Imigrasi Tangkap 3 WN Pakistan yang Masuk Indonesia dengan Paspor Perancis
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menangkap tiga warga negara (WN) asal Pakistan berinisial SZ, TS, dan MZ di
Bandara Soekarno-Hatta
(Soetta) pada Rabu, (12/2/2025).
Mereka ditangkap lantaran mencoba memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu.
“Modus operandi yang dilakukan oleh ketiga warga negara Pakistan adalah ketiganya mengaku sebagai warga negara Perancis yang menggunakan dokumen paspor serta ID Card Perancis yang diduga palsu untuk mencoba memasuki wilayah Indonesia,” kata Kakanwil Ditjen Imigrasi DKI Jakarta, Arief Munandar, dalam konferensi pers di Media Center Imigrasi, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Arief mengatakan, ketiganya tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Thai Airways dari Bangkok.
Ia mengatakan, mereka sempat mengurus Visa On Arrival lantaran menggunakan paspor Perancis, kemudian mencoba melewati pemeriksaan imigrasi melalui mesin Autogate.
Namun, paspor yang mereka gunakan tidak terdeteksi oleh mesin Autogate.
“Telah dicoba berkali-kali untuk
scan
paspor, hasilnya gagal dan paspor tidak terdeteksi pada mesin Autogate imigrasi,” ujarnya.
Arief mengatakan, petugas semakin curiga setelah mengetahui mereka tidak bisa berbahasa Perancis dan Inggris.
Selanjutnya, mereka dibawa ke ruangan supervisor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
“Melalui sistem informasi keimigrasian, ditemukan fakta berdasarkan data pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Profil Penumpang) bahwa ketiga orang asing tersebut tercatat sebagai warga negara Pakistan dan menggunakan paspor Pakistan saat berangkat dari Bangkok menuju Indonesia,” tuturnya.
Arief mengatakan, dari hasil penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa SZ, TS, dan MZ berencana ke Eropa untuk mencari penghidupan yang lebih layak.
Mereka memperoleh paspor Perancis palsu dari seorang WN Sri Lanka berinisial WJ yang mereka kenal melalui media sosial Facebook.
“WJ menyarankan agar mereka melakukan perjalanan ke Indonesia terlebih dahulu sebelum berangkat ke Eropa,” kata dia.
Atas kejahatan tersebut, mereka dijerat dengan Pasal 119 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian karena sengaja menggunakan dokumen perjalanan palsu, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jenis Media: Nasional
-
/data/photo/2025/02/17/67b2fe6d300a1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Imigrasi Tangkap 3 WN Pakistan yang Masuk Indonesia dengan Paspor Perancis")
Imigrasi Tangkap 3 WN Pakistan yang Masuk Indonesia dengan Paspor Perancis
-
Harvey Moeis Siap Tempuh Kasasi, Kejaksaan Agung Tegaskan Siap Hadapi!
loading…
Kejagung siap menghadapi rencana upaya hukum kasasi oleh Harvey Moeis terhadap vonis 20 penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Foto/Dok.SindoNews
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) siap menghadapi rencana upaya hukum kasasi oleh Harvey Moeis terhadap vonis 20 penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.
“Tentu (siap menghadapi kasasi Harvey Moeis),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar kepada wartawan, Senin (17/2/2025).
Baca Juga
Harli mengatakan, pihaknya menghormati setiap langkah hukum yang berjalan, terlebih upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) merupakan hak para terdakwa.
“Kita hormati dan memang itu hak yang bersangkutan,” katanya.
Sebelumnya, Kuasa Hukum Harvey Moeis, Andi Ahmad mengatakan rencana mengajukan kasasi. Namun pihaknya belum menerima salinan resmi putusan banding tersebut.
Diketahui, awalnya Harvey divonis 6,5 tahun penjara. Kemudian hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis Harvey 20 tahun penjara.
Baca Juga
Sebelumnya terdakwa kasus dugaan korupsi timah, Harvey Moeis berencana mengajukan kasasi terhadap vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Hal itu sebagaimana disampaikan kuasa hukum Harvey, Andi Ahmad.
-
Harvey Moeis Siap Tempuh Kasasi, Kejaksaan Agung Tegaskan Siap Hadapi!
loading…
Kejagung siap menghadapi rencana upaya hukum kasasi oleh Harvey Moeis terhadap vonis 20 penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Foto/Dok.SindoNews
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) siap menghadapi rencana upaya hukum kasasi oleh Harvey Moeis terhadap vonis 20 penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.
