Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Mana yang Lebih Baik untuk Sertifikat Tanah Gratis?

    Mana yang Lebih Baik untuk Sertifikat Tanah Gratis?

    PIKIRAN RAKYAT – Sertifikat tanah adalah dokumen penting yang menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Namun, birokrasi yang panjang sering kali menjadi kendala dalam proses pembuatan sertifikat.

    Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah meluncurkan berbagai program sertifikasi tanah gratis, termasuk Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

    Meski memiliki tujuan yang sama, keduanya memiliki perbedaan mendasar yang perlu dipahami sebelum menentukan program yang paling sesuai.

    Apa Itu Prona?

    Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) adalah program sertifikasi tanah gratis yang mulai diterapkan pada tahun 1981 di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program ini bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh sertifikat tanah secara mudah dan murah.

    Prona berfokus pada daerah-daerah tertentu yang dianggap prioritas dan terbatas dalam cakupan wilayah serta jumlah penerima manfaat.

    Dasar hukum pelaksanaan Prona tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981 serta Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 4 Tahun 1995. Meski program ini bersifat gratis, masyarakat tetap harus menanggung beberapa biaya tambahan seperti bea materai, Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta biaya pemasangan patok batas tanah.

    Apa Itu PTSL?

    Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan penyempurnaan dari program Prona dan mulai diterapkan secara masif sejak tahun 2017. PTSL bertujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia secara sistematis dan menyeluruh. Program ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan Prona, dengan target agar seluruh tanah di Indonesia terdaftar pada tahun 2025.

    Pelaksanaan PTSL diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 Tahun 2017 serta diperkuat dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018. Program ini mencakup seluruh wilayah Indonesia tanpa terbatas pada daerah tertentu, memungkinkan pendaftaran tanah dilakukan secara kolektif dengan bantuan pemerintah, sehingga lebih cepat dan efisien dibandingkan Prona.

    Perbedaan Prona dan PTSL

    Cakupan Wilayah

    Prona hanya diterapkan pada wilayah tertentu yang menjadi prioritas. PTSL mencakup seluruh wilayah Indonesia secara sistematis dan menyeluruh.

    Metode Pelaksanaan

    Prona dilakukan secara sporadis dan hanya untuk tanah yang telah terdaftar dan diukur. PTSL dilakukan secara kolektif dengan pendataan menyeluruh, termasuk tanah yang belum terdaftar.

    Target Program

    Prona tidak memiliki target nasional yang jelas dalam pendaftaran seluruh bidang tanah. PTSL menargetkan semua bidang tanah di Indonesia terdaftar dan bersertifikat pada tahun 2025.

    Sistem Pendataan

    Prona masih menggunakan metode konvensional dalam pendataan tanah. PTSL menggunakan teknologi modern seperti pemetaan berbasis sistem informasi geografis (GIS) untuk mempercepat proses sertifikasi.

    Kecepatan dan Efisiensi

    Prona sering menghadapi kendala dalam distribusi sertifikat akibat keterbatasan anggaran dan cakupan wilayah. PTSL lebih cepat dan efisien karena sistemnya lebih modern dan berbasis digital. Mana yang Lebih Baik?

    Dibandingkan Prona, PTSL menawarkan pendekatan yang lebih sistematis, cakupan yang lebih luas, serta target yang lebih ambisius dalam memastikan kepemilikan tanah yang sah bagi masyarakat. Dengan penggunaan teknologi dan metode yang lebih efisien, PTSL menjadi pilihan yang lebih baik bagi masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat tanah dengan cepat dan mudah.

    Akan tetapi, dalam implementasinya, masyarakat tetap harus berhati-hati terhadap potensi pungutan liar dalam proses sertifikasi tanah. Pemerintah telah menegaskan bahwa program ini bersifat gratis bagi masyarakat kurang mampu, sehingga segala bentuk pungutan yang tidak resmi harus dilaporkan ke pihak berwenang.

    Kesimpulan

    Prona dan PTSL adalah dua program sertifikasi tanah gratis yang memiliki perbedaan mendasar dalam cakupan wilayah, metode pelaksanaan, dan target program. PTSL sebagai program terbaru menawarkan keunggulan dalam efisiensi dan cakupan yang lebih luas, menjadikannya solusi terbaik dalam mempercepat proses sertifikasi tanah di Indonesia.

    Dengan adanya program ini, diharapkan seluruh tanah di Indonesia dapat memiliki sertifikat yang sah, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta mengurangi potensi sengketa tanah di masa depan.

