Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Said Didu Ungkap Kebobrokan Pengelolaan Tambang Era Jokowi hingga Rugikan Negara, Presiden Prabowo Harus Bertindak

    Said Didu Ungkap Kebobrokan Pengelolaan Tambang Era Jokowi hingga Rugikan Negara, Presiden Prabowo Harus Bertindak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan Jokowi saat masih menjabat Presiden.

    Kritik Said Didu kali ini terkait dengan pengelolaan tambang di Indonesia.

    Said Didu menilai bahwa kebijakan pengolahan tambang yang diterapkan selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.

    “Mengamanatkan agar Sumber Daya Alam (SDA) dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (17/2/2025).

    Dikatakan Said Didu, berdasarkan pengamatannya selama ini, Prabowo mesti mengambil langkah dan kebijakan tegas terkait kebijakan yang ditinggalkan Jokowi.

    “Mengoreksi kebijakan pengolahan tambang yang dilakukan Presiden Jokowi selama sepuluh tahun terakhir,” cetusnya.

    Lebih lanjut, Said Didu menuturkan bahwa Jokowi secara fakta sudah menyerahkan hampir seluruh tambang milik Indonesia kepada pihak lain.

    “Jokowi menyerahkan yang kita miliki kepada perusahaan China, asing, atau swasta yang juga sebenarnya di belakangnya adalah asing,” terangnya.

    Said Didu juga menyoroti kebijakan hilirisasi smelter yang, menurutnya, hampir sepenuhnya diserahkan kepada pihak asing dan swasta.

    “Demikian juga perusahaan hilirisasi smelter itu juga hampir diserahkan semua kepada asing dan swasta,” Said Didu menuturkan.

    Kebijakan ini, tambahnya, memberikan pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mengolah tambang, namun hal tersebut mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan negara.

  • Razman dan Firdaus Akhirnya Minta Maaf ke MA Buntut Kegaduhan di PN Jakut

    Razman dan Firdaus Akhirnya Minta Maaf ke MA Buntut Kegaduhan di PN Jakut

    loading…

    Advokat Razman Nasution dan Firdaus Oiwobo akhirnya datang dan meminta maaf ke Mahkamah Agung (MA) buntut kegaduhan yang terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Foto/Riyan Rizki Roshali

    JAKARTA – Advokat Razman Nasution dan Firdaus Oiwobo mendatangi Mahkamah Agung (MA) buntut kegaduhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Keduanya akhirnya meminta maaf.

    Razman menjelaskan, permintaan maaf itu dilakukan atas perintah Dewan Etik Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Bersatu usai mendapatkan teguran keras dari organisasinya.

    “Sesuai dengan amanah dan perintah organisasi dari DPN Peradi Bersatu, dalam hal ini adalah perintah dari Dewan Etik yang telah dituangkan pada hari Jumat kemarin. Di mana saya Razman Arief Nasution dengan Bapak Lecumanan setelah diperiksa secara etik dan kami diberi teguran keras, teguran keras, baik lisan dan tertulis,” kata Razman kepada wartawan di MA, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Razman menyampaikan, permohonan maaf itu ditujukan kepada Ketua MA Sunarto, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Herri Swantoro, Ketua PN Jakut Ibrahim Palino, Ketua Majelis Hakim Sofia Tambunan, serta Panitera yang menangani kasusnya di PN Jakut.

    “Yang kedua, saya dengan Pak Lecu diperintahkan untuk juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, beserta jajaran-jajaran di bawahnya,” ujar dia.

    Dia menambahkan, permohonan maaf itu disampaikan melalui surat resmi kepada MA. Ia pun berharap Ketua MA Sunarto menyambut baik permohonan maafnya.

    “Kami tadi dengan Pak Lecu sudah menyerahkan surat resmi permohonan maaf. Mudah-mudahan dengan permohonan maaf ini akan disambut positif oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya,” tambah Razman.

  • Gibran Minta Masyarakat Segera Manfaatkan Fasilitas Cek Kesehatan Gratis

    Gibran Minta Masyarakat Segera Manfaatkan Fasilitas Cek Kesehatan Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan fasilitas kesehatan gratis di setiap puskesmas di Indonesia.

    Gibran berpandangan bahwa pemeriksaan kesehatan masyarakat di setiap Puskesmas merupakan upaya pemerintah melakukan deteksi awal kesehatan masyarakat.

    “Sehingga nanti ke depannya kita juga bisa memonitor obat-obat apa saja yang nanti dibutuhkan,” tuturnya di Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Gibran mengatakan bahwa masyarakat bisa melakukan pendaftaran cek kesehatan gratis itu secara daring maupun mendaftarkan diri langsung ke puskesmas terdekat.

