Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Raja Salman Bagikan 7.911 Paket Pangan Ramadan untuk Masyarakat Indonesia

    Raja Salman Bagikan 7.911 Paket Pangan Ramadan untuk Masyarakat Indonesia

    loading…

    Kerajaan Arab Saudi membagikan 7.911 paket bantuan pangan berupa beras, gula, hingga minyak untuk masyarakat Indonesia jelang Ramadan 1446 Hijriah/2025 Masehi. Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Kerajaan Arab Saudi membagikan 7.911 paket bantuan pangan untuk masyarakat Indonesia menjelang Ramadan 1446 Hijriah/2025 Masehi. Bantuan pangan ini terdiri dari beras, gula, hingga minyak yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

    Bantuan Kerajaan Arab Saudi ini disalurkan langsung melalui lembaga bantuan kemanusiaan yang didirikan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre (KSrelief).

    Sementara, penyerahan dan pelepasan bantuan paket pangan Ramadhan itu langsung oleh Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Bin Abdullah H Amodi kepada Ketua BAZNAS, Noor Achmad di Jakarta, Senin (17/2/2025).

    “Kami bersama-sama dengan Kerajaan Arab Saudi bersatu dalam semangat kepedulian dan kebersamaan untuk menggapai tangan mereka yang membutuhkan bantuan. Penyaluran bantuan ini merupakan program yang merupakan hasil kerja sama dengan KSrelief,” ujar Noor Ahmad dalam sambutannya.

    Menurut Noor Ahmad, distribusi bantuan paket pangan seberat 30,2 kg per paket menjadi bukti nyata dari semangat kemanusiaan yang tinggi, di mana lebih dari sekedar kata-kata. Tetapi melangkah ke tindakan nyata untuk meringankan beban masyarakat yang tengah dilanda kesulitan.

    “Dengan menyebarkan paket-paket bantuan kepada sekitar 7.911 keluarga di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kita tidak hanya memberikan makanan atau barang-barang pokok semata, tetapi kita juga memberikan harapan, cinta, dan kehangatan dalam setiap paketnya,” ujarnya.

    Noor Ahmad menegaskan, melalui kerja sama yang baik ini diharapkan makin banyak masyarakat yang dibantu. Sebab masih banyak hati yang membutuhkan cinta, dan masih banyak keluarga yang membutuhkan bantuan.

  • Menko Yusril Tak Ketawa Dengar Guyon Prabowo ‘Ndasmu’, Muka Lempeng Lirik Airlangga

    Menko Yusril Tak Ketawa Dengar Guyon Prabowo ‘Ndasmu’, Muka Lempeng Lirik Airlangga

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mencuri perhatian publik, dalam acara HUT ke-17 Gerindra pada Sabtu, 15 Februari 2025.

    Prabowo beberapa kali mengeluarkan kata-kata “ndasmu” saat pidato, terhitung sejak 2019 dan 2023 saat kampanye Pilpres. Hal itu kembali dilakukannya setelah terpilih menjadi presiden tepatnya pada awal 2025.

    Bukan hanya aksi sang presiden yang ramai diperbicangkan, namun juga reaksi dari para Menteri yang hadir di lokasi.

    Menko Kumham Imipas, Yusril menjadi perbincangan hangat lantaran tak ikut tertawa terbahak bersama anggota kabinet yang lainnya.

    Saat Prabowo melontarkan kata-kata yang terhitung kasar menurut Bahasa Jawa itu, audiens tamu undangan HUT Gerindra menyambutnya dengan tawa dan sorak tepuk tangan serentak.

    Namun, ekspresi Yusril di bangku penonton justru lempeng. Ia hanya diam bersila tangan kemudian melirik Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di sebelahnya.

    Yusril nggak ketawa lho…. https://t.co/pmdDBWQ7z9— Sammy Notaslimboy (@NOTASLIMBOY) February 16, 2025

    Ramai warganet menebak-nebak apa yang ada di benak Yusril. Video momen reaksi Yusril viral hingga namanya jadi tren di X (dulu Twitter). Berikut sederet komentar warganet:

    @abh****: “Lebih tepatnya, Yusril ga ketawa dan pas ngelirik rekan-rekan sejawat di samping-sampingnya pada ketawa mungkin dia berpikir “we’re doomed”. Yak kalo itu benar, maka let’s go Pak Yusril itu orang-orang penjilat tolong disikat-sikatin dari dalem Pak, ga ketolong mah itu.”