“Tentu (siap menghadapi kasasi Harvey Moeis),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar kepada wartawan, Senin (17/2/2025).
Baca Juga
Harli mengatakan, pihaknya menghormati setiap langkah hukum yang berjalan, terlebih upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) merupakan hak para terdakwa.
“Kita hormati dan memang itu hak yang bersangkutan,” katanya.
Sebelumnya, Kuasa Hukum Harvey Moeis, Andi Ahmad mengatakan rencana mengajukan kasasi. Namun pihaknya belum menerima salinan resmi putusan banding tersebut.
Diketahui, awalnya Harvey divonis 6,5 tahun penjara. Kemudian hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis Harvey 20 tahun penjara.
Baca Juga
Sebelumnya terdakwa kasus dugaan korupsi timah, Harvey Moeis berencana mengajukan kasasi terhadap vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Hal itu sebagaimana disampaikan kuasa hukum Harvey, Andi Ahmad.
-
Serukan 5 Tuntutan, Massa Mahasiswa Demo Bertajuk Indonesia Gelap Padati Kawasan Patung Kuda – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ribuan mahasiswa mulai memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Di bawah langit mendung para mahasiswa ini mulai berdatangan sekitar pukul 16.47 WIB untuk aksi demo bertajuk Indonesia Gelap.
Para massa aksi ini membawa sejumlah bendera, banner, hingga spanduk yang disematkan di barrier beton.
“Oke Gas, mana gas?” sebagaimana tertulis dari salah satu spanduk yang dibawa oleh massa aksi.
Sebagai informasi, demo ini diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
BEM SI menjelaskan bahwa tema Indonesia Gelap dipilih sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak transparan.
Lebih lanjut, tema ini juga menyindir pemerintah yang terus menggaungkan Indonesia Emas 2045, padahal kebijakan yang diambil dinilai tidak berpihak kepada generasi muda.
Dalam aksi kali ini, mahasiswa membawa lima tuntutan utama, yaitu:
1. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat.
2. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik.
3. Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis dan pemotongan yang merugikan.
4. Mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
DEMO MAHASISWA – Ribuan mahasiswa mulai memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2/2025). Mereka berkumpul untuk melakukan aksi demo bertajuk Indonesia Gelap. Tribunnews/Mario Christian Sumampow (Tribunnews.com/Mario Christian Sumampow)
5. Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
-
Presiden Prabowo Pastikan THR ASN 2025 Cair Maret Tanpa Pemotongan
Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) akan dicairkan pada Maret 2025. Keputusan ini diumumkan seusai rapat terbatas (ratas) bersama para menteri di Istana Merdeka, Jakarta.
“Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dilakukan pada Maret 2025,” ujar Prabowo dalam konferensi pers, Senin (17/2/2025).
Kebijakan pencairan THR ASN 2025 ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I pada 2025. Meski pemerintah tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran, THR tetap akan diberikan tanpa pemotongan.
Selain THR ASN 2025, Presiden Prabowo juga akan menyalurkan berbagai stimulus ekonomi menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan dan Lebaran untuk menjaga daya beli masyarakat.
Stimulus tersebut mencakup, pertama, diskon harga tiket pesawat dan tarif tol. Kedua, program belanja diskon, seperti Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 202.
Ketiga, program mudik Lebaran gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan BUMN. Keempat, upaya menjaga stabilitas harga pangan menjelang Lebaran.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan kebijakan efisiensi APBN 2025 tidak akan berdampak pada belanja pegawai. Selain THR ASN 2025, Presiden Prabowo juga memastikan gaji ke-13 ASN tetap akan dicairkan sesuai jadwal.
-
Sinergi Pegadaian dan Garuda Indonesia Gulirkan Transformasi Sekolah di Pulau Komodo
loading…
Demi meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Pegadaian bersama Garuda Indonesia menyelenggarakan Program Transformasi Sekolah di Labuan Bajo
MANGGARAI BARAT – Demi meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Pegadaian bersama Garuda Indonesia menyelenggarakan Program Transformasi Sekolah yang diselenggarakan di Labuan Bajo dan Pulau Komodo. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan manajemen sekolah, sekaligus memperkenalkan pendekatan berbasis digital dalam proses pembelajaran.
Program pelatihan yang diselenggarakan selama Oktober 2024 hingga Juni 2025 ini menyasar delapan sekolah dasar (SD) dengan melibatkan 30 guru dan 16 manajemen sekolah sebagai peserta utama. Kegiatan pelatihan dilakukan secara hybrid dengan memanfaatkan platform Guru Binar.
