,” kata Kasatreskrim.

    Sebelumnya, sebuah video asusila di dalam sebuah rumah di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, beredar luas di media sosial. 

    Peristiwa ini diketahui terjadi pada Minggu 9 Februari 2025.

    Dalam rekaman tersebut, terlihat beberapa pria memasuki rumah dan menemukan pasangan pelajar tersebut dalam kondisi tidak pantas.

    Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan konten yang melanggar privasi dan dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

    Bagi pelakunya dapat berujung pada jeratan hukum sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE

  • Khofifah Usul Retret Wakil Kepala Daerah untuk Sinergi-Produktivitas

    Khofifah Usul Retret Wakil Kepala Daerah untuk Sinergi-Produktivitas

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar ada retret wakil kepala daerah. Ia menilai kemitraan strategis antara kepala daerah dan wakilnya sangat penting dalam meningkatkan produktivitas daerah.

    “Mudah-mudahan ada tahap berikutnya untuk wakil kepala daerah karena sinergi antara kepala dan wakil daerah itu sangat penting untuk memacu produktivitas,” ujar Khofifah seusai pemeriksaan kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Menurut Khofifah, retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, hanya diikuti kepala daerah, sedangkan wakil kepala daerah baru hadir saat penutupan.

    Ia menekankan pembekalan tidak hanya penting bagi kepala daerah, tetapi juga bagi wakilnya. Apalagi, dengan adanya perkembangan kementerian baru serta tantangan global yang perlu diantisipasi.

    “Saya rasa pembekalan ini penting bagi kepala maupun wakil kepala daerah. Mudah-mudahan kesempatan ini juga diberikan kepada mereka,” tambahnya terkait usulan retret wakil kepala daerah.

    Khofifah juga menyoroti pentingnya interaksi antarkepala daerah dan wakilnya, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ia berharap retret dapat menjadi sarana pemahaman kebijakan makro dan mikro pemerintah pusat sehingga bisa diimplementasikan secara optimal di daerah masing-masing.

    “Retret ini bisa memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memahami dinamika global yang memengaruhi kebijakan lokal,” katanya.

    Di tempat yang sama, wakil gubernur terpilih Jakarta Rano Karno (Si Doel) menyebut, wakil kepala daerah wajib hadir pada Kamis (27/2/2025), satu hari sebelum penutupan retret pada 28 Februari 2025.

    “Wakil kepala daerah diwajibkan hadir pada 27 (Februari) karena akan mengikuti penutupan pada 28 (Februari), sedangkan kepala daerah sudah hadir sejak awal,” kata Rano Karno terkait usulan retret wakil kepala daerah.

  • Jaga Kondisi Fisik, Khofifah Selalu Bawa Alat Pemeriksaan Kesehatan

    Jaga Kondisi Fisik, Khofifah Selalu Bawa Alat Pemeriksaan Kesehatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa selalu membawa alat pemeriksaan kesehatan pribadi dalam aktivitas sehari-hari untuk memastikan kondisi fisiknya tetap prima.

    Hal itu disampaikan Khofifah seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Minggu (16/2/2025). Pemeriksaan tersebut merupakan tahapan wajib sebelum pelantikan kepala daerah terpilih yang akan digelar pada Kamis (20/2/2025).

    Khofifah menyampaikan, hasil pemeriksaan kesehatannya, termasuk tes gula darah, tekanan darah, dan kolesterol, berada dalam kondisi baik dan normal.

    “Biasanya saya juga pergi bawa alat tes kesehatan untuk mengetahui kondisi kita,” kata Khofifah.

    Khofifah juga menegaskan, dirinya bersama Emil Dardak siap menjalani seluruh rangkaian proses pelantikan. Setelah resmi dilantik, mereka akan mengikuti tahapan orientasi kepala daerah atau retret di Magelang, Jawa Tengah.

    “Kami siap untuk melaksanakan proses selanjutnya. Mulai dari gladi kotor, gladi bersih, pelantikan, hingga retret di Magelang,” kata Khofifah sesuai menjalani pemeriksaan kesehatan.

  • Olly PDIP Bongkar Hubungan Megawati dengan Gerindra dan Prabowo

    Olly PDIP Bongkar Hubungan Megawati dengan Gerindra dan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) mengklaim hubungannya dengan Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto baik-baik saja.

    Bendahara Umum DPP PDI-Perjuangan, Olly Dodokambey menjelaskan pihaknya selama ini selalu bekerja sama dengan pemerintah dan tidak pernah menjadi oposisi. Bahkan, kata Olly, pada tingkat legislatif pun, PDI-P juga selalu bekerja sama dengan partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Ya memang kita kan selalu kerja sama kan. Selama ini juga kan sudah berjalan dalam pemerintahan. Mbak Puan menjadi Ketua DPR, Pak Said selaku ketua banggar selaku bekerja sama dengan seluruh partai di DPR,” tuturnya di Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Olly juga menjelaskan bahwa kedatangan dirinya ke acara HUT ke-17 Partai Gerindra yang ada di SICC Sentul Jawa Barat juga merupakan bentuk hubungan baik antara PDIP dengan Partai Gerindra.

