Bertemu Komite Parlemen Uni Eropa, Ravindra Airlangga Dukung Penyelesaian Indonesia-EU CEPA
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Rombongan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI yang terdiri dari Mardani Ali Sera, Ravindra Airlangga, Bramantyo Suwondo, dan Jazuli Juwaini menjalankan beberapa rangkaian pertemuan dengan beberapa pimpinan komite parlemen di
Uni Eropa
.
Rangkaian pertemuan itu merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi undangan Parlemen Uni Eropa di Strasbourg, Prancis, Selasa (11/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, mereka mendapat pendampingan dari Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Belgia Andri Hadi.
Pada kegiatan pertama, rombongan BKSAP bertemu dengan Wakil Ketua Komite Perdagangan Internasional Uni Eropa Luliu Winkler.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mendorong percepatan perjanjian Indonesian- European Union Comprehensive Economic Partnership (IEU CEPA).
Adapun saat ini teks perjanjian yang telah disepakati telah mencapai sekitar 80 persen.
Pada kesempatan itu, Ravindra menyatakan, perjanjian tersebut berpotensi meningkatkan nilai perdagangan antara Indonesia Uni Eropa sekitar 2 miliar dollar Amerika Serikat (AS).
Pertemuan itu turut membahas kebijakan ReFuel Aviation Uni Eropa yang bertujuan meningkatkan penggunaan
sustainable aviation fuel
(SAF) di sektor transportasi udara.
Namun, penggunaan
biofuel
yang berasal dari
palm fatty acid distillate
(PFAD) dikecualikan dalam pemenuhan syarat SAF.
Di sisi lain, biofuel yang berasal dari PFAD sudah diakui International Civil Aviation Organization (ICAO) sebagai bahan baku SAF.
Oleh karenanya, BKSAP meminta biofuel dari minyak nabati Indonesia bisa diterima di pasar aviasi sebagai sumber bahan baku berkelanjutan.
Pada pertemuan berikutnya, BKSAP berdiskusi dengan Ketua Komite Internasional Parlemen Eropa David Mcallister.
Kemudian, BKSAP bertemu dengan Ketua Relasi ASEAN Wouter Beke. Dalam pertemuan ini, para pihak menyepakati pentingnya peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.
Kedua pihak juga mempertegas pentingnya menjaga
rules based order
(RBO) dalam tatanan hubungan antarnegara.
Salah satu masalah yang dibahas adalah sengketa maritim terkait dengan
nine dash line
atau sembilan garis pengakuan wilayah laut China di kawasan Laut China Selatan.
Kedua pihak sepakat masalah itu dapat diselesaikan sesuai mekanisme United Nations on Law of the Sea (UNCLOS) dan
five point consensus
Myanmar harus dilaksanakan.
Pada pertemuan terakhir, BKSAP bertemu dengan Wakil Presiden Parlemen Eropa Martin Housik.
Dalam pertemuan itu, perwakilan Indonesia/Uni Eropa menyampaikan keyakinannya bahwa proses aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Indonesia dapat berjalan dengan lancar.
Sebagai informasi, bergabungnya Indonesia ke OECD diyakini akan meningkatkan kepercayaan global, arus investasi, dan akses pasar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jenis Media: Nasional
-
/data/photo/2025/02/17/67b337bbe274c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Bertemu Komite Parlemen Uni Eropa, Ravindra Airlangga Dukung Penyelesaian Indonesia-EU CEPA")
Bertemu Komite Parlemen Uni Eropa, Ravindra Airlangga Dukung Penyelesaian Indonesia-EU CEPA
-
Demo Pelajar di Papua Tuntut Sekolah Gratis Bukan Makan Bergizi Gratis Dibubarkan Polisi, Dalih Tak Ada Izin
PIKIRAN RAKYAT – Ratusan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jayapura yang menggelar unjuk rasa Senin, 17 Februari 2025 pagi dibubarkan oleh pihak kepolisian dengan dalih tak berizin.
Para siswa tersebut menuntut sekolah gratis dalam tindakan unjuk rasa mereka, serta menolak program MBG atau Makan Bergizi Gratis.
