Jenis Media: Nasional

  • Ojol Demo Besar-besaran Minta THR, Menaker Yassierli Buka Suara

    Ojol Demo Besar-besaran Minta THR, Menaker Yassierli Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi permintaan tunjangan hari raya (THR) yang menjadi bagian unjuk rasa atau demo dari pengemudi ojek online (ojol). 

    Dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan perwakilan pekerja maupun pengusaha guna mencari solusi terbaik terkait aspirasi tersebut. 

    “Ya sebenarnya kan sebelum demo, kami sudah bertemu beberapa kali dengan perwakilan pekerja. Kemudian, kami juga sudah dua kali bertemu dengan pengusaha. Mereka berjanji bahwa akan menyambut aspirasi ini dengan baik dan tetap menjaga kondusivitas,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (17/2/2025).

    Mengenai solusi bagi pengemudi ojol, Yassierli menjelaskan bahwa pihak pengusaha telah memahami permintaan tersebut dan sedang berupaya mencari formula terbaik untuk pemberian THR. 

    “Pengusaha juga sudah memahami dan mencoba mencari formula terbaiknya. Itu yang kita tunggu nanti,” imbuhnya.

    Ketika ditanya apakah sudah ada solusi konkret terkait hal ini, Yassierli menyebutkan bahwa pihaknya masih berupaya memastikan agar pengusaha memahami aspirasi para pengemudi ojol. 

    “Konkritnya, ya kita yakin pengusaha bisa memahami aspirasi ojol terkait THR ini. Masalahnya sekarang pada besaran dan formulanya seperti apa. Itu yang sedang kami bahas,” katanya. 

    Kendati demikian, Yassierli berharap bahwa pengusaha dapat segera merealisasikan agar pengemudi ojol dipastikan akan mendapatkan THR,

    “Kami berharap begitu,” tegasnya.

     Adapun, mengenai target penyelesaian formula THR bagi ojol, Yassierli berharap dapat segera difinalisasi dalam waktu dekat.

    Dengan adanya pembahasan lebih lanjut antara pemerintah dan pengusaha, para pengemudi ojol kini menanti keputusan final terkait hak mereka untuk mendapatkan THR. 

    “Saya berharap sesegera mungkin, karena ini kan masalah keuangan, mereka [pengusaha] harus ada simulasi yang harus dipersiapkan. Kita tunggu dalam beberapa hari ke depan, finalisasi akan dilakukan bersama pengusaha,” pungkas Yassierli.

  • Unjuk Rasa Mahasiswa di Patung Kuda Jakarta Pusat, Polri Terjunkan 1.623 Personel – Halaman all

    Unjuk Rasa Mahasiswa di Patung Kuda Jakarta Pusat, Polri Terjunkan 1.623 Personel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 1.623 personel gabungan dikerahkan mengawal aksi unjuk rasa dari sejumlah aliansi dan BEM Seluruh Indonesia (SI) di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    “Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 1.623 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan.

    Susatyo menuturkan, personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. 

    Personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.

    Untuk pengalihan arus lalu lintas, Susatyo menuturkan hal itu bersifat situasional. 

    Artinya, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dan dinamika situasi di lapangan.

    “Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas akan dialihkan,” kata dia.

    “Diimbau kepada warga yang akan melintas sekitar Monas agar mencari jalan alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan disekitar Patung Kuda,” ujarnya.

    Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

    Kapolres juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas, dan beberapa lokasi lainnya,” ungkapnya.

    “Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api. Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya di muka dengan humanis dan profesional,” tutur Susatyo.

  • Prabowo Ingin Kunci Parpol Tak Bermanuver

    Prabowo Ingin Kunci Parpol Tak Bermanuver

    GELORA.CO -Wacana pembentukan koalisi permanen yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian publik. 

    Prabowo seolah ingin memastikan partai pendukungnya di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk tetap solid dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. 

    Ajakan ini semakin menarik perhatian karena kini beberapa partai di luar KIM, termasuk PKS, Nasdem, dan PKB, juga telah bergabung dalam barisan pemerintah, membentuk apa yang disebut sebagai “KIM Plus”.

    Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai ajakan  Prabowo membentuk koalisi permanen untuk memperkuat stabilitas nasional dalam jangka panjang.

    “Prabowo Subianto ingin menstabilkan partai-partai politik pendukungnya itu agar tidak bermanuver,” kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Senin 17 Februari 2025.

    Dengan solidnya dukungan, pemerintahan Prabowo nantinya dapat lebih leluasa menjalankan berbagai program strategis, seperti makan bergizi gratis, kesehatan gratis, serta program pembangunan perumahan rakyat.

    “Kalau koalisi ini permanen, maka kebijakan pemerintah bisa berjalan lancar,” sambungnya.

    Namun, wacana ini juga menuai pro dan kontra. Beberapa pihak menilai bahwa koalisi permanen bisa mengurangi dinamika politik dan fungsi check and balance dalam pemerintahan. 

     Jika koalisi permanen benar-benar terwujud, lanskap politik Indonesia dalam lima tahun ke depan bisa mengalami perubahan besar

  • Tanpa Syarat, PAN Siap Dukung Prabowo Keempat Kalinya

    Tanpa Syarat, PAN Siap Dukung Prabowo Keempat Kalinya

    GELORA.CO -Partai Amanat Nasional (PAN) senang dan menyambut antusias deklarasi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2029 mendatang. 

    Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno mengatakan, PAN loyal pada Prabowo dengan dukungan di 3 Pilpres terakhir. Dukungan ini, PAN akan melanjutkan untuk kali keempat, 

    “Kami menyambut gembira deklarasi Presiden Prabowo, PAN siap mendukung beliau untuk ke 4 kalinya dalam Pilpres 2029 mendatang,” tegas Eddy kepada wartawan, Senin 17 Februari 2025.

    Bagi Eddy, dukungan kepada Prabowo memiliki dasar yang kuat yakni komitmen kerakyatan untuk memastikan no one is left behind atau tidak ada rakyat yang ditinggalkan.

    Sambungnya, dalam 100 hari pemerintahannya, komitmen kerakyatan Prabowo diwujudkan dalam kebijakan yang nyata. Kebijakan tersebut antara lain menghapus utang UMKM dan Nelayan sekaligus mengangkat menteri khusus untuk menangani UMKM,”

    “Kita juga menyaksikan ketika usaha UMKM terancam karena pengecer tidak bisa menjual LPG 3kg, Pak Prabowo bergerak cepat merespons dan berpihak sepenuhnya kepada pengecer yang sebagian besar adalah UMKM,” lanjutnya. 

    Ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah ada persyaratan khusus dari PAN untuk mendukung Prabowo, Eddy menyampaikan dukungan sepenuhnya tanpa syarat. 

    “Tidak ada persyaratan khusus tapi kalau kader PAN diajak tentu kita bersyukur sekali,” pungkasnya.

  • Hari Ini Hotman Paris Hutapea Diperiksa Bareskrim Terkait Kasus Razman Nasution

    Hari Ini Hotman Paris Hutapea Diperiksa Bareskrim Terkait Kasus Razman Nasution

    loading…

    Hari ini pengacara Hotman Paris Hutapea dijadwalkan diperiksa Bareskrim Polri terkait kegaduhan yang dibuat Razman Arif Nasution Cs di PN Jakut pada Kamis, 6 Februari 2025. Foto/Instagram Hotman Paris Hutapea

    JAKARTA – Hari ini pengacara Hotman Paris Hutapea dijadwalkan diperiksa Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri terkait kegaduhan yang dibuat Razman Arif Nasution Cs di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut) pada Kamis, 6 Februari 2025. Hotman akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

    Dia merupakan pihak yang bersitegang dengan Razman Nasution saat persidangan kasus pencemaran nama baik. Berdasarkan informasi yang diterima SindoNews, Hotman Paris akan menyambangi Mabes Polri pada pukul 10.00 WIB sebagai saksi terkait laporan PN Jakut kepada Razman.

    “Hotman Paris Hutapea akan hadir di Mabes Polri pada hari Senin 17 Februari 2025 pukul 10.00 WIB sebagai saksi atas pengaduan pengadilan terhadap Razman Nasution Dkk,” bunyi press release Hotman Paris, dikutip Senin (17/2/2025).

