Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Mumpung Muncul ke Publik, Warga Minta Polisi Segera Tangkap Arsin Karena Sudah Jengkel Dibohongi – Halaman all

    Mumpung Muncul ke Publik, Warga Minta Polisi Segera Tangkap Arsin Karena Sudah Jengkel Dibohongi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Kepala Desa (Kades) Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip, muncul ke publik usai menghilang di tengah viralnya kasus pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang.

    Arsin bersama kuasa hukumnya, Yunihar dan Rendy Kurniawan menggelar konferensi pers, di kediamannya, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Jumat (14/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Kades Kohod itu mengaku sedang demam dan batuk. Tubuhnya disebut sedang dalam kondisi tidak fit.

    Munculnya Arsin setelah lama menghilang menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat setempat.

    Ia pun meminta maaf kepada publik terkait ketidakhadirannya di tengah panasnya isu pagar laut yang terus berkembang. 

    Arsin mengklaim bahwa dirinya menjadi korban dalam kasus tersebut, mengungkapkan bahwa ia kurang memahami situasi saat menjalankan tugas sebagai pejabat publik.

    Namun, penjelasan Arsin tersebut justru memicu lebih banyak kemarahan dari warga.

    Aliansi Masyarakat Anti Kedzoliman (AMAK) yang terdiri dari sekitar 400 warga Desa Kohod segera terbentuk.

    Mereka menuntut penangkapan Arsin oleh pihak kepolisian, yang diduga telah menipu masyarakat terkait harga bangunan dalam program relokasi.

    Saifudin (28), salah seorang anggota AMAK, menyatakan bahwa Arsin menjanjikan harga Rp3 juta per meter untuk bangunan rumah yang tergolong permanen, namun kenyataannya warga hanya menerima Rp2,2 juta per meter, tanpa tambahan untuk tanah.

    Selain itu, warga juga mengeluhkan penarikan sertifikat tanah mereka oleh pemerintah desa di bawah kepemimpinan Arsin, yang hingga kini belum digantikan dengan sertifikat relokasi seperti yang dijanjikan.

    Saifudin mengungkapkan, sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik warga telah diambil oleh pihak pemerintah desa di bawah kepemimpinan Arsin. 

    Saifudin melanjutkan, Arsin menjanjikan SHM dan SHGB tersebut akan digantikan dengan sertifikat kepemilikan lahan relokasi nantinya.

    Namun sejak beberapa bulan lalu, warga belum menerima sertifikat kepemilikan lahan relokasi tersebut dari pihak pemerintah desa.

    Ia mengeluhkan, beberapa warga kini tidak lagi memiliki surat kepemilikan tempat tinggal mereka.

    “Kami mendukung Bareskrim Polri untuk segera menangkap Arsin, untuk mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya pelaku utama (kasus pagar di tengah laut Kabupaten Tangerang). Seharusnya penangkapan Arsin dilakukan cepat,” kata Saifudin, saat ditemui Tribunnews.com di Jalan Aler Giban, Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Minggu (16/2/2025).

    “Seharusnya penangkapan Arsin segera dilakukan agar kasus ini bisa terungkap lebih dalam,” tegas Saifudin.

    Ketua AMAK, Aman Rizal, menambahkan, warga siap membantu kepolisian dalam mencari dan menangkap Arsin, yang menurutnya seharusnya segera diproses sesuai hukum.

    “Kan warga kita tersebar. Sudah pasti ketahuan mau ke mana pun Arsin pergi. Ada terus tim kita yang memantau,” ucapnya.

    Mereka bahkan mengklaim memiliki bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan Arsin, yang menguatkan dugaan keterlibatannya dalam masalah pagar laut tersebut.

    Upaya-upaya yang dilakukan barisan warga yang kontra terhadap Arsin ini, menurutnya, tidak dilakukan sembarangan.

    Dengan didampingi kuasa hukum, para warga telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan Arsin.

    KANTOR DESA KOHOD – Situasi di kantor Kepala Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (16/2/2025). Kantor Kepala Desa Kohod tampak sepi dan tidak ada aktivitas. (Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami)

    Sementara itu, warga Desa Kohod lainnya, Oman, menyayangkan sikap Kades Kohod yang tidak terbuka kepada publik, khususnya terkait Arsin yang sempat menghilang, beberapa waktu lalu.