    Putra Presiden ke-7 RI Jokowi itu menjamin bahwa pihak puskesmas akan memberikan pelayanan terbaiknya ke masyarakat yang daftar kesehatan gratis.

    “Jadi sekiranya ada warga yang belum bisa mendaftar lewat aplikasi, masih dilayani secara manual. Jadi tenang saja, semuanya dilayani,” katanya.

    Gibran juga berharap melalui pemeriksaan kesehatan secara gratis di Puskesmas itu, pemerintah bisa menaikan angka harapan hidup masyarakat.

    “Harapannya nanti ke depan biar warga masyarakat angka harapan hidupnya bisa lebih tinggi lagi dan kita dorong terus warga untuk memanfaatkan program ini,” ujarnya.

  • KPK Tegaskan Praperadilan Hasto Tak Hambat Proses Pemeriksaan

    KPK Tegaskan Praperadilan Hasto Tak Hambat Proses Pemeriksaan

    Jakarta, Beritasatu.com – KPK menyayangkan sikap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mangkir dari agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus Harun Masiku, Senin (17/2/2025). 

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan semestinya Hasto tetap datang memenuhi panggilan tim penyidik KPK sebagai bentuk sikap menjadi warga negara yang baik.

    “Idealnya sebagai warga negara yang baik, beliau datang menghadiri panggilan penyidik,” kata Tanak.

    Dengan ditolaknya praperadilan itu, maka status tersangka Hasto Kristiyanto atas kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku dinyatakan sah secara hukum.

    Namun belakangan Hasto Kristiyanto kembali mengajukan praperadilan dan meminta pemeriksaannya sebagai tersangka oleh KPK ditunda.

     

  • Prabowo Ancam Sanksi Pengusaha yang Tak Laksanakan Aturan DHE

    Prabowo Ancam Sanksi Pengusaha yang Tak Laksanakan Aturan DHE

    Prabowo Ancam Sanksi Pengusaha yang Tak Laksanakan Aturan DHE
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    mengancam akan memberikan sanksi kepada para pengusaha yang tidak menerapkan peraturan baru terkait
    devisa hasil ekspor
    (DHE)
    sumber daya alam
    (SDA).
    Menurutnya, pelayanan ekspor dari pelanggar itu akan ditangguhkan.
    Hal tersebut ditegaskan Prabowo dalam jumpa pers terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam di Istana, Jakarta, pada Senin (17/2/2025).
    “Dalam pasal ini telah diatur pula penerapan
    sanksi administratif
    berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini,” ujar Prabowo.
    Prabowo memaparkan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia demi kemakmuran bangsa dan rakyat, serta memperkuat ekonomi nasional.
    “Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat, baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, maupun stabilitas nilai tukar,” tuturnya.
    Dia menjelaskan, selama ini, banyak devisa hasil ekspor yang disimpan di bank-bank luar negeri.
    Kini, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban penempatan devisa hasil ekspor dalam sistem keuangan Indonesia.
    Walhasil, kebijakan penempatan devisa hasil ekspor untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan akan meningkat menjadi 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan.
    “Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dollar Amerika,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Buka Peluang Amnesti untuk KKB Papua, Ini Syaratnya

    Pemerintah Buka Peluang Amnesti untuk KKB Papua, Ini Syaratnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua berpeluang untuk mendapatkan amnesti dari pemerintah Prabowo Subianto.

    Menurut  Supratman, rencana pemberian amnesti ini merupakan bagian dari upaya membangun dialog.

    Pemberian amnesti ke KKB Papua, kata Supratman, seharusnya tidak menjadi masalah karena sejumlah orang yang terlibat gerakan separatis di Aceh juga pernah memperoleh amnesti dari pemerintah.

    “Di Aceh semua diberi amnesti pada saat itu. Saya rasa tidak ada masalah karena ini upaya kita dalam rangka membangun dialog, dan sebagai sebuah bangsa satu kesatuan. Tentu kita menginginkan hal yang sama dengan teman-teman, saudara-saudara kita di Papua,” ujar Supratman di dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Supratman mengatakan, pihaknya akan mengusulkan nama-nama anggota KKB yang memenuhi syarat ke Presiden Prabowo untuk mendapatkan amnesti. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar KKB mendapatkan amnesti, kata dia, adalah membuat surat pernyataan untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

    “Kalau ada suratnya dan apalagi kalau sudah ada pernyataan dari KKB ingin melakukan integrasi dan kesetiaan kepada Republik. Saya rasa amnesti ini kan bukan barang pertama kali kita lakukan,” tandas Supratman.

