Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • KPK Tegaskan Praperadilan Hasto Tak Hambat Proses Pemeriksaan

    KPK Tegaskan Praperadilan Hasto Tak Hambat Proses Pemeriksaan

    Jakarta, Beritasatu.com – KPK menyayangkan sikap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mangkir dari agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus Harun Masiku, Senin (17/2/2025). 

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan semestinya Hasto tetap datang memenuhi panggilan tim penyidik KPK sebagai bentuk sikap menjadi warga negara yang baik.

    “Idealnya sebagai warga negara yang baik, beliau datang menghadiri panggilan penyidik,” kata Tanak.

    Dengan ditolaknya praperadilan itu, maka status tersangka Hasto Kristiyanto atas kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku dinyatakan sah secara hukum.

    Namun belakangan Hasto Kristiyanto kembali mengajukan praperadilan dan meminta pemeriksaannya sebagai tersangka oleh KPK ditunda.

     

  • Prabowo Ancam Sanksi Pengusaha yang Tak Laksanakan Aturan DHE

    Prabowo Ancam Sanksi Pengusaha yang Tak Laksanakan Aturan DHE

    Prabowo Ancam Sanksi Pengusaha yang Tak Laksanakan Aturan DHE
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    mengancam akan memberikan sanksi kepada para pengusaha yang tidak menerapkan peraturan baru terkait
    devisa hasil ekspor
    (DHE)
    sumber daya alam
    (SDA).
    Menurutnya, pelayanan ekspor dari pelanggar itu akan ditangguhkan.
    Hal tersebut ditegaskan Prabowo dalam jumpa pers terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam di Istana, Jakarta, pada Senin (17/2/2025).
    “Dalam pasal ini telah diatur pula penerapan
    sanksi administratif
    berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini,” ujar Prabowo.
    Prabowo memaparkan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia demi kemakmuran bangsa dan rakyat, serta memperkuat ekonomi nasional.
    “Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat, baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, maupun stabilitas nilai tukar,” tuturnya.
    Dia menjelaskan, selama ini, banyak devisa hasil ekspor yang disimpan di bank-bank luar negeri.
    Kini, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban penempatan devisa hasil ekspor dalam sistem keuangan Indonesia.
    Walhasil, kebijakan penempatan devisa hasil ekspor untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan akan meningkat menjadi 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan.
    “Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dollar Amerika,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Buka Peluang Amnesti untuk KKB Papua, Ini Syaratnya

    Pemerintah Buka Peluang Amnesti untuk KKB Papua, Ini Syaratnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua berpeluang untuk mendapatkan amnesti dari pemerintah Prabowo Subianto.

    Menurut  Supratman, rencana pemberian amnesti ini merupakan bagian dari upaya membangun dialog.

    Pemberian amnesti ke KKB Papua, kata Supratman, seharusnya tidak menjadi masalah karena sejumlah orang yang terlibat gerakan separatis di Aceh juga pernah memperoleh amnesti dari pemerintah.

    “Di Aceh semua diberi amnesti pada saat itu. Saya rasa tidak ada masalah karena ini upaya kita dalam rangka membangun dialog, dan sebagai sebuah bangsa satu kesatuan. Tentu kita menginginkan hal yang sama dengan teman-teman, saudara-saudara kita di Papua,” ujar Supratman di dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Supratman mengatakan, pihaknya akan mengusulkan nama-nama anggota KKB yang memenuhi syarat ke Presiden Prabowo untuk mendapatkan amnesti. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar KKB mendapatkan amnesti, kata dia, adalah membuat surat pernyataan untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

    “Kalau ada suratnya dan apalagi kalau sudah ada pernyataan dari KKB ingin melakukan integrasi dan kesetiaan kepada Republik. Saya rasa amnesti ini kan bukan barang pertama kali kita lakukan,” tandas Supratman.

  • Bobby Nasution Kantongi KTA Gerindra, Masih Tunggu Arahan Soal Posisi di Partai

    Bobby Nasution Kantongi KTA Gerindra, Masih Tunggu Arahan Soal Posisi di Partai

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur terpilih Sumatera Utara, Bobby Nasution menuturkan sudah resmi bergabung dengan Partai Gerindra. 