    Oman menilai, alih-alih menghilang bak ditelan bumi, Arsin seharusnya memberitahukan keberadaannya apabila dia benar-benar tidak muncul ke publik lantaran sakit.

    Terlebih, Oman menyoroti pengakuan Arsin bahwa dia merupakan korban dalam kasus pagar di laut Kabupaten Tangerang ini.

    Ia menegaskan apa yang diakui Arsin tersebut merupakan keterangan yang tidak benar adanya.

    Hal itu menurutnya dibuktikan dengan adanya beberapa kartu tanda penduduk (KTP) warga yang dicatut Arsin untuk proyek relokasi.

    “Bahasanya dia (Arsin), korban. Kalau dia korban ya gampang di penyidik. Siapa pelaku utamanya, siapa dalangnya, siapa yang mendanai ini pagar laut, terus di bawahnya siapa aja yang kerja. Kan gampang dijelaskan. Dia bukan korban, memang pelaku,” tutur Oman.

     

  • Prabowo Terbitkan Aturan Buruh PHK Dapat Upah 60 Persen Selama 6 Bulan, KSPSI: Alhamdulillah – Halaman all

    Prabowo Terbitkan Aturan Buruh PHK Dapat Upah 60 Persen Selama 6 Bulan, KSPSI: Alhamdulillah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, memang terjadi potongan yang luar biasa bagi penerima pesangon.

    Bila UU No. 13 Tentang Ketenagakerjaan bisa memberi maksimum 32 kali upah saat sudah puluhan tahun bekerja, namun dalam UU Cipta Kerja maksimum hanya 19 kali upah dengan sedikit tambahan berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan.

    Dalam PP No. 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), mereka yang di PHK berhak mendapat 45 persen dari upah dalam 3 bulan pertama dan 25 persen  dari upah untuk 3 bulan berikutnya, di samping ada manfaat lagi seperti pelatihan-pelatihan untuk beralih pada bidang pekerjaan yang lain.

    Menurut Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Moh Jumhur Hidayat, penerbitan PP No. 6 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang mulai berlaku 7 Februari 2025 ini jauh lebih baik dari PP sebelumnya.

    Setidaknya ada kepastian menerima uang tunai sebesar 60 persen dari upah terakhir selama 6 bulan.

    “Ya alhamdulillah karena pastinya lebih menguntungkan buruh bila dibandingkan PP sebelumnya. Artinya kan selama 6 bulan sejak di PHK para pekerja bisa menerima uang tunai 60 persen dari upah selama 6 bulan.”

    “Ini jelas pro buruh dan akan bermanfaat juga untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai penyumbang utama dalam pertumbuhan ekonomi,” kata Jumhur, Minggu (16/2/2025).

    Selanjutnya Jumhur juga menjelaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto, sejauh ini menunjukkan keberpihakan kepada orang-orang lemah termasuk kaum buruh. Untuk itu momentum seperti ini harus dijaga.

    “Membela kaum yang lemah itu bukan berarti menafikkan dunia usaha. Justru sebaliknya bersama-sama dunia usaha membangun kegiatan ekonomi yang menguntungkan dan memberi manfaat untuk banyak orang.”

    “Yang harus disingkirkan itu ya parasit-parasit ekonomi yang membuat dunia usaha sulit berkembang seperti korupsi, importir ilegal dan sifat serakah,” pungkas Jumhur. (*)

  • Gelar Rakernas, Partai Buruh Besok Bahas Kandidat Capres RI 2029 Hingga Revisi UU Ketenagakerjaan – Halaman all

    Gelar Rakernas, Partai Buruh Besok Bahas Kandidat Capres RI 2029 Hingga Revisi UU Ketenagakerjaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Buruh akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2025 pada Senin 17 Februari 2025, di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

    Acara pembukaan tersebut akan dimulai pukul 09.30 WIB dan dihadiri kurang lebih 1.000 orang secara langsung dan daring.

    Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan Rakernas tersebut yang paling utama akan membuat keputusan penentuan Capres/Cawapres RI Tahun 2029 dari Partai Buruh melalui mekanisme penjaringan oleh rakyat langsung tanpa melalui koalisi partai.