Menurut Yayasan LBH Indonesia, sebanyak 15 orang massa aksi tersebut ditahan di Polsek Heram, Waena, Jayapura. Namun, massa tersebut kini telah didampingi oleh pengacara publik dari LBH Papua.
“Kami mengecam penahanan massa aksi. Mereka harus segera dibebaskan!” tulis Yayasan LBH Indonesia dalam akun X-nya.
Kronologi Penahanan
Diketahui, para siswa hendak menyampaikan aspirasi mereka di sekitar Expo Waena sekitar pukul 7.00 WIT ketika mereka ditahan polisi.
Bahkan, dua siswa mendapat pemukulan dari polisi, salah satunya di bagian kepala. Seorang siswa juga dikabarkan mengalami luka-luka dan berdarah.
Menurut aturan yang berlaku, para siswa akan dipulangkan setelah dimintai keterangan oleh polisi. Para siswa tersebut berorasi untuk menolak program MBG dan menuntut pendidikan gratis sebagai gantinya.
Pembubaran unjuk rasa penolakan Makan Bergizi Gratis di Papua. Tangkap layar X
Unjuk Rasa di Papua
Sebelumnya diketahui bahwa sekumpulan pelajar di Papua memang melakukan unjuk rasa penolakan MBG dari sejak beberapa hari lalu.
Demonstrasi itu termasuk dilakukan oleh ratusan pelajar di Yahukimo, Papua. Mereka juga menolak MBG karena merasa lebih membutuhkan pendidikan.
Kemudian, Solidaritas Pelajar West Papua juga menyerukan untuk menggelar aksi demonstrasi menolak MBG di beberapa kota di tanah Papua, salah satunya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
/data/photo/2025/02/17/67b3230edbe39.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Saat KSAD Maruli Jajal Kemampuan Menembak dari Helikopter Tempur…")
Saat KSAD Maruli Jajal Kemampuan Menembak dari Helikopter Tempur…
Saat KSAD Maruli Jajal Kemampuan Menembak dari Helikopter Tempur…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengasah kemampuan menembak udara dengan menaiki
helikopter Fennec
, milik
Pusat Penerbangan Angkatan Darat
(Puspenerbad).
Hal itu dilakukan saat KSAD menghadiri
Latihan Penembakan
Senjata Pesawat Udara (Latbakjatpesud) terintegrasi di daerah latihan Cipatat, Jawa Barat, pada Senin (17/2/2025).
“Saya ingin mencoba sendiri, supaya saat berdiskusi tahu betul apa saja permasalahannya. Dengan mencoba langsung, saya jadi paham karena pernah mencobanya (menembak dari heli),” kata Maruli dalam keterangan tertulis.
Latihan penembakan
pesawat udara terintegrasi ini merupakan program rutin yang dirancang untuk memastikan kesiapan operasional Puspenerbad dalam mendukung pertahanan negara.
“Program latihan hari ini, kita uji kemampuan menembak dari heli, sekaligus melihat kesiapan Penerbad, baik kemampuan terbang maupun tempurnya,” ujarnya.
Sebagai informasi, berbagai jenis helikopter Puspenerbad dikerahkan dalam latihan ini, termasuk Bell 412, Bolco, Apache, dan Fennec.
Masing-masing alutsista TNI AD itu menunjukkan kelincahan manuver dan akurasi tembakan udara.
Selain latihan tempur, kegiatan ini juga diwarnai dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sekitar daerah latihan sebagai wujud kepedulian TNI AD terhadap rakyat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Tingkatkan Patroli, TNI dan Polri Buru KKB yang Bakar Gedung Sekolah di Kabupaten Puncak Papua – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Markas Besar TNI angkat bicara terkait pembakaran SMP yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah di Agandugume pada Jumat (14/2/2025) lalu.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto mengatakan TNI dan Polri melakukan pengejaran kepada para pelaku pembakaran tersebut.
“TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang bertanggung jawab atas aksi pembakaran ini. Kami juga meningkatkan patroli keamanan di wilayah tersebut untuk mencegah kejadian serupa,” kata Hariyanto kepada Tribunnews.com pada Senin (17/2/2025).
