Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Anak dan Menantu Beda Parpol, Jokowi: Namanya Demokrasi

    Anak dan Menantu Beda Parpol, Jokowi: Namanya Demokrasi

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait menantunya Bobby Nasution yang resmi masuk dan menjadi kader Partai Gerindra. Menurutnya hal tersebut merupakan hal yang baik. 

    Jokowi mengatakan Bobby tidak berkonsultasi dengannya sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Partai Gerindra. 

    “Ya baik-baik saja. Enggak, enggak pernah (minta pertimbangan kepadanya),” ujarnya saat ditemui awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (17/2/2025).

    Mantan wali kota Solo itu pun juga tidak mempermasalahkan pilihan parpol suami Kahiyang Ayu itu berbeda dengan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang merupakan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

    Padahal sebelumnya, Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka serta Bobby tercatat sebagai kader PDIP meski akhirnya dinyatakan dipecat dari partai berlambang moncong putih itu.

    “Ya katanya demokrasi, (pilihan parpol beda-beda) demokratis,” kelakarnya.

    Saat ditanya apakah tidak akan menarik Bobby bergabung dalam partai baru yang disebut-sebut bakal didirikannya, Jokowi tidak ingin memaksa. Menurutnya, anak-anak dan menantunya sudah dewasa sehingga bisa membuat keputusan sendiri.

    “Ya kan semuanya sudah dewasa dan punya tanggung jawab masing-masing, termasuk keputusan masuk ke Partai Gerindra juga keputusan penuh dari Mas Bobby Nasution,” tutup Jokowi.

  • Forum Pemred dan Forum Humas BUMN Kampanyekan Lawan Misinformasi dan Disinformasi

    Forum Pemred dan Forum Humas BUMN Kampanyekan Lawan Misinformasi dan Disinformasi

    loading…

    Forum Pemred berkolaborasi dengan Forum Humas BUMN menyelenggarakan event Forum Pemred & Friends di BRILiaN Stadium, Jakarta, Sabtu (15/2/2025). Gathering ini diselenggarakan dalam konsep Fun Game, mengusung tema Lawan Misinformasi dan Disinformasi.

    JAKARTA – Forum Pemred Indonesia berkolaborasi dengan Forum Humas Badan Usaha Milik Negara (FH BUMN) menyelenggarakan event Forum Pemred & Friends di BRILiaN Stadium, Jakarta, Sabtu (15/2/2025). Gathering ini diselenggarakan dalam konsep Fun Game, mengusung tema “Lawan Misinformasi dan Disinformasi”.

    Forum Pemred & Friends yang baru kali pertama digelar ini mempertemukan pejabat di corporate communication dan corporate secretary BUMN dengan pemimpin redaksi (pemred) beberapa media nasional.

    Ketua Forum Humas BUMN yang sekaligus Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyambut baik kegiatan yang diinisiasi Forum Pemred Indonesia, mengingat pemred menjadi mitra strategis dari BUMN .

    “Tidak melulu harus dalam bentuk formal wawancara atau konferensi pers, kami melihat bahwa momen-momen seperti ini justru lebih efektif untuk mendekatkan dan berkolaborasi secara lebih aktif,” ujarnya.

    Hendy meyakini, forum gathering yang bersifat informal akan mempererat komunikasi dan kolaborasi antara kedua belah pihak dan juga Kementerian BUMN.

    Keberadaan FH BUMN yang secara struktural berada di bawah Kementerian BUMN pun, kata Hendy, punya fokus kegiatan lebih untuk menjaga dan mengedepankan komunikasi guna memperkuat positivity dari komunikasi publik BUMN dan Kementerian BUMN.

    Ketua Forum Pemimpin Redaksi Retno Pinasti menjelaskan Forum Pemred Indonesia sangat senang dan bangga dapat berkolaborasi dengan FH BUMN. “Di kesempatan ini, kami ingin kembali menggaungkan gerakan untuk melawan misinformasi dan disinformasi,” kata Retno.