    “Hal ini dimungkinkan karena presidential threshold 0 persen, dan Partai Buruh melalui Rakernas ini akan menggunakan hak konstitusi tersebut menjaring nama Capres dan Cawapres RI 2029 yang dipilih langsung oleh rakyat,” kata Said Iqbal, Minggu (16/2/2025). 

    Perolehan nama tersebut kata Said Iqbal mekanisme dan sistemnya dapat melalui polling daring, survey oleh lembaga survey independen. Kuisioner buruh-buruh di pabrik, polling di kampus-kampus dan sekolah, dan model-model penjaringan secara langsung lainnya.

    “Sama seperti model pemilihan Capres di Brasil, Peru, negara-negara Skandinavia, Inggris, Selandia Baru, atau Australia,” kata Said Iqbal. 

    Sehingga lanjutnya diharapkan calon presiden dan Wakil Presiden RI 2029 dari Partai Buruh adalah benar-benar dari rakyat.

    “Serta dipilih oleh rakyat tanpa koalisi partai politik mana pun,” tandasnya.

    Presiden Partai Buruh, Said Iqbal juga menegaskan bahwa Rakernas kali ini bertujuan untuk mempertegas komitmen partai dalam memperjuangkan keadilan sosial. 

    “Rakernas ini bukan hanya forum konsolidasi, tetapi juga bentuk nyata komitmen kami dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan rakyat kecil,” kata Said Iqbal. 

    “Kami akan membahas berbagai isu krusial, termasuk revisi UU Ketenagakerjaan yang sesuai dengan keputusan MK terkait Omnibus Law, kelangkaan gas elpiji 3 kg, pembunuhan pekerja migran di Malaysia, serta judicial review terhadap sejumlah undang-undang politik,” tandasnya.

     

     

  • Prabowo Ingin Tiket Pesawat Murah, Bos Susi Air Kasih Syarat Ini

    Prabowo Ingin Tiket Pesawat Murah, Bos Susi Air Kasih Syarat Ini

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya untuk menurunkan harga tiket pesawat dan biaya perjalanan haji bagi masyarakat. 

    Ia menekankan bahwa kedua layanan tersebut harus dibuat lebih terjangkau, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi udara.

    Menanggapi hal tersebut, bos Susi Air yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, berharap keinginan Presiden Prabowo tersebut segera terealisasi.

    “Pak Presiden Prabowo mudahkan segala urusan untuk pesawat bisa terbang,” kata Susi lewat akun X miliknya, Minggu 16 Februari 2025.

    Susi meminta agar pemerintah menyederhanakan proses perizinan, memangkas tarif layanan kebandaraan, serta memastikan harga avtur yang lebih kompetitif.

    Menurut Susi, hampir semua aspek dalam penerbangan, mulai dari biaya layanan bandara hingga birokrasi dokumen penerbangan, berada di bawah regulasi pemerintah. 

    Jika benar-benar ingin menurunkan harga tiket, Susi menegaskan bahwa semua pihak harus mengikuti arahan Presiden Prabowo dengan menghapus hambatan-hambatan yang ada.

    “Hampir semua masalah di atas dimonopoli pemerintah, seharusnya semua bisa ikuti perintah Bapak Presiden,” sambungnya.

    Susi juga menyoroti lambannya proses perizinan di sektor penerbangan. Ia mengungkapkan bahwa izin untuk sekolah penerbangan yang sedang diusulkan Susi Air masih belum selesai hingga saat ini, meski prosesnya telah berjalan bertahun-tahun. 

    “Yang kurang ini, yang kurang itu,” curhat Susi.

    Selain itu, Susi mengkritisi aturan yang kerap berubah dan justru menyulitkan maskapai dalam mengoperasikan pesawat, khususnya untuk rute perintis.

    “Filosofi pesawat harus terbang itu tidak ada. Yang bagaimana pesawat bisa digrounded,” tegas Susi, mengisyaratkan bahwa kebijakan yang ada lebih banyak membebani daripada mendukung industri penerbangan nasional.

    Pernyataan ini memperlihatkan tantangan yang dihadapi dunia penerbangan di Indonesia. Jika Prabowo benar-benar ingin menurunkan harga tiket, reformasi regulasi menjadi langkah krusial yang harus dilakukan.