Melalui kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat serta Putera Sampoerna Foundation, program ini memberikan pelatihan komprehensif guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah investasi masa depan, dan kami berkomitmen untuk memberikan akses pelatihan berkualitas kepada para pendidik di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Kami berharap program ini mampu menciptakan perubahan yang nyata bagi sekolah-sekolah di Manggarai Barat,” ujar I Gede Anom Sastrawan, Deputi Bisnis Area Ende Pegadaian (14/2/2025).
Kegiatan ini diprakarsai oleh Pegadaian dan Garuda Indonesia dengan komitmen penuh terhadap pembangunan sosial dan memajukan pendidikan di Indonesia. Pelatihan bagi tim manajemen sekolah dan guru tersebut dilaksanakan serentak demi menciptakan pengembangan yang menyeluruh, dimana tim manajemen sekolah mendapatkan pelatihan dan pendampingan seputar analisis rapor pendidikan, standar pembelajaran, serta supervisi klinis.
Para guru juga mendapatkan pelatihan dan pendampingan seputar pembelajaran berdiferensiasi, media pembelajaran digital, manajemen kelas dan pembelajaran efektif, serta pengembangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan asesmen pembelajaran.
“Sebagai perusahaan yang berkomitmen terhadap pembangunan sosial, kami merasa bangga dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui program ini,” ujar Muhammad Wandha Heksana, Labuan Bajo District Manager Garuda Indonesia.
Program ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat, hingga Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, mengapresiasi dan mendukungan program transformasi sekolah. Menurutnya, bentuk tindak lanjut dari program ini sangatlah penting untuk mendorong perubahan yang berkelanjutan.
“Kami berharap program ini dapat memberikan suatu inovasi dan semangat kepada tenaga pendidik di dua wilayah Manggarai Barat yakni Labuan Bajo dan Pulau Komodo,” ujar Yulianus.
Hingga tahun 2024 lalu, Pegadaian telah sukses menyelenggarakan Program Transformasi Sekolah di Bengkulu dengan dukungan Putera Sampoerna Foundation. Program ini berhasil meningkatkan kapasitas lebih dari 40 tenaga pendidik dari tujuh sekolah dasar, dengan fokus pada penguatan metode pengajaran dan manajemen sekolah.
Inisiatif ini mendapat sambutan positif dari para pendidik maupun pemerintah daerah, mendorong keberlanjutan program sebagai upaya nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sebagai bentuk penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan yang berdampak dan bermanfaat di wilayah Labuan Bajo dan Pulau Komodo dan menjadi model kolaborasi yang berkelanjutan, di mana hasil pelatihan akan disebarluaskan ke sekolah lain untuk menciptakan pengaruh baik yang lebih luas.
(ars)
-
Menkum Supratman Optimistis Singapura Kabulkan Dokumen Ekstradisi Paulus Tannos
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya optimistis otoritas Singapura mengabulkan dokumen ekstradisi buron kasus dugaan korupsi pengadaan proyek KTP elektronik (e-KTP) Paulus Tannos. Pasalnya, kata dia, Indonesia dan Singapura merupakan dua negara sahabat yang selama ini membangun relasi yang baik.
“Ya harus optimistis dong. Kita kan dua negara sahabat dan sudah menandatangani perjanjian ekstradisi. Namun demikian, kami hanya menyampaikan surat terkait dengan itu. Nanti menyangkut teknisnya karena ditangani oleh KPK dan juga bersama dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri,” ujar Supratman seusai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Supratman mengatakan dirinya sudah menandatangani berkas ekstradisi Paulus Tannos tersebut dan secepatnya surat tersebut diberikan ke otoritas Singapura.
“Alhamdulillah kemarin harusnya sih dokumennya insyaallah sesegera mungkin. Saya juga sudah menandatangani surat untuk permintaan ekstradisi Paulus Tannos,” tandas dia.
Dia mengatakan dokumen ekstradisi harus segera dituntaskan agar Paulus Tannos dipulangkan ke Indonesia untuk mengikuti proses hukum selanjutnya.
“Terkait tugas otoritas pusat yang ada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) terutama permintaan ekstradisi atas nama inisial PT (Paulus Tannos). Alhamdulillah kemarin komunikasi kami dengan seluruh APH baik KPK, Kejagung, dan Polri, kami bersama-sama sekuat untuk melengkapi dokumen supaya secepatnya,” pungkas Supratman.