  • Bobby Nasution Kantongi KTA Gerindra, Masih Tunggu Arahan Soal Posisi di Partai

    Bobby Nasution Kantongi KTA Gerindra, Masih Tunggu Arahan Soal Posisi di Partai

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur terpilih Sumatera Utara, Bobby Nasution menuturkan sudah resmi bergabung dengan Partai Gerindra. 

    Bobby menyatakan telah memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra, yang diberikan oleh ketua umum Partai yakni Prabowo Subianto. 

    “Ya, KTA-nya kemarin sudah secara simbolis diberikan Bapak Ketua Umum kepada kami, gubernur terpilih,” ujar Bobby setelah ia menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Meski demikian, Bobby enggan menjelaskan lebih lanjut detail jabatan yang akan diembannya. Ia malah meminta untuk menunggu. 

    “Ya nanti kita tunggu petunjuk dan arahan,” ucapnya. 

    Di lain sisi, Bobby menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan yang dijalaninya menghasilkan hasil yang bagus. 

    “Tadi tensinya bagus, gula darah bagus, kolesterolnya, asam uratnya bagus semua, normal semua,” jelasnya dalam kesempatan tersebut. 

    Terlebih, dia juga mengaku siap untuk persiapan pelantikan pada Kamis, 20 Februari 2025 mendatang. 

    “Insyaallah siap untuk persiapan pelantikan, dan siap juga untuk retreat nanti tanggal 21,” jelasnya dalam kesempatan tersebut. 

  • Anak dan Menantu Beda Parpol, Jokowi: Namanya Demokrasi

    Anak dan Menantu Beda Parpol, Jokowi: Namanya Demokrasi

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait menantunya Bobby Nasution yang resmi masuk dan menjadi kader Partai Gerindra. Menurutnya hal tersebut merupakan hal yang baik. 

    Jokowi mengatakan Bobby tidak berkonsultasi dengannya sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Partai Gerindra. 

    “Ya baik-baik saja. Enggak, enggak pernah (minta pertimbangan kepadanya),” ujarnya saat ditemui awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (17/2/2025).

    Mantan wali kota Solo itu pun juga tidak mempermasalahkan pilihan parpol suami Kahiyang Ayu itu berbeda dengan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang merupakan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

    Padahal sebelumnya, Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka serta Bobby tercatat sebagai kader PDIP meski akhirnya dinyatakan dipecat dari partai berlambang moncong putih itu.

    “Ya katanya demokrasi, (pilihan parpol beda-beda) demokratis,” kelakarnya.

    Saat ditanya apakah tidak akan menarik Bobby bergabung dalam partai baru yang disebut-sebut bakal didirikannya, Jokowi tidak ingin memaksa. Menurutnya, anak-anak dan menantunya sudah dewasa sehingga bisa membuat keputusan sendiri.

    “Ya kan semuanya sudah dewasa dan punya tanggung jawab masing-masing, termasuk keputusan masuk ke Partai Gerindra juga keputusan penuh dari Mas Bobby Nasution,” tutup Jokowi.

  • Forum Pemred dan Forum Humas BUMN Kampanyekan Lawan Misinformasi dan Disinformasi

    Forum Pemred dan Forum Humas BUMN Kampanyekan Lawan Misinformasi dan Disinformasi

    loading…

    Forum Pemred berkolaborasi dengan Forum Humas BUMN menyelenggarakan event Forum Pemred & Friends di BRILiaN Stadium, Jakarta, Sabtu (15/2/2025). Gathering ini diselenggarakan dalam konsep Fun Game, mengusung tema Lawan Misinformasi dan Disinformasi.

    JAKARTA – Forum Pemred Indonesia berkolaborasi dengan Forum Humas Badan Usaha Milik Negara (FH BUMN) menyelenggarakan event Forum Pemred & Friends di BRILiaN Stadium, Jakarta, Sabtu (15/2/2025). Gathering ini diselenggarakan dalam konsep Fun Game, mengusung tema “Lawan Misinformasi dan Disinformasi”.

    Forum Pemred & Friends yang baru kali pertama digelar ini mempertemukan pejabat di corporate communication dan corporate secretary BUMN dengan pemimpin redaksi (pemred) beberapa media nasional.

    Ketua Forum Humas BUMN yang sekaligus Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyambut baik kegiatan yang diinisiasi Forum Pemred Indonesia, mengingat pemred menjadi mitra strategis dari BUMN .