  • Bulog Dipimpin Novi Helmy, Mafia Pangan Bisa Ngacir

    Bulog Dipimpin Novi Helmy, Mafia Pangan Bisa Ngacir

    GELORA.CO -Mafia pangan diyakini akan ngacir dan tidak berani bermain ketika Direktur Utama (Dirut) Bulog dipimpin Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

    Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, butuh ketegasan seperti Novi yang memiliki background TNI dalam melawan mafia pangan.

    “Untuk memberantasnya mafia Bulog butuh sosok seperti yang bersangkutan, saya yakin para mafia pasti berpikir berulangkali jika yang bersangkutan yang menjabat,” kata Saiful kepada RMOL, Minggu 16 Februari 2025.

    Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini meyakini, siapa pun mafia akan berpikir beribu-ribu kali untuk memainkan distribusi Bulog karena sosok Novi diyakini disegani.

    “Mafia pasti ngacir dan tidak berani jika dipimpin oleh sosok seperti Mayjen TNI Novi Helmy,” yakin Saiful

  • Pidato Prabowo Subianto Menakjubkan

    Pidato Prabowo Subianto Menakjubkan

    GELORA.CO -Pidato politik Presiden RI sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu 15 Februari 2025, terbilang sempurna. 

    “Pidato politik Prabowo Subianto memiliki banyak bagian penting yang luar biasa dan menakjubkan,” kata Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto dalam keterangannya, Minggu 16 Februari 2025.

    Di acara yang turut dihadiri Presiden ke-7 Joko Widodo dan sejumlah ketua umum partai politik itu, Prabowo berbicara tentang demokrasi khas di Indonesia. 

    “Intinya, Prabowo menekankan seharusnya tidak ada lawan politik. Setelah bersaing harus bersatu dan bekerja sama,” kata Sugiyanto. 

    Menurutnya, hanya negara yang elitnya bisa bekerja sama yang akan bangkit. Bekerja sama meskipun tidak masuk dalam kabinet tetaplah bentuk kepatriotan. 

    Kata Prabowo, mereka yang di luar bisa membantu mengawasi dan mengkritik. Kritik harus disampaikan tanpa dendam, karena bahkan Allah SWT tidak merestui orang yang mendendam.

    Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan bahwa semua presiden memiliki kekurangan, tetapi mereka juga memiliki jasa besar untuk rakyat yang harus dihormati.

    Prabowo juga menegaskan, alih kekuasaan atau transisi dari Presiden ke-7 Jokowi kepadanya bukan hanya yang terbaik di Indonesia, tetapi juga di dunia.

    Sebagaimana diketahui, pada 13 Februari 2025, Partai Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Hambalang, Bogor.

    Awalnya hanya direncanakan sebagai Rapimnas, tetapi peserta sepakat mengubahnya menjadi KLB. 

    KLB ini menghasilkan lima keputusan, termasuk menetapkan kembali Prabowo sebagai ketua umum dan ketua Dewan Pembina serta meminta Prabowo menjadi calon presiden pada Pilpres 2029. 

  • Sekjen PDIP Hasto Dipastikan Tak Hadiri Pemeriksaan di KPK Besok

    Sekjen PDIP Hasto Dipastikan Tak Hadiri Pemeriksaan di KPK Besok

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pekan depan dalam pemeriksaan kasus yang menjeratnya. 

    Diketahui, elite PDIP itu tetap menyandang status tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan seusai putusan hakim menyatakan permohonan praperadilannya tidak dapat diterima.

    “Kemungkinan besar, pekan depan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/2/2025) lalu.

    Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dipastikan tidak akan memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK yang dijadwalkan pada Senin (17/2/2025) besok.

    “Ada surat pemanggilan untuk hari Senin, tetapi kami akan mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan,” ujar kuasa hukum Hasto Ronny Talapessy, Minggu (16/2/2025).

    Pemanggilan Sekjen PDIP untuk pemeriksaan di KPK ini dilakukan setelah Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto menolak gugatan praperadilan yang diajukan Hasto terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) serta perintangan penyidikan yang berkaitan dengan Harun Masiku.

    Diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 24 Desember 2024. KPK menyebut bahwa sebagian uang suap yang diberikan kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam kasus Harun Masiku dan diduga berasal dari Hasto.

    Selain itu, Hasto juga diduga terlibat dalam upaya perintangan penyidikan. Ia disebut memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi di Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A, yang sering digunakan sebagai kantor Hasto, untuk merendam ponsel ke dalam air dan melarikan diri saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020.