    Bagi masyarakat yang ingin mengikuti program ini, pastikan untuk mengikuti prosedur resmi dan tidak mudah percaya pada oknum yang menawarkan jasa dengan biaya tinggi. Dengan memahami perbedaan antara Prona dan PTSL, masyarakat dapat memilih program yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka dalam memperoleh sertifikat tanah secara gratis.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Yusri Usman Minta Prabowo Minta Penjelasan Jaksa Agung soal Penggeledahan Ditjen Migas, Ini Alasannya

    Yusri Usman Minta Prabowo Minta Penjelasan Jaksa Agung soal Penggeledahan Ditjen Migas, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Langkah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang menonaktifkan Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Achmad Muchtasyar (Ucang) mendapat sorotan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman.

    Betapa tidak, Achmad Muchtasyar merupakan pejabat yang baru beberapa hari dilantik sebagai Dirjen, namun langsung dinonaktifkan.

    Karena itu, Yusri Usman menyebut Presiden Prabowo Subianto sebaiknya minta penjelasan dari Jaksa Agung dan Jampidsus soal penggeledahan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM pada Senin (10/2).

    Sebab, tindakan itu berujung penonaktifan secara kilat terhadap Achmad Muchtasyar sebagai Dirjen Migas.

    “Karena Achmad Muchtasyar belum sebulan menjabat sebagai Dirjen Migas. Jika dia setelah empat hari dilantik sebagai Dirjen Migas tepatnya 20 Januari 2025 telah menandatangani surat soal pembatasan penjualan LPG 3 kg itu hanyalah penegasan untuk menyelamatkan tekanan beban subsidi pemerintah agar bisa tepat sasaran dinikmati masyarakat tidak mampu,” ungkap Yusri.

    “Penjelasan Jaksa Agung penting diungkap ke publik agar tidak muncul spekulasi negatif, bahwa operasi penggeledahan itu disinyalir telah ditumpangi oleh mafia migas hanya untuk menyingkirkan Achmad Muchtasyar dari posisi Dirjen Migas,” sambung Yusri.

    Menurut Yusri, hal itu penting agar jangan sampai muncul persepsi negatif di kalangan dunia usaha industri migas bisa mengganggu program peningkatan lifting nasional, bahwa penggeledahan itu bukan murni untuk pengungkapan soal dugaan permainan impor BBM yang sedang diselidiki sesuai Sprindik Pidsus Kejagung, tetapi telah ditumpangi soal kekacauan distribusi LPG 3 kg akibat kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sendiri.

  • Diskon Listrik 50 Persen akan Diperpanjang? Catat Pelanggan yang Berhak Dapat Insentif

    Diskon Listrik 50 Persen akan Diperpanjang? Catat Pelanggan yang Berhak Dapat Insentif

    PIKIRAN RAKYAT – Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah memberikan diskon listrik sebesar 50 persen selama bulan Januari-Februari 2025, bagi pelanggan dengan daya listrik di bawah 2.200 VA.

    Insentif diskon listrik tersebut diterapkan usai kenaikan PPN menjadi 12 persen setelah sebelumnya 11 persen, meskipun kemudian PPN 12 persen diterapkan hanya untuk barang-barang mewah.

    Karena diskon listrik 50 persen hanya dijadwalkan selama dua bulan, maka insentif tersebut akan berakhir pada bulan ini.

    Siapa Saja yang Berhak Mendapatkan Diskon Listrik 50%?

    Diskon ini tidak berlaku untuk semua pelanggan rumah tangga. Berikut adalah kategori pelanggan yang berhak menerima diskon listrik 50%:

    Pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA Pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA Pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300 VA Pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 VA Apakah Diskon Listrik 50% Akan Diperpanjang?

    Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari pemerintah mengenai perpanjangan diskon listrik 50 persen setelah bulan Februari 2025. Dengan demikian, kamu masih bisa mendapatkan diskon listrik hanya sampai akhir bulan ini.

    Berikut langkah-langkah untuk dapat diskon listrik 50 persen, bagi pelanggan prabayar dan pascabayar.

    Bagi Pelanggan Prabayar, Jika Membeli di PLN Mobile:

    Unduh dan buka aplikasi PLN Mobile di smartphone. Pilih menu “Kelistrikan”. Masukkan ID pelanggan atau nomor meter. Jika belum terdaftar, klik fitur “Token dan Pembayaran”, lalu pilih nomor ID pelanggan atau nomor meter, dan klik “Beli Token”. Pilih nominal token yang diinginkan, lalu tekan “Beli”. Pilih metode pembayaran yang tersedia dan selesaikan proses pembayaran. Setelah selesai, klik opsi “Lihat Transaksi Saya” untuk melihat nomor token listrik yang dapat dimasukkan ke meteran A.