    “Tidak melulu harus dalam bentuk formal wawancara atau konferensi pers, kami melihat bahwa momen-momen seperti ini justru lebih efektif untuk mendekatkan dan berkolaborasi secara lebih aktif,” ujarnya.

    Hendy meyakini, forum gathering yang bersifat informal akan mempererat komunikasi dan kolaborasi antara kedua belah pihak dan juga Kementerian BUMN.

    Keberadaan FH BUMN yang secara struktural berada di bawah Kementerian BUMN pun, kata Hendy, punya fokus kegiatan lebih untuk menjaga dan mengedepankan komunikasi guna memperkuat positivity dari komunikasi publik BUMN dan Kementerian BUMN.

    Ketua Forum Pemimpin Redaksi Retno Pinasti menjelaskan Forum Pemred Indonesia sangat senang dan bangga dapat berkolaborasi dengan FH BUMN. “Di kesempatan ini, kami ingin kembali menggaungkan gerakan untuk melawan misinformasi dan disinformasi,” kata Retno.

    Retno menambahkan, Forum Pemred Indonesia ingin mengajak publik lebih luas, khususnya FH BUMN, untuk mengonsumsi informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, sumber-sumber yang mengolah informasi dengan prosedur jurnalistik yang profesional, beretika, dan disiplin verifikasi.

    Gathering diisi dengan pertandingan sepak bola serta lomba jalan cepat yang diikuti dari Forum Humas BUMN dan Forum Pemred. Dari Forum Pemred hadir Ketua Dewan Pengawas Forum Pemred Ahmad Munir, Ketua Dewan Penasihat Forum Pemred Arifin Asydhad, para Pemimpin Redaksi, dan Senior Pemimpin Redaksi Media Massa, seperti Kiki Iswara, Timbo Siahaan, Don Bosco, Kemal Gani, Uni Lubis, Primus Dorimulu, dan Budiman Tanuredjo.

    Dari jajaran pengurus Forum BUMN juga hadir Wakil Ketua Pertama FH BUMN Okki Rushartomo Budiprabowo (Corporate Secretary BNI). Hadir pula puluhan Corporate Secretary dan Corporate Communication BUMN, di antaranya dari Pertamina, BRI, BNI, KAI, Pegadaian, Pelindo, Hutama Karya, Jasa Marga, Semen Indonesia Group (SIG), Berdikari, Danareksa, dan beberapa BUMN lainnya.

    (zik)

  • Dia Punya 27 Menteri, 27 Panglima

    Dia Punya 27 Menteri, 27 Panglima

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menjawab kritikan yang menyebutkan bahwa komposisi kabinetnya terlalu besar alias punya terlalu banyak menteri. Ia membandingkan kondisi RI dengan negara eropa untuk membela Kabinet Merah Putih (KMP).

    Sebagaimana diketahui, Prabowo dibantu oleh 48 menteri dan 56 wakil Menteri untuk lima tahun ke depan. Menurutnya, kritik soal kabinetnya sejak disahkan cenderung berlebihan.

    Pertama-tama, ia membandingkan jumlah kabinet RI dengan yang ada di Timor Leste. Pasalnya, negara itu memiliki 28 menteri padahal jumlah penduduk hanya 2 juta orang.

    “Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya tidak sampai 2 juta orang, kalah sama Kabupaten Bogor kabinetnya 28 orang,” ujar Prabowo dalam pidatonya saat perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, yang dikutip Senin, 17 Februari 2025.

    Prabowo kemudian mengaitkan jumlah menteri Kabinet Merah Putih dengan negara Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara.

    “Kita seluas Eropa. Eropa 27 Negara, dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima,” ucap dia, menambahkan.

    Menurut Prabowo, jumlah menteri dalam kabinet bukanlah masalah utama, yang lebih penting adalah efektivitas kerja yang dihasilkan oleh para anggotanya.

    “Kabinet gemuk. Enggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya,” katanya tegas.

    Kabinet Prabowo Lampaui Jokowi

    Kabinet yang dibentuk Prabowo terdiri dari 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri, belum termasuk 56 wakil menteri.

    Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan kabinet Presiden ke-7, Joko Widodo, yang terdiri dari 34 orang, termasuk 4 Menteri coordinator (menko) dan 30 menteri bidang.

    Pada Sidang Kabinet Paripurna perdana di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024, Prabowo juga membandingkan kabinetnya dengan kabinet-kabinet negara Uni Eropa yang lebih besar.

    Beberapa pihak mengkritik kabinet yang dianggap terlalu gemuk di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    Terutama, setelah munculnya kabar bahwa negara tetangga, Vietnam, telah memangkas jumlah kabinet untuk mengurangi beban anggaran negara. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News