    Tak hanya itu, pada 6 Juni 2024, Hasto diduga memerintahkan seseorang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan ponselnya agar tidak ditemukan oleh KPK. Ia juga dituduh mengumpulkan beberapa saksi dalam kasus Harun Masiku dan mengarahkan mereka agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    Selain akan menjalani pemeriksaan di KPK, lembaga antirasuah itu juga telah menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri bagi Sekjen PDIP Hasto serta mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly selama enam bulan sejak 24 Desember 2024.

  • 40 Menteri akan Jadi Pembicara pada Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang – Halaman all

    40 Menteri akan Jadi Pembicara pada Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan sebanyak 40 lebih menteri di Kabinet Merah Putih akan menjadi pembicara pada acara retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    “Ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana,” kata Bima di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Bima menjelaskan, dalam acara retret tersebut, para pembicara akan mengisi materi soal tugas pokok kepala daerah.

    “Kepala daerah ini nggak semua latar belakangnya sama, nggak semua punya pemahaman politik pemerintahan. Ada yang latar belakangnya pengusaha, budayawan, kiai, selebriti. Ini wajib,” ujarnya.

    Selain itu, dalam retret tersebut akan dibahas konsep astacita, yang mencakup berbagai aspek pembangunan daerah, termasuk ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan.

    “Makan bergizi, ketahanan pangan, pendidikan kesehatan, ini penting,” ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

    Selain materi teknis, Bima menekankan pentingnya membangun koordinasi dan kerja sama antarkepala daerah serta pemerintah pusat.

    “Nah ini yang enggak bisa pakai zoom, pembangun chemistry, emotional bonding,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Bima juga menyinggung soal pengelolaan anggaran negara yang mencapai ribuan triliun rupiah.

    “Kita berbicara tentang mengelola APBN Rp 3.600 triliun dari pusat, di pusat semuanya, kemudian ada Rp 1.300 APBD. Untuk mengawal itu perlu serius, teman-teman itu perlu mengawal uang rakyat tadi,” tegasnya.

    Selain aspek teknis dan koordinasi, retret ini juga akan membahas ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan.

    “Juga ada materi-materi tentang ketahanan nasional, wawasan kebangsaan. Teman-teman kepala daerah harus menjadi garda terdepan, sebagai pemersatu, sebagai tokoh-tokoh nasionalis,” tutur Bima.

     

  • Respons Menaker di Tengah Ancaman Demo Tuntut THR Buat Driver Ojol

    Respons Menaker di Tengah Ancaman Demo Tuntut THR Buat Driver Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara terkait aksi unjuk rasa para pengemudi ojek online (driver ojol) yang menuntut hak tunjangan hari raya (THR). Adapun, aksi demonstrasi ini bakal dihelat di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan para driver ojol besok, Senin (17/2/2025), merupakan hak setiap warga negara. Selain itu, dirinya juga menghargai aksi tersebut.

    “Kami tentu sangat menghargai langkah mereka tersebut. Bagaimanapun hak menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi konstitusi,” kata Yassierli kepada Bisnis, Minggu (16/2/2025).

    Yassierli juga meyakini aksi unjuk rasa driver ojol yang menuntut hak THR akan berjalan kondusif dan konstruktif.

    Adapun pada pekan lalu, Yassierli mengeklaim bahwa secara terpisah Kemnaker sudah melakukan tiga kali pertemuan dengan perwakilan driver online dan kurir online dari lintas organisasi-serikat pekerja.

    Selain itu, Kemnaker juga sudah dua kali mengadakan pertemuan dengan beberapa perwakilan pengusaha aplikasi digital platform untuk mendengarkan aspirasi driver ojol terkait kebijakan THR.

    Adapun, Menaker Yassierli memastikan pemerintah melalui Kemnaker akan mengeluarkan kebijakan perihal THR untuk driver ojol dalam waktu dekat.

    “InsyaAllah kami sangat memahami aspirasi mereka dan tentunya dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan kebijakan sehubungan dengan aspirasi mereka tersebut,” tuturnya.

    Demo Tuntut THR

    Dihubungi terpisah, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati membenarkan bahwa para pengemudi online akan menggelar demo untuk menuntut THR pada besok, Senin (17/2/2025).

