Jenis Media: Nasional

  • Kader PDIP yang Dipecat Hasto Sujud Syukur di Depan Gedung KPK

    Kader PDIP yang Dipecat Hasto Sujud Syukur di Depan Gedung KPK

    loading…

    Mantan kader PDIP dari Pemalang, Sudarsono sujud syukur di depan Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/2/2025). FOTO/NUR KHABIBI

    JAKARTA – Mantan kader PDIP dari Pemalang, Sudarsono sujud syukur di depan Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/2/2025). Hal itu ia lakukan karena gugatan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto tidak diterima.

    “Pada kesempatan hari ini, saya datang ke KPK, saya ingin sujud syukur di depan Kantor KPK ini atas ditolaknya praperadilan yang kemarin diajukan oleh Hasto,” kata Sudarsono di lokasi.

    Dalam aksinya, ia juga membawa karangan bunga bertuliskan ‘mendukung KPK memproses hukum Hasto Kristianto’. Menurutnya, hal itu ia lakukan untuk menyambut pemeriksaan Hasto yang dijadwalkan hari ini.

    “Tapi nampaknya (Hasto) juga belum bisa datang lagi, ya saya harap dengan hormat Hasto jangan permainkan nasib bangsa dan kondisi masyarakat,” ujarnya.

    “Saudara Hasto, mari taati proses hukum yang ada, apa yang sudah anda perbuat, silakan anda pertanggungjawabkan, kalau sidang praperadilan sudah ditolak ya monggo ikuti proses selanjutnya,” sambungnya.

    Sudarsono mengaku, dirinya merupakan kader PDIP yang dipecat Hasto per Januari 2025. Ia mengungkapkan, alasannya dipecat dari kader partai berlambang banteng moncong putih itu karena mengkritik Hasto.

    “Apa yang saya kritisi adalah sebagai kader partai menurut saya selama ini atau 6 bulan terakhir ini banyak ocehan statement saudara Hasto yang tidak menguntungkan PDI Perjuangan,” ucapnya.

    (abd)

  • Gibran Pantau Puskesmas Jakarta Pusat untuk Cek Kesehatan Gratis

    Gibran Pantau Puskesmas Jakarta Pusat untuk Cek Kesehatan Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau kesiapan alat dan tenaga kesehatan tiga puskesmas yang berlokasi di Cempaka Putih, Johar dan Kemayoran Jakarta Pusat untuk program Cek Kesehatan Gratis. 

    Gibran mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapat layanan kesehatan gratis dari puskesmas dan memastikan program Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik serta tidak ada kendala.

    “Dari tiga lokasi yang saya lihat ini, semua pelayanannya sudah cukup baik, fasilitas kesehatan sudah lengkap dan nakesnya juga siap,” tuturnya di Jakarta, Senin (17/2/2027).

    Dalam waktu 1-2 minggu ke depan, Gibran akan terus meninjau seluruh puskesmas di Indonesia. Selain itu, Gibran juga akan menampung semua keluhan dari masyarakat terkait layanan kesehatan gratis tersebut.

    “Ke depan kita ingin memantau, menampung semua masukan dan evaluasi dari warga ya,” katanya.

    Gibran juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis yang telah disediakan pemerintah di setiap puskesmas.

    “Jadi sekiranya ada warga yang belum bisa mendaftar lewat aplikasi, masih dilayani secara manual. Jadi tenang saja, semuanya dilayani,” ujarnya.

  • BEM UI Sebut 600.000 Mahasiswa Terancam Tak Bisa Lanjutkan Kuliah Gara-gara Efisiensi Anggaran

    BEM UI Sebut 600.000 Mahasiswa Terancam Tak Bisa Lanjutkan Kuliah Gara-gara Efisiensi Anggaran

    loading…

    Ketua BEM UI Iqbal Cheisa Wiguna memberikan keterangan kepada media di sela aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap, Senin (17/2/2025). FOTO/FELLDY UTAMA

    JAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ( BEM UI ) Iqbal Cheisa Wiguna mengaku mendengar kabar akan ada 600.000 mahasiswa penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) di seluruh Indonesia yang terancam tak bisa melanjutkan kuliahnya. Hal itu sebagai imbas dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Iqbal mengaku mendapat kabar tersebut sekitar 3-4 hari yang lalu. Informasi itu membuat teman-teman mahasiswa merasa sedih mendengarnya. Karena itu, mahasiswa UI menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran di Kementerian/lembaga.