Ia mengatakan pihaknya tidak menerima laporan korban jiwa dalam kejadian tersebut.
Namun, lanjut dia, dua ruang bangunan sekolah SMP Agandugume hangus terbakar.
“Aksi ini merupakan bentuk gangguan keamanan yang sering dilakukan OPM untuk menciptakan ketakutan di masyarakat. TNI terus berupaya menjaga stabilitas dan melindungi warga dari tindakan kriminal kelompok tersebut,” kata dia.
Berdasarkan laporan, lanjut dia, sekolah tersebut memang tidak ada aktivitas belajar sebelum kejadian.
Namun, lanjutnya, pembakaran itu tetap disayangkan, apalagi saat pemerintah sedang menjalankan program makan bergizi bagi pelajar di Papua.
Ia menegaskan langkah pengamanan terus dievaluasi sesuai dengan dinamika di lapangan.
Saat ini, ungkapnya, pasukan TNI bersama Polri sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut.
“Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh tindakan kelompok OPM. TNI akan terus hadir untuk menjaga keamanan dan mendukung pemerintah dalam membangun Papua yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Diberitakan Tribun-Papua.com sebelumnya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali berulah di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Mereka membakar gedung SMP Agandugume pada Jumat (14/2/2025).
Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Po Faizal Ramadhani menyebut aksi pembakaran ini diduga dilakukan oleh kelompok KKB Puncak pimpinan Tenius Kulua, Kalenak Murib, dan Lekagak Telenggen.
“Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Namun, bangunan sekolah SMP Agandugume hangus terbakar,” ujar Faizal dalam keterangan tertulis kepada Tribun-Papua.com, Sabtu (15/2/2025).
Adapun bangunan sekolah tersebut sudah terbengkalai dan tidak ada aktivitas belajar-mengajar.
Satgas Ops Damai Cartenz sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok KKB dan meningkatkan pengamanan untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2025, Kombes Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat di Kabupaten Puncak agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak benar.
Ia meminta warga untuk mempercayakan keamanan kepada aparat keamanan dan melaporkan aktivitas mencurigakan.
Aparat keamanan terus memperkuat patroli dan memperketat pengawasan di sejumlah titik rawan untuk mencegah ancaman dari kelompok KKB.
Koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat juga terus dilakukan.
“Pihak kepolisian berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan di Papua Tengah dan menindak tegas kelompok yang mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan masyarakat,” ujarnya.
-
Bahlil Dukung Wacana Koalisi Permanen Prabowo: Demi Stabilitas
Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendukung wacana menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai aliansi yang permanen.
Bahlil melanjutkan, jika KIM menjadi permanen, dapat mengantarkan pemerintahan Indonesia menjadi negara yang stabil, karena tak ada pemerintahan yang berhasil tanpa adanya stabilitas.
“Saya pikir itu ide dan gagasan yang cukup baik. Tidak ada pemerintahan yang berhasil tanpa adanya stabilitas dan KIM permanen itu menuju kepada stabilitas,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
Lebih jauh, Menteri ESDM ini mengemukakan Partai Golkar akan mendukung dan tinggal mengkomunikasikan bentuk serta polanya seperti apa.
“Golkar berpandangan itu ide yang bagus dan harus kita dukung tinggal dikomunikasikan bentuknya dan polanya seperti apa itu yang harus kita bicarakan dan didetailkan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah pejabat mengonfirmasi satu suara dalam mendukung ide Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai aliansi yang permanen merupakan gagasan yang baik.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus politikus Gerindra Maruarar Sirait (Ara) optimistis bahwa ide tersebut bakal berjalan. Bagaimana tidak, dikatakan Ara saat ini peta politik kursi parpol-parpol koalisi pendukung Prabowo saat ini mencapai 80% di parlemen.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara silaturahmi kebangsaan Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo, di Padepokan Garuda Yaksa, di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).
“Kami lagi parlemen 80%, 80% di parlemen. pemerintah solid ya, dan presiden akan ke arah koalisi permanen, ya,” katanya kepada wartawan.
-
Ferdinand Hutahaean: Tagar #IndonesiaGelap Bentuk Perlawanan Rakyat
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean menyoroti maraknya tagar #IndonesiaGelap yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial.