    Bagi Pelanggan Pascabayar:

    Diskon akan diterapkan pada tagihan yang diterima untuk bulan Januari.

    Pembayaran tagihan tersebut akan dilakukan pada bulan Februari 2025, dengan potongan diskon sebesar 50 persen.

    Sebagai contoh, jika tagihan listrik untuk bulan Januari adalah Rp100.000, kamu hanya perlu membayar Rp50.000.

    Demikian informasi soal diskon listrik 50 persen, jangan lupa untuk digunakan sebelum bulan Februari selesai dan berganti Maret.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Makan Bergizi Gratis Dapat Nyinyiran, Prabowo Pamer 770 Ribu Anak Sudah Rasakan MBG – Halaman all

    Makan Bergizi Gratis Dapat Nyinyiran, Prabowo Pamer 770 Ribu Anak Sudah Rasakan MBG – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto memberi respons terhadap pihak-pihak yang mengkritisi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak.

    Prabowo mengungkapkan, program MBG sudah mulai berjalan di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

    Prabowo menyebut, pemerintah memiliki dana yang cukup untuk mengeksekusi MBG.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada acara HUT ke-17 Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    “Badan Gizi bisa cepat di luar dugaan orang.”

    “Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan, mana bisa, uangnya nggak ada? Uangnya ada bung, ada,” ungkap Prabowo.

    Prabowo juga menyinggung peran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dalam MBG.

    Diketahui, BGN dibentuk pada 15 Agustus 2024, sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden.

    “Siapa yang membentuk Badan Gizi? Siapa yang tanda tangan sebelum Oktober 20? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo.”

    “Beliau yang bentuk sehingga kita sudah bekerja sebelum Oktober dan Januari sudah gelar,” ucap Prabowo.

    Capaian MBG

    Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, sampai saat ini ada lebih dari 700 ribu anak sudah merasakan manfaat program MBG.

    Targetnya, enam juta siswa di Indonesia merasakan MBG pada akhir Juli tahun ini.

    “Saya diberitahu bahwa, beberapa hari ini sudah sampai 770.000 anak (menerima program MBG).”

    “Akhir bulan Februari, sudah sampai satu juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli, sudah sampai enam juta, minimal,” ungkap Prabowo.

    Anggaran MBG

    Diketahui, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disetujui DPR RI mencapai Rp 71 triliun.

    Jumlah itu, diperuntukkan buat 3 juta pelajar hingga April 2025, lalu bertambah jadi 6 juta pelajar hingga Agustus 2025, dan 15-17,5 juta penerima manfaat pada Agustus-Desember 2025.

    “Untuk sementara, anggaran fix Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, 24 Januari 2025.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto)

  • Alat Monitoring Gempa dan Peringatan Dini Tsunami BMKG di Sidrap Dicuri, Ini Potensi Gempa Bumi yang Terjadi

    Alat Monitoring Gempa dan Peringatan Dini Tsunami BMKG di Sidrap Dicuri, Ini Potensi Gempa Bumi yang Terjadi

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Meterorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan kejadian pencurian serta perusakan alat monitoring gempa dan peringatan dini tsunami di Desa Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan.

    Menurut Daryono, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami di BMKG, pencurian itu terjadi pada tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WITA.

    Dalam akunnya @daryonobmkg, ia mengatakan bahwa tindakan pencurian serta perusakan itu bisa membahayakan keselamatan masyarakat setempat.

    Bukan Pertama Kalinya

    Daryono mengungkapkan bahwa kasus pencurian itu bukan yang pertama kalinya. Sejak 2015 lalu, terjadi 10 kali kasus pencurian dan perusakan terhadap peralatan monitoring gempa dan peringatan dini tsunami yang dikelola BMKG.

    Pencurian peralatan BMKG. Tangkap layar Instagram @daryonobmkg

    Kasus-kasus tersebut termasuk di Cisompet, Garut, Jawa Barat, pada tahun 2015 sebanyak dua kali. Kemudian, pada tahun 2017, kasus serupa muncul di Muara Dua, Sumatera Selatan.

    Setahun berikutnya, pada tahun 2018, Manna, Bengkulu juga terjadi kasus pencurian dan perusakan alat monitoring gempa dan peringatan dini tsunami yang dikelola BMKG. Tahun 2022 menjadi tahun yang sangat signifikan dengan beberapa kasus yang tersebar di berbagai lokasi.