    Retno menambahkan, Forum Pemred Indonesia ingin mengajak publik lebih luas, khususnya FH BUMN, untuk mengonsumsi informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, sumber-sumber yang mengolah informasi dengan prosedur jurnalistik yang profesional, beretika, dan disiplin verifikasi.

    Gathering diisi dengan pertandingan sepak bola serta lomba jalan cepat yang diikuti dari Forum Humas BUMN dan Forum Pemred. Dari Forum Pemred hadir Ketua Dewan Pengawas Forum Pemred Ahmad Munir, Ketua Dewan Penasihat Forum Pemred Arifin Asydhad, para Pemimpin Redaksi, dan Senior Pemimpin Redaksi Media Massa, seperti Kiki Iswara, Timbo Siahaan, Don Bosco, Kemal Gani, Uni Lubis, Primus Dorimulu, dan Budiman Tanuredjo.

    Dari jajaran pengurus Forum BUMN juga hadir Wakil Ketua Pertama FH BUMN Okki Rushartomo Budiprabowo (Corporate Secretary BNI). Hadir pula puluhan Corporate Secretary dan Corporate Communication BUMN, di antaranya dari Pertamina, BRI, BNI, KAI, Pegadaian, Pelindo, Hutama Karya, Jasa Marga, Semen Indonesia Group (SIG), Berdikari, Danareksa, dan beberapa BUMN lainnya.

    (zik)

  • Dia Punya 27 Menteri, 27 Panglima

    Dia Punya 27 Menteri, 27 Panglima

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menjawab kritikan yang menyebutkan bahwa komposisi kabinetnya terlalu besar alias punya terlalu banyak menteri. Ia membandingkan kondisi RI dengan negara eropa untuk membela Kabinet Merah Putih (KMP).

    Sebagaimana diketahui, Prabowo dibantu oleh 48 menteri dan 56 wakil Menteri untuk lima tahun ke depan. Menurutnya, kritik soal kabinetnya sejak disahkan cenderung berlebihan.

    Pertama-tama, ia membandingkan jumlah kabinet RI dengan yang ada di Timor Leste. Pasalnya, negara itu memiliki 28 menteri padahal jumlah penduduk hanya 2 juta orang.

    “Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya tidak sampai 2 juta orang, kalah sama Kabupaten Bogor kabinetnya 28 orang,” ujar Prabowo dalam pidatonya saat perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, yang dikutip Senin, 17 Februari 2025.

    Prabowo kemudian mengaitkan jumlah menteri Kabinet Merah Putih dengan negara Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara.

    “Kita seluas Eropa. Eropa 27 Negara, dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima,” ucap dia, menambahkan.

    Menurut Prabowo, jumlah menteri dalam kabinet bukanlah masalah utama, yang lebih penting adalah efektivitas kerja yang dihasilkan oleh para anggotanya.

    “Kabinet gemuk. Enggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya,” katanya tegas.

    Kabinet Prabowo Lampaui Jokowi

    Kabinet yang dibentuk Prabowo terdiri dari 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri, belum termasuk 56 wakil menteri.

    Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan kabinet Presiden ke-7, Joko Widodo, yang terdiri dari 34 orang, termasuk 4 Menteri coordinator (menko) dan 30 menteri bidang.

    Pada Sidang Kabinet Paripurna perdana di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024, Prabowo juga membandingkan kabinetnya dengan kabinet-kabinet negara Uni Eropa yang lebih besar.

    Beberapa pihak mengkritik kabinet yang dianggap terlalu gemuk di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    Terutama, setelah munculnya kabar bahwa negara tetangga, Vietnam, telah memangkas jumlah kabinet untuk mengurangi beban anggaran negara. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 40 Perusahaan Baja Ilegal dari China, Said Didu: Hasil Kerja Jokowi 10 Tahun

    40 Perusahaan Baja Ilegal dari China, Said Didu: Hasil Kerja Jokowi 10 Tahun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali menyuarakan kritik terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi.