Dikatakan Ferdinand, tagar tersebut bukan sekadar tren, tetapi bentuk perlawanan nyata dari mahasiswa dan masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap tidak mendengar aspirasi rakyat.
“Iya, saya mengikuti perkembangan di media sosial naiknya tagar Indonesia Gelap yang digaungkan oleh adik-adik mahasiswa bersama masyarakat,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (17/2/2025).
Menurutnya, gerakan ini masih bersifat halus, tetapi memiliki pesan yang kuat.
Ia menilai masyarakat mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dinilainya arogan dan merasa paling benar.
“Saya perhatikan pemerintah ini terlalu arogan terhadap rakyatnya. Mereka merasa paling benar dan paling mampu, sehingga mengabaikan hak-hak rakyat,” ucapnya.
Ferdinand menekankan bahwa rakyat memiliki suara yang harus didengarkan.
Pemerintah, menurutnya, tidak bisa terus menerapkan kebijakan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
“Seolah-olah rakyat harus menerima apa saja yang dilakukan pemerintah. Tapi hari ini rakyat membuktikan bahwa mereka punya kedaulatan, punya hak untuk bersuara,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah agar tidak bersikap otoriter.
Jika suara rakyat terus diabaikan, bukan tidak mungkin perlawanan yang saat ini masih dalam bentuk protes damai di media sosial bisa berubah menjadi aksi nyata di lapangan.
“Jangan sampai pemerintah terus arogan dan tidak mendengar suara rakyat. Jika ini dibiarkan, perlawanan yang halus bisa berubah menjadi perlawanan keras di jalanan,” ungkap Ferdinand.
-
Revisi UU Minerba Disahkan di Rapat Paripurna Besok (18/2)
Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) akan dibawa ke Rapat Paripurna besok, Selasa (18/2/2025).
Adapun, sebelum itu berlangsung terdapat rapat kerja (pleno) terbuka dengan pemerintah dan DPD terkait pengambilan keputusan atas hasil pembahasan revisi UU Minerba sore ini.
“[rapat pleno] tingkat I, besok [Selasa] diparipurnakan rencananya,” katanya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
Doli meluruskan, meski rapat pembahasan DIM revisi UU Minerba tak dilaksanakan terbuka sejak Rabu (12/2/2025), bukan berarti ada hal-hal yang ingin ditutupi oleg Baleg.
“Justru kita mau lebih terbuka karena kita mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan selama ini. Supaya kita bisa menemukan formula atau frase-frase atau pasal-pasal yang lebih tepat,” jelasnya.
Politikus Golkar ini pun menyebut bahkan pihaknya membahas hal tersebut sampai 01:00 WIB selama 4 hari terakhir.
“Kemarin 4 hari malam-malam betul sampai jam 1, sampai Sabtu dan segala macam gitu. Sebentar lagi ini Panja dibuka nih habis timus, timsin. Sekarang lapor [dari] timus timsin ke Panja. Panja terbuka, habis itu raker Jam 4 [sore ini],” pungkasnya.
-
Baleg DPR Rampung Bahas RUU Minerba, Siap Dibawa ke Rapat Paripurna Besok
PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) Badan Legislatif (Baleg) DPR RI telah menyepakati perubahan keempat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Diketahui, RUU ini memuat peraturan yang memberikan wewenang bagi universitas untuk mengelola pertambangan. Adapun kesepakatan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan 9 fraksi di DPR RI, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, Demokrat, dan PAN.
Anggota Panja dari Fraksi PKS, Muhammad Haris, mengatakan izin pengelolaan tambang yang diberikan untuk perguruan tinggi berguna untuk mendorong riset dan inovasi. Begitu juga dengan izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan yang dianggap mampu mendorong kemandirian ekonomi.
“Fraksi PKS menilai peluang kemitraan dalam pengelolaan pertambangan bagi perubahan tinggi memperkuat riset dan inovasi, serta meningkatkan kualitas lulusan yang siap kerja di sektor energi dan sumber daya alam,” kata Haris dalam penyampaian mini fraksi dalam rapat pleno pengambilan keputusan di ruang Baleg, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Panja RUU Minerba Fraksi NasDem, Arief Rahman, juga menilai perlunya keterlibatan perguruan tinggi dalam mengelola pertambangan untuk meningkatkan perekonomian nasional.