    Di tahun 2022, kasus pencurian tersebut terjadi di Indragiri Hilir di Riau, Kluet Utara di Aceh Selatan, Sorong di Papua Barat, Jambi, dan Sausapor di Tambrauw, Papua Barat. Kemudian pada tahun 2024, BMKG mencatat kasus serupa di Pulau Banyak, Aceh Singkil, dan pada tahun 2025, Sidrap di Sulawesi Selatan sebanyak empat kali.

    Dampak Pencurian dan Perusakan Alat Monitoring Gempa dan Peringatan Dini Tsunami

    Dalam kasus terbaru, pencuri berhasil membawa kabur 6 unit aki dan 2 unit panel surya yang merupakan komponen penting untuk mengaktifkan sensor seismograf di stasiun pemantauan gempa bumi. Aksi ini mengakibatkan kerusakan pada bangunan shelter stasiun SPSI Sidrap-Indonesia.

    “Pada kejadian kali ini, pencuri bahkan membongkar bangunan shelter, masuk ke dalamnya, dan mengambil seluruh baterai (aki) yang berfungsi sebagai sumber daya utama bagi stasiun monitoring gempa. Akibatnya, BMKG terpaksa mencabut seluruh peralatan yang tersisa, termasuk sensor, digitizer, dan peralatan komunikasi, untuk menghindari kerugian lebih besar,” tulis Daryono.

    Wilayah tempat terjadinya pencurian ini sangat rawan gempa karena dilalui oleh jalur patahan aktif Sesar Walanae. Menurut Pusat Gempa Nasional, sesar ini berpotensi memicu gempa bumi dengan kekuatan hingga magnitudo 7,1.

    Ia meminta agar masyarakat tidak lagi melakukan vandalisme, perusakan, serta pencurian peralatan BMKG.

    “Jika belum bisa terlibat aktif dalam upaya mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana, setidaknya jangan merusak peralatan yang bermanfaat untuk melindungi dan menjaga keselamatan masyarakat Sulawesi Selatan,” tandasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kemenkes Catat 6.050 Kasus Dengue pada Awal Tahun 2025, Kematian Mencapai 28 Jiwa

    Kemenkes Catat 6.050 Kasus Dengue pada Awal Tahun 2025, Kematian Mencapai 28 Jiwa

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 6.050 kasus dengue terjadi secara nasional dari awal tahun hingga 3 Februari 2025. Dari kasus yang tercatat itu, sebanyak 28 kasus kematian terjadi.

    Direktur Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan, Ina Agustina Isturini, mengatakan, kasus dengue yang terjadi pada awal tahun 2025 menunjukkan incidence rate (IR) sebesar 2,14 per 100.000 penduduk. Adapun dari kasus kematian akibat dengue sebanyak 28 kasus dari 6.050 kasus yang tercatat, menunjukkan case fatality rate (CFR) sebesar 0,46 persen.

    “Kasus dengue dilaporkan dari 235 kabupaten, kota, di 23 provinsi,” katanya dalam diskusi bertajuk Langkah Bersama Cegah DBD di Central Park, Jakarta, pada Sabtu, 15 Februari 2025.

    Adapun selama tahun 2024, terjadi 244.409 kasus dengue dengan IR sebesar 87,34 per 100.000 penduduk. Dari kasus akumulatif tersebut, terdapat 1.430 kasus kematian dengan CFR 0,59%.

    Ina mengatakan, dengue adalah ancaman nyata bagi masyarakat Indonesia. Kasusnya selalu ada sepanjang tahun dan cenderung meningkat di musim hujan.

    “Ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga berdampak pada produktivitas masyarakat dan membebani sistem layanan kesehatan,” tuturnya.

    Menurutnya, pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam mengendalikan penyakit dengue melalui berbagai program, seperti pengendalian vektor, Gerakan 3M Plus, dan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik, yang diperkuat dengan edukasi berkelanjutan.

    Ia menambahkan, strategi berbasis inovasi, seperti implementasi nyamuk ber-Wolbachia, telah dilakukan di Yogyakarta, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Bontang, Kupang, dan vaksinasi sebagai langkah perlindungan tambahan.

    Selain itu, telah didtapkan juga Strategi Nasional Penanganan Dengue 2021-2025, yang menekankan sinergi lintas sektor. “Salah satu bentuk nyata kolaborasi ini adalah kegiatan Langkah Bersama Cegah DBD bersama dengan Takeda, yang membantu memperluas jangkauan edukasi dan pencegahan,” tuturnya.