Diketahui, Paulus Tannos ditangkap oleh otoritas penegak hukum di Singapura pada 17 Januari 2025. Kini, Indonesia sedang berupaya memulangkan Paulus Tannos untuk mengikuti proses hukum di Indonesia. Paulus Tannos diketahui memiliki kewarganegaraan ganda.
Paulus Tannos merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Selain dia, eks anggota DPR Miryam S Haryani juga menjadi tersangka.
Miryam dan Paulus Tannos Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
-
Prabowo Segera Terima Usulan Amnesti bagi Napi KKB, Menteri Hukum Siap Konsultasi
PIKIRAN RAKYAT – Usulan pemberian amnesti kepada narapidana kelompok kriminal bersenjata (KKB), akan dikonsultasikan dengan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas memastikan langkah tindak lanjutnya.
Hal itu disampaikan saat ditemui setelah rapat Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025.
“Silakan memasukkan surat, kemudian nanti saya akan mengkonsultasikannya kepada Bapak Presiden,” kata Supratman.
Supratman menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi terhadap daftar narapidana yang akan diberikan amnesti.
Pemberian amnesti ini masih berada pada tahap awal, yang akan diberikan kepada narapidana yang terlibat makar tanpa senjata.
“Karena memang yang di tahap awal ini terkait dengan amnesti yang makar, itu ditujukan kepada mereka yang bukan merupakan gerakan bersenjata, namun karena belum ada keputusan, silakan dimasukkan nama-namanya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keputusan akhir mengenai pemberian amnesti ada di tangan presiden, terutama jika narapidana yang terlibat makar menunjukkan komitmen untuk bergabung kembali dengan NKRI.
Hal ini disampaikan Supratman menanggapi usulan anggota Komisi XIII DPR RI, Tonny Tessar, yang menyarankan pemberian amnesti kepada tujuh anggota KKB yang telah menyatakan keinginan untuk berintegrasi dan kembali ke Indonesia.
Usul Amnesty dari DPR RI
Sebelumnya, dalam rapat, anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pula pemberian amnesti kepada narapidana yang merupakan anggota KKB.
“Sesuai dengan program nawacita Presiden untuk melakukan rekonsiliasi, untuk KKB ini kalau kami boleh usulkan, syarat untuk KKB yang bersenjata ini kita berikan kesempatan juga kepada mereka,” kata Tonny.
Dia mengaku sempat berkunjung ke salah satu lapas di Makassar dan menemukan tujuh orang tahanan anggota KKB yang telah menyatakan diri akan kembali kepada NKRI.
“Tujuh orang yang bersenjata di lapas Makassar itu telah membuat surat pernyataan, dan akan mendeklarasikan untuk kembali ke pangkuan NKRI,” tuturnya.
Dia lantas berkata, “Kami berharap pak menteri dan seluruh jajaran bisa membantu syarat dari KKB yang bersenjata ini bisa dilonggarkan di kita di Papua karena senjata juga banyak senjata rakitan pak, apalagi mereka sudah siap kembali.”
Sebagai tambahan, pada Rabu, 5 Februari 2025, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak ditujukan kepada narapidana politik yang terlibat dalam tindakan makar bersenjata.
Pigai menilai, memberikan amnesti kepada mereka yang bersenjata dapat menimbulkan risiko, karena tidak ada jaminan keamanan dan kepastian dari mereka setelah dibebaskan.
Pigai juga menjelaskan bahwa narapidana politik yang terlibat dalam tindakan kekerasan bersenjata mungkin tidak lolos dalam proses asesmen hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum.
Menurutnya, memberikan amnesti kepada individu semacam itu berisiko, karena mereka yang terbiasa melakukan tindakan kekerasan bisa kembali berbuat serupa setelah dibebaskan. ****
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
UMKM Dinilai Berperan Besar Dalam Perekonomian Nasional
Jakarta: Plt Wakil Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Ali Murthadho meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Selatan (Jaksel) membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengembangkan usahanya, terutama yang tergabung dalam program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Jakpreneur).
Hal tersebut disampaikan Ali Murthadho saat membuka Rapat Pimpinan Kota (Rapimko) ke IV Tahun 2025 Kadin Jakarta Selatan, bertema ‘Sinergitas KADIN Jakarta Selatan dengan Kepemimpinan Baru di Jakarta dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi’ di Kantor Walikota Jakarta Selatan.
