Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Lokasi SIM Keliing Jakarta Hari Ini Senin 17 Februari 2025

    Lokasi SIM Keliing Jakarta Hari Ini Senin 17 Februari 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Ingin memperpanjang SIM tapi malas antri di Samsat? Tenang saja, layanan SIM keliling Jakarta hadir untuk memudahkan Anda. Dengan layanan ini, Anda bisa memperpanjang SIM di lokasi yang lebih dekat dengan rumah atau tempat kerja.

    Jadwal SIM Keliling Jakarta 17 Februari 2025

    Untuk memudahkan Anda, berikut adalah lokasi-lokasi SIM keliling Jakarta hari ini:

    Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

    Jakarta Utara: LTC Glodok

    Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

    Jakarta Barat: Mall Citraland

    Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

    Layanan SIM keliling ini umumnya beroperasi mulai pukul 08.00 WIB hingga 14.00 WIB.

    Mengapa Memanfaatkan Layanan SIM Keliling?

    – Tidak perlu antri panjang di Samsat.

    – Anda bisa sambil beraktivitas lain di sekitar lokasi SIM keliling.

    – Lokasi SIM keliling biasanya dipilih di tempat yang mudah diakses.

    Jadwal dan lokasi SIM Keliling.

    Syarat dan Dokumen yang Dibutuhkan

    Untuk memperpanjang SIM melalui layanan SIM keliling, Anda perlu membawa beberapa dokumen persyaratan, seperti:

    – SIM asli yang masih berlaku (atau SIM yang sudah habis masa berlakunya)

    – KTP asli

    – STNK (jika ada)

    – Bukti pembayaran PNBP (dapat dibayarkan di lokasi)

    – Surat keterangan sehat dari dokter (jika diperlukan)

    Tips Mengikuti Layanan SIM Keliling

    Agar terhindar dari antrean panjang, sebaiknya datang lebih awal. Pastikan semua dokumen persyaratan sudah disiapkan sebelum datang.

    Pastikan Anda mengetahui lokasi SIM keliling yang terdekat dengan tempat tinggal Anda. Selalu patuhi protokol kesehatan yang berlaku, seperti memakai masker dan menjaga jarak.

    Pentingnya Memperpanjang SIM Tepat Waktu

    Mengingat pentingnya SIM sebagai dokumen resmi yang menunjukkan kemampuan seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor, maka perpanjangan SIM harus dilakukan sebelum masa berlakunya habis.

    Jika Anda terlambat memperpanjang SIM, Anda akan dikenakan denda dan harus mengurus proses perpanjangan SIM baru.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Warga Binaan Nasrani Lapas Mojokerto Ikuti Pembinaan Kerohanian

    Warga Binaan Nasrani Lapas Mojokerto Ikuti Pembinaan Kerohanian

    Mojokerto (beritajatim.com) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto menggelar pembinaan kerohanian bagi warga binaan yang beragama Nasrani melalui metode daring.

    Didampingi petugas, puluhan warga binaan ini memperdalam iman dan memperkuat mental spiritual selama menjalani masa pembinaan.

    Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Mojokerto, Rudi Kristiawan mengatakan, kegiatan tersebut sebagai upaya Lapas Kelas IIB Mojokerto dalam memberikan pembinaan rohani secara berkelanjutan.

    Pembinaan rohani tersebut dilakukan melalui siaran langsung dari pembimbing rohani eksternal yang memberikan pengajaran Alkitab, renungan, serta doa bersama.

    “Meski dilakukan secara daring, kegiatan ini tetap berjalan dengan khidmat dan memberikan dampak positif bagi warga binaan. Metode online ini merupakan inovasi dalam memastikan warga binaan tetap mendapatkan haknya dalam pembinaan keagamaan meskipun dengan keterbatasan akses,” ungkapnya.

    Masih kata Rudi, pihaknya
berkomitmen memberikan pembinaan kerohanian kepada seluruh warga binaan sesuai dengan keyakinan mereka. Dengan adanya pembinaan secara online, diharapkan warga binaan tetap bisa mendapatkan siraman rohani dan bimbingan meskipun secara virtual,” ujarnya.