    Andreas Gutknecht, Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, mengatakan, dengue menjadi ancaman kesehatan utama saat ini. Risiko terinfeksi dengue dapat terjadi kepada siapa saja tanpa melihat umur dan tempat tinggal.

    “Seseorang bisa berisiko terkena dengue lebih dari sekali. Anak-anak usia sekolah dan dewasa adalah yang paling terdampak,” katanya.

    Menurutnya, tidak ada obat spesifik untuk penyembuhan dengue. Oleh sebab itu, pencegahan dengue menjadi hal penting. “Kita perlu disiplin menerapkan 3M Plus, terus meningkatkan kesadaran, serta
    mempertimbangkan pendekatan yang inovatif untuk pencegahan,” tuturnya.

    Anak Terinfeksi Dengue

    Spesialis Penyakit Anak, I Gusti Ayu Nyoman Partiwi, mengatakan, sebanyak 47 persen kasus dengue terjadi pada anak dan remaja, dengan 12 persen terjadi pada kelompok usia 1-4 tahun dan 35 persen pada usia 5-14 tahun. Lebih mengkhawatirkan lagi, kematian tertinggi juga terjadi pada kelompok usia ini, yaitu 45 persen pada anak usia 5-14 tahun dan 21 persen pada anak usia 1-4 tahun.

    Ia mengatakan, dengue pada anak sering kali diawali dengan demam tinggi mendadak, nyeri kepala, nyeri otot dan sendi. Selain itu, muncul bintik merah di kulit, muntah, serta sakit perut yang terus-menerus.

    Hingga saat ini, belum ada obat spesifik untuk menyembuhkan dengue. Pengobatan yang diberikan hanya bertujuan untuk meredakan gejala dan mencegah komplikasi yang lebih parah. “Untuk itu, pencegahan menjadi kunci utama, salah satunya bisa melalui vaksinasi,” tuturnya.

    Tidak kebal

    Spesialis Penyakit Dalam, Suzy Maria, mengatakan, masih ada kesalahpahaman mengenai infeksi dengue yang hanya akan terjadi sekali dalam sejarah hidup seseorang dan ketika seseorang telah terkena dengue, maka ia bisa kebal. Hal tersebut tidak benar.

    Menurutnya, seseorang bisa terinfeksi dengue lebih dari satu kali, dan infeksi yang berikutnya berisiko lebih parah. Sistem imun yang sudah pernah terpapar virus dengue dapat bereaksi lebih kuat terhadap infeksi berikutnya dan hal ini meningkatkan risiko komplikasi serius, seperti perdarahan hebat atau syok dengue.

    Oleh karena itu, langkah pencegahan menjadi penting. “Masyarakat juga perlu mempertimbangkan langkah pencegahan dari dalam tubuh, seperti vaksinasi, yang kini telah direkomendasikan penggunaannya oleh asosiasi medis bagi anak-anak dan orang dewasa. Namun demikian, untuk mendapatkan perlindungan yang optimal, vaksinasi harus dilakukan secara lengkap sesuai dosis yang dianjurkan,” tuturnya.

    Dalam diskusi tersebut, turut hadir Zaskia Adya Mecca, figur publik dan juga seorang Ibu dari lima orang anak. Zaskia bercerita tentang pengalamannya terinfeksi dengue sampai tiga kali. Ia juga mengaku pernah terinfeksi dengue bersamaan dengan tipes. Menurutnya, nyamuk pembawa dengue bisa berkembang di tempat-tempat yang tidak diduga.

    “Jika ada langkah tambahan yang bisa membantu kita merasa lebih aman, tentu patut untuk dipertimbangkan. Semakin banyak upaya pencegahan yang kita lakukan, semakin kecil kemungkinan kita dan keluarga terkena dengue,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Heboh Hujan Jelly di Gorontalo, Fenomena Langka yang Geger Warga

    Heboh Hujan Jelly di Gorontalo, Fenomena Langka yang Geger Warga

    PIKIRAN RAKYAT – Fenomena hujan berbentuk seperti butiran jelly mengguyur Gorontalo Utara pada Sabtu 15 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WITA. Kejadian itu pun menghebohkan warga Desa Leyao Kecamatan Tomilito Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

    Warga setempat, Ewan Saputra mengatakan bahwa dia bersama warga lainnya kaget dengan peristiwa alam yang terjadi di Dusun Ato Atas Desa Leyao tersebut. Fenomena itu pun baru disadari warga setelah beberapa saat hujan turun.

    Sebab, bukan air hujan, yang justru nampak di permukaan tanah adalah butiran jelly atau seperti agar-agar memenuhi pekarangan rumah dan jalan. Beberapa warga yang mengamati peristiwa itu merekam momen tersebut karena merasa baru pertama kali melihat kejadian itu.