    “Terkait efisiensi anggaran untuk pendidikan ini sempat viral juga waktu itu, sekitar 600 ribu mahasiswa penerima KIP-K di Indonesia itu terancam untuk tidak bisa melanjutkan kuliahnya,” kata Iqbal saat ditemui di halaman Fisip UI ketika tengah bersiap untuk melakukan aksi demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’, Senin (17/2/2025).

    Tak hanya KIP Kuliah saja, Iqbal juga menyebut ada dampak lainnya yang informasinya akan mempengaruhi di sektor pendidikan, utamanya di lingkungan kampus.

    “Lalu dampak-dampak dari hal-hal tersebut juga berdampak kepada salah satunya adalah isu mengenai kenaikan UKT. Itu rasanya yang akan berdampak kepada mahasiswa-mahasiswa di Indonesia terutama yang ada di UI,” ujarnya.

    Untuk diketahui, mahasiswa UI ikut turun menggelar aksi demo bertajuk Indonesia Gelap yang digelar serentak di berbagai daerah pada hari ini. Mereka akan bergabung dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Koalisi Masyarakat Sipil di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat.

    “Massa teman-teman UI kita akan bergabung dengan massa nasional nanti bersama BEM Seluruh Indonesia, dan bersama Koalisi Masyarakat Sipil. Kita akan fokuskan massa ini di Istana Negara, apabila tidak sampai ke sana mungkin kita akan mentok di Patung Kuda,” kata Iqbal di halaman FISIP UI, Depok, Senin (17/2/2025).

    Para mahasiswa UI sudah berkumpul. Mereka terlihat kompak mengenakan almamater kuning yang dipadukan dengan kaus berwarna hitam. Sebelum berangkat, Iqbal bersama pengurus BEM UI dengan menggunakan mobil komando juga sempat mengajak semua mahasiswa UI yang berada di fakultas masing-masing untuk ikut bergabung dalam demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap pada hari ini.

  • Pencurian Mesin Gergaji dan Tabung Gas di Mojo Kediri Terekam CCTV, Warga Diminta Membantu Identifikasi Pelaku

    Pencurian Mesin Gergaji dan Tabung Gas di Mojo Kediri Terekam CCTV, Warga Diminta Membantu Identifikasi Pelaku

    Kediri (beritajatim.com) – Sebuah aksi pencurian yang terekam kamera CCTV terjadi di sebuah rumah yang juga merupakan usaha meubel di depan SPBU Mojo, Desa Tambibendo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.

    Dalam insiden tersebut, seorang pria diduga mencuri dua unit mesin gergaji dan dua tabung gas elpiji melon pada dua waktu berbeda, yakni pukul 13.30 WIB dan 17.00 WIB.

    Informasi mengenai pencurian ini pertama kali dibagikan oleh akun Facebook Rohman’is Crew dalam grup komunitas Warga Kecamatan Mojo (WKM). Dalam unggahan tersebut, warganet diminta membantu mengidentifikasi terduga pelaku.

    “Bagi orang yang ada di video/foto ini ditunggu itikad baiknya atau bolo-bolo WKM (Warga Kecamatan Mojo) yang kenal bapak ini, bisa dibantu untuk inbox ke admin. Disediakan imbalan bagi yang melaporkan,” demikian isi unggahan tersebut.

    Berdasarkan rekaman CCTV, ciri-ciri terduga pelaku adalah seorang pria yang mengenakan kaus berwarna hijau dengan kombinasi putih dan hitam garis-garis, celana panjang hitam, serta topi hitam.

    Kapolsek Mojo, AKP Karyawan Hadi, mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian belum menerima laporan resmi dari korban. “Korbannya belum laporan, kami lakukan penyelidikan lebih dahulu,” ujarnya, pada Selasa (17/2/2025).

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi mengenai identitas terduga pelaku atau keberadaan barang yang dicuri. Warga yang memiliki informasi terkait diharapkan segera melapor kepada pihak berwenang atau menghubungi admin grup Facebook yang bersangkutan. [nm/kun]

  • Bisakah Daftar Sertifikat Tanah Gratis PTSL Secara Online?

    Bisakah Daftar Sertifikat Tanah Gratis PTSL Secara Online?

    PIKIRAN RAKYAT – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pemerintah yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Namun, banyak yang bertanya-tanya apakah pendaftaran PTSL dapat dilakukan secara online.

    Mengapa Pendaftaran PTSL Tidak Bisa Dilakukan Secara Online?

    Meskipun era digital semakin maju, pendaftaran PTSL masih dilakukan secara offline melalui kantor pertanahan. Beberapa alasan mengapa pendaftaran PTSL belum sepenuhnya digital adalah:

    – Beberapa dokumen persyaratan harus diverifikasi secara fisik oleh petugas.