    Melalui akun media sosialnya, ia mengomentari kondisi industri baja nasional yang disebut-sebut terdampak masuknya perusahaan asing secara ilegal.

    Said Didu membagikan cuitan dari akun @Boediantar4 yang menyebutkan bahwa 40 perusahaan China telah memproduksi baja ilegal di Indonesia.

    Menyebabkan Krakatau Steel, salah satu produsen baja terbesar di tanah air, mengalami kesulitan ekonomi.

    “Hasil kerja Jokowi selama 10 tahun,” ujar Said Didu dibX @msaid_didu, menyindir dampak kebijakan pemerintahan sebelumnya.

    Akun yang dikutipnya juga menyebut bahwa kondisi ini terjadi di era kepemimpinan Presiden Jokowi, yang menurutnya melemahkan industri dalam negeri.

    Ironisnya, dalam cuitan tersebut juga terselip sindiran kepada Prabowo Subianto yang kini menjadi suksesor Jokowi.

    Terkuaknya pabrik asal China yang memproduksi baja tidak sesuai dtandar mulanya diungkap Zulkifli Hasan saat masih menjabat Menteri Perdagangan (Mendag).

    Ia bahkan memusnahkan produk baja tulangan beton yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) seberat 27.078 ton atau senilai Rp257.237.836.978 yang diproduksi oleh PT Hwa Hok Steel, di Cikande, Serang, Banten.

    Ia mengatakan pemusnahan itu dilakukan pihaknya terhadap 3,6 juta batang baja tulang, karena menurutnya, produk yang tak sesuai standar mutu nasional itu sangat membahayakan konsumen bila sampai dipakai untuk konstruksi.

  • Cara Lapas Narkotika Pamekasan Dukung Reintegrasi Sosial Warga Binaan

    Cara Lapas Narkotika Pamekasan Dukung Reintegrasi Sosial Warga Binaan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Pamekasan, komitmen memberikan pembinaan maksimal bagi para warga binaan dalam rangka mendukung proses reintegrasi sosial.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, Fathorrosi di hadapan warga binaan dalam kegiatan senam bersama yang digelar rutin setiap awal pekan. Sekaligus sebagai upaya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban warga binaan.

    “Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi warga binaan, baik berkenaan dengan hak, kewajiban serta larangan dan sanksi terhadap warga binaan yang melanggar selama menjalani masa pembinaan,” kata Fathorrosi, berdasar rilis yang diterima beritajatim.com, Senin (17/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan jika seluruh warga binaan memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, pembinaan, serta kesempatan memperoleh remisi dan integritas sosial.

    “Namun hal ini juga bersamaan dengan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati oleh para warga binaan. Artinya mereka memiliki kewajiban untuk mentaati tata tertib, menjaga ketertiban, serta berpartisipasi dalam program pembinaan,” ungkapnya.

    Sebab jika melanggar terhadap berbagai aturan yang sudah ditetapkan, beberapa sanksi juga disiapkan bagi para warga binaan yang melakukan pelanggaran. “Dari berbagai kewajiban ini, juga ada sanki jika mereka melakukan pelanggaran,” jelasnya.

    “Maka dari itu, kami berkomitmen memberikan pembinaan maksimal bagi seluruh warga binaan. Sehingga mereka bisa memahami hak, kewajiban serta larangan dan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran,” tegasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga sangat bertatap seluruh warga binaan dapat memperhatikan berbagai aturan dan tata tertib yang dilakukan. “Kami berharap para warga binaan dapat melaksanakan program pembinaan dengan baik untuk mendukung proses reintegrasi sosial, yakni kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik,” imbuhnya.