    Bobby menyatakan telah memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra, yang diberikan oleh ketua umum Partai yakni Prabowo Subianto. 

    “Ya, KTA-nya kemarin sudah secara simbolis diberikan Bapak Ketua Umum kepada kami, gubernur terpilih,” ujar Bobby setelah ia menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Meski demikian, Bobby enggan menjelaskan lebih lanjut detail jabatan yang akan diembannya. Ia malah meminta untuk menunggu. 

    “Ya nanti kita tunggu petunjuk dan arahan,” ucapnya. 

    Di lain sisi, Bobby menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan yang dijalaninya menghasilkan hasil yang bagus. 

    “Tadi tensinya bagus, gula darah bagus, kolesterolnya, asam uratnya bagus semua, normal semua,” jelasnya dalam kesempatan tersebut. 

    Terlebih, dia juga mengaku siap untuk persiapan pelantikan pada Kamis, 20 Februari 2025 mendatang. 

    “Insyaallah siap untuk persiapan pelantikan, dan siap juga untuk retreat nanti tanggal 21,” jelasnya dalam kesempatan tersebut. 

  • Anak dan Menantu Beda Parpol, Jokowi: Namanya Demokrasi

    Anak dan Menantu Beda Parpol, Jokowi: Namanya Demokrasi

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait menantunya Bobby Nasution yang resmi masuk dan menjadi kader Partai Gerindra. Menurutnya hal tersebut merupakan hal yang baik. 

    Jokowi mengatakan Bobby tidak berkonsultasi dengannya sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Partai Gerindra. 

    “Ya baik-baik saja. Enggak, enggak pernah (minta pertimbangan kepadanya),” ujarnya saat ditemui awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (17/2/2025).

    Mantan wali kota Solo itu pun juga tidak mempermasalahkan pilihan parpol suami Kahiyang Ayu itu berbeda dengan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang merupakan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

    Padahal sebelumnya, Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka serta Bobby tercatat sebagai kader PDIP meski akhirnya dinyatakan dipecat dari partai berlambang moncong putih itu.

    “Ya katanya demokrasi, (pilihan parpol beda-beda) demokratis,” kelakarnya.

    Saat ditanya apakah tidak akan menarik Bobby bergabung dalam partai baru yang disebut-sebut bakal didirikannya, Jokowi tidak ingin memaksa. Menurutnya, anak-anak dan menantunya sudah dewasa sehingga bisa membuat keputusan sendiri.

    “Ya kan semuanya sudah dewasa dan punya tanggung jawab masing-masing, termasuk keputusan masuk ke Partai Gerindra juga keputusan penuh dari Mas Bobby Nasution,” tutup Jokowi.

  • Forum Pemred dan Forum Humas BUMN Kampanyekan Lawan Misinformasi dan Disinformasi

    Forum Pemred dan Forum Humas BUMN Kampanyekan Lawan Misinformasi dan Disinformasi

    loading…

    Forum Pemred berkolaborasi dengan Forum Humas BUMN menyelenggarakan event Forum Pemred & Friends di BRILiaN Stadium, Jakarta, Sabtu (15/2/2025). Gathering ini diselenggarakan dalam konsep Fun Game, mengusung tema Lawan Misinformasi dan Disinformasi.

    JAKARTA – Forum Pemred Indonesia berkolaborasi dengan Forum Humas Badan Usaha Milik Negara (FH BUMN) menyelenggarakan event Forum Pemred & Friends di BRILiaN Stadium, Jakarta, Sabtu (15/2/2025). Gathering ini diselenggarakan dalam konsep Fun Game, mengusung tema “Lawan Misinformasi dan Disinformasi”.

    Forum Pemred & Friends yang baru kali pertama digelar ini mempertemukan pejabat di corporate communication dan corporate secretary BUMN dengan pemimpin redaksi (pemred) beberapa media nasional.

    Ketua Forum Humas BUMN yang sekaligus Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyambut baik kegiatan yang diinisiasi Forum Pemred Indonesia, mengingat pemred menjadi mitra strategis dari BUMN .