    Sebagai informasi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Ibrahim Palino secara resmi melaporkan Razman Nasution ke Bareskrim Polri terkait kericuhan dan perseteruan yang terjadi saat sidang dengan pengacara Hotman Paris. Laporan tersebut dilayangkan Ibrahim Palino, dan teregister dengan nomor LP/B/70/II/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

    “Jadi atas nama lembaga, atas kejadian pada hari kamis tanggal 6 kemarin, menuai pro dan kontra. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut. Sudah kita laporkan,” kata Humas PN Jakut Maryono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

    “Betul, (dilaporkan atas) kegaduhan yang terjadi di ruang sidang. baik yang selama diskors maupun saat sidang berjalan,” sambungnya.

    Maryono memerinci, pihaknya turut melaporkan rekan-rekan Razman yang terlibat dalam kericuhan di persidangan pada 6 Februari 2025. Adapun Razman dan kawan-kawan dilaporkan dengan Pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP dan/atau Pasal 217 KUHP.

    (rca)

  • Gubernur Kalsel Terpilih Sudah Siapkan Belasan Baju untuk Retreat di Magelang

    Gubernur Kalsel Terpilih Sudah Siapkan Belasan Baju untuk Retreat di Magelang

    Gubernur Kalsel Terpilih Sudah Siapkan Belasan Baju untuk Retreat di Magelang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Kalimantan Selatan terpilih
    Muhidin
    mengaku sudah menyiapkan belasan baju yang akan ia bawa untuk mengikuti retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, 21-28 Februari 2025 mendatang.
    “Baju putih kita bawa selengkapnya. Mungkin bisa 7 atau 8, kita bawa. Baju putih, baju olahraga dipersiapkan. Batik, batik itu 3 lembar sudah cukup,” kata Muhidin usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
    Muhidin mengaku sudah mempersiapkan diri secara matang, apalagi hasil pemeriksaan kesehatan hari ini menunjukkan hasil yang baik..
    “Alhamdulillah hari ini pemeriksaan kesehatannya lancar. Persiapannya (ikut retret) cukup matang,” kata dia.
    Muhidin menilai, kegiatan retreat bukanlah hal yang memberatkan.
    Sebab, dengan mengikuti retreat, ia dapat mengenal kepala daerah dari seluruh Indonesia.
    “Enggak memberatkan. Malah ini kita untuk istirahat di sana. Kalau di daerah kita sibuk. Yang diharapkan adalah mungkin kita silaturahmi dengan yang lain. Selama satu minggu mungkin cukup berkenalan dengan yang lain,” ujar Muhidin.
    Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar pemeriksaan kesehatan lanjutan dan registrasi untuk 242 kepala daerah dan wakil kepala daerah pada hari kedua, Senin (17/2/2025).
    Pemeriksaan kesehatan hari kedua juga akan digelar dalam tiga sesi.
    Sesi pembuka pukul 08.00-10.00 WIB, sesi kedua 10.00-12.00 WIB, sesi terakhir pukul 13.00-15.00 WIB.
    Registrasi dan pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan rangkaian dari pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Februari 2025.
    Selain itu, pemeriksaan kesehatan juga penting dilakukan untuk mengecek kesiapan kepala daerah mengikuti orientasi atau retreat yang akan digelar pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Kelompok yang Boleh Ikut Program Sertifikat Tanah Gratis Prona

    4 Kelompok yang Boleh Ikut Program Sertifikat Tanah Gratis Prona

    PIKIRAN RAKYAT – Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang belum memiliki sertifikat tanah.

    Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti program ini. Lantas, siapa saja yang berhak menjadi peserta program Prona?

    Sasaran Program Prona

    Program Prona secara khusus ditargetkan untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan dalam mengurus sertifikat tanah secara mandiri.