    “Selain sosialisasi, kegiatan ini juga diisi dengan sesi tanya jawab yang dapat menjadi kesempatan bagi warga binaan untuk menyampaikan aspirasi dan pertanyaan seputar program di dalam Lapas. Sehingga kita harapkan dapat menciptakan komunikasi yang baik anyar petugas dengan warga binaan, sekaligus dapat meningkatkan efektivitas pembinaan,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Ridho Rahmadi Ditetapkan Jadi Ketum Partai Ummat 2025-2030

    Ridho Rahmadi Ditetapkan Jadi Ketum Partai Ummat 2025-2030

    loading…

    Ridho Rahmadi kembali menjadi Ketua Umum Partai Ummat. Foto/Dok SindoNews

    JAKARTA – Majelis Syura Partai Ummat di bawah kepemimpinan M Amien Rais selesai melakukan Musyawarah Majelis Syura ke-3 dengan sejumlah agenda untuk menggerakkan roda organisasi periode 2025-2030. Ridho Rahmadi kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Ummat .

    Sekretaris Majelis Syura Ustaz Ansufri Idrus Sambo mengatakan, Musyawarah Majelis Syura Partai Ummat kali ini menelurkan enam keputusan penting. “Alhamdulillah, Majelis Syura Partai Ummat dalam musyawarah kali ini telah menelurkan enam keputusan penting sebagai dasar untuk menggerakkan roda organisasi ke depan. Ini kabar yang sangat perlu kita syukuri,” kata Ansufri Idrus Sambo dalam siaran pers yang diterima SindoNews, Senin (17/2/2025).

    Ustaz Sambo mengatakan, salah satu keputusan Majelis Syura Partai Ummat yang dianggap paling strategis adalah pemberhentian seluruh pengurus DPP (Dewan Pengurus Pusat), DPW (Dewan Pengurus Wilayah), DPD (Dewan Pengurus Daerah), serta kepengurusan di bawahnya. Pemberhentian ini kemudian diganti dengan pengurus yang baru, untuk meneruskan perjuangan Partai Ummat yang akan memasuki tahun ke-4 pada 17 Ramadan mendatang.

    “Seluruh 20 anggota Majelis Syura yang hadir telah mengangkat dan menetapkan Dr Ridho Rahmadi menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Periode 2025-2030. Ketua Umum yang baru ini diberikan amanah untuk membentuk kepengurusan yang baru,” ujarnya.

    Ustaz Sambo menambahkan, Ketua Umum DPP yang baru ini juga akan menetapkan pengurus DPW dan DPD berdasarkan usulan dari para kader.

    Dalam Musyawarah Majelis Syura yang dihadiri oleh lebih 2/3 anggota ini juga diputuskan dokumen bernama Garis Besar Haluan Partai yang akan menjadi cetak biru partai dalam menyusun program kerja sampai 2030.

    Ridho Rahmadi yang kembali menjadi Ketua Umum DPP Partai Ummat, mengatakan siap menjalankan amanah partai yang dipercayakan kepadanya untuk kedua kalinya. “Saya mengucapkan innalillahi wa innailaihirojiun dengan jabatan ini. Semoga Allah membantu saya. Insyaallah saya akan menjalankan tugas sebagai ketua umum untuk kedua kalinya ini dengan sebaik-baiknya,” kata Ridho.

    Ridho mengatakan, setelah DPP membentuk pengurus DPP dan menetapkan pengurus di berbagai tingkat, dia akan segera menyusun program kerja berdasarkan Garis Besar Haluan Partai yang telah diserahkan kepadanya. “Partai Ummat sangat optimis bisa menjadi partai besar di masa mendatang. Apalagi sekarang UU tentang ambang batas parlemen dan pilpres sudah tidak ada lagi,” pungkas menantu Amien Rais ini.