    “Tidak melulu harus dalam bentuk formal wawancara atau konferensi pers, kami melihat bahwa momen-momen seperti ini justru lebih efektif untuk mendekatkan dan berkolaborasi secara lebih aktif,” ujarnya.

    Hendy meyakini, forum gathering yang bersifat informal akan mempererat komunikasi dan kolaborasi antara kedua belah pihak dan juga Kementerian BUMN.

    Keberadaan FH BUMN yang secara struktural berada di bawah Kementerian BUMN pun, kata Hendy, punya fokus kegiatan lebih untuk menjaga dan mengedepankan komunikasi guna memperkuat positivity dari komunikasi publik BUMN dan Kementerian BUMN.

    Ketua Forum Pemimpin Redaksi Retno Pinasti menjelaskan Forum Pemred Indonesia sangat senang dan bangga dapat berkolaborasi dengan FH BUMN. “Di kesempatan ini, kami ingin kembali menggaungkan gerakan untuk melawan misinformasi dan disinformasi,” kata Retno.

    Retno menambahkan, Forum Pemred Indonesia ingin mengajak publik lebih luas, khususnya FH BUMN, untuk mengonsumsi informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, sumber-sumber yang mengolah informasi dengan prosedur jurnalistik yang profesional, beretika, dan disiplin verifikasi.

    Gathering diisi dengan pertandingan sepak bola serta lomba jalan cepat yang diikuti dari Forum Humas BUMN dan Forum Pemred. Dari Forum Pemred hadir Ketua Dewan Pengawas Forum Pemred Ahmad Munir, Ketua Dewan Penasihat Forum Pemred Arifin Asydhad, para Pemimpin Redaksi, dan Senior Pemimpin Redaksi Media Massa, seperti Kiki Iswara, Timbo Siahaan, Don Bosco, Kemal Gani, Uni Lubis, Primus Dorimulu, dan Budiman Tanuredjo.

    Dari jajaran pengurus Forum BUMN juga hadir Wakil Ketua Pertama FH BUMN Okki Rushartomo Budiprabowo (Corporate Secretary BNI). Hadir pula puluhan Corporate Secretary dan Corporate Communication BUMN, di antaranya dari Pertamina, BRI, BNI, KAI, Pegadaian, Pelindo, Hutama Karya, Jasa Marga, Semen Indonesia Group (SIG), Berdikari, Danareksa, dan beberapa BUMN lainnya.

    (zik)

  • Dia Punya 27 Menteri, 27 Panglima

    Dia Punya 27 Menteri, 27 Panglima

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menjawab kritikan yang menyebutkan bahwa komposisi kabinetnya terlalu besar alias punya terlalu banyak menteri. Ia membandingkan kondisi RI dengan negara eropa untuk membela Kabinet Merah Putih (KMP).

    Sebagaimana diketahui, Prabowo dibantu oleh 48 menteri dan 56 wakil Menteri untuk lima tahun ke depan. Menurutnya, kritik soal kabinetnya sejak disahkan cenderung berlebihan.

    Pertama-tama, ia membandingkan jumlah kabinet RI dengan yang ada di Timor Leste. Pasalnya, negara itu memiliki 28 menteri padahal jumlah penduduk hanya 2 juta orang.

    “Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya tidak sampai 2 juta orang, kalah sama Kabupaten Bogor kabinetnya 28 orang,” ujar Prabowo dalam pidatonya saat perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, yang dikutip Senin, 17 Februari 2025.

    Prabowo kemudian mengaitkan jumlah menteri Kabinet Merah Putih dengan negara Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara.

    “Kita seluas Eropa. Eropa 27 Negara, dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima,” ucap dia, menambahkan.

    Menurut Prabowo, jumlah menteri dalam kabinet bukanlah masalah utama, yang lebih penting adalah efektivitas kerja yang dihasilkan oleh para anggotanya.

    “Kabinet gemuk. Enggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya,” katanya tegas.

    Kabinet Prabowo Lampaui Jokowi

    Kabinet yang dibentuk Prabowo terdiri dari 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri, belum termasuk 56 wakil menteri.

    Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan kabinet Presiden ke-7, Joko Widodo, yang terdiri dari 34 orang, termasuk 4 Menteri coordinator (menko) dan 30 menteri bidang.

    Pada Sidang Kabinet Paripurna perdana di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024, Prabowo juga membandingkan kabinetnya dengan kabinet-kabinet negara Uni Eropa yang lebih besar.

    Beberapa pihak mengkritik kabinet yang dianggap terlalu gemuk di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    Terutama, setelah munculnya kabar bahwa negara tetangga, Vietnam, telah memangkas jumlah kabinet untuk mengurangi beban anggaran negara. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 40 Perusahaan Baja Ilegal dari China, Said Didu: Hasil Kerja Jokowi 10 Tahun

    40 Perusahaan Baja Ilegal dari China, Said Didu: Hasil Kerja Jokowi 10 Tahun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali menyuarakan kritik terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi.

    Melalui akun media sosialnya, ia mengomentari kondisi industri baja nasional yang disebut-sebut terdampak masuknya perusahaan asing secara ilegal.

    Said Didu membagikan cuitan dari akun @Boediantar4 yang menyebutkan bahwa 40 perusahaan China telah memproduksi baja ilegal di Indonesia.

    Menyebabkan Krakatau Steel, salah satu produsen baja terbesar di tanah air, mengalami kesulitan ekonomi.

    “Hasil kerja Jokowi selama 10 tahun,” ujar Said Didu dibX @msaid_didu, menyindir dampak kebijakan pemerintahan sebelumnya.

    Akun yang dikutipnya juga menyebut bahwa kondisi ini terjadi di era kepemimpinan Presiden Jokowi, yang menurutnya melemahkan industri dalam negeri.

    Ironisnya, dalam cuitan tersebut juga terselip sindiran kepada Prabowo Subianto yang kini menjadi suksesor Jokowi.

    Terkuaknya pabrik asal China yang memproduksi baja tidak sesuai dtandar mulanya diungkap Zulkifli Hasan saat masih menjabat Menteri Perdagangan (Mendag).

    Ia bahkan memusnahkan produk baja tulangan beton yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) seberat 27.078 ton atau senilai Rp257.237.836.978 yang diproduksi oleh PT Hwa Hok Steel, di Cikande, Serang, Banten.

    Ia mengatakan pemusnahan itu dilakukan pihaknya terhadap 3,6 juta batang baja tulang, karena menurutnya, produk yang tak sesuai standar mutu nasional itu sangat membahayakan konsumen bila sampai dipakai untuk konstruksi.

  • Cara Lapas Narkotika Pamekasan Dukung Reintegrasi Sosial Warga Binaan

    Cara Lapas Narkotika Pamekasan Dukung Reintegrasi Sosial Warga Binaan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Pamekasan, komitmen memberikan pembinaan maksimal bagi para warga binaan dalam rangka mendukung proses reintegrasi sosial.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, Fathorrosi di hadapan warga binaan dalam kegiatan senam bersama yang digelar rutin setiap awal pekan. Sekaligus sebagai upaya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban warga binaan.

    “Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi warga binaan, baik berkenaan dengan hak, kewajiban serta larangan dan sanksi terhadap warga binaan yang melanggar selama menjalani masa pembinaan,” kata Fathorrosi, berdasar rilis yang diterima beritajatim.com, Senin (17/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan jika seluruh warga binaan memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, pembinaan, serta kesempatan memperoleh remisi dan integritas sosial.

    “Namun hal ini juga bersamaan dengan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati oleh para warga binaan. Artinya mereka memiliki kewajiban untuk mentaati tata tertib, menjaga ketertiban, serta berpartisipasi dalam program pembinaan,” ungkapnya.

    Sebab jika melanggar terhadap berbagai aturan yang sudah ditetapkan, beberapa sanksi juga disiapkan bagi para warga binaan yang melakukan pelanggaran. “Dari berbagai kewajiban ini, juga ada sanki jika mereka melakukan pelanggaran,” jelasnya.