    “Ada yang sibuk mengambil wadah untuk menampung hujan jelly, sebagian warga memilih mengabadikan momen yang tidak pernah terjadi di desa tersebut,” kata Ewan Saputra, Sabtu 15 Februari 2025 malam.

    Fenomena hujan berbentuk seperti butiran jelly terjadi sekitar pukul 20.00 WITA, menghebohkan warga di Desa Leyao Kecamatan Tomilito Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

    Hujan jelly di desa itu terjadi sekitar 30 menit, dan warga merasakan hujan yang turun cukup deras.

    “Belum diketahui apakah butiran jelly memenuhi seluruh desa atau hanya terjadi di satu lokasi di dusun tersebut, mengingat peristiwa langka ini terjadi malam hari,” ujar Ewan Saputra.

    Hujan jelly nampak lembek dan butirannya terasa lembut seperti agar-agar. Namun, warga memilih menghindar agar tidak terkena langsung.

    Apa Itu Hujan Jelly?

    Hujan jelly merujuk pada fenomena ketika zat seperti gel atau jelly turun dari langit bersama hujan. Fenomena ini tergolong langka dan telah beberapa kali dilaporkan di berbagai belahan dunia, meskipun penyebab pastinya masih menjadi perdebatan.

    Penyebab Terjadinya Hujan Jelly

    Menurut Koordinator Data dan Informasi BMKG Gorontalo, Roni Ridwan Bandani, ada beberapa kemungkinan penyebab hujan jelly di Desa Leyao:

    Proses Biologis

    Salah satu teori utama menyebutkan bahwa hujan jelly bisa berasal dari organisme laut seperti ubur-ubur atau plankton. Hewan-hewan kecil ini mungkin terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang, lalu jatuh kembali ke daratan dalam bentuk substansi gelatin ketika hujan turun.

    Fenomena Meteorologi

    Dalam kondisi tertentu, angin yang sangat kuat dapat mengangkat material dari perairan seperti laut atau danau, kemudian membawanya ke atmosfer. Saat kondisi atmosfer berubah, material tersebut jatuh kembali ke bumi bersama hujan dalam bentuk yang aneh, seperti jelly.

    Pencemaran atau Limbah

    Ada kemungkinan bahwa hujan jelly terjadi akibat limbah industri atau pencemaran air yang mengandung senyawa kimia tertentu. Limbah ini bisa menghasilkan zat berbentuk gel yang terbawa oleh angin atau hujan. Namun, kemungkinan ini lebih jarang terjadi dibandingkan faktor biologis atau meteorologi.

    Butuh Penelitian Lebih Lanjut

    Fenomena hujan jelly memang menarik dan misterius, tetapi untuk mengetahui penyebab pastinya, diperlukan penelitian lebih mendalam. Para ilmuwan dan ahli cuaca perlu mengumpulkan sampel zat jelly yang turun dan menganalisisnya di laboratorium guna mengetahui asal-usulnya secara pasti.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri P2MI Akan Cek Hasil Penyelidikan Internal Malaysia Terkait Penembakan WNI

    Menteri P2MI Akan Cek Hasil Penyelidikan Internal Malaysia Terkait Penembakan WNI