    (zik)

  • Kakek Prabowo, Margono Djojohadikusumo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

    Kakek Prabowo, Margono Djojohadikusumo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

    loading…

    Suasana pembukaan Seminar Nasional bertema Memaknai Napak Tilas Perjuangan dan Dedikasi RM Margono Djojohadikusumo yang digelar Yayasan Merah Putih Peduli bekerja sama Unhan di Kampus Unhan, Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2024). Foto: Humas Unhan

    JAKARTA – Kakek Presiden Prabowo Subianto, Raden Mas Margono Djojohadikusumo diusulkan menjadi pahlawan nasional oleh Yayasan Merah Putih Peduli bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan).

    Hal itu terungkap dalam “Seminar Nasional dan Bedah Buku” yang digelar di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Rektor Unhan Letjen TNI (Purn) Jonni Mahroza yang hadir dalam Seminar Nasional mengatakan usulan RM Margono Djojohadikusumo muncul dari masyarakat yang berasal dari berbagai kalangan baik akademisi, praktisi ekonomi, politisi, maupun pegiat budaya dan sosial.

    Menurut Jonni, kakek Presiden Prabowo RM Margono merupakan salah satu ekonom andal yang memiliki andil besar dalam membangun fondasi ekonomi perbankan Indonesia di era prakemerdekaan RI.

    “Unhan mendukung penuh usulan RM Margono Djojohadikusumo menjadi Pahlawan Nasional. Melihat dari rekam jejaknya baik sebagai penggagas sistem ekonomi perbankan yang ditujukan untuk kekuatan ekonomi rakyat maupun politik prakemerdekaan karena beliau ikut terlibat dalam Sidang BPUPKI,” kata Jonni dikutip Senin (17/2/2025).

    Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Robben Nico menyambut baik usulan tersebut. Apalagi dia hadir langsung dalam seminar nasional dan peluncuran buku berjudul “Napak Tilas Perjuangan RM Margono Djojohadikusumo dalam Meletakkan Fondasi Perekonomian Indonesia Pasca-Kemerdekaan” itu.

    Menurut dia, yang paling banyak diketahui warga Indonesia adalah beliau salah satu pendiri bank sentral pertama di Indonesia yang hari ini bernama Bank Negara Indonesia (BNI). Dalam diskusi tersebut terungkap Margono tidak hanya berkiprah di bidang ekonomi.

    Margono turut andil dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah perjalanan bangsa, seperti ikut terlibat dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan turut menjadi perwakilan Konferensi Meja Bundar (KMB).

    Menurut Robben, berdirinya BNI merupakan salah satu tonggak penting perjalanan bangsa. Apalagi di awal-awal kemerdekaan dan berdirinya bangsa Indonesia, belum ada sistem perbankan yang matang.

  • KPK Desak Hasto Kristiyanto Tak Mangkir dari Pemeriksaan Tersangka, Praperadilan Bukan Alasan – Halaman all

    KPK Desak Hasto Kristiyanto Tak Mangkir dari Pemeriksaan Tersangka, Praperadilan Bukan Alasan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak mengingatkan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto untuk tidak mangkir dalam pemeriksaan, Senin (17/2/2025) hari ini.

    Diketahui, Hasto Kristiyanto sudah dijadwalkan oleh KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam dua kasus.

    Namun, Hasto Kristiyanto meminta penundaan dan berniat untuk mengajukan gugatan praperadilan ulang.

    Meski demikian, Johanis menegaskan pengajuan gugatan praperadilan tidak mengganggu jalannya pemeriksaan Hasto sebagai tersangka.

    Sebab, lanjut Johanis, praperadilan berbeda dengan proses penyidikan.

    “Kalau menurut ketentuan hukum, adanya praperadilan tidak menghalangi proses pemeriksaan,” kata Johanis pada Senin (17/2/2025) dikutip dari Kompas.com.

    Johanis mengatakan, proses penyidikan baru bisa ditunda apabila pengadilan menetapkan adanya penundaan pemeriksaan perkara.

    “(Penyidikan baru bisa ditunda), kecuali ada penetapan hakim praperadilan yang menyatakan agar pemeriksaan perkara yang dimohonkan praperadilan ditunda sampai dengan adanya putusan,” jelas Johanis.