    Beberapa kelompok masyarakat yang diprioritaskan dalam program Prona antara lain:

    1. Pekerja informal: Petani, nelayan, pedagang, buruh musiman, dan pekerja informal lainnya.

    2. Penduduk miskin: Masyarakat yang tinggal di daerah kumuh atau pemukiman padat penduduk.

    3. Pegawai dengan penghasilan rendah: Pegawai swasta dengan gaji di bawah UMR.

    4. Veteran, pensiunan, dan keluarga: Veteran, pensiunan PNS, TNI, Polri, serta istri/suami dari mereka.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menunjukkan sertifikat usai meninjau salah satu lahan sengketa yang sudah digusur di kawasan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (7/2/2025). Nusron meninjau sejumlah titik di kawasan tersebut yang lahannya disengketakan karena polemik jual-beli dari pemilik induk lahan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/Spt. ANTARA FOTO

    Alasan Prioritas untuk Kelompok Tertentu

    Ada beberapa alasan mengapa kelompok-kelompok tersebut menjadi prioritas dalam program Prona:

    – Masyarakat dengan ekonomi lemah seringkali kesulitan mengakses layanan pertanahan dan memiliki keterbatasan informasi.

    – Kelompok masyarakat tersebut sangat membutuhkan kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

    – Program Prona bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dengan memberikan akses yang sama bagi semua masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah.

    Daerah Sasaran Program Prona

    Selain menyasar kelompok masyarakat tertentu, program Prona juga diprioritaskan untuk wilayah-wilayah tertentu, seperti:

    1. Desa miskin atau tertinggal: Daerah-daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah.

    2. Daerah pertanian subur atau berkembang: Daerah yang memiliki potensi pertanian yang tinggi.

    3. Daerah penyangga kota: Daerah yang berada di sekitar perkotaan.

    4. Daerah lokasi bencana alam: Daerah yang pernah mengalami bencana alam.

    5. Daerah permukiman padat penduduk: Daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

    Cara Mendaftar Program Prona

    Untuk mengikuti program Prona, masyarakat dapat mendaftarkan diri di kantor desa atau kelurahan setempat. Petugas desa atau kelurahan akan membantu dalam proses pendaftaran dan memberikan informasi yang dibutuhkan.

    Manfaat Program Prona

    Program Prona memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, antara lain memiliki kepastian hukum, meningkatkan nilai aset, kemudahan akses kredit, dan mencegah sengketa tanah.

    Disclaimer: Informasi yang disajikan dalam artikel ini bersifat umum dan dapat berubah sewaktu-waktu. Sebaiknya Anda mengkonfirmasi informasi terbaru mengenai program Prona dengan menghubungi Kantor BPN setempat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Politikus PDIP Prasetyo Edi Diperiksa terkait Kasus Korupsi Lahan Cengkareng Hari Ini

    Politikus PDIP Prasetyo Edi Diperiksa terkait Kasus Korupsi Lahan Cengkareng Hari Ini

    GELORA.CO  – Mantan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar), Senin (17/2/2025). Pemeriksaan dijadwalkan digelar di Bareskrim Polri.

    Wakil Kepala Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri, Brigjen Arief Adiharsa mengatakan Prasetyo Edi bakal memenuhi panggilan pada pukul 10.00 WIB.

    “Sementara belum ada perubahan, menurut hasil komunikasi dengan penyidik beliau janji akan hadir sekira pukul 10,” kata Arief saat dikonfirmasi, Senin (17/2/2025).

    Sedianya, Prasetyo diperiksa pada Senin (10/2/2025) lalu. Namun, politikus PDIP itu meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang.

    Penyidik pun sepakat pemeriksaan dilakukan pada Senin 17 Februari 2025.

    “Ini ada pihak tertentu yang akan kami klarifikasi. Itu saudara Prasetyo dan kita akan minta keterangannya,” kata Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Cahyono Wibowo.

    Cahyono mengatakan, pemanggilan terhadap Prasetyo Edi telah dikoordinasikan dengan jaksa penuntut umum (JPU). Sebab, nama Prasetyo Edi sempat disebut oleh saksi dalam sidang perkara tersebut.

    Cahyono menjelaskan, kasus tersebut belum kunjung rampung karena ada faktor yang membuat penyidikan berjalan lambat. Salah satunya, proses hukum yang dilakukan pihak terkait untuk mengajukan gugatan praperadilan.