    “Para warga binaan pun mengaku senang dan merasa lebih tenang setelah mengikuti kegiatan ini. Mereka berharap pembinaan seperti ini dapat terus berlangsung sebagai bagian dari proses pembinaan mental dan spiritual selama berada di Lapas Mojokerto,” tegasnya. [tin/ted]

  • Dimutasi Jenderal Agus Subiyanto, 15 Perwira Tinggi Bersiap Tinggalkan TNI

    Dimutasi Jenderal Agus Subiyanto, 15 Perwira Tinggi Bersiap Tinggalkan TNI

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 52 Perwira Tinggi (Pati) pada Jumat, 14 Februari 2025. Foto/Dok SindoNews/Aldhi Chandra

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 52 Perwira Tinggi (Pati) pada Jumat, 14 Februari 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 orang di antaranya bersiap meninggalkan institusi TNI karena memasuki masa purnatugas.

    Rotasi dan mutasi jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/183/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia .

    Adapun 52 Pati tersebut terdiri dari 31 Pati TNI Angkatan Darat (AD), 19 Pati TNI Angkatan Laut (AL), dan 2 Pati TNI Angkatan Udara (AU). Sedangkan 15 Pati TNI yang dimutasi dalam rangka pensiun terdiri dari 12 TNI AD, 2 TNI AL, dan 1 TNI AU.

    Berikut 15 Pati TNI AD, AL, dan AU yang akan memasuki masa pensiun:
    1. Letjen TNI dr. Albertus Budi Sulistya, Sp.THT-KL., MARS. dari Staf Khusus KSAD menjadi Pati Mabes TNI AD (Dalam rangka pensiun),

    2. Mayjen TNI Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP (K)., FIHA., M.M.R.S. dari Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unhan menjadi Pati Mabes TNI AD (Dalam rangka pensiun),

    3. Mayjen TNI Supriono, S.I.P., M.M. dari Kapoksahli Ka RSPAD Gatot Soebroto menjadi Pati Mabes TNI AD (Dalam rangka pensiun),

    4. Brigjen TNI Eddy Widiyanto, S.I.P. dari Direktur Non Aparatur Negara pada Deputi Bidang Pengamanan Aparatur BIN menjadi Pati Mabes TNI AD (Dalam rangka pensiun),

  • Mahasiswa Akan Gelar Demo “Indonesia Gelap” depan Istana Merdeka, Ini 5 Tuntutannya

    Mahasiswa Akan Gelar Demo “Indonesia Gelap” depan Istana Merdeka, Ini 5 Tuntutannya

    Mahasiswa Akan Gelar Demo “Indonesia Gelap” depan Istana Merdeka, Ini 5 Tuntutannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah elemen mahasiswa bakal menggelar aksi demonstrasi bertajuk “
    Indonesia Gelap
    ” di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) Hari ini.
    Salah satunya kelompok mahasiswa yang akan menggelar aksi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (
    BEM UI
    ).
    “Untuk aksi besok sasaran utama kami adalah Istana Negara. Kami akan berangkat dari Depok sekitar jam 11.00 siang,” ujar Koordinator Aksi UI Muhammad Rafid Naufal Abrar kepada
    Kompas.com
    , Minggu (16/2/2025) malam.
    Menurut Rafid, aksi turun ke jalan ini dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang memburuk.
    Kondisi itu disebut disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi, akibat tindakan sewenang-wenang pemerintah.
    “Aksi besok pastinya untuk menyikapi terkait isu yang muncul hampir setiap hari belakangan yang tak berpihak pada rakyat dan tak memenuhi prinsip demokrasi dan keadilan,” kata Rafid.
    Rafid mengungkapkan, terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan. Pertama adalah mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.
    Kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
    “Kedua, Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik,” ujar Rafid.
    Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.
    Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
    “Dan terakhir, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Rafid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri Sebut Ada Mantan Wapres Bakal jadi Pembicara Pembekalan Retreat Kepala Daerah