    @Wir****: “Pak Yusril itu dulu jaman Orde Baru adalah penulis naskah pidato presiden Suharto…. Beliau pikir kok pidato presiden sekarang jadi kayak begini ya?…”

    @Rae****: “Yusril malu, tapi gmn lagi, dah kadung nyebur ke kolam itu.”

    @Toromo**: “Meski bukan orang Jawa, Yusril lama dg Pak Harto. Pak Harto adalah orang Jawa yg “njawani”, memelihara etika & perilaku sebagaimana priyayi Jawa. Mustahil dari mulut Pak Harto keluar umpatan seperti itu.”

    Momen Prabowo ‘Ndasmu’

    Pertama-tama, Presiden Prabowo menyebutkan adanya orang-orang pintar yang ramai mengkritik kabinet besarnya.

    Prabowo lantas membela isi kabinetnya yang meliputi 48 menteri, 56 wakil menteri, 6 penasihat khusus, 7 utusan khusus, 1 staf khusus, bahkan Menhan dan Menkomdigi juga punya stafsus.

    “Ada orang-orang pintar (ngomong bahwa) ‘kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar’, ndasmu!” ucapnya dengan gesture tampak meledek, disambut riuh suara hadirin.

    Ia berargumen bahwa negara Timor Leste yang punya wilayah lebih kecil saja punya 28 anggota kabinet.

    Oleh karena itu, presiden menganggap wajar jika negara Indonesia yang luasnya hampir sama dengan Eropa memiliki banyak sekali menteri. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR Usul Napi KKB Dapat Amensti, Menkum Bakal Lapor ke Prabowo

    DPR Usul Napi KKB Dapat Amensti, Menkum Bakal Lapor ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi NasDem Tonny Tesar mengusulkan adanya pemberian amnesti terhadap 7 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang ada di Lapas Makassar.

    Menurutnya, pemberian amnesti ini berpeluang diberikan karena dari ketujuh orang itu telah membuat surat pernyataan dan mendeklarasikan untuk kembali ke NKRI.

    “Untuk KKB ini kalau kami boleh usulkan, syarat untuk KKB yang bersenjata ini kita berikan kesempatan pada mereka. Mereka siap untuk kembali ke NKRI dan saya yakin akan mempunyai dampak yang besar,” katanya dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Dilanjutkan Tonny, surat pernyataan yang dimaksudnya ini sudah pihaknya terima dan disampaikan ke pimpinan DPR. Untuk Presiden, tambahnya, sudah dititipkan kepada Dirjen yang menemaninya ke lapas Makassar.

    “Kami berharap Pak Menteri dan seluruh jajaran bisa membantu syarat dari KKB yang bersenjata ini bisa dilonggarkan di Papua, apalagi mereka sudah siap kembali,” ucapnya.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan adanya kemungkinan usulan dari Tonny itu disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau ada 7 anggota KKB yang bersenjata dan itu dimungkinkan untuk diusulkan, kami akan mengusulkan kepada Bapak presiden,” ujarnya.

    Terlebih, imbuhnya, jika ada surat dan pernyataan ingin melakukan integrasi dan kesetiaan kepada Republik Indonesia.

  • Menaker Setuju Driver Ojol Diberikan THR: Budaya Kita

    Menaker Setuju Driver Ojol Diberikan THR: Budaya Kita

    loading…

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan setuju para driver ojol diberikan tunjangan hari raya (THR) yang merupakan budaya di Indonesia. Foto/Ari Sandita

    JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan setuju para driver ojek online (ojol) diberikan tunjangan hari raya (THR) yang merupakan budaya di Indonesia. Hal itu disampaikan Yassierli saat menerima puluhan driver ojol di Gedung Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

    “Terakhir, khusus THR, Bu Dirjen, Pak Wamen sudah beberapa kali menerima perwakilan teman-teman (driver ojol), saya juga sudah menerima beberapa kali perwakilan dari pengusaha. Saya ingin katakan pertama, saya setuju tadi, THR itu adalah budaya kita,” ujar Menteri Yassierli saat bertemu para driver ojol, Senin (17/2/2025).

    Menurutnya, dia bisa membayangkan bagaimana sedihnya saat di akhir bulan suci Ramadan, orang tua ditanyai oleh anaknya tentang THR. Sebabnya, semua orang pun pasti pernah merasakan hal tersebut dahulu.