    – Proses pengukuran tanah memerlukan kehadiran petugas di lapangan.

    – Pemasangan tanda batas tanah harus dilakukan secara langsung di lapangan.

    – Tidak semua daerah memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pendaftaran online.

    Langkah-Langkah Pendaftaran PTSL

    1. Tanyakan kepada kepala desa mengenai jadwal dan persyaratan pendaftaran PTSL di wilayah Anda.

    2. Lengkapi semua dokumen persyaratan yang telah ditentukan.

    3. Kunjungi kantor pertanahan setempat untuk menyerahkan berkas pendaftaran.

    4. Petugas pertanahan akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang Anda ajukan.

    5. Petugas akan melakukan pengukuran tanah untuk menentukan batas-batas tanah.

    6. Setelah semua proses selesai, Anda akan menerima sertifikat tanah.

    Tips Sukses Mendaftar PTSL

    Pastikan semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan dalam kondisi baik. Datanglah lebih awal ke kantor pertanahan untuk menghindari antrian.

    Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya kepada petugas. Tanyakan secara berkala kepada petugas mengenai perkembangan proses pendaftaran tanah Anda.

    Dengan memiliki sertifikat tanah, Anda akan mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, memudahkan akses kredit, dan meningkatkan nilai jual tanah.

    Untuk itu, segera daftarkan tanah Anda melalui program PTSL untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah Anda.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Disarankan Pimpin Tobat Nasional

    Prabowo Disarankan Pimpin Tobat Nasional

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto. Foto/Dok SindoNews/Arif Julianto

    JAKARTA – Seluruh elemen bangsa disarankan melakukan introspeksi total berjemaah dengan melakukan tobat nasional. Presiden Prabowo Subianto sebaiknya mengajak sekaligus memimpin tobat nasional tersebut.

    Saran tersebut disampaikan Ketua Umum Ikatan Alumni Pondok Pesantren Ibadurrahman YLPI Tegallega Sukabumi, Jawa Barat Toto Izul Fatah. Menurut Toto, berbagai persoalan yang sedang melanda bangsa Indonesia saat ini, baik di pemerintahan maupun di masyarakat, tak cukup direspons dengan ikhtiar lahir yang saintifik. Perlu juga direspons dengan ikhtiar batin yang bersifat teologis, teleologis, dan eskatologis.

    Menurutnya, kini mencuat berbagai persoalan, baik yang terjadi di pemerintahan seperti minimnya keuangan negara, praktik korupsi yang menggurita, konflik sosial, keresahan sosial, dan sejumlah kasus penderitaan rakyat lainnya. Selain itu, ada juga musibah alam di beberapa daerah.

    Menurut Toto, sederet kasus tersebut, harusnya menggugah kesadaran kolektif kita, bahwa ada yang salah dalam diri kita, baik pemimpinnya, para penegak hukumnya, para wakil rakyatnya, para pengusahanya, para pendidiknya dan tentu saja pada rakyatnya.

    Karena itulah, kata Toto, sudah saatnya seluruh elemen bangsa melakukan introspeksi total berjemaah dengan melakukan tobat nasional. Dan, kata dia, Presiden Prabowo sendiri yang sebaiknya mengajak sekaligus memimpin tobat nasional tersebut.

    “Ini memang kegiatan yang tidak ilmiah. Apalagi, jika dikaitkan dengan urusan negara dan pemerintahan. Padahal, di situlah justru urgensinya kita bertobat dengan menghadirkan Tuhan pada saat berbagai upaya lahir kita gagal,” kata Toto, Senin (17/2/2025).

    Dalam pandangan Toto yang juga peneliti senior di LSI Denny JA ini, segala macam karut-marut di negeri ini bukan mustahil akibat para pemimpinnya dan rakyatnya semakin jauh dari Tuhan. Toto mengajak kepada semua pihak, baik pemimpin, para wakil rakyat, para penegak hukum, pengusaha, dan seluruh rakyat Indonesia untuk tidak malu mengakui dosa dan kesalahan kita seraya memohon ampunan-Nya.

    “Itulah yang dimaksud dengan tobat. Yaitu, meminta ampunan kepada Allah atas berbagai dosa kita, apakah dosa korupsi, menipu, zalim , menindas, serakah, dan lain-lain. Kalau Allah sudah mengampuni, pasti Allah akan memberi apa yang kita mau. Jadi tak perlu mengajari Tuhan, karena Tuhan itu Maha Tahu,” ujarnya.