    Menteri P2MI Akan Cek Hasil Penyelidikan Internal Malaysia Terkait Penembakan WNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding akan mengecek penyelidikan terkait penembakan warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim
    Malaysia
    (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Selangor pada Jumat, 24 Januari 2025.
    “Saya cek ya (penyelidikan
    penembakan WNI
    oleh internal Malaysia),” kata Abdul Kadir Karding saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Minggu (16/2/2025).
    Namun, Abdul Kadir Karding enggan merinci lebih jauh terkait dengan perkembangan dari penanganan kasus penembakan pekerja migran asal Indonesia tersebut.
    Sebelumnya, pemerintah Malaysia mengungkap fakta baru terkait penembakan WNI di Perairan Tanjung Rhu, Selangor.
    Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, pada Sabtu (15/2/2025), menyebut bahwa penyelidikan internal sedang dilakukan terkait adanya kemungkinan pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) penggunaan senjata api oleh petugas APMM.
    Dia memastikan, APMM tengah melakukan penyelidikan internal atas insiden penembakan WNI.
    Di samping itu, menurut dia, kepolisian Malaysia juga sedang melakukan penyelidikan terpisah untuk menentukan apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas selama kejadian pada Januari lalu tersebut.
    “Penyelidikan dilakukan dalam dua tahap, pertama oleh APMM secara internal, dan kedua oleh kepolisian yang melakukan penyelidikan menyeluruh untuk menentukan apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas,” ujar Saifuddin setelah menghadiri perayaan ulang tahun ke-20 APMM di Karpal Singh Drive pada Sabtu, dikutip dari
    The Star
    .
    Saifuddin menyadari bahwa petugas APMM sering menghadapi situasi yang mengancam nyawa saat menjalankan tugas.
    “Dalam kasus ini, saat insiden penembakan terjadi, aparat harus menilai situasi di tengah laut pada pukul 03.00 pagi dalam kondisi gelap. Kita hanya bisa memahami situasi sepenuhnya jika kita menempatkan diri dalam posisi mereka (aparat APMM),” katanya.
    Meski demikian, Saifuddin menekankan bahwa tindakan yang diambil oleh petugas APMM dalam situasi apa pun harus tetap sesuai dengan SOP, termasuk penggunaan senjata api dan protokol lainnya.
    “Individu asing yang terlibat dalam insiden ini dikaitkan dengan aktivitas penyelundupan migran. Penyelidikan kepolisian masih berlangsung, dan mereka telah menangkap seorang individu yang berperan sebagai ‘pengangkut’ beberapa hari setelah kejadian,” ujar Saifuddin.
    “Penyelidikan akan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang dan Anti-Penyelundupan Migran (Atipsom) Malaysia. Saya akan memberikan pembaruan kepada media dari waktu ke waktu,” katanya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Dokumen Tanah Tak Berlaku 2026, Diganti Sertifikat Tanah Gratis PTSL

    7 Dokumen Tanah Tak Berlaku 2026, Diganti Sertifikat Tanah Gratis PTSL

    PIKIRAN RAKYAT – Dokumen sertifikat tanah gratis PTSL akan menjadi pengganti dari 7 dokumen tanah berikut yang akan tidak berlaku mulai tahun 2026. Sobat PR bisa segera mengurus pembuatannya di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah masing-masing atau di kantor kepala desa/kelurahan.

    PTSL atau Program Pendaftaran Tanah Sistematis akan menggantikan dokumen seperti Letter C dan Girik. Program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini memiliki keunggulan seperti kepastian hukum, mencegah sertifikat tanah, memudahkan akses kredit, dan mendukung pembangunan nasional.

    7 dokumen tanah ini tak berlaku mulai 2026

    Daftar dokumen ini tidak berlaku mulai 2 Februari 2026:

    Petok D

    Ini merupakan buku register yang dibuat pemerintah desa atau kelurahan. Dokumen ini berisi catatan kepemilikan tanah.

    Letter C

    Letter C adalah surat keterangan dari desa/kelurahan yang mencatat identitas pemilik dan informasi mengenai tanah.

    Girik

    Ini merupakan bukti pembayaran pajak tanah yang dipakai sebagai tanda kepemilikan. Dokume ini tidak punya kekuatan hukum sebagai sertifikat.

    Pipil

    Pipil adalah dokumen pajak tanah yang berlaku sebelum Indonesia memiliki Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 diterbitkan. Biasanya dokumen ini ada di wilayah Bali dan sekitarnya.

    Verponding Indonesia

    Dokumen ini adalah bukti kepemilikan tanah dari zaman kolonial Belanda, isinya berupa informasi tagihan pajak tanah dan bangunan.

    Petuk Pajak Bumi/Landrente

    Dokumen ini yaitu bukti pembayaran pajak tanah yang dulu dipakai untuk menunjukkan kepemilikan. Dokumen tersebut saat ini sudah tidak lagi punya kekuatan hukum.

    Kekitir

    Ini merupakan surat kepemilikan tanah di Jawa dan sering dipakai dalam transaksi tanah. Kini sudah ada sertifikat tanah sebagai gantinya.

     

    10 syarat membuat sertifikat tanah gratis PTSL Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki tanah yang belum bersertifikat. Tanah yang dimiliki tidak dalam sengketa hukum. Tanah berada di wilayah yang masuk dalam program PTSL (dapat dikonfirmasi di kantor desa atau kantor pertanahan setempat). Siapkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga KK. Siapkan surat permohonan pengajuan PTSL. Siapkan bukti kepemilikan tanah (letter C, girik, petok D, atau akta jual beli/hak waris). Siapkan surat pernyataan pemasangan tanda batas yang telah disepakati dengan pemilik tanah berbatasan. Siapkan berita acara kesaksian dari dua saksi yang mengetahui sejarah kepemilikan tanah. Siapkan surat pemberitahuan pajak terutang-Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun berjalan. Siapkan bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (dapat dibebaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah).