“Khususnya organisasi kemasyarakatan, keagamaan, perguruan tinggi, koperasi dan usaha kecil dan menengah. Kebijakan akselerasi ini bertujuan untuk melakukan percepatan hilirisasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara serta diharapkan lebih mempertegas dan mempercepat upaya pemanfaatan kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Panja Fraksi Gerindra, Rokhmat Ardiyan, yang menyebut bahwa perlunya aturan mengenai perluasan entitas masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan usaha pertambangan sebagai wujud penerapan demokrasi ekonomi sebagaimana yang terkandung pada Pasal 33 UU Dasar 1945.
“Ke depan usaha pertambangan bukan lagi hanya didominasi oleh pemilik modal besar, namun bisa melibatkan entitas usaha kecil, terutama koperasi, usaha kecil dan menengah atau UMKM, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, perusahaan perorangan, dan perguruan tinggi,” ucapnya.
Adapun dalam rapat Panja yang dilakukan, telah disepakati RUU tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang secara garis besar sebagai berikut:
1. Perbaikan pasal-pasal yang terkait dengan Putusan MK, yaitu Pasal 17A, Pasal 22A, Pasal 31A, dan Pasal 169A.
2. Pasal 1 angka 16 perubahan mengenai definisi studi kelayakan;
3. Pasal 5 mengenai kewajiban pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.
4. Pasal 35 ayat (5), Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 60 ayat (4) dan ayat (5) terkait Perizinan Berusaha dan Mineral logam dan pemberian dengan cara prioritas WIUP Batubara mengikuti mekanisme sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
5. Pasal 100 ayat (2) terkait pelaksanaan Reklamasi dan pelindungan dampak Pascatambang bagi masyarakat dan daerah, Menteri melibatkan Pemerintah Daerah.
6. Pasal 108 mengenai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan tambang dan masyarakat adat.
7. Pasal 169A memasukkan ketentuan terkait audit lingkungan.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
NHM Laksanakan Upacara di Gosowong
Jakarta: Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (BK3N) tahun 2025 di PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) resmi ditutup pada Sabtu, (15/2). Penutupan BK3N 2025 ini ditandai dengan penyerahan bendera K3 saat upacara penutupan.
Bendera K3 tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua Panitia, Era Setiawan (Wakil Manajer Departemen OHS) kepada Kepala Teknik Tambang (KTT)/Wakil Direktur Operasi, Rara Dodo Lawolo. Upacara penutupan BK3N 2025 ini juga dihadiri oleh karyawan dari perwakilan departemen dan mitra kerja NHM.
Perayaan BK3N NHM tahun ini mengikuti tema nasional yakni Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) untuk meningkatkan produktivitas.
Saat menyampaikan arahan di apel penutupan BK3N, Rara menyampaikan bahwa NHM berkomitmen meningkatkan sumberdaya manusia dengan berbagai usaha dan upaya. Seperti NHM telah mendapatkan akreditasi nasional berupa sertifikat No. 2.STF/HK.02/KA-LDP ESDM yang dikeluarkan oleh Lembaga Akreditasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral atau KA-LDP ESDM.
(Perayaan BK3N NHM tahun ini mengikuti tema nasional yakni Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) untuk meningkatkan produktivitas. Foto: Dok. NHM)
Diharapkan dengan memperoleh akreditasi lembaga, NHM bisa secara berkesinambungan melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menghasilkan SDM yang berkompeten dan meminimalisir risiko-risiko insiden di Tambang Emas Gosowong.
“Tujuan BK3N yaitu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap norma K3, menjamin terlaksananya perlindungan maksimal kepada karyawan, meningkatkan penerapan K3, serta mewujudkan SDM yang unggul juga peningkatan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan pelaksanaan budaya K3 dalam setiap kegiatan,” pesan Rara.