    Kemendagri Sebut Ada Mantan Wapres Bakal jadi Pembicara Pembekalan Retreat Kepala Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut bakal ada mantan presiden yang akan berbicara sebagai pemateri dalam retreat kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

    Bima mengatakan bahwa pembicara pada retret yang berlangsung mulai Jumat (21/2/2025) hingga Jumat (28/2/2025) sebagian besar tokoh dari dalam negeri, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

    “Kali ini pembicaranya itu semuanya menteri dan widyaiswara dari Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional), Bapak Presiden, dan mungkin nanti ada juga mantan presiden yang akan berbicara,” kata dia dilansir dari Antara, Senin (17/2/2025).

    Kendati demikian, Bima enggan memerinci mantan presiden dimaksud. Dia mengatakan nama dari mantan presiden yang menjadi pembicara dalam retreat tersebut akan diberi tahu kemudian.

    “Mungkin. nanti kita sampaikan. Nantilah kita lihat,” ujarnya.

    Menurut Bima, setidaknya ada lima pokok pembekalan dalam retret kepala daerah. Pertama, pemahaman tentang tugas pokok, mengingat tidak semua kepala daerah terpilih berlatar belakang politik pemerintahan.

    Kedua, pemahaman tentang Astacita. Menurut dia, delapan visi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu penting diketahui oleh para kepala daerah.

    “Makan bergizi, ketahanan pangan, pendidikan kesehatan, ini penting. Makanya, ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana,” kata dia.

    Ketiga, membangun kedekatan emosional antarkepala daerah demi kelancaran pembangunan di daerah ke depan.

    Menurut Bima, kegiatan retreat kepala daerah ini tidak bisa, jika hanya dilakukan secara daring.

    “Kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu, kalau sudah akrab, sudah kenal maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya, sudah tahu, ‘Oh kita tinggal kontak,’ nyambung,” katanya.

    Keempat, kata Bima, tentang pengelolaan anggaran karena kepala daerah perlu mengawal uang rakyat. Terkait materi ini, akan dihadirkan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kepolisian.

    Kelima, kepala daerah akan diberikan materi tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Ini bertujuan menjadikan kepala daerah sebagai garda terdepan pemersatu bangsa sekaligus tokoh nasionalis.

    Pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik secara serentak pada Kamis (20/2/2025). Setelah itu, kepala daerah akan mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

  • Mumpung Muncul ke Publik, Warga Minta Polisi Segera Tangkap Arsin Karena Sudah Jengkel Dibohongi – Halaman all

    Mumpung Muncul ke Publik, Warga Minta Polisi Segera Tangkap Arsin Karena Sudah Jengkel Dibohongi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Kepala Desa (Kades) Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip, muncul ke publik usai menghilang di tengah viralnya kasus pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang.

    Arsin bersama kuasa hukumnya, Yunihar dan Rendy Kurniawan menggelar konferensi pers, di kediamannya, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Jumat (14/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Kades Kohod itu mengaku sedang demam dan batuk. Tubuhnya disebut sedang dalam kondisi tidak fit.

    Munculnya Arsin setelah lama menghilang menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat setempat.

    Ia pun meminta maaf kepada publik terkait ketidakhadirannya di tengah panasnya isu pagar laut yang terus berkembang. 

    Arsin mengklaim bahwa dirinya menjadi korban dalam kasus tersebut, mengungkapkan bahwa ia kurang memahami situasi saat menjalankan tugas sebagai pejabat publik.

    Namun, penjelasan Arsin tersebut justru memicu lebih banyak kemarahan dari warga.

    Aliansi Masyarakat Anti Kedzoliman (AMAK) yang terdiri dari sekitar 400 warga Desa Kohod segera terbentuk.

    Mereka menuntut penangkapan Arsin oleh pihak kepolisian, yang diduga telah menipu masyarakat terkait harga bangunan dalam program relokasi.