    Sebelumnya, Hasto Kristiyanto kembali mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK setelah gugatan sebelumnya tidak dapat diterima di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

    Selain itu, surat permohonan penundaan pemeriksaan Hasto Kristiyanto yang sedianya digelar hari ini, Senin, juga sudah dilayangkan tim kuasa hukumnya.

    “Penasihat Hukum jam 08.30 WIB telah datang ke KPK untuk berikan surat perihal permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristiyanto,” kata tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, Senin.

    Ronny berharap KPK memberikan ruang kepada Hasto Kristiyanto untuk kembali mengajukan praperadilan ke PN Jaksel. 

    “Memberikan ruang untuk kami bisa mengajukan kembali dua Praperadilan, pada dua sprindik yang berbeda.”

    “Oleh sebab itu kami telah mengajukan dua permohonan Praperadilan berdasarkan putusan hakim sebelumnya,” jelas Ronny.

    Diketahui, sebelumnya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Hasto Kristiyanto tidak diterima oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto.

    Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (13/2/2025), Djuyamto menyebut praperadilan yang diajukan kubu Hasto Kristiyanto kabur dan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima.

    “Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata hakim Djuyamto.

    Putusan praperadilan itu pun memiliki konsekuensi hukum hingga penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka menjadi sah.

    Sebagai informasi, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan buronan eks calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

    Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024.

    Suap dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. 

    Hasto lalu menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan dengan nominal mencapai Rp 600 juta.

    Suap itu dilakukan oleh Hasto Kristiyanto bersama Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saeful Bahri. 

    Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan.

    Kedua, Hasto Kristiyanto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto Kristiyanto diduga melakukan serangkaian upaya dengan mengumpulkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya terkait kasus Harun Masiku.

    Hasto Kristiyanto juga memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

    Kemudian, pada 6 Juni 2024, Hasto Kristiyanto juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

    Atas perbuatannya, Hasto Kristiyanto dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)(Kompas.com)

  • Prabowo Akan Bentuk Bank Emas, Diresmikan 26 Februari 2025

    Prabowo Akan Bentuk Bank Emas, Diresmikan 26 Februari 2025

    Prabowo Akan Bentuk Bank Emas, Diresmikan 26 Februari 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    mengatakan
    Indonesia
    akan memiliki
    bank emas
    untuk pertama kalinya setelah selama ini tidak pernah punya bank emas.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam jumpa pers terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam di Istana, Jakarta, Senin (17/2/2025).
    “Kita akan bentuk bank emas.
    Bank emas
    . Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia,” ujar Prabowo, Senin.
    Prabowo menyebutkan, bank emas dibentuk karena emas yang ditambang di Indonesia justru mengalir ke luar negeri.
    Prabowo menjelaskan, emas Indonesia selama ini mengalir ke luar negeri.
    Ia menyebutkan, bank emas akan diresmikan pada 26 Februari 2025 mendatang.
    “Jadi emas kita banyak di tambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di republik kita,” ujar Prabowo.
    Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, peluncuran bank emas merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan limpahan emas yang ada di Tanah Air.
    Sebab, sebagai salah satu negara dengan penghasil emas terbesar dunia, Indonesia sampai saat ini belum mampu mengoptimalkan potensi tersebut. 
    “Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, usaha bulion dapat memaksimalkan added value dari sumber daya emas yang ada di Indonesia,” ujar Dian, dalam keterangannya, dikutip Kamis (26/12/2024). 
    Dian bilang, pengembangan usaha bulion akan memberikan keuntungan bagi tiga pihak yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, serta lembaga jasa keuangan (LJK).
    Pada saat bersamaan, usaha bulion berpotensi meningkatkan konsumsi emas ritel yang akan memacu peningkatan industri emas.
    “Dan keseluruhan bisnis dalam ekosistem emas yang mewadahi dengan tambahan
    value added
    (VA) hingga sebesar Rp 30 triliun – Rp 50 triliun,” kata Dian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pendaftaran SNBP 2025 Ditutup Besok, Lakukan Langkah Ini Agar Tak Gagal