    Apa itu PTSL? Bisa Ajukan Sertifikat Tanah Gratis 2025, Syaratnya Mudah

    Cara Mengadukan Masalah saat Pengajuan Sertifikat Tanah Gratis 2025

    5 tahap membuat sertifikat tanah gratis PTSL Pendaftaran

    (a) Masyarakat pemohon mengajukan permohonan di kantor desa/kelurahan atau kantor pertanahan setempat.
    (b) Masyarakat mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    Pengukuran tanah

    Akan dilakukan pengukuran tanah oleh petugas dari BPN, juga dilakukan pemasangan tanda batas sesuai data yang diberikan pemohon.

    Verifikasi data

    Petugas lalu akan memeriksa dokumen kepemilikan tanah dan melakukan validasi. Tujuannya adalah memastikan tidak ada sengketa atau kepemilikan ganda.

    Sidang panitia A

    Sidang ini merupakan proses pemeriksaan administrasi dan pengumuman daftar tanah yang telah disertifikasi selama 14 hari. Tujuannya memberikan kesempatan bagi pihak lain mengajukan keberatan apabila terdapat sengketa.

    Penerbitan sertifikat tanah
    Sertifikat tanah akan diterbitkan dan diberikan kepada pemilik yang berhak.  Biaya membuat sertifikat tanah gratis PTSL

    Ada biaya yang dibayarkan pemerintah, ada pula yang perlu disiapkan pemohon. Biaya yang ditanggung pemerintah termasuk:

    Penyuluhan kepada masyarakat. Pengumpulan data fisik dan yuridis. Pengukuran tanah dan verifikasi data. Penerbitan sertifikat tanah.

    Biaya yang ditanggung pemohon adalah:

    Pembuatan dan pemasangan tanda batas tanah. Biaya administrasi untuk dokumen pendukung, seperti fotokopi dan meterai. BPHTB dan PPh, jika tidak masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

    Adapun nominalnya berbeda di setiap daerah. Berdasarkan SKB 3 Menteri 2017, biaya tersebut adalah sebagai berikut:

    Kategori I (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT): Rp450.000. Kategori II (Sulawesi Tengah, NTB, Bangka Belitung, Kepri): Rp350.000. Kategori III (Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat): Rp250.000. Kategori IV (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung): Rp200.000. Kategori V (Jawa dan Bali): Rp150.000.

    Demikian daftar dokumen tanah yang tidak berlaku mulai 2026. Sudah ada sertifikat tanah gratis PTSL akan menjadi pengganti.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bima Arya ungkap Alasan Retreat Kepala Daerah Dipangkas Jadi 7 Hari

    Bima Arya ungkap Alasan Retreat Kepala Daerah Dipangkas Jadi 7 Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan alasan kegiatan pembekalan atau retreat kepala daerah hanya dilakukan 7 hari dari yang semula 14 hari.

    Bima mengemukakan bahwa awalnya retreat ini hendak dilakukan selama 14 hari dan juga melibatkan seluruh wakil kepala daerah, sehingga wakil tak hanya bergabung saat menjelang hari akhir saja.

    Namun, hal itu tak dapat terlaksana lantaran ada tiga hal yang mendasari retreat hanya bisa dilakukan 7 hari. Yakni karena efisiensi, supaya kepala dan wakil kepala daerah bisa cepat bekerja, serta keterbatasan tempat.

    “Memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah, tapi kemudian karena efisiensi, kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari, dan tempatnya juga terbatas,” ujarnya di Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

    Adapun bekas Wali Kota Bogor itu menjelaskan bahwa tenda yang ada tak bisa memuat hingga seribu kapasitas, sehingga harus mencari lagi tambahannya. 

    Maka demikian, Bima berujar untuk sementara ini tahapan yang bisa dilakukan adalah wakil kepala daerah hanya bergabung menjelang hari akhir saja.

    “Nanti mungkin sangat terbuka kemungkinan apabila wakilnya juga akan mengalami pembekalan, tentu dengan rencana yang berbeda nanti ke depan,” pungkasnya.

    Senada, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan kegiatan yang akan dilaksanakan di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah ini pun telah terkena efisiensi atau pengurangan dari segi hari. 

    “Semua yang dianggap tidak terlalu kelihatan manfaatnya, tidak produktif, pasti diefisiensikan, termasuk retreat. Kan retreat tadinya 14 hari, sekarang sudah dikurangi harinya,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).