    “Saya bisa membayangkan ketika di akhir Ramadan kemudian tadi ada yang menyampaikan ya, anaknya nanya THR bapak mana gitu ya, ya itu kita rasakan,” tuturnya.

    Yassierli menilai, para driver ojol harus diperhatikan lantaran sangat membantu masyarakat beraktivitas.

    Bahkan, sebelum menjadi Menteri, dia juga menjadi salah satu pelanggar driver online karena kendaraan tersebut sangat praktis digunakan.

    “Saya sebelum jadi menteri juga salah seorang pelanggan yang baik aplikasi online karena menurut saya itu lebih praktis,” terangnya.

    Dia menjelaskan, THR merupakan kebudayaan di Indonesia sehingga pihaknya akan duduk bersama dengan berbagai pihak guna mendiskusikan persoalan tersebut.

    Sebabnya, THR merupakan bentuk kepedulian terhadap pekerjanya, khususnya dari pengusaha sekaligus menjadi momentum membangun kerja sama lebih baik lagi diantara pengusaha platform dengan mitranya.

    “Beri kami waktu, kita sedang finalisasi dalam beberapa hari ini, saya hadir di sini, Pak Wamen hadir dari sini, misi kita cuma satu tadi. Bagaimana terwujud jaminan, kesejahteraan, perhatian dari pengusaha, kemudian terjadi hubungan industrial yang baik antara pengusaha dengan pekerja, dan kita saling menguntungkan, itu bahasa yang luar biasa,” katanya.

    (shf)

  • Respons 3 Anggota Kabinet Merah Putih soal Tren Tagar ‘KaburAjaDulu’ – Halaman all

    Respons 3 Anggota Kabinet Merah Putih soal Tren Tagar ‘KaburAjaDulu’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Media sosial tengah diramaikan dengan munculnya tagar #KaburAjaDulu yang mendorong warga negara Indonesia (WNI) untuk bekerja dan tinggal di luar negeri

    Tren #KaburAjaDulu muncul karena kondisi perekonomian serta politik di Indonesia belakangan ini dinilai sedang kacau.

    Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih pun telah memberikan respons terkait tagar itu, sebagai berikut.

    Wamenaker

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel enggan ambil pusing soal kampanye #KaburAjaDulu.

    “Hastag-hastag gitu nggak apa-apa lah, masa hastag kita peduliin,” kata Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Kalibata, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Noel lantas berkelakar, ia mempersilakan seluruh warga negara untuk mencari peruntungan di luar negeri.

    “Mau kabur, kabur aja lah, kalau perlu jangan balik lagi,” kata Noel seraya tertawa.

    Menaker

    Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, tren ini muncul bukan karena para WNI benar-benar ingin kabur dari Indonesia, melainkan ingin mengambil kesempatan untuk bisa bekerja di luar negeri.

    “Tanggapannya, ya itu ini kan netizen terkait dengan kabur saja. Memang di satu sisi saya lihat kesempatan kerja di luar memang ada ya. Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya,” tutur Yassierli di Istana, Jakarta, Senin.

    Ia mengaku tak masalah jika WNI ingin bekerja di luar negeri kemudian kembali ke Indonesia demi membangun Tanah Air.

    “Jadi kalau memang ingin untuk meningkatkan skill dan ada peluang kerja di luar negeri, kemudian, kembali ke Indonesia bisa membangun negeri ya tidak masalah,” terangnya.

    Meski begitu, Yassierli menyadari bahwa tren itu adalah tantangan bagi pemerintah Indonesia.

    Ia menyebut, pemerintah memang perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang baik bagi warganya.

    “Tapi, ini tantangan buat kita kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka.”

    “Ayo pemerintah create better jobs, itu yang kemudian menjadi catatan kami dan concern kami,” ucapnya.

    Menpar

    Sementara itu, ramainya #KaburAjaDulu ditanggapi Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, dengan meminta supaya masyarakat tidak kabur dan tetap di Indonesia saja berjalan-jalan dan berwisata.

    “Jalan-jalan di Indonesia saja, jangan kabur,” katanya secara singkat, ketika ditemui di kawasan wisata Kota Tua Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) juga telah merespons ramainya kampanye #KaburAjaDulu. 

    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu, RI Judha Nugraha menegaskan, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk bekerja di luar negeri.

    “Ajakan untuk bekerja di luar negeri merupakan hak setiap warga negara, namun yang perlu diperhatikan adalah mengikuti prosedur yang legal dan aman,” ujar Judha dalam konferensi pers di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025) lalu.