    Saifudin (28), salah seorang anggota AMAK, menyatakan bahwa Arsin menjanjikan harga Rp3 juta per meter untuk bangunan rumah yang tergolong permanen, namun kenyataannya warga hanya menerima Rp2,2 juta per meter, tanpa tambahan untuk tanah.

    Selain itu, warga juga mengeluhkan penarikan sertifikat tanah mereka oleh pemerintah desa di bawah kepemimpinan Arsin, yang hingga kini belum digantikan dengan sertifikat relokasi seperti yang dijanjikan.

    Saifudin mengungkapkan, sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik warga telah diambil oleh pihak pemerintah desa di bawah kepemimpinan Arsin. 

    Saifudin melanjutkan, Arsin menjanjikan SHM dan SHGB tersebut akan digantikan dengan sertifikat kepemilikan lahan relokasi nantinya.

    Namun sejak beberapa bulan lalu, warga belum menerima sertifikat kepemilikan lahan relokasi tersebut dari pihak pemerintah desa.

    Ia mengeluhkan, beberapa warga kini tidak lagi memiliki surat kepemilikan tempat tinggal mereka.

    “Kami mendukung Bareskrim Polri untuk segera menangkap Arsin, untuk mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya pelaku utama (kasus pagar di tengah laut Kabupaten Tangerang). Seharusnya penangkapan Arsin dilakukan cepat,” kata Saifudin, saat ditemui Tribunnews.com di Jalan Aler Giban, Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Minggu (16/2/2025).

    “Seharusnya penangkapan Arsin segera dilakukan agar kasus ini bisa terungkap lebih dalam,” tegas Saifudin.

    Ketua AMAK, Aman Rizal, menambahkan, warga siap membantu kepolisian dalam mencari dan menangkap Arsin, yang menurutnya seharusnya segera diproses sesuai hukum.

    “Kan warga kita tersebar. Sudah pasti ketahuan mau ke mana pun Arsin pergi. Ada terus tim kita yang memantau,” ucapnya.

    Mereka bahkan mengklaim memiliki bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan Arsin, yang menguatkan dugaan keterlibatannya dalam masalah pagar laut tersebut.

    Upaya-upaya yang dilakukan barisan warga yang kontra terhadap Arsin ini, menurutnya, tidak dilakukan sembarangan.

    Dengan didampingi kuasa hukum, para warga telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan Arsin.

    KANTOR DESA KOHOD – Situasi di kantor Kepala Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (16/2/2025). Kantor Kepala Desa Kohod tampak sepi dan tidak ada aktivitas. (Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami)

    Sementara itu, warga Desa Kohod lainnya, Oman, menyayangkan sikap Kades Kohod yang tidak terbuka kepada publik, khususnya terkait Arsin yang sempat menghilang, beberapa waktu lalu.

    Oman menilai, alih-alih menghilang bak ditelan bumi, Arsin seharusnya memberitahukan keberadaannya apabila dia benar-benar tidak muncul ke publik lantaran sakit.

    Terlebih, Oman menyoroti pengakuan Arsin bahwa dia merupakan korban dalam kasus pagar di laut Kabupaten Tangerang ini.

    Ia menegaskan apa yang diakui Arsin tersebut merupakan keterangan yang tidak benar adanya.

    Hal itu menurutnya dibuktikan dengan adanya beberapa kartu tanda penduduk (KTP) warga yang dicatut Arsin untuk proyek relokasi.

    “Bahasanya dia (Arsin), korban. Kalau dia korban ya gampang di penyidik. Siapa pelaku utamanya, siapa dalangnya, siapa yang mendanai ini pagar laut, terus di bawahnya siapa aja yang kerja. Kan gampang dijelaskan. Dia bukan korban, memang pelaku,” tutur Oman.

     

  • Prabowo Terbitkan Aturan Buruh PHK Dapat Upah 60 Persen Selama 6 Bulan, KSPSI: Alhamdulillah – Halaman all

    Prabowo Terbitkan Aturan Buruh PHK Dapat Upah 60 Persen Selama 6 Bulan, KSPSI: Alhamdulillah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, memang terjadi potongan yang luar biasa bagi penerima pesangon.