Ia berharap, melalui Rapimko ini, Kadin dapat merapatkan barisan dan bermitra pro-aktif dengan Pemerintah dan semua stakeholder di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Kami meyakini bahwa Kadin Jakarta Selatan mampu menggerakkan roda perekonomian menjadi jauh lebih baik lagi, serta berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Ketua Kadin Jakarta Selatan Lafranta Siregar berhartap Rapimkota ke IV dapat menghasilkan hasil rapat yang baik bagi kesejahteraan Kadin, UMKM dan warga.
“Mudah-mudahan hasilnya bisa kita terapkan dengan baik bagi warga khususnya di Jakarta Selatan,” katanya.
Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sitta Kusuma mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Banyak perempuan melihat peluang besar di sektor kewirausahaan.
Banyak perempuan menjadi pelaku UMKM dan mampu meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi di Indonesia.
“Pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Saya berharap talkshow ini dapat menjadi langkah awal bagi para peserta untuk meraih kemandirian finansial,” kata Sitta
Sitta yakin perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Diapun menyebut Kadin Jaksel memiliki program pemberdayaan 1000 UMKM yang memberikan dukungan penuh bagi para ibu untuk mengembangkan potensi bisnisnya.
Menurutnya, pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.
Jakarta: Plt Wakil Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Ali Murthadho meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Selatan (Jaksel) membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengembangkan usahanya, terutama yang tergabung dalam program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Jakpreneur).
Hal tersebut disampaikan Ali Murthadho saat membuka Rapat Pimpinan Kota (Rapimko) ke IV Tahun 2025 Kadin Jakarta Selatan, bertema ‘Sinergitas KADIN Jakarta Selatan dengan Kepemimpinan Baru di Jakarta dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi’ di Kantor Walikota Jakarta Selatan.
Ia berharap, melalui Rapimko ini, Kadin dapat merapatkan barisan dan bermitra pro-aktif dengan Pemerintah dan semua stakeholder di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.“Kami meyakini bahwa Kadin Jakarta Selatan mampu menggerakkan roda perekonomian menjadi jauh lebih baik lagi, serta berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Ketua Kadin Jakarta Selatan Lafranta Siregar berhartap Rapimkota ke IV dapat menghasilkan hasil rapat yang baik bagi kesejahteraan Kadin, UMKM dan warga.
“Mudah-mudahan hasilnya bisa kita terapkan dengan baik bagi warga khususnya di Jakarta Selatan,” katanya.
Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sitta Kusuma mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Banyak perempuan melihat peluang besar di sektor kewirausahaan.
Banyak perempuan menjadi pelaku UMKM dan mampu meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi di Indonesia.
“Pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Saya berharap talkshow ini dapat menjadi langkah awal bagi para peserta untuk meraih kemandirian finansial,” kata Sitta
Sitta yakin perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Diapun menyebut Kadin Jaksel memiliki program pemberdayaan 1000 UMKM yang memberikan dukungan penuh bagi para ibu untuk mengembangkan potensi bisnisnya.
Menurutnya, pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(FZN)
-
Kakorlantas Polri Siapkan 4 Klaster Evaluasi Jalur Mudik Lebaran 2025
Jakarta, Beritasatu.com – Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyiapkan sejumlah evaluasi menjelang pelaksanaan mudik lebaran 2025 mendatang. Setidaknya ada empat klaster jalur pemudik yang sudah disiapkan.
Agus mengatakan klaster pertama yakni jalur tol. Dia mengaku sudah mempersiapkan gangguan lalu lintas di tol-tol yang dilalui pemudik.
“Baik itu nanti kerawanan di dalam tol termasuk juga mempersiapkan jalan-jalan nasional,” ujarnya kepada wartawan Senin (17/2/2025).
Selanjutnya yakni klaster perkotaan dan klaster tempat wisata. Agus menyebut pihaknya bakal melakukan survei di kota maupun tempat wisata yang dituju pemudik.
“Pada saat kami survei dengan Kementerian Perhubungan dan kawan-kawan masih ada jalan yang berlubang tentunya kita sarankan untuk bisa diperbaiki,” ungkapnya.
Kemudian yakni klaster pelabuhan. Agus mengungkapkan pelabuhan yang menjadi lokasi para pemudik untuk ke kampung halamannya bakal dievaluasi.
Dalam waktu dekat, Agus mengatakan bakal berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan pelaksaan mudik lebaran 2025 tak menemui kendala.
“Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan dan rekan-rekan stakeholder lainnya tentunya akan membuat skenario yang terbaik setelah kita mengevaluasi kerawanan-kerawanan yang tahun lalu terjad. Arus mudik Lebaran 2025 kali ini harus kita persiapkan dengan baik,” ucapnya.