    Judha mengingatkan agar masyarakat yang berniat mencari rezeki di luar negeri tidak menjadi korban online scam atau bahkan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    “Di media sosial banyak dorongan untuk pergi ke luar negeri, tetapi jika dilakukan tanpa prosedur yang aman, justru bisa berujung pada kasus online scam atau perdagangan manusia,” tuturnya.

    Menurutnya, saat ini banyak perusahaan ilegal yang menawarkan pekerjaan kepada WNI tanpa legalitas yang jelas.

    Oleh karena itu, calon pekerja migran harus memastikan kredibilitas perusahaan dan legalitas penyalur tenaga kerja sebelum berangkat.

    “Banyak yang ditawari kerja di luar negeri tanpa visa kerja dan tanpa kontrak yang jelas sejak awal.” 

    “Masyarakat harus lebih waspada dan mengikuti prosedur yang benar agar tidak menjadi korban,” ucapnya.

    (Tribunnews.com/Deni/Rizki/Endrapta)

  • Said Didu Ungkap Kebobrokan Pengelolaan Tambang Era Jokowi hingga Rugikan Negara, Presiden Prabowo Harus Bertindak

    Said Didu Ungkap Kebobrokan Pengelolaan Tambang Era Jokowi hingga Rugikan Negara, Presiden Prabowo Harus Bertindak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan Jokowi saat masih menjabat Presiden.

    Kritik Said Didu kali ini terkait dengan pengelolaan tambang di Indonesia.

    Said Didu menilai bahwa kebijakan pengolahan tambang yang diterapkan selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.

    “Mengamanatkan agar Sumber Daya Alam (SDA) dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (17/2/2025).

    Dikatakan Said Didu, berdasarkan pengamatannya selama ini, Prabowo mesti mengambil langkah dan kebijakan tegas terkait kebijakan yang ditinggalkan Jokowi.

    “Mengoreksi kebijakan pengolahan tambang yang dilakukan Presiden Jokowi selama sepuluh tahun terakhir,” cetusnya.

    Lebih lanjut, Said Didu menuturkan bahwa Jokowi secara fakta sudah menyerahkan hampir seluruh tambang milik Indonesia kepada pihak lain.

    “Jokowi menyerahkan yang kita miliki kepada perusahaan China, asing, atau swasta yang juga sebenarnya di belakangnya adalah asing,” terangnya.

    Said Didu juga menyoroti kebijakan hilirisasi smelter yang, menurutnya, hampir sepenuhnya diserahkan kepada pihak asing dan swasta.

    “Demikian juga perusahaan hilirisasi smelter itu juga hampir diserahkan semua kepada asing dan swasta,” Said Didu menuturkan.

    Kebijakan ini, tambahnya, memberikan pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mengolah tambang, namun hal tersebut mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan negara.

  • Razman dan Firdaus Akhirnya Minta Maaf ke MA Buntut Kegaduhan di PN Jakut

    Razman dan Firdaus Akhirnya Minta Maaf ke MA Buntut Kegaduhan di PN Jakut

    loading…

    Advokat Razman Nasution dan Firdaus Oiwobo akhirnya datang dan meminta maaf ke Mahkamah Agung (MA) buntut kegaduhan yang terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Foto/Riyan Rizki Roshali

    JAKARTA – Advokat Razman Nasution dan Firdaus Oiwobo mendatangi Mahkamah Agung (MA) buntut kegaduhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Keduanya akhirnya meminta maaf.

    Razman menjelaskan, permintaan maaf itu dilakukan atas perintah Dewan Etik Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Bersatu usai mendapatkan teguran keras dari organisasinya.

    “Sesuai dengan amanah dan perintah organisasi dari DPN Peradi Bersatu, dalam hal ini adalah perintah dari Dewan Etik yang telah dituangkan pada hari Jumat kemarin. Di mana saya Razman Arief Nasution dengan Bapak Lecumanan setelah diperiksa secara etik dan kami diberi teguran keras, teguran keras, baik lisan dan tertulis,” kata Razman kepada wartawan di MA, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Razman menyampaikan, permohonan maaf itu ditujukan kepada Ketua MA Sunarto, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Herri Swantoro, Ketua PN Jakut Ibrahim Palino, Ketua Majelis Hakim Sofia Tambunan, serta Panitera yang menangani kasusnya di PN Jakut.