    “Bu Mega lagi di Jeddah,” katanya.

    Olly mengatakan bahwa PDI-P juga tetap akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo-Gibran dan menjalin hubungan baik.

    “Prinsipnya PDI Perjuangan selalu bekerja sama dengan Presiden Prabowo. Semoga ini berjalan baik untuk negara dan bangsa kita,” ujarnya.

  • Kemenhub Jamin Pertahankan Subsidi Transportasi, Meski Ada Efisensi

    Kemenhub Jamin Pertahankan Subsidi Transportasi, Meski Ada Efisensi

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Perhubungan (Kemennub) akan memfokuskan pagu anggaran 2025 untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik. Hal ini khususnya mempertahankan adanya subsidi penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO). 

    “Dengan anggaran yang ditetapkan saat ini, penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi akan kami laksanakan dan menjadi prioritas serta fokus Kemenhub. Selain hal tersebut, biaya pegawai Kemenhub juga tetap menjadi prioritas kami,” ujar Dudy dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 16 Februari 2025.

    Dia mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir, pihaknya terus melakukan tinjauan dengan menggunakan Risk Based Analysis atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diamanatkan kepada Kemenhub.

    “Kemenhub berkomitmen untuk memastikan dan mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Harapannya, kami bisa melaksanakan anggaran 2025 dengan sebaik-baiknya,” tutur Dudy.

    Sebelumnya, peneliti dari Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengkhawatirkan nasib transportasi publik. Hal ini bisa dilihat dari kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diwarnai dengan berhentinya operasional angkutan umum seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor, dan Teman Bus Yogya. Juga terancamnya operasional angkutan perintis lantaran terkena dampak efisiensi anggaran. 

    Padahal, keberadaan angkutan perintis yang selama ini dioperasikan oleh DAMRI itu amat diperlukan oleh saudara-saudara yang ada di NTT, Maluku, Maluku Utara, dan masyarakat di seluruh Pulau Papua, karena hanya itulah satu-satunya layanan angkutan umum yang tersedia.

    “Kalau layanan angkutan perintis tidak beroperasi, lalu dengan apa Masyarakat di luar Jawa itu akan melakukan mobilitas?” tanya Darmaningtyas. 

    Merosotnya layanan angkutan umum itu, kata dia, sebagai dampak dari sikap Menhub Dudy Purwagandhi yang tidak jelas keberpihakannya terhadap layanan public di daerah-daerah sehingga ketika ada efisiensi hanya main potong saja tidak memperhatikan keberlangsungan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia.  

    “Sedangkan, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih sibuk dengan urusan seremonial daripada mencari terobosan agar layanan public di seluruh wilayah Indonesia dapat terjamin keberlangsungannya,” ujar Darmaningtyas.

    Kondisi itu menjadi sinyal lemahnya semangat memperbaiki tata kelola transportasi public, dan dampaknya pada keselamatan transportasi itu sPelabuha

    “Adanya efek domino dari buruknya penataan transportasi, serta minimnya akses angkutan membawa dampak pada tingginya inflasi dan makin terabaikannya aspek keselamatan bertransportasi. Bahkan di Jateng membawa dampak sosial tingginya angka putus sekolah dan pernikahan dini,” sebutnya.

    Menurut Dudy, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, pagu efektif terkini Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2025 menjadi Rp17,725 triliun. Jumlah total ini akan dipergunakan oleh sembilan unit organisasi eselon I yang berada di bawah naungan Kemenhub.

    Anggaran tersebut rencananya akan dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp464,09 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp85,48 miliar, Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp3,14 triliun, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp7,32 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp3,39 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp1,31 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp71,01 miliar, BPSDMP Rp1,82 triliun, dan BPTJ Rp108,95 miliar.

    Jumlah anggaran ini mengalami efisiensi anggaran sebesar 43,66% atau Rp13,72 triliun jika dibandingkan dengan pagu awal Kementerian Perhubungan yang berjumlah Rp31,45 triliun, berdasarkan Surat Menteri Keuangan tanggal 23 September 2024.

    “Meski begitu, Menhub meyakinkan bahwa layanan transportasi terhadap masyarakat akan tetap dilakukan dengan optimal,” tutur Dudy.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Nek Awe Tersangka usai Tolak PSN, Mulyanto: Negara yang Dimerdekakan Pejuang Ulama, Kini Siapa Jadi Raja dan Siapa Tersangka

    Nek Awe Tersangka usai Tolak PSN, Mulyanto: Negara yang Dimerdekakan Pejuang Ulama, Kini Siapa Jadi Raja dan Siapa Tersangka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menyoroti penetapan tersangka terhadap Nek Awe (67), seorang warga Rempang yang diduga menolak Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Ia menilai kasus ini sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan bangsa.