    “Kami naikkan lagi penyidikan terhadap satu peristiwa hukum berupa penyuapannya. Nah penyuapan inilah yang kemarin di prapid namun putusan hasil prapid itu NO (Niet Ontvankelijke Verklaard), tidak diterima lah,” tutur dia

  • Alasan PDIP Ajukan Penundaan Pemeriksaan Tersangka Hasto Kristiyanto ke KPK – Halaman all

    Alasan PDIP Ajukan Penundaan Pemeriksaan Tersangka Hasto Kristiyanto ke KPK – Halaman all

    PDIP ajukan penundaan pemeriksaan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka di KPK karena sudah mendaftarkan lagi 2 preradilan ke PN Jaksel.

    Tayang: Senin, 17 Februari 2025 09:15 WIB

    YouTube KompasTV

    HASTO DIPERIKSA KPK- Maqdir Ismail (kiri) mendamping Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (kanan) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025). PDIP ajukan penundaan pemeriksaan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka di KPK karena sudah mendaftarkan lagi 2 preradilan ke PN Jaksel. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, mengatakan pihaknya sudah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

    “Kami sudah memohon penundaan pemeriksaan,” kata Guntur saat dikonfirmasi pada Senin (17/2/2025).

    Guntur menjelaskan, permohonan penundaan pemeriksaan dilakukan karena Hasto Kristiyanto sudah mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Hasto kembali mendaftarkan 2 gugatan terpisah, yakni terkait dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan.

    “Karena Sekjen PDIP sudah mendaftarkan lagi 2 praperadilan hari Jumat lalu. Jubir KPK juga sudah mengonfirmasi penudaan pemeriksaan,” ujarnya.

    Sementara itu, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membenarkan adanya pemanggilan terhadap Hasto pada hari ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

    “Benar HK dipanggil hari ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” kata Tessa kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

    Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hakim tunggal Djuyamto menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan Hasto tidak dapat diterima.

    “Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata hakim Djuyamto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (13/2/2025).

    Gugatan tersebut diajukan setelah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku serta dugaan perintangan penyidikan kasus tersebut.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Waspada Hujan Ekstrem hingga 20 Februari 2025, Cek Wilayahnya

    Waspada Hujan Ekstrem hingga 20 Februari 2025, Cek Wilayahnya

    loading…

    BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga ekstrem periode 17 hingga 20 Februari 2025. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga ekstrem periode 17 hingga 20 Februari 2025. Di mana saja wilayahnya?

    Sebelumnya, BMKG memantau perkembangan sistem atmosfer yang berpotensi mempengaruhi cuaca di Indonesia. Monsun Asia yang diprediksi masih aktif serta potensi Cold Surge yang membawa massa udara basah dan dingin ke wilayah Indonesia perlu diwaspadai.

    “Selain itu, berbagai fenomena atmosfer lainnya juga terpantau aktif dan berpotensi meningkatkan curah hujan di Indonesia,” tulis BMKG dalam keterangannya, dikutip Senin (17/2/2025).

    BMKG mengungkapkan, Gelombang Kelvin diperkirakan aktif di Sumatera bagian Selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, dan Papua bagian Selatan, sementara Gelombang Equatorial Rossby diprediksi aktif di Kalimantan bagian Tengah hingga Utara, Sulawesi bagian Tengah hingga Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

    “Selain itu, analisis OLR (Outgoing Longwave Radiation) menunjukkan nilai negatif pada periode 18-20 Februari 2025, yang mengindikasikan peningkatan signifikan dalam potensi hujan di berbagai wilayah Indonesia,” kata BMKG.

    Selain faktor skala besar, kondisi atmosfer lokal juga menunjukkan peningkatan aktivitas konvektif akibat tingginya labilitas atmosfer di beberapa wilayah, termasuk Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi bagian Selatan, Maluku Utara, dan Papua.

    “Kombinasi antara faktor regional dan lokal ini semakin mendukung pertumbuhan awan hujan yang berpotensi memicu hujan lebat, petir, angin kencang, serta meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di wilayah terdampak,” katanya.

    Dengan kondisi cuaca yang dinamis ini, masyarakat, khususnya di wilayah terdampak, diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Sektor transportasi laut dan perikanan juga perlu memperhatikan potensi gelombang tinggi, terutama di perairan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Utara Papua.