    Bila UU No. 13 Tentang Ketenagakerjaan bisa memberi maksimum 32 kali upah saat sudah puluhan tahun bekerja, namun dalam UU Cipta Kerja maksimum hanya 19 kali upah dengan sedikit tambahan berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan.

    Dalam PP No. 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), mereka yang di PHK berhak mendapat 45 persen dari upah dalam 3 bulan pertama dan 25 persen  dari upah untuk 3 bulan berikutnya, di samping ada manfaat lagi seperti pelatihan-pelatihan untuk beralih pada bidang pekerjaan yang lain.

    Menurut Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Moh Jumhur Hidayat, penerbitan PP No. 6 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang mulai berlaku 7 Februari 2025 ini jauh lebih baik dari PP sebelumnya.

    Setidaknya ada kepastian menerima uang tunai sebesar 60 persen dari upah terakhir selama 6 bulan.

    “Ya alhamdulillah karena pastinya lebih menguntungkan buruh bila dibandingkan PP sebelumnya. Artinya kan selama 6 bulan sejak di PHK para pekerja bisa menerima uang tunai 60 persen dari upah selama 6 bulan.”

    “Ini jelas pro buruh dan akan bermanfaat juga untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai penyumbang utama dalam pertumbuhan ekonomi,” kata Jumhur, Minggu (16/2/2025).

    Selanjutnya Jumhur juga menjelaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto, sejauh ini menunjukkan keberpihakan kepada orang-orang lemah termasuk kaum buruh. Untuk itu momentum seperti ini harus dijaga.

    “Membela kaum yang lemah itu bukan berarti menafikkan dunia usaha. Justru sebaliknya bersama-sama dunia usaha membangun kegiatan ekonomi yang menguntungkan dan memberi manfaat untuk banyak orang.”

    “Yang harus disingkirkan itu ya parasit-parasit ekonomi yang membuat dunia usaha sulit berkembang seperti korupsi, importir ilegal dan sifat serakah,” pungkas Jumhur. (*)

  • Gelar Rakernas, Partai Buruh Besok Bahas Kandidat Capres RI 2029 Hingga Revisi UU Ketenagakerjaan – Halaman all

    Gelar Rakernas, Partai Buruh Besok Bahas Kandidat Capres RI 2029 Hingga Revisi UU Ketenagakerjaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Buruh akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2025 pada Senin 17 Februari 2025, di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

    Acara pembukaan tersebut akan dimulai pukul 09.30 WIB dan dihadiri kurang lebih 1.000 orang secara langsung dan daring.

    Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan Rakernas tersebut yang paling utama akan membuat keputusan penentuan Capres/Cawapres RI Tahun 2029 dari Partai Buruh melalui mekanisme penjaringan oleh rakyat langsung tanpa melalui koalisi partai.

    “Hal ini dimungkinkan karena presidential threshold 0 persen, dan Partai Buruh melalui Rakernas ini akan menggunakan hak konstitusi tersebut menjaring nama Capres dan Cawapres RI 2029 yang dipilih langsung oleh rakyat,” kata Said Iqbal, Minggu (16/2/2025). 

    Perolehan nama tersebut kata Said Iqbal mekanisme dan sistemnya dapat melalui polling daring, survey oleh lembaga survey independen. Kuisioner buruh-buruh di pabrik, polling di kampus-kampus dan sekolah, dan model-model penjaringan secara langsung lainnya.

    “Sama seperti model pemilihan Capres di Brasil, Peru, negara-negara Skandinavia, Inggris, Selandia Baru, atau Australia,” kata Said Iqbal. 

    Sehingga lanjutnya diharapkan calon presiden dan Wakil Presiden RI 2029 dari Partai Buruh adalah benar-benar dari rakyat.

    “Serta dipilih oleh rakyat tanpa koalisi partai politik mana pun,” tandasnya.

    Presiden Partai Buruh, Said Iqbal juga menegaskan bahwa Rakernas kali ini bertujuan untuk mempertegas komitmen partai dalam memperjuangkan keadilan sosial. 