Setelah upacara penutupan selesai, panitia melakukan lomba first aid respons yang diikuti oleh tiga tim yang hadir saat upacara, dan yang berhasil memenangkan lomba sebagai berikut:
(Adanya perayaan BK3N NHM 2025, diharap K3 bisa tetap dijaga dengan konsisten dan dapat terus ditingkatkan kembali sumber daya manusia (SDM) agar lebih baik dan unggul di Tambang Emas Gosowong. Foto: Dok. NHM)
– Juara 1 – Ahmad Pakaya (Departemen Supply), Eko Y. Arianto (Indodrill) dan Teodorus Harindah (Departemen Ore Treatment).
– Juara 2 – Muhammad Faksib Mufsidi (Departemen Asset Maintenance), Harun M. Noor (Departemen Asset Maintenance) dan Jarbi (Departemen Civil).
– Juara 3 – Masdi Gani (Departemen Flight Camp), M. Agung Yusri (Departemen Environment) dan Rifai Nuang (Departemen UG Kencana).
Terpisah, Era Setiawan mewakili panitia BK3N tahun 2025 mengucapkan terima kasih atas dukungan dari lintas departemen NHM yang telah membantu mulai dari persiapan apel pembukaan di tanggal 12 Januari hingga kegiatan BK3N ditutup di tanggal 12 Februari 2025.
Selama periode BK3N di Gosowong, panitia mengorganisir kegiatan sosial donor darah bekerja sama dengan Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Maluku Utara yang diadakan di Two Rivers Bar.
Dari kegiatan donor darah tersebut, relawan PMI berhasil mengumpulkan 50 kantong darah yang nantinya akan digunakan untuk masyarakat Malut yang membutuhkan.
Adanya perayaan BK3N NHM 2025, diharap K3 bisa tetap dijaga dengan konsisten dan dapat terus ditingkatkan kembali sumber daya manusia (SDM) agar lebih baik dan unggul di Tambang Emas Gosowong.
Jakarta: Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (BK3N) tahun 2025 di PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) resmi ditutup pada Sabtu, (15/2). Penutupan BK3N 2025 ini ditandai dengan penyerahan bendera K3 saat upacara penutupan.
Bendera K3 tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua Panitia, Era Setiawan (Wakil Manajer Departemen OHS) kepada Kepala Teknik Tambang (KTT)/Wakil Direktur Operasi, Rara Dodo Lawolo. Upacara penutupan BK3N 2025 ini juga dihadiri oleh karyawan dari perwakilan departemen dan mitra kerja NHM.
Perayaan BK3N NHM tahun ini mengikuti tema nasional yakni Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) untuk meningkatkan produktivitas.Saat menyampaikan arahan di apel penutupan BK3N, Rara menyampaikan bahwa NHM berkomitmen meningkatkan sumberdaya manusia dengan berbagai usaha dan upaya. Seperti NHM telah mendapatkan akreditasi nasional berupa sertifikat No. 2.STF/HK.02/KA-LDP ESDM yang dikeluarkan oleh Lembaga Akreditasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral atau KA-LDP ESDM.
(Perayaan BK3N NHM tahun ini mengikuti tema nasional yakni Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) untuk meningkatkan produktivitas. Foto: Dok. NHM)
Diharapkan dengan memperoleh akreditasi lembaga, NHM bisa secara berkesinambungan melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menghasilkan SDM yang berkompeten dan meminimalisir risiko-risiko insiden di Tambang Emas Gosowong.
“Tujuan BK3N yaitu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap norma K3, menjamin terlaksananya perlindungan maksimal kepada karyawan, meningkatkan penerapan K3, serta mewujudkan SDM yang unggul juga peningkatan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan pelaksanaan budaya K3 dalam setiap kegiatan,” pesan Rara.
Setelah upacara penutupan selesai, panitia melakukan lomba first aid respons yang diikuti oleh tiga tim yang hadir saat upacara, dan yang berhasil memenangkan lomba sebagai berikut:
(Adanya perayaan BK3N NHM 2025, diharap K3 bisa tetap dijaga dengan konsisten dan dapat terus ditingkatkan kembali sumber daya manusia (SDM) agar lebih baik dan unggul di Tambang Emas Gosowong. Foto: Dok. NHM)
– Juara 1 – Ahmad Pakaya (Departemen Supply), Eko Y. Arianto (Indodrill) dan Teodorus Harindah (Departemen Ore Treatment).