    Toto khawatir jika bangsa ini tak segera melakukan tobat nasional, berbagai kesulitan, penderitaan, kekacauan, dan musibah alam akan terus menimpa kita. Karena itu, Toto menyarankan kepada semua pihak untuk tidak perlu gengsi melibatkan Tuhan dalam urusan kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan bernegara. Kalau memang berbagai upaya lahir sudah dilakukan dan masih belum berhasil, tak perlu malu untuk meminta bantuan Tuhan.

    “Minta bantuan ke negara lain seperti ke Timur Tengah, ke Eropa, dan ke China kita tidak malu. Masak minta bantuan ke Tuhan kita gengsi. Padahal, setiap bantuan dari mereka itu pasti tidak gratisan alias ada timbal baliknya. Giliran minta bantuan kepada Tuhan yang gratis, cuma bertobat saja, tidak mau,” tandasnya.

    (zik)

  • Praperadilan Tak Halangi Proses Pemeriksaan

    Praperadilan Tak Halangi Proses Pemeriksaan

    loading…

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan adanya pengajuan praperadilan tidak menghalangi proses pemeriksaan dalam perkara yang sedang ditangani KPK. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto absen dari panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus suap dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Alasannya, Hasto sedang mengajukan kembali gugatan praperadilan .

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan adanya pengajuan praperadilan tidak menghalangi proses pemeriksaan dalam perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah. “Kalau menurut ketentuan hukum, adanya Praperadilan tidak menghalangi proses pemeriksaan,” kata Tanak saat dihubungi wartawan, Senin (17/2/2025).

    Tanak menjelaskan, pemeriksaan perkara yang sedang ditangani pihaknya bisa berhenti untuk sementara jika ada penetapan dari hakim praperadilan.

    “Kecuali ada penetapan hakim Prapid (praperadilan) yang menyatakan agar pemeriksaan perkara yang dimohonkan prapid ditunda sampai dengan adanya putusan,” ujarnya.

    Hasto Kristiyanto meminta penjadwalan pemeriksaan sebagai tersangka oleh KPK. Tim penasihat hukum pun mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk bersurat.

    “Penasihat hukum jam 08.30 WIB telah datang ke KPK untuk berikan surat perihal permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristiyanto,” kata pengacara Hasto, Rony Talapessy melalui keterangan tertulisnya, Senin (17/2/2025).

    Rony menjelaskan, permintaan penundaan terkait pihaknya kembali mengajukan permohonan praperadilan. Menurutnya, dalam putusan tidak diterimanya praperadilan belum membahas sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto.

    “Ini kaitannya dengan pengajuan kembali Praperadilan di PN Jakarta Selatan sebagai tindak lanjut putusan praperadilan sebelumnya yang belum membahas sah tidaknya status tersangka mas Hasto Kristiyanto,” ujarnya.

    “Dan memberikan ruang untuk kami bisa mengajukan kembali dua Praperadilan pada dua Sprindik yang berbeda oleh sebab itu kami telah mengajukan dua permohonan Praperadilan berdasarkan putusan hakim 13/2/25,” sambungnya.

    Perlu diketahui, KPK menjadwalkan pemanggilan Hasto Kristiyanto, Senin (17/2/2025). “Benar saudara HK dipanggil hari ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

    (abd)

  • Kemenkes Dorong Kolaborasi dalam Transformasi Layanan Kesehatan

    Kemenkes Dorong Kolaborasi dalam Transformasi Layanan Kesehatan

    Bali, Beritasatu.com – Perkembangan teknologi di bidang kesehatan akan membawa perubahan signifikan bagi peningkatan layanan kesehatan di Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam melakukan transformasi layanan kesehatan.

    “Transformasi layanan kesehatan di Indonesia mencakup pendidikan, pengajaran, dan penelitian. Kita tidak hanya bisa berpikir di permukaan, tetapi kita juga harus berpikir tentang pendidikan, pengajaran, dan penelitian. Semua itu harus kita lakukan dalam transformasi rumah sakit,” kata Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, Sunarto  dalam diskusi Global Health Indonesia Summit, Conference & Awards, Minggu (16/2/2025).

    Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor kesehatan. “Kolaborasi antara rumah sakit Internasional dan Indonesia  penting untuk meningkatkan industri kesehatan serta perjalanan pasien,” tambahnya.

    Dalam upaya ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengunjungi Canberra, Australia pada pekan lalu guna memperkuat kerja sama kesehatan antara kedua negara. Kerja sama dikhususkan dalam pengembangan tenaga medis, penelitian inovatif, serta standardisasi layanan kesehatan.

    “Kita ingin membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh, berbasis riset, dan didukung teknologi mutakhir. Melalui kerja sama dengan Australia, kita memperkuat kapasitas tenaga medis dan membuka akses bagi inovasi kesehatan yang akan berdampak langsung bagi masyarakat Indonesia,” kata Budi dilansir dari Antara.