    “Maka dari itu, kami berkomitmen memberikan pembinaan maksimal bagi seluruh warga binaan. Sehingga mereka bisa memahami hak, kewajiban serta larangan dan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran,” tegasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga sangat bertatap seluruh warga binaan dapat memperhatikan berbagai aturan dan tata tertib yang dilakukan. “Kami berharap para warga binaan dapat melaksanakan program pembinaan dengan baik untuk mendukung proses reintegrasi sosial, yakni kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik,” imbuhnya.

    “Selain sosialisasi, kegiatan ini juga diisi dengan sesi tanya jawab yang dapat menjadi kesempatan bagi warga binaan untuk menyampaikan aspirasi dan pertanyaan seputar program di dalam Lapas. Sehingga kita harapkan dapat menciptakan komunikasi yang baik anyar petugas dengan warga binaan, sekaligus dapat meningkatkan efektivitas pembinaan,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Ridho Rahmadi Ditetapkan Jadi Ketum Partai Ummat 2025-2030

    Ridho Rahmadi Ditetapkan Jadi Ketum Partai Ummat 2025-2030

    loading…

    Ridho Rahmadi kembali menjadi Ketua Umum Partai Ummat. Foto/Dok SindoNews

    JAKARTA – Majelis Syura Partai Ummat di bawah kepemimpinan M Amien Rais selesai melakukan Musyawarah Majelis Syura ke-3 dengan sejumlah agenda untuk menggerakkan roda organisasi periode 2025-2030. Ridho Rahmadi kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Ummat .

    Sekretaris Majelis Syura Ustaz Ansufri Idrus Sambo mengatakan, Musyawarah Majelis Syura Partai Ummat kali ini menelurkan enam keputusan penting. “Alhamdulillah, Majelis Syura Partai Ummat dalam musyawarah kali ini telah menelurkan enam keputusan penting sebagai dasar untuk menggerakkan roda organisasi ke depan. Ini kabar yang sangat perlu kita syukuri,” kata Ansufri Idrus Sambo dalam siaran pers yang diterima SindoNews, Senin (17/2/2025).

    Ustaz Sambo mengatakan, salah satu keputusan Majelis Syura Partai Ummat yang dianggap paling strategis adalah pemberhentian seluruh pengurus DPP (Dewan Pengurus Pusat), DPW (Dewan Pengurus Wilayah), DPD (Dewan Pengurus Daerah), serta kepengurusan di bawahnya. Pemberhentian ini kemudian diganti dengan pengurus yang baru, untuk meneruskan perjuangan Partai Ummat yang akan memasuki tahun ke-4 pada 17 Ramadan mendatang.

    “Seluruh 20 anggota Majelis Syura yang hadir telah mengangkat dan menetapkan Dr Ridho Rahmadi menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Periode 2025-2030. Ketua Umum yang baru ini diberikan amanah untuk membentuk kepengurusan yang baru,” ujarnya.

    Ustaz Sambo menambahkan, Ketua Umum DPP yang baru ini juga akan menetapkan pengurus DPW dan DPD berdasarkan usulan dari para kader.

    Dalam Musyawarah Majelis Syura yang dihadiri oleh lebih 2/3 anggota ini juga diputuskan dokumen bernama Garis Besar Haluan Partai yang akan menjadi cetak biru partai dalam menyusun program kerja sampai 2030.

    Ridho Rahmadi yang kembali menjadi Ketua Umum DPP Partai Ummat, mengatakan siap menjalankan amanah partai yang dipercayakan kepadanya untuk kedua kalinya. “Saya mengucapkan innalillahi wa innailaihirojiun dengan jabatan ini. Semoga Allah membantu saya. Insyaallah saya akan menjalankan tugas sebagai ketua umum untuk kedua kalinya ini dengan sebaik-baiknya,” kata Ridho.

    Ridho mengatakan, setelah DPP membentuk pengurus DPP dan menetapkan pengurus di berbagai tingkat, dia akan segera menyusun program kerja berdasarkan Garis Besar Haluan Partai yang telah diserahkan kepadanya. “Partai Ummat sangat optimis bisa menjadi partai besar di masa mendatang. Apalagi sekarang UU tentang ambang batas parlemen dan pilpres sudah tidak ada lagi,” pungkas menantu Amien Rais ini.

    (zik)