    “Bukankah ini sudah kelewatan,” ujar Mulyanto melalui akun X pribadinya, @pakmul63 (15/2/2025).

    Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang diperjuangkan oleh para pahlawan dan ulama demi kemerdekaan rakyat.

    Namun, menurutnya, realitas saat ini menunjukkan ketimpangan hukum yang mencolok.

    “Negeri yang dimerdekakan oleh para pejuang-ulama. Lihat siapa yang jadi raja dan tersangka siapa,” cetusnya.

    Lebih lanjut, Mulyanto mengajak masyarakat untuk lebih peka dan menggunakan nurani dalam menyikapi kasus yang menimpa Nek Awe.

    “Seperti ini bukan negeri yang dicitakan para founding fathers. Coba buka sedikit nurani dan rasa kebangsaan kita,” tandasnya.

    Sebelumnya, Nek Awe yang berusia 67 tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian setelah menyuarakan penolakan terhadap PSN Rempang Eco-City.

    Selain dirinya, dua warga Rempang lainnya juga dijerat dengan status hukum yang sama.

    Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) turut menyoroti kasus ini.

    Melalui pernyataan di akun media sosial X, YLBHI mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi di Rempang, di mana ribuan warga menghadapi ancaman kehilangan tempat tinggal akibat proyek tersebut.

    Menurut YLBHI, tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap warga Rempang semakin meningkat sejak akhir 2024.

  • Prabowo Seharusnya Tak Hanya Omon-omon Terhadap Perilaku Korup Pejabat Negara

    Prabowo Seharusnya Tak Hanya Omon-omon Terhadap Perilaku Korup Pejabat Negara

    GELORA.CO  – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pejabat berprilaku korup untuk mendatangi rumahnya secara diam-diam, dinilai hanya omong kosong dalam isu pemberatan korupsi. 

    Seharusnya, Presiden Prabowo bisa mnyeret pejabat korup ke aparat penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

     

    “Presiden itu eksekutif pelaksana Undang-Undang, jika ada bawahannya melanggar hukum atau korupsi, jika punya komitmen ditindak atau diberhentikan sementara dan dilaporkan ke KPK atau Kejaksaan,” kata pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar kepada JawaPos.com, Minggu (16/2).

     

    Ia menegaskan, Presiden Prabowo seharusnya membuka pintu lebar bagi KPK maupun Kejaksaan untuk menangkap pejabat yang berpliku korup. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang menghalang-halangi aparat memgusut setiap prilaku korupsi yang melibatkan pejabat negara.

     

    “Jika langkah itu yang dilakukan itu konsisten dan punya komitmen tinggi. Tapi jika tidak, maka itu hanya omon omon saja,” cetus Fickar.

     

    Karena itu, Fickar menunggu ketegasan pemerintah terhadap isu pemberantasan korupsi. 

     

    “Kita tunggu saja apakah Prabowo hanya omin omon atau memang benar punya konitmen antikorupsi,” tegasnya.

     

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan kepada para pejabat yang terlanjur melakukan praktik korupsi untuk segera bertaubat. Ia menegaskan, pemerintahan yang dipimpinnya harus bersih dari praktik korupsi.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam acara puncak perayaan HUT Gerindra ke-17, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2). 

     

    Mulanya, Prabowo berbicara soal komitmen pemerintahan di bawah kepemimpinannya terhadap pemberantasan korupsi. Ia mengklaim, hal ini tak mudah untuk diwujudkan lantaran ada pula pihak yang melawan.

     

    “Ada yang melawan, ada. Kalau kita yang mau bersihkan korupsi dilawan, kira kira yang lawan kita siapa? Yang lawan kita itu koruptor itu, yang maling-maling itu,” ujar Prabowo.

     

     

    Prabowo menegaskan agar barisan pemerintah yang ingin memberantas korupsi tidak takut. Ia menyatakan, mereka sudah berada di jalan benar ketika ingin menghapus korupsi.

     

    “Kita tidak gentar, kita tidak takut kita akan terus membersihkan mereka itu,” tegasnya.

     

    Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan mereka untuk berbuat. Ia pun memberi kesempatan bagi pejabat jika ingin bercerita bisa langsung menemui di rumah dinas yang terletak di kawasan Widya Chandra.

     

    “Saya katakan lebih baik kalian baik-baik ya kan, kalau malu diam-diam, malam-malam datang ke saya deh, ya. Nggak usah ke Istana, saya di Widya Chandra,” pungkasnya