    Lebih lanjut Presiden Direktur & Founder JMM Consulting, Nurhadi Yudiyantho mengatakan peluncuran Global Health Indonesia tahun lalu merupakan langkah strategis dalam memperkuat industri kesehatan nasional di tingkat regional. 

    “Industri kesehatan Indonesia harus meningkat. Kolaborasi berbagai pihak serta adopsi teknologi terkini akan memperkuat ekosistem dan layanan kesehatan Indonesia,” katanya.

  • Politisi PKS Menilai Wacana Pembentukan Koalisi Permanen di Pemilu 2029 Bagus, Harus Ada Kontrol – Halaman all

    Politisi PKS Menilai Wacana Pembentukan Koalisi Permanen di Pemilu 2029 Bagus, Harus Ada Kontrol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera merespons soal ide pembentukan koalisi permanen di Pemilu 2029. Menurutnya, ide tersebut bagus, tetapi harus ada dasarnya.

    “Dasarnya ya memajukan Indonesia,” kata Mardani kepada wartawan, Senin (17/2/2024).

    Mardani mengatakan ada empat tugas bernegara yang diemban para pemangku kepentingan, yakni melindungi seluruh masyarakat, memajukan kepentingan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga berperan mewujudkan ketertiban dunia.

    Dia ingin koalisi efektif untuk mewujudkan keempat hal tersebut. Pasalnya, Indonesia sudah lama terjebak dalam situasi negara berkembang.

    “Koalisi yang efektif dan punya tujuan menyejahterakan rakyat wajib didukung,” katanya.

    Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan kekuasaan yang berlebih cenderung bisa menghasilkan pemerintah yang korup. 

    “Mesti ada kekuatan yang mampu mengontrol. Media dan civil society perlu diberi kemudahan untuk memberikan kritik dan masukan,” tandas Mardani.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membocorkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat.

    Menurutnya, Prabowo ingin memperkuat koalisi yang berada dalam barisan pemerintahannya. 

    Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu ingin membuat koalisi permanen.

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen,” ujar Cak Imin seusai acara.

    Prabowo, kata Cak Imin, menyatakan bahwasanya persatuan merupakan kunci utama dari pemerintahan. Karenanya, Prabowo ingin adanya koalisi permanen.

    “Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Cak Imin menyebut koalisi permanen yang ingin dibentuk Prabowo tidak ada batasan waktu. Bisa saja, koalisi akan diteruskan hingga Pilpres 2029.

    “Ya sampai kapanpun, namanya permanen,” pungkasnya.

  • Hotman Paris Ungkap Kronologi Kericuhan di Sidang Razman Nasution

    Hotman Paris Ungkap Kronologi Kericuhan di Sidang Razman Nasution

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengacara Hotman Paris mengungkapkan kronologi kericuhan yang terjadi di persidangan akibat tuduhan yang dilayangkan Razman Arif Nasution terhadap dirinya di media sosial Instagram.

    “Kronologinya sudah Anda lihat, intinya Razman menuduh saya sampai 11 kali melalui postingan di Instagram, menyebut saya sebagai penjahat seks dan memiliki kelainan seks,” ujar Hotman kepada wartawan di Bareskrim Polri, Senin (17/2/2025).

    Hotman Paris menjelaskan persidangan pertama hingga ketiga berlangsung secara terbuka. Namun, karena kasus ini berkaitan dengan tuduhan asusila, maka sesuai undang-undang, persidangan harus digelar tertutup. Keputusan hakim untuk mengubah status persidangan menjadi tertutup memicu kemarahan Razman.

    “Begitu hakim memutuskan sidang tertutup, Razman langsung marah-marah,” ungkap Hotman.

    Selain itu, Hotman Paris juga menyebut Razman Nasution berteriak kepada hakim, menuduhnya sebagai koruptor, serta mengetuk-ngetukkan meja persidangan. Dalam kondisi emosi, Razman bahkan menghampiri Hotman yang saat itu duduk di kursi saksi.

    Perselisihan antara Hotman Paris dan Razman Arif Nasution bermula dari tuduhan Razman yang menuding Hotman telah melakukan tindakan asusila terhadap mantan asisten pribadinya.

    Akibat kericuhan yang terjadi di ruang sidang, Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan Razman Arif Nasution dan tim pengacaranya ke Mabes Polri.

    Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/70/II/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI. Razman Nasution dan timnya diduga melanggar Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap badan hukum, Pasal 217 KUHP tentang membuat keributan di ruang sidang, serta Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.