    “Rakernas ini bukan hanya forum konsolidasi, tetapi juga bentuk nyata komitmen kami dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan rakyat kecil,” kata Said Iqbal. 

    “Kami akan membahas berbagai isu krusial, termasuk revisi UU Ketenagakerjaan yang sesuai dengan keputusan MK terkait Omnibus Law, kelangkaan gas elpiji 3 kg, pembunuhan pekerja migran di Malaysia, serta judicial review terhadap sejumlah undang-undang politik,” tandasnya.

     

     

  • Prabowo Ingin Tiket Pesawat Murah, Bos Susi Air Kasih Syarat Ini

    Prabowo Ingin Tiket Pesawat Murah, Bos Susi Air Kasih Syarat Ini

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya untuk menurunkan harga tiket pesawat dan biaya perjalanan haji bagi masyarakat. 

    Ia menekankan bahwa kedua layanan tersebut harus dibuat lebih terjangkau, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi udara.

    Menanggapi hal tersebut, bos Susi Air yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, berharap keinginan Presiden Prabowo tersebut segera terealisasi.

    “Pak Presiden Prabowo mudahkan segala urusan untuk pesawat bisa terbang,” kata Susi lewat akun X miliknya, Minggu 16 Februari 2025.

    Susi meminta agar pemerintah menyederhanakan proses perizinan, memangkas tarif layanan kebandaraan, serta memastikan harga avtur yang lebih kompetitif.

    Menurut Susi, hampir semua aspek dalam penerbangan, mulai dari biaya layanan bandara hingga birokrasi dokumen penerbangan, berada di bawah regulasi pemerintah. 

    Jika benar-benar ingin menurunkan harga tiket, Susi menegaskan bahwa semua pihak harus mengikuti arahan Presiden Prabowo dengan menghapus hambatan-hambatan yang ada.

    “Hampir semua masalah di atas dimonopoli pemerintah, seharusnya semua bisa ikuti perintah Bapak Presiden,” sambungnya.

    Susi juga menyoroti lambannya proses perizinan di sektor penerbangan. Ia mengungkapkan bahwa izin untuk sekolah penerbangan yang sedang diusulkan Susi Air masih belum selesai hingga saat ini, meski prosesnya telah berjalan bertahun-tahun. 

    “Yang kurang ini, yang kurang itu,” curhat Susi.

    Selain itu, Susi mengkritisi aturan yang kerap berubah dan justru menyulitkan maskapai dalam mengoperasikan pesawat, khususnya untuk rute perintis.

    “Filosofi pesawat harus terbang itu tidak ada. Yang bagaimana pesawat bisa digrounded,” tegas Susi, mengisyaratkan bahwa kebijakan yang ada lebih banyak membebani daripada mendukung industri penerbangan nasional.

    Pernyataan ini memperlihatkan tantangan yang dihadapi dunia penerbangan di Indonesia. Jika Prabowo benar-benar ingin menurunkan harga tiket, reformasi regulasi menjadi langkah krusial yang harus dilakukan.

  • Bulog Dipimpin Novi Helmy, Mafia Pangan Bisa Ngacir

    Bulog Dipimpin Novi Helmy, Mafia Pangan Bisa Ngacir

    GELORA.CO -Mafia pangan diyakini akan ngacir dan tidak berani bermain ketika Direktur Utama (Dirut) Bulog dipimpin Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

    Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, butuh ketegasan seperti Novi yang memiliki background TNI dalam melawan mafia pangan.

    “Untuk memberantasnya mafia Bulog butuh sosok seperti yang bersangkutan, saya yakin para mafia pasti berpikir berulangkali jika yang bersangkutan yang menjabat,” kata Saiful kepada RMOL, Minggu 16 Februari 2025.

    Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini meyakini, siapa pun mafia akan berpikir beribu-ribu kali untuk memainkan distribusi Bulog karena sosok Novi diyakini disegani.

    “Mafia pasti ngacir dan tidak berani jika dipimpin oleh sosok seperti Mayjen TNI Novi Helmy,” yakin Saiful