– Juara 2 – Muhammad Faksib Mufsidi (Departemen Asset Maintenance), Harun M. Noor (Departemen Asset Maintenance) dan Jarbi (Departemen Civil).
– Juara 3 – Masdi Gani (Departemen Flight Camp), M. Agung Yusri (Departemen Environment) dan Rifai Nuang (Departemen UG Kencana).
Terpisah, Era Setiawan mewakili panitia BK3N tahun 2025 mengucapkan terima kasih atas dukungan dari lintas departemen NHM yang telah membantu mulai dari persiapan apel pembukaan di tanggal 12 Januari hingga kegiatan BK3N ditutup di tanggal 12 Februari 2025.
Selama periode BK3N di Gosowong, panitia mengorganisir kegiatan sosial donor darah bekerja sama dengan Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Maluku Utara yang diadakan di Two Rivers Bar.
Dari kegiatan donor darah tersebut, relawan PMI berhasil mengumpulkan 50 kantong darah yang nantinya akan digunakan untuk masyarakat Malut yang membutuhkan.
Adanya perayaan BK3N NHM 2025, diharap K3 bisa tetap dijaga dengan konsisten dan dapat terus ditingkatkan kembali sumber daya manusia (SDM) agar lebih baik dan unggul di Tambang Emas Gosowong.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(TIN)
-
RUU Minerba: Kampus Batal Dapat Izin Tambang, Pengelola BUMN atau Swasta
Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa Revisi Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara atau RUU Minerba batal mengatur soal perguruan tinggi (PT) sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan atau IUP.
Doli menjelaskan nantinya perguruan tinggi atau kampus tidak akan mendapatkan IUP atau IUPK, melainkan sebagai penerima manfaat dari pengelolaan tambang saja.
Sementara itu, nantinya pemerintah akan menunjuk Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD) maupun swasta untuk mengelola tambang.
“Jadi [kampus] penerima manfaatnya saja. Jadi IUP atau IUPK-nya itu nanti diserahkan kepada badan BUMN, BUMD atau badan swasta yang ditunjuk oleh pemerintah,” ujar Doli kepada wartawan, Senin (17/2/2025).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan nantinya pemerintah juga akan memetakan lebih lanjut perguruan tinggi mana yang akan dipilih sebagai penerima manfaat dari pengelolaan tambang dimaksud. Nantinya, akan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.
Pemetaan juga akan dilakukan berdasarkan daerah maupun lokasi dari perguruan tinggi tersebut.
“Kemudian nanti siapa yang mengerjakan itu pilihannya tiga itu BUMN, BUMD atau badan swasta yang ditunjuk oleh pemerintah, yang kemudian nanti dikonekkan [dihubungkan, red] dengan perguruan tinggi yang akan kita bantuin,” jelasnya.
Adapun, Doli menjelaskan bahwa revisi UU Minerba ini mengatur pemberian IUP maupun IUPK tidak hanya secara lelang, namun juga pemberian secara prioritas.
Pemberian secara prioritas itu, terangnya, meliputi perguruan tinggi, organisasi masyarakat (ormas) serta usaha kecil dan menengah (UKM). Dia mengaku wacana agar kampus melalui badan usahanya ikut mengelola tambang batal karena banyaknya pendapat kontra dari kalangan masyarakat.
“Kan tadinya sempat ada diskusi kita boleh perguruan tingginya buat badan usaha juga, tapi dengan banyak masukan, kemudian berbagai pertimbangan supaya menjaga menjaga moralitas, independensi kampus dan segala macam itu, sekarang kita melalui tadi itu tiga institusi itu,” ungkap mantan Ketua Komisi II DPR itu.
Doli mengatakan bahwa RUU Minerba ini akan dibawa ke Sidang Paripurna besok, Selasa (18/2/2025). Aturan-aturan turunan secara rinci dari beleid itu nantinya akan dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri (Permen).
“[Pengambilan keputusan] tingkat I, besok diparipurnakan rencananya,” ujar politisi asal Sumatera Utara itu.