    Pendaftaran SNBP 2025 Ditutup Besok, Lakukan Langkah Ini Agar Tak Gagal

    Jakarta, Beritasatu.com – Bagi siswa yang memenuhi syarat untuk mendaftar seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) 2025, jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini. Pendaftaran akan segera ditutup, dan finalisasi menjadi langkah penting agar proses seleksi berjalan lancar.

    Dengan SNBP, siswa berprestasi dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri (PTN) tanpa harus mengikuti tes seleksi. Proses pendaftaran SNBP 2025 harus diperhatikan dengan saksama, terutama terkait dengan tahapan finalisasi.

    Jika belum melakukan finalisasi, segera pastikan semua data sudah benar dan lengkap. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal, karena setelah finalisasi dilakukan, data yang telah dimasukkan tidak dapat diubah lagi.

    Lantas, kapan batas akhir pendaftaran dan bagaimana cara finalisasi agar tidak mengalami kendala? Berikut penjelasan lengkapnya.

    Kapan Batas Waktu Pendaftaran SNBP 2025?

    Pendaftaran SNBP 2025 akan resmi ditutup pada Selasa (18/2/2025) pukul 15.00 WIB. Siswa kelas 12 SMA/SMK sederajat yang telah memenuhi syarat dan memiliki akun seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru (SNPMB) dengan status permanen harus segera menyelesaikan pendaftaran sebelum batas waktu tersebut.

    Apa Itu Finalisasi Pendaftaran SNBP?

    Finalisasi SNBP adalah proses validasi akhir terhadap data yang telah dimasukkan. Tahap ini wajib dilakukan oleh setiap peserta sebelum batas waktu pendaftaran berakhir. Setelah finalisasi dilakukan, data yang telah diinput tidak dapat diubah dengan alasan apa pun.

    Berdasarkan buku Panduan Pendaftaran SNBP 2025 yang diterbitkan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3), finalisasi bersifat mutlak. Oleh karena itu, siswa perlu melakukan pengecekan ulang untuk memastikan seluruh informasi yang diinput sudah benar sebelum melakukan finalisasi.

    Tata Cara Pendaftaran SNBP 2025

    Berikut langkah-langkah pendaftaran dan finalisasi SNBP 2025:

    Kunjungi portal resmi SNBP 2025 di https://snbp.snpmb.id/.Login menggunakan email dan password akun SNPMB 2025 yang telah didaftarkan.Jika memenuhi persyaratan, halaman profil akan muncul.Lengkapi data orang tua pada halaman profil.Pilih program studi (prodi) melalui menu “Pilihan”.Pilih perguruan tinggi negeri (PTN) atau Politeknik Negeri beserta program studi yang diinginkan. Siswa dapat memilih maksimal 2 prodi dengan salah satu PTN yang berada di provinsi yang sama dengan sekolah. Jika hanya memilih 1 prodi, siswa boleh memilih di provinsi mana pun.Klik “Simpan Semua Pilihan” setelah memastikan pilihan prodi sudah benar.Jika memilih prodi seni atau olahraga, unggah portofolio pada menu “Portofolio”.Jika memiliki prestasi tambahan, unggah maksimal 3 prestasi di halaman “Prestasi” (opsional).Lakukan finalisasi pada halaman “Finalisasi” dan pastikan semua data sudah benar.Unduh dan cetak kartu peserta SNBP 2025 sebagai bukti pendaftaran.

    Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, siswa bisa memastikan proses pendaftaran SNBP 2025 berjalan lancar tanpa kendala. Jangan sampai terlambat, segera lakukan finalisasi sebelum batas waktu yang ditentukan!