    “Iya [driver ojol akan melakukan demonstrasi], tuntutan utama soal THR,” kata Lily kepada Bisnis, Minggu (16/2/2025).

    Selain THR, tuntutan aksi lainnya adalah terkait potongan yang terlalu tinggi bagi para driver ojol. Serta, menuntut untuk menghapus upah murah pada program layanan Aceng dan Slot.

    “Ada program namanya Aceng, upahnya murah jarak jauh maupun dekat Rp5.000. [Layanan] Slot itu ada aturanya per wilayah dan per jam, kalau tidak mengikuti wilayah dan jam yang sudah ditentukan,” jelasnya.

    Lily menyebut bahwa program ini bersifat memaksa para driver ojol untuk bekerja di tempat atau wilayah lain dan jauh dari lokasi rumah. “Padahal tidak semua wilayah ramai dan diupah murah,” ungkapnya.

    Tak Punya Dasar Hukum

    Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia (UI) Payaman Simanjuntak memandang bahwa tuntutan THR untuk driver ojol tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebab, banyak driver ojol yang bekerja sebagai pekerjaan sampingan.

    “Tuntutan THR belum ada landasan hukumnya. Siapa saja yang berhak mendapat THR? Banyak pengemudi online sebagai kerja sambilan atau kerja tambahan,” kata Payaman kepada Bisnis, Minggu (16/2/2025).

    Menurutnya, SPAI lebih baik mendorong pemerintah mempertemukan kedua belah pihak, yakni para wakil pengemudi online dengan provider untuk menyepakati hubungan kerja, bukan melakukan aksi demonstrasi menuntut THR.

    Untuk itu, Payaman menekankan bahwa pemerintah perlu segera mengatur hubungan kerja antara pengemudi online dengan provider.

    Dia menjelaskan, jika hubungan kerja kedua pihak disebut bermitra, maka pengemudi dan provider adalah pengusaha. Artinya, lanjut dia, mereka memiliki hak dan kewajiban yang jelas, termasuk pembayaran iuran BPJS dan persentase bagian pengemudi.

    “Demikian juga bila hubungan kerja mereka sebagai pemberi kerja dan pekerja bagi hasil, disepakatilah hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk THR,” pungkasnya.

  • Sepakan Penalti Ditepis, PSM Makassar Bawa Pulang Satu Poin

    Sepakan Penalti Ditepis, PSM Makassar Bawa Pulang Satu Poin

    FAJAR.CO.ID,SEMARANG — PSM Makassar harus puas berbagi poin menghadapi PSIS Semarang.

    Satu poin ini usai kedua tim bermain imbang di pekan ke-23 kompetisi Liga 1 musim 2024/2025.

    Pertandingan yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Minggu (16/2/2025) sementara sama kuat 1-1.

    Dua gol yang tercipta di babak pertama di buka oleh PSIS Semarang melalui Joao Ferarri di menit ke-37.

    Sementara gol balasan dari PSM Makassar diciptakan di menit ke-45+4 melalui eksekusi pinalti Yuran Fernandes.

    Peluang emas PSM terjadi diujung laga lewat pinalti, sayang Matheus Silva gagal mengeksekusi dengan baik.

    Jalannya Pertandingan

    Menit-menit awal laga, tim tamu PSM Makassar mendominasi dan menciptakan bererapa peluang.

    Pertama melalui Nermin Haljeta di menit pertama sayang berada di posisi offside.

    Kemudian di menit ketiga, giliran Daisuke Sakai yang melepas sepakan keras usai menerima umpan dari Victor Dethan namun masih melebar tipis.

    Di menit ke-11, Yuran Fernandes sempat mencetak gol. Namun dianulir karena terlebih dahulu terjadi pelanggaran.

    Pada menit ke-18 Victor Dethan mendapatkan peluang. Sepakan plessing masih mampu dihalau kiper PSIS Semarang.

    Semenit berselang Yuran kembali berhasil mencetak dan kembali dianulir karena berada di posisi offside.

    Pada menit ke-23 lagi-lagi peluang emas untuk PSM, sayang umpan dari Nermin yang dieksekusi oleh Daisuke Sakai masih melebar.

    PSIS Semarang justru berhasil unggul terlebih dahulu di menit ke-37. Berawal dari set piece Dewangga, umpan berhasil dieksekusi menjadi gol oleh Joao Ferarri.