    “Yang kedua, saya dengan Pak Lecu diperintahkan untuk juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, beserta jajaran-jajaran di bawahnya,” ujar dia.

    Dia menambahkan, permohonan maaf itu disampaikan melalui surat resmi kepada MA. Ia pun berharap Ketua MA Sunarto menyambut baik permohonan maafnya.

    “Kami tadi dengan Pak Lecu sudah menyerahkan surat resmi permohonan maaf. Mudah-mudahan dengan permohonan maaf ini akan disambut positif oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya,” tambah Razman.

  • Gibran Minta Masyarakat Segera Manfaatkan Fasilitas Cek Kesehatan Gratis

    Gibran Minta Masyarakat Segera Manfaatkan Fasilitas Cek Kesehatan Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan fasilitas kesehatan gratis di setiap puskesmas di Indonesia.

    Gibran berpandangan bahwa pemeriksaan kesehatan masyarakat di setiap Puskesmas merupakan upaya pemerintah melakukan deteksi awal kesehatan masyarakat.

    “Sehingga nanti ke depannya kita juga bisa memonitor obat-obat apa saja yang nanti dibutuhkan,” tuturnya di Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Gibran mengatakan bahwa masyarakat bisa melakukan pendaftaran cek kesehatan gratis itu secara daring maupun mendaftarkan diri langsung ke puskesmas terdekat.

    Putra Presiden ke-7 RI Jokowi itu menjamin bahwa pihak puskesmas akan memberikan pelayanan terbaiknya ke masyarakat yang daftar kesehatan gratis.

    “Jadi sekiranya ada warga yang belum bisa mendaftar lewat aplikasi, masih dilayani secara manual. Jadi tenang saja, semuanya dilayani,” katanya.

    Gibran juga berharap melalui pemeriksaan kesehatan secara gratis di Puskesmas itu, pemerintah bisa menaikan angka harapan hidup masyarakat.

    “Harapannya nanti ke depan biar warga masyarakat angka harapan hidupnya bisa lebih tinggi lagi dan kita dorong terus warga untuk memanfaatkan program ini,” ujarnya.

  • KPK Tegaskan Praperadilan Hasto Tak Hambat Proses Pemeriksaan

    KPK Tegaskan Praperadilan Hasto Tak Hambat Proses Pemeriksaan

    Jakarta, Beritasatu.com – KPK menyayangkan sikap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mangkir dari agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus Harun Masiku, Senin (17/2/2025). 

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan semestinya Hasto tetap datang memenuhi panggilan tim penyidik KPK sebagai bentuk sikap menjadi warga negara yang baik.

    “Idealnya sebagai warga negara yang baik, beliau datang menghadiri panggilan penyidik,” kata Tanak.

    Dengan ditolaknya praperadilan itu, maka status tersangka Hasto Kristiyanto atas kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku dinyatakan sah secara hukum.

    Namun belakangan Hasto Kristiyanto kembali mengajukan praperadilan dan meminta pemeriksaannya sebagai tersangka oleh KPK ditunda.

     

  • Prabowo Ancam Sanksi Pengusaha yang Tak Laksanakan Aturan DHE

    Prabowo Ancam Sanksi Pengusaha yang Tak Laksanakan Aturan DHE

    Prabowo Ancam Sanksi Pengusaha yang Tak Laksanakan Aturan DHE
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    mengancam akan memberikan sanksi kepada para pengusaha yang tidak menerapkan peraturan baru terkait
    devisa hasil ekspor
    (DHE)
    sumber daya alam
    (SDA).
    Menurutnya, pelayanan ekspor dari pelanggar itu akan ditangguhkan.
    Hal tersebut ditegaskan Prabowo dalam jumpa pers terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam di Istana, Jakarta, pada Senin (17/2/2025).
    “Dalam pasal ini telah diatur pula penerapan
    sanksi administratif
    berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini,” ujar Prabowo.
    Prabowo memaparkan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia demi kemakmuran bangsa dan rakyat, serta memperkuat ekonomi nasional.
    “Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat, baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, maupun stabilitas nilai tukar,” tuturnya.
    Dia menjelaskan, selama ini, banyak devisa hasil ekspor yang disimpan di bank-bank luar negeri.
    Kini, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban penempatan devisa hasil ekspor dalam sistem keuangan Indonesia.
    Walhasil, kebijakan penempatan devisa hasil ekspor untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan akan meningkat menjadi 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan.
    “Